Arah Pengembangan Strategis: PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Arah Pengembangan Strategis:

PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional IPTEK Tahun 2016 Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti

Jakarta, 01 Februari 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016

Kementerian Ristek dan Dikti

1

1

1

PENDAHULUAN

2

PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

3 4

DAYA SAING DAN INOVASI STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI

5 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016

Rekomendasi


22

2

1

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016

PENDAHULUAN


3

3

Isu-Isu Strategis • Globalisasi : merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya inovasi, yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi, serta ekonomi sebagai penggerak utama era saat ini. • Middle Income Trap : a situation whereby a middle income trap country is falling to transition to a high-income economy due to rising costs and declining competitiveness.

• Bonus Demografi : Rasio ketergantungan dari usia non produktif terhadap usia produktif berada pada titik rendah. • Green Growth : growth balanced with environmental protection; quality oriented, low-carbon, energy efficient growth with a focus on creating value through clean technology and innovation in market for environmental goods and services.



4

4

Perkembangan Lingkungan Strategis • Masyarakat Ekonomi Asean • Trans-Pacific-Partnership • Pergeseran ekonomi global; East Asian Economies and the Chinese Engine. • Perkembangan teknologi dan inovasi yang sangat cepat; information and communication technology, aerospace, nano-technology, advance material.



5

5

2

PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



6

6

Arahan RPJPN 2005-2025 • Visi: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

• MISI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari



77

7

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang VISI

Pembangunan

Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif (SDA + SDM + IPTEK)

2025

RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMN Tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2010-2014 RPJMN Tahun 2005-2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yg aman dan damai, yg adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian


Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek


Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

88

8

9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) 1.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4.

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8.

Melakukan revolusi karakter bangsa;

9.

Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



9

9

Arah Kebijakan Nasional VISI-MISI PRESIDEN RI Nawa Cita ke-6: Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini. 6.7. Membangun sejumlah science and techno park di daerah, kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan Sarpras teknologi terkini.

7.5. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. 8.5.

Memprioritaskan menunjang iptek.


pembiayaan


penelitian

yang

10

10

Arah Kebijakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (P3-IPTEK) 1. Peningkatan daya saing sektor produksi –

Penyelenggaraan Litbang (Riset), Layanan Perekayasaan dan Teknologi, Layanan Infrastruktur Mutu, Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir, Penguatan kerjasama SwastaPemerintah-Perguruan Tinggi

2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam –

Sumber Daya Hayati (Bioresources), Sumberdaya Nirhayati, Penginderaan Jauh, Mitigasi Perubahan Iklim

3. Pembangunan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern

– menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan 4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar – (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek; (2) Pembangunan sarpras Iptek revitalisasi Puspiptek, (3) Pembangun repository dan diseminasi informasi iptek; serta (4) Peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

5. Pengembangan Taman Tekno dan Taman Sains –

Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National S&T Park)

–

Pembangunan Taman Sains Provinsi

–

Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota



RPJMN 2015-2019 11

11

Arah Kebijakan Kemenristek Dikti Arah: 1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. 3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas.

4.

Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan.

5.

Meningkatkan inovasi bangsa.


Fokus bidang utama : 1. Pangan, 2. Energi, 3. Teknologi dan Manajemen Transportasi, 4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi, 5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan, 6. Teknologi Kesehatan dan Obat, dan 7. Material Maju.


12

12

RIPTEK dalam Sistem Pembangunan Nasional



13

13

Kerangka Logis Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

LEMBAGA YANG BERKUALITAS

INOVASI

PENELITIAN DAN PENEMBANGAN

SUMBERDAYA BERKUALITAS


DAYA SAING

TENAGA KERJA TERAMPIL DIKTI


14 14 14

Struktur Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

1. Bidang Akademik; 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Relevansi dan Produktivitas

Referensi : Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 15/2015

STAF AHLI

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat I

Inspektorat II

Biro Perencanaan

Inspektorat III

Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Biro Keuangan dan Umum

Biro SDM

Biro Hukum dan Organisasi

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Sekretariat Direktorat Jenderal





