Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing & Perlindungan Konsumen

Pilar -pilar Peningkatan Daya Saing & Perlindungan Konsumen

Standardisasi

Pemberdayaan Konsumen

Pengawasan Barang Beredar & Jasa

Metrologi

Pengembangan Mutu Barang

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

P i l ar -p i l ar

Peningkatan Daya Saing & Perlindungan Konsumen Standardisasi

Pemberdayaan Konsumen

Pengawasan Barang Beredar & Jasa

Metrologi


DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen

“

Barang beredar dan jasa di Indonesia harus

standar, tepat ukuran, takaran, dan timbangan, serta senantiasa terpantau dan terkendali dalam kerangka mengamankan perdagangan dalam negeri dan melindungi segenap konsumen sesuai

di tanah air

“


Daftar Isi PENGANTAR

6

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1

8

CITA – CITA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN

2

16

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PILAR – PILAR PENINGKATAN DAYA SAING DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

3

36

PEMBANGUNAN STANDARDISASI: MEMBANGUN MUTU DAN DAYA SAING

4

44

PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

5

48

PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA: PENGENDALIAN EFEKTIF UNTUK KESELAMATAN, KEAMANAN, KENYAMANAN KONSUMEN, DAN LINGKUNGAN (K3L)

6

54

PEMBANGUNAN METROLOGI LEGAL: AKURASI UNTUK KEPERCAYAAN

7 PENGEMBANGAN MUTU BARANG MENINGKATKAN MUTU BARANG UNTUK DAYA SAING BERKELANJUTAN

PILAR-PILAR PENINGKATAN DAYA SAING DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Buku ini disusun, dikembangkan, dan diterbitkan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam membangun informasi yang berdaya dan berhasil guna bagi seluruh stakeholders, khususnya dalam bidang standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa, kemetrologian, serta pengembangan mutu barang. Diterbitkan di INDONESIA, 2012 Oleh:

Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

62

5

6


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Era perdagangan bebas merupakan keniscayaan, Indonesia sebagai bagian dari warga dunia harus mampu melakukan optimalisasi pemanfaatan atas globalisasi, liberalisasi perdagangan, integrasi global, dan integrasi regional. Partisipasi aktif Indonesia dalam era globalisasi mengakibatkan semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini berakibat pada timbulnya tantangan baru yang semakin kompleks dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing bagi perdagangan di dalam negeri serta perlindungan atas konsumen. Sesuai arahan cita-cita pembangunan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode ke-2, dalam menjawab tantangan tersebut, sektor perdagangan senantiasa menetapkan tujuan pembangunan perdagangan antara lain melalui peningkatan daya saing ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri. Sebagai antisipasi semakin terintegrasinya pasar dalam negeri ke dalam pasar global, Kementerian Perdagangan melakukan optimalisasi kebijakan dan tindakan pengamanan bagi produsen domestik, pengamanan pasar dalam negeri, dan melindungi segenap konsumen di tanah air. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

MENTERI PERDAGANGAN

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan diamanahkan untuk bertanggung jawab atas setiap aspek-aspek perlindungan konsumen, sehingga koordinasi pengelolaan atas aspek-aspek terkait perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan lebih cepat, dinamis, dan lebih efisien. Upaya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen. Dengan terbangunnya berbagai aspek perlindungan konsumen maka diharapkan akan berakibat pada meningkatnya kualitas barang dan/ atau jasa di pasar dalam negeri yang mampu mengangkat daya saing produk barang dan jasa serta perdagangan Indonesia di pasar global.


7

Guna mencapai tujuan pembangunan perdagangan dalam meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan perlindungan konsumen, dan pengamanan pasar dalam negeri, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menetapkan misi periode 2010 - 2014 yaitu peningkatan daya saing ekspor dan peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Lingkup kegiatan perlindungan konsumen sangatlah luas. Besarnya lingkup kegiatan perlindungan konsumen terkait dengan jumlah konsumen di Indonesia yang harus dilindungi yaitu berkisar 240 juta jiwa, luasnya jenis kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta banyaknya jenis produk yang harus diawasi. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen meliputi aspek pengamanan pasar dalam negeri, metrologi, standardisasi, pengembangan mutu barang, pengawasan barang dan jasa yang beredar, hingga pada penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Upaya-upaya perlindungan konsumen melalui pengembangan kemetrologian ditujukan untuk membangun kepercayaan antara produsen dan konsumen, dan agar konsumen tidak dirugikan oleh alat ukur yang kurang akurat. Pada aspek standardisasi, pembangunan standar dikembangkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing industri maupun produk nasional. Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa, diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya barang – barang yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Dan dalam kerangka memberdayakan dan melindungi konsumen, pengembangan perlindungan konsumen diarahkan untuk membangun konsumen yang cerdas, yaitu konsumen yang mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Tak kalah penting, pembangunan perlindungan konsumen senantiasa mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dengan menghasilkan produk bermutu sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dan menciptakan iklim perdagangan dalam negeri yang sehat dan kondusif. Melalui buku Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen diharapkan terbangun informasi dan komunikasi disertai meningkatnya pemahaman bagi seluruh stakeholders pembangunan nasional atas kebijakan maupun pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NUS NUZULIA ISHAK

