Peran BPPT dalam PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN BANGSA

Peran BPPT dalam PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN BANGSA Dr. Ir. Marzan A. Iskandar Kepala BPPT disampaikan dihadapan seluruh pegawai BPPT dalam rangka HUT ke 32 BPPT Jakarta, 20 Agustus 2010

Tugas Pokok dan Wewenang

Tugas Pokok: Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Wewenang: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya, 4. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengkajian dan penerapan teknologi, b. Pemberian rekomendasi penerapan teknologi dan melaksanakan audit teknologi.

Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

2

VISI dan MISI

VISI Pusat Unggulan Teknologi yang mengutamakan kemitraan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum (100, 50, 2025)

MISI 1. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk industri. 2. Memacu perekayasaan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah. 3. Memacu perekayasaan teknologi untuk kemandirian bangsa Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

3

Ruang Lingkup BPPT sebagai Lembaga Pemerintah (Dicanangkan pada 2009) PERAN

YANTEK Rekomendasi

Advokasi Intermediasi Pengkajian dan Penerapan Teknologi

TCH Pengkaji

Audit Solusi

Alih Tek. Konsultansi Pengujian Jasa Op.

VALUE PROPOSITION

Tech State Of the Art Daya Saing Industri Kemandirian Bangsa

Pilot Project Pilot Plant Prototype Survey Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

Kesejahteraan Rakyat Indonesia 4

Keterkaitan antar Instansi dalam Pelaksanaan Tugas Pokok BPPT (Dicanangkan pada 2009) Laporan

Lemb. Litbang

Menristek

Presiden/ Wapres Laporan/ Tugas

Kerjasama

DPR

Input Program

Kerjasama

Swasta

BPPT

Pelaksanaan Kaji Terap

Rekomendasi, Penerapan / Audit

Dept, Kementerian & Lemb. Negara

Permintaan Kaji Terap Konsultasi /Audit

Kerjasama

Lemb. Terkait Luar Negeri

Audit Audit&& Kerjasama Kerjasama


BUMN

5

Sistem Inovasi Nasional (Dicanangkan pada 2009) Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)

Sistem Politik

Sistem Pendidikan dan Litbangyasa

Pemerintah

Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Penadbiran (Governance)

Pendidikan Tinggi dan Litbangyasa

Kebijakan RPT

Litbangyasa Pemerintah

Sistem Industri Intermediaries Lembaga Riset Brokers

Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan”

PPBT

Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma

Dukungan Inovasi dan Bisnis

HKI dan Informasi

Perbankan Modal Ventura

Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •

Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan

Kebijakan Industri/ Sektoral

Kebijakan Keuangan

Kebijakan Promosi & Investasi

Infrastruktur Umum/ Dasar

Alamiah SDA (Natural Endowment)

Budaya

• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas

Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.


6

Instruksi Harian Kepala BPPT 2010

1. Lanjutkan Instruksi Harian Ka. BPPT Tahun 2009. 2. Pegawai Yang Tidak Hadir pada Jam Kerja Wajib Meminta Ijin Kepada Atasannya. 3. Pegawai Dilarang Melakukan Pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugas kantor pada jam kerja, kecuali dengan Surat Tugas dari Ka. Unit Kerja. 4. Laksanakan Pengadaan Barang dan Jasa 2010 Secara E-Procurement. 5. Laksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku. 6. Laksanakan Tata Kerja Kerekayasaan Secara Konsisten dan Akuntabel. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

7

Perintah untuk Para Deputi dan Sestama Juni 2010 1. Melanjutkan semua program dan kegiatan yang telah berjalan dengan baik selama kepemimpinan Deputi sebelumnya, dan memperbaiki kekurangan bagi yang perlu disempurnakan, 2. Mengupayakan realisasi visi BPPT, yaitu menjadi pusat unggulan teknologi yang mengutamakan kemitraan melalui pemanfaatan hasil rekayasa teknologi secara maksimum (100, 50, 2025) melalui peningkatan kerjasama dengan industri-industri yang berbasis teknologi. 3. Memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, 4. Melaksanakan Instruksi Harian Kepala BPPT dengan sebaik-baiknya. 5. Melanjutkan Reformasi Birokrasi di BPPT.


