IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN

Florentine WD :Implementasi Diversi Pada Anak Yang Melakukan Tindak.....243

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN Florentine Wilhemina Djeke Polreta Banjarmasin E-mail: [email protected]

Abstract : Criminal act vehicle theft in law areas Polresta Banjarmasin more increasing. This improvement seen by loss reports received Polresta Banjarmasin. The theft of vehicle in banjarmasin city most happened in residential areas of society, and parking areas. Criminal offender vehicle theft usually done in groups although individually. Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an efforts versioned in children who did criminal act of theft vehicle. Versioned child development, coaching and mentoring children, proportionate, deprivation of liberty and punishment as the last effort and avoidance of retaliation juvenile justice law aims to keep dignity of children, then child entitled get the special protects, especially law protect in system judisial. Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an versioned effort to child who did criminal act of theft vehicle versioned did because child is still underage and still a Juvenille criminal justice system that was passed on july 30 th 2012 an effective on 32 st july 2014 legislation is a whole juvenile justice system. The process of resolving casses of children in conflict with the law began with the investigation to the stage of supervision after serving a punishment. Law juvenille justice system give the special protects to child according the principle of protection, fairness, discrininates, the best interest of the child, appreciation for the opinions of children, survival and growth. Keywords: Investigator, versioned, child perpetrators of the theft vehicle.

Abstrak : Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor diwilayah hukum Polresta Banjarmasin semakin meningkat. Pelaku pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya orang dewasa tetapi melibatkan anak yang masih dibawah umur. Pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan secara berkelompok maupun sendiri. Penyidik unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin mengupayakan Diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan efektif pada tanggal 31 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Kata kunci: Penyidik, Diversi, Anak pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor


anak adalah seseorang yang belum berusia

PENDAHULUAN Tindak kriminalitas di wilayah Kota

18 (delapan belas) tahun termasuk anak

Banjarmasin semakin berkembang dan me-

yang masih didalam kandungan, sedangkan

ningkat, salah satu kejahatan yang sangat

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun

berkembang di Kota Banjarmasin yaitu Tin-

2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak

dak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

adalah seseorang yang telah berumur 12

Kasus pencurian kendaraan bermotor akhir-

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

akhir ini sangat meresahkan masyarakat

(delapan belas) tahun yang diduga melaku-

Banjarmasin, yang mana aksi pencurian ter-

kan tindak pidana.

sebut berani dilakukan ditempat umum,

Anak merupakan subjek hukum dan

seperti warnet, diperumahan, dan tempat

aset bangsa, sebagai bagian dari generasi

parkir. Pencurian kendaraan bermotor ter-

muda anak berperan sangat strategis sebagai

sebut dilakukan dengan cara merusak kunci

generasi penerus suatu bangsa. Dalam

stang.

konteks Indonesia, anak adalah penerus citaPencurian yang dilakukan sekarang

cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis

ini dilakukan pada siang hari dimana pada

ini telah disadari oleh masyarakat Inter-

jam-jam sibuk orang bekerja yang mana

nasional untuk melahirkan sebuah konvensi

kendaraan kurang termonitor oleh pemilik-

yang intinya menekankan posisi anak seba-

pemiliknya. Pelaku pencurian yang sekarang

gai makhluk manusia yang harus mendapat-

ini sudah tidak takut lagi terhadap ancaman

kan

hukuman yang dapat menjerat mereka,

dimilikinya.1

karena kebanyakan pelaku pencurian kenda-

Anak

perlindungan

atas

merupakan

hak-hak

harapan

yang

dan

raan bermotor merupakan orang lama atau

tumpuan orang tua, harapan bangsa dan

residivis.

negara yang akan melanjutkan pembangu-

Pencurian

kendaraan

bermotor

nan, oleh karena itu anak perlu mendapatkan

biasanya dilakukan secara berkelompok

pembinaan dan perlindungan dari sejak dini,

atau komplotan, mereka melakukan tindakan

anak perlu mendapatkan kesempatan yang

pencurian tidak segan-segan melakukan ke-

seluas-luasnya untuk tumbuh kembang seca-

kekerasan. Pencurian kendaraan bermotor

ra optimal, baik secara fisik, mental,

yang berkembang sekarang ini bukan saja

maupun sosial.

melibatkan orang dewasa tetapi melibatkan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

1

Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, hlm.24.


