KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI LEMBAGA IPTEK DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL

KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI LEMBAGA IPTEK DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL DR. AFRIADI S. HASIBUAN, MPA; Mcom Disampaikan dalam acara Workshop DRN dengan judul: Penguatan Kelembagaan IPTEK Daerah untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Nasional

Rabu, 25 Juni 2014

JAKARTA

PENGANTAR   PERTEMUAN INI ADALAH

BERTUJUAN UNTUK MERUMUSKAN STRATEGI DAN PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK DI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN BANGSA MEMASUKI ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN AGAR LEBIH BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN.

  DALAM MERUMUSKAN

STRATEGI TERSEBUT DIHARAPKAN AKAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BERDASARKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK DI DAERAH UNTUK LEBIH BERNILAI DAN BERMAKNA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH SEHINGGA LEBIH BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN.

OUTLINE PAPARAN   PENGANTAR;   ARTI PEMERINTAHAN dan LITBANG;   KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH;   PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI

BALITBANG DAERAH;   PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL;   KESIMPULAN.

ADA 3 PERTANYAAN YANG PERLU DIJAWAB DARI TOPIK YANG DIBERIKAN TERSEBUT: 1.  2.  3. 

ARTI PEMERINTAHAN DAN LITBANG? APAKAH YANG DIMAKSUD KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH? D A R I J AWA B A N P O I N T D I ATA S , B A G A I M A N A K I TA M E M B A N G U N PENGUATAN IPTEK DAERAH DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DAN D AYA S A I N G D A E R A H D A L A M MEMASUKI ERA MASYARAKAT ASEAN?

UU No.18 thn 2002, ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UU No.32 thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah UU No.39 thn 2008 ttg Kementerian Negara

Dasar Hukum

PP No.79 thn 2005 ttg BINWAS dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perpres No.24 thn 2010 ttg Kementerian Negara Permendagri No.20 thn 2011 ttg Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah Perber Menristek & Mendagri No.03 & 36 thn 2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

“TERWUJUDNYA

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI YANG BERKUALITAS BERDASARKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN”

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  Pemerintahan

dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (ke giatan pemerintahan);

 Di lain pihak dalam

arti “organisasi pemerintahan” (ku mpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan); EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS (SEJAHTERA DAN CERDAS)

TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI 1. 

2. 

PERPRES NO.24 THN 2010 ttg Kementerian bahwa K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I M E M P U N YA I T U G A S MENYELENGGARAKAN URUSAN DI BIDANG “PEMERINTAHAN DALAM NEGERI” DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA (PASAL 66); BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, MEMPUNYAI TUGAS “MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN D I B I D A N G P E M E R I N TA H A N D A L A M N E G E R I D A N MELAKSANAKAN “PEMBINAAN” KELITBANGAN” KE PEMDA DIBIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan, mengurus kesejahteraan rakyat, dan pembangunan masyarakat dengan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam negara

Peraturan Presiden no. 24 tahun 2010

Pasal 88 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: 1.  Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 2.  Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; 3.  Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan 4.  Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

BaLitBang Kemendagri

Peran Litbang v  Dikaitkan dengan berbagai persoalan dan perkembangan isu

strategis, maka keberadaan dan peran penelitian dan pengembangan semestinya akan menjadi sangat penting dan strategis; v  Sudah saatnya peran berbagai institusi penelitian dan pengembangan segera dikedepankan sebagai sumber penyedia berbagai rekomendasi kebijakan atas dasar research policy yang akan ditetapkan oleh para penyelenggara pemerintahan; v  Dari berbagai institusi inilah diharapkan dapat lahir berbagai kebijakan strategis yang secara tepat mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat berdasarkan penelitian kebijakan.


Pentingnya Kegiatan Kelitbangan 1.  Mengembangkan konsepsi pembaruan sistem agar seiring dengan perkembangan dan persaingan di era globalisasi; 2.  Melakukan penelitian kebijakan pada tingkatan makro dan pengembangannya pada tingkat mikro serta mengembangkan inovasi agar hasilnya dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan/atau program pembangunan; 3.  Mengembangkan model-model yang relevan dan pengembangan layanan yang profesional; 4.  Mengevaluasi sistem dan pengendalian mutu.


