KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Arah Pengembangan Strategis:
PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional IPTEK Tahun 2016 Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti
Jakarta, 01 Februari 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
1
1
1
PENDAHULUAN
2
PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
3 4
DAYA SAING DAN INOVASI STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI
5 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Rekomendasi
Kementerian Ristek dan Dikti
22
2
1
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
PENDAHULUAN
Kementerian Ristek dan Dikti
3
3
Isu-Isu Strategis • Globalisasi : merupakan produk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan daya inovasi, yang semakin mengecilkan arti tapal batas politik dan geografi, serta ekonomi sebagai penggerak utama era saat ini. • Middle Income Trap : a situation whereby a middle income trap country is falling to transition to a high-income economy due to rising costs and declining competitiveness.
• Bonus Demografi : Rasio ketergantungan dari usia non produktif terhadap usia produktif berada pada titik rendah. • Green Growth : growth balanced with environmental protection; quality oriented, low-carbon, energy efficient growth with a focus on creating value through clean technology and innovation in market for environmental goods and services.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
4
4
Perkembangan Lingkungan Strategis • Masyarakat Ekonomi Asean • Trans-Pacific-Partnership • Pergeseran ekonomi global; East Asian Economies and the Chinese Engine. • Perkembangan teknologi dan inovasi yang sangat cepat; information and communication technology, aerospace, nano-technology, advance material.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
5
5
2
PERAN IPTEK-DIKTI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
6
6
Arahan RPJPN 2005-2025 • Visi: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
• MISI: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
77
7
Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang VISI
Pembangunan
Penciptaan nilai tambah berbasis keunggulan kompetitif (SDA + SDM + IPTEK)
2025
RPJMN Tahun 2020-2024 RPJMN Tahun 2015-2019
RPJMN Tahun 2010-2014 RPJMN Tahun 2005-2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yg aman dan damai, yg adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Kementerian Ristek dan Dikti
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
88
8
9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) 1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2.
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa;
9.
Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
9
9
Arah Kebijakan Nasional VISI-MISI PRESIDEN RI Nawa Cita ke-6: Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasana dan sarana dengan teknologi terkini. 6.7. Membangun sejumlah science and techno park di daerah, kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan Sarpras teknologi terkini.
7.5. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. 8.5.
Memprioritaskan menunjang iptek.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
pembiayaan
Kementerian Ristek dan Dikti
penelitian
yang
10
10
Arah Kebijakan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (P3-IPTEK) 1. Peningkatan daya saing sektor produksi –
Penyelenggaraan Litbang (Riset), Layanan Perekayasaan dan Teknologi, Layanan Infrastruktur Mutu, Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir, Penguatan kerjasama SwastaPemerintah-Perguruan Tinggi
2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam –
Sumber Daya Hayati (Bioresources), Sumberdaya Nirhayati, Penginderaan Jauh, Mitigasi Perubahan Iklim
3. Pembangunan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern
– menyelenggarakan riset sosial dan kemanusiaan 4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar – (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek; (2) Pembangunan sarpras Iptek revitalisasi Puspiptek, (3) Pembangun repository dan diseminasi informasi iptek; serta (4) Peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.
5. Pengembangan Taman Tekno dan Taman Sains –
Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (National S&T Park)
–
Pembangunan Taman Sains Provinsi
–
Pembangunan Taman Tekno Kabupaten/Kota
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
RPJMN 2015-2019 11
11
Arah Kebijakan Kemenristek Dikti Arah: 1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. 3. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas.
4.
Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan.
5.
Meningkatkan inovasi bangsa.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Fokus bidang utama : 1. Pangan, 2. Energi, 3. Teknologi dan Manajemen Transportasi, 4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi, 5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan, 6. Teknologi Kesehatan dan Obat, dan 7. Material Maju.