Direktorat Pembelajaran

Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Karier dan Kompetensi SDM

Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan

Direktorat Sistem Inovasi

Direktorat Kemahasiswaan

Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya

Direktorat Kualifikasi SDM

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Inovasi Industri

Direktorat Penjaminan Mutu

Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Direktorat Sarana dan Prasarana

Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Direktorat

Direktorat

Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kelompok Jabatan Fungsional


Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Pusat Pusat Pusat Pendidikan Data dan Informasi Penelitian Iptek DiktiRistek dan Iptek Kementerian Diktidan Pelatihan

PT

LLPT/ Kopertis

LBM EIJKMAN

PP Iptek

15

15 15

Pendekatan Kesisteman Pengorganisasian Penguatan Inovasi Nasional Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Sistem Inovasi


Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Inovasi Industri Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Dukungan Manajemen

Penguatan Inovasi Nasional dikelola secara holistik dan integratif sebagai sebuah sistem yang “beroperasi” berdasarkan roadmap pengembangan yang terarah secara fokus, konsisten serta berkelanjutan untuk mendukung penciptaan nilai tambah menuju penguatan daya saing dan kemandirian bangsa.


Inovasi Industri

Penciptaan Nilai Tambah dan produktifitas Ekonomi, Publik dan Akademik untuk peningkatan daya saing bangsa


16 16 16

DAYA SAING DAN INOVASI 3 DAYA SAING DAN INOVASI



17

17

DEFINISI DAYA SAING Daya saing adalah kesatuan/keterpaduan antar lembaga, kebijakan, dan faktor – faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari suatu negara Sedangkan tingkat produktivitas adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam ekonomi. Tingkat Produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam suatu ekonomi yang selanjutnya merupakan penggerak utama tingkat pertumbuhan. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


18

18

GLOBAL COMPETITIVE INDEX – INDONESIA 2015-2016 Rank at 37 of 140 Countries 1st pillar: Institutions

4.1

2nd pillar: Infrastructure 3rd pillar: Macroeconomic environment 4th pillar: Health and primary education 5th pillar: Higher education and training

4.2

6th pillar: Goods market efficiency

4.4

7th pillar: Labor market efficiency 8th pillar: Financial market development

3.7

9th pillar: Technological readiness

3.5

10th pillar: Market size

5.7

11th pillar: Business sophistication

4.3

12th pillar: Innovation

3.9


5.5 5.6 4.5

4.2

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20152016/economies/#economy=IDN


19

19

INDONESIA AND SELECTED ASEAN COUNTRIES 9th Pilar: Technology Readi

Avail. of the Latest Techn.

Firm Level Techn. Adoption

FDI Technology Transfer

Rank Country

Rank

Rank Country

Rank Country

Value

Country

Value

Value

Value

47 Malaysia

4.6

30 Malaysia

5.7

23 Malaysia

5.6

5 Malaysia

5.6

58 Thailand

4.2

68 Indonesia

4.8

40 Philippines

5.1

28 Thailand

4.9

68 Philippines

3.9

70 Thailand

4.7

41 Indonesia

5.1

42 Philippines

4.8

85 Indonesia

3.5

78 Philippines

4.6

53 Thailand

4.9

54 Indonesia

4.6

11th Pilar: Business Sophist

Local Supplier Quality

Rank Country

Rank

Value

Country

Value Chain Breadth

Value

Rank Country

State of Cluster

Value

Rank Country

Value

13 Malaysia

5.3

19 Malaysia

5.3

11 Malaysia

6.2

6 Malaysia

5.3

35 Thailand

4.4

59 Thailand

4.4

31 Indonesia

4.3

28 Indonesia

4.4

36 Indonesia

4.3

64 Philippines

4.3

32 Thailand

4.3

39 Thailand

4.1

42 Philippines

4.3

74 Indonesia

4.2

33 Philippines

4.2

45 Philippines

12th Pilar: Innovation Rank Country

Quality of R&D Inst Value

Rank

Country

Value

4

University Industri Collaboration

Patent Application Per Million Pop

Rank Country

Rank Country

Value

Value

20 Malaysia

4.8

20 Malaysia

5.3

12 Malaysia

5.3

33 Malaysia

11.8

30 Indonesia

3.9

41 Indonesia

4.3

30 Indonesia

4.5

66 Thailand

1.3

48 Philippines

3.5

53 Thailand

85 Philippines

0.3

57 Thailand

3.4

69 Philippines


4 3.7

45 Thailand 56 Philippines


4 3.8

102 Indonesia

0.1

20

20

Pilar: Technological Readiness dan Innovation Indicators 9th pillar: Technological readiness