8


1

Cita - cita Pembangunan

Perdagangan

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa yang menempati peringkat ke-4 di dunia memiliki cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui cita-cita tersebut, pembangunan nasional diimplementasikan melalui visi serta arah pembangunan jangka panjang (tahun 2005–2025), yaitu menjadi INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Untuk menuju kepada kemandirian, Indonesia harus menjadi Negara yang memiliki serta mampu berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, di antara komponen utama arah pembangunan yang harus dicapai adalah adanya penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global dimana pembangunan perdagangan berperan penting dalam kerangka mewujudkannya.


9

Sesuai dengan arahan pembangunan nasional jangka panjang tahun 2005-2025 yang tercantum di dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), untuk menuju kepada kemandirian, Indonesia harus menjadi Negara yang memiliki serta mampu berdaya saing. Untuk mencapai Negara yang berdaya saing, di antara komponen utama arah pembangunan yang harus dicapai adalah adanya penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global dimana pembangunan perdagangan berperan penting dalam mewujudkan arah tersebut. Terkait langsung dengan pembangunan perdagangan, pembangunan jangka panjang menekankan pada 2 (dua) komponen penting yaitu di bidang perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Di bidang perdagangan luar negeri, proses maupun kebijakan perdagangan harus lebih mendatangkan keuntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Sedangkan di bidang perdagangan dalam negeri proses dan kebijakan perdagangan diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha dalam kerangka mewujudkan berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, terintegrasinya aktivitas perekonomian nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, serta terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau. Dalam merealisasikan cita-cita jangka panjang Negara Indonesia, RPJPN dijembatani oleh arahan pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ke-2 periode 2010 – 2014. Terkait dengan pembangunan perdagangan, di dalam RPJMN diatur lebih terperinci mengenai arah kebijakan dan strategi nasional di bidang perdagangan, yaitu meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor. Untuk mencapai arahan pembangunan perdagangan seperti yang ditentukan melalui RPJMN tersebut, strategi yang dilakukan adalah melalui: Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam serta

10


memanfaatkan teknologi tingkat menengah; Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM); Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor pada negara tujuan akhir dimana produk akan dikonsumsi; Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional; Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga; serta Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor nonmigas. Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global seperti yang ditetapkan dalam kerangka mencapai arah pembangunan Indonesia mensyaratkan adanya pembangunan perdagangan dalam negeri yang kokoh. Karenanya, di dalam RPJMN kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri diarahkan untuk meningkatan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, RPJMN menetapkan strategi pembangunan perdagangan dalam negeri sebagai berikut: 1. Meningkatkan integrasi perdagangan antar dan intrawilayah melalui pengembangan jaringan distribusi perdagangan, untuk mendorong kelancaran arus barang sehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga. 2. Meningkatkan iklim usaha perdagangan, melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan, untuk mendorong pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan usaha ritel tradisional dan modern, bisnis waralaba, termasuk pengembangan pola kerjasama yang saling menguntungkan antarpelaku usaha. 3. Mendorong terciptanya pengelolaan resiko harga, transparansi harga, pemanfaatan alternatif pembiayaan, dan efisiensi distribusi melalui peningkatan efektivitas perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang. 4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasar domestik melalui pemanfaatan daya kreasi bangsa. 5. Memperkuat kelembagaan perdagangan dalam negeri yang mendorong terwujudnya persaingan usaha yang sehat, efektivitas perlindungan konsumen serta menciptakan perdagangan berjangka, sistem resi gudang, dan pasar lelang yang efisien. Strategi pembangunan perdagangan, khususnya pembangunan perdagangan dalam negeri, diimplementasikan melalui fokus prioritas dan kegiatan prioritas untuk periode lima tahun ke depan. Adapun fokus dan kegiatan prioritas tersebut adalah: Peningkatan jaringan distribusi untuk menunjang pengembangan logistik nasional, yang didukung oleh kegiatan Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok; Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan; dan Koordinasi Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional.


