PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)
(Jurnal)
Oleh Rama Adi Putra
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2017
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) Oleh Rama Adi Putra, Sunarto, Gunawan Jatmiko (E-mail :
[email protected]) Pencurian dengan kekerasan kendaran bermotor menjadi permasalahan yang sering terjadi khususnya di daerah Lampung Timur dan dampak dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini begitu luas.. Adapun dari latar belakang tersebut memiliki rumusan masalah Berdasarkan hal-hal diatas, rumusan masalah yang timbul adalah Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor ? Dan Apakah faktorfaktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu pertama, upaya preventif dengan melakukan peningkatan kinerja kepolisian, sosialisasi dan pendekatan masyarakat agar tercipta koordinasi dan kerja sama yang bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat. Kedua, upaya represif yaitu dengan meningkatkan upaya penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku tersebut serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar patuh hukum, mandiri dan menjaga keamanan dan ketertiban .Faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor adalahmasih terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor. Saran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu Pengoptimalan upaya preventif, dan pemberian sosialisasi, pendekatan dan pengarahan tentang kejahatan yang baik kepada seluruh masyarakat yang dikemas dalam pertemuan yang bersifat kekeluargaan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka. Kata Kunci : Pencurian, Kekerasan, Kendaraan bermotor
Abstract LAW ENFORCEMENT BY POLICE AGAINST CRIME MOTOR VEHICLE THEFT WITH VIOLENCE (STUDY IN POLRES EAST LAMPUNG)
By Rama Adi Putra,Sunarto,Gunawan Jatmiko (email:
[email protected]) Motor Vehicle Theft with violence is a problem that often occurs particularly in the area of East Lampung and the impact of this criminal act is so broad. As of this background have a problem formulation Based on the above matters, formulation of the problem that arises is What is the process of law enforcement by the police to the crime of motor vehicle theft with violence ?. And What are the factors inhibiting enforcement by the police to the crime of motor vehicle theft with violence .Research was conducted with normative jurisdiction and empirical jurisdiction that approachment is done by examining the theories, concepts and regulations related with resecarch, and it observes the facts practiced or concreted facts to regard efforts of the police combating crime of theft with violence on a motorcycle . Based on the results of research and discussion, enforcement by the police against the crime of motor vehicle theft with violence in East Lampung district police jurisdiction first, preventive measures to make improvements in police performance, socialization and community approach to create coordination and cooperation work together in creating security and order in public life. Second, repressive efforts by stepping up enforcement efforts by the police to give strict punishment and deterrent effect to the perpetrators as well as provide guidance to the public to be law-abiding, self-sufficient and maintain security and order. Factors inhibiting enforcement by the police in the crime of motor vehicle theft with violence is still limited number of police personel in performing acts of criminal investigations against theft with violence vehicles Suggestions in law enforcement by the police to the crime of theft with violence of motor vehicles in the jurisdiction of Police of East Lampung, namely optimization of preventive measures, and the provision of socialization, the approach and direction of the crimes committed either to the whole community that is packaged in a meeting that is familial who is able to raise awareness commun ity to collectively responsible for the safety of their environment Keyword : Theft, Violence,Motor Vehicle
I. PENDAHULUAN Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.1 Kejahatan bila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana disebut dengan istilahkekerasan.Tindak pidana dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasaran.2 Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut : a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang 1
Topo Santoso, kriminologi, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2001, hlm. 1. 2 http://raypratama. Blogspot.com/diakses tanggal 19 Oktober 2016 jam 20.30
dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. b. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor terjadi di Kabupaten Lampung Timur : Sebanyak tujuh orang komplotan begal sepeda motor diringkus Aparat Kepolisian Polres Lampung Timur. Dua dari tujuh pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya saat ingin kabur.Tujuh begal motor yang dibekuk yakni, Sukuria (19) warga Desa Jabung, Kecamatan Jabung; Junaidi (24) warga Kecamatan Batangharinuban; Ariadi (27), warga Kecamatan Wayjepara; Daud (41), KH (18), dan Toyib (33), warga Kecamatan Sekampungudik; Ade Irawan (21), warga Kecamatan Gunung pelindung. Kapolres Lampung Timur, AKBP Juni Duarsyah, mengatakan penangkapan para penjahat jalanan ini sebagai respons maraknya kasus begal yang sering terjadi di wilayah Lampung Timur."Dari tangan para tersangka berhasil diamankan barang bukti berupa 26 unit motor yang diduga hasil kejahatan. Dua tersangka yang terpaksa dihadiahi dengan timah panas, yakni Sukuria dan Toyib, karena berupaya kabur ketika hendak dibekuk," ujar Juni Duarsyah, Rabu 18 Maret 2015. Dalam melakukan aksinya, para penjahat ini dengan cara menghentikan motor korban yang sedang melintas. Setelah korban berhenti, salah seorang pelaku langsung menodongkan senjata