Kementerian Ristek dan Dikti
12
12
RIPTEK dalam Sistem Pembangunan Nasional
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
13
13
Kerangka Logis Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
LEMBAGA YANG BERKUALITAS
INOVASI
PENELITIAN DAN PENEMBANGAN
SUMBERDAYA BERKUALITAS
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
DAYA SAING
TENAGA KERJA TERAMPIL DIKTI
Kementerian Ristek dan Dikti
14 14 14
Struktur Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
1. Bidang Akademik; 2. Bidang Infrastruktur 3. Bidang Relevansi dan Produktivitas
Referensi : Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 15/2015
STAF AHLI
Inspektorat Jenderal
Sekretariat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat I
Inspektorat II
Biro Perencanaan
Inspektorat III
Direktorat Jenderal Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Biro Keuangan dan Umum
Biro SDM
Biro Hukum dan Organisasi
Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Direktorat Jenderal
Direktorat Pembelajaran
Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Karier dan Kompetensi SDM
Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan
Direktorat Sistem Inovasi
Direktorat Kemahasiswaan
Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya
Direktorat Kualifikasi SDM
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Inovasi Industri
Direktorat Penjaminan Mutu
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Direktorat Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Direktorat
Direktorat
Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kelompok Jabatan Fungsional
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
Pusat Pusat Pusat Pendidikan Data dan Informasi Penelitian Iptek DiktiRistek dan Iptek Kementerian Diktidan Pelatihan
PT
LLPT/ Kopertis
LBM EIJKMAN
PP Iptek
15
15 15
Pendekatan Kesisteman Pengorganisasian Penguatan Inovasi Nasional Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Sistem Inovasi
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Inovasi Industri Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
Dukungan Manajemen
Penguatan Inovasi Nasional dikelola secara holistik dan integratif sebagai sebuah sistem yang “beroperasi” berdasarkan roadmap pengembangan yang terarah secara fokus, konsisten serta berkelanjutan untuk mendukung penciptaan nilai tambah menuju penguatan daya saing dan kemandirian bangsa.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Inovasi Industri
Penciptaan Nilai Tambah dan produktifitas Ekonomi, Publik dan Akademik untuk peningkatan daya saing bangsa
Kementerian Ristek dan Dikti
16 16 16
DAYA SAING DAN INOVASI 3 DAYA SAING DAN INOVASI
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
17
17
DEFINISI DAYA SAING Daya saing adalah kesatuan/keterpaduan antar lembaga, kebijakan, dan faktor – faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari suatu negara Sedangkan tingkat produktivitas adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam ekonomi. Tingkat Produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam suatu ekonomi yang selanjutnya merupakan penggerak utama tingkat pertumbuhan. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
18
18
GLOBAL COMPETITIVE INDEX – INDONESIA 2015-2016 Rank at 37 of 140 Countries 1st pillar: Institutions
4.1
2nd pillar: Infrastructure 3rd pillar: Macroeconomic environment 4th pillar: Health and primary education 5th pillar: Higher education and training
4.2
6th pillar: Goods market efficiency
4.4
7th pillar: Labor market efficiency 8th pillar: Financial market development
3.7
9th pillar: Technological readiness
3.5
10th pillar: Market size
5.7
11th pillar: Business sophistication
4.3
12th pillar: Innovation
3.9
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
5.5 5.6 4.5
4.2
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20152016/economies/#economy=IDN
Kementerian Ristek dan Dikti
19
19
INDONESIA AND SELECTED ASEAN COUNTRIES 9th Pilar: Technology Readi
Avail. of the Latest Techn.
