PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TAHANAN PEREMPUAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Ikrar Dinata1, Uning Pratrimaratri1,Syafridatati2 Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] Abstract Law.8of 1981is acriminal lawbased onPancasilaandthe 1945Constitution oftheCode ofCriminal Procedure Code, theCriminal Procedure Coderegulatedthe protectionof human rightsof suspects incriminalproceedingsorcriminal justice. Issues raisedbythe studyare: (1) How isthe implementation ofthe protectionof human rights ofwomenprisonersinthe investigation stagein thePadangPolice? (2) whatconstraintsin the implementation ofthe protectionof human rights ofwomenprisonersinthe investigation stagein thePadangPolice? This study is asocio-juridicallaw, the writingis descriptive, the sourceof thedata usedprimary and secondary data. Data collection techniquesusingdocument study, interviews/interviewsandobservation. Analysis ofqualitativedataisused. Based on the resultsof researchanddiscussion, it can be concludedthat: First, the implementation of theprotection of human rightsof female detaineesin theinvestigation stagenolawsthatspecificallyregulatethe Criminal Procedure Codeon the protection ofhuman rightsof womenprisonershuman familyat this stage ofthe investigation, buthis arrestis separatedwithmenmaleandfemaleinvestigatorsaccompanied bythe examination. Second, the constraints faced bytheinvestigatororinvestigatorsmaidthattheyconsideredimproperandblamedbywomenprisone rs, especially pridsoners for violating human rights in the investigation stage. Keywords: Protection, Human Rights (HAM), Prisoners, Women.
Adapun
Pendahuluan hukum,
manusia
telah
menganut
prinsip
interpretasi atau makna selalu diletakkan
perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya
dalam rangka pandangan hidup dan budaya
disebut HAM) dalam rangka memenuhi
serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara
syarat terbentuknya negara hukum. Untuk
yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia
itu, dalam amandemen keempat Undang-
hak asasinya telah diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang Dasar 1945 yang bersumber pada
Tahun 1945 konsep perlindungan terhadap
Pancasila dan Undang-undang Hak Asasi
HAM mendapatkan porsi yang cukup besar.
Manusia No. 39 tahun 1999.
juga
1
dalam
asasi
negara
Indonesia
sendiri
hak-hak
sebuah
Sebagai
itu
mengenai
pemberian
Masalah hak asasi manusia tidak
berdasarkan “penetapannya”, yang dimaksud
hanya mengenai hak, tetapi juga mengenai
dengan penetapannya menurut penulis adalah
kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling
suatu hukum berbentuk penetapan yang
menghormati dan menghargai hak asasi
dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum
manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia
atau hakim. Dengan kata lain penahanan
seseorang akan menimbulkan kewajiban
terhadap tersangka atau terdakwa baru sah
dasar
untuk
apabila didasarkan pada adanya penetapan
menghormati hak asasi orang lain secara
dari penyidik, penuntut umum atau oleh
timbal balik, sehingga terdapat pembatasan
hakim.
dan
haruslah pula disampaikan (ditembuskan )
dan
tanggung
larangan
dalam
jawab
pelaksanaan
Penetapan
Penahanan
perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan
kepada
yang ditetapkan melalui undang-undang
penahanan yang dilakukan tanpa penetapan
dimaksudkan untuk menjamin pengakuan
dari penegak hukum yang berwenang atau
serta penghormatan atas hak dan kebebasan
penetapan dikeluarkan oleh penegak hukum
orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan
yang tidak berwenang adalah tidak sah dan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
batal demi hukum.
keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam hubungannya dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dengan diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat ditemui pada pasal – pasal antara lain: “Pasal1
butir
21menyebutkan
bahwa
Penahanan adalah penempatan tersangkaatau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang –undang ini”. Selanjutnya pada penjelasan dari Pasal 1 butir 21 itu ternyata memuat “cukup jelas”,
demi
kepastian
hukum
untuk
keluarga
yang
tersebut
ditahan.
