KAJIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN (STUDI DI POLRESTA SURAKARTA)
JURNAL
Oleh :
YOGO NUGROHO NPM: 11100074
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2016
KAJIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN (STUDI DI POLRESTA SURAKARTA) Yogo Nugroho; Esti Aryani, SH., MH; Bambang Hermoyo, SH., MH Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan di Polresta Surakarta. Guna mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan perempuan oleh Polresta Surakarta, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tinhkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu sekali ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Guna memperoleh data digunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain: (a) Bukti yang ditemukan penyidik tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang disangkakan, (b) Minimnya anggaran penyidikan, (c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus, (d) Pembuktian barang di tangan pelaku bukan karena kejahatan. Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: (a) Dalam mencari bukti tindak pidana penyidik perlu melakukan penggeledahan lebih intensif terhadap tersangka. Meminta keterangan kepada saksi tentang kemungkinan adanya bukti. Mengintrogasi tersangka lebih intensif untuk mendapatkan keterangan tentang bukti yang disimpan atau dihilangkan tersangka, (b) Bukti yang ditemukan penyidik tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana. Bukti yang mendukung tindak pidana harus disimpan dan dicarikan bukti yang sah dipakai oleh pelaku melakukan tindak pidana. Penyidik harus mendapatkan bukti yang sah adalah bukti yang digunakan pelaku dan diyakini oleh saksi. Bukti yang mendukung tindak pidana diamankan oleh penyidik, (c) Dalam mengatasi kekurangan atau minimnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus kejahatan. 1
A. PENDAHULUAN Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dalam menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efaktif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undangundang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun 2
tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, tidak hanya kaum laki-laki saja sebagai pelakunya, kaum perempuan ada juga yang menjadi penipu dengan berbagai modus operandi. Biayanya korban lebih mudah tertarik dengan bujuk rayu yang dilakukan oleh perempuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (oplichting) dan Pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut dijerat hukum berdasarkan Pasal 378 KUHP. Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatanperbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. Adapun rumusan Pasal 375 KUHP: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu
kepadanya,
atau
supaya
member
hutang
ataupun
menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Adanya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, mengharuskan pihak penegak hukum untuk memperhatikan secara baik-baik dalam menangani perkara-perkara penipuan, apabila yang melakukan perempuan sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua orang yang menjadi korban penipuan secara mudah dapat meminta perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan penipuan tersebut diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang 3
sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana penipuan yang beragam tersebut dipahami melalui sudut pandang yang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup, unsurunsur serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (ius constitutum), namun akan menjadi lebih efektif dan dirasakan dapat mencapai rasa keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, mengenai apa yang tertulis dalam kalimatkalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai alasan atau sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.
B. METODE PENELITIAN Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Surakarta karena di Polresta Surakarta sudah ada perkara tindak pidana penipuan dengan pelaku perempuan. Jenis penelitian dalam penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan factor-faktor normatif (asas-asas hukum) 1 . Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dalam hal dasar pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan perempuan studi kasus di Polresta Surakarta. Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat deskriptif kualitatif, yakni penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan 1
Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 35.
4
menggambarkan gejala tertentu 2 . Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, merupakan data atau atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini diperoleh langsung dari Polresta Surakarta. Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1. Bahan Primer Sumber data primer yakni penyidik Polresta Surakarta yang menyelidiki dan menyidik perkara tindak pidana penipuan. 2. Bahan Hukum Sekunder Sumber data sekunder adalah data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu: buku literature, peraturan perundang-undangan, berkas acara pidana dan laporan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan: 1.
Studi Lapangan Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.
2
Ibid, hal. 35
5
2.
Studi kepustakaan Dalam studi kepustakaan digunakan metode analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi Pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian berjalan melalui berbagai tahapan, diantaranya yaitu yang pertama adalah persiapan penelitian. Dalam persiapan penelitian ini dilakukan pemilihan masalah, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah, menentukan variable data, kesemuanya disusun dalam bentuk proposal
penelitian.