8

Capaian Jan 2009 – Agustus 2010


9

Sumber Daya Manusia Jumlah Total per Juli 2010: 3037 orang

REKAPITULASI JABATAN FUNGSIONAL Peneliti; 270

Teknisi Litkayasa; 68

REKAPITULASI SDM PER USIA 134; 4%

20-25 168; 5%

31-35

273; 9% 282; 9% 413; 14% 624; 21%

9 jabatan fungsional lainnya 158

26-30

534; 18% 608; 20%

Perekayasa; 945

36-40 41-45 46-50

REKAPITULASI TINGKAT PENDIDIKAN S1; 1182

S2; 857

51-55 >55

S3; 235


<SLTA; 656

D3; 106

10

Kedisiplinan Pegawai (Tingkat Kehadiran, Agustus 2009 sd Juni 2010)

87,82% 87,75% 88,57% 87,26% 88,17%

88,04% 85,57%

85,32%

78,71% 73,45%

AGU

74,45%

SEPT

OKT

2009

NOP

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

2010 Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

11

PNS dengan Kinerja Luar Biasa Baiknya

Dua pegawai BPPT mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional sebagai PNS dengan Kinerja Luar Biasa Baiknya untuk Tahun 2010

Ridwan Djamaluddin Berhasil memimpin pembangunan dan operasionalisasi Buoy Tsunami.

Oskar Riandi Membuat & mengembangkan tiga buah aplikasi, yakni Sistem Pengenal Lisan Wicara Bahasa Indonesia, program pengembangan Perisalah, serta melakukan perekayasaan dalam bidang komputasi dengan membuat aplikasi untuk peningkatan aksesibilitas, terutama bagi penyandang cacat .


12

PNS dengan Penghargaan Lainnya

Dua pegawai BPPT mendapat penghargaan Nasional

Ratno Nuryadi Menciptakan mikroskop material renik berukuran nano atau AFM (Atomic Force Microscope) yang mampu melihat struktur materi ukuran nano. (AHMAD BAKRIE AWARD)

Eka Meifrina Merupakan Pustakawan terbaik berprestasi tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional


13

PNS dengan Penghargaan Lainnya

Michael Purwoadi Merupakan wakil Indonesia sebagai telepresence engineer di kapal Okeanos explorer dalam pelayaran dari Guam ke Bitung pada Indonesia-US Ocean Partnership Index Satal 2010

Wahyu Widodo Pandoe Sebagai koordinator operasional Kapal Baruna Jaya dalam Indonesia-US Ocean Partnership Index Satal 2010


14

Sistem Pelaporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada BPPT untuk Laporan Keuangan BPPT Tahun Anggaran 2009. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencapai tingkatan 10 besar WTP dan LAKIP merupakan wujud nyata ciptakan pemerintah bersih, akuntabel dan transparan. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

15

Capaian HaKI

Hak Kekayaan Intelektual 120 Aplikasi Paten, Disain Industri, Merk dan Hak Cipta, 33 Sertifikat Paten, 6 Sertifikat Disain Industri, 2 Surat Pendaftaran Ciptaan, 2 Serifikat Merk. BPPT adalah pemilik Sertifikat Paten terbanyak bila dibandingkan dengan seluruh LPNK di Indonesia Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

16

700.000

APBN-P

600.000

ANGGARAN

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

2005 TAHUN

2006

2007

ANGGARAN (RP. JUTAAN)

2008

2009

2010

APBN-P (RP. JUTAAN)

2011 TOTAL (RP. JUTAAN)

2005

303.862

7.500

318.862

2006

392.515

93.000

578.515

2007

526.270

89.500

705.270

2008

523.610

60.000

643.610

2009

535.378

24.984

585.347

2010

534.006

135.000

669.006

2011

693.303 (PAGU SEMENTARA)

693.303


17

TAHUN

PNBP (Rp)

BLU (Rp.)

