Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Investasi

Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Investasi Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) 29 Agustus 2013, Banda Aceh

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

DAFTAR ISI

1

GAMBARAN UMUM TARGET INVESTASI 2010 - 2014

2

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RUPMP / RUMPK

5

ISU DAN TANTANGAN DALAM PERCEPATAN REALISASI INVESTASI

Indonesia Investment Coordinating Board

I. GAMBARAN UMUM TARGET INVESTASI 2010 - 2014

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi RPJMN 2010 – 2014 (sudah ditetapkan) Pemerintah menjadikan investasi sebagai pilar pokok pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6,3 – 6,8% setiap tahun selama 5 tahun (2010 – 2014). Proyeksi 2010 Pertumbuhan ekonomi (%) Pertumbuhan Investasi (%) Kebutuhan Investasi (Rp triliun)

Peran Pemerintah (Rp triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

Peran Swasta (Rp triliun dan % dari total kebutuhan investasi)

2011

2012

2013

2014

5,5-5,6

6,0-6,3

6,4-6,9

6,7-7,4

7,0-7,7

7,2-7,3

7,9-10,9

8,4-11,5

10,2-12,0

11,7-12,1

1.894,1 220,0 (11,6%) 1.674,1 (88,4%)

2.111,1 –2.144,5 2.348,8 – 2.465,0 2.619,9 - 2.788,4 2.939,2 - 3.168,0 272,9 - 274,5 (12,8-12,9%)

329,9 – 336,6 (13,7-14%)

417,8 – 433,1 (15,5-15,9%)

525,6 – 552,5 (17,4-17,9%)

1.838,2 – 1.870,0 2.019,0 – 2.128,4 2.202,1 - 2.355,3 2.413,6 - 2.615,5 (87,1-87,2%) (86-86,3%) (84,1-84,5%) (82,1-82,6)

Sumber: RPJMN 2010-2014 (diolah dari kerangka Ekonomi Makro 2010-2014)

Catatan: • • • •

Total Kebutuhan Investasi: Rp 12.460 Triliun Peran Investasi Pemerintah: Rp 1.816,7 Triliun (14,6%) Peran Investasi Swasta: Rp 10.643,3 Triliun (85,4%) Investasi Swasta berasal dari PMA/PMDN Skala Besar, Investasi sektor Migas dan Pertambangan, Investasi Jasa Keuangan, serta Investasi UMKM dan Koperasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

Elemen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dalam PDB 2010-2014 (Proyeksi setelah revisi Renstra BKPM 2010-2014) PMTB TOTAL PMTB SWASTA Skala kecil dan menengah: investor domestik yang dikelola oleh Pemda (PDPPM/PDKPM*)

Belanja modal rumah tangga Belanja modal pemerintah Lembaga keuangan

Skala besar: investor domestik + asing sektor migas dan pertambangan (asing > domestik)

PMTB Swasta (dalam dan luar negeri)

Skala besar: PMA + PMDN yang dikelola BKPM / PDPPM / PDKPM) (PMA ~80%)

Rp 3.958,6 triliun (US$ 430,3 miliar)

22% Rp. 2.065,2 triliun (US$ 224,5 miliar)

13,9% 6%

24%


10,7% 7%

31,2%

58,1%

58,3% 2010 32% PDB** Rp 6.422,9 T


58,3% 2014 38,5% PDB Rp 10.280,9 T

Data APBN-P 2010, Asumsi: US$ 1 = Rp 9.200

30,2%

14,1%

18% 10,1%

12,8%

2010

Rp 208,5 triliun (US$ 22,6 miliar)

58,1% Rp 506,9 triliun (US$ 55,09 miliar)

2014

Investasi Swasta 28,1% (2010) dan 26,9% (2014) mencakup

*) PDPPM = Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal PMA+PMDN dan investasi skala besar (domestik+asing) di PDKPM = Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal sektor migas hulu dan pertambangan **) Realisasi The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

SUMBER: BAPPENAS, BPS, BI & BKPM, diolah (2009), berdasarkan asumsi dari tabel Financial Social Accounting Matrix /FSAM (2005) dan dari data PDB 2011)

5

Realisasi Investasi: Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 PMA (USD miliar)

Realisasi Investasi & Target Rp Trn (USD miliar)

390.3 313.2 (43.3) 283.5 240.0 251.3 (31.5)(34.8) 208.5 192.8 (27.9) 160.1 (23.1) (26.6) (21.4) (17.8)

506.9 (56.3) 24.5

2011 Target

2012 2013 Realization

19.3

14.7

10.8

10.3

6.0

2006 2010

16.2

14.9

2014

2008

2010

2012

PMDN (Rp Trn) 92.2 76

Catatan: 60.6

 Target realisasi investasi berdasarkan Renstra Penanaman Modal 2011-2014 (perubahan).  Realisasi Investasi tahun 2012 mencapai Rp. 313,2 Trn (110,5% dari target tahun 2012).  Semester 1/2013: realisasi investasi mencapai Rp 192,8 Trn (49,4% dari target tahun 2013), terdiri dari: PMA Rp 132,2 Trn (USD 14,7 miliar) dan PMDN Rp 60,5 Trn. Sumber: BKPM, 2013

60.5

37.8

34.9 20.8

20.4

2006

2008

2010

2012

Asumsi Nilai tukar USD 1,- = Rp 9,000


6

Performa Investasi

Realisasi Penanaman Modal Tahun 2012 dibanding periode sama Tahun 2011: Sumber Pembiayaan dan Persebaran Januari – Desember 2011 PMDN Rp. 76,0 T (30,2%)

PMA Rp. 175,3 T (69,8%)

Januari – Desember 2012 PMDN Rp. 92,2 T (29,4%)

Januari – Desember 2011 Luar Jawa Rp. 103,2 T (41,1%)

Jawa Rp. 148,1 T (58,9%)

PMA Rp. 221,0 T (70,6%)

Januari – Desember 2012 Luar Jawa Rp. 137,6 T (43,9%)

Jawa Rp. 175,6 T (56,1%)


7

REALISASI INVESTASI TAHUN 2012: Sektor, Lokasi, dan Asal Negara Sektor: 5 BESAR SEKTOR (PMDN)