11

Penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditi, yang didukung oleh kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan; Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah; Pengembangan Ekonomi Kreatif; Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk kampanye Aku Cinta Indonesia; Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang. Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang didukung oleh kegiatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha; Pengembangan dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan; Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen; Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional; serta Peningkatan Tertib Ukur; Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan disertai dengan Pengembangan Mutu Barang. Kementerian Perdagangan sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Kementerian Perdagangan, sebagai salah satu stakeholders perumus, pelaksana, sekaligus pengembangan kebijakan perekonomian nasional, memegang peranan kunci dalam mewujudkan arah pembangunan Negara Indonesia seperti yang dijabarkan dalam RPJPN dan RPJMN. Dalam kerangka mendukung dan mewujudkan arah pembangunan nasional, terutama di bidang pembangunan perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menetapkan Visinya, yaitu: ”Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan” Lebih lanjut visi ini diwujudkan melalui Misi, yakni: a. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas. b. Menguatkan pasar dalam negeri. c. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional. Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kementerian Perdagangan, untuk periode 2010-2014 tujuan pembangunan perdagangan yang ingin dicapai adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri Peningkatan daya saing ekspor Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok Penciptaan jaringan distribusi yang efisien

12


Tujuan pembangunan perdagangan tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan perdagangan yang dijabarkan menjadi lima pokok pikiran, yaitu Mengembangkan kebijakan dan diplomasi perdagangan di fora internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan SDA nasional; Menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat dan antardaerah; Memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa; serta Menata kelembagaan perdagangan yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan langkah strategis, yaitu: Pengembangan kebijakan dan diplomasi perdagangan dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah dan pengamanan kekayaan SDA nasional yang dilakukan melalui: a. b. c. d.

Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan dalam forum multilateral dan regional. Peningkatan kemitraan ekonomi dan perdagangan bilateral yang strategis. Peningkatan dan pengamanan akses pasar luar negeri. Pengamanan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait lainnya.

Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dilakukan melalui: a. b. c. d. e. f.

Peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Peningkatan dan pengembangan ekspor. Pengelolaan impor dengan baik. Penciptaan iklim investasi dan perdagangan yang lebih kondusif. Optimalisasi belanja pemerintah. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan perdagangan bebas seperti kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun. g. Peningkatan perlindungan konsumen dalam negeri serta pengamanan pasar domestik Pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menurunkan kesenjangan antarkelompok masyarakat dan antardaerah yang dilakukan melalui:


13

a. Penciptaan sistem logistik yang efisien untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan meminimasi disparitas harga antar daerah. b. Fasilitasi Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain melalui: revitalisasi pasar tradisional, pendidikan dan pelat ihan ekspor bagi UMKM, fasilitasi produk UMKM untuk masuk dalam distribusi pasar ritel modern, fasilitasi desain, branding dan kemasan, dan promosi. Pemantapan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa yang dilakukan melalui: a. Aktivasi secara intensif gerakan Aku Cinta Indonesia yang akan memacu rasa percaya diri bangsa untuk berkarya serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri dengan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri. b. Pencitraan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar negeri. c. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produkproduk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan perdagangan yang dilakukan melalui penataan waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, trading house, eksportir, dan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan. Berlandaskan Visi, Misi, Tujuan, serta Langkah Strategis tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan program-program pelaksanaan yang terdiri dari sembilan program utama, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan; (4) Penelitian dan Pengembangan Perdagangan; (5) Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri; (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (7) Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional; (8) Pengembangan Ekspor; dan (9) Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi.