Kenakalan anak tidak boleh lagi

menangani

pencurian

kendaraan

dipandang sebagai kenakalan biasa, anak-

bermotor yang dilakukan oleh Anak?

anak banyak melakukan perbuatan yang

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh

tergolong tindak pidana seperti mencuri,

Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim

membawa senjata tajam, terlibat perkelahi-

Polresta

an, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-

Implementasi diversi pada anak yang

lain. Namun demikian anak yang melakukan

melakukan tindak pidana

tindak pidana dan perbuatan yang dilarang

bermotor?

Banjarmasin

dalam

pencurian

oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai

Tujuan yang ingin dicapai dalam

ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan

penelitian ini adalah Untuk menganalisa

), atau moral, dan mentalitas yang ada pada

pelaksanaan diversi yang dilakukan penyidik

diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.

unit ranmor Sat Reskrim Polresta Banjar-

Kasus pencurian kendaraan bermotor

masin dalam menangani pencurian kenda-

yang dilakukan oleh anak sangat banyak dan

raan bermotor yang dilakukan oleh anak dan

sangat meresahkan masyarakat Kota Banjar-

untuk menganalisis kendala yang dihadapi

masin. Polresta Banjarmasin khususnya Unit

Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta

Ranmor Sat Reskrim dalam rentang waktu

Banjarmasin dalam melakukan diversi pada

dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015

anak yang melakukan pencurian kendaraan

telah terjadi 6 ( enam ) kasus pencurian

bermotor.

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh

Kegunaan

Teoritis

dari

hasil

anak, yang mana umur anak tersebut

penelitian diharapkan dapat memberikan

dibawah 18 ( delapan belas ) tahun. Dalam

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan

penyelesaian tindak pidana pencurian yang

pengembangan ilmu hukum pada umumnya

dilakukan oleh anak, Unit Ranmor Sat

yang berkenaan dengan diversi pada anak

Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan

yang

diversi.2

bermotor di Polresta Banjarmasin.

melakukan

pencurian

kendaraan

Berdasarkan pada uraian tersebut

Hasil penelitian ini dapat digunakan

diatas, maka yang menjadi pemasalahan

untuk menambah bahan kajian penelitian

pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

selanjutnya. Kegunaan Praktis hasil peneli-

1. Bagaimana pelaksanaan diversi yang di-

tian ini dapat digunakan sebagai sarana

lakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat

kepada penegak hukum dan pembuat pera-

Reskrim Polresta Banjarmasin dalam

turan Perundang-Undangan untuk menyempurnakan kembali terhadap pelaksanaan

2

Pujo, Kasubnit Sidik Sat Reskrim Polresta Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 28 Juli 2015

aturan diversi pada anak yang melakukan


tindak pencurian kendaraan bermotor di

pendekatan

Polresta Banjarmasin.

approach).

Jenis penelitian ini adalah Penelitian

Undang-Undang Pendekatan

(statue

Undang-Undang

(statuta approach) oleh sebagian ilmuwan

Empiris, yaitu suatu metode penelitian

hukum

hukum yang berfungsi untuk melihat hukum

pendekatan yuridis (yuridis approach), yang

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

dimaksudkan penelitian yang pada hake-

bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

katnya mengacu pada suatu ketentuan, yaitu

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti

harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan

orang dalam hubungan hidup di masyarakat

hukum yang khusu yaitu ilmu hukum

maka metode penelitian hukum empiris

dogmatik. Ukuran yang digunakan untuk

dapat dikatakan sebagai penelitian hukum

melihat atau untuk menentukan apakah

sosiologis.

suatu permasalahan hukum konkrit telah

Dapat

dikatakan

bahwa

penelitian hukum yang diambil dari fakta-

juga

dengan

istilah

memenuhi kriteria yuridis atau tidak.5

fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.3

disebut

Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

Undang-Undang

Dasar

Negara

Sifat penelitan ini adalah penelitian

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-

deskriptif analitis, yaitu cara menggam-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

barkan,

menganalisa

Kesejahteraan Anak, Kitab Undang-Undang

berkenaan dengan rumusan masalah pene-

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang

litian. Soerjono Soekanto mengemukakan

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

bahwa penelitian deskriftif analitis adalah

Undang-Undang

pengkajian atas perundang-undangan terten-

(KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun

tu dengan mengadakan identifikasi terlebih

1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-

dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

telah dirumuskan dan mendeskripsikannya

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2

dalam pengertian-pengertian, dasar hukum,

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

hak dan kewajibanm peristiwa hukum,

Republik Indonesia, Undang-Undang No-

menjelaskan,

dan

4

hubungan hukumm dan objek hukum.