5 BESAR SEKTOR (PMA)

1. Ind Makanan Rp. 11,2 T (12,1%)

1. Pertambangan US$ 4,3 M (17,3%)

2. Ind Mineral Non Logam Rp. 10,7 T (11,6%)

2. Transportasi, Gudang & Telekomunikasi US$ 2,8 M (11,4%)

3. Pertambangan Rp. 10,5 T (11,5%)

3. Ind Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi US$ 2,8 M (11,3%)

4. Tanaman Pangan & Perkebunan Rp. 9,6 T (10,4%)

4. Ind Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & Elektronik US$ 2,5M (10,0%)

5. Transportasi, Gudang & Telekomunikasi Rp. 8,6 T (9,3%)

5. Ind Alat Angkutan & Transportasi Lainnya US$ 1,8 M (7,5%)

Lokasi: 5 BESAR LOKASI (PMDN)

5 BESAR LOKASI (PMA)

1. Jawa Timur Rp. 21,5 T (23,3%)

1. Jawa Barat US$ 4,2 M (17,1%)

2. Jawa Barat Rp. 11,4 T (12,3%)

2. DKI Jakarta US$ 4,1 M (16,7%)

3. DKI Jakarta Rp. 8,5 T (9,3%)

3. Banten US$ 2,7 M (11,1%)

4. Kalimantan Timur Rp. 5,9 T (6,4%)

4. Jawa Timur US$ 2,3 M (9,4%)

5. Jawa Tengah Rp. 5,8 T (6,3%)

5. Kalimantan Timur US$ 2,0 M (8,2%)

Asal Negara:

5 BESAR ASAL NEGARA (PMA)

Sumber: BKPM, 2012

1. 2. 3. 4. 5.

Singapura US$ 4,9 M (19,8%) Jepang US$ 2,5 M (10,0%) Korea Selatan US$ 1,9 M (7,9%) Amerika Serikat US$ 1,2 M (5,1%) Mauritius US$ 1,1 M (4,3%) Indonesia Investment Coordinating Board

Perkembangan Rata-rata Investasi Sektoral, periode tahun 2008-2012 Realisasi Investasi (dalam Rp triliun)

Investasi Sektor Primer (dalam Rp triliun)

120

40 35 30 25 20 15 10 5 0

100 80 60 40 20 0 Primer

Sekunder 08-10 ave

Tersier

Tanaman pangan

10-12 ave

Peternakan 08-10 ave

Pertambangan

10-12 ave

Investasi Sektor Industri, 7 sektor terbesar (dalam Rp triliun)

25 20 15 10 5 0 Makanan & Minuman

Tekstil

*) Data realisasi investasi, 2008-2012 Sumber: BKPM, 2013, diolah.

Kertas, Brg dr Kertas & Kimia Dasar, Brg kimia Karet, Brg dr karet & Percetakan & Farmasi Plastik

08-10 ave

Mineral non logam

Logam Dasar, Brg logam, Mesin & Elektronika

10-12 ave


Profil Penanaman Modal Provinsi NAD SEKTOR UTAMA PENANAMAN MODAL 2008-Tw3/2012

Rencana dan Realisasi Investasi, Tahun 2008 – 2012 Satuan dalam Rp Triliun

NILAI INVESTASI (Rp triliun)

%

Listrik, gas, dan air

1,01

42,32

Pertambangan

0,89

37,06

Industri makanan

0,23

9,57

Tanaman pangan dan perkebunan

0,19

7,74

Industri mineral non logam

0,03

1,40

30 25 20 15 10 5 0 2008

2009

Rencana Tahun

Rencana Investasi Investasi

2010

2011

NEGARA POTENSIAL PENANAMAN MODAL 2008-Tw3/2012

2012

Realisasi

0.01%

Realisasi Investasi Proyek

0.18% 0.01%

12.95%

0.46%

2.38% Korea Selatan Malaysia

Investasi

Australia

2008

14,65

0

0

2009

4,22

3

0,08

2010

2,66

18

0,09

2011

24,54

45

0,48

2012

2,52

11

1,74

Amerika Serikat Inggris 84.00%

Belanda British Virgin Islands


II. RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RUPMP / RUPMK


11

Perka BKPM No 9/2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK

Tata Hubungan antara RUPM dengan Dokumen Perencanaan Nasional Lainnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), UU No 17/2007

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Lainnya*

Keterangan *) 1. Kebijakan Industri Nasional (Perpres No. 28/2008) 2. Kebijakan Energi Nasional (Perpres No. 5/2006) 3. Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian 4. MP3EI (Perpres No. 32/2011) 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (PP No. 50/2011) 6. Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26/2012) 7. Dll.


12


Tata Hubungan antara RUPM-RUPMP-RUPMK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya UU No. 25/2007

UU No. 25/2004 RPJP/RPJMN/RPJMD

RUPM

RENSTRA K/L

RENJA K/L

RUPMP

RENSTRA SKPD Prov

RENJA SKPD Prov

RUPMK

RENSTRA SKPD Kab/Kota

RENJA SKPD Kab/Kota

Rencana Umum Penanaman Modal Keterangan RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Renstra K/L = Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renja = Rencana Kerja

Rencana Pembangunan di bidang Penanaman Modal


13

Rencana Umum Penanaman Modal

7 Elemen Utama Arah Kebijakan Penanaman Modal ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

2.

Mendorong Persebaran Penanaman Modal

3.

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

4.

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

5.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

6.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

7.

Promosi Penanaman Modal

Sampai dengan

RUPM

2025


14


7 Elemen Utama Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal

    

Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Pusat dan Daerah* Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan Pengaturan Persaingan Usaha Pengaturan Hubungan Industrial Pengaturan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan. *) 1. Penguatan kelembagaan penananam modal daerah:

o Penyelengaraan PTSP Bidang Penanaman Modal o Pelimpahan kewenangan penyelengraan perizinan dan non perizinan PM kepada PTSP 2. Harmonisasi dan Penyederhanaan Peraturan Daerah terkait penanaman modal khususnya perizinan dan non perizinan

 Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan pembangunan infrastruktur*.  Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis (a.l: pola pendekatan KEK, pengembangan koridor ekonomi Indonesia);  Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru & terbarukan (EBT) di luar Pulau Jawa;  Percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan mengembangkan pola KPS dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis .  Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal di luar Pulau Jawa. 1. Target kuantitatif dan upaya yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan *) dengan daerah lain 2. Target kuantitatif dan upaya penyebaran investasi di Daerahnya agar lebih The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia merata sesuai potensinya 15



3.