Jadi
Selanjutnya tentang penahannan itu sendiri dan bagaimana mekanismenya diatur pada Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP, jenisjenis penahanan diatur pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 1981: Jenis penahanan dapat berupa : bunyinya persis sama dengan bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP. 1) Penahanan rumah tahanan negara 2) Penahanan rumah 3) Penahanan kota Di
dalam
praktek
perlindungan
terhadap hak asasi manusia khususnya tahanan perempuan dalamtingkat penyidikan masih
terdapat
pelanggaran-pelanggaran
yang bertentangan dengan ketentuan sebagai mana di atur dalam KUHAP.
terlaksananya penahanan secarasah haruslah
2
Permasalahan Berdasarkan permasalahan
latar yang
belakang
akan
dikaji
maka dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
pelaksanaan
perlindungan
hak asasi manusia terhadap tahanan perempuan dalam tahap penyidikan di
2.
Sumber Data Untuk mendapatkan data guna menjawab
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang penulis gunakan adalah: a. Data Primer Data
Polresta Padang?
primer
adalah
data
yang
pelaksanaan
diperoleh dari hasil wawancara dengan
perlindungan hak asasi manusia terhadap
penyidik Ipda Fitri Ernita dan tahanan
tahanan
perempuanMira
2. Apa
kendala
dalam
perempuan
dalam
tahap
Suhartini
berhubungan
dengan perlindungan HAM terhadap tahanan
penyidikan di Polresta Padang?
perempuan dalam pelaksanaan penahanan pada tahap penyidikan dan hasil observasi Metodologi
terhadap
1. Jenis Penelitian
proses
penyidikan
tersangka
perempuan.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu
penelitian
bertujuan
yang
untuk
pada
umumnya
mendeskripsikan
atau
memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara sistematis dan akurat terhadap suatu daerah
tertentu,
mengenai
sifat-sifat,
karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.
b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut.Data sekunder berupa statistik kriminal tentang kejahatan yang dilakukan perempuan di Polresta Padang tahun 2010-2012.
Metode
penelitian
digunakanmerupakan
penelitian
yang yang
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis
3. Tekhnik Pengumpulan Data
maksudnya
a. Studi Dokumen
yaitu
metode
dengan
mengadakan pendekatan terhadap masalah
Studi dokumen ini dilakukan dengan
melihat norma hukum yang berlaku serta
cara mengambil dokumen-dokumen atau
melihat kenyataan yang dijumpai dalam
berkas-berkas berkaitan dengan objek yang
prakteknya.
akan diteliti.
3
b. Interview/wawancara
cara
Merupakan pengumpulan data dengan
Hasil dan Pembahasan
menanyakan
A. Pelaksanaan
diketahui
hal-hal
kepada
yang
pihak-pihak
ingin yang
Perlindungan
Hak
Asasi Manusia terhadap Tahanan
berkompeten dan mengetahui hal-hal tersebut
Perempuan
antara lain tahanan perempuan dan penyidik.
Penyidikan di Polresta Padang
dalam
Tahap
Wawancara
dilakukan
dengan
menggununakan
pedoman
wawancara
mengapa
melakukan
penelitian ini, yaitu banyak hal menyebabkan
tersruktur
dimana
penulis
Ada beberapa hal yang mendorong wanita
yang
diteliti
dalam
wawancara terhadap beberapa responden.
terjadinya
Responden
dalam
masyarakat, yang menarik adalah kenyataan
penelitian ini adalah satu orang tahanan
yang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat
perempuan dan dua orang penyidik di
perbedaan perempuan dengan kaum laki-laki
Polresta Padang.
yang nyata adalah secara bentuk fisik
yang
diwawancarai
Merupakan suatu cara pengumpulan dengan
dalam
kehidupan
maupun dalam hal lebih lemah lembut
c. Obsevasi
data
kejahatan
mengadakan
pengamatan
langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal tertentu yang diamati dari tanggal 25 Juli 2013 di Polresta Padang.
(sensitif). Namun dalam kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan perempuan sering terjadi, walalupun secara fisik dan kejiwaan berbeda dengan kaum laki-laki.Perbedaan jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan kejahatan.
4.
