PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI DI POLRESTA PADANG)
ARTIKEL
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh: Rizky Mahmuja 1110012111187
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL Nama
: Rizky Mahmuja
Nomor Buku Pokok
: 1110012111187
Program Kekhususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Padang).
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website.
1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H. (Pembimbing I) ______________
2. Syafridatati, S.H., M.H.
(Pembimbing II) ______________
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA Rizky Mahmuja1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati1. 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT An increase of two-wheel motor vehicles in Indonesia, especially in Padang city, causing many cases of embezzlement. There are several factors that cause a person to commit fraud, one of which is the economic factor. Embezzlement itself has been provided in Article 372 of the Criminal Code, where the actors will be imposed criminal sanctions or fines for those who commit fraud. Issues raised in this study were (1) How is the implementation of the investigation of criminal cases of embezzlement of two-wheel motor vehicles in Padang Police (2) Is the obstacles encountered by investigators in the investigation of criminal cases pelaksanann darkening of two-wheel motor vehicles in Padang Police. This study using sociological legal approach. Data used include primary data and secondary data. Data were obtained through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. From the study it can be concluded that (1) Implementation of the investigation of criminal cases of embezzlement of two-wheel motor vehicles in Padang Police investigation that is in accordance with the standards among which supplemented the administrative investigation, forceful measures, and to transfer the case to the prosecutor (2) Obstacles encountered by investigators in pelaksanann investigation of criminal cases of embezzlement of two-wheel motor vehicles in Padang Police namely the absence of witnesses, the suspect has not been found or have not been caught, the evidence is sold and did not know of its existence, the evidence is out of town or outside the jurisdiction of Police of Padang, motor vehicle has undergone physical changes, lack of facilities and infrastructure investigations, lack of public awareness or knowledge of the law of society. Keywords: Investigation, embezzlement, vehicles, motorcycles
Pendahuluan Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusiayang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1946
tentang
Hukum
Pidana
(KUHP), rumusan pokoknya diatur pada
Pasal
372
yang
dirumuskan
sebagai
berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya bukan atau sebagian adalah kepunyaan orang laintetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”
temannya,
karena
memerlukan
uang
siteman tersebut kemudian menjual sepeda Dari
rumusan
penggelapan motor
itu
kepada
pihak
lain
tanpa
sebagaimana tersebut diatas, maka jika sepengetahuan si pemilik sepeda motor. Si ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut penjual
menyalahgunakan
kepercayaan
terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan yang diberikan temannya itu dan tidak sengaja dan unsur-unsur objektif yaitu berarti
sepeda
motor
itu
dibikinnya
barang siapa, menguasai secara melawan menjadi gelap atau tidak terang, namun hukum,
suatu
benda,
sebagian
atau lebih mengandung makna bahwa si penjual
seluruhnya kepunyaan orang lain dan sepeda motor tersebut menyalahgunakan berada padanya bukan karena kejahatan . haknya sebagai yang menguasai benda Pemahaman akan makna penggelapan (sepeda motor), hak itu tidak boleh dalam rumusan di atas tidak diartikan melampaui dari haknya sebagai seorang sebagai membuat sesuatu menjadi gelap yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau tidak terang, seperti arti kata yang atau memegang sepeda motor itu. Dalam sebenarnya. Perkataan verduistering yang hal tindak pidana penggelapan aparat ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan prnyidik diperlukan demi terungkapnya secara
harfiahdengan
penggelapan, suatu tindak pidana peggelapan. Penyidik
sebenarnya
bagi
masyarakat
Belanda sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 1
diartikan secara luas (figurlijk), bukan KUHAP disebut “penyidik adalah pejabat diartikan seperti arti kata yang sebenarnya polisi Negara Republik Indonesia atau sebagai membikin sesuatu menjadi tidak pegawai negeri sispil tertentu yang diberi terang atau gelap. wewenang khusus oleh undang-undang Sebagai
contoh
seseorang
menitipkan satu unit sepeda motor pada
untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan
“serangkaian
tindakan
penyidikan dalam hal dan tata cara yang
penggelapan terhadap kendaraan bermotor
diatur dalam undang-undang ini untuk
itu sendiri. Di kota Padang sendiri
mencari serta mengumpulkan bukti yang
merupakan
dengan bukti itu membuat terang tentang
kendaran bermotor yakni sebanyak 302
tindak pidana yang terjadi dan guna
ribu penduduk yang tercatat menggunakan
menemukan tersangkanya”.
