JURNAL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES PADANG PARIAMAN
Oleh : IRFANSYAH NPM :0810005600055
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMAN SISWA PADANG 2015
0
ABSTRAK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI POLRES PADANG PARIAMAN IRFANSYAH NPM : 0810005600055, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang tahun 2015 Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di masyarakat. Banyak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap yang disebabkan karena adanya hambatan dalam penyidikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah : 1). Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman. 2) Kendala apa yang dihadapi dalam Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman. 3) Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman. Metode yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara didukung dengan studi dokumen. Data diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian dituangkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian didapatkan sebagaimana Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman telah dilakukan sesuai kewenangan yang ada pada Penyidik dan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kendala yang dihadapi dalam Penyidikan tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman adalah jika pelaku melarikan diri dan berusaha untuk menghilangkan barang bukti, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan diri dan berusaha untuk menyimpan barangnya dengan baik. Untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman diharapkan tersedianya prasarana penunjang pelaksanaan penyidikan dan meningkatkan sumber daya manusia personil itu sendiri dalam melakukan penyidikan. A. Latar Belakang Masalah Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Jika kita lihat di media televisi dan media cetak banyak pemberitaan tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor dimana kian hari jumlahnya semakin meningkat begitu pun cara dan jenis-jenisnya semakin meluasi.1. Berdasarkan data laporan polisi yang didapat di Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Pariaman tiap tahunnya di wilayah hukum Polres Padang Pariaman banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor sehingga membuat resah masyarakat.Hampir setiap hari pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat perihal pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor sebagaiman diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan laporan dari sebagian masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Pariaman merupakan daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana hampir setiap hari terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bahkan pelaku pencurian tersebut tidak takut melakukan pencurian ditempat yang ramai.dengan 1
Sumber media elektronik dan media cetak
1
banyaknya laporan yang masuk ke Kepolisian Resor Padang Pariaman hal ini akan menjadi pekerjaan yang berat bagi Kepolisian Resor Padang Pariaman.dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pencurian tersebut. Wilayah hukum Polres Padang Pariaman merupakan wilayah yang menjadi perlintasan jalur utama Sehingga menjadi daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena ketidak hatihatian para pemilik kendaraan yang parkir disembarang tempat.Di samping itu hasil dari kejahatan disimpan dan,biasanya akan dibawa kewilayah lain,hal itu akan menyulitkan aparat penyidik /penyidik pembantu untuk mengungkap memproses penyidikan sebuah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Untuk menanggulangi tingginya tindak pidana pencurian sepeda motor yang semakin merajarela di masyarakat maka diperlukan cara yang tepat yaitu bagaimana penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor itu diselesaikan dengan baik dan pelaku mendapatkan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya.Dalam penanganan tindak pidana pencurian sepeda motor yang kerap terjadi di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman, penyidik / pembantu penyidik dapat melakukan tindakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Dalam Pasal 1 angka (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Penyelidik yang berhak untuk melakukan Penyelidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pada dasarnya proses hukum dari proses penyelidikan, penyidikan serta kewenangan yang dimiliki pihak Kepolisian telah tegas dilaksanakan sesuai hukum namun mengapa sampai saat ini tindak pidana pencurian sepeda motor kian merajalela dimasyarakat, mungkin dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor menemui kendala yang disebabkan beberapa faktor seperti pelaku yang sudah terorganisir sehingga sulit dilacak keberadaannya atau tidak diperoleh keterangan yang lengkap dari saksi. Untuk mengukap hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman dan kendala serta upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES PADANG PARIAMAN. B.
Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penulis menggambarkan permasalahan yang diteliti secara jelas yaitu mengenai 2
Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman. 2. Pendekatan Masalah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan cara melihat berlakunya hukum positif dalam kenyataan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jenis dan Sumber Data Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah : a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian. b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan dan buku referensi lainnya yang terkait dan digunakan untuk melengkapi data primer.2 Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum diantaranya : 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan judul penulisan ini antara lain : - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum termasuk jurnal-jurnal hukum, yang terkait dengan topik yang diteliti. 3. Bahan Hukum Tertier Bahan Hukum Tertier yaitu bahan data yang memberikan arahan atau petunjuk ataupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder yaitu kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dapat memberikan pemahaman terhadap istilah yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor di tingkat penyidikan di Wilayah Hukum Polres Padang Pariaman. 2
.P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta Jakarta, 2006,,hal 88.
