KAJIAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PEMALSUAN DOKUMEN (STUDI KASUS DI POLRES KLATEN) Oleh: Dwiyono Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta ABSTRAK Sesuai dengan judul skripsi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten serta hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah sekarang ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang kehidupan baik itu diperbankan, pemerintahan, keputusan pengadilan, perdagangan, selalu membuat atau menerbitkan suatu surat. Surat-surat tersebut dibuat dan diterbitkan dengan maksud dan tujuan yang berbedabeda, ada yang menggunakan untuk menerbitkan hak, surat yang dapat menerbitkan surat perutangan, surat yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dan sebagainya. Sesuai dengan pertumbuhan negara maka surat yang dikeluarkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan juga sangat banyak. Dengan banyaknya surat yang diterbitkan, dikeluarkan dan diedarkan masyarakat tentu banyak permasalahan yang timbul, yang antara lain adalah dibuatnya keterangan palsu dalam surat, dipalsukan surat asli, dibuatnya suatu surat oleh yang tidak berhak. Metode penelitiannya berlokasi di Polres Klaten sebagai tempat penelitian dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang semata-mata memaparkan kasus yang telah diteliti. Spesifikasi penelitiannya adalah yuridis normatif karena data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa dokumen kasus, buku, literatur dan kamus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan kasus penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten adalah adanya jumlah saksi yang harus dikumpulkan guna diperoleh keterangannya satu persatu yang menyebabkan waktu pengumpulan bukti saksi memakan waktu yang cukup lama dan diperlukan bukti-bukti surat yang cukup lengkap dan akurat, karena tersangka dalam hal ini melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan terhadap korban yang cukup banyak yaitu sejumlah 103 orang dalam pengajuan pinjaman uang kepada KSP Primkoppabri Cabang Delanggu dengan total pinjaman sebesar Rp 14.281.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Kata Kunci: penyidikan, tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen
1
LATAR BELAKANG MASALAH Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan pertumbuhan negara maka surat yang dikeluarkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan semakin banyak. Semakin banyaknya surat yang diterbitkan, dikeluarkan dan diedarkan masyarakat tentu banyak permasalahan yang timbul, yang antara lain adalah dibuatnya keterangan palsu dalam surat, dipalsukan surat asli, dibuatnya suatu surat oleh yang tidak berhak. Fungsi dokumen atau kearsipan adalah untuk mengabadikan segala sesuatu peristiwa atau kejadian yang penting. Sehingga dapat digunakan untuk mengingat kembali serta menjadi bukti otentik tentang peristiwa masa lampau. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dokumen tersebut dipalsukan guna kepentingankepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Kearsipan dan dokumentasi adalah “mencakup artian produk endapan kegiatan pemerintah dan pembangunan, kedinasan dan swasta perorangan yang merupakan bukti pertanggungjawaban atar generasi yang nyata, benar dan lengkap (Ahmad Fahri, 1982: 32). Perbuatan pemalsuan surat adalah merupakan pelanggaran terhadap dua norma dasar yang hidup dalam masyarakat, yaitu: 1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan 2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kejahatan terhadap negara, ketertiban umum Selain itu perbuatan pemalsuan pada umumnya dikenal dalam masyarakat dimana surat dipergunakan untuk mempermudah hubungan dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan tersebut berkaitan erat dengan makin meningkatnya
2
penggunaan berbagai surat yang keasliannya dibutuhkan masyarakat di samping itu juga peningkatan permintaan akan surat untuk pergaulan hidup. Pada setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah, hubungan melalui surat menyurat dengan fihak lain merupakan jalur yang paling banyak ditempuh. Semakin banyak dan luas hubungan dengan pihak luar organisasi, volume surat serta kegiatan yang berkaitan dengan surat menyurat akan menjadi semakin padat. Administrasi surat perlu dikelola secara baik. Ketidakberesan pengelolaan surat menyurat untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan satu organisasi seringkali menimbulkan kelambanan, kemacetan, dan bahkan mungkin dapat menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan. Dengan disangkanya suatu tindak pidana, maka diperlukan penanganan awal yang berupa penyidikan oleh pihak penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
PERUMUSAN MASALAH 1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten? 2. Hambatan apakah yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten?
TUJUAN PENELITIAN 1.
Mengkaji proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten.
3
2.
Mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten karena di instansi ini merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Jenis penelitian ini yuridis normatif atau disebut dengan istilah penelitian doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder (P. Joko Subagyo, 1997: 88). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tata kerjanya memberikan data seteliti mungkin tentang gejala-gejala dan aktivitas manusia, sifat-sifat dari benda dan hasil karya manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1985: 10). Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi/ Kepustakaan dan Studi Lapangan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Dokumen di Polres Klaten Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur
4
tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni: mengenai si pemeriksa. Pemeriksa harus mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (baik sebagai penyidik atau penyidik pembantu), harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan/hukum-hukum lainnya, harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional khas kepolisian di bidang reserse khususnya kemahiran tentang taktik dan teknik pemeriksaan, harus mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidananya dengan baik, berdasarkan laporan polisi, tempat kejadian perkara, informasi dan data lainnya. Pemeriksaan harus pula memiliki kepribadian sebagai berikut: perkara pada diri sendiri, mempunyai kemampuan menghadapi orang lain, tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan curiga terhadap tersangka, sabar dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri, kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan obyektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab serta tekun ulet dan mampu mengembangkan inisiatif. Selain itu pemeriksa harus pula mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). Syarat berikutnya yakni yang diperiksa. Tersangka, saksi/saksi ahli, harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tersangka, saksi/saksi ahli, bebas dari rasa takut, tersangka,
5
saksi/saksi ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/tertangkap tangan. Kemudian mengenai tempat pemeriksaan. Harus ditentukan/ ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik di kantor penyidik/penyidik pembantu atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku (misalnya dirumah/kediaman yang diperiksa, di rumah sakit). Dalam hal tersangka atau saksi/saksi ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/kediamannya atau tempat lain dimana yang akan diperiksa berada. Tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang. Tempat pemeriksaan harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa. Tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya, tersedia tempat bagi penasehat hukum dan bila memungkinkan dibuat ruang khusus pemeriksaan tersangka/saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan. Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin/tepat waktu sesuai waktu panggilan, setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan, dalam waktu satu hari (1 x 24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan, tersangka harus mulai diperiksa (pasal 122 KUHAP). Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional, hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi/ahli. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi/ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi.
6
Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita. Dalam hal tersangka/saksi agak sulit/kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan. Dalam hal tersangka atau saksi memberikan keterangan tidak benar, jangan dicela, melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar. Pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan. Hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan. Pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka, saksi dan ahli. Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksaan agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi dan ahli. Tidak memberikan kesempatan kepada tersangka, saksi dan ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar. Agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit.
Kepada
tersangka,
saksi
dan
ahli
supaya
disuruh
mengenali/diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keteranganya supaya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya. Keterangan tersangka atau saksi/ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga memenuhi/menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. Jika di dalam pemeriksaan tersangka ahli dan alat bukti lainnya ternyata: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan dihentikan demi hukum, maka penyidikan wajib segera dihentikan (pasal 109 ayat 2 KUHAP).
7
Dalam pemeriksaan harus diperhatikan tentang sarana pemeriksaan yakni: meja dan kursi sesuai kebutuhan, mesin tulis/komputer, alat-alat tulis, tape recorder dan alat-alat elektronika sebagai penolong pemeriksaan (bila diperlukan), serta kelengkapan administrasi penyidikan. Penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan ini dilakukan oleh penyidik di Polres Klaten dengan mengadakan pemanggilan para seksi dan penangkapan serta penahanan tersangka sebagai berikut: -