Litbang dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   Agar penelitian/kajian menghasilkan kebijakan strategis yang berkualitas

harus didukung metodologi yg sahih & valid è tantangan   Litbang untuk mendukung kemajuan Iptek: (UU No. 18/2002) è  Tingkatkan peran aktif masyarakat. è  Tingkatkan kapasitas SDM di daerah.   Kelembagaan litbang sebagai alternatif perampingan organisasi Pemda

è membutuhkan Jabfung Peneliti. Kemendagri melakukan langkah-langkah fasilitasi: •  Berdayakan daerah dengan membentuk balitbangda. •  Sistem rekruitmen SDM Jabfung Peneliti. •  Peningkatan kompetensi Jabfung Peneliti (bimtek, workshop, seminar, dll).


Strategi Penguatan Fungsi Litbang 1.  Memantapkan lembaga penelitian dan pengembangan; 2.  Meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengembangan sebagai dapur kebijakan (think tank) pemerintah; 3.  Pemetaan kebutuhan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri; 4.  Memfokuskan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan konstitusi nasional dan cita-cita pendiri bangsa; 5.  Merumuskan sistem dan prosedur pengelolaan penelitian dan pengembangan satu pintu; 6.  Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan baik yang dikelola oleh lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun lembaga sejenis di luar pemerintah;


Strategi Penguatan Fungsi Litbang

Lanjutan

7.  Menjamin ketersediaan tenaga penelitian dan pengembangan (tenaga inti dan tenaga pendukung lainnya) baik kualitas maupun kuantitasnya; 8.  Menetapkan dan menerapkan standar profesionalisme, budaya kerja, dan etika; 9.  Menjamin ketersediaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan; 10.  Meningkatkan sarana dan prasarana; 11.  Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang; 12.  Melakukan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan, menyusun grand design dan road map penelitian dan pengembangan.

(1)

• Reformasi Birokrasi & Tata Kelola

(2)

• Pendidikan

(3)

• Kesehatan

(4)

• Penanggulangan Kemiskinan

(5)

• Ketahanan Pangan

(6)

• Infrastruktur

(7)

•  Iklim Investasi & Iklim Usaha

(8)

• Energi

(9)

• Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana

(10)

• Daerah Tertinggal, Terdepan, Pascakon@lik

(11)

•  Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi

Teknologi

(12)

• Bidang Polhukam

(13)

•  Bidang Perekonomian

(14)

• Bidang Kesejahteraan Rakyat

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN & ISU STRATEGIS NASIONAL (RKP)

PRIORITAS RPJMN 2010-2014

2

PENGERTIAN SISTEM INOVASI, MENUNJUKKAN EMPAT (4) HAL YANG SAMA: 1)  Pertama, ada penekanan bahwa

inovasi adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa perubahan teknologi tidak banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, tetapi lebih sebagai suatu rekombinasi dari pengetahuan (yang seringkali sudah ada) atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru. Proses pembelajaran ini bergantung pada keterlibatan banyak aktor yang mempertukarkan pengetahuan, aktor-aktor ini terdiri dari berbagai organisasi, meliputi perusahaan, pemerintah, dan lembaga penelitian. 2)  Kedua, ada penekanan pada peranan lembaga. Lembaga dapat dianggap sebagai ketentuan, regulasi, dan rutinitas yang membentuk ruang kemungkinan bagi aktoraktor. Dengan ini, lembaga merupakan penggerak maupun hambatan penting bagi inovasi (Suurs, 2009).

3)  Ketiga, sistem inovasi menekankan hubungan antara

aktor dan lembaga atau adanya gagasan tentang suatu sistem. Perspektif sistem menunjukkan adanya pendekatan holistik. Holistik dalam sistem inovasi berarti bahwa kinerja suatu sistem inovasi tidak dapat dianggap sebagai fungsi linear dari unsurunsurnya. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil dari 6 banyak hubungan di antara unsur-unsurnya. 4)  Keempat, sistem inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses dimana semua proses ini berjalan paralel dan memperkuat satu sama lain melalui mekanisme umpan balik positif. Jika umpan balik semacam ini diabaikan, apakah oleh pembuat kebijakan ataupun oleh pengusaha, maka hal ini kemungkinan besar menyebabkan kegagalan dalam proses inovasi di seluruh sistem (Suurs, 2009).

Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis:   Basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di

dalamnya aktivitas pendidikan, aktivitas penelitian dan pengembangan, dan rekayasa);   basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum); dan   Basis pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat; serta   Basis proses pembelajaran yang berkembang.