Score

Indicators

Ranking

Score

Rankin g

3.6

85 12th pillar: Innovation

3.6

39

Availability of latest technologies

4.9

72 Capacity for innovation

3.9

30

Firm-level technology absorption

4.9

Quality of scientific research 56 institutions

3.9

56

FDI and technology transfer

4.8

61 Company spending on R&D

3.9

25

4.2

40

4.0

29

4.3

51

0.1

101

University-industry collaboration in R&D Gov’t procurement of advanced tech products Availability of scientists and engineers PCT patents, applications/million pop.* Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


21

21

DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI DEFINISI INOVASI

• Everett M. Rogers (1983), Mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. • Stephen Robbins (1994), Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.



22

22

DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI • Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomena yang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini : – – – –

Pengenalan Produk Baru Pengenalan Metode Produksi Baru Penetrasi Pasar yang Baru Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara – Implementasi Bentuk Baru Organisasi



23

23

Definisi Sistem Inovasi Nasional • “ ….jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru.” (Freeman, 1987) • “ …..elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi . . . . suatu sistem nasional yang mencakup elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertem-pat atau berakar di dalam suatu batas negara.” (Lundvall, 1992) • “: …..sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif” (Nelson dan Rosenberg, 1993) • “ ……, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru”. (Metcalfe, 1995) • “ …. himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.” (OECD, 1999)

Adanya jejaring interaksi di antara berbagai komponen dalam sistem kegiatan inti dari jejaring adalah proses inovasi dan pembelajaran (Edquist, 1996)

• …… Sumber: OECD (1997)



24

24

KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL PENGIKAT (Kebijakan Nasional)

Potensi Nasional (Litbang, SDA, SDM dll)

Inovasi

Industri KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF)

Menjadi pendorong kekuatan ekonomi nasional.

•Masyarakat •BUMD/BUMN •Investor

academia •KEUANGAN, BAPENAS •SEKTOR •RISTEKDIKTI •Perindustrian dll

•PT •LPNK •Lemlit


TRIGGER (INSENTIF)


25

25

KESENJANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, AKADEMISI (ABG) PEMERINTAH o Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor o Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang o Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang o Sedikitnya insentif pemerintah LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI o Misi dan kultur lembaga litbang o Profesionalisme

pelayanan jasa teknologi o Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. o Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi o Rendahnya Anggaran Litbang Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016

INDUSTRI o Didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah o Mahalnya sarana litbang o Keterbatasan SDM litbang

o Lemahnya Saluran transaksi dan partnership o Perbedaan kepentingan o Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan information clearing house)


26

26

Perbedaan Kepentingan Perguruan Tinggi Vs Industri

Pengetahuan untuk Pengetahuan

PERGURUAN TINGGI

INDUSTRI

Pengetahuan untuk profit

Pendidikan

Litbang Pengabdian Masyarakat

Komersialisasi Teknologi Baru & Tepat Guna

Pembangunan Ekonomi

Kebebasan Akademis Open Disclousure Kementerian RISTEK dan DIKTI 31/01/2016

Profit

Litbang Produk

Kerahasiahan Limited Public Disclosure Source: Louis P. Berneman, 1999 Sustainable prosperity and nation’s civilization

2727 27

ALTERNATIF INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI  Sinkronisai & koherensi kebijakan:  Pelaksanaan UU terkait iptek dan turunannya  Pengarusutamaan iptek    

Kebijakan alih teknlogi Kebijakan HKI dan publikasi Penyelarasan ukuran kinerja Roadmap kompetensi dan litbang

PEMERINTAH

Memperkuat fungsi memotivasi, menstimulasi, memfasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penguatan sistem inovasi

Meletakkan lembaga litbang pemerintah & perguruan tinggi untuk memperkuat daya dukung inovasi LITBANG dan PT