Hukum

Acara

Pidana

mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Penelitian yang digunakan adalah

Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

penelitian hukum empiris yaitu menda-

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

patkan

Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

data

primer

dengan

metode

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 3

Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.75.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 5

4

ibid, hlm 15.

Soerjono Soekanto, 1984.Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.93.


tentang Perubahan atas Undang-Undang

pustaka selanjutnya diolah sedemikian rupa

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

dan dianalisis. Bahan-bahan hukum primer

Anak, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun

dianalis secara normatif, bahan-bahan hu-

2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam

kum sekunder dilakukan penelahan dengan

Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri

mengacu kepada peraturan perundangan

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan

yang mendasari permasalahan penelitian ini,

Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat

dan bahan hukum tersier dilakukan pene-

Kepolisian

Kapolri

laahan mengacu kepada petunjuk-petunjuk

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan

yang mampu menjelaskan tentang istilah-

Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

istilah, pengertian-pengertian serta pemak-

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

naannya. Dalam pengelohan dan analisis

Daerah,

Peraturan

Bahan hukum sekunder berupa buku,

ketiga bahan hukum tersebut pada akhirnya

jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian,

dapat memberikan jawaban terhadap per-

buletin, dan majalah hukum, makalah, surat

masalahan dalam penelitian hukum ini.

kabar, dan bahan-bahan hasil kegiatan ilmiah lainnya

yang berkaitan dengan

pelaksanaan

diversi

pada

melakukan

tindak

pidana

anak

Lokasi penelitian hukum ini terletak di Polresta Banjarmasin dan spesifik yang

yang

ingin dideskripsikan dari lokasi penelitian

pencurian

ini yaitu pelaksanaan dan kendala yang

kendaraan bermotor di Polresta Banjar-

dilakukan

masin, dan kendala dalam implementasinya.

melakukan tindak pidana pencurian kenda-

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diambil dari Kamus

dalam

diversi

anak

yang

raan bermotor di Polresta Banjarmasin. Populasi penelitian hukum ini adalah

Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum,

Polresta

Ensiklopedia,

Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin

dan

situs

web

yang

Banjarmasin

yang

menangani

Unit

memberikan pengertian berkaitan dengan

sebagai

pokok permasalahan, sepanjang memuat

pencurian kendaraan bermotor di Kota

atau dapat memberikan informasi dan

Banjarmasin.

penjelasan dengan penelitian ini.

unit

khususnya

tindak

Sedangkan sample penelitian hukum

Bahan-bahan hukum didapat melalui

ini adalah Unit Ranmor Sat Reskrim

beberapa teknik pengumpulan data, seperti:

Polresta Banjarmasin sebagai pelaksanaan

wawancara, observasi, penelitian Kepusta-

dalam pengungkapan tindak pidana pen-

kaan.

curian di Kota Banjarmasin. Ketiga bahan hukum yang didapat

dari

wawancara,

observasi,

dan

studi


Pencurian yang melibatkan anak

PEMBAHASAN Pelaksanaan Diversi yang dilakukan Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin pada Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Banjarmasin. Pencurian sebagai salah satu bentuk

sangat meresahkan, karena anak harusnya

kejahatan merupakan masalah sosial yang

lamanya 7 ( tujuh ) tahun. Pencurian dalam

sangat sulit dihilangkan, oleh karena itu

pasal ini dinamakan pencurian dengan

manusia dalam menjalani kehidupannya da-

pemberatan

lam bermasyarakat dan kebutuhan yang se-

klasifikasi dan diancam dengan hukuman

makin meningkat hal inilah yang memicu

yang lebih berat.

masih

mengenyam

pendidikan

bukan

sebagai pelaku tindak pidana. Pencurian Kendaraan bermotor dikenakan Pasal 363 KUHP Dengan hukuman penjara selama-

terjadinya suatu kasus pencurian. Pencurian

atau

pencurian

dengan

Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim

yang terjadi di masyarakat merupakan suatu

Polresta

kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri

diversi pada anak yang melakukan tindak

melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur

pidana

struktur sosial tertentu dalam masyarakat,

karena anak masih dibawah umur yang umur

unsur itu adalah kebutuhan yang semakin

rata-rata tersangka anak 14 (empat belas)

meningkat, susahnya mencari pekerjaan,

tahun.