2005

21.624.070.177

2006

31.974.538.138

2007

28.188.450.209

11.937.128.059

2008

41.666.456.517

30.797.505.074

2009

53.900.854.720

49.662.246.793

Juli 2010

60.993.827.000

63.340.000.000


18

Kemitraan dengan Institusi Pemerintah

SIAK & e-KTP Mitra: Kementerian Dalam Negeri & industri nasional

• Sistem informasi yang memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, • Bertujuan untuk menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK yang akan menjadi identitas tunggal penduduk, sebagai dasar untuk pembuatan e-KTP.

Peran BPPT Memberikan rekomendasi spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip agar dapat menjadi bahan penyusunan Peraturan Mendagri yang mengatur aspek infrastruktur teknologi SIAK.


19


E-Voting Mitra: Kementerian Dalam Negeri & industri nasional Sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung dan menayangkan perolehan suara, memelihara serta menghasilkan jejak audit.

Peran BPPT Memberikan kebijakan dan advokasi dari perangkat elektronik, pengolahan digital serta Sistem Operational Procedure nya yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan evoting sehingga dapat meningkatkan efesiensi pemilu baik dari segi proses dan pembiayaannya, Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

20


Bioremediasi Mitra : BP-Migas, ESDM Pengguna: Chevron Indonesia

Teknik Bioremediasi: In - Situ Bioventing, Bio-barrier, Pump and treat, Penambahan bahan kimia / ammendment ke dalam media terkontaminasi.

Ex - Situ

Mengembalikan fungsi tanah seperti sebelum terjadi kontaminasi dengan bantuan agen biologis

Composting, Sistem Biopile, Bioreaktor. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

21

Kemitraan dengan Institusi Lainnya

Indonesia-US Ocean Partnership Indonesia Exploration SangiheTalaud (Index Satal 2010 Cruise) Penelitian yang dilakukan mengarah pada beberapa bidang seperti hydrothermal vents, marine geology, marine habitat, oseanografi, hidrografi, flora dan fauna laut dalam, habitat laut dan perikanan, dan teknologi informasi kelautan. Hasil penelitian yang dilakukan kurang lebih satu bulan, dari pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus 2010 di daerah SangiheTalaut, ternyata setelah dilakukan pemetaan lengkap banyak ditemukan gunung di dasar laut yaitu sekitar 9 (sembilan) gunung yang sebelumnya tidak diketahui.


22

Kemitraan dengan Institusi Swasta/Industri

PLTP Skala Kecil Pengguna : PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Rekayasa Industri, PT. Nusantara Turbin & Propulsi, PT. Pindad

Mengembangkan PLTP Skala Kecil dengan kapasitas kurang dari 5 MW dengan menerapkan teknologi condensing turbine dan teknologi binary cycle.


Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu (PLBT) Lab. Terpadu Biodiesel * -------------------------------------------------Klaster I: IMTeLabs* + Lab. Trans. Kereta Api + DELPHI (main-node Design Institute Indonesia) -------------------------------------------------Klaster II: Lab. Terpadu Teknologi Proses Lab. Terpadu Material Baru -------------------------------------------------Klaster III: Lab. ELKON &FOSSKOM Lab. Teknologi Hankam -------------------------------------------------Klaster IV: Lab. Terpadu Geostech -------------------------------------------------Klaster V: Lab. Energi Terpadu -------------------------------------------------Lain-Lain: Pusdiklat Perekayasa & Litkayasa Cat: *) sudah terbangun Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

24

Sarana dan Prasarana

Akreditasi dan Sertifikasi UNIT KERJA

SERTIFIKASI/ AKREDITASI

B2TKS B2TE UPT LAGG UPT BPPH BTL

4 (SNI 19-17025) 1 (ISO 17025) 1 (ISO 17025) 1 (ISO 17025) 3 (ISO 17025, ISO 9001:2000) 2 (ISO 17025) 1 (ISO 9001:2000)