Fokus Pengembangan Pangan, Infrast ruktur, dan Energi

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (green investment)

 Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan energi sebagai isu strategis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal*  Pengembangan pangan, infrastruktur dan energi harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia dalam pelaksanaannya.  Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, dan tersier. *) Menentukan Sektor dan Wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan Fokus Nasional Ketahanan Pangan, Infrastruktur, dan Energi serta sejalan dengan MP3EI dan RTRW Nasional dan Daerah. Jika daerah tersebut tidak sesuai untuk mengembangkan pangan dan energi maka setidak-tidaknya dalam pengembangan investasinya tidak mengorbankan wilayah pertanian pangan produktif dan mempertimbangkan efisiensi, ketersediaan dan rencana pengembangan energi dan infrastruktur.

 Pengembangan penanaman modal menuju pengembangan ekonomi hijau (green economy).  Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.  Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber EBT.  Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;  Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.  Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

16



5.Pemberdayaan UMKMK

 Kebijakan dasar penanaman modal diarahkan pada pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).  Terdapat 2 Strategi besar yaitu : • Strategi Naik Kelas, meningkatkan usaha UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih besar; • Strategi Aliansi Strategis, memperkuat keterkaitan dalam berbagai bidang usaha – menjadi supporting industry dan memiliki standarisasi.

6. Pemberian Fasilitas, Kem udahan, dan/ atau Insentif

 Pemberian Insentif diberikan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan wilayah.  Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan pada Industri Pionir dan Prioritas Tinggi  Mempertimbangkan klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan pemerataan Penanaman Modal;  Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan kemudahan lainnya.

7. Promosi Penanaman Modal

 Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan  Penguatan image building sebagai negara tujuan penanaman modal.  Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;  Kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian target investasi yang telah ditetapkan;  Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di Pusat maupun di Daerah; The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia  Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif. 17


Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal PERTIMBANGAN EKSTERNAL  Strategi negara pesaing,  Intensitas persaingan merebut Foreign Direct Investment (FDI)  Praktek terbaik internasional  Komitmen internasional

PERLUNYA PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF

PERTIMBANGAN INTERNAL

 Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;  Kepentingan pengembangan wilayah;  Tujuan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif;  Pengaruh (importance) dari sektor yang bersangkutan dari segi keterkaitan dengan sektor lain, besaran sektor secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;  Sinkronisasi dengan kebijakan lain yang terkait.

KRITERIA KEGIATAN PENANAMAN MODAL  Pionir;  Prioritas tinggi;  Menyerap banyak tenaga kerja;  Pembangunan infrastruktur;  Melakukan alih teknologi;  Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;  Menjaga kelestarian lingkungan hidup;  Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;  Bermitra dengan UMKMK;  Menggunakan barang modal dalam negeri.

PRINSIP DASAR  Efisiensi administratif;  Efektif;  Sederhana;  Transparan;  Keadilan;  Perhitungan dampak ekonomi (analisis B/C).  Jangka waktu

KRITERIA KLASIFIKASI WILAYAH  Wilayah maju;  Wilayah berkembang;  Wilayah tertinggal.

PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN, DA N INSENTIF

FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT KEGIATAN PENANAMAN MODAL  Pionir;  Prioritas Tinggi.

KOMBINASI

FASILITAS, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF MENURUT WILAYAH  Wilayah maju;  Wilayah berkembang;  Wilayah tertinggal.


18


Jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan Jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dalam mendukung fokus pengembangan  FASILITAS DARI PUSAT :

JENIS FASILITAS, KEMUDAHAN INSENTIF

a. b. c. d. e. f.

fasilitas fiskal berupa tax allowance pembebasan bea masuk atas impor pembebasan pajak penghasilan badan pengurangan pajak penghasilan badan PTSP di Bidang Penanaman Modal Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

 FASILITAS INSENTIF DAN KEMUDAHAN DARI DAERAH (PP NO. 45 TAHUN 2008) :

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.


19


Roadmap Implementasi Penanaman Modal FASE I

Quick Wins and Low Hanging Fruits

Mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bahan baku / setengah jadi bagi industri lainnya, penu njang infrastruktur

FASE III

FASE II

Infrastruktur dan Energi

Fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur fisik, diversifika si dan konversi energi serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan

Industri Skala Besar

Pengembangan industri skala besar yang terintegrasi (upstream -> downstream)

Sampai dengan

FASE IV

Knowledge based Economy

Pengembangan investasi berteknologi tinggi maupun inovasi teknologi tinggi

2025

Catatan : Fase dapat berlangsung secara paralel dan simultan The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

20


Pelaksanaan RUPM Langkah-Langkah 1. Kementerian/LPNK menyusun kebijakan terkait penanaman modal mengacu RUPM. 2. Pemerintah Provinsi menyusun RUPMP mengacu RUPM dan prioritas pengembangan potensi Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RUPMK mengacu RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota. 3. RUPMP ditetapkan oleh Gubernur dan RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMP dan RUPMK, dapat berkonsultasi kepada BKPM. 5. BKPM, dengan melibatkan Kementerian/LPNK dan Pemerintah Daerah terkait, melakukan evaluasi pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.


21


Latar Belakang Penyusunan Pedoman Teknis  Sosialisasi RUPM di lebih dari 21 daerah: 1) Batam (7kab/kota) 2) Sulawesi Selatan (24 kab/kota) 3) Kalimantan Selatan (13 kab/kota) 4) NTB (10 kab/kota) 5) Jawa Timur (38 kab/kota) 6) Jawa Tengah (35 kab/kota) 7) Kalimantan Timur (14 kab/kota) 8) Jambi (11 kab/kota) 9) Riau (12 kab/kota) 10) DIY (5 kab/kota) 11) Kota Tangerang Selatan 12) NAD 13) Sulawesi Barat (5 kab) 14) Sulawesi Utara (6p, 30kab/kota), dll.