2
tajam, kemudian merampas barang milik korban."Mereka juga bahkan tidak segan-segan melukai korbannya, jika melakukan perlawanan," kata Juni. Diketahui, pelaku bernama Sukuria sudah menjadi buronan Polres Lampung Timur sejak dua tahun. Sukuria disangka sebagai salah satu dari empat pelaku begal motor milik Dora Wulandari, warga Kecamatan Labuhanmaringgai, pada Desember 2013 lalu.3 Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan bila ditinjau dari kepentingan nasional, merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera merupakan akses keluar masuknya orang dan barang baik menggunakan transportasi kendaraan 3
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/6027 05-komplotan-begal-motor-di-lampungdibekuk-2-ditembak
roda dua, roda empat atau lebih yang hendak ke Pulau Sumatera harus lancar, tertib dan aman.Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu tempat yang rawan bagi masyarakat pribumi maupun pendatang terutama untuk pencurian dengan kekerasan, baik pencurian berupa kendaraan maupun pencurian barang-barang lain yang memiliki nilai jual. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin menulis skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Timur”) Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan disini adalah : a. Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur? b. Apakah Faktor penghambat proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor di Lampung Timur? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan responden yang digunakan terdiri dari Satreskrim Polres Lampung Timur , dan akademisi fakultas hukum unila dan juga dengan melihat fakta-fakta dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
3
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif. II. PEMBAHASAN A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor Pencurian adalah kejahatan yang telah terjadi dari zaman dahulu hinggasekarang. Perkembangan para pelaku kejahatan pencurian semakin membahayakan, seringkali pelaku melukai korban bahkan sudah banyakkorban meninggal dunia. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor atau masyarakat sering menyebutnya begal adalah suatu tindakan perampasan benda milik orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga mengancam keberlangsungan hidup seseorang, para pelakutidak segan untuk melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicuri oleh nya. Pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, Pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat biasa atau remaja biasa saja yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor bahkan aparat kepolisian yang merupakan penegak hukum juga bisa menjadi korban pencurian dengan kekerasan
kendaraan bermotor tersebut yang seharusnya menegakkan hukum namun tetap bisa menjadi korban Institusi polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi secara keseluruhan. Emosional erat hubungan nya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Hal ini terjadi karena diakui bahwa seseorang tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan emosional dalam perkembangan kepribadiannya. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kejahatan baik dengan menggunakan kekerasan ataupun tidak dengan menggunakan kekerasan jika orang tersebut tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi nya dengan kehendak masyakarat. Melakukan upaya penegakan atau pencegahan dalam tindak pidana/ kejahatan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor pihak kepolisian bekerja sesuai tugas, fungsi dan wewenang dari Undang – Undang yang mengatur tentang kepolisian. Undang – Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dan 14, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah: a. Memelihara hukum b. Menegakkan hukum c. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat4
4
Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, Mengenal profesi penegak hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015 hlm 20-21
4
Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yangberhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor lingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan pencurian dengan kekeraan kendaraan bermotor. Cantumkan pula nomor dan alamat yang bisa dihubungi sehingga masyarakat tidak kebingungan bila hendak melapor kepada polsek atau polres terdekat. Upaya hukum preventif ini harus diutamakan karena apabila antara pihakb kepolisisan dan masyarakat telah saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik kemungkinan besar kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor dapat ditanggulangi karena pengawasan terhadap kejahatan ini tidak hanya datang dari pihak kepolisian saja namun juga datang dari diri masyarakat itu sendiri untuk menjaga lingkungannnya.
komunikasi dan saling berkoordinasi apabila tetangga sekitar menjadi korban pencurian dengan kekerasan atau pelaku pencurian dengan kekerasan.6 Sedangkan menurut beliau upaya represif yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu lembaga kepolisian yaitu dengan menjalankan SOP yang berlaku sesuai dengan KUHAP. B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Kendaraan Bermotor Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah hentihentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,melaksanakan ketentuanketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.