14


Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Sesuai dengan amanat pembangunan perdagangan yang dijabarkan dalam arah pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang domestik, faktor penting yang harus dipenuhi adalah adanya pengamanan atas keberadaan, keberlangsungan, serta daya saing dari produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Sedangkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, diperlukan proses, mekanisme, serta aturan yang membangun keadilan bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumennya. Mempertimbangkan pentingnya hal di atas, strategi pembangunan perdagangan mengarahkan peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan sebagai fokus prioritas dengan kegiatan prioritas yang diantaranya adalah Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen, Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional, serta Peningkatan Tertib Ukur, dan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menetapkan program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri sebagai satu dari Sembilan program utamanya yang dilakukan untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri yang menitikberatkan pada pengembangan sistem distribusi nasional dan penguatan kelembagaan perdagangan serta pengamanan pasar dalam negeri. Arah pelaksanaan dari program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri dikembangkan dengan diantaranya adalah: Pengembangan kebijakan dan pemberdayaan perlindungan konsumen melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, peningkatan pemberdayaan perlindungan melalui sosialisasi, pelatihan, forum-forum koordinasi, dan klinik konsumen. Penguatan lembaga perlindungan konsumen melalui fasilitasi pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian sengketa Konsumen), penguatan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan fasilitasi BPKN (Badan perlindungan Konsumen Nasional), pemutakhiran database perlindungan konsumen serta penerapan kewajiban label yang mengakomodir 103 jenis barang dengan 726 nomor HS baik produk dalam negeri maupun impor, khususnya produk hasil industri yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L), SNI wajib, persyaratan pemenuhan NPIK, dan kewajiban layanan purna jual. Peningkatan tertib ukur melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait kemetrologian, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kemetrologian, peningkatan jenis dan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dapat dilakukan tera dan tera ulang, pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP, peredaran Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan penggunaan Satuan Sistem Internasional (SI), serta peningkatan ketertelusuran standar secara nasional. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan terkait pengawasan barang dan jasa, peningkatan kualitas SDM pengawasan barang dan jasa, sosialisasi dan publikasi hasil pengawasan, dan peningkatan kegiatan pengawasan. Peningkatan tatakelola yang baik melalui peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam kerangka peningkatan pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.


Peluncuran Layanan Informasi Perlindungan Konsumen di Museum dan Perpustakaan Gedung Muhammad Hatta Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

15

16

2


Pilar - Pilar Peningkatan Daya Saing dan Perlindungan Konsumen No consumer No market

protection without market surveillance

surveillance without technical regulation

No technical

regulations without standards

No standards without measurements No measurements without legal

metrology


17

Globalisasi perdagangan dunia yang terjadi saat ini memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, globalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri maupun industri domestik. Dengan tumbuhnya persaingan usaha yang kian ketat menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya, baik dari segi kualitas produk maupun daya saing harga melalui efisiensi produksi. Positifnya, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pilihan barang kebutuhan yang tersedia bagi konsumen dengan kualitas dan harga yang bersaing. Namun di sisi lain dengan maraknya variasi atas barang dan jasa yang beredar, diduga banyak pula barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dapat saja timbul sebagai akibat persaingan usaha yang ketat sehingga mendorong para pelaku usaha yang tidak sanggup meningkatkan efisiensi produksi untuk mengurangi biaya produksi melalui pengurangan kualitas barang dan jasa yang diberikan. Selain itu, globalisasi perdagangan juga membawa dampak bagi perkembangan dan keberlangsungan produk-produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha serta industri di dalam negeri. Peningkatan kualitas dan daya saing bagi produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri menjadi mutlak diperlukan jika tidak ingin kalah bersaing dengan derasnya arus barang impor dari luar negeri. Dari fenomena yang berkembang tersebut, guna mengantisipasi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang berujung pada kerugian bagi konsumen serta dalam upaya menjaga keamanan dan keberlangsungan perdagangan dalam negeri, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan pencapaian kondisi perdagangan Indonesia di antaranya sebagai berikut: a. Pentingnya peran standardisasi dan metrologi dalam sektor perdagangan. Melalui penerapan standar dan metrologi diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan antar negara melalui harmonisasi standar baik domestik maupun internasional dan persyaratan teknis. Harmonisasi standar dan persyaratan teknis akan membentuk kondisi “One Standard – One Test – Accepted Everywhere”, sehingga arus perpindahan barang dan jasa dalam perdagangan internasional menjadi semakin lebih mudah dan mampu meningkatkan kepercayaaan masyarakat internasional atas produk domestik Indonesia. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. b. Sistem hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen dan penegakan hukum lahir dan berkembang secara positif mengikuti kecepatan dinamika perekonomian dalam kerangka menopang eksistensi usaha, memberikan kepastian usaha, serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian.