 Menerima daerah

konsultasi

Status Penyusunan RUPMP oleh 33 provinsi* Telah ditetapkan

3

Pembahasan rancangan

6

Naskah akademis

4

Dianggarkan TA2013

11

Belum dianggarkan TA2013

9

Belum teridentifikasi

1

Status Penyusunan RUPMK oleh 497 kab/kota**

67

Pembahasan rancangan

7

Naskah akademis

2

 29 provinsi, 38 kab/kota Data per 26 Agustus 2013. *) Data termasuk Prov Kalimantan Utara yang baru dibentuk. **) Data tidak termasuk 11 Kab baru terbentuk, yaitu: Pangandaran, Pesisir Barat, Manokwari Selatan, Arfak. Selebihnya 7 Kab baru dalam proses pengundangan.

Dianggarkan TA2013 Belum dianggarkan TA2013 Belum teridentifikasi

11 51 427


22


Kerangka Kebijakan (Framework)

RUPM Pemerintah Pendahuluan

Asas & Tujuan

Visi & Misi

Arah kebijakan

Peta Panduan

Arah kebijakan

Peta Panduan

Arah kebijakan

Peta Panduan

RUPMP

Pem. Prov Visi & Misi

RUPMK Pem. Kab/Kota

Visi & Misi


23


Pokok Pengaturan A. Batang Tubuh B. Lampiran:

TEKNIS PENYUSUNAN

Mengatur: 1) Alur Pikir penyusunan RUPMP dan RUPMK 2) Tahapan penyusunan RUPMP dan RUPMK 3) Perumusan Konsep RUPMP dan RUPMK 4) Penyusunan dan penetapan RUPMP dan RUPMK 5) Jangka waktu penyusunan 6) Evaluasi RUPMP dan RUPMK 7) Fasilitasi/Bimbingan Penyusunan

SUBSTANSI PENANAMAN MODAL

Mengatur: 1) Latar belakang 2) Maksud dan tujuan 3) Sasaran 4) Tata Hubungan RUPMRUPMP-RUPMK dengan dokumen perencanaan lain 5) Arah Kebijakan PM di Daerah 6) Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP/RUPMK

ADMINISTRATIF

Mengatur: 1) Rumusan Naskah RUPMP dan RUPMK 2) Pembiayaan 3) Pendistribusian RUPMP dan RUPMK 4) Lampiran II Format Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP/RUPMK 5) Lampiran III Format Rencana Fasilitasi Realisasi PM yang Strategis dan Cepat Menghasilkan


24


Batang Tubuh

1. Pengertian 2. Maksud dan tujuan pedoman penyusunan 3. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah dan Naskah RUPMP/RUPMK 4. Penyusunan dan penetapan 5. Pembiayaan 6. Jangka Waktu Penetapan


25


Alur Pikir

REALITAS & POTENSI

- Potensi

dan kondisi umum - Kontribusi penanaman modal bagi daerah (aspek ekonomi, sosial dan budaya) - Kondisi kelembagaan

Isu strategis

ANALISIS KAWASAN

Kriteria arahan

KONDISI YG DIINGINKAN Target penana man modal

Analisis spasial

Arahan indikatif

Strategi & Kebijakan VISI & MISI

Posisi penting penanaman modal dalam pembangun an daerah

Kebutuhan ruang/wilayah


26


Tata Cara Penyusunan Persiapan

Pembahasan

Penetapan*

Kajian lama

Pelaksanaan kajian Dokumen perencanaan nasional

Naskah Akademis

Rumusan RUPMP/RUPMK

Dilaksanakan melalui: rapat interdinas, FGD, uji publik, dll.

Rancangan RUPMP/ RUPMK

Penetapan RUPMP/ RUPMK

Keterangan: *) RUPMP/RUPMK ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.


27


Rumusan RUPMP dan RUPMK

I II III IV V VI

PENDAHULUAN ASAS DAN TUJUAN VISI DAN MISI ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMP/RUPMK PELAKSANAAN

Lampiran  Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP atau RUPMK  Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.


28


Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP dan RUPMK serta Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan

 Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP dan RUPMK 1) Merupakan penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target, dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. 2) Diselaraskan dengan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM dan disusun dengan jangka waktu hingga tahun 2025. Tahapan pelaksanaan setiap 5 (lima) tahunan dimulai tahun 2015 – 2019, tahun 2020 – 2025. 3) Menggunakan bentuk format Lampiran II dari Peraturan ini.

 Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan 1) Merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal. 2) Disusun oleh daerah yang memiliki rencana proyek penanaman modal strategis. 3) Disusun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. 4) Menggunakan bentuk format Lampiran III dari Peraturan ini.


29


Bentuk Format Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP dan RUPMK Visi Misi

No

I

: [Diisi visi RUPMP / RUPMK] : [Diisi misi RUPMP / RUPMK]

Fokus Pengembangan Penanaman Modal Bidang Pangan

Jangka Pendek

Jangka Panjang

2014 – 2015

Jangka Menengah 2014 – 2019

Diisi dengan arah kebijakan penanaman modal daerah



2020 – 2025

Bidang Infrastruktur Bidang Energi

II

[Diisi dengan sektor unggulan/prioritas daerah]

Keterangan: *) Pemda menetapkan minimal 1 sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan dalam jangka panjang hingga 2025, dengan tetap memperhatikan ketahanan pangan daerah, upaya penyediaan dan perbaikan infrastruktur, dan jaminan ketersediaan listrik. **) Arah kebijakan penanaman modalThedaerah mengacu 7 arah kebijakan penanaman modal. Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 30


Bentuk Format Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan No

1

Proyek

Kondisi saat ini

[Diisi profil proyek yang memuat: (i) Jenis Proyek (ii) Lokasi (iii) Status (iv) Nilai investasi (v) Bidang Usaha (vi) Produksi (vii) Lahan (viii) Tenaga kerja (ix) Rencana produksi komersial (x) Kontak poin

Diisi dengan perkembangan terakhir proyek yang memuat informasi: - Data perizinan penanaman modal - Data perizinan daerah - Status tahap pelaksanaan proyek

Permasalahan Pokok Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam rangka realisasi proyek

Langkah-langkah pemecahan permasalahan Diisi dengan langkah-langkah Pemda memfasilitasi pemecahan permasalahan dalam rangka percepatan realisasi proyek

dst


31


Penetapan dan Jangka Waktu Penetapan RUPMP / RUPMK

 RUPMP ditetapkan oleh Gubernur, dan RUPMK ditetapkan oleh Bupati/Walikota RUPMP ditetapkan oleh Peraturan Gubernur, dan RUPMK ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota. Mengingat dokumen RUPMP dan RUPMK merupakan dokumen perencanaan jangka panjang hingga tahun 2025 yang memerlukan konsistensi dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan melalui Peraturan Daerah.