Analisis Data Menurut
Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif
membuktikan
statistik bahwa
kriminal
kejahatan
dapat
dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, hal ini juga terlihat dalam kenakalan remaja dimana dapat dlakukan oleh laki-laki dan perempuan.Dalam
kenyataan
sehari-hari
terlihat bahwa pelaku kejahatan sebagian besar dilakukan oleh laki-lakibahkan hanya sedikit
perempuan
yang
melakukan
kejahatan. Di sini penulis akan mencoba
4
mencari
data-data
perempuan
yang
1. Kondisi internal si pelaku, yaitu adanya
melakukan tindak pidana di Polresta Padang
niat sipelaku untuk melakukan kejahatan.
dengan cara langsung mencari data-data
2. Kondisi eksternal disekitar pelaku, yaitu
tersebut dan menguraikannya dengan tabel
adanya kesempatan bagi sipelaku untuk
sebagai berikut:
melakukan kejahatan. Jika salah satu kondisi seperti yang
Tabel 1 Tindak pidana tersangka perempuan di Polresta Padang tahun 2010-2012 No
Jenis
2010 2011 2012
a
Penganiayaan
11
15
18
b
Penggelapan
7
12
14
c
Penipuan
8
5
8
d
Pemalsuan
5
2
4
e
surat
3
7
3
f
Pencurian
2
1
2
g
Pengrusakan
5
2
1
h
Judi
12
9
11
53
43
51
terjadinya
Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, dan
pengayom
masyarakat
berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan pelindungan terhadap harkat
dan
martabat
manusia,
serta
ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, Polri bertugas
Jumlah
Sumber: Polresta Padang, 2013
kehidupan
bermasyarakat
faktor
sosiologis
pengangguran,
melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan
Dari pernyataan di atas ternyata
kemiskinan,
kemungkinan
merupakan prasyarat terjadinya kejahatan.
pelindung
Psikotropika
berbagai
terdapat
dilkukan oleh perempuan, kondisi tersebut
Pidana
dalam
akan
kejahatan. Begitu pula kejahatan yang
Tahun
Tindak
disebutkan di atas tidak ada, maka tidak
ada seperti
rendahnya
oleh
penyidik/penyidik
pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi Operasional Polri lainnya
yang
diberi
melakukan
wewenang
penyidikan
serta
pendidikan, retaknya rumah tangga dan
mengkoordinasikan
lainnya
pengawasan terhadap Penyidik Pegawai
dapat
membawa
seseorang
perempuan kepada perbuatan melanggar hukum atau kejahatan.
dan
untuk
melakukan
Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan
Pidana
dapat terjadi karena beberapa sebab yang
terdepan
dan
mana sipelaku kejahatan berada dalam
mekanisme proses peradilan pidana yaitu
kondisi antara lain:
pemeriksaan pendahuluan. Hukum Acara
Pada umumnya terjadinya kejahatan
berada
merupakan
pada tahap
bagian awal
5
Pidana
mengenal
adanya
dua
satu
dasar
pembentukan
Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP)
pemerikasaan yaitu: 1. Pemeriksaan
Salah
tahap
pendahuluan
sebelum
adalah
memperlakukan
manusia
yaitu
perkara pidana diajukan ke pengadilan.
tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat
Pemeriksaan pendahuluan ini dibedakan
dan
atas :
penyidik diatur dalam Undang-undang No. 8
martabatnya.
Adapun
kewajiban
a. Pemeriksaan di kepolisian
tahun 1981 (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) yaitu:
b. Pemeriksaan di kejaksaan
1. Karenakewajibannya
2. Pemeriksaan di persidangan pengadilan. Adapun proses perkara pidana dimana para penegak hukum tidak selalu benar dan jujur dalam bertindak serta melaksanakan tugas dan wewenangnya, melainkan dapat terjadi tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan
tugas
penanahanan
terhadap
terdakwa.
Misalnya
terutama tersangka saja
dalam atau terjadi
penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam penahanan,
melaksanakan
penangkapan,
penyitaan,
penggeledahan,
pemeriksaan surat dan tindakan lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Hukum acara pidana yang termuat dalam KUHAP merupakan suatu rangkaian
mempunyai
wewenang: a. Menerrima laporan atau pengaduan dari seseorang tentangadanya tindak pidana. b. Mencari keterangan dan alat bukti. c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurugai
dan
menanyakan
serta
memeriksa tanda pengenal diri. d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan
dan
penahanan. b. Memeriksa dan menyita surat. c. Mengambil sidik jari dan memotret
hukum tersangka dalam suatu proses pidana
seseorang.