Firm Level Techn. Adoption
FDI Technology Transfer
Rank Country
Rank
Rank Country
Rank Country
Value
Country
Value
Value
Value
47 Malaysia
4.6
30 Malaysia
5.7
23 Malaysia
5.6
5 Malaysia
5.6
58 Thailand
4.2
68 Indonesia
4.8
40 Philippines
5.1
28 Thailand
4.9
68 Philippines
3.9
70 Thailand
4.7
41 Indonesia
5.1
42 Philippines
4.8
85 Indonesia
3.5
78 Philippines
4.6
53 Thailand
4.9
54 Indonesia
4.6
11th Pilar: Business Sophist
Local Supplier Quality
Rank Country
Rank
Value
Country
Value Chain Breadth
Value
Rank Country
State of Cluster
Value
Rank Country
Value
13 Malaysia
5.3
19 Malaysia
5.3
11 Malaysia
6.2
6 Malaysia
5.3
35 Thailand
4.4
59 Thailand
4.4
31 Indonesia
4.3
28 Indonesia
4.4
36 Indonesia
4.3
64 Philippines
4.3
32 Thailand
4.3
39 Thailand
4.1
42 Philippines
4.3
74 Indonesia
4.2
33 Philippines
4.2
45 Philippines
12th Pilar: Innovation Rank Country
Quality of R&D Inst Value
Rank
Country
Value
4
University Industri Collaboration
Patent Application Per Million Pop
Rank Country
Rank Country
Value
Value
20 Malaysia
4.8
20 Malaysia
5.3
12 Malaysia
5.3
33 Malaysia
11.8
30 Indonesia
3.9
41 Indonesia
4.3
30 Indonesia
4.5
66 Thailand
1.3
48 Philippines
3.5
53 Thailand
85 Philippines
0.3
57 Thailand
3.4
69 Philippines
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
4 3.7
45 Thailand 56 Philippines
Kementerian Ristek dan Dikti
4 3.8
102 Indonesia
0.1
20
20
Pilar: Technological Readiness dan Innovation Indicators 9th pillar: Technological readiness
Score
Indicators
Ranking
Score
Rankin g
3.6
85 12th pillar: Innovation
3.6
39
Availability of latest technologies
4.9
72 Capacity for innovation
3.9
30
Firm-level technology absorption
4.9
Quality of scientific research 56 institutions
3.9
56
FDI and technology transfer
4.8
61 Company spending on R&D
3.9
25
4.2
40
4.0
29
4.3
51
0.1
101
University-industry collaboration in R&D Gov’t procurement of advanced tech products Availability of scientists and engineers PCT patents, applications/million pop.* Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
21
21
DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI DEFINISI INOVASI
• Everett M. Rogers (1983), Mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. • Stephen Robbins (1994), Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
22
22
DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI • Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomena yang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini : – – – –
Pengenalan Produk Baru Pengenalan Metode Produksi Baru Penetrasi Pasar yang Baru Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara – Implementasi Bentuk Baru Organisasi
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
23
23
Definisi Sistem Inovasi Nasional • “ ….jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru.” (Freeman, 1987) • “ …..elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi . . . . suatu sistem nasional yang mencakup elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertem-pat atau berakar di dalam suatu batas negara.” (Lundvall, 1992) • “: …..sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif” (Nelson dan Rosenberg, 1993) • “ ……, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru”. (Metcalfe, 1995) • “ …. himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.” (OECD, 1999)
Adanya jejaring interaksi di antara berbagai komponen dalam sistem kegiatan inti dari jejaring adalah proses inovasi dan pembelajaran (Edquist, 1996)
• …… Sumber: OECD (1997)
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
24
24
KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL PENGIKAT (Kebijakan Nasional)
Potensi Nasional (Litbang, SDA, SDM dll)
Inovasi
Industri KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF)
Menjadi pendorong kekuatan ekonomi nasional.