 Jangka Waktu Penetapan RUPMP dan RUPMK disusun dan disahkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Perka diundangkan.


32

III. ISU DAN TANTANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN REALISASI INVESTASI


33

Optimalisasi Realisasi Investasi Perkembangan Rencana dan Realisasi Investasi , Tahun 2008 –2012 Satuan dalam Rp triliun

Rencana = Rp. 2.781,4 T Realisasi = Rp. 1.062,6 T (38,2%) Belum terealisasi = Rp. 1.718,8 T (61,8%)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008

Total 48 proyek rencana investasi sektor industri manufaktur Rp. 359,8 Triliun (20 proyek) dalam tahap penjajagan maupun yang telah melakukan MoU atau LoI dengan BKPM atau kementerian teknis terkait.

*) Asumsi kurs USD 1- = Rp. 9.000,-

2009

2010

Rencana Tahun

2011

2012

Realisasi

Rencana

Realisasi

P

I

P

I

2008

3.523

500,3

1.383

154,5

2009

3.079

406,5

1.474

135,1

2010

3.289

442,7

3.951

208,5

2011

5.366

701.0

5.655

251,3

2012

6.179

868,3

5.789

313,2

Sumber : BKPM, diolah 2012 Indonesia Investment Coordinating Board

Optimalisasi Realisasi Investasi …. (cont’d) Realisasi Investasi Tahun 2008 – 2012 (Rp Triliun)

140 120 100 80 60 40 20 0

2008

2009

2010

Primer Sektor Primer (Rp Triliun) 140

2011

Sekunder

Tersier

Sektor Sekunder (Rp Triliun) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

120 100 80

60 40 20 0 2008

2009

Rencana

2010

2011

Realisasi

Tw3/2012

Tw3/2012

Sektor Tersier (Rp Triliun) 250 200 150 100 50 0

2008

2009

2010

Rencana

2011

Tw3/2012

Realisasi

2008

2009

Rencana

2010

2011

Tw3/2012

Realisasi


Isu & Tantangan Dalam Rangka Percepatan Realisasi Investasi

Potensi Realisasi Investasi PMDN dan PMA di 6 Koridor Ekonomi Indonesia (Periode 2008 – 2012)

2,000.0 1,500.0

1,000.0 500.0 0.0

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Rencana Rencana= Rp. 374,1 T Realisasi= Rp. 107,1 T (29%) Stock= Rp. 267 T (71%)

Sulawesi

Sumber: BKPM, 2013

Maluku & Papua

Realisasi Rencana= Rp. 105,2 T Realisasi= Rp. 46,0 T (44%) Stock= Rp. 59,2 T (59%) Rencana= Rp. 105,5 T Realisasi= Rp. 28,5 T (27%) Stock= Rp. 77 T (73%)

Rencana= Rp. 526,6 T Realisasi= Rp. 111,3 T (21%) Stock= Rp. 415,4 T (79%)

Rencana= Rp. 1.618 T Realisasi= Rp. 655,4 T (41%) Stock= Rp. 962,5 T (59%)

Bali & NT

Rencana= Rp. 94,6 T Realisasi= Rp. 30,6 T (32%) Stock= Rp. 64 T (68%) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

36

Ketidakpastian ekonomi global, mendorong perubahan ramalan ekonomi 2013... Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%) 2012

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,7 - 6,5%, konsensus 6,1%.

2013

WEO - IMF

GDP

Vol Trade

Jul’12

Okt’12

Jan’13

Okt’11

Jan’12

Apr’12

Jul’12

Okt’12

Jan’13

Dunia

3,5

3,3

3,2

4,5

3,9

4,1

3,9

3,6

3,5

AS

2,0

2,2

2,3

2,5

2,2

2,4

2,3

2,1

2,0

Eropa

(0,3)

(0,4)

(0,4)

1,5

0,8

0,9

0,7

0,2

(0,2)

Cina

8,0

7,8

7,8

9,5

8,8

8,8

8,5

8,2

8,2

India

6,1

4,9

4,5

8,1

7,3

7,3

6,5

6,0

5,9

ASEAN 5

5,4

5,4

5,7

5,8

5,6

6,2

6,1

5,8

5,5

INA

6,5

6,0

n.a.

6,7

n.a.

6,1

6,6

6,3

n.a.

Dunia

3,8

3,2

2,8

6,4

5,4

5,6

5,1

4,5

3,8

Okt'11-Okt'12

Jan'12-Jan'13 0.0

0.0 -0.5 -1.0

-0.4

-0.4

-0.1

-0.2

-0.4

-0.6

-0.9

-1.0

-1.5

-1.3

-1.3

-1.4

-2.0 -2.1

-2.5

Dunia

AS

Eropa

Cina

India

ASEAN-5 Indonesia

Tingkat deviasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif rendah dibandingkan negara/wilayah lain.