sehingga akan tercapai tujuan dari hukum
d. Membawa
acara pidana tersebut. Adapun tujuan hukum
seorang
peraturan
pidana itu adalah:
tentang
bagaimana
1. Mencari kebenaran sesungguhnya.
penegak
hukum
2. Mengambil keputusan yang didasarkan
dalam menegakkan hukum tersebut,
atas hukum dan rasa keadilan. 3. Pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang terbukti bersalah.
dan
menghadapkan yang
memuat
cara
harus
aparat
bertindak
yang mana harus memperhatikan dua kepentingan hukum yang berimbang antara hak seseorang yang menderita 6
kerugian atau kepentingan hukum masyarakat
dengan
kepentingan
perorangan atau kepentingan pada
1. Tempat penahanannya dipisahkan antara tahanan perempuan dengan tahanan lakilaki. 2. Dalam melaksanakan pemeriksaan atau
penyidik.
penyidikan Pasal 6 ayat (1) dalamUndang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) mengatur
tahanan
penyidiknya
khusus
perempuan dilakukan
oleh
penyidik wanita (polwan). 3. Khusus bagi tahanan perempuan yang
tentang subjek penyidik, yaitu: Penyidik adalah:
sedang hamil dan menyusui diberikan
1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
perlakuan
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
makanan dan tempat untuk menyusui.
diberi wewenang khusus oleh undangundang.
khusus
dalam
masalah
Upaya yang dapat ditempuh oleh tahanan perempuan jika dalam pelaksanaan
Dari permasalahan yang ada pada
penahanan pada tahap penyidikan telah
Bab I, maka penulis telah melakukan
melanggar HAM maka tahanan perempuan
wawancara dengan penyidik Ipda Fitri Ernita
dapat melakukan dengan cara mempra-
di Polresta Padang pada hari senin tanggal 22
peradilkan
Juli 2013 untuk mendapatkan tambahan
kepengadilan.
informasi
menyelesaikan
menambahkan bahwa dalam pelaksanaan
permasalahan yang ada pada penulisan
penahanan kami pihak penyidik selalu
skripsi ini.
melakukan
agar
dapat
Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa:
pihak Dan
yang
penyidik
tersebut
nara
sumber
terbaik
untuk
menyelesaikan suatu perkara pidana dan membuat perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada
Pelaksanaan perlindungan HAM terhadap
serta menjunjung tinggi hak asasi tahanan,
tahanan perempuan dalam tahap penyidikan
serta menanmbahkan tidak berkemungkinan
tidak ada undang-undang yang mengatur
ada pihak penyidik melakukan kekerasan
dalam
tentang
atau yang melanggar hak asasi tahanan dan
perlindungan hak asasi menusia tahanan
jika ada kami pihak Kepolisian akan
perempuan pada tahap penyidikan.tetapi
melakukan pengusutan secara tuntas.
tahanan seperti:
KUHAP
secara
perempuan
khusus
diberikan
perlakuan
Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP lembaga Pra-peradilan diatur secara khusus dalam Bab X bagian
7
kesatu Pasal 77 sampai dengan pasal 83 jo
yang menahannya atau mengenai perlakuan
Pasal 1 angka 10 dan beberapa Pasal
terhadap tahanan itu sendiri.
KUHAP
lainnya.
Pasal
1
angka
10
menyebutkan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk menerima dan memutuskan tentang:
Jadi lembaga ini berfungsi menjaga ketertiban
pemeriksaan
pendahuluan
(penyidikan) dan untuk melindungi tersangka atau terdakwa terhadap tindakan kepolisian
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan
dan kejaksaan yang melanggar hukum dan
penahanan atas permintaan tersangka
merugikan tersangka atau terdakwa.Pra-
atau keluarganya serta pihak lain atas
peradilan ini diatur dalam Pasal 77 s/d 82
kuasanya tersangka.
KUHAP.
2. Sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian tuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan rehabilitasi
ganti oleh
keluarganya
si
atau
kerugian
atau
tersangka
atau
pihak lain atas
kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
merasa haknya dirugikan oleh penyidik dalam
penahanan
dapat
hal
penangkapan
perempuan
di
melakukan
tindak
Polresta
Tahanan perempuan
Padang
pidana
yang
penggelapan.
itu bernama Mira
Suhartini yang bertempat tinggal di jln. Nipah no.49 kec. Padang Selatan, berumur
mengajukan
dan tindak pidana yang dilakukan berupa penggelapan.