•Masyarakat •BUMD/BUMN •Investor
academia •KEUANGAN, BAPENAS •SEKTOR •RISTEKDIKTI •Perindustrian dll
•PT •LPNK •Lemlit
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
TRIGGER (INSENTIF)
Kementerian Ristek dan Dikti
25
25
KESENJANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, AKADEMISI (ABG) PEMERINTAH o Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor o Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang o Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang o Sedikitnya insentif pemerintah LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI o Misi dan kultur lembaga litbang o Profesionalisme
pelayanan jasa teknologi o Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. o Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi o Rendahnya Anggaran Litbang Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
INDUSTRI o Didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah o Mahalnya sarana litbang o Keterbatasan SDM litbang
o Lemahnya Saluran transaksi dan partnership o Perbedaan kepentingan o Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan information clearing house)
Kementerian Ristek dan Dikti
26
26
Perbedaan Kepentingan Perguruan Tinggi Vs Industri
Pengetahuan untuk Pengetahuan
PERGURUAN TINGGI
INDUSTRI
Pengetahuan untuk profit
Pendidikan
Litbang Pengabdian Masyarakat
Komersialisasi Teknologi Baru & Tepat Guna
Pembangunan Ekonomi
Kebebasan Akademis Open Disclousure Kementerian RISTEK dan DIKTI 31/01/2016
Profit
Litbang Produk
Kerahasiahan Limited Public Disclosure Source: Louis P. Berneman, 1999 Sustainable prosperity and nation’s civilization
2727 27
ALTERNATIF INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI Sinkronisai & koherensi kebijakan: Pelaksanaan UU terkait iptek dan turunannya Pengarusutamaan iptek
Kebijakan alih teknlogi Kebijakan HKI dan publikasi Penyelarasan ukuran kinerja Roadmap kompetensi dan litbang
PEMERINTAH
Memperkuat fungsi memotivasi, menstimulasi, memfasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penguatan sistem inovasi
Meletakkan lembaga litbang pemerintah & perguruan tinggi untuk memperkuat daya dukung inovasi LITBANG dan PT
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
PPBT Pemanfaatan kebutuhan pemerintah dan BUMN Prototyping center Testing and certification center Program litbang strategis Aliansi strategis lembaga litbang dengan perusahaan Dukungan start up capital melalui kapital ventura
Menstimulasi perkembangan kemampuan dan investasi perusahaan dalam kegiatan inovasi INDUSTRI
Insentif perpajakan Pendampingan kredit perbankan (matching fund) Jaminan kredit perbankan (loan guarantee
Lembaga Intermediasi STP, inkubator, pusat alih teknologi, pusat p iptek, pusat kemitraan
28
28
4
STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN INOVASI
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
29
29
Pergeseran Orientasi Riset Mentransformasi Uang Menjadi Pengetahuan
Konsekwensi: o Pekerjaan belum selesai di riset o Pekerjaan selesai, saat riset menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pngguna* Inovasi Mentransformasi Pengetahuan Menjadi Uang
Bamelis, Bayer Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
*
30
30
Lingkup Peran Penguatan Inovasi Nasional
Temuan baru
Penguatan Inovasi
EKSPLORASI
UJI ALPHA (α)
1. Ide/Konsep 2. Riset Eksplorasi 3. Feasibility/Scanning
1. Pengembangan purwarupa (prototype) 2. Replikasi 3. Uji laboratorium
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
UJI BETA (β) 1. Uji Lapangan (lingkungan pengguna/nyata) 2. Pengembangan Lanjut
Kementerian Ristek dan Dikti
DIFUSI 1. Aplikasi di pengguna 2. Komersialisasi awal 3. Pengembangan pasar 4. Komersialisasi lanjut
31 31 31
AGENDA PENGUATAN INOVASI IPTEK 2025” (Iptek Membangun) “ Kondisi Saat Ini 2015” (Pembangunan Iptek)
1. 2. 3.
4. 5.