Economic Forecasters ING Credit Suisse Danareksa Securities Bank Danamon BBVA Citigroup OCBC Bank Nomura HSBC Economics BofA-Merrill Lynch Standard Chartered Goldman Sachs Asia Econ Intelligence Unit JP Morgan Chase Consensus (Rata2) IMF WorldBank ADB OECD Bank Indonesia

2013 6,5 5,6 6,5 6,3 6,4 6,3 6,5 6,3 6,1 6,0 6,5 6,4 6,3 3,5 6,1 6,3 6,3 6,6 6,2 6,3-6,7


Pertumbuhan ekonomi Indonesia: “tinggi dan stabil…”  Ekonomi Indonesia tumbuh secara kontinu sejak tahun 2000, pada tahun 2011 tumbuh 6,5%.  Menjaga pertumbuhan sejalan dengan kapasitas, tahun 2012 tumbuh 6.23% dan diharapkan tumbuh 6,8% tahun 2013.  Konsisten melampaui BRIC dan negara Asia Tenggara. Pertumbuhan PDB Indonesia 10

5

%

8.2

7.5

7.8

4.9

4.7

3.6

4.5

4.8

5.0

5.7

5.5

2002

2003

2004

2005

2006

6.3

6.0

6.2

6.5

6.5

6.8

2010

2011

2012

2013

4.6

0.8 0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2007

2008

2009

-5

-10 -13.1 -15

Pertumbuhan ekonomi Indonesia vs BRIC vs negara Asia Tenggara %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

20 14.2

15

10.0

9.6

8.5

10 6.3

6.6 6.1

5.0

5

6.0

10.410.6

9.2 6.2 4.2

5.2

5.2

9.2 7.6 7.5 7.8

6.6

6.5

6.2

4.6

4.3

2.6 1.1

8.2

7.2

6.5 3.7

4.3 2.7

6.9 4.2

5.5 3.0

4.0

0.1

0 -0.3 -2.3

-5

-7.8

-10

Indonesia

China

India

Philippines

Brazil

Thailand

Russia

Sumber: MOF, IMF, World Economic Outlook Indonesia Investment Coordinating Board

Optimisme Investasi Indonesia ditengah Ketidakpastian Perekonomian Global

1

2

Kontraksi ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju, menyebabkan sumber pertumbuhan global tidak bisa lagi berasal dari Advanced Countries Perlu sumber pertumbuhan dari negara lain agar ekspor dari Eropa dan Amerika dapat diserap:

3

INVESTASI AKAN MENGALIR KE INDONESIA 

Dari perspektif investor, apabila terdapat uang lebih di Eropa dan AS, dan uang tersebut tidak dapat ditempatkan di negara tersebut (Cost of Fund tinggi dan negative spread), maka investor akan mencari negara yang memiliki pertumbuhan tinggi (return relatif tinggi), yaitu Asia.



Diantara negara Asia, yang pertumbuhan paling tinggi adalah ASEAN. Diantara negara anggota ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi; 48% dari pasar ASEAN; dan 42% dari populasi ASEAN.

“DEVELOPING COUNTRIES” Sumber Pertumbuhan Baru: Asia (Greater China, Greater India, & ASEAN) Dari 3 Kawasan tersebut, perekonomian China dan India mengalami perlambatan, sehingga yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru adalah ASEAN.


39

Tantangan 1: Perubahan Paradigma Gas sebagai bahan baku industri No 1

Kendala/Permasalahan Kepastian pasokan gas alam bagi industri Isu: Beberapa proyek memerlukan kepastian pasokan baku gas alam, a.l: Ferrostaal AG (17t), Orica Ltd (9t), PT PUSRI (18t), proyek industri lainnya. Penjelasan: Total kebutuhan gas bagi industri adalah 2.767,32mmscfd, terdiri dari kebutuhan gas bagi 17 sektor industri manufaktur 1.520,74 mmscfd serta Industri pupuk & petrokimia sebesar 1.246,32mmscfd. Menurut data FIPGB, realisasi pasokan gas bagi industri tahun 2010 hanya mencapai 584 mmscfd dari janji Pemerintah 801mmscfd. Sementara setiap tahun pertumbuhan pemakaian gas untuk industri mencapai 14 - 20%.

Perkembangan terakhir upaya fasilitasi Surat Ka BKPM ke Menteri ESDM No. 551/A.1/2010 tanggal 9 November 2010. Surat Deputi Bidang Perencanaan PM ke Gubernur Papua Barat No. 73/A.4/2011 tanggal 20 April 2011.

Rekomendasi penyelesaian Koordinasi teknis dan lobby Pimpinan Tingkat Tinggi untuk mengupayakan pemenuhan pasokan gas bagi sektor industri manufaktur terutama proyek2 strategis dan prioritas.

Surat Kemenko Bidang Perekonomian No. S263/D.IV. MEKON/12/211) tanggal 9 Desember 2011. Surat Menteri Perindustrian ke Menteri ESDM No.561/M-IND/12/2011, tanggal 21 Desember 2011.


Tantangan 2: Perlu pemberian fasilitas terhadap “Investasi Strategis” No 2

Kendala/Permasalahan Fasilitas fiskal dan nonfiskal penanaman modal Isu: Perlu fasilitas fiskal, baik fasilitas bea masuk, tax allowance (TA), maupun tax holiday (TH) serta fasilitas non-fiskal terkait arus masuk-keluar bahan baku dan barang jadi, a.l: PT. Krakatau Posco (54t), PT. Petrokimia Butadiene Indonesia (1.5t)*, PT. Unilever Oleochemical Indonesia (1.4t)*, PT. Nippon Shokubai Indonesia (3t), dll.

Perkembangan terakhir upaya fasilitasi

Rekomendasi penyelesaian

Hingga saat ini BKPM telah memfasilitasi 4 perusahaan yang bermaksud untuk mengajukan fasilitas TH.

Perlu koordinasi intensif dengan Kemen Perindustrian dan Kemen Keuangan untuk mengupayakan pemberian fasilitas fiskal TA/TH, terutama bagi proyek skala prioritas tinggi dan strategis serta memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Penjelasan: Beberapa proyek mengajukan fasilitas TA dan TH dalam rangka penanaman modal. Beberapa proyek sedang menjajagi kemungkinan mendapat fasilitas TA dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri terkait penanaman modal. Sejak tahun 2007 – 2012, Pemerintah telah memberikan fasilitas TA bagi 79 proyek (BKPM, 2012) Indonesia Investment Coordinating Board

Tantangan 3: Meningkatnya kebutuhan lahan industri No 3

Kendala/Permasalahan Pemenuhan kebutuhan lahan industri Isu: Teridentifikasi kebutuhan lahan untuk industri 2.644,8 Ha (LHF 2012-2014), adapun total hingga tahun 2020 mencapai 3.304,8 Ha. Penjelasan: Berdasarkan data diatas, telah teridentifikasi kebutuhan lahan 1) Sumatera: 25 Ha (1 proyek) 2) Jawa: 1.048 Ha (10 proyek) 3) Bali-NT: 4) Kalimantan: 1.500 Ha (1 proyek) 5) Sulawesi-Maluku Utara: 405 ha (1 proyek) 6) Papua-Maluku: 526 ha (2 proyek)

Perkembangan terakhir upaya fasilitasi Hingga saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan pembukaan lahan industri baru, terutama di Jawa.