atau
keberatan
kepada Pengadilan Negeri dan nanti akan diperiksa dan diputus oleh lembaga Praperadilan. Jadi apabila penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu dianggap tidak sah oleh tersangka atau terdakwa atau keluarganya
25 Juli 2013 terdapat satu orang tahanan
35 tahun, berstatus kawin, pekerjaan swasta
Jadi si tersangka atau terdakwa yang
terutama
Hasil observasi penulis pada tanggal
maka ia atau keluarganya
ataupun orang lain dengan kuasanya dapat menuntut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penahanan tersebut. Apakah tuntutan itu
Pelaksanaan
penangkapan
terjadi
pada tanggal 7 Juli 2013 jam 14.30 pada hari Minggu
dirumah
Penagkapan
terjadi
kediaman
tersangka.
karena
tersangka
merupakan target operasi yang sudah lama di incar petugas Polri dan penagkapan terjadi karena tersangka ditangkap ditempat tinggal kediamannya. Penangkapandilakukan pihak penyidik
mengeluarkan
surat
perintah
penangkapan dan penahanan, sedangkan surat
tembusan
kepada
keluarganya
mengenai jangka waktu, mengenai pejabat
8
dikeluarkan setelah satu hari penahanan
perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang
tersangka tersebut.
tidak diinginkan.
Hasil wawancara penulis dengan tahanan perempuan mengatakan bahwa ia ditahan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada, sedangkan perlakuan penyidik terhadap dia juga baik dan selalu didampingi oleh
penyidik
wanita
(polwan)
dalam
melakukan pemeriksaan. Upaya
penanggulangan
yang
hal
dilakukan pihak Polresta Padang untuk melindungi hak asasi manusia terhadap tahanan perempuan pada tahap penyidikan menurut
Kasat
Reskrim Kompol
Iwan
Ariyandhi, SIK adalah:
3. Makanan. Jika terjadi keterlambatan dalam segi makanan, biasanya pihak kepolisian akan menanggulangi
tindak
pidana
tersangka
dilakukan
oleh
perempuan didalam ruangan tahanan yang sama tetapi sel mereka dipisahkan dengan dinding
pembatas
dan
harus
tertutup
semuanya agar tahanan laki-laki lainnya tidak dapat mengintip tahanan perempuan. 2. Tahanan yang hamil dan menyusui. Penyidik akan memberikan ruangan bagi tahanan yang menyusui ditempat
4. Pemeriksaan. Pemeriksaan tetap dilakukan oleh penyidik laki-laki tetapi dalam melakukan penggeledahan tubuh akan tetap dilakukan oleh penyidik perempuan, apabila penyidik perempuan tidak ada maka dilakukan oleh
Polri sebagai aparat penegak hukum umumnya,
oleh Kepolisian, yang mana ruangan tersebut dikosongkan terlebih dahulu agar tersangka perempuan tidak merasa risih memberikan ASI dan selalu didampingi oleh penyidik
khususnya
penyidik
harus
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat Dalam melaksanakan tugasnya seringkali hakikat
melakukan dari
diskresi.
penegakan
Karena
hukum
adalah
merupakan proses penyesuaian antara nilainilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan.
ruangan untuk mengunjungi yang disediakan
dari
penyidik pembantu perempuan.
meletakkan yang
dahulu
keterlambatan tersebut.
1. Ruang tahanan. Penyidik
terlebih
Dalam rangka penegakan hukum, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
RI
telah
mengatur
mengenai
wewenang penyidik Polri dalam perkara pidana.Namun
untuk
merumuskan 9
dengan
hukum yang harus di patuhi, dan diatur
menyebut semua tindakan secara terperinci
secara formal apa dan bagaimana tata cara
termasuk
pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan.
wewenang
Polri
secara
wewenang
tuntas
itu
adalah
tidak
mungkin, karena tindakan-tindakan tersebut
Artinya
banyak sekali dan beraneka ragam menurut
peraturan-peraturan,
situasi yang dialami atau dihadapi oleh
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
petugas.
menjalankan tugasnya.