adanya peluang bagi pelaku, ringannya

dilakukan oleh penyidik

hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

Ketentuan

pencurian kendaraan bermotor.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor

diwilayah

Hukum

Banjarmasin

pencurian

Upaya

wajib

melakukan

kendaraan

tersebut

Undang-Undang

bermotor

diversi

yang

sesuai dengan Nomor

11

Pidana Anak. Penerapan konsep Diversi

Polresta

pada anak yang berhadapan dengan hukum

Banjarmasin yaitu wilayah Kota Banjar-

dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terdapat

masin semakin bertambah, pertambahan

dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun

jumlah pencurian dikarenakan pertumbuhan

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

masyarakat yang meningkat dan faktor

diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal

sosial yang meningkat. Kota Banjarmasin

7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,

merupakan kota perdagangan dengan tingkat

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.

ekonomi yang relatif tinggi dan gaya hidup masyakat yang relatif

tinggi. Sehingga

Dari digambarkan

pasal-pasal bahwa

diatas

penyidik

dapat setelah

menimbulkan kesenjangan sosial dalam

menangkap tersangka wajib mengupayakan

masyarakat.

diversi yang terdapat Pada Pasal 7 ayat 1 UU Sistem Peradilan Anak. Ketentuan


Undang-undang Sistem Peradilan Pidana

tingkat penyidikan dalam praktek dilakukan

Anak secara tegas dan impretatif dapat di-

sebagai berikut:7

lihat dengan beberapa variant sebagai

a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau di-

berikut:6

adukan, kemudian dibuat Laporan Polisi,

a. Diversi wajib diupayakan pada tingkat

maka penyidik wajib bersurat untuk me-

penyidikan,

penuntutan,

dan

peme-

minta pertimbangan dan saran tertulis

riksaan perkara anak di Pengadilan

dari petugas Pembimbing Kemasyara-

tinggi.

katan

b. Apabila diversi itu dilakukan di tingkat

atau

Balai

Pemasyarakatan

(Bapas).

penyidikan, dan berhasil dengan peneta-

b. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib

pan Ketua Pengadilan Negeri perkara

diserahkan oleh Bapas kepada penyidik

tersebut selesai, dan apabila gagal, per-

dalam waktu paling lama 3x24 jam

kara tersebut dilimpahkan ke tingkat

setelah permintaan penyidik diterima.

penuntutan.

c. Penyidik wajib mulai mengupayakan

c. Apabila diversi dilakukan ditingkat pe-

Diversi dalam waktu paling lama 7

nuntutan, dan berhasil, dengan pe-

(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai

netapan Ketua Pengadilan Negeri per-

dan proses diversi dilaksanakan paling

kara tersebut selesai, dan apabila gagal

lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimu-

perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat

lainya diversi.

pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan

d. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan Diversi maka Polisi, Pem-

d. Apabila diversi dilakukan di tingkat

bimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pe-

pemeriksaan perkara anak dipengadilan

kerja Sosial Profesional melalui proses

negeri, dan berhasil, dengan penetapan

musyawarah penyelesaian perkara dengan

Ketua Pengadilan Negeri perkara ter-

melibatkan pihak terkait, dimana proses

sebut selesai dan apabila gagal perkara

musyawarah tersebut dilaksanakan paling

tersebut dilakukan persidangan anak.

lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimu-

Dalam Undang-undang Sistem Pera-

lainya Diversi dan penyidik membuat

dilan Pidana Anak upaya dilakukan diversi

Berita Acara proses Diversi. Akan tetapi

pada tingkat penyidikan diatur dalam ke-

apabila pelaku atau korban tidak mau di-

tentuan Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan

lakukan diversi maka penyidikan perkara

Pasal 29 Undang-undang Sistem Peradilan

tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita

Pidana Anak. Diversi yang dilakukan di 6

Lilik Mulyadi.2014.Op.Cit.,hlm.116-117. 7

ibid.,hlm.117-118


Acara Penyidikan dan perkara dilimpah-

upaya diversi, salah satu contoh upaya

kan ke Penuntut Umum.

diversi yang dilakukan Unit Ranmor Sat

e. Apabila Diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk

Reskrim Polresta Banjarmasin yaitu : Nama

: Muhammad Riski Als IKI Bin

Suriansyah

kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri

Jenis Kelamin: Laki- Laki Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 22 Juli 2000 Alamat:

Jl.Kelayan

B

Rt.1

No.19

sesuai dengan daerah hukumannya dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan menge-

Kel.Kelayan Timur Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. LP Nomor :

LP/939/XII/2014/KALSEL/

luarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan,

Penyidik,

RESTA BJM, Tanggal 27 Desember 2014. No Penetapan Diversi : N0.04/Pid. SusAnak/ 2015/ PN.BJM.