Rekomendasi penyelesaian Perlu koordinasi dengan Kemen Perindustrian, Kemen Keuangan dan pemerintah daerah.

Harga tanah lahan industri di Jawa sangat tinggi di kisaran rata2 USD 110 – 180/m2 (lihat tabel). Lahan industri di luar Jawa masih kurang menarik minat investor (kecuali bagi proyek yang memiliki karakteristik natural resources based) karena kurangnya dukungan infrastruktur pelabuhan dan akses jalan.


Tantangan 4: Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Percepatan pembentukan PTSP Bidang Penanaman Modal di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota Implementasi Perpres No 27 Tahun 2009 tentang PTSP Bidang Penanaman Modal dan Percepatan penyusunan RUPMP dan RUPMK sebagai implementasi dari Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang RUPM, serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Penanaman Modal di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, telah terbentuk PTSP Bidang Penanaman Modal di 33 provinsi, dan di 268 kabupaten/kota dan yang menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di 105 kab/kota a. Kejelasan pelimpahan kewenangan penerbitan izin usaha bidang ketenagakerjaan b. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan penggunaan TKA bagi perusahaan penanaman modal, atau implementasi atas surat Menakertrans No. B.433/MEN/SJ-HK/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Pemberian Perizinan Penggunaan TKA oleh Perusahaan Penanam Modal (saat ini telah ada pejabat Kemenakertrans di PTSP BKPM, tetapi belum diberikan kewenangan penuh untuk menendatangani perizinan tenaga kerja asing) c. Penempatan Pejabat Imigrasi di PTSP BKPM untuk penerbitan visa kerja TKA d. Pelimpahan kewenangan kepada PDPPM (5 Provinsi) e. Pelimpahan kewenangan kepada PDKPM (11 Kabupaten/kota) f. PDKPM (65 kabupaten/kota) g. Implementasi SPIPISE di Provinsi (11 Provinsi) h. Implementasi SPIPISE di Kabupaten/Kota (50 Kabupaten/kota) i. Implementasi tracking system di Provinsi (22 Provinsi) j. Implementasi tracking system di Kabupaten/Kota (66 Kabupaten/kota)


Tantangan 5: Perbaikan Infrastruktur INFRASTRUKTUR: 20 Proyek Terpilih yang Siap Ditawarkan Tahun 2012 - 2014 dengan Skema KPS No.

Proyek

1.

 Tanah Ampo Cruise Terminal

2.

 Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road

3.

 Soekarno Hatta Airport – Manggarai Railway

4. 5. 6. 7. 8.

     

9. 10. 11. 12. 13. 14.

    

Bandung Solid Waste Management Southern Bali Water Treatment Facility Southern Banten Airport Batam Solid Waste Management West Semarang Water Supply South Sumatera 9 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (2x600 MW) South Sumatera 10 Mine Mouth Coal Fired Steam Power Plant (1x600 MW) Tanjung Priok Access Toll Road Pondok Gede Water Supply, Bekasi Surakarta Water Supply Surakarta Municipal Solid Waste Final Disposal and Treatment Facility Kertajati International Airport Jambi Power Coal Fired Stram Power Plant (2x400MW) Pandaan Malang Toll Road

Instansi Penanggung Jawab

Investasi (Juta US$)

Ministry of Transportation

2.1

Toll Road Agency

614

Ministry of Transportation

1,100

Bandung Municipal Government Bali Provincial Government Banten Provincial Government Batam Municipal Government Semarang Municipal Government

80 43.5 213.61 22.5 93.75

PT PLN

1,560.0

PT PLN

780.8

Toll Road Agency Bekasi Municipal Surakarta Municipal

612.5 22.43 4.89

Surakarta Municipal

30

Ministry of Transportation PT PLN Ministry of Public Works/BPJT

800 1040.2 293.2 621

15. 16. 17.

  

18.

 Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road

Ministry of Public Works/BPJT

19. 20.

 Expansion of Tanjung Priok Port (Cilamaya)  Pekanbaru-Kandis-Dumai Toll Road

Ministry of Transportation 1032.36 Investment Coordinating Board Ministry of PublicIndonesia Works/BPJT 844.6

MOU antara Menkeu, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM : BKPM Sebagai Front Office Berdasarkan MoU antara Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kepala BKPM, BKPM memiliki tugas dalam percepatan KPS infrastruktur sebagai berikut: 1. Mengemas informasi tentang proyek infrastruktur yang siap ditawarkan sehingga menarik bagi investor, termasuk menetapkan: a. Proyek KPS yang akan dijadikan pionir (“proyek showcase”) dan target penyelesaian masing-masing proyek showcase sampai di dapatkannya pendanaan (financial close); b. Rencana aksi dan peran dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase.

5. Menyampaikan daftar para calon investor dan dokumen penunjang kepada penanggungjawab proyek kerjasama di Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah (contracting agency) untuk diproses lebih lanjut.

2. Mencari dan mengidentifikasi investor yang potensial dan menawarkan proyek infrastruktur kepada investor tersebut.

7. Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi dan pemenuhan target dari tiap pemangku kepentingan terkait proyek showcase.

3. Memfasilitasi pemasaran proyek infrastruktur yang siap ditawarkan tersebut melalui kegiatan antara lain : • market sounding; • road show; dan • business forum.

8. Melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang ditemui terkait proyek showcase (clearing house agent).

6. Memfasilitasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek KPS melalui Pelyanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

4. Memfasilitasi kerjasama dengan para calon investor dan dukungan Pemerintah


45

Tantangan 6: Kepastian Hukum terkait Lahan

LAHAN DAN RTRW Percepatan Penyelesaian Peraturan-peraturan Tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Percepatan Penyelesaian Masalah Penggunaan Lahan BUMN dan Lahan Tanaman pangan Catatan: Baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota masih dibawah 50% a. Percepatan status HGU PTPN III menjadi HPL untuk lahan KEK di Sei Mangkei, Sumatera Utara b. Penyelesaian penggunaan lahan PTPN bagi proyek jalan tol KPS Medan-Tebing Tinggi

c.

Kejelasan mengenai moratorium konversi lahan pertanian dikaitkan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota

Percepatan Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Lahan dan Ijin Lokasi Catatan: Banyaknya terjadi kasus tumpang tindih antara lahan perkebunan dengan pertambangan, areal konsesi Kontrak Karya dengan lahan hutan, dan areal konsesi Kontrak Karya dengan Kuasa Penambangan yang diterbitkan oleh Bupati. Contoh: Pertambangan nikel di Sulteng (PT. Sulawesi Cahaya Mineral , industri smelter - US$ 3-5B ) memerlukan status “Clean and Clear” dari Kementerian ESDM atas IUP yang berlokasi di Sultra untuk dapat mulai eksplorasi. 

Perlu mengefektifkan Tim-Tim Nasional yang telah dibentuk khususnya untuk memutuskan masalah tumpang tindih lahan dan ijin lokasi. Indonesia Investment Coordinating Board

Tantangan 7: Peningkatan Kapasitas SDM TENAGA KERJA Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labor).

Catatan: percepatan pelaksanaan program a. Reaktivasi dan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) b. Peningkatan jumlah Politeknik /Sekolah Tinggi Kejuruan di berbagai daerah disesuaikan potensi investasi unggulan daerah c.

Peningkatan jumlah lulusan bidang science dan engineering di berbagai PTN/PTS

Penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengupahan 

Perlunya pengaturan kenaikan upah yang terukur sehingga memberikan kepastian usaha bagi iklim investasi khususnya yang padat karya



Antara lain peningkatan fungsi Lembaga Tripartit (Karyawan, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah), dan pengaturan kembali ketentuan pengupahan: jangka waktu penetapan UMR, rincian cakupan UMR, ketentuan “upah sundulan” (kenaikan upah bagi karyawan lama), tunjangan perumahan buruh, dan pesangon


Sektor – Sektor yang Didorong Bagi Penanaman Modal Untuk menjaga Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) agar tetap positif, maka Investasi Indonesia akan diarahkan pada:

1.

Sektor-sektor yang memberikan nilai tambah (value added) dalam rangka program hilirisasi atau pengolahan lanjutan produk sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan kehutanan Contoh: industri smelter, industri pengolahan lanjutan CPO, pengolahan lanjutan kakao dan pengolahan lanjutan hasil perikanan.

2.

Sektor-sektor industri yang jenis produksinya masih diimpor sangat tinggi sebagai barang modal dan bahan baku untuk pendukung industri lainnya (substitusi impor barang modal dan barang baku) Contoh: industri komponen otomotif, industri kimia dasar dan industri permesinan

sektor-sektor 3.

Sektor-sektor industri yang jenis produksinya masih diimpor sangat tinggi sebagai konsumsi masyarakat Indonesia (substitusi impor barang konsumsi) Contoh: seperti industri ICT dan industri fashion.

Dibutuhkan penyikapan yang cepat: 4. Sektor-sektor infrastruktur yang pembangunannya 1. Percepatan pemberian fasilitas fiskal yang didorong oleh pemerintah melalui pola KPS telah ditetapkan Contoh: renewable energy (energi baru dan terbarukan), pembangunan 2. Fasilitasi secara terpadu jalan tol, pelabuhan udara dan laut, penyediaan air minum, pengolahan sampah dan pembangunan rel kereta api. 3. Perhatian dukungan infrastruktur 4. Perubahan sikap memandang 5. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor dengan Gas, Minerba, dan produk pertanian sebagai menggunakan bahan baku dan barang modal impor trade commodity menjadi raw material for yang relatif kecil. industry and power 6.of the Republic Sektor Pariwisata The Investment Coordinating Board of Indonesia 48

Sumber: BKPM, 2012

DEFISIT NILAI PERDAGANGAN SEIRING TUMBUHNYA REALISASI INVESTASI Neraca Perdagangan

Impor BBP & BM vs Investasi

(dalam USD miliar) 250 200

140,000.0

350.0

120,000.0

300.0

100,000.0

250.0

150

80,000.0

200.0

100

60,000.0

150.0

40,000.0

100.0

20,000.0

50.0

50 0 -50

0.0

2007

2008

2009

Ekspor

2010

Impor

2011

2012*

Surplus

0.0 2007

2008

Bahan Baku Penolong

2009

2010

2011

Barang Modal

2012* Investasi

Data Impor Barang Modal (dalam USD miliar)

25.0

23.66

20.0

Barang Modal (Kecuali Alat Angkut) Mobil Penumpang

18.78 16.11

15.0

13.31 Alat Angkut untuk Industri

10.0 8.43

5.0

6.68

7.22

0.45

0.92

8.42

4.58 2.64

0.0

0.39

2007

0.58

2008

2009

2010

1.03

2011

• Neraca perdagangan mengalami defisit tahun 2012 sebesar USD 1,6 miliar. • Tren kenaikan realisasi investasi (24%) diikuti dengan tren kenaikan impor bahan baku (18%) dan barang modal (26%). • Impor barang modal didominasi oleh impor barang modal (kecuali alat angkut) lebih dari 50%. *) Data impor BBP dan BM sampai dengan semester I 2012 Sumber: Kemendag, 2013, diolah. Indonesia Investment Coordinating Board

INDONESIA INVESTMENT PROMOTION CENTER (IIPC)

TERIMA KASIH

Invest in...

KONTAK KAMI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E : [email protected]


50

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

Mendorong Peningkatan Daya Saing Ekonomi Melalui Investasi

Recommend Documents