proses
Menurut
petunjuk
penyidikan
tindak
pelaksanaan pidana
oleh
para
penyidik
B. Kendala
terikat
perundang-undangan,
dalam
Perlindungan
kepada
Pelaksanaan
Hak
Asasi
Manusia
Departemen Pertahanan Keamanan Markas
terhadap Tahanan Perempuan dalam
Besar Kepolisian Negara RI, disebutkan
Tahap Penyidikan di Polresta Padang
bahwa
penyidikan
hakekatnya
tindak
merupakan
pidana suatu
pada
menegakkan hak-hak asasi manusia dalam rangka
memulihkan
terganggunya
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam melakukan diskresi kepolisian oleh penyidik, perlu diadakan pengawasan atau pembatasan
dalam
melakukan
diskresi
terhadap suatu tindak pidana. Dengan telah dijaminnya penyidik untuk dapat melakukan tindakan
lain
menurut
hukum
yang
bertanggung jawab, berarti dalam setiap pelaksanaan
tugas
penyidikan,
penyidik
dapat melakukan diskresi kepolisian. Namun dengan dimilikinya diskresi kepolisian ini akan menjadi masalah bila dengan adanya diskresi justru merangsang untuk terjadinya
penyidik
dalam
melaksanakan tugasnya memiliki koridor
dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang
Hak
Asasi
Manusia,
karena
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum, dimana suatu peraturan
perundang-undangan
menjadi
pegangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Landasan
persamaan
derajat,
terhadap hak dan kewajiban perlu adanya pembinaan dan peningkatan terhadap sikap aparat penegak
hukum,
terlebih
memperlakukan
seorangtahanan
dalam
terutama
tahanan perempuan dalam suatu penyidikan dengan cara-cara yang manusiawi seperti yang telah disebutkan di dalam undangundang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
penyalahgunaan kekuasaan. Seorang
Hak Asasi Manusia telah diatur di
upaya
Disini penulis melakukan wawancara dengan penyidik Ipda Fitri Ernita di Polresta 10
Padang untuk mengetahui kendala-kendala
5. Masalah makanan yang diterima tahanan
pelaksanaan
perempuan terutama perempuan hamil
perlindungan hak asasi manusia terhadap
dan menyusui. Di sini penyidik atau kami
tahanan perempuan dalam tahap penyidikan
dari pihak kepolisian selalu dipersalahkan
di Polresta Padang yaitu:
karena tahanan merasa kurang dalam segi
yang
dihadapi
dalam
1. Tidak adanya ruang tahanan khusus bagi perempuan di Polresta Padang. Pada saat ini perempuan hanya dipisahkan jeruji besi saja dari tahanan laki-laki. 2. Belum adanya ruang tahanan khusus untuk tersangka wanita yang dalam
makanan, padahal masalah makanan diatur dan diberi oleh negara. kami dari pihak
kepolisian
selalu
memberikan
makanan yang diberikan negara tetapi dari
pihak
kepolisian
selalu
dipersalahkan.
keadaan kondisi hamil dan menyusui.
Dari pernyataan di atas kami dari
3. Masih terbatasnya pengetahuan tahanan
penyidik sering dianggap tidak benar dan
perempuan yang kurang begitu mengerti
dipersalahkan oleh tahanan terutama tahanan
akan
proses
perempuan karena telah melanggar hak asasi
penyidikan. Di sini penyidik menjadi
manusia pada tahap penyidikan. Oleh karena
kewalahan
mengintrogasi
itu kami dari penyidik menegaskan bahwa
tersangka yang diberi wewenang untuk
kami dari pihak penyidik hanya melakukan
mencari kebenaran sesungguhnya karena
dan menjalankan wewenang yang diberikan
penyidik dikatakan telah melanggar hak
Negara Republik Indonesia sesuai dengan
asasi
pertanyaan-
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
pertanyaan yang diberikan oleh penyidik,
Hukum Acara Pidana, yang mana maksud
padahal tersangka tersebut kurang begitu
dan tujuan hukum pidana tersebut adalah
mengerti
untuk
hak-haknya
dalam
menusia
akan
dalam
hal
dengan
hak
asasi
manusia
tersebut.
mencari
kebenaran
yang
sesungguhnya.
4. Masih adanya tahanan perempuan yang takut dengan penyidik. Di sini penyidik menjadi kewalahan karena tersangka selalu
mengiyakan
dipertanyakan
penyidik,
apa
yang
padahal
si
tersangka tersebut tidak tahu atau tidak paham dengan apa dia akui tersebut.