Menurut hasil wawancara dengan Sanusi Husin 5di Fakultas Hukum Bagian hukum pidana Universitas Lampung,proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dengan upaya preventif dan represif.upaya preventif yaitu dengan menjaga ketertiban dengan cara mengaktifkan siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan mengaktifkan rembuk pekon pada setiap dusun karena rembuk pekon dirasa efektif untuk menciptakan keamanan pada lingkungan. Selain itu, masyrakat yang juga harus menjaga
Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula peraturanperaturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.
5
6
Hasil Wawancara dengan Prof,Dr.Sanusi Husin,S.H,M.H
Hasil Wawancara dengan Professor.Dr.Sanusi Husin,S.H,M.H
5
Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain : a. Faktor hukumnya itu sendiri. b. Faktor penegak hukum, yaitu pihakpihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkanpada karsa manusia di dalam pergaulan hidup Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi daripenegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan.Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum PN Sukadana Lampung Timur sebagai berikut : a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsikeadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karenaitu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang
tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakanatau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan tetapi juga peace maintenance, karena penyelengaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung. b. Faktor Penegak Hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas ataukepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenarandalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat sertaharus diaktualisasikan. Penegakan hukum selama ini terlihat masih bersifat tebang pilih, apabila masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana hukum langsung ditegakkan, hal ini berbeda ketika yang melakukan tindak pidana adalah orang
6
kaya atau orang yang mempunyai kedudukan, aparat penegak hukum seakan-akan tidak tahu,proses penegakan hukum pun begitu lama. Hal yang perlu diperhatikan juga hakim sebagai aparat penegak hukum juga memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Hakim memutus suatu perkara harus cermat, teliti, hakim juga dapat menggunakan teori pembuktian didasarkan keyakinan dengan alasan logis, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu, maksudnya keyakinan itu harus disertai dengan suatu kesimpulan yang bersarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, yang didasarkan pada sistem pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Maka dapat dilihat bahwa faktor penegak hukum yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotoryang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu adanya profesionalisme aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana terpadu.Menurut hasil wawancara dengan Didi Wanindri yang menjadi kendaladalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor yaitu; 1) Bukti hasil pencurian kendaraan sepeda motor yang sulit didapatkan,dikarenakan barang bukti sudah tidak ada ataupun berubah fisiksebelum ditemukan atau ditangkapnya tersangka. 2) Tidak adanya saksi yang melihat kejadian pencurian sehinggapenyidik sulit mendapatkan informasi.
3) Program penyuluhan yang belum menjangkau seluruh masyarakatataupun tidak dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan. 4) Adanya oknum kepolisian yang masih memiliki keterbatasandalam pemberantasan kejahatan ini dengan berbagai alasan seperti engganmendatangi daerah dusundusun pelosok karena faktor transportasi dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan di daerah daerah tersebut. c. Faktor Sarana dan Prasarana Melalui wawancara Didi Wanindri menjelaskan bahwa sarana di Lampung Timur masih terbatas seperti contohnya alat transportasi yang kurang memadai dan masih banyak jalan yang rusak dan kurangnya lampu penerangan di jalan terutama jalan dipelosok yang sepi atau jauh dari keramaian sehingga menjadi penyebab terhambatnya pihak kepolisian menjangkau daerah rawan pembegalan dan pengejaran serta terbatasnya jumlah personil kepolisian dan kendaraan yang ada dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus diawasi. d. Faktor Masyarakat Berdasarkan hasil wawancara dengan Devi Surjana menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Lampung Timur masih kurang, MasyarakatLampung Timur masih kurang aktif untuk merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling, bahkan tidak jarang juga pihak Kepolisian menemukan masyarakatsedang berkendara seorang diri padajam malam di tempat yang rawan akan tindak pidana pencurian dengankekerasan kendaraan bermotor atau begal dapat dilihat masih terdapat
7
masyarakat yang berminat bahkan memesan kendaraan bermotor hasil pencurian. Polres Lampung Timur sangat membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat, agar tidak lagi membeli sepeda motor tanpa surat. Selain itu, masyarakat masih merasa takut memberi informasi dan keterangan tentang para pelaku sehingga pihak kepolisian bekerja sendiri mengungkap kejahatan dibalik tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi tanpa kerjasama dari masyarakat serta masyarakat yang masih pro dan kontra.
kejahatan dan sulitnya mendapatkan barang bukti hasil pencurian tersebut.