Setelah
melalui
konsultasi
dan
revisi
dari
pembimbing, diajukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta guna mendapatkan rekomendasi dan ijin di lokasi penelitian. Kedua adalah perijinan penelitian. Perijinan direkomendasikan oleh Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta, ditujukan kepada instansi yang menjadi obyek dalam penelitian guna mendapatkan ijin riset dalam hal ini adalah Polresta Surakarta. Ketiga yaitu pengumpulan data. Dalam hal ini pengumpulan data harus ditegaskan permasalahan jenis, sifat dan kategori data serta perlakuan terhadap data yang dikumpulkan. Tujuannya agar pengumpulan data dan penganalisaan terhadap data dapat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam pengumpulan data ini digunakan metode wawancara dan studi kepustakaan, sehingga baik data primer maupun data sekunder didapatkan. Keempat adalah analisa data. Analisa data didasarkan atas metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif yang spesifikasinya yuridis sosiologis. Agar dapat tercapai hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian maka dibutuhkan ketekunan dari peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang dapat diperoleh sesuai dengan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data. 6
Kelima yaitu menarik kesimpulan. Pekerjaan terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Dalam teknik penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Artinya menganalisa data-data dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga untuk data-data yang khusus diperlukan dengan cara menganalisa dari hal-hal yang bersifat umum. Peneliti mengambil inti dari hasil yang diperoleh setelah data diolah atau dianalisis kemudian disimpulkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek
yang
berhubungan
dengan
materi
penelitian
untuk
memperoleh hasil analisa sesuai dengan tujuan penelitian. Pengelolaan data pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 3 Penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan penulis menggunakan cara content analysis (analisis isi) terhadap hasil penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang ditangani oleh Polresta Surakarta terkait dengan rumusan masalah penelitian. Di samping itu untuk menguatkan hasil analisis, penulis juga menggunakan data tambahan yang diperoleh langsung dari Polresta Surakarta.
3
Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Hal. 251-252
7
C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA Pada bab ini, penulis akan menjabarkan kasus tindak pidana penipuan dengan tersangka perempuan terutama mengenai proses penyidikan sampai penyerahan Berkas Berita Acara Pemeriksaan kepada Pihak Kejaksaan. Kemudian penulis akan mencoba menganalisis penyidikan kasus tersebut. Adapun kasus tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa diduga telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang dilakukan oleh tersangka SRI PUJIATI terhadap saksi korban yang bernama IDA YULIANTI, SE dengan cara tersangka sebagai manager Koperasi UKM mengajak saksi korban untuk menyimpan uang di Koperasi UKM dalam bentuk simpanan berjangka dengan janji-janji bunga tinggi dan sewaktu-waktu uang bisa diambil tetapi realisasinya tidak pernah ada karena saksi korban akan mengambil uang simpanan berjangkanya sampai sekarang tidak bisa dengan alasan uang di koperasi tidak ada, adapun peristiwa tersebut terjadi bulan September 2009 berada di Koperasi UKM Jl. Hasanudin No. 99 Surakarta. Berdasarkan laporan Polisi No. B/LP/990/VII/2010/Jateng/Resta Ska, tanggal 21 Agustus 2010, langsung ditindaklanjuti dengan memanggil korban dalam melakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/223/VIII/2010/Reskrim tanggal 28 Agustus 2010. Dalam kasus ini tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan, hal ini disebabkan tersangka bersifat kooperatif selama proses penyidikan. Selain keterangan dari para saksi ataupun korban, juga diperoleh keterangan dari tersangka sendiri yaitu SRI PUJIATI, Surakarta/ 08 September 1965, Islam, Indonesia, Swasta (Manager Koperasi UKM), Jl. Kalingga II No. 21 Banyuagung, Rt 01 Rw 02, Kadipiro Banjarsari Surakarta. Dalam kasus ini pelaku tindak pidana penipuan adalah perempuan sehingga penanganan perkara dalam penyidikan dilakukan di ruang pemeriksaan khusus di bawah unit PPA, petugas yang menanganinya pun polisi perempuan. Karena dalam menangani tersangka perempuan dan anakanak
tidaklah
sama,
semuanya
memerlukan 8
kiat
khusus
sehingga
pemeriksaan akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat dijerat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan
adalah
salah
satu
dampak
dari
adanya
kekurangsempurnaan. Keadaan masyarakat selalu berubah dan berkembang serta sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu dengan sempurna karena manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian ini, kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana penipuan dengan pelaku perempuan adalah: 1. Bukti yang ditemukan penyidik tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang disangkakan, sehingga kasus tersebut di P-19 oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa belum lengkap. Perlu dicari bukti atau keterangan-keterangan lain yang dapat menjerat pelaku. Selain itu dalam pengembalian berkas perkara dari kejaksaan, maka proses melengkapi berkas tersebut diberi waktu hanya 14 hari setelah menerima pengembalian berkas tersebut. Apabila dalam waktu 14
belum
dilimpahkan
kejaksaan,
maka
pihak
kejaksaan
akan