DARI ARGUMENT DIATAS, MAKA: I N O VA S I D A PAT M E N J A D I S U M B E R KEUNGGULAN KOMPETITIF (Mc.Grath; Tsai; Venkataraman dan Mc. Millian, 1996); DALAM HAL INI, TERDAPAT 2 ALASAN; ÷ PERTAMA: INOVASI YANG BERHASIL AKAN M E N I N G K AT K A N N I L A I PA S A R D A R I BARANG DAN JASA YANG DIHASILKAN INOVATOR TERSEBUT; ÷ K E D U A : B E R D A S A R K A N T H E O R Y RESOURCE-BASED VIEW (RBV), DENGAN KEMAMPUAN INOVASI, PRODUK AKAN MENJADI LEBIH SULIT DITIRU.

SELANJUTNYA

  DENGAN DEMIKIAN, INOVASI MERUPAKAN SALAH SATU

FAKTOR PELANCAR TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL YANG MERUPAKAN INTI DARI PEMBANGUNAN MASYARAKAT;   PERUBAHAN ITU TERJADI SEBAGAI WUJUD PENERAPAN INOVASI, OLEH KARENA ITU, SAATNYA UNTUK DISOSIALISASIKAN DENGAN CARA: 1. 

2. 

3. 

4. 

ANGGOTA SISTEM SOSIAL YANG MENERIMA INOVASI; AGEN PEMBAHARU YANG MEMBAWA IDE/ INOVASI; TOKOH MASYARAKAT YANG MENJADI SUMBER KEPUTUSAN PENGADOPSIAN INOVASI; SALURAN ATAU SISTEM KOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES SOSIALISASI.

1.  2.  3.  4. 

5.  6. 

7. 

Komitment politik melalui Peraturan Perundangan; Komitment pendayagunaan penataan ekonomi daerah yang baik bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkesinambungan ; Komitment meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui Pengembangan IPTEK untuk menjadi daerah yang berprestasi; Komitment meningkatkan kerjasama baik nasional maupun regional untuk difusi dan alih teknologi dengan upaya mengikut sertakan partisipasi masyarakat; Komitmen meningkatkan SDM yang terdidik, kreatif dan trampil; Komitment meningkatkan pemanfaatan potensi/produk unggulan dgn memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang berorientasi lingkungan hidup berkelanjutan; Komitment meningkatkan kapasitas daerah untuk berdaya saing sehingga tercipta Investasi Daerah yang optimal.

3

24

Kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan pemahamannya tentang esensi dari hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan terkoordinatif; Diperlukan adanya suatu pengembangan atau terobosan baru dalam pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik untuk mengubah mindset dari pelaksana sektoral maupun regional, menjadi kebijakan yang berlandaskan pada hasil penelitian dan pengembangan (POLICY IS BASED ON RESEARCH);

PENGUATAN LITBANGDA 25

Penguatan kelembagaan litbang diperlukan Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah untuk dilakukan dengan 3 (tiga) konsentrasi penting, yaitu: Ø  1. Individu; Ø  2. Lembaga; Ø  3. Sistem. (Diagram berikut) Dengan demikian, kebersamaan dituntut mulai dari proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan.

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Keterpaduan

26

- Pengetahuan

Tataran INDIVIDU

-  Kemampuan -  Kompetensi -  Etos Kerja

-  Tata Cara

Tataran KELEMBAGAAN

-  Sumberdaya -  Pengambil Keputusan -  Struktur Organisasi

KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH

-  Budaya Kerja -  SIM

Tataran SISTEM

-  Kerangka Aturan -  Kebijakan Pendukung

EFEKTIVITAS KOORDINASI TERCAPAI

visi, Tujuan dan Sasaran tercapai

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan SIDa ke depan, sangat dibutuhkan antara lain: 1.  Komitmen dan konsensus Pemda yang dituangkan 2.  3.  4.  5. 

dalam bentuk regulasi di Daerah; Membangun interaksi antar para pelaku di daerah; Memperkuat kapasitas Balitbangda/Terkait (level Provinsi/Kab/Kota); Jangka pendek Membuat pilot project (level kab/ kota); Jangka menengah – panjang konsentrasi pada peningkatan kompetensi daerah untuk daya saing; dan pertumbuhan perekonomian daerah.