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Flagship Program dan Konsorsium Inovasi Harmonisasi Kebijakan dan Program Pengembangan Instrumen Kebijakan (Innovation Support) Diseminasi dan Intermediasi Kerjasama Internasional
5 (Lima) Agenda Utama Penguat an Inovasi
Peran /PendanaanPemerintah
Penguasaan IPTEK
Penciptaan Nilai Tambah
Tingkat Ketergantungan Impor
Kementerian Ristek dan Dikti
32
32
STRATEGI INOVASI:
Balanced Demand Driven dan Supply Push
Demand Driven Take to market
Market identified
Take to market
Market to be identified
Supply Push Basic Research
Tecnology
Research grants
Technology grants
Product Development
Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial productin, insentif, regulasi
Many years of R&D Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
2-3 Years Kementerian Ristek dan Dikti
33
33
PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL) Instansi
Program
Jumlah
Kementerian Perhubungan (Transportasi)
Pengadaan ATP Sarana Bantu navigasi pelayaran Vesel Trafic System Kapal patroli Kapal negara kenavigasian Peralatan dan fasilitas keamanan transportasi udara
17 Unit 3.023 Unit 69 Unit 599 Unit 105 Unit 1.157 Unit
Kementerian ESDM (Energi)
Penggunaan EBT Penggunaan Minyak Penggunaan Gas Penggunaan Batubara Penambahan kapasitas pembangkit Kapasitas terpasang pembangkit EBT (Panas bumi, Bioenergi, Air, Surya, Hibrid, Laut)
14% 26% 26% 40% 19.319 MW 16.996 MW
Kementerian Kesehatan (Obat dan Kesehatan)
Bahan baku obat dan obat tradisional serta alkes yang diproduksi di dalam negeri (Program kefarmasian dan alkes) Alkes yang diproduksi dalam negeri (Peningkatan produksi dan distribusi alkes) Bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi dalam negeri
35
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Kementerian Ristek dan Dikti
31/01/2016 Diolah RPJM 2015-2019 Sumber:
10 25
34
34
PROGRAM NASIONAL SEBAGAI PENGGERAK INOVASI (DEMAND PULL) Instansi
Program
Kementerian Pertanian (Pangan)
Penangkar Benih Desa Mandiri Benih (??) Nawacita Pengadaan Alsintan Rumah Kompos Usaha Pengolahan hasil peternakan (Nawacita)
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Radio Keselamatan Nelayan (basis data KKP) BTS di daerah tertinggal. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan Palapa Ring
Kemenperin (All Sectors)
Prototype yang mendukung industri permesinan dan alat pertanian Industri permesinan dan alat mesin pertanian green industry Prototype teknologi industri alat transportasi darat Peralatan proses pupuk organik yang dioptimalisasi Pabrik Methanol berbasis gasifikasi batubara Pabrik Bahan Baku Obat Pabrik NPK Pembangunan Pilot Plant pemanfaatan logam tanah jarang Peralatan Industri Makanan, Hasil Laut Direktorat Jenderal Penguatan Inovasiproduksi Kementerian Ristek dan Dikti 31/01/2016
Sumber: Diolah RPJM 2015-2019
Jumlah 160 1000 22.394 1.897 12
230 ribu Unit 575 Unit 1000 Desa 51 Kab/Kota 5 unit 5 unit 5 unit 8 unit 1 unit 3 unit 1 unit 1 unit 8 unit 35
35
POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH)
1. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran "Nilai Tambah"
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
36
36
POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 2. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran "Kesiapan sebagai lini usaha" dan "Aspek Kemandirian/Daya Saing
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
37
37
POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 3. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran "Pelaksana" dan "Mitra Penguatan Inovasi"
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
38
38
POTENSI PENGUATAN INOVASI (SUPPLY PUSH) 4. Produk, Sub-Produk, Teknologi yang Digunakan, Inisiatif Penguatan Inovasi, Keluaran "Calon Pengguna yang Potensial" dan "Referensi"
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
39
39
Rekapitulasi (Uji Coba) Potensi Penguatan Inovasi Nasional (berdasarkan pengambilan data : 26 & 27 Januari 2016) Bidang Fokus Penguatan Inovasi
No
Lembaga Perguruan Tinggi Lembaga Litbang Pemerintah Daerah Industri Masyarakat
Pangan dan Pertanian
Energi, Energi Baru dan Terbarukan
Kesehatan dan Obat
Transportasi
Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi
Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Material Maju
Maritim dan Kelautan
Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana
Sosial Humaniora
Inisiatif penguatan yang bersifat integratif
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1.
Institut Teknologi Bandung
--
--
--
--
2.
Institut Pertanian Bogor
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.
Universitas Gajah Mada
--
--
--
--
--
4.
Universitas 11 Maret
--
--
--
--
5.
Institut Teknologi 10 Nov
--
--
--
--
--
--
6.
Universitas Brawijaya
--
--
--
--
7.