Penuntut Dari

Umum, atau Hakim, dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) hari sejak ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan

diversi

gagal,

penyidik

membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing ke-

Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta dalam

Peraturan

Undang-undang yang berlaku Unit Ranmor Sat

Reskrim

Polresta

Banjarmasin

melakukan diversi dikarenakan a. Anak masih dibawah umur yang mana

hun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yang berbunyi Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

masyarakatan/Bapas.

Banjarmasin

dan

didalam Undang-Undang Nomor 11 Ta-

penghentian penyidikan. Apabila

ketentuan

menangani

perkara

tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan anak telah melakukan

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. b. Pada Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “ Pada


tingkat Penyidikan, penuntutan, dan

the Administration of Juvenile Justice ( The

pemeriksaan perkara anak di pengadilan

Beijing Rules ) butir 6 dan butir 11

negeri wajib diupayakan diversi.

terkandung pernyataan mengenai Diversi

c. Dalam pencurian kendaraan bermotor

yakni sebagai proses pelimpahan anak yang

anak sebagai pelaku tindak pidana

berkonflik

tersebut dikenakan Pasal 363 KUHP

peradilan pidana ke proses informal seperti

yang mana dalam ancaman pidana 7 (tu-

mengembalikan

juh) tahun. Sedangkan dalam Pasal 7

masyarakat

angka 2 huruf a berbunyi “ diancam

pemerintah. Diversi berupaya memberikan

dengan Pidana penjara di bawah 7 (tu-

keadilan kepada kasus-kasus anak yang

juh) tahun. Namun penyidik tetap mela-

terlanjur melakukan tindakan sampai kepada

kukan diversi karena mengacu pada

aparat

Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor

penegak hukum.8

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan

hukum

kepada

baik

penegak

dari

sistem

lembaga

pemerintah

hukum

sosial

atau

sebagai

non

pihak

Diversi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 2

d. Anak yang melakukan Tindak pidana

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

pencurian kendaraan motor baru 1 ( satu

Republik Indonesia menyebutkan:

) kali melakukan tindakan pidana bukan

a. Untuk

Kepentingan

umum

pejabat

pengulangan berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia

huruf b.

dalam

e. Anak

yang

masih

dibawah

tanggungjawab dan pengawasan Orang tua.

melaksanakan

penilaiannya sendiri.

tersebut

sebagaimana

dimaksud dalam ayat ( 1 ) hanya dapat


dilakukan dalam keadaan yang sangat

Banjarmasin melakukan upaya Diversi pada

perlu dengan memperhatikan peraturan

anak

Perundang-undangan, serta Kode Etik

melakukan

diatas,

ketentuan

maka

yang

hal

dan

wewenang dapat bertindak menurut

b. Pelaksanaan

Dari

tugas

tindak

pidana

pencurian di Polresta Banjarmasin.

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan Diversi pada anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta Banjarmasin. Pengertian diversi dimuat dalam United Nation Standart Minimum Rules for

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku. Polri dalam hal ini penyidik mempedomani 8

dan

Ibid., hlm 124

menggunakan

TR


Kabareskrim Polri No.Pol.: TR/1124/XI/

hukum Polresta Banjarmasin terlebih dahulu

2006 dalam menerapkan

harus berdasarkan adanya :

konsep diversi

dalam menangani anak yang berhadapan

a. Laporan Polisi dari Korban yang dibuat

dengan hukum. TR Kabag Reskrim tersebut

oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa-

memberi petunjuk dan aturan tentang teknik

du Polresta Banjarmasin( SPKT )

diversi yang dapat dilakukan terhadapan anak yang berhadapan dengan hukum. 9

b. Dari Laporan Polisi tersebut dilakukan penyelidikan dengan melakukan Cek

TR Kabag Reskrim Polri yang

Tempat Kejadian Perkara ( TKP )

berpedoman pada pasal 18 Undang-undang

hilangnya kendaraan korban, pengum-

No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara

pulan Bahan Keterangan di Tempat Ke-

Republik

membahas

jadian Perkara ( TKP ) yang meliputi ke-

masalah Diskresi Kepolisian. Dasar Hukum

terangan saksi-saksi dan petunjuk dari

penerapan Diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1

TKP tersebut.