3
4. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Dokumen yaitu Peneliti dengan cara mempelajari bahan – bahan hukum kepustakaan yang ada terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. b. Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara wawancara secara semi terstruktural yang dilakukan dengan menggunakan catatan pemandu dan tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan lain diluar dari pada yang telah disiapkan didalam daftar pertanyaan kepada penyidik di Polres Padang Pariaman. 5. Pengolahan dan Analisa Data 1. Pengolahan data dilakukan dengan cara : a.Editing b.Coding c. Tabulating 2. Analisis data Analisis data yang digunakan termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai “penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman”. C. Hasil Penelitian 1. Penyidikan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Polres padang Pariaman. Berdasarkan hasil wawancara / penelitian penulis dengan Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman menerangkan bahwa Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman telah dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya 3. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana dimana adanya laporan dari masyarakat tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dialaminya kemudian terhadap korban dilakukan interogasi untuk mengambil keterangan oleh penyidik selanjutnya dilakukan pengambilan keterangan terhadap saksisaksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut jika pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut tertangkap maka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan untuk mencapai tujuan akhir dari penyidikan, dilanjut dengan penyerahan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Dibandingkan dengan kasus tindak pidana lainnya, banyak kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Padang Pariaman dengan jumlah kasus tindak pidana pencurian Kendraan bermotor cukup tinggi. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan masyarakat, serta menimbulkan ketidak tentraman masyarakat. 3.
Wawancara dengan AJUN KOMISARIS POLISI Joko Hendro Lesmono, Sik, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman tanggal 9 juli 2015, di Polres Padang Pariaman 4 .Sumber Data Sat Reskrim Polres Padang Pariaman
4
Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian kendraan bermotor yang terjadi diwilayah hukum Polres Padang Pariaman dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut 4: Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Kasus yang Kasus yang selesai (lanjut No Tahun terjadi ke tingkat penuntutan) 1. 2012 81 8 2. 2013 123 23 3. 2014 115 12 . jumlah 319 43 Dari Tabel tersebut diatas, dapat dilihat pada Tahun 2012 telah terjadi 81 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan penyelesaian kasusnya yang lanjut ketingkat penuntutan adalah sebanyak 8 kasus,dan pada tahun 2013 telah terjadi 123 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan penyelesaian kasusnya yang lanjut ke tingkat penuntutan adalah sebanyak 23 kasus, serta pada tahun 2014 telah terjadi 123 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dan penyelesaian kasusnya yang lanjut ke tingkat penuntutan adalah sebanyak 12 kasus.Dari data tersebut diatas, diambil kesimpulan bahwa jumlah total kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Padang Pariaman dari tahun 2012 sampai tahun 2014 adalah sebanyak 319 kasus, dan jumlah total penyelesaian kasusnya yang lanjut ke tingkat penuntutan adalah sebanyak 43 kasus.5 Berdasarkan hasil wawancara /penelitian penulis dengan Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AJUN KOMISARIS POLISI Joko Hendro Lesmono, Sik menjelaskan dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman, tugas-tugas penyidikandilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana setiap penyidik memiliki Skep Penyidik dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu pelaksanaan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat represif maksudnya melakukan segala usaha/ kegiatan dan pekerjaan untuk membantu tugas memberantas segala tindakan yang sudah dilakukan atau telah terjadi, antara lain dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, 6 penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian kendaraan bemotor di wilayah hukum Polres Padang Pariaman diawali dengan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pelapor (Saksi Korban maupun Saksi), setelah itu Kasat Reskrim (Penyidik) akan menunjuk anggota Reskrim (Penyidik/Penyidik pembantu) untuk menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dan permulaan penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dilampiri Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penanahan dan Berita Acara Penahanan. Kegiatan penyidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 5.
.Sumber data Urbin Sat Reskrim Polres Padang Pariaman Wawancara dengan AJUN KOMISARIS POLISI Joko Hendro Lesmono, Sik, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman tanggal 9 juli 2015, di Polres Padang Pariaman 6.