 PPBT  Pemanfaatan kebutuhan pemerintah dan BUMN  Prototyping center  Testing and certification center  Program litbang strategis  Aliansi strategis lembaga litbang dengan perusahaan  Dukungan start up capital melalui kapital ventura

Menstimulasi perkembangan kemampuan dan investasi perusahaan dalam kegiatan inovasi INDUSTRI

 Insentif perpajakan  Pendampingan kredit perbankan (matching fund)  Jaminan kredit perbankan (loan guarantee

Lembaga Intermediasi STP, inkubator, pusat alih teknologi, pusat p iptek, pusat kemitraan

28

28

4

STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI



29

29

Pergeseran Orientasi Riset Mentransformasi Uang Menjadi Pengetahuan

Konsekwensi: o Pekerjaan belum selesai di riset o Pekerjaan selesai, saat riset menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pngguna* Inovasi Mentransformasi Pengetahuan Menjadi Uang

Bamelis, Bayer Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


*

30

30

Lingkup Peran Penguatan Inovasi Nasional

Temuan baru

Penguatan Inovasi

EKSPLORASI

UJI ALPHA (α)

1. Ide/Konsep 2. Riset Eksplorasi 3. Feasibility/Scanning

1. Pengembangan purwarupa (prototype) 2. Replikasi 3. Uji laboratorium


UJI BETA (β) 1. Uji Lapangan (lingkungan pengguna/nyata) 2. Pengembangan Lanjut


DIFUSI 1. Aplikasi di pengguna 2. Komersialisasi awal 3. Pengembangan pasar 4. Komersialisasi lanjut

31 31 31

AGENDA PENGUATAN INOVASI IPTEK 2025” (Iptek Membangun) “ Kondisi Saat Ini 2015” (Pembangunan Iptek)

1. 2. 3.

4. 5.


Flagship Program dan Konsorsium Inovasi Harmonisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Instrumen Kebijakan (Innovation Support) Diseminasi dan Intermediasi Kerjasama Internasional

5 (Lima) Agenda Utama Penguat an Inovasi

Peran /PendanaanPemerintah

Penguasaan IPTEK

Penciptaan Nilai Tambah

Tingkat Ketergantungan Impor


32

32

STRATEGI INOVASI:

Balanced Demand Driven dan Supply Push

Demand Driven Take to market

Market identified

Take to market

Market to be identified

Supply Push Basic Research

Tecnology

Research grants

Technology grants

Product Development

Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial productin, insentif, regulasi

Many years of R&D Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016

2-3 Years Kementerian Ristek dan Dikti

33

33

PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL) Instansi

Program

Jumlah

Kementerian Perhubungan (Transportasi)

Pengadaan ATP Sarana Bantu navigasi pelayaran Vesel Trafic System Kapal patroli Kapal negara kenavigasian Peralatan dan fasilitas keamanan transportasi udara

17 Unit 3.023 Unit 69 Unit 599 Unit 105 Unit 1.157 Unit

Kementerian ESDM (Energi)

Penggunaan EBT Penggunaan Minyak Penggunaan Gas Penggunaan Batubara Penambahan kapasitas pembangkit Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Panas bumi, Bioenergi, Air, Surya, Hibrid, Laut)

14% 26% 26% 40% 19.319 MW 16.996 MW

Kementerian Kesehatan (Obat dan Kesehatan)

Bahan baku obat dan obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri (Program kefarmasian dan alkes) Alkes yang diproduksi dalam negeri (Peningkatan produksi dan distribusi alkes) Bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi dalam negeri

35

Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi


31/01/2016 Diolah RPJM 2015-2019 Sumber:

10 25

34

34

PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL) Instansi

Program

Kementerian Pertanian (Pangan)

Penangkar Benih Desa Mandiri Benih (??) Nawacita Pengadaan Alsintan Rumah Kompos Usaha Pengolahan hasil peternakan (Nawacita)

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Radio Keselamatan Nelayan (basis data KKP) BTS di daerah tertinggal. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan Palapa Ring

Kemenperin (All Sectors)