Maka dari itu jika ada dari pihak kami yaitu penyidik atau penyidik pembantu yang terbukti
melakukan
penyimpangan
atau
penyimpangankesalahan-kesalahan
yang melanggar hak asasi manusia terhadap tahanan pada tahap penyidikan maka kami dari pihak penyidik atau penyidik pembantu siap menerima sangsi yang tegas dari Negara
11
Republik Indonesia berdasarkan Undang-
pihak dari penyidik. Oleh karena itu
undang yang berlaku.
penyidik menegaskan bahwa kami dari pihak penyidik hanya melakukan dan menjalankan wewenang yang diberikan
Simpulan
Negara Republik Indonesia sesuai dengan
1. Pelaksanaan perlindungan HAM terhadap tahanan
perempuan
penyidikan
di
perlakuan
khusus
dalam
Polresta
tahap
Padang
bagi
ada
tahanan
perempuan yang sedang menyusui seperti
Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana maksud
dan
tujuan
hukum
pidana
tersebut adalah untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya.
dalam pemberian ASI bagi ibu yang menyusui di berikan tempat yang khusus dan
selalu
di
perempuan.
dampingi
Dalam
Saran
penyidik
pelaksanaan
Dari
kesimpulan
yang
penulis
dan
sebutkan diatas, maka penulis mencoba
tahanan pria dipisahkan supaya jangan
mengemukan beberapa saran-saran sebagai
terjadi suatu hal yang tidak di inginkan
berikut:
terhadap
perempuan
1. Disarankan kepada penyidik, pelaksanaan
terhadap pihak tahanan pria. Dan dalam
penahanan terhadap tahanan perempuan
pemeriksaan tahanan perempuan selalu
lebih
didampingi oleh penyidik perempuan
penjagaannya agar tidak terjadi tindakan-
(polwan).
tindakan merugikan pihak lain maupun
penahanan
tahanan
pihak
perempuan
tahanan
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi
diawasi
dan
diperketat
pihak tahanan perempuan itu sendiri.
para penyidik atau penyidik pembantu
2. Disarankan kepada penyidik agar tempat
bahwasanya mereka sering dianggap
penahanannya dibuat terpisah dari para
tidak benar dan dipersalahkan oleh
tahanan laki-laki.
tahanan terutama tahanan perempuan
3. Dalam melakukan penanhanan terhadap
karena telah melanggar hak asasi manusia
tahanan perempuan pihak penyidik harus
pada tahap penyidikan. Keterbatasan
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang
ruangan tahanan yang ada di Polresta
berlaku karena disini tahanan perempuan
Padang dan tidak adanya ruangan khusus
dan tahanan laki-laki mempunyai hak
bagi
dalam
yang sama dalam melakukan tuntutan
memberikan ASI sehingga menyulitkan
Pra-peradilan di Pengadilan, agar hal itu
tahanan
perempuan
12 48
tidak terjadi maka para penyidik harus
Zainudin Ali, 2007, Sosiologi Hukum,
memeperhatikan tindakan-tindakan yang
Jakarta, Sinar Grafika.
dapat merugikan pihak penyidik itu sendiri. 4. Disarankan
bagi
tahanan
permpuan
dalam melakukan upaya hukum bagi yang tidak tahu hak dan kewajibanya sebaiknya
menghubungi
penasehat
B. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
hukum untuk melakukan Pra-peradilan kepengadilan
jika
hak-hak
tahanan
perempuan tersebut dilanggar oleh pihak penyidik, karena Pra-peradilan tersebut boleh dilakukan oleh penasehat hukm,
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, no. 8 Tahun 1981. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, no. 39 Tahun 1999.
keluarga atau pihak-pihak yang diberi C. Sumber Lain
kuasa oleh tahanan perempuan. Daftar Pustaka
Ciri-cara.com, http://ciricara.com/tag/kasus-
A.Buku-Buku
novie-amelia/,
Adam Chazawi, 2001, Pembelajaran Hukum
http://posmetropadang.com/index.php?option
Pidana, Raja Grafindo Persada,
=com_content&task=view&id=5777&Itemid
Jakarta.
=2
Bambang Sunggono, 2003, MetodePenelitian Hukum,
Raja
Grafindo
Persada,
Jakarta. Kuntjoro Poerbopranoto, 1988, Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya. Philip Alston, 2008, Hukum hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, Cet. Pertama. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung.
13