4

Reposisi BALITBANG Kemendagri & Pemda Inward looking

Outward looking

Kini

Akan Datang

Cakupan

1.  Reaktif (sesuai permintaan dan kebutuhan komponen/daerah) 2.  Memecahkan masalah secara parsial 3.  Statis (kurang kreatif dan inovatif) 4.  Berpikir jangka pendek

1.  Responsif (memahami tantangan yg dihadapi & menjawab secara komprehensif) 2.  Mencari dan memecahkan akar masalah (komprehensif) 3.  Transformatif dari waktu ke waktu 4.  Berpikir jangka panjang (mampu menuliskan resep pemerintahan dalam negeri masa depan); (VISI/ ARAH) 5.  Kreativitas dan inovatif

Kedalaman

Menjawab operasionalisasi Kementerian Dalam Negeri saja

M e n c a r i p o n d a s i u n s u r -‐ u n s u r pemerintahan dalam negeri yang keindonesiaan

Dimensi

Hubungan Sistem Litbang sbg sebuah sistem an sich dan Subsistem

Litbang sbg sebuah sistem dan menjadi bagian dari sistem lain yg lbh besar

Budaya Organisasi

Status quo

Pro perubahan

Perspektif

1.  Melihat ke dalam (inward looking) 2.  Sulit berkembang 3.  Internal kelembagaan

1.  Melihat ke luar (outward looking) 2.  Elit dan membanggakan 3.  E k s t e r n a l k e l e m b a g a a n d a n globalisasi

INTEGRASI 4 DOKUMENT PENTING diacu

KLHS UU 39/2009

mengacu

stimu lant

diacu

TR 26 / 2007

mengacu

VISI MISI RPJPN / D

UU 25/2004, UU 32/2004, PP 8/2008

NEGARA KE SA TU A N

RPJMN/D RPJMD

Inovasi dan Teknologi (Undang-Undang No.18 Thn 2002 tentang S N P3 IPTEK)

stimulant

RPJMD

5 tahunan

RPJMD RPJMD

RKPD

tahunan

RKPD APBD

tahunan

Undang-Undang No.18 Thn 2002 tentang S N P3 IPTEK

Undang-Undang No. 32 Thn 2004 tentang PEMDA Keterpaduan

5 hal yang perlu dicermati:

Dokumen Perencanaan Bangda: 1. Globalisasi 1. RPJP Daerah 2. Perkembangan IPTEK 2. RPJM Daerah 3. Perkembangan Ekonomi Jaringan 3. Renstra SKPD 4. Kecenderungan ke arah 4. RKP Daerah Ekonomi Pengetahuan 5. Renja SKPD 5. Kecenderungan Tumpuan atas Ke lima dokumen perencanaan Bangda Ke-khas-an faktor Lokal (Potensi dan tersebut saling terkait dan mendukung Produk Unggulan)

KETERPADUAN IPTEK DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN DI DAERAH UU 18/2002: SISNAS P3 IPTEK

UU 17/2007: RPJPN/D 2005-2025

Jakstranas Iptek 2000-2004 Jakstranas Iptek 2005-2009

RPJMN 2004-2009

Jakstranas Iptek 2010-2014

RPJMN 2010-2014


RPJMN 2015-2019


RPJMN 2020-2024

Renstra K/L dan RPJMD Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Integrasi dan Alur Sistem Inovasi Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Daerah RENSTRA Pedoman K/L (IPTEK)

RENJA K/L (IPTEK)

Pedoman

RINCIAN APBN

RAPBN

APBN

Diacu

RPJP NASIONAL

Pedoman

Memperhatikan

Acuan

Pedoman

RPJM DAERAH

Dijabarkan

Pedoman

RENSTRA SKPD

UU. No. 18 Thn 2002 IPTEK

RKP

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP DAERAH

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

RINCIAN APBD

Diacu Pedoman

RENJA SKPD

Pedoman

UU. No. 3204 PEMDA

PEMERINTAH DAERAH

RPJP DAERAH

Dijabarkan RPJM NASIONAL

PEMERINTAH PUSAT

RKA-K/L

VISI

ARAH

Infrastructure K/L/D --- (DANA) SUMBERDAYA MANUSIA

Ak2vitas Pendukung

PEMBINAAN UMUM DAN TEHNIS

KOORDINASI

Input

KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENGEMBAN GAN

TINDAK LANJUT HASIL

PERENC K/ L/D/ DAN PENGANGG R

KEBIJ DAN KEPT

Ak
Gambar Mekanisme Rantai Nilai (Value Chain).