Prototype yang mendukung industri permesinan dan alat pertanian Industri permesinan dan alat mesin pertanian green industry Prototype teknologi industri alat transportasi darat Peralatan proses pupuk organik yang dioptimalisasi Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara Pabrik Bahan Baku Obat Pabrik NPK Pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam tanah jarang Peralatan Industri Makanan, Hasil Laut Direktorat Jenderal Penguatan Inovasiproduksi Kementerian Ristek dan Dikti 31/01/2016

Sumber: Diolah RPJM 2015-2019

Jumlah 160 1000 22.394 1.897 12

230 ribu Unit 575 Unit 1000 Desa 51 Kab/Kota 5 unit 5 unit 5 unit 8 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 8 unit 35

35

POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH)

1. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran  "Nilai Tambah"



36

36

POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 2. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran  "Kesiapan sebagai lini usaha" dan "Aspek Kemandirian/Daya Saing



37

37

POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 3. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran  "Pelaksana" dan "Mitra Penguatan Inovasi"



38

38

POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 4. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran  "Calon Pengguna yang Potensial" dan "Referensi"



39

39

Rekapitulasi (Uji Coba) Potensi Penguatan Inovasi Nasional (berdasarkan pengambilan data : 26 & 27 Januari 2016) Bidang Fokus Penguatan Inovasi

No

Lembaga Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Pemerintah Daerah Industri Masyarakat

Pangan dan Pertanian

Energi, Energi Baru dan Terbarukan

Kesehatan dan Obat

Transportasi

Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi

Teknologi Pertahanan dan Keamanan

Material Maju

Maritim dan Kelautan

Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana

Sosial Humaniora

Inisiatif penguatan yang bersifat integratif

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1.

Institut Teknologi Bandung













--



--

--

--

2.

Institut Pertanian Bogor



--



--

--

--

--

--

--

--

--

3.

Universitas Gajah Mada









--

--

--

--





--

4.

Universitas 11 Maret









--

--



--





--

5.

Institut Teknologi 10 Nov





--





--

--

--



--

--

6.

Universitas Brawijaya









--



--





--

--

7.

Univ. Pemb Nasional (UPN)





--

--

--

--

--



--

--

--

8.

Balitbangda Prov. Jatim





--

--

--

--

--

--

--

--

--

9.

Universitas Indonesia

--





--



--



--

--

--

--

10

Universitas Diponegoro

--





--

--

--





--

--

--



40

40

ILUSTRASI : Hasil Pemetaan Potensi Penguatan Inovasi Bidang Kesehatan (Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Budidaya dan pemeliharaan tanaman obat herbal

Pelestarian Pule Pandak

Pen Tulang Sintetis


Pengaktifan oto dan syaraf yang disfungsi


41

41

Potensi Pengembangan Basis Keterkaitan Antar Unsur Inovasi (hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan)

Kondisi Saat Ini (berdasarkan data yang masuk)

Disain dan teknik pemasangan alat pengumpul kerang hijau

Perikanan Univ. Brawijaya

Metode pengolahan kontoran unggas menjadi pakan ikan lele yang berkualitas

Pencetak pelet kontinyu dengan pengaturan ukuran produk UNS Solo

UPN Surabaya

Potensi Kemitraan dalam Penguatan Inovasi Pendidikan/Academic:

Sekolah Tinggi Perikanan

Institut Pertanian Bogor

Lembaga Litbang :

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Dunia Usaha/Business:

Perum PERIKANAN

PT PT Centra JAPFA Proteina Comfeed Prima

Masyarakat/Community:

Kelompok Masyarakat PERIKANAN Budidaya Ikan Air Tawar


Pemerintah/Government :

Kementerian Pertanian

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemprov Jawa Timur

Pemprov Jawa Tengah

42

42

Potensi Jejaring Kolaborasi dalam Penguatan Inovasi (Keterkaitan Antar Unsur Inovasi) hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan 1. Pembuatan mobil listrik minus engine 2. Pembuatan motor listrik minus engine