Univ. Pemb Nasional (UPN)
--
--
--
--
--
--
--
--
8.
Balitbangda Prov. Jatim
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.
Universitas Indonesia
--
--
--
--
--
--
--
10
Universitas Diponegoro
--
--
--
--
--
--
--
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
40
40
ILUSTRASI : Hasil Pemetaan Potensi Penguatan Inovasi Bidang Kesehatan (Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Budidaya dan pemeliharaan tanaman obat herbal
Pelestarian Pule Pandak
Pen Tulang Sintetis
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Pengaktifan oto dan syaraf yang disfungsi
Kementerian Ristek dan Dikti
41
41
Potensi Pengembangan Basis Keterkaitan Antar Unsur Inovasi (hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan)
Kondisi Saat Ini (berdasarkan data yang masuk)
Disain dan teknik pemasangan alat pengumpul kerang hijau
Perikanan Univ. Brawijaya
Metode pengolahan kontoran unggas menjadi pakan ikan lele yang berkualitas
Pencetak pelet kontinyu dengan pengaturan ukuran produk UNS Solo
UPN Surabaya
Potensi Kemitraan dalam Penguatan Inovasi Pendidikan/Academic:
Sekolah Tinggi Perikanan
Institut Pertanian Bogor
Lembaga Litbang :
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Dunia Usaha/Business:
Perum PERIKANAN
PT PT Centra JAPFA Proteina Comfeed Prima
Masyarakat/Community:
Kelompok Masyarakat PERIKANAN Budidaya Ikan Air Tawar
Kementerian Ristek dan Dikti
Pemerintah/Government :
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pemprov Jawa Timur
Pemprov Jawa Tengah
42
42
Potensi Jejaring Kolaborasi dalam Penguatan Inovasi (Keterkaitan Antar Unsur Inovasi) hanya sebagai contoh dari berbagai potensi yang telah terpetakan 1. Pembuatan mobil listrik minus engine 2. Pembuatan motor listrik minus engine
Mobil Listrik
Fuel & Engine Control
1. Sistem kendali bahan bakar (mobil dan motor)
1. Kontrol kecepatan motor AC dengan menggunakan inverter 1. Pengembangan Mobil Menggunakan Baterai Litium
1. Model Perahu Nelayan Berbasis Energi Alternatif
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
1. Sepeda Listrik PUSNAS
Perahu Nelayan Energi Alternatif
Kementerian Ristek dan Dikti
Sepeda Listrik
43
43
Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi A P P LY
PRODUCE REGULATING Perumusan dan penetapan kebijakan
EXECUTING EMPOWERING
Fasilitasi, Penyelenggaraan pengembangan percontohan kapasasitas inovasi
MANAGE
Pengelolaan anggaran Pengelolaan sarana dan prasarana kerja
Ketersediaan anggaran
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
PROVIDE
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
Pengelolaan data, informasi dan pengetahuan
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
Kebijakan nasional dan kebijakan teknis dalam penguatan inovasi nasional Terbangunnya sistem inovasi nasional yang didukung dengan : keandalan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi Koordinasi dan sinkroninsasi lintas pemangjku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan dan sistem inovasi nasional
Terbangunnya iklim kondusif inovasi nasional dalam 7 bidang riset dengan peningkatan hasil penciptaan nilai tambah
Pengelolaan SDM ASN Tatakelola dan tatalaksana
Perencanaan Kementerian Ristek dan Dikti
Keterpaduan pengelolaan data dan informasi penguatan inovasi nasional yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan utama
Pengukuran Kinerja
44
44
Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Benih Padi IPB 3S) Benih Padi IPB 3S Kerangka Regulasi Kaidah Pelaksanaan
Kerangka Kelembagaan
Kerangka Pendanaan
Kerangka Evaluasi
Inisiatif Penguatan Inovasi Regulating
Executing
Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahn periizinan, pelepasan varietas, eksporimpor, pemanfaatan benih penangkar
Benih varietas-varietas publik diproduksi dan diedarkan oleh masyarakat atas pengawasan pemerintah
Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbenihan.
Penguatan Balai Benih yang ada di berbagai daerah
Produksi benih sebar dilakukan oleh produsen benih baik BUMN,PT, swasta dan penangkar.
Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran benih (Public Private Patrnership)
Program kecukupan benih (kemandirian) benih bagi masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program insentif. Mekanisme evaluasi untuk mengukur kecukupan benih bagi masyarakat secara nasional
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Penjaminan risiko produksi benih
Mekanisme sertifikasi dan standardisasi benih
Kementerian Ristek dan Dikti
Empowering
Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi benih dengan suku bunga rendah
Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi benih
45
45
Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pembibitan Sapi) Perbibitan Sapi
Kerangka Regulasi
Kaidah Pelaksanaan
Kerangka Kelembagaan
Inisiatif Penguatan Inovasi Regulating
Executing
Penyesuaian berbagai peraturan dan regulasi dalam rangka kemudahan perizinan, ekspor-impor, pemotongan dan pemanfaatan bibit sapi unggul di daerah
Bibit sapi dari berbagai galur diproduksi, diterapkan, dan dikembangkan oleh masyarakat di daerah dengan pengawasan pemerintah
Peningkatan kapasitas sumber daya dan infrastruktur perbibitan.
Produksi bibit sapi dilakukan oleh produsen bibit baik BUMN dan swasta
Membangun pola kemitraan dalam rangka produksi dan pemasaran bibit sapi (Public Private Patrnership)
Penguatan Dinas/Balai Peternakan sapi, kelompok ternak yang ada di daerah
Kerangka Pendanaan
Program kecukupan bibit sapi menjadi tanggungjawab pemerintah melalui berbagai program kegiatan
Kerangka Evaluasi
Mekanisme evaluasi untuk mengukur ketersediaan bibit sapi bagi masyarakat secara nasional
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Penjaminan risiko produksi bibit sapi
Mekanisme sertifikasi dan standardisasi bibit sapi
Kementerian Ristek dan Dikti
Empowering
Mendorong lembaga keuangan untuk terlibat dalam investasi/ pendanaan produksi bibit sapi dengan suku bunga rendah Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi bibit sapi
46
46
Matriks Pemetaan Inisiatif Penguatan Inovasi Nasional (Pengembangan dan Produksi Radar Nasional)
Pengembangan dan Produksi Radar Nasional
Inisiatif Penguatan Inovasi Regulating
Executing
Empowering
Penataan regulasi penggunaan radar cuaca dari Kemenhub dan radar surveilance dari Kemenhan
Harmonisasi dan koordinasi pelaksanaa Kebijakan Radar Cuaca dan surveilance
Kerangka Kelembagaan
Konsorsium Penguatan Inovasi antar kelembagaan terkait
Dokumen User Requirement Research Design, Pengujian dan Standardisasi, Rekayasa Manufaktur dan Integrasi, Sarpras, Komersialisasi Produk
Kerangka Pendanaan
• Sharing pendanaan antar lembaga . • Pendanaan untuk pengadaan barang pre komersial
Insentif inovasi Perguruan tinggi dan Inovasi Industri
Pilot Project Penggunaan Radar Cuaca dan surveilance
Pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi efisiensi, efektifitas, kebutuhan, manfaat dan dampak program atau kegiatan
Memperkuat kompetensi pengguna yang ada di daerah
Kerangka Regulasi
Kaidah Pelaksanaan
Kerangka Evaluasi
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
Sosialisasi Regulasi
Fasilitasi Uji coba di Lokasi Radar Cuaca yang dimiliki BMKG
47
47
KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI UU 18 Tahun 2002 (Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek)
UU 13 Tahun 2003 (Ketenagakerjaan)
UU 1 Tahun 1967 & UU 25 Tahun 2007 (Penanaman Modal)
UU 3 Tahun 2014 (Perindustrian)
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
• Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai iptek antar lembaga, badan, atau orang, di lingkungan dalam negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
• Kewajiban alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing melalui pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping tenaga kerja asing.
•Alih teknologi dilaksanakan melalui mekanisme technical assistance. Perusahaan modal asing berkewajiban menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan bagi tenaga kerja Indonesia.
•Dalam keadaan tertentu alih teknologi dilakukan melalui proyek putar kunci (turnkey project) •Keadaan dimana kebutuhan pembangunan industri sangat mendesak namun teknologi belum dikuasai. •Proyek putar kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli paket teknologi lengkap (pengkajian/asesmen, rancang bangun dan perekayasaan, pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan), termasuk pelatihan dan dukungan operasional berkelanjutan. •
Kementerian Ristek dan Dikti
48
48
KESIAPAN REGULASI ALIH TEKNOLOGI UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan • Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pasal 118: • (1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat
Permenhan No 15 Tahun 2009 tentang Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan • Pasal 18: (1) Pengguna wajib menggunakan produk dalam negeri untuk kepentingan pertahanan negara. (2) Dalam hal produk dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan, pengguna dapat menggunakan produk luar negeri. (3) Penggunaan produk luar negeri harus melibatkan industri nasional serta diikuti program alih teknologi, muatan lokal, dan memperhatikan kemampuan keuangan negara
PP No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional • Kegiatan litbangrap teknologi energi diarahkan untuk mendukung industri energi nasional • Dana kegiatan litbangrap teknologi energi difasilitasi sampai kepada tahap komersial oleh (a) pemerintah dan/atau pemda sesuai dengan kewenangannya dan (b) badan usaha • Pemerintah dan/atau pemda mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil litbangrap teknologi energi nasional • Pemerintah dan/atau pemda melakukan penguatan bidang litbangrap energi paling sedikit melalui (a) penyiapan dan peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta keselamatan di bidang energi, dan/atau (b) peningkatan penguasaan teknologi energi dalam negeri melalui litbangrap teknologi energi yang efisien
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
49
49
5
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Rekomendasi
Kementerian Ristek dan Dikti
50
50
KEBIJAKAN (REGULATING) • Mobility Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri • Insentif Fiskal dan Non Fiskal Double Tax Deduction • Pengadaan Pemerintah untuk pre komersial produk hasil RnD Nasional • Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi • Pengaturan Royalti atas Paten Dalam Negeri • Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produk Inovasi • Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melaui skema Block Grant • Harmonisasi Kebijakan Sektoral Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
51
51
EXECUTING 1.
2.
3. 4. 5.
Pengembangan Roadmap Produk Inovasi sebagai National Flagship pada 7 Bidang Fokus, utamanya (pangan, energi, Kesehatan) dengan memperkuat: a. Mata rantai Industri Inti b. Substitusi Impor c. Enabler Technology (ICT, Bioteknologi, Nanoteknologi, Material Maju) Fasilitasi Pendanaan Inovasi a. Penerapan Teknologi di Industri b. Inovasi Perguruan Tinggi di Industri c. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi d. Inovasi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi di Perguruan Tinggi Pengembangan Teaching Industri Pengembangan Konsorsium Inovasi Pengembangan Wahana Interaksi Lembaga Litbang, Peguruan Tinggi dan Industri (STP, Klaster Inovasi)
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
52
52
EMPOWERING • Pengembangan/Penguatan unit-unit Intermediasi/ (Technology Transfer Office – TTO): Sentra HKI, Inkubator Teknologi, dll. • Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan • Penguatan Standarisasi berbasis hasil RnD Nasional • Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagai penggerak inovasi • Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM • Penguatan kegiatan difusi dan diseminasi; pameran dan promosi; Business Gathering and Matching. • Pengembangan database dan sistem informasi inovasi untuk mempermudah akses informasi iptek bagi industri • Penguatan Kerjasama Internasional (G to G; B to B) • Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
53
53
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Arah Pengembangan Strategis:
PENGUATAN INOVASI NASIONAL DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING BANGSA
TERIMAKASIH Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi – Kementerian Ristek dan Dikti
Jakarta, 01 Febuari 2016 Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 31/01/2016
Kementerian Ristek dan Dikti
54
54