Ouput

RKP RKPD

INTEGRASI POTENSI DAERAH BERBASIS SISTEM INOVASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH (KPE) BERDAYA SAING Data Informasi

UU No. 32/2004 Psl 152 (1)

UU no 18/2002

Potensi Daerah UU No. 32/2004 psl 13 & 14 (2)

Perencanaan Daerah UU No. 32/2004 Psl 150 (1,2,3)

UU No. 32/2004 Psl 150 (1,2,3)

Perencanaan Daerah

Attraktif

Inovasi

Technolg &

IPTEK

Socio institu. inovasi

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (SDA,SDM dan SDB)

KP E

Taste & Preference

Networkin g Pelaku

PU D

UU 32/2004 psl 13 dan 14 (2)

Inovasi

Harga

Mutu

IPTEK Data Informasi

UU No. 32/2004 Psl 152 (1)

Pasa r Networking Pemasaran

UU no 18/2002

Daya Saing OTDA

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAYA SAING NASIONAL (lanjutan) Diadaptasi dari: The Global Compe44veness Report 2011-‐2012 (World Economic Forum)

Keunggulan Kompe--f

Keunggulan Kompe--f

DAYA SAING BERBASIS EFISIENSI

Keunggulan Kompara-f

DAYA SAING BERBASIS FAKTOR INPUT •  •  •  • 

Infrstruktur Kelembagaan Stabilitas makro Pendidikan dasar & kesehatan

DAYA SAING BERBASIS INOVASI •  Lembaga riset dan pengembangan •  Industri teknologi tinggi •  Pendidikan tinggi dan training •  Efisiensi pasar •  Efisiensi lembaga keuangan •  Ukuran pasar domestik

5

Penandatanganan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2 0 1 2 t e n t a n g Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) tanggal 25 April 2012 pada hari puncak peringatan HARI OTONOMI DAERAH.

ROADMAP PENGUATAN SIDa 1.  KONDISI SIDa SAAT INI; 2.  TANTANGAN DAN PELUANG SIDa; 3.  KONDISI SIDa YANG AKAN DICAPAI; 4.  ARAH DAN KEBIJAKAN SERTA STRATEGI

PENGUATAN SIDa; 5.  FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDa; 6.  RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa. Mengikuti peta berikut

Innovation roadmap Innovation is a journey and there can be many routes taken to achieve the success that you are looking for. We have produced the innovation roadmap to illustrate our seven point process for successful innovation.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

PERATURAN BERSAMA MENRISTEK DAN MENDAGRI NO. 03 TAHUN 2012 & 36 TAHUN 2012

RUANG LINGKUP Penguatan SIDa SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemda, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah

1

Sinergi Kebijakan penguatan SIDa 2 Penataan Unsur SIDa 3

Pengembangan SIDa



BAB II. KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa Pasal 3 Ayat (1)

Pasal 5 Ayat (1)

Menteri Negara Riset dan Teknologi bersama Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan nasional penguatan SIDa.

Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam rencana strategis lima tahunan kementerian.

Pasal 3 Ayat (1) & (2)

Pasal 5 Ayat (2)

(1)  Gubernur menetapkan kebijakan penguatan SIDa di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. (2)  Bupati/Walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDa di kabupaten/kota.

Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam: •  Roadmap penguatan SIDa; •  RPJMD; dan •  RKPD.



Pasal 7 Ayat (2) & (3) Dalam hal peraturan daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota melakukan perubahan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD.

Perubahan peraturan daerah harus mengintegrasikan Roadmap penguatan SIDa.

Pasal 8 Ayat (2) & (3) Dalam hal peraturan kepala daerah tentang RKPD sudah ditetapkan, kepala daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang RKPD.

Perubahan peraturan harus mengintegrasikan rencana aksi penguatan SIDa

Tugas dan Tanggung Jawab Bersama dalam SIDa


No

Kemenristek

Kemendagri

Gubernur

Walikota/Bupati

1.

Menetapkan kebijakan teknis penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional

Menetapkan kebijakan umum penguatan SIDa (road map, grand design, dan action plan) berskala nasional

Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala provinsi

Merumuskan kebijakan inovasi (road map, grand design, dan action plan) berskala kab/kota

2.

Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa secara nasional

Menyusun program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa secara nasional

Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD

Menyusun program dan kegiatan penguatan SIDa dlm RPJMD dan RKPD

3.

Memfasilitasi pendampingan teknis pengembangan iptek

Memfasilitasi pemda dalam pelaksanaan SIDa

Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa provinsi

Melaksanakan litbang, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dlm rangka penguatan SIDa kab/kota

4.

Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya

Melakukan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan SD lainnya

Melakukan kerja sama dgn pemda lainnya; menyiapkan SDM, dan anggaran

Melakukan kerja sama dgn pemda kab/kota lainnya

5.

Memberikan dukungan anggaran

Memberikan dukungan anggaran

Membina dan memfasilitasi pemda kab/ kota dlm penguatan SIDa

Menyiapkan SDM, anggaran, sarana dan prasarana lainnya

6.

Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penguatan SIDa

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan pendampingan penguatan SIDa

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di provinsi

Monitoring, supervisi, dan evaluasi program dan kegiatan SIDa di kab/kota



BAB III. PENATAAN UNSUR SIDa

Kelembagaa n SIDa terdiri :

Penataan Kelembagaan SIDa a.  institusi pemerintah, b.  pemerintahan daerah, c.  lembaga kelitbangan, d.  lembaga pendidikan, e.  lembaga penunjang inovasi, f.  dunia usaha, dan g.  ormas di daerah.

Pasal 14

Norma/etika/budaya

Pasal 15 Ayat (1)

Lembaga/ organisasi

Penataan terhadap pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara: Pasal 16 Ayat (2)

Peraturan a.  membentuk BPPD; dan b.  meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDa;



BAB V. TIM KOORDINASI Pasal 31

Tim Koordinasi Nasional terdiri dari:

Pengarah

:

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi 2. Menteri Dalam Negeri

Ketua I

:

Deputi Bidang Jaringan Iptek Kemenristek

Ketua II

:

Kepala BPP Kemendagri

Sekretaris I

:

Asisten Deputi Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Kemenristek

Sekretaris II

:

Sekretaris BPP Kemendagri

Anggota

:

Pejabat Struktural/Fungsional di lingkungan Kemenristek dan Kemendagri.

Tim Koordinasi Nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi.

Pasal 34

Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

Pengarah

:

Kepala Daerah

Ketua

:

Sekretaris Daerah

Sekretaris

:

Kepala BPPD

Anggota

:

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait 2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait

Tim Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Implikasi kebijakan (PerBer) penguatan SIDa di masingmasing daerah berbeda berdasarkan lima kelompok tindakan, sebaga berikut: 1.  Komitment: Daerah telah melengkapi semua dokumen kebijakan

penguatan SIDa sesuai arahan dan amanat Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri. 2.  Pemetaan terhadap potensi dan kebutuhan: Daerah memetakan potensi dan kebutuhan terhadap penguatan SIDa baik sumber daya, aktor, dan produk hukum kebijakan penguatan SIDa; 3.  Karakteristik “Khas” Daerah: masing-masing daerah telah memasukkan produk-produk unggulan daerah sebagai kondisi SIDa yang ada, (Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050.05/30 Bangda tanggal 7 Januari 1999 produk unggulan suatu daerah);

4.  Penyusunan Strategi: dokumen SIDa dapat dijadikan

peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan sebagai prioritas dalam dokumen penguatan SIDa; dan 5.  Keberlanjutan: dokumen penguatan SIDa dapat memasukkan mekanisme proses pembinaan dan pengawasan atas keberlanjutan SIDa, integrasi inovasi daerah dengan kebijakan RPJMD dapat dipadukan sebagai rencana penguatan SiDa.