Mobil Listrik

Fuel & Engine Control

1. Sistem kendali bahan bakar (mobil dan motor)

1. Kontrol kecepatan motor AC dengan menggunakan inverter 1. Pengembangan Mobil Menggunakan Baterai Litium

1. Model Perahu Nelayan Berbasis Energi Alternatif


1. Sepeda Listrik PUSNAS

Perahu Nelayan Energi Alternatif


Sepeda Listrik

43

43

Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi A P P LY

PRODUCE REGULATING Perumusan dan penetapan kebijakan

EXECUTING EMPOWERING

Fasilitasi, Penyelenggaraan pengembangan percontohan kapasasitas inovasi

MANAGE

Pengelolaan anggaran Pengelolaan sarana dan prasarana kerja

Ketersediaan anggaran


PROVIDE

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi

Kebijakan nasional dan kebijakan teknis dalam penguatan inovasi nasional Terbangunnya sistem inovasi nasional yang didukung dengan : keandalan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi Koordinasi dan sinkroninsasi lintas pemangjku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan sistem inovasi nasional

Terbangunnya iklim kondusif inovasi nasional dalam 7 bidang riset dengan peningkatan hasil penciptaan nilai tambah

Pengelolaan SDM ASN Tatakelola dan tatalaksana

Perencanaan Kementerian Ristek dan Dikti

Keterpaduan pengelolaan data dan informasi penguatan inovasi nasional yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan utama

Pengukuran Kinerja

44

44

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Benih Padi IPB 3S) Benih Padi IPB 3S Kerangka Regulasi Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Kelembagaan

Kerangka Pendanaan

Kerangka Evaluasi

Inisiatif Penguatan Inovasi Regulating

Executing

Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahn periizinan, pelepasan varietas, eksporimpor, pemanfaatan benih penangkar

Benih varietas-varietas publik diproduksi dan diedarkan oleh masyarakat atas pengawasan pemerintah

Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbenihan.

Penguatan Balai Benih yang ada di berbagai daerah

Produksi benih sebar dilakukan oleh produsen benih baik BUMN,PT, swasta dan penangkar.

Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran benih (Public Private Patrnership)

Program kecukupan benih (kemandirian) benih bagi masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program insentif. Mekanisme evaluasi untuk mengukur kecukupan benih bagi masyarakat secara nasional


Penjaminan risiko produksi benih

Mekanisme sertifikasi dan standardisasi benih


Empowering

Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi benih dengan suku bunga rendah

Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi benih

45

45

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pembibitan Sapi) Perbibitan Sapi

Kerangka Regulasi

Kaidah Pelaksanaan



Executing

Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahan perizinan, ekspor-impor, pemotongan dan pemanfaatan bibit sapi unggul di daerah

Bibit sapi dari berbagai galur diproduksi, diterapkan, dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah dengan pengawasan pemerintah

Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbibitan.

Produksi bibit sapi dilakukan oleh produsen bibit baik BUMN dan swasta

Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran bibit sapi (Public Private Patrnership)

Penguatan Dinas/Balai Peternakan sapi, kelompok ternak yang ada di daerah

Kerangka Pendanaan

Program kecukupan bibit sapi menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program kegiatan

Kerangka Evaluasi

Mekanisme evaluasi untuk mengukur ketersediaan bibit sapi bagi masyarakat secara nasional


Penjaminan risiko produksi bibit sapi

Mekanisme sertifikasi dan standardisasi bibit sapi


Empowering

Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi bibit sapi dengan suku bunga rendah Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi bibit sapi

46

46

Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pengembangan dan Produksi Radar Nasional)

Pengembangan dan Produksi Radar Nasional


Executing

Empowering

Penataan regulasi penggunaan radar cuaca dari Kemenhub dan radar surveilance dari Kemenhan

Harmonisasi dan koordinasi pelaksanaa Kebijakan Radar Cuaca dan surveilance


Konsorsium Penguatan Inovasi antar kelembagaan terkait

Dokumen User Requirement Research Design, Pengujian dan Standardisasi, Rekayasa Manufaktur dan Integrasi, Sarpras, Komersialisasi Produk

Kerangka Pendanaan

• Sharing pendanaan antar lembaga . • Pendanaan untuk pengadaan barang pre komersial