Indonesia

yang

huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat 2

c. Apabila sudah mendapatkan petunjuk

(2) Undang-Undang No.2 Tahun 2002

dari keterangan-keterangan di TKP, unit

tentang

ranmor melakukan Hunting ditempat-

Kepolisian

Negara

Indonesia yang berbunyi :

Republik

10

tempat yang biasanya terjadi pencurian

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain

dan tempat penadahan pencurian ken-

menurut hukum yang bertanggung jawab

daraan bermotor. Dalam melakukan

dengan batasan bahwa tindakan tersebut

Hunting tersebut petugas Unit Ranmor

tidak bertentangan dengan hukum yang

bisa mendapatkan pemakai kendaraan

berlaku,

kewajiban

bermotor tersebut yang mana kendaraan

hukum/profesi yang mengharuskan dilaku-

bermotor tersebut sudah dijual oleh pe-

kannya tindakan jabatan tersebut, tindakan

laku atau penadah kendaraan bermotor

tersebut harus patut dan masuk akal dan ter-

tersebut. Dari keterangan si pemakai pe-

masuk dalam lingkup jabatannya, dida-

tugas Unit ranmor melakukan pengem-

sarkan pada pertimbangan yang layak ber-

bangan dengan meminta keterangan pe-

dasarkan keadaan yang memaksa dan meng-

makai tentang tempat pembelian atau pe-

hormati Hak Asasi Manusia.”

nadah kendaraan bermotor tersebut, dari

selaras

dengan

Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin

dalam

mengungkap

keterangan tersebut petugas langsung ke

kasus

tempat penadah disanalah dapat ditemu-

pencurian kendaraan bermotor di wilayah

kan petunjuk tentang pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut.

9

ibid., hlm 126 TR Kabareskrim No.Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD,3. 10


d. Setelah

melakukan

penyelidikan,

yang dilakukan oleh anak oleh Penyidik

mendapatkan keterangan, petugas lang-

Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjar-

sung melakukan penangkapan terhadap

masin dilakukan Upaya Diversi.

pelaku pencurian tersebut dan menda-

Upaya Diversi pada anak yang ber-

patkan tersangka (ditangkap), kemudian

hadapan dengan hukum yang dilakukan oleh

di bawa ke Polresta Banjarmasin untuk


dilakukan penyidikan yang dilakukan

Banjarmasin sesuai dengan Undang-undang

oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pera-

Polresta Banjarmasin.

dilan Pidana Anak. Pelaksanaan Diversi ter-

Dalam

penyelidikan

pencurian

sebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang

kendaraan bermotor diwilayah Polresta Ban-

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

jarmasin ruang lingkup penyelidikan meli-

Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

puti wilayah hukum Polresta Banjarmasin

a. Proses

Diversi

dilakukan

melalui

yaitu wilayah Kota Banjarmasin. Wilayah

musyarawarah dengan melibatkan anak

yang sering terjadi pencurian yaitu wilayah

dan orang tua/ walinya, korban dan/atau

Banjarmasin utara dimana pencurian terjadi

orang

dipemukiman dan parkiran, kemudian pela-

kemasyarakatan,

ku pencurian kendaraan bermotor tersebut

Profesional

berasal dari wilayah Banjar-masin Selatan

keadilan restoratif.

yaitu daerah kelayan, dan tempat penadahan

b. Dalam

tua/walinya, dan

Pembimbing pekerja

berdasarkan

hal

diperlukan,

sosial

pendekatan

musyawarah

ada diluar Wilayah Kota Banjarmasin yaitu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di Kabupaten Hulu Su-ngai Selatan yaitu di

dapat melibatkan tenaga kesejahteraan

Loksado dan di Kabu-paten Tanah Laut.

sosial, dan/atau masyarakat.