6


ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN KEMDAGRI DAN PEMDA

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA B Koordinasi Pemerintahan antarsusunan Pemerintahan

Pemberian Pedoman dan Standar Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

A

C UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 217

Perencanaan, Litbang, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

E

D

Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pendidikan dan Pelatihan


ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN KEMDAGRI DAN PEMDA

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMDA Koordinasi Pemerintahan antarsusunan Pemerintahan

PP No 79/2005 Pasal 2 Ayat 1

Pemberian Pedoman dan Standar Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan, Litbang, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 070/38/SJ TERTANGGAL 5 JANUARI 2011 PERIHAL OPTIMALISASI PERAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PDN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

PENGUATAN KELEMBAGAAN

• MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS SKPD YANG MELAKUKAN FUNGSI LITBANG (SDM, PEMBIAYAAN, SARANA/PRASARANA DAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN) • MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SKPD FUNGSI LITBANG; (DAPUR KEBIJAKAN ATAU THIINK TANK)

PERBAIKAN SUBSTANSI (PENYEMPURNAAN SISTEM DAN PROSEDUR)

• PEMETAAN KEBUTUHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PADA SETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD); • MENFOKUSKAN KEGIATAN LITBANG DI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAN PEMDA; • MERUMUSKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN LITBANG SATU PINTU; • MEMANFAATKAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKELOLA UNIT KERJA LITBANG DAN DAERAH DAN DILUAR PEMDA.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA LITBANG

• MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA FUNGSIONAL PENELITI SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS; • MENETAPKAN DAN MENERAPKAN STANDARD PROFESIONALISME LITBANG; • MENJAMIN KETERSEDIAAN PEMBIAYAAN KEGAITAN LITBANG; • MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA; • MEMAKSIMALKAN SARANA PENUJANG SEPERTI ONLINE SYSTEM TECHNOLOGI; • MELAKUKAN ANALISIS KEBUTUHAN LITBANG/ MENYUSUN GRAND DESINGN DAN ROADMAP LITBANG.


BAB III

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

BPP KEMENDAGRI Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri Merupakan Kewenangan dan Tanggungjawab BPP Kemendagri

a.  Pemerintahan Umum b.  Desentralisasi & Otda c.  Adm. dan Manajemen Pemda serta desa d.  Kesbangpol e.  Penataan Daerah & Wilayah f.  Kependudukan & Catatan Sipil g.  Pemdes & Pemmas h.  Pengelolaan Pembangunan Daerah i.  Pengelolaan Keuangan Daerah j.  Diklat Sumberdaya Manusia Aparatur k.  Kebijakan Penyelenggaraan Pemdagri l.  Koordinasi Sektoral di daerah m.  Binwas n.  Bidang Pemerintahan DN Lainnya

BPP PROVINSI Kelitbangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Provinsi atau Sebutan Lainnya atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi Kelitbangan

a.  Pemerintahan Umum b.  Otonomi Provinsi c.  Adm. dan Manajemen Pemprov d.  Kesbangpol Lokal e.  Penataan Wilayah f.  Kependudukan & Catatan Sipil g.  Pemdes & Pemmas h.  Pengelolaan Pembangunan Daerah i.  Pengelolaan Keuangan Daerah j.  Diklat Sumberdaya Manusia Aparatur k.  Kebijakan Penyelenggaraan Pemprov l.  Koordinasi Sektoral di daerah m.  Binwas n.  Bidang Pemerintahan DN Lainnya

Pasal 4 s/d 6

BPP KAB/KOTA Kelitbangan Pemerintahan Daerah Kab/Kota merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau Lembaga yang menyelenggarakan fungsi Kelitbangan a.  Pemerintahan Umum b.  Otonomi Kab/Kota c.  Adm. dan Manajemen Pemerintah Kab/Kota d.  Kesbangpol Lokal e.  Penataan Wilayah f.  Kependudukan & Catatan Sipil g.  Pemdes & Pemmas h.  Pengelolaan Pembangunan Daerah i.  Pengelolaan Keuangan Daerah j.  Diklat Sumberdaya Manusia Aparatur k.  Kebijakan Penyelenggaraan Pemkab/Kota l.  Koordinasi Sektoral di daerah m.  Binwas n.  Bidang Pemerintahan DN Lainnya


BAB IV

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011 TUGAS

BPP KEMENDAGRI

BPP PROVINSI

a.  Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Kemendagri & Pemda b.  Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri c.  Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Kemendagri, Prov, dan Kab/Kota d.  Membina BPP Prov dan BPP Kab/Kota e.  Memberikan Fasiltasi BPP Prov dan BPP Kab/Kota f.  Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Mendagri dan unit Es. I di lingkungan Kemendagri

a.  Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemprov & Pemkab/Kota b.  Melaksanakan Kelitbangan di Lingkungan Provinsi c.  Mengkoordinasikan Kelitbangan di lingkungan Prov, dan Kab/Kota d.  Membina BPP Kab/Kota e.  Memberikan Fasiltasi BPP Kab/Kota f.  Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Gubernur dan SKPD di lingkungan Provinsi

Pasal 7 BPP KAB/KOTA a. 

b.  c. 