Insentif inovasi Perguruan tinggi dan Inovasi Industri

Pilot Project Penggunaan Radar Cuaca dan surveilance

Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan

Memperkuat kompetensi pengguna yang ada di daerah

Kerangka Regulasi

Kaidah Pelaksanaan

Kerangka Evaluasi



Sosialisasi Regulasi

Fasilitasi Uji coba di Lokasi Radar Cuaca yang dimiliki BMKG

47

47

KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI UU 18 Tahun 2002 (Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek)

UU 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan)

UU 1 Tahun 1967 & UU 25 Tahun 2007 (Penanaman Modal)

UU 3 Tahun 2014 (Perindustrian)


• Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga, badan, atau orang, di lingkungan dalam negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

• Kewajiban alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing melalui pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping tenaga kerja asing.

•Alih teknologi dilaksanakan melalui mekanisme technical assistance. Perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia.

•Dalam keadaan tertentu alih teknologi dilakukan melalui proyek putar kunci (turnkey project) •Keadaan dimana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak namun teknologi belum dikuasai. •Proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli paket teknologi lengkap (pengkajian/asesmen, rancang bangun dan perekayasaan, pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan), termasuk pelatihan dan dukungan operasional berkelanjutan. •


48

48

KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan • Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 118: • (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat

Permenhan No 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan • Pasal 18: (1) Pengguna wajib menggunakan produk dalam negeri untuk kepentingan pertahanan negara. (2) Dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan, pengguna dapat menggunakan produk luar negeri. (3) Penggunaan produk luar negeri harus melibatkan industri nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, dan memperhatikan kemampuan keuangan negara

PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional • Kegiatan litbangrap teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional • Dana kegiatan litbangrap teknologi energi difasilitasi sampai kepada tahap komersial oleh (a) pemerintah dan/atau pemda sesuai dengan kewenangannya dan (b) badan usaha • Pemerintah dan/atau pemda mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil litbangrap teknologi energi nasional • Pemerintah dan/atau pemda melakukan penguatan bidang litbangrap energi paling sedikit melalui (a) penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta keselamatan di bidang energi, dan/atau (b) peningkatan penguasaan teknologi energi dalam negeri melalui litbangrap teknologi energi yang efisien



49

49

5


Rekomendasi


50

50

KEBIJAKAN (REGULATING) • Mobility Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri • Insentif Fiskal dan Non Fiskal Double Tax Deduction • Pengadaan Pemerintah untuk pre komersial produk hasil RnD Nasional • Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi • Pengaturan Royalti atas Paten Dalam Negeri • Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produk Inovasi • Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melaui skema Block Grant • Harmonisasi Kebijakan Sektoral Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


51

51

EXECUTING 1.

2.

3. 4. 5.

Pengembangan Roadmap Produk Inovasi sebagai National Flagship pada 7 Bidang Fokus, utamanya (pangan, energi, Kesehatan) dengan memperkuat: a. Mata rantai Industri Inti b. Substitusi Impor c. Enabler Technology (ICT, Bioteknologi, Nanoteknologi, Material Maju) Fasilitasi Pendanaan Inovasi a. Penerapan Teknologi di Industri b. Inovasi Perguruan Tinggi di Industri c. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi d. Inovasi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi di Perguruan Tinggi Pengembangan Teaching Industri Pengembangan Konsorsium Inovasi Pengembangan Wahana Interaksi Lembaga Litbang, Peguruan Tinggi dan Industri (STP, Klaster Inovasi)



52

52

EMPOWERING • Pengembangan/Penguatan unit-unit Intermediasi/ (Technology Transfer Office – TTO): Sentra HKI, Inkubator Teknologi, dll. • Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan • Penguatan Standarisasi berbasis hasil RnD Nasional • Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagai penggerak inovasi • Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM • Penguatan kegiatan difusi dan diseminasi; pameran dan promosi; Business Gathering and Matching. • Pengembangan database dan sistem informasi inovasi untuk mempermudah akses informasi iptek bagi industri • Penguatan Kerjasama Internasional (G to G; B to B) • Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


53

53

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Arah Pengembangan Strategis:

PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA

TERIMAKASIH Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti

Jakarta, 01 Febuari 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016


54

54

Arah Pengembangan Strategis: PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA

Recommend Documents