BPTP

BTMP BRDST

PROSES 1 1 1 -

UNIT KERJA

SERTIFIKASI/ AKREDITASI

Balai IPTEKnet Balai Biotek UPT PSTKP BTSK, B2TP, BIT, UPT HB, MEPPO PTB PTIST ROREN Lab .TIAB

1 (ISO 9001:2000) 1 (SNI 19-17025)

1 (SNI 19-17025) 1 (ISO/EC 17025) 1 (ISO 9001 : 2008)


PROSES 1

1 1

25

Fasilitas Lainnya

WEBSITE http://www.bppt.go.id

Energy Outlook Download 561 X sd 20 Aug 2010

Berisi informasi tentang BPPT yang meliputi hasil kegiatan, data, buku dan dokumen hasil kegiatan yang dapat diakses publik. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

26

Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK)

Penerapan STKK • Sebagai hasil sosialisasi Panduan Penyusunan Program Manual Desember 2009, maka tahun 2010 telah diberlakukan penerapan Program Manual untuk semua kegiatan di BPPT sebagai dokumen resmi kegiatan yang terdiri dari 64 Program Manual Kegiatan BPPT 2010. • Telah dilakukan penilaian angka kredit berdasarkan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK) baik sistem lama (s/d 2009) maupun sistem baru (2010 dst).


27

Fungsional Perekayasa

Jabatan Fungsional Perekayasa BPPT sejak tahun 2008 telah ditunjuk untuk menjadi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa. Pertama

Muda

Madya

Utama

Total

Instansi 2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009 2010

BPPT

68

92

224

311

367

506

19

22

678

945

Non BPPT

79

170

240

368

324

1011

10

53

653

1920

Total

147

262

464

997

691

1517

29

75

1331 2851

Total Nasional meningkat 114 % dari tahun 2009 Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

28

Agenda Reformasi BPPT

REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih efisien, efektif dan produktif (BEEP)

Organisasi Perekayasan Teknologi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Birokrasi dengan Budaya Perekayasa yang mengedepankan Nilai-Nilai reativity, ntegrity, rofessonalism, eam—Work, ccountability (

TUJUAN UMUM

Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/masyarakat

TUJUAN KHUSUS

Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat

Sistem proses dan prosedur kerja Kerekayasaan yang Jelas, Efektif, Efisien, terukur dan sesuai dengan prinsipprinsip good-governace. Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. SDM yang kompeten secara teknis dan prilaku produktif berkinerja dan sejahtera. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

29

Capaian Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi BPPT telah menyusun Agenda Reformasi Birokrasi BPPT yang meliputi Kelembagaan, Budaya Organisasi, Ketatalaksanaan, Regulasi/ Deregulasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia. BPPT mendapatkan nilai 3,5 dari skala 4 (terbaik) sebagai Lembaga Pemerintah yang sedang melaksanakan Reformasi Birokrasi


30

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian (1)

1. Program dan kegiatan BPPT secara substansi belum sepenuhnya terkait dan mendukung Program Nasional dan kebutuhan industri, 2. Sebagian besar program dan kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2011 tingkat kemitraan dengan industri masih rendah, 3. Pengusulan program dan kegiatan beserta outcomes/output belum mengacu pada pencapaian IKU yang telah ditetapkan pada Rakor 2010 dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja (ABK), 4. Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang terpadu, 5. Belum adanya evaluasi kinerja terhadap tingkat kehadiran pegawai, 6. Terbatasnya kesempatan peningkatan kualitas SDM karena keterbatasan anggaran, Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

31

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian (2)

7. Masih terbatasnya sosialisasi penilaian pelaksanaan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan (STKK) baik melalui bimbingan teknis maupun melalui media elektronik dan website, 8. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana kerekayasaan, baik di UPT/Balai maupun di Pusat, sehingga tidak terjadi penggunaan bersama (resource sharing). 9. Belum seluruhnya pegawai BPPT menyadari akan pentingnya Reformasi Birokrasi, 10. Re-Organisasi BPPT yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi BPPT 2010 belum ditindak-lanjuti secara sistematik dan terencana.