18


c. Pasar domestik yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri dengan adanya sistem jaminan mutu melalui penerapan dan pemberlakuan standar dan persyaratan teknis yang akan meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk yang membahayakan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan (K3L). d. Sektor standardisasi dan perlindungan konsumen diharapkan mampu memberikan kontribusi positif atas penciptaan lapangan kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa. e. Kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) semakin membaik dan memperoleh pengakuan internasional. Pelaksanaan standardisasi tidak terlepas dari proses penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh LPK. Karenanya, kapasitas dan pengakuan dari pihak internasional terhadap LPK yang ada di Indonesia akan mempengaruhi tercapainya kondisi “One Standard – One Test – Accepted Everywhere” yang akan meningkatkan efisiensi dalam perekonomian. Berdasarkan pencapaian kondisi perdagangan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut maka peran dari komponen standardisasi, pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan jasa, metrologi legal, serta pengembangan mutu barang dalam melindungi konsumen dalam negeri dan mengamankan perdagangan nasional menjadi semakin penting.

Menjawab Tantangan Globalisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Menjawab tantangan globalisasi sekaligus mewujudkan pencapaian perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2010 yang kini telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan dengan misi meningkatkan daya saing ekspor, meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen, serta berperan sebagai pengelola kebijakan maupun pelaksanaan atas program pengembangan sekaligus pengamanan perdagangan dalam negeri. Pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dilaksanakan untuk mendukung pencapaian terhadap peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor, Peningkatan Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen. Sedangkan arah pembangunan kebijakan dan

Pemantauan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat


19

Mekanisme Kerja Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Pengembangan Kebijakan Daya Saing Ekspor

Akses pasar ekspor & fasilitasi ekspor

Penguatan Kapasitas Lembaga & SDM

Pengamanan Pasar Dalam Negeri

Perlindungan & Kesadaran Konsumen

pengelolaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditujukan untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk sekaligus mengamankan pasar dalam negeri. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi, antara lain: a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; c. Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen. Mengacu pada visi Kementerian Perdagangan yang direfleksikan dengan fungsi pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen, diperlukan dua kondisi dasar yang harus dicapai, yakni pertama adalah terwujudnya suatu sistem standardisasi dan perlindungan konsumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen khususnya di bidang perdagangan. Kedua adalah terlaksananya aktivitas pengamanan pasar dalam negeri melalui kegiatan-kegiatan pengawasan maupun pemberdayaan konsumen. Berdasarkan Visi Kementerian Perdagangan dan kondisi dasar di atas, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengembangkan misi untuk periode 2010 - 2014 adalah: 1. Peningkatan daya saing ekspor. 2. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen. Dalam mewujudkan misi Mengembangan Sistem Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diperlukan terciptanya dua kondisi yakni tersedianya kebijakan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen serta tersedianya kelembagaan dan sumber daya manusia yang akan menggerakkan kebijakan tersebut. Sedangkan dalam mewujudkan Misi Mengamankan Pasar Dalam Negeri diperlukan tiga kondisi yakni terselenggaranya pengawasan barang beredar dan jasa, tertib ukur, dan pemberdayaan konsumen.

20


Dari kondisi tersebut, pembangunan standardisasi dan perlindungan konsumen menetapkan tujuan yang akan dicapai untuk periode 2010-2014 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Diversifikasi Pasar Ekspor. Pengembangan Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Kelembagaan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Mengembangkan SDM Perlindungan Konsumen. Peningkatan Pengawasan Barang/Jasa dan Kemetrologian. Peningkatan Layanan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

Sasaran Strategis Pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan sasaran pembangunan, yaitu: 1. Tertelusurnya Standar Ukuran Secara Nasional dan Internasional 2. Tersedianya rumusan Peraturan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 3. Meningkatnya Akumulasi BPSK Yang Terbentuk 4. Meningkatnya Akumulasi Jumlah SDM Perlindungan Konsumen 5. Meningkatnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Yang Dibina Dan Dinilai 6. Meningkatnya Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi 7. Meningkatnya Kegiatan Pengawasan Barang Beredar 8. Meningkatnya Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Telah Memenuhi Peraturan Yang Berlaku 9. Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konsumen dan Tanggung Jawab Pengusaha Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengacu pada Arah Strategi dan Kebijakan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, ditetapkanlah beberapa langkah strategis, yaitu: Dalam Kerangka meningkatkan perlindungan konsumen dalam negeri serta pengamanan pasar domestik dikembangkan: 1. Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang dilakukan melaluii Penyiapan rumusan peraturan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen


21

2. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa, dilakukan melalui: • Peningkatan kegiatan pengawasan barang beredar. • Peningkatan jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi. 3. Peningkatan tertib ukur, dilakukan melalui : • • • •