Pelaku pencurian bermotor diwilayah

c. Proses Diversi wajib memperhatikan:

Polresta Banjarmasin rata-rata orang dewasa

1. Kepentingan Korban

maupun residivis, namun akhir-akhir ini

2. Kesejahteraan dan tanggung jawab

pelaku pencurian kendaraan bermotor meli-

anak

batkan anak. Yang mana menurut Pasal 1

3. Penghindaran stigma negative

angka 3 Anak yang berkonflik dengan hu-

4. Penghindaran pembalasan

kum yang selanjutnya disebut dengan anak

5. Keharmonisan masyarakat;dan

adalah anak yang telah berumur 12 (dua be-

6. Kepatutan,

kesusialaan,

dan

las) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

ketertiban umum.

belas) tahun yang diduga melakukan tindak

Dalam pelaksanaan Diversi pada

pidana. Pelaku tindak pidan pencurian yang

anak

yang

melakukan

tindak

pidana


pencurian kendaraan bermotor penyidik Unit

pemasyarakatan. Dimana suatu lembaga pe-


laksana peradilan pidana pada prinsipnya

melakukan :

berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehi-

1. Melihat umur pelaku tindak pencurian

ngga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pida-

kendaraan bermotor yang tersangkanya

na Terpadu ( Integrated criminal justice

seorang anak.

sytem).

2. Melakukan penyidikan (pemberkasan)

Penangangan perkara anak yang be-

terhadap pelaku anak. Dalam melakukan

rkonflik dengan hukum mendapat sorotan

diversi diberi waktu 7 ( tujuh ) hari.

dari berbagai pihak yang mengharapkan

3. Memberitahukan kepada pihak keluaraga terutama orang tua pelaku anak. 4. Memberitahukan

Korban

penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan konsep

yang kehi-

Diversi. Dalam hal ini penyidik Unit

langan kendaraan bermotornya akibat di-


curi oleh pelaku.

dalam

5. Melakukan Penahanan terhadap anak ditempat khusus untuk anak. 6. Meminta

menangani

perkara

anak

yang

melakukan tindak pidana pencurian telah melakukan Diversi pada anak tersebut.

dari Bapas, LKBH UWK/

Pelaksanaan

diversi

tersebut

Unlam untuk mendampingi pelaku anak.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Pendampingan tersebut untuk melihat

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pida-

psikologis anak dan memberikan catatan

na Anak, yang termuat dalam Pasal 1 angka

apakah dapat dilakukan diversi pada anak

6 yaitu Keadilan Restoratif adalah penye-

tersebut.

lesaian perkara tindak pidana dengan meli-

Dalam penanganan perkara anak

batkan pelaku, korban, keluarga pelaku/

yang berkonflik dengan hukum di Indonesia

korban, dan pihak lain yang terkait untuk

tidak terlepas dari peranan para penegak

bersama-sama mencari penyelesaian yang

hukum yang menegaskan hukum serta peran

adil dengan menekankan pemulihan kembali

serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil

pada keadaan semula, dan bukan pemba-

yang

lasan, dan Pasal 1 angka 7.

dicapai

kepentingan

dan

dapat

mengedepankan

kesejahteraan

anak.

Dalam

penerapan

Diversi

yang

Penegakkan hukum dalam konteks hukum

dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat

pidana dilaksanakan melalui sistem pera-

Reskrim Polresta Banjarmasin terdapat juga

dilan pidana yang pelaksanaannya terdiri da-

kendala dalam pelaksanaannya, kendala-

ri setidaknya 4 (empat) komponen yakni

kendala itu yakni :

Kepolisian, kejaksanaan, Pengadilan, dan


1. Dalam Penyidikan terhadap tersangka dalam

pelaksanaan

dalam

Anak yang terdapat pada pasal 1 Angka

kesepakatan dengan korban mengalami

6, Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7 ayat

kendala,

(1) dan ayat (2).

kendala

lambatnya penyelesaian

diversi

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

tersebut

dengan

datang

dalam

2. Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim

korban

merasa

Polresta Banjarmasin dalam pelaksanaan

korban karena

dirugikan.