Masyarakat juga seharusnya melapor dan jangan melindungi warga kampung / dusun yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Budaya hukum yang masih kurang kadang membuat masyarakat nya melakukan itu bukan nya melapor kepada aparat kepolisian malah karena menanggap warga kampungnya seakan terkesan dilindungi dan diamankan dari kejaran aparat kepolisian.
Ketiga, faktor masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi menaati hukum di indonesia dan kurang peduli terhadap keamanan dan ketertiban wilayahnya serta kurangnya kerja sama dengan pihak kepolisian, karena perilaku masyarakat itu sendiri yang juga ikut mendorong perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor dengan cara seperti terus membeli kendaraan tanpa surat yang mana pada hakikatnya para pelaku kejahatan ini tetap ada dan beroperasi karena selalu ada. Kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang murah dan masyarakat masih merasa takut memberi informasi dan keterangan tentang para pelaku sehingga pihak kepolisian bekerja sendiri mengungkap kejahatan dibalik pembegalan yang terjadi tanpa kerjasama masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas penulis menganalisis bahwa yang masih menjadi kendala dalam upaya kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor yang terus meningkat ialah dikarenakan ketiga faktor yang belum dapat berjalan dengan baik yaitu faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor penegak hukum. Pertama, faktor penegak hukum yang belum maksimal kinerjanyadikarenakan terdapat kesulitan-kesulitan yang menghambat dalam pengungkapan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor ini seperti antara lain tidak adanya saksi pada saat
Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas yang menjadi penghambat dalam pengungkapan kejahatan tersebut seperti kurangnya jumlah personil, masih banyak jalan yang rusak dan kurangnya lampu penerangan di jalan terutama jalan dipelosok yang sepi/jauh dari keramaian sehingga menjadi penyebab terhambatnya pihak kepolisian menjangkau daerah rawan pembegalan dan pengejaran.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi
8
pidana yangdijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakusesuai dengan tujuan pemidanaan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor secara represif, juga merupakanusaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum. III. PENUTUP Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya secara preventif yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polres Lampung Timur untuk melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan lalu lintas yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasikepada masyarakat Lampung Timur tentang bagaimana menciptakan keamanan serta cara menghindari kejahatan pembegalan. Selanjutnya, faktor masyarakat yaitu dengan melakukan pendekatan antara warga sekitar, polisi, dan masyarakat seperti rembuk pekon untuk menciptakan keamanan dan ketertiban pada setiap dusun-dusun di Lampung Timur. Faktor masyarakat adalah faktor yang terpenting dalam upaya secara preventif sebab masyarakat adalah faktor utama dalam penegakan hukum.
Sedangkan upaya represif yaitu dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku kejahatan tersebut dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera seperti yang telah diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXII Pasal 362, 363, dan 365 yang apabila korban mengalami luka berat atau sampai meninggal dunia maka pelaku dapat dikenakan pasal berlapis. Selain menempuh upaya penindakan melalui jalur hukum, dapat dilakukan juga upaya non litigasi terutama bagi pelaku di bawah umur yakni penyelesaian perkara diluar pengadilan atau tanpa harus melalui peradilan pidana seperti dengan melalui upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku di bawah umur tidak perlu di proses melalui sanksi pidana penjara yang mana bisa mengancam masa depannya Faktor Penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor adalah faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya aparat kepolisian,kurangnya dana operasional ,dan kurangnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian dengan , sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya .Serta, faktor masyarakat yang masih kurang kesadaran hukumnya sehingga ada yang berminat memesan kendaraan bermotor hasil pencurian atau melindungi warga kampung atau lingkungannya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor karena dianggap masih saudara
9
DAFTAR PUSTAKA Santoso, Topo. 2001. Kriminologi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, 2015. Mengenal profesi penegak hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia http://nasional.news.viva.co.id/news/rea d/602705-komplotan-begal-motordi-lampung-dibekuk-2-ditembak http://raypratama. Blogspot.com/