Menyusun Kebijakan Teknis, rencana, & program kelitbangan di lingkungan Pemkab / Kota Melaksanakan & Mengkoordinasikan Kelitbangan di Kab/Kota Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kpd Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan Provinsi


BAB V BALITBANG KEMENDAGRI MAJELIS PERTIMBANGAN 1.  Menteri Dalam Negeri 2.  Pejabat Struktural Es. I 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PENGENDALI MUTU 1.  Kepala BPP Kemendagri 2.  Pejabat Struktural Es. II di Ling. BPP Kemendagri 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM FASILITASI 1.  Sekretaris BPP Kemendagri 2.  Kepala Pusat Litbang 3.  Pejabat Struktural Es. III dan Es. IV 4.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PELAKSANA 1.  Pejabat Fungsional Peneliti/ Perekayasa 2.  Pejabat Struktural 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya

PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2011 PENGORGANISASIAN BALITBANG PROVINSI MAJELIS PERTIMBANGAN 1.  Gubernur 2.  Pjbt. Struktural Es. I & Es II 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PENGENDALI MUTU 1.  Kepala atau sebutan lainnya 2.  Pejabat Struktural di Ling. BPP Prov. atau lembaga sebutan lainnya yg menyelenggarakan fungsi kelitbangan 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM FASILITASI 1.  Sekretaris BPP Prov. atau sebutan lainnya yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan 2.  Kabag Litbang di Ling. BPP Prov. atau lembaga sebutan lainnya yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan 3.  Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP Prov. atau lembaga sebutan lainnya yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan 4.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PELAKSANA 1.  Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa 2.  Pejabat Struktural 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya

Pasal 8 s/d 22

BALITBANG KAB/KOTA MAJELIS PERTIMBANGAN 1. Bupati/Walikota 2. Pjbt. Struktural Es. II & Es III 3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PENGENDALI MUTU 1.  Kepala BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi kelitbangan 2.  Pejabat Struktural di Ling. BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi kelitbangan 3.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM FASILITASI 1.  Sekretaris BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi kelitbangan 2.  Kabag Litbang di Ling. BPP Kab/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yg menyelenggarakan fungsi kelitbangan 3.  Pejabat Struktural Es. IV di Ling. BPP Kab/ Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yg mnylnggrkan fungsi kelitbangan 4.  Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya TIM PELAKSANA 1. Pejabat Fungsional Peneliti/Prkyasa 2. Pejabat Struktural 3. Tenaga Ahli/Pakar/Profesi bidang-bidang lainnya


Kegiatan Kelitbangan Model Satu Pintu

Kegiatan kelitbangan hanya di BALITBANG atau lembaga yg mempunyai tupoksi kelitbangan Kegiatan kelitbangan harus melibatkan lembaga yg mempunyai tupoksi substansi tertentu

SKPD msh bisa melaksanakan kegiatan kelitbangan yg bersifat khusus dgn melibatkan lembaga litbang

BALITBANG mengoordinasikan progran kelitbangan di lingkungan pemda masing-masing Kegiatan kelitbangan dari luar harus melibatkan BALITBANG/DA

KESIMPULAN   BAHWA SISTEM INOVASI DAERAH AKAN LEBIH

SUSTAIN DAN BERKEMBANG BILAMANA TEKNOLOGI DAN SOCIO INSTITUTIONAL DALAM MASYARAKAT D A PAT S E C A R A T E R I N T E G R A S I , A R T I N YA MASYARAKAT IKUT SERTA SEBAGAI PELAKU DALAM PROSES SIDa DIMAKSUD;   BAHWA PENGUATAN BALITBANGDA DAPAT LEBIH EFEKTIF BILAMANA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN LITBANG DI LAPANGAN LEBIH KOORDINATIF UNTUK LANGKAH “POLICY IS BASED ON RESEARCH”.

Badan LitBang Kemendagri

TERIMA KASIH

58

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT TELP : 021 - 3909262

TERIMAKASIH DAN MOHON MAAF

afriadi s hasibuan/paparanbangda/mei2011

KERANGKA SISTEM INOVASI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI LEMBAGA IPTEK DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING NASIONAL

Recommend Documents