32

Langkah - Langkah Kedepan


33

Peran Teknologi Dalam Pembangunan Nasional (1)

a. RPJPN 2005-2025: – Peningkatan produktifitas melalui inovasi, dengan memperbesar faktor teknologi dalam sistem produksi

b. RPJMN 2010-2014: – Penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagai Wahana (Vehicle) Pembangunan Nasional yang berbasis Iptek

c. Sambutan Presiden pada Silaturahmi AIPI di Serpong 2010 – Komitmen Presiden terhadap teknologi & inovasi: “Untuk mengembangkan semua (teknologi) ini, dibutuhkan suatu Sistim Inovasi Nasional, yaitu suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka-panjang dapat mendorong, mendukung, menyebarkan dan menerapkan inovasi-inovasi di berbagai sektor, dan dalam skala nasional.” “ … dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional, yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, untuk ikut memastikan bahwa Sistem Inovasi Nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik.” “Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society.” Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

34

Peran Teknologi Dalam Pembangunan Nasional (2)

d. Pembentukan KIN (Komite Inovasi Nasional) – Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan sistem inovasi nasional kepada Presiden – Kepala BPPT adalah salah satu anggota Komite

e. 10 Direktif Presiden (Rapat Kerja Presiden di Tampak Siring Bali, April 2010): – Penguatan dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi Nasional (Direktif # 9) dengan Inovasi Teknologi Besar-besaran

Dalam rangka pencapaian VISI dan melaksanakan MISI BPPT,  Perlu Penguatan Inovasi Teknologi untuk Daya Saing dan Kemandirian Bangsa Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

35

Kebijakan BPPT 2010 1. Perencanaan Program BPPT agar sepenuhnya terkait dan mendukung Program Nasional dan kebutuhan industri serta mengacu pada pencapaian IKU yang telah ditetapkan di Rakor 2010, 2. Monitoring dan evaluasi dari progam dan kegiatan agar dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unit-unit terkait, 3. Evaluasi kinerja SDM beserta peningkatan kualitas SDM agar dilakukan secara periodik dan terukur, 4. Sosialisasi STKK baik bimbingan teknis maupun sistem penilaiannya agar terus dilaksanakan beserta langkah-langkah pendukung yang diperlukan, 5. Dalam rangka efeisiensi dan efektifitas, agar ditingkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana bersama (resource sharing), 6. Sosialisasi Reformasi Birokrasi agar terus dilakukan dan target reorganisasi BPPT agar dipenuhi sesuai dengan keputusan Rapat Koordinasi BPPT 2010 . Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

36

Instruksi Kepala BPPT Agustus 2010 Kepada Pimpinan di seluruh level 1. Lanjutkan Instruksi Harian Ka. BPPT Tahun 2010, 2. Fokuskan perencanaan program dan kegiatan pada prioritas nasional, 3. Tingkatkan kemitraan dengan instansi terkait dan industri dalam kerangka kerja Sistem Inovasi Nasional (SIN), 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan didalam rakor BPPT 2010 agar direview kembali untuk menyesuaikan pada fokus program dan kegiatan yang dilaksanakan, 5. Tingkatkan matriks kegiatan dan unit kerja melalui resource sharing untuk penyelesaian masalah-masalah pembangunan nasional, 6. Tingkatkan koordinasi internal untuk usulan-usulan kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari luar BPPT, 7. Lanjutkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pidato Kepala pada HUT BPPT ke 32

37

Instruksi Harian Ka BPPT 2009:

1. Jaga Integritas dan Disiplin sebagai PNS 2. Tingkatkan Profesionalitas dalam bekerja 3. Fokus pada Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang mempunyai dampak Nasional yang besar. 4. Bangun dan manfaatkan Network untuk kepentingan BPPT. 5. Persiapkan dan jaga Momentum untuk reformasi birokrasi BPPT. 6. Tingkatkan Kepekaan dan Ketanggapan terhadap permasalahan masyarakat melalui Pemanfaatan Teknologi. 7. Jaga prinsip BPPT first!

Peran BPPT dalam PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN BANGSA

Recommend Documents