Dengan Surat Panggilan No.Pol: SP/64/IV/02/Serse, tanggal 12 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi BISRI, yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 13 April 2002
-
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/65/IV/02/Serse, tanggal 12 April 2002, telah melakukan pemangglan terhadap saksi SLAMET WIDODO, yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 15 April 2002, jam 11.45 WIB
-
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/66/IV/02/Serse, tanggal 18 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi SAHID, yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 20 April 2002, jam 14.00 WIB
-
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/70/IV/02/Serse, tanggal 22 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi MUJIYANTO yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 25 April 2002, jam 09.00 WIB
-
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/71/IV/02/Serse, tanggal 22 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi DYAH KATRI THERESIA PUTRI,
8
yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 26 April 2002, jam 12.00 WIB -
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/72/IV/02/Serse, tanggal 22 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi SRI TRIYANI, yang bersangkutan sesuai dengan surat panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 27 April 2002, jam 10.00 WIB
-
Dengan surat panggilan No.Pol: SP/73/IV/02/Serse, tanggal 22 April 2002, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi TUJU SUNARTO, yang bersangkutan sesuai dengan Surat Panggilan diperintahkan hadir pada tanggal 27 April 2002, jam 10.30 WIB
-
Dengan surat perintah penangkapan No.Pol: Springkap/02/IV/Serse, tanggal 12 April 2002, telah melakukan penangkapan terhadap SUTRISNO yang tertangkap dan diperiksa pada tanggal 12 April 2002, dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
-
Dengan surat penahanan No.Pol: SPP/02/IV/2002/Serse, tanggal 13 April 2002, telah melakukan penahanan terhadap tersangka SUTRISNO, untuk selama 20 hari mulai tanggal 13 April 2002 sampai dengan tanggal 2 Mei 2002, dirumah tahanan Polres Klaten, dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan. Selanjutnya penyidik mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan para saksi,
saksi ahli dan keterangan dari tersangka guna dibuat Berita Acara Penyidikan (BAP), sehingga dapat diketahui kronologi kejadian sebagai berikut: Pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 10 dan 11 April 2002, Kantor KSP Primkoppabri (Koperasi Simpan Pinjam Primer Koperasi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang dipimpin oleh pimpinan harian KSP
9
Primkoppabri Cabang Delanggu, telah melakukan pengecekan pinjaman dan angsuran uang pinjaman di lapangan. Dari hasil pengecekan para nasabah di lapangan oleh Petugas Pengawas, bahwa Promes atau Surat Perjanjian Utang Piutang yang ditangani Petugas Dinas Lapangan yaitu tersangka SUTRISNO, memakai nama-nama nasabah yang sudah lunas, tanpa sepengetahuan bekas/mantan nasabah tersebut, dan tanda tangan para mantan, nasabah itu dipalsukan, guna mengajukan pinjam uang ke KSP Primkoppabri Cabang Delanggu. Setelah pengajuan permohonan pinjaman uang itu disetujui pimpinan KSP Primkoppabri Cabang Delanggu, lalu uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Kemudian setelah diketahui atas perbuatan tersangka SUTRISNO, lalu tersangka diperintahkan menghadap Pak BISRI selaku pimpinan tersangka, dan tersangka tersebut mengakui semua atas perbuatannya dihadapan pimpinannya, kemudian saksi BISRI melapor ke Polres Klaten. Nama-nama nasabah yang dipakai oleh tersangka SUTRISNO untuk mengajukan pinjaman uang ke KSP Primkoppabri Cabang Delanggu, sebanyak 103 (seratus tiga lembar), dan tanda tangannya semua dipalsu oleh tersangka SUTRISNO, dan seolah-olah surat permohonan pinjaman itu asli. Bahwa atas perbuatan tersangka SUTRISNO tersebut KSP Primkoppabri Cabang Delanggu dirugikan sebesar Rp 14.281.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) Bahwa sesuai keterangan saksi MUJIYANTO, Ny. DYAH THERESIA KATRI PUTRI, Ny. SRI IRIYANI dan TUJI SUNARTO, tersangka SUTRISNO
10
telah memalsu tanda tangannya, tanpa sepengetahuanya, tanda tangan itu digunakan untuk mengajukan pinjaman uang ke KSP Primkoppabri Cabang Delanggu, dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka SUTRISNO. Keempat saksi tersebut merasa dirugikan oleh tersangka SUTRISNO, karena mereka merasa malu dilingkungan masyarakat, sebenarnya tidak punya pinjaman uang pada KSP Primkoppabri, tetap mereka ditagih oleh petugas pengawas yaitu saksi SAHID. Bahwa berdasarkan keterangan pada saksi-saksi, keterangan tersangka sendiri dan dikuatkan oleh buku yang ada, telah dapat dijadikan petunjuk bahwa pada Bulan November 2001 sampai dengan bulan April 2002, benar tersangka SUTRISNO telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat. Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka SUTRISNO, karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP Subsider ayat 1, 2 KUHP yaitu: a. Penipuan 1) Barang siapa Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka sendiri dan didukung dengan bukti yang disita, maka sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah tersangka SUTRISNO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Primkoppabri Cabang Delanggu, alamat Dk. Paliyan Kidul, Rt 24/14, desa Karang Duwet, kec. Paliyan, kab. Gunung Kidul, Yogyakarta. 2) Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya
11
Tersangka telah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap Pimpinan Primkoppabri Cabang Delanggu, yaitu saksi BISRI, sehingga tersangka dapat meminjam uang dengan memakai nama-nama nasabah yang sudah lunas, dengan jalan memalsu tanda tangannya, apabila saksi BISRI mengetahui duduk persoalannya yang sebenarnya, tidak ada mengabulkan pinjamannya. 3) Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum Tersangka SUTRISNO melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak 4) Rangkaian kebohongan Tersangka SUTRISNO telah melakukan atau mengajukan permohonan pinjaman uang pada KSP Primkoppabri Cabang Delanggu atas nama nasabah yang sudah lunas, pengajuannya tahap demi tahap sehingga sebanyak 103 kali permohonan, padahal pengajuan pinjaman uang itu benar. b. Pemalsuan Surat 1) Membikin surat atau memalsukan surat Tersangka SUTRISNO telah membuat surat permohonan pengajuan pinjaman uang pada primkoppabri, dengan memalsu tanda tangan para nasabah yang sudah lunas, seolah-olah surat tersebut asli, sehingga Pimpinan Primkoppabri mengabulkannya, dan uang itu digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. 2) Memalsukan tanda tangan Tersangka SUTRISNO, tanpa hak dan sepengetahuan si pemilik nama tanda tangan, telah memalsu tanda tangan para nama-nama nasabah yang sudah lunas, di pakai untuk mengajukan pinjaman uang pada KSP Primkoppabri
12
Cabang Delanggu, dan uang pinjaman tersebut dipakai sendiri oleh tersangka yaitu untuk kepentingan pribadinya. 3) Dapat mendatangkan kerugian Para nama-nama nasabah yang sudah lunas pinjamannya pada KSP Primkoppabri Cabang Delanggu, dipalsu tanda tangannya, kemudian para nasabah yang sudah lunas itu tahu, kalau tanda tangannya dipalsu oleh tersangka SUTRISNO, karyawan Primkoppabri, mereka merasa malu dilingkungan masyarakat sekitarnya, karena mereka ditagih utang, karena dikiranya mereka punya pinjaman uang pada Primkoppabri Cabang Delanggu, padahal mereka merasa tidak punya utang pada Primkoppabri. Berdasarkan fakta-fakta atau bukti dalam, maka terhadap tersangka SUTRISNO pada bulan November 2001 sampai dengan bulan April 2002, dengan melawan hukum, dengan maksud untuk mendapat/hendak menguntungkan diri sendiri. Oleh karena itu tersangka dapat disangka melakukan tindak pidana dimaksud dalam rumusan pasal 378 KUHP Subsider 263 ayat 1 dan 2 KUHP.
Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Dokumen di Polres Klaten Proses penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Pihak kepolisian sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen sering mengalami. Adapun hambatan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen adalah:
13
a. Adanya jumlah saksi yang harus dikumpulkan guna diperoleh keterangannya satu persatu yang menyebabkan waktu pengumpulan bukti saksi memakan waktu yang cukup lama. b. Diperlukan bukti-bukti surat yang cukup lengkap dan akurat, karena tersangka dalam hal ini melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan terhadap korban yang cukup banyak yaitu sejumlah 103 orang dalam pengajuan pinjaman uang kepada KSP Primkoppabri Cabang Delanggu dengan total pinjaman sebesar Rp 14.281.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
KESIMPULAN Penyidikan kasus penipuan dan pemalsuan dokumen Polres Klaten, merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen di Polres Klaten, adalah: 1) Adanya jumlah saksi yang harus dikumpulkan guna diperoleh keterangannya satu-persatu yang menyebabkan waktu pengumpulan bukti saksi memakan waktu yang cukup lama. 2) Diperlukan bukti-bukti surat yang cukup lengkap dan akurat, karena tersangka dalam hal ini melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan terhadap korban yang cukup banyak yaitu sejumlah 103 orang dalam pengajuan pinjaman uang kepada KSP Primkoppabri Cabang Delanggu dengan total pinjaman sebesar Rp 14.281.000,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
14
DAFTAR PUSTAKA Ahmad Fahri. 1982. Ketentuan Pidana dalam Bidang Kearsipan dan Dokumentas. Jakarta: Ganep Jaya Baru Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya. Bambang Poernomo. 1984. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Amarta Buku. Djoko Prakoso. 1988. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hak Moch Anwar. 1979. Hukum Pidana Bagian Khusus. Bandung: Alumni. Irawan Soehartono, 1995. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya. M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntunan. Jakarta: Sinar Grafika. PAF Lamintang. 1991. Delik-delik Khusus. Bandung: Mandar Maju. P. Joko Subagyo. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta. Soerjono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Soerjono Soekanto. 1985. Pengantar Penelitian Hukum. Jakartaa: UI Press. Teguh Prasetyo dan Esti Aryani. 2003. Beberapa Delik-Delik Khusus dalam KUHP. Yogyakarta: Mitra Prasadja Offset. Waluyadi. 1999. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju. Wirjono Prodjodikoro. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.
15