mengirimkan surat susulan kepada penyidik dengan menggunakan formulir model P-20 yang isinya mengingatkan/ meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. 2. Minimnya anggaran penyidikan, sementara untuk kasus penipuan masuk dalam klasifikasi sulit yang memerlukan cukup besar anggarannya. 3. Kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus tersebut. Sarana dan prasarana merupakan suatu fasilitas pendukung kelancaran kinerja anggota reserse dalam menjalankan tugasnya dibidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan. Kelengkapan tersebut masih dirasa sangat minim bila dibandingkan dengan ancaman, resiko dan banyaknya tindak pidana/ kejahatan yang terjadi, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan. 4. Pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan
9
Pembuktian barang di tangan pelaku bukan karena kejahatan biasanya pelaku dalam mendapatkan barangnya dengan cara meminjam dan dipinjamkan oleh korban, namun saat mengembalikan pelaku tidak datang dan tidak mengembalikan barangnya. Guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana penipuan dengan pelaku perempuan yang perlu dilakukan oleh penyidik adalah: 1. Dalam mencari bukti tindak pidana penyidik perlu melakukan: a. Dilakukan penggeledahan lebih intensif terhadap tersangka b. Meminta keterangan kepada saksi tentang kemungkinan adanya bukti lain c. Mengintrogasi tersangka lebih intensif untuk mendapatkan keterangan tentang bukti yang disimpan atau disembunyikan tersangka 2. Bukti yang ditemukan penyidik tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana a. Bukti yang tidak mendukung tindak pidana harus disimpan dan dicarikan bukti yang sah dipakai oleh pelaku melakukan tindak pidana b. Penyidik harus mendapatkan bukti yang sah adalah bukti yang digunakan pelaku dan diyakini oleh saksi c. Bukti yang mendukung tindak pidana diamankan oleh penyidik 3. Dalam mengatasi kekurangan atau minimnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus kejahatan. Dengan demikian perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mempercepat dan memperlancar dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan
Berdasar uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta sudah berjalan dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP. Setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selalu berdasarkan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 10
kasus Sri Pujiati tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, hal ini dikarenakan pelaku atau tersangka selama penyidikan menunjukkan sifat kooperatif, sehingga memperlancar dalam proses hukum. Pihak penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Perbuatan tersangka dianggap memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 378 dan 372 KUHP. Namun dalam penyerahan berkas acara pidana ke Kejaksanaan dikenai P19, dianggap penyidikan kurang lengkap, perlu bukti-bukti baru yang dapat membuktikan sangkaan tindakan penipuan dan atau penggelapan terhadap Sri Pujiati. Karena dalam kasus ini tersangkanya adalah perempuan maka selama proses penyidikan dilakukan oleh polisi wanita, pemeriksaannyapun dilakukan di Ruang Pemeriksaan Khusus dibawah unit PPA. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan pelaku wanita yang ditangani oleh Polresta Surakarta antara lain: (a) bukti yang ditemukan penyidik tidak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana penipuan yang disangkakan, sehingga kasus tersebut di P-19 oleh pihak kejaksanaan, (b) minimnya anggaran penyidikan, sementara untuk kasus penipuan masuk dalam klasifikasi sulit yang memerlukan cukup besar anggarannya, (c) kurangnya atau minimnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus, (d) pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan pelaku perempuan yang ditangani oleh Polresta Surakarta, antara lain: (a) dalam mencari bukti tindak pidana penyidik perlu melakukan penggeledahan lebih intensif terhadap tersangka. Meminta keterangan kepada saksi tentang kemungkinan adanya bukti. Mengintrogasi tersangka lebih intensif untuk mendapatkan keterangan tentang bukti yang disimpan atau dihilangkan tersangka, (b) bukti yang ditemukan penyidik tiak mendukung atau tidak berhubungan dengan tindak pidana. Bukti yang tidak mendukung tindak 11
pidana harus disimpan dan dicarikan bukti yang sah dipakai oleh pelaku melakukan tindak pidana. Penyidik harus mendapatkan bukti yang sah adalah bukti yang digunakan pelaku dan diyakini oleh saksi. Bukti yang mendukung tindak pidana diamankan oleh penyidik, (c) dalam mengatasi kekurangan atau minimnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus kejahatan. Dengan demikian perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai yang dapat mempercepat dan memperlancar dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Surakarta khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan tersangka perempuan supaya dilakukan seteliti mungkin dan dilakukan kerjasama antara penyidik satu dengan yang lain sehingga dalam mengungkap kasus tersebut dapat segera selesai. 2. Di dalam mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan maka perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan peningkatan kemempuan penyidik.
12
DAFTAR PUSTAKA
Moh. Nazir. 1983. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. ____________. 2005. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara. Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. PAF. Lamintang dan C. Djasman Samosir. 1981. Delik-delik Khusus. Bandung: Tarsito. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Tirtaamidjaja, M.H. 1955. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta: Fasco. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. _______________. 1981. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Jakarta: Sekretariat RI. _______________. 2004. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13