kendaraan bermotor roda dua. Penggunaan
Negara
Indonesia
merupakan
negara yang termasuk dalam kategori negara
berkembang
dalam
perekonomiannya dan merupakan negara yang paling banyak menggunakan alat transportasi
untuk
memudahkan
aktivitasnya terutama kendaran bermotor roda dua. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang
berharga
pemiliknya
semakin
maupun
banyak
yang
ingin
memilikinya. Sepeda motor itu sendiri dapat diartikan kendaraan roda dua dan biasanya
hanya
digunakan
untuk
mengangkut orang maksimal dua orang
kota
dengan
pengguna
kendaraan bermotor lebih banyak jika dibandingkan dengan pengguna kendaraan roda empat yang hanya 109 ribu penduduk yang menggunakan kendaraan roda empat tersebut. Hal tersebut juga menjadi pemicu dari berbagai macam tindak kejahatan salah
satunya
yakni
tindak
pidana
penggelapan. Tercatat ada 38 kasus yang sedang ditangani oleh Polresta Padang pada tahun 2013, diantara kasus tersebut ada yang terungkap dan ada yang sebagian besar
yang
sedang
dalam
tahap
penyidikan. Maraknya kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya ada rasa percaya. Biasanya hasil
termasuk pengendaranya.
dari penggelapan tersebut kemungkinan Semakin
banyak
kendaraan
bermotor tentu membawa konsekuensi yang
semakin
besar
akan
tantangan
langsung
dijual
ke
penadah
atau
digadaikan kepada orang lain. Faktor
ekonomi merupakan faktor utama yang
KENDARAAN BERMOTOR RODA
menjadi penyebab meningkatnya tindak
DUA”.
pidana penggelapan yang sering terjadi, biaya hidup yang semakin mahal dan tingkat
pengangguran
yang
semakin
meningkat menyebabkan seorang nekat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup termasuk melakukan tindak pidana penggelapan. Peran aparat penegak hukum terutama kepolisian sangat berpengaruh untuk meminimalisir kasus penggelapan, yaitu dengan melakukan razia
pada
tiap
minggunya
menangkap
orang-orang
lengkap
surat-surat
bermotornya dan
untuk
yang
tidak
kendaraan
guna meminimalisir
tingkat penggelapan yang terjadi selama ini.
Pengertian
372 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kekayaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaan diancam,
bukan karena
karena
kejahaatan,
penggelapan
pidana
paling lama Empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Enam puluh ribu rupiah”. Kasus penggelapan kini tidak memandang dari segi status seseorang, dan juga
tidak
lagi
memandang
apakah
seseorang itu dari keluarga atau bukan. ekonomilah
yang
menjadi
tersebut,
penyebab utama seseorang melakukan
banyak terjadi tindak pidana penggelapan
tindak pidana penggelap, kebutuhan akan
khususnya kendaraan bermotor roda duadi
sandang, pangan, papan dalam kehidupan
kota Padang maka penulis tertarik untuk
membuat seseorang rela melakukan apa
mengangkat
tulisan
saja demi terpenuhinya akan kebutuhan
TINDAK
tersebut. Selain itu faktor niat dari pelaku
berjudul: PIDANA
dalam
uraian
pidana
penggelapan yang tercantum dalam Pasal
Faktor Berdasarkan
tindak
sebuah
“PENYIDIKAN
PENGGELAPAN
juga menjadi faktor utama seseorang
melakukan tindak pidana penggelapan.
undang-undang
Karena
penyidikan”.
awal
dari
perbuatan
pidana
biasanya diawali oleh niat dari si pelaku,
untuk
melakukan
Adapun yang menjadi masalahnya adalah antara lain:
rumusan
setelah mempunyai niat barulah pelaku 1. Bagaimanakah menyusun
strategi
untuk
pelaksanaan
melakukan penyidikan perkara tindak pidana
aksinya. penggelapan kendaraan bermotor Dalam KUHAP disebutkan bahwa roda dua di Polresta Padang? pengertian dari penyidikan yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 yaitu “penyidikan adalah serangkaian
2. Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik
tindakan penyidik
dalam
pelaksanann
dalam hal dan menurut cara yang diatur
penyidikan perkara tindak pidana
dalam undang-undang ini untuk mencari
penggelapan kendaraan bermotor
serta mengumpulkan bukti yang terjadi
roda dua di Polresta Padang?
dan
guna
menemukan
tersangkanya”.
Metodologi
Jelaslah dalam pasal tersebut menerangkan
Pendekatan yang digunakan dalam
bahwa untuk dibongkarnya suatu kasus
penelitian ini bersifat yuridis sosiologis
diperlukan adanya suatu penyidikan guna
(Socio Legal Research), yaitu penelitian
mengumpulkan
barang
yang
menemukan
tersangka.
si
bukti
dan
berupa
studi
empiris
untuk
Penyidikan
menemukan teori-teori mengenai proses
dilakukan oleh seorang penyidik yang
terjadinya dan mengenai proses bekerjanya
dalam KUHAP juga disebutkan dalam
hukum di dalam masyarakat.
Pasal 1 angka 1 yaitu “penyidik adalah Sumber data dalam penelitian ini pejabat polisi negara Republik Indonesia adalh data primer dan data sekunder. Data atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu Primer adalah data yang diperoleh secara yang
diberi
wewenang
khusus
oleh langsung di lapangan dengan melakukan
wawancara dengan 3 orang penyidik yang
literatur-literatur yang ada, terdiri dari
pernah
pidana
peraturan-peraturan perundang-undangan,
penggelapan kendaraan bermotor roda dua
dokumen-dokumen, buku-buku, dan jurnal
di Polresta Padang yaitu Bapak Iptu Abdul
yang berkaitan dengan permasalahan yang
Halim, Brigadir Andriko Hendraviko,
akan diteliti.
menyidik
tindak
Bapak Imade Syafri Udayana. Merupakan
data
yang
Analisis data adalah mekanisme berupa
mengorganisasikan dan mengurutkan data
berkas berita acara pemerikasaan tindak
kedalam pola kategori dan uraian dasar
pidana penggelapan kendaraan bermotor
sehingga
roda dua dan statistik kriminal di Polresta
hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.
Padang tahun 2015.
Metode
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan
informan.
Wawancara
yang
adalah
wawancara
semi
dilakukan
terstruktur yaitu menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanyapeneliti tidak
dapat
ditemukan tema dan
analisis
data
dalam
proses
penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat. Kemudian
ditarik
kesimpulan
sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil Penelitian dan Pembahasan
menggunakan pedoman dalam melakukan Dari hasil penelitian yang penulis
wawancara untuk pengumpulan datanya. Studi
dokumen
pengumpulan mempelajari
data bahan
adalah
teknik
dengan
cara
kepustakaan
atau
lakukan
dengan
mewawancarai
salah
seorang penyidik yaitu dengan Iptu. Abdu Halim
beliau
menerangkan
dalam
pelaksanaan
penyidikan
dalam
kasus
Pasal 1 angka 20 KUHAP
tindak pidana penggelapan kendaraan
memberi defenisi penangkapan
bermotor roda dua yaitu sesuai dengan
sebagai
standar penyidikan yang mana standar
adalah suatu tindakan penyidik
tersebut adalah:
berupa pengekangan kebebasan
a. Melengkapi administrasi penyidikan yakni: 1) Membuat surat perintah penyidikan 2) Pemanggilan saksi Pemanggilan saksi ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g yakni “memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 3) Penyitaan barang bukti Penyitaan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebgian hasil dari tindak pidana. b. Melakukan upaya paksa Uapaya paksa merupakan bagian tugas dan wewenang dari penyidik yakni berupa: 1. Penangkapan
berikut
“penangkapan
sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat alat bukti
guna
kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. KUHAP juga mengatur tentang penangkapan dalam Pasal 16-19. Yakni sebagai berikut: Pasal 16 KUHAP (1) Untuk
kepentingan
penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk penyidikan, penyidik berwenang penangkapan.
kepentingan penyidik,
dan
pembantu melakukan
Pasal 17 KUHAP
surat
“Perintah peangkapan dilakukan
ketentuan bahwa penangkap
terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan
bukti
permulaan
perintah,
dengan
harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang
yang cukup”.
terdekat. Pasal 18 KUHAP (3) Tembusan (1) Pelaksanaan
tugas
surat
perintah
sebagaimana dimaksud dalam
penangkapan dilakukan oleh
ayat
petugas
kepada keluarganya segera
kepolisian
negara
(1)
Republik Indonesia dengan
setelah
memperlihatkan surat tugas
dilakukan.
serta
memberikan
tersangka
kepada
surat
harus
diberikan
penagkapan
Pasal 19 KUHAP
perintah (1) Penangkapan
penangkapan
sebagimana
yang dimaksud dalam Pasal 17,
mencantumkan
identitas dapat dilakukan untuk paling
tersangka dan menyebutkan lama satu hari. alasan
peangkapan
serta (2) Terhadap tersangka pelaku
uraian
singkat
perkara pelanggaran tidak diadakan
kejahatan
yang penangkapan kecuali dalam
dipersangkakan serta tempat hal ia telah dipanggil secara ia diperiksa. sah dua kali berturut-turut (2) Dalam hal tertangkap tangan tidak memenuhi panggilan itu penangkapan dilakukan tanpa tanpa alasan yang sah.
2. Penahanan
oleh
Pengertian
penahanan
terdapat
penuntut
umum
yang
berwenang untuk paling lama empat
dalam Pasal 1 angka 21 yaitu “Penempatan
puluh hari.
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
(4) Ketentuan
sebagaimana
tersebut
oleh penyidik, atau penuntut umum atau
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
hakim dengan penetapannya, dalam hal
menutup
serta menurut cara yang diatur dalam
dikeluarkannya
undang-undang ini”.
tahanan sebelum berakhir waktu
Mengenai penahanan diatur dalam Pasal
penahanan tersebut, jika kepentingan
20 dan 24 KUHAP.
pemeriksaaan sudah terpenuhi.
Pasal 20 KUHAP (1) Untuk
kemungkinan tersangka
(5) Setelah waktu enam puluh hari
kepentingan
penyidikan,
tersebut,
penyidik
harus
sudah
tersangka
dari
penyidik, atau penyidik pembantu
mengeluarkan
atas perintah penyidik sebagaimana
tahannan demi hukum.
dimaksud
Pasal
11
berwenang
melakukan penahanan.
perkara
tersebut
Kendala yang Ditemui oleh Penyidik
(2) Perintah penahan yang diberikan penyidik
3. Melimpahkan
kepada Jaksa Penuntut Umum.
Pasal 24 KUHAP
oleh
dari
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
dalam Pelaksanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polresta Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara
(3) Jangka waktu sebagaimana tersebut dengan seorang penyidik yaitu Abdul pada ayat (1) apabila diperlukan Halim
menurut
beliau kendala
yang
guna kepentingan pemeriksaan yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan belum selesai, dapat diperpanjang
perkara tindak pidana penggelapan di
tidak ada orang yang melihat
Polresta Padang yakni dalam hal mencari
langsung kejadian. Begitu juga
dan mendapatkan barang bukti kendaraan
dengan
bermotor roda dua yang berhasil di
langsung
gelapkan pelaku sebagi berikut:
kendaraan
orang
mereka
1. Tidak adanya saksi
yang
kejadian
penggelapan
bermotor
tidak
melihat
roda
mau
dua
membantu
penyidik memberikan keterangan Saksi dalam suatu peristiwa karena
takut
pelaku
dan
menjadi
sasaran
tindak pidana sangatlah penting, hanya
merepotkan
karena saksi merupakan alat bukti mereka saja. padahal keterangan yang
sah
dalam
pembuktian saksi itu sangat penting untuk
peradilan
acara
pidana membantu
penyidik
dalam
tindak
pidana
sebagaimana di atur dalam Pasal mengungkap 184
KUHAP.
Dalam penggelapan kendaraan bermotor
pengungkapan kasus penggelapan roda dua dan dapat menangkap kendaraan
bermotor
roda
dua pelakunya.
penyidik selalu berusaha untuk memperoleh
keterangan
saksi
mengenai keberadaan barang bukti tersebut.namun lapangan
kenyataan
penyidik
2. Tersangka belum ditemukan/belum tertangkap
di
Menangkap
tersangka
kesulitan
bukanlah perkara
yang mudah
mendapatkan saksi yang melihat
terlebih tidak adanya saksi yang
peristiwa penggelapan kendaraan
melihat kemana barang bukti itu
bermotor
dibawa.
roda
dua
ini,karena
Sebab
barang
bukti
penggelapan ini dilakukan dengan
tersebut yang dapat mengungkap
bermagam macam modus serta
siapa pelakunya.
3. Barang bukti di jual dan tidak tahu lagi keberadaanya Tak
kota dimana pelaku melakukan
jarang
kendaraan
bermotor roda dua yang pelaku dapatkan dari hasil penggelelapan yang digunakan sendiri melainkan pelaku telah menjualnya kepada orang lain. Hal itu disebabkan karena
faktor
ekonomi.
Meski
kelak penyidik berhasil menangkap pelaku
atau
tersangka
penggelapan,penyidik belum tentu berhasil menemukan barang bukti langsung dari tersangka, karena kendaraan bermotor tersebut telah di jual oleh pelaku sendiri, dan terkadang pelaku sendiri tidak tau dengan
identitas
dari
pembeli
kendaraan tersebut.
di
luar
wilayah
penggelapan,
melainkan
pelaku
menjualnya di luar kota agar polisi sulit mencari barang bukti tersebut. 5. Kendaraan bermotor ini mengalami perubahan fisik Untuk mengelabui polisi tidak jarang pelaku penggelapan kendaraan melakukan
bermotor
roda
dua
perubahan terhadap
fisik kendaraan, bila hanya sekedar merubah nomor polisi saja maka polisi akan segera tau bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah hasil penggelapan, tetapi bisanya pelaku juga merubah nomor rangka dan mesinnya untuk menyulitkan polisi agar tidak ketahuan.
4. Barang bukti berada di luar kota atau
penggelapannya yang di jual di
hukum
6. Kurangnya sarana dan prasarana penyidik
Polresta Padang. Mencari Biasanya tak jarang pelaku menjual kendaraan bermotor hasil
barang
bukti
kendaraan bermotor roda dua hasil penggelapan memang sulit apalagi
ditambah dengan keberadan barang bukti
tersebut
di
luar
kota.
Simpulan Berdasarkan
pembahasan
yang
Diperlukan sara dan prasarana yang
terdapat pada bab sebelumnya dari hasil
cukup
penelitian yang telah diperoleh penulis,
yang
masih
lengkap,misalnya
kurangnya
pelaksanaan
dana
dalam
operasional
di
lapangan dan kendaraan untuk
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan
penyidikan
perkara
sampai kelokasi tempat kejadian
tindak pidana penggelapan kendaraan
perkara.
bermotor roda dua di Polresta Padang
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dan
pengetehuan
masyarakat
yaitu
sesuai
dengan
standar
penyidikan diantaranya: melengkapi administrasi penyidikan, melakukan
terhadap hukum.
upaya
paksa,
dan
melimpahkan
Kesadaran dari masyarakat perkara tersebut ke JPU. sangatlah penting atas peraturan 2. Kendala yang ditemui oleh penyidik yang di buat penegak hukumguna dalam
pelaksanann
penyidikan
meminimalisir tingkat kriminalitas perkara tindak pidana penggelapan yang
sering
terjadi.
Apabila kendaraan bermotor roda dua di
masyrakat
mengetahui
bahwa Polresta Padang yaitu tidak adanya
tindakan
membeli
motor
hasil saksi, teersangka belum ditemukan
penggelapan
tersebut
adalah atau belum tertangkap, barang bukti di
perbuatan melawan hukum dan jual seharusnya
masyarakat
dan
tidak
tahu
lagi
itu keberadaannya, barang bukti berada di
menyadarinya
dan
melaporkan luar kota atau di luar wilayah hukum
Kepada pihak yang berwajib. Polresta Padang, kendaraan bermotor
telah mengalami perubahan fisik, kurangnya penyidikan, masyarakat
sarana
dan
kurangnya atau
prasarana kesadaran
pengetahuan
masyarakat terhadap hukum.
B. Perundang-undangan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum
Acara
Pidana
(KUHAP).
Daftar Pustaka A. Buku-buku
Undang-undang No. 1 Tahun 1946
Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo, Jakarta. Andi Hamzah, 1994, Azas-azas Hukum Pidana Edisis Refisi, Rineka Cipta, Jakarta. Bambang Sugggono, Metodologi Penelitian Raja Grafindo, Bandung.
Soemitro, 1996, Hukum Pidana, FH UNISRI, Surakarta.
2006, Hukum,
Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar, Bandung. Moeljatno, 2002, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Bandung, Jakarta.
tentang Hukum Pidana (KUHP). C. Sumber Lain Edwin Subianto, 2014, Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, http://Jurnal.untan.ac.id/index. php/jmvh//article/view/2934, diakses 9 Februari 2015 Pukul 20.30. WIB. Edo Rusyanto, 2014, Sespan Sepeda Motor Padang, https://edorusyanto.wordpress. com/2014/02/13/sespansepeda-motor-padang/, diakses 12 Maret 2015 Pukul 15.00 WIB.