Diversi pada anak yang melakukan

2. Tempat penahan khusus anak belum ada karena

belum

maksimalnya

ruang

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan bermotor

terdapat

kendala

dalam

tahanan, dikarenakan anak tidak boleh

pelaksanaannya yaitu:

digabung dengan orang dewasa.

a. Dalam Penyidikan terhadap tersang-

3. Waktu dalam pelaksanaan Diversi yang

ka dalam pelaksanaan diversi dalam

sangat sempit, yang mana penyidik

kesepakatan dengan korban menga-

berkejaran

lami kendala, kendala tersebut deng-

dengan

waktu

dalam

penyelesaian diversi.

an lambatnya korban datang dalam penyelesaian karena korban merasa

PENUTUP Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan dari dua pokok permasalahan

dirugikan. b. Tempat penahan khusus anak belum

dalam implementasi diversi pada anak yang

ada

karena

belum

maksimalnya

melakukan tindak pidana Pencurian di

ruang tahanan, dikarenakan

Polresta Banjarmasin didapat kesimpulan

tidak boleh digabung dengan orang

sebagai berikut :

dewasa.

anak

1. Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim

c. Waktu dalam pelaksanaan Diversi

Polresta Banjarmasin melakukan Diversi

yang sangat sempit, yang mana

pada anak yang melakukan tindak

penyidik berkejaran dengan waktu

pidana pencurian bermotor di Polresta

dalam penyelesaian diversi.

Banjarmasin

yang

Sebaiknya dalam waktu Pelaksanaan

pencurian

Diversi lebih panjang, karena penyidik

tersebut masih dibawah umur, yang

merasa waktu dalam pelaksanaannya sangat

mana

sempit,

karena

anak

melakukan tindak pidana

umur

anak

tersebut

dalam

melakukan tindak pidana berumur rata-

apabila

waktu

lebih

panjang

pelaksanaan diversi tidak tergesa-gesa.

rata 14 (empat belas) tahun. Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia agar

dalam melaksanakan Diversi berdasar-

membuat aturan khusus mengenai Diversi

kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

terhadap anak yang berperkara dengan


hukum

seperti

aturan

yang

di

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

buat

Mahkamah Agung yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 ) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 ) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

pada

Tingkat

Kepolisian

Daerah. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Djamil

M.Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika.


Fuady Munir, Teori-Teori Besar ( grand Theory) Dalam Hukum,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Hamzah,

Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,Jakarta: Sinar Grafika

H.M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sambas,

Ndang, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudarsono, Kenakalan Remaja, Jakarta: Rineka Cipta Sutatiek Srie, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo. Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, Anak Dan Wanita Dalam Hukum,Jakarta: LP3ES

Maidin

Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT.Refika Aditama.

Soetedjo, Wagiati dan Melani. Hukum

Mohammad Taufik, Weny Bukamo dan Syaiful Azri. Hukum Perlindungan Anak dan Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tanya, Bernard L, Yoan N.Simanjuntak dan

Makarao,

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Muladi dan Arief, Barda Nawawi, TeoriTeori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Rineka Cipta Nasrian, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Bandung: Alumni Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama Sadjijono.2008.Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama.

Pidana Anak, Bandung: PT.Refika Aditama

Markus

Y.Hage,

Yogyakarta:

Teori

Genta

Hukum,

Publishing.A,

Bryan dan Garner. 2003. Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition). Utsman,

Sabian, Justice,Yogyakarta: Pelajar

Restorative Pustaka

Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing Yamin, Muhammad, Tindak Pidana Khusus, Bandung:CV Pustaka Setia Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno, Pergeseran

Paradigma

Pemidanaan,Bandung:Lubuk Agung. Ruben

ahmad.2005.Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik


dengan Hukum di Kota Palembang.dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari. Purba Medi Erwinsen.2013.Peran Polisi Dalam

Menanggulangi

Tindak

Pidana

Kendaraan

Kasus Pencurian

Bermotor

di

Kota

Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum. Inisantoso.wordpress.com/diaskes tanggal 7 April 2015 www.idtesis.com/diaskes September 2015 www.interllitrac.co.id/diaskes September 2015

tanggal

9

tanggal

9

www.dowloand.portalgaruda.org/diaskes tanggal 11 Nopember 2015 Made ayu citra maya sari.2012. “ Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia.”download.portalgarud a.org. Diaskes tanggal 5 Mei 2015 Abdi Reza Fachlewi Junus.2012.” Peran Jaksa dalam Menerapkan Konsep Diversi

terhadap

anak

yang

berkonflik dengan Hukum.” Diaskes tanggal 5 Mei 2015

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN

Recommend Documents