5
1. Kegiatan Penyelidikan, dilakukan oleh anggota polisi yang khusus ditugaskan untuk itu dalam rangka ; a) Mencari keterangan-keterangan dan informasi di lapangan sehubungan telah terjadinya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan. Dan hal tersebut bisa dilakukan dengan bantuan informan. b) Guna melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapat dilakukan penindakan. c) Persiapan pelaksanaan penindakan. Sasaran penyelidikan adalah tersangka, benda/ barang atau tempat dimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan, termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya yang dilakukan secara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna untuk keperluan menentukan benar atau terjadi suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjukpetunjuk dalam melakukan pemeriksaan. 2. Kegiatan Penindakan, merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tindakan hukum tersebut mencakup : pemanggilan saksi, penangkapan, penahanan dan pengeledahan serta penyitaan barang bukti. a) Pemanggilan Saksi Pemanggilan ini dilakukan melalui surat panggilan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/ penyidik pembantu dengan pertimbangan, laporan polisi, pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara dan laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu. i) Dalam hal saksi yang dipanggil tidak berada ditempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarga saksi atau wali korong atau Wali Nagari atau orang lain yang dapat dijaminkan bahwa surat panggilan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan. ii) Dalam hal menolak untuk menandatangani surat panggilan, petugas yang menyampaikan panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut dan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar, atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya, dan jika dalam surat panggilan yang kedua, saksi tetap tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar, dapat diterbitkan surat perintah membawa. b) Penangkapan Penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang dilengkapi dengan surat perintah 6
tugas dan surat perintah penangkapan yang sah. Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan hanya 1 x 24 jam. Segera setelah dilakukan penangkapan diberikan 1 (satu) lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 (satu) lembar kepada keluarganya. c) Penahanan Pertimbangan dilakukan penahanan, adanya kekuatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan kepada tersangka yang dikeluarkan Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik dan menembuskan surat perintah tersebut kepada keluarganya. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau di kantor kepolisian negara. Sehubungan dengan penahanan ,Penahanan hanya dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari, jika masa penahanan hampir habis sementara pemeriksaan belum tuntas dilakukan permintaan perpanjangan penahanan selama paling lama 40 (empat puluh) hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menentukan bahwa penahanan hanya berlaku paling lama dua puluh hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari. Izin perpanjangan penahanan tersebut diajukan ke Kejaksaan Negeri Padang dengan alasan saksi-saksi lain masih ada yang belum dimintakan kesaksiannya dan penyidikan belum lengkap. d) Penyitaan Barang Bukti Berdasarkan laporan hasil penyelidikan yang dibuat petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu dan hasil pengeledahan, dilakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu setelah mendapat izin/ izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah dilakukan penyitaan, kepada pemilik atau kepada orang darimana benda yang disita diberikan tanda penerimaan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik atau orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi. e) Pemeriksaan Terhadap Tersangka dan/ atau Saksi Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan/ atau saksi dan/ atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. f) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara 7
Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dilakukan atas pertimbangan hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh dan unsur-unsur tindak pidana serta demi hukum. Adapun kegiatan penyelesaian berkas perkara tersebut dimulai dari pembuatan resume untuk menyusun ikhtiar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi. Kemudian penyusunan isi berkas perkara atau pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu. Selanjutnya penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada penuntut umum yang dilakukan dalam dua tahap yaitu : menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Maka untuk mengetahui bagaimana jalannya penanganan perkara tersebut penulis melakukan penelitian tentang penanganan perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan proses penyidikan di polres padang pariaman dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemberkasan sampai pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum yaitu sebagai berikut: Laporan Polisi No.Pol:LP/338/IX/2013/Polres, tanggal 14 September 2013 sebagai korban BENI IBRAHIM. Dan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban yang bersangkutan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2013 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Polres Padang Pariaman dengan berita acara sebagai berikut: Saksi korban BENI IBRAHIM yang beralamat dijorong kampong Sabalah Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kec.Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Septembe 2013 sekira pukul 18.30 wib bertempat di mesjid Mujahidin Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman saya sedang melaksanakan sholat Magrib dalam mesjid tersebut dimana sebelumnya korban memarkirkan sepeda motornya Suzuki Satria FU BA 3373 FJ ditempat halaman parkir mesjid raya Mujahidin,setelah selesai melaksanakan sholat magrib saya akan mengambil kendaraan saya ketempat parkir semula ternyata sudah tidak ada lagi,dimana pada saat saya melihat kearah luar (jalan raya) ternyata saya melihat seorang laki-laki dengan cirri-cii tinggi lebih kurang 163 cm,rambut ikal,kulit sawo matang dan berpakaian rapi dengan menggunakan baju kemeja warna coklat dan celana jean hitam telah membawa sepeda motor saya tersebut kearah simpang lintas Lubuk Alung ,lalu saya berteiak maling dimana teriakan saya tersebut didengar oleh seorang anggota Polisi (Polres Padang Pariaman) yang kebetulan ada dipasar Lubuk Alung tersebut,lalu anggota polisi tersebut mengejar pelaku dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian saya mendengar pelaku pencurian tersebut berhasil ditangkap tepatnya didekat Kantor Lantas Polres Padang Pariaman di Pasar Kandang Korong Balah Hilir Nagari Lubuk Alung Kec.Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman dan diketahui pelaku pencurian tersebut bernama HENCE pgl ENCE dan setelah itu pelaku di bawa ke Polres Padang Pariaman dan saya pun ikut menuju Polres Padang Pariaman 8
untuk melaporkan kejadian Pencurian yang saya alami tersebut untuk diproses selanjutnya. 2.