Peningkatan UTTP yang telah ditera/ditera ulang. Penelusuran standar ukuran secara nasional dan internasional. Pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Kemetrologian. Pembinaan dan penilaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal. • Pembinaan dan pengawasan kemetrologian melalui Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur. • Penyiapan peraturan dan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang metrologi legal. Guna mengatur dan menata waralaba, kemitraan usaha, distributor, keagenan, ritel, trading house, lembaga perlindungan konsumen dan eksportir agar masyarakat dapat terlibat secara luas dalam aktivitas perekonomian perdagangan dikembangkan strategi: 1. Peningkatan kelembagaan dan SDM di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen, dilakukan melalui : • Peningkatan akumulasi BPSK yang terbentuk. • Peningkatan akumulasi jumlah SDM Perlindungan Konsumen. 2. Optimalisasi pemberdayaan konsumen, dilakukan melalui Peningkatan pemahaman konsumen dan tanggungjawab pengusaha. Langkah strategis ini bermuara pada satu program tujuan yaitu Peningkatan Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut program yang diturunkan menjadi kegiatan dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen secara umum di antaranya adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa Peningkatan Tertib Ukur Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional/BPKN Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah

22


Peningkatan Infrastruktur Mutu Dalam kerangka membangun mutu dan daya saing industri maupun produk nasional yang berujung pada pembangunan ketahanan perdagangan dalam negeri serta melindungi konsumen nasional, mutlak diperlukan adanya pembangunan infrastruktur mutu. Infrastruktur mutu yang dimaksud adalah semua aspek yang berkaitan dengan metrologi, standardisasi, pengujian, manajemen mutu, sertifikasi dan akreditasi yang berpengaruh terhadap penilaian kesesuaian (Conformity Assessment) dimana termasuk didalamnya adalah institusi publik maupun swasta dalam kerangka peraturan dimana mereka beroperasi. Infrastruktur mutu dibangun di atas empat Pilar sebagai penunjang, yaitu Pemenuhan aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3L); Peningkatan kualitas secara terus menerus; Menjaga kepercayaan masyarakat; serta Perlindungan Konsumen. Saat ini managemen kualitas bertransformasi menjadi 3 pilar yakni metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian (Metrology, Standardisation, and Conformity Assessment). Untuk testing dan quality berubah ke dalam istilah baru yaitu penilaian kesesuaian. Manfaat yang ingin dicapai melalui kebijakan pemerintah atas pembangunan Infrastruktur Mutu ini antara lain adalah mengurangi risiko dalam kaitannya dengan perdagangan internasional terutama faktor keberterimaan produk nasional di luar negeri serta melindungi konsumen dalam negeri terkait produk-produk yang berasal dari luar negeri, terbangunnya efisiensi ekonomi, terbangunnya perlindungan terhadap pasar yang fair dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen atas barang dan jasa yang beredar di dalam negeri.

Infrastruktur Mutu di Kementerian Perdagangan

Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Direktorat Standardisasi

Pengembangan Mutu

Perlindungan Konsumen

Standardisasi

Direktorat Metrologi

Metrologi Legal

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Infrastruktur Mutu & K3L Pengawasan Pasar


23

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Kepala Badan Karantina Pertanian, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan Olahan, dan Pangan Segar.

Kerja Bersama Dalam melaksanakan peran, tugas beserta fungsinya, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ditunjang oleh satu unit pendukung dan empat unit pelaksana teknis, yaitu: I. Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dengan fungsi, antara lain:

•

engkoordinasikan, penyusunan rencana, dan program serta anggaran, pemantauan M program, pelaksanaan urusan administrasi kerja sama evaluasi serta pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;

•

engkoordinasikan dan menyiapkan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan M perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen;

•

Melaksanakan urusan administrasi keuangan direktorat jenderal.

2. Direktorat Standardisasi

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi barang dan jasa sektor perdagangan dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penerapan P standar, kelembagaan dan informasi standar serta kerja sama standardisasi sektor perdagangan;


24

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan P teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penerapan standar, kelembagaan dan informasi standar serta kerja sama standardisasi sektor perdagangan.

3. Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, P analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen;

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan P teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama, informasi dan publikasi, analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan pemberdayaan konsumen.

4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa dengan fungsi, antara lain:

•

enyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan P aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional penyidik pegawai negeri sipil, dan kerja sama pengawasan barang beredar dan jasa;

•

enyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan P teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk pertambangan dan aneka industri, pengawasan produk pertanian, kimia dan kehutanan, pengawasan jasa, bimbingan dan operasional penyidik pegawai negeri sipil, dan kerja sama pengawasan barang beredