STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI PENGUATAN R&D DAN INOVASI

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI PENGUATAN R&D DAN INOVASI RIZKY FERIANTO DEPUTI POLHUKHANKAM BAPPENAS

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2016

PENDAHULUAN: DAYA SAING DAN KAPASITAS R&D INDONESIA

DAYA SAING R&D INDONESIA GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT, WEF

Quality of Scientic Research Institutions

Salah satu pilar penting untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi.

Inovasi didukung oleh beberapa hal antara lain kualitas institusi riset, dana riset, serta kolaborasi universitasindustri Data Global Competitiveness Report menunjukkan bahwa kualitas institusi riset, dana riset dan kolaborasi universitas-industri Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain seperti Malaysia

Value

China 4.3 India 4.0 Philippines 3.6 Thailand 3.9 Malaysia 5.2 Indonesia 4.3

Rank

39 52 75 61 20 41

Company spending on R/D Value


Rank

23 30 42 56 24

9

University-Industry Collaboration Value


32 50 55 46

12 30

Rank

KAPASITAS R&D INDONESIA PENDANAAN

Tabel 1. Gross Domestic Expenditure on R&D (% of GDP) Global Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 33 36

Country United States China Japan Germany South Korea France United Kingdom India Brazil Russia Singapore Malaysia Indonesia

2010 2,83 1,48 3,44 2,82 3,36 2,21 1,81 0,8 1,1 1,03 2,52 0,64 0,08

2011 2,81 1,55 3,47 2,85 3,4 2,21 1,81 0,85 1,2 1,05 2,6 0,7 0,08

2012 2,8 1,6 3,48 2,87 3,45 2,24 1,84 0,85 1,25 1,08 2,65 0,7 0,09

Sumber: ACPD,2013

Dibanding negara large developing or newly industrialized lainnya , seperti Brazil, Russia, India dan China, Indonesia menggunakan hanya sebagian kecil dari GDP untuk R&D

Tabel 2. Sumber dana R&D di Indonesia Sektor

Pendidikan Tinggi Industri Manufaktur Pemerintah TOTAL

Dana ( Rp Miliar) % of GDP

1,821 880 2,019 4,720

Sumber: LIPI, 2009

Sebagian besar R&D Indonesia didanai oleh pemerintah (43%)

0.031 0.017 0.036 0.084

KAPASITAS R&D INDONESIA

KUALITAS DAN KUANTITAS PERSONIL R&D Rasio personil R&D di institusi pemerintah 11.04% per 1,000 karyawan

40,8%

Research Personnel

27,7%

Technicians

31,5%

Support Staff

Personil tersebut hanya menghabiskan 57% dari waktu mereka untuk melakukan aktivitas R&D

MODEL KEBIJAKAN INOVASI DAN R&D

Model kebijakan inovasi Kebijakan Ekonomi Makro  Moneter  Fiskal  Perdagangan

Kebijakan Pendidikan  Pengetahuan dan Keterampilan  Kreativitas  Profesionalisme  Kewirausahaan

Kebijakan Industri  Investasi  Perpajakan - Subsidi  Insentif  Regulasi - Deregulasi

Kebijakan Inovasi

Kebijakan Litbang

Kebijakan Sains

Kebijakan Daerah Kebijakan Teknologi

Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan

Perbaikan Bisnis yang Ada

Perkembangan Investasi

Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif

MODEL R&D CHAIN-LINK

Riset – Penciptaan Pengetahuan (Knowledge Creation)

Proses Transfer (Beragam)

Kebutuhan Pasar Analisis Persaingan

Invent

Desain detail

Redesain

Pasar

Pembuktian Konsep

Uji produk

Produksi

Distribusi

Prototyping

Siklus Pengembangan Produk Sumber : Diadopsi dari Kline dan Rosenberg (1986).

Dukungan klien

USULAN PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI PENINGKATAN R&D DAN INOVASI

MENDORONG PELAKSANAAN INISIATIF 1-747

Untuk menunjang program inovasi melalui skema 747 diperlukan dana R&D hingga 1% dari GDP per tahun

1.

Sistem Insentif dan Regulasi yang mendukung inovasi dan budaya penggunaan produk dalam negeri

2.

Peningkatan Kualitas dan Fleksibilitas perpindahan sumber daya manusia

3.

Peningkatan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan daya dukung pemerintah, BUMN dan partisipasi swasta

INPUT

4 Wahana Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

7 Langkah Perbaikan Ekosistem Inovasi

1% dari GDP per tahun

1. Industri kebutuhan dasar (pangan, obatobatan, energi dan air bersih) 2. Industri kreatif (berbasis budaya dan ICT)

Pembangunan Pusatpusat Inovasi untuk mendukung IKM

4.

Pembangunan Klaster Inovasi Daerah

5.

Sistem Remunerasi Peneliti

6.

Revitalisasi infrastruktur R&D

7.

Sistem dan Manajemen Pendanaan Riset yang mendukung inovasi

3. Industri berbasis daya dukung daerah (S & T Park & Industrial Park) 4. Industri strategis (pertahanan, transportasi)

PROSES

7 Sasaran Visi Indonesia 2025 1. Meningkatkan jumlah HaKI dari penelitian dan industri yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan infrastruktur S&T berstandar internasional 3. Mencapai swasembada pangan, obat-obatan, energi dan air bersih yang berkesinambungan 4. Meningkatkan ekspor produk industri kreatif menjadi dua kali lipat 5. Meningkatkan jumlah produkproduk unggulan dan nilai tambah industri dari berbagai daerah 6. Mencapai swasembada produk dan sistem industri pertahanan, transportasi dan ICT 7. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kemakmuran yang merata, dan memperkokoh NKRI

OUTPUT

Inisiatif 1-747 : Pendorong penguatan daya saing melalui sistem pendidikan dan kesiapan teknologi Warisan

Ciptaan

Kompetitif

Keunggulan Negara

Kekayaan Negara

Komparatif • Sumber Daya Alam • Labor intensive

• Capital and Technology • Skilled Labor intensive

• Innovation • Human Capital intensive

Peningkatan Kemampuan Ekonomi Ekonomi Berbasis SDA

Ekonomi Berbasis Industri

Ekonomi Berbasis Inovasi

Factor Driven

Investment Driven

Innovation Driven

Peningkatan sinergitas para pihak

Demand Side (Market Pull)

Supply Side (S&T Push)

Government Role 12

PENGUATAN R&D DAN INOVASI MELALUI KERJASAMA ANTAR PELAKU INDUSTRI DAN UNIVERSITAS

BEBERAPA KERJASAMA BENTUK YANG DAPAT DILAKUKAN:

1. The industrial Liason Program Perusahaan memiliki akses pada riset universitas dengan membership fee 2. Consulting Activities Memberikan kesempatan kepada peneliti universitas untuk bekerja sebagai konsultan di industri untuk waktu tertentu-satu hari per minggu 3. Industry-Funded research projects Proyek riset konsorsium antara universitas dan sejumlah perusahaan 4. Strategic partnership Long-term and large scale partnership antara universitas dan sejumlah perusahaan 5. Visiting committees Perwakilan industri sebagai dewan penasehat di Universitas

CONTOH BENTUK KERJASAMA INDUSTRI DAN UNIVERSITAS

CONTOH : FORUM KEMITRAAN KAKAO BERKELANJUTAN

ANGGOTA : lembaga R&D milik pemerintah, universitas,sektor swasta, lembaga R&D internasionaL, LSM, kelompok industri dan kelompok tani.

Forum Kemitraan Kakao Berkelanjutan (Cocoa Sustainability Partnership)

TUGAS: koordinasi kegiatan pengembangan, transfer teknologi dan keahlian bisnis pertanian, identifikasi isu-isu keberlanjutan, pemberdayaan petani, dukungan penciptaan pasar yang sehat, bimbingan proses sertifikasi

PROGRAM: Gerakan Nasional Percepatan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS) lewat (1) pendataan,(2) pengadaan bibit, (3) penyediaan teknologi yang tepat, (4) pelatihan pendamping lapangan, (5) Sistem usahatani berkelanjutan, (6)Kebijakan pemerintah, (7) Program kredit petani, (8) Pemantauan dan Evaluasi, (9) Action Plan

CONTOH ILUSTRATIF: KOLABORASI ANTAR SEKTOR TERKAIT R&D, INOVASI DAN INDUSTRI

Amerika Serikat Fokus

Pendanaan

Pemerintah

Riset Dasar

Teknologi Industri Riset Terapan

Pengembangan Produk & Proses

Perguruan Tinggi

Lembaga Nasional dan Lab. Nasional

Industri Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).

Industri

Aktivitas Manufaktur

Technical Services


Jepang Fokus

Pendanaan

Pemerintah

Riset Dasar




Perguruan Tinggi

Lembaga-lembaga Nasional (Tsukuba Science Park)


Industri

Technical Services


China Fokus

Pendanaan

Riset Dasar



Technical Services


Akademi Sains, Lembaga, dan Lab. Nasional, dan Perguruan Tinggi

Pemerintah Kementerian dan Lembaga-lembaga Provinsi Industri BUMN dan BUMD

Industri

Joint Venture dan

UKM Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Jawahar (2002).


Taiwan Fokus

Riset Dasar

Riset Terapan

Pendanaan

Pemerintah

Teknologi Industri


Technical Services


Academic Sinica

Perguruan Tinggi Industrial Technology Research Institute Institute for Information Industry (III) Metal Industry Devpt. Centre (MIDC ) Bio-Technology Devpt. Centre (BDC)

Seluruhnya

Science based Industrial Park (Host for Hi-Tech industries)


Perusahaan-perusahaan Industri

(UKM)

CONTOH ILUSTRATIF: kolaborasi antar sektor terkait r&D, inovasi dan industri

Singapura Fokus

Pendanaan

Pemerintah

Riset Dasar



Technical Services


Perguruan Tinggi (NUS & NTV) Lembaga Pengembangan Teknologi Nasional

Science Parks


Perusahaan-perusahaan Multinasional (MNCs)

TANTANGAN KE DEPAN

FOKUS AREA 1.

PENDANAAN : FLEKSIBILITAS & AKUNTABILITAS.

2.

INSTITUSI : PEMBENTUKAN KONSORSIUM RISET, INSTITUSI MEDIARIES, MONITORING DAN EVALUASI RISET.

3.

PENGADAAN : UNIT LAYANAN PENGADAAN KHUSUS LITBANG, FLEKSIBILITAS PROSES PENGADAAN (SPESIFIKASI DAN NEGOSIASI) DAN KONTRAK MULTIYEARS/LONG TERM.

Funding forDIR,D&C ROLE SHARING FUNDING R,D,C MALAYSIA IDEATION

R&D

PRE -COM

COMMERCIALISATION KKLW

KPT MITI (SME Corp)

KEMENTRIAN PENGAJIAN TINGGI

MOF (BGF) CRADLE

KEMENTRIAN KEUANGANI

MOF (STARTUP FUND) MAVCAP

KPKK (CREATIVE INDUSTRY FUND) KPPK (CESS FUND)

KEMENTRIAN PENERANGAN KOMUNIKASI

KEMENTRIAN INDUSTRI

MINDEF (STRIDE) KeTTHA (Green Tech)

KEMENTRIAN TENAGA TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

MOA (AGRO BANK) MTDC, Biotech Corp, etc

SCIENCEFUND Techno/InnoFund etc

MGS 4

Riset didanai oleh Lintas Kementerian, dari tahap basic riset hingga komersialisasi,  permasalahan sama dengan Indonesia  sinkronisasi pendanaan

MULTI STAKEHOLDER RISET : ROAD MAP ENERGI 13. Roadmap Sektor Energi Hidrogen/Fuel Cell KMRT (SEKTOR HIDROGEN) Tahun

2010

2005

2015

2025

Pasar 1 MW

50 MW

250 MW

Produk

Teknologi

Litbang

Gugus Tugas Energi

73 Satu Produk Fuel Cell membutuhkan Kementerian Negara Riset dan Teknologisinkronissi kuat litbang, teknologi  Konsorsium mutlak dilaksanakan

the time curiosity driven research turns into applied R&D, there is little interest from public sector customers to try out and experiment with innovations to prepare the public sector for future challenges.

PEMBAGIAN PERAN INSTITUSI PEMBINA LITBANG?

LIPI?

KMRT? BUMNIS? FAQ 3: What are the main obstacles that BPPT have? BUMNIS? hindered KEMDIKNAS? widespread implementation of R&D procurement in Europe BALITBANG K/L? so far, and how can PCP help to overcome them? PERINDUSTRIAN? The PCP Communication points to three main obstacles that explain why so little R&D is procured

PROPORSI FUNDERS DAN PERFORMERS R&D DI UNI EROPA (1995)

- GOVERNMENT BERFUNGSI SEBAGAI FUNDERS DAN PERFORMERS - PERGURUAN TINGGI BANYAK MENERIMA DANA DARI FUNDERS - PRIVATE JUGA MENERIMA DANA DARI FUNDERS (GOVERNMENT)

SUMBER DAN PENGGUNA DANA LITBANG NASIONAL SUMBER DANA •

•

APBN/APBD MURNI •

BALITBANG/PUSLITBANG K/L

•

APBD PEMPROV / PEMKAB.

HIBAH PEMERINTAH •

RISPRO LPDP KEMKEU

•

RISET SINAS KMRT

•

SINERGI/CSR BUMN

•

CSR PERUSAHAAN SWASTA/SUMBANGAN MASYARAKAT

PENGGUNA •

BHMN PERGURUAN TINGGI

•

PERGURUAN TINGGI SWASTA

•

PUSLITBANG K/L

•

DIVISI RISET K/L

•

DIVISI RISET PERUSAHAAN

•

DIVISI RISET BUMN

BAGAIMANA LINK & MATCH, MEKANISME PENDANAAN?

KERANGKA REGULASI PENDANAAN INOVASI DAN TEKNOLOGI DI PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG. PP 58/2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH)

• • •

•

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum.

•

Masyarakat dapat memberikan bantuan kepada PTN Badan Hukum

•

PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikan dan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 20/2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LITBANG,

•

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membiayai pelaksanaan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

•

Selain pihak yang membiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, pembiayaan pelaksanaan alih teknologi serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan dan/atau mengikutsertakan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

•

Dalam penggunaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 38, Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga litbang Pemerintahwajib mengirimkan rencana kerja pendapatan alih teknologi kekayaanintelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum awaltahun anggaran

MENGATUR SUMBANGAN MASYARAKAT KE BHMN, BELUM MENGATUR “KONTRAK KERJA” ANTAR LEMBAGA MILIK PEMERINTAH. MEDIA KONTRAK PENGGUNA-PTN ADALAH BADAN USAHA MILIK BHMN. SELURUH PENDANAAN TERIKAT KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (SAPU JAGAT) : KEUANGAN NEGARA, PERBENDAHARAAN NEGARA.

KERANGKA PENDANAAN “ENDOWMENT FUND”  LPDP KEMKEU (PROGRAM RISPRO) SEJARAH, VISI, MISI. •

Ibu SMI : UU APBN 2010 Dana Abadi disisihkan dari anggaran pendidikan.

•

Berbentuk Badan Layanan Umum di Kemenkeu– (Board oleh KemdiknasKemenkeu-Kemenag) sejak tahun 2012.

•

Misi : Pengembangan SDM (beasiswa) dan Riset inovasi.

• Per 31Desember 2013 : Mendistrisbusikan dana Rp. 15 T. (Beasiswa, Rehab Fas Dik, Rispro dll.) •

Pembatasan Struktur pembiayaan, gaji upah 30%, belanja non operasional 65%, Manajemen : 5%.

GAP UNTUK LITBANG MULTISTAKEHOLDER • Lebih bersifat Pasif : by aplikasi. •

Tergantung Reviewer.

•

Rispro : persyaratan harus bisa diterapkan/dimplemtasikan ? Sulit dicapai oleh singel project

•

Perlu kelayakan bisnis/implementasi kebijakan?

•

Perlu pembesaran Plafon dan fleksibilitas pendanaan untuk jenis riset.

•

Belum pelibatkan KMRT-DRN sebagai “Board”

•

Perlu sinergi untuk Mendanai Riset ARN : Riset konsorsium, BUMN, Swasta.

KERANGKA PENDANAAN RESEARCH GRANT SINAS (SISTEM INOVASI NASIONAL KMRT)

- Pagu single project : Rp. 500 Juta, Realisasi Hanya Rp. 200-300 Juta - Konsorsium > 500 Juta

"

! BATASAN-BATASAN (MENGHAMBAT) Gambar"1":""Bagan"Pengelolaan"Insentif"Riset""SINas" ! 1. Tidak membeli barang modal atau peralatan dengan menggunakan dana yang berasal dari insentif riset sinas mengingat dana insentif " riset sinas merupakan dana dukungan operasional; Khusus" untuk" proposal" konsorsium" dapat" dilakukan" 2. Tidak melakukan perjalanan luar negeri dengan dana insentif riset sinas; penilaian" presentasi" setelah" proses" desk&evaluation." Penilaian"" 3. Proposal harus lengkap sesuaiPedoman Insentif Riset Sinas Tahun 2014; presentasi" bagi" konsorsium" dipandang" sangat" perlu" untuk" lebih" 4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai mengacu pada Standar Biaya Masukan T.A 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan; mengetahui"tentang"kesiapan"konsorsium,"organisasi,"para"peneliti," 5. Melengkapi seluruh dokumen dengan lembar pengesahan dan proposal biaya ditandatangani oleh pejabat lembaga yang terlibat dan dan"sarana*prasarananya,""dsb." dibubuhi" stempel. " Penetapan"Proposal"yang"lulus"seleksi"ditetapkan"dengan" 6. DisenstifSurat"Keputusan"Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi."Keputusan" untuk Konsorsium , contoh (BAGAIAMANA JIKA BELUM ADA INDUSTRI/BERSIFAT INOVASI MURNI?) : 1. Konsorsium Penelitian wajib melibatkan industri pengguna yang akan melakukan peningkatan kapasitas ipteknya. Menteri"Negara"Riset"dan"Teknologi"tersebut"sah"dan"tidak!dapat! 2. Difusi Teknologi wajib ada industri baik sebagai tenan atau sebagai pelaku difusi teknologi. diganggu!gugat." "

SIFAT KHUSUS PENGADAAN : TIPE KONTRAK LITBANG MARKET PENGADAAN LITBANG BERSIFAT – PRE-KOMERSIAL : 1.

DEMAND : SPESIFIKASI KHUSUS / BELUM TERSEDIA UMUM.

2.

SUPPLY : BELUM TERSEDIA DI PASARAN UMUM DAGRI/ SANGAT TERBATAS.

TIPIKAL JENIS PENGADAAN. 1.

R&D WORKS : Fasilitas Penunjang Litbang : Bangunan, Tanah Lokasi Uji.

2.

R&D SUPPLIES, produk antara yang disediakan: Bahan dan Material (habis pakai / kadaluwarsa) untuk R&D, pembuatan prototype  1.

3.

WUJUD FISIK BERUPA BELANJA MODAL TETAPI SIFATNYA SEPERTI BELANJA BARANG

R&D SERVICES : Man Hour Researcher.

PENGADAAN : BARANG YANG DIHASILKAN SEBELUM TAHAP KOMERSIAL MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS (DIBELI)

TENDER BERBASIS INOVASI - THE LEGAL FRAMEWORK FOR PROCUREMENT IN RELATION TO INNOVATION (UNI EROPA)

SYARAT PENGADAAN KHUSUS LITBANG YANG DIDANAI PUBLIK YANG PERLU DIPERHATIKAN 1.

ASPEK BUDGET : JUMLAH KOMITMEN/ALOKASI, MEKANISME PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN. BUDGET.

2.

ASPEK HAK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL : HAK & KEWAJIBAN PENELITI.

3.

ASPEK LEGAL : “LEGAL WAIVER” UNTUK KEPENTINGAN LITBANG, MISAL MATERIAL B3 DSB.

USULAN REKOMEND ASI

KEBIJAKAN UMUM 1.

Scaling Up Risnas kombinasi dengan mekanisme Endowment Fund LPDP Kemkeu, pengurangan hambatan 1. 2.

2.

Insentif Standar Biaya : Kompetisi dengan peneliti asing (anti Brain Drain) Mementingkan Post Activities Akuntabilitas.

MAINSTREAMING INOVASI KE PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMBENTUKAN INSTITUSI INTERMEDIARIS : KANTOR ADMINISTRASI LITBANG – TAKE OVER BEBAN ADMINISTRASI LITBANG DARI PENELITI FUNGSI

ALTERNATIF -POSISI/BENTU

1.

Pencarian/Penyiapan Potensi Pendanaan.

1.

ALTERNATIF? :Berada di KMRT (Terikat peraturan APBN)?

2.

Membantu secara proaktif peneliti untuk aplikasi.

2.

BLU?

3.

Mengadministrasikan proses pengadaan. 1.

Terutama di Belanja Modal Peralatan, Bangunan

2.

Belanja Barang habis Pakai

4.

Mengadministrasikan pelaksaanan kegiatan litbang.

5.

Menyusunn laporan pemantauan dan evaluasi.

1.

Berada di LPDP?

2.

Berada di BUMNIS?

MENDORONG INOVASI SEBAGAI KRITERIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (CONTOH OGC-UNI EROPA)

REPOSISI PERAN DRN UTK RISET MULTISTAKEHOLDER PRODUK DEVELOPMENT (POLICY DAN HIGH POLICY/INTERMEDIARIES) 1.

Penentuan area riset/Perumusan riset project.

2.

Pencarian Sumber Pendanaan

3.

Membantu Pengelolaan keuangan Trust Fund.

4.

Pembentukan dan Penentuan Partner Riset / Konsorsium

5.

Pengadaan dan Kontrak Jangka Panjang Riset (termasuk standar kontrak)

6.

Membantu aspek legal, termasuk HAKI peneliti.

7.

Monitoring dan Evaluasi Riset

8.

Akuntabilitas Keuangan (Publikasi dan Audit Independen)

9.

Forum Pengambilan Keputusan.

QUICK WIN : SUBSTANSI BARU PERLU PAYUNG HUKUM 1.

Pemilihan Program Riset Strategis sebagai “Prototype mekanisme kelembagaan, pendanaan, pengadaan” : Kapal Selam Indonesia?

2.

Perluasan Sumber Dana Abadi Riset : Anggaran Pendidikan (LPDP) dan Presentasi kontrak (2%?) pengadaan barang dan jasa import untuk mendorong produksi dlaam negeri.

3.

Revisi KMK Nomor 18 tahun 2012 : Badan Layanan Umum LPDP :

4.

1.

stuktur dan cakupan area RISPRO.

2.

Pembentukan unit Intermediaries Riset.

Penerbitan Standar Biaya Khusus Remunerasi Penelitian (Daya Saing): 1.

Profesional A : WNI/WNA berpengalaman Internasional

2.

Profesional B : WNI berpengalaman domestik.

5.

Penerbitan standar Akutansi Litbang : Post Evaluation dan Rekategorisasi Aset hasil Litbang (Redefinisi belanja modal litbang)

6.

Penugasan / Role Sharing institusi Litbang K/L Pemda.

7.

Pembentukan ULP khusus Litbang.

8.

Penerbitan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa khusu Inovasi (Quality Based)

9.

Reposisi DRN

10.

Pre-Commercial Procurment Procedure : 1.

Pembelian produk-produk dalam negeri yang berada dalam kondisi Litbang.

2.

Negoisasi Langsung/Beauty Contest

TERIMA KASIH

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL MELALUI PENGUATAN R&D DAN INOVASI

Recommend Documents