Kendala yang dihadapi dalam Penyidikan tindak pidana pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Padang Pariaman b Berdasarkan hasil wawancara/penelitian penulis dengan Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AJUN KOMISARIS POLISI Joko Hendro Lesmono, Sik menjelaskan bahwa penyebab terjadinya suatu tindak pidana dapat disebabkan dari beberapa faktor yaitu seperti faktor ekonomi yang semakin hari semakin menyiksa masyakat sehingga membuat seseorang nekad untuk menghalalkan segala cara guna memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarganya, lalu faktor pendidikan masyarakat yang rendah sehingga masyarakat sulit bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang mengakibatkan semakin tinggi tingkat pengangguran,selain itu karena faktor kelalaian dari korban yang kurang waspada sehingga memberikan kesempatan atau peluang bagi pelaku untuk berbuat kejahatan. Cukup tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polres Pariaman tidak dibarengi oleh angka penyelesaian perkara yang bagus. Oleh karena itu, kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut adalah sebagai berikut :7 1. Secara Internal. a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi seperti peralatan Computer sebagai media penyidikan serta terbatasnya kendaraan operasional yang dapat digunakan petugas polri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. b. Kemampuan Polri dalam bidang tugasnya karena sering dipindah tugaskan ke bidang atau fungsi kepolisian yang lain seperti seorang anggota Reskrim dipindah tugaskan ke bagian lalu lintas ataupun seorang anggota Sabhara dipindah tugaskan ke bagian reskrim, sehingga seorang anggota polisi tersebut harus menyesuaikan kepada bidang tugasnya yang baru. c. Terbatasnya jumlah petugas polri di bidang fungsi reskrim, yang mengakibatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan dalam mencari pelaku kendaraan bermotor menjadi berkurang. d. Tidak tersedia dana untuk informan sehingga informan enggan untuk memberikan informasi pelaku kendaraan bermotor. 2. Secara Eksternal a. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi karena beranggapan tidak ada hubungan dengan dirinya dan tidak perduli walaupun dia sendiri menyaksikan pencurian kendaraan bermotor tersebut. b. Sering terjadinya miscomunikasi dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan pihak kejaksaan sehingga menimbulkan banyak P-19 dari berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada kejaksaan. c. Kesulitan menemukan pelaku, karena penyidik susah untuk mencari saksi dan barang bukti yang mengakibatkan pelaku sulit ditemukan.
7
.Wawancara dengan AJUN KOMISARIS POLISI Joko Hendro Lesmono, Sik, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman tanggal 9 juli 2015, di Polres Padang Pariaman
9
3.
Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam Penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Padang Pariaman Adapun upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana kendaraan bermotor adalah sebagai berikut: 1. Upaya mengatasi kendala dalam lingkup internal a. Agar sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi seperti peralatan Computer dan kendaraan operasional dilengkapi oleh pimpinan selaku penanggung jawab dan dimanfaatkan secara maksimal. b. Pimpinan Kesatuan lebih memperhatikan mutasi perpindahan tugas anggota khususnya anggota Satuan Reskrim dengan tidak melakukan rotasi pindah tugas terhadap personil Satuan Reskrim Polres padang Pariaman karena masing-masing anggota reskrim memegang suatu perkara yang sudah lebih dipahaminya dan jika anggota tersebut dipindah tugaskan sudah pasti perkara yang disidiknya selama ini akan butuh pemahaman lagi dari awal oleh anggota reskrim yang lainnya sehingga perkara tersebut menjadi tertunda penyelesaiannya. c. Telah dilakukan penambahan jumlah petugas Polri di bidang fungsi Satuan Reskrim diprioritaskan lebih banyak dari jumlah personil Satuan lainnya untuk lebih efektifnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku Pencurian kendaraan bermotor. 2. Cara mengatasi kendala dalam lingkup Eksternal a. Kendala Kehadiran saksi dengan alasan tidak mau ikut campur dalam permasalahan pencurian kendaraan bermotor tersebut diatasi dengan melakukan pemahaman hukum, penggalangan secara pendekatan bersama dengan unsur masyarakat setempat dan Korban sebagai pihak yang meminta keadilan diawali dengan proses penyidikan sehingga saksi yang belum memahami kepentingan kesaksiannya dalam hal penydikan menjadi paham dan bersedia datang memenuhi panggilan saksi dari penyidik b. Sewaktu melakukan penyidikan perkara tindak pidana penyidik sudah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan agar tidak terjadinya kekurangan-kekurangan dalam berkas perkara yang diajukan ke JPU sehingga perkara cepat terselesaikan secara optimal sampai P-21.
Penutup Penyidikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diwilayah hukum Polres Padang Pariaman telah dilaksanakan maksimal oleh penyidikan Polri sesuai dengan prosedur dan tugas wewenang serta fungsi yang dimilikinya. Namun karena tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik belum dapat mengetahui dan menangkap pelakunya. - Kendala yang ditemui dalam penyidikan, baik bersifat internal maupun bersifat eksternal. a. Kendala secara internal adalah Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas polisi seperti peralatan Computer sebagai media penyidikan serta terbatasnya kendaraan operasional yang dapat 10
digunakan petugas polri dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. b. Kendala secara eskternal adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk dimintai keterangannya sebagai saksi karena beranggapan tidak ada hubungan dengan dirinya dan tidak perduli walaupun dia sendiri menyaksikan pencurian kendaraan bermotor tersebut sehingga masyarakat yang berstatus saksi enggan datang untuk di mintai keterangan oleh penyidik. - Upaya-upaya mengatasi kendala dalam penyidikan baik secara Internal maupun Eksternal Polisi a. Secara Internal, antara lain sebagai berikut : 1.
Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada secara maksimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Tidak melakukan rotasi pindah penugasan terhadap personil satuan Reskrim Polres Padang Pariaman. 3. Telah dilakukan penambahan jumlah petugas Polri di bidang fungsi Satuan Reskrim diprioritaskan lebih banyak dari jumlah personil Satuan lainnya untuk lebih efektif dalam penyidikan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor. b. Secara Eksternal, antara lain sebagai berikut : 1.
Memberikan pemahaman hukum, penggalangan secara pendekatan kapada saksi sehingga saksi yang belum memahami kepentingan kesaksiannya dalam hal penyidikan menjadi paham dan bersedia datang memenuhi panggilan saksi dari penyidik.
2.
Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kejaksaan agar tidak terjadinya kekurangan-kekurangan dalam berkas perkara yang diajukan penyidik ke JPU sehingga perkara cepat terselaikan.
11
DAFTAR PUSTAKA A.BUKU Arikunto, 1989Prosedur Penelitian, Bina Aksara, , Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Lexy J. maleong,2002Metode penelitian kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya. Laden Marpaung,Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum(delict).Sinar Garfika,jakarta, Moejatno,Azaz-azaz Hukum Pidana,Rineka Cipta,Jakarta,1993 Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri dilapangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun 2005. P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta Jakarta,
P.AF.Lumintang, 1984Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung. Paul Mudigdo Moeliono dalam Kartini. R.Soesilo Kitab Undang –undang Hukum Pidana Serta Komentar,Politea Bogor. Wirjono Projodikoro, S.H, 1967Tindak-tindak pidana Tertentu di Indonesia, Eresko, Jakarta. B.Peratuaran Perundang-undangan. Naskah Sementara Pedoman Penyelenggara Penyidikan sebagai lampiran Skep Kapolri No pol:skep/82/XII/2010 Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang –undang Hukum Pidana Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2010 tentang Kepangkatan Penyidik yang Memeriksa perkara C. Sumber Lainnya. Sumber data Sat reskrim Polres Padang pariaman Sumber media elektronik dan media cetak Wawancara dengan Ajun Komisaris Polisi Joko Hendro Lesmono,Sik Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman. 12
www.hukum sumber hukum .com/2014/05/apa-itu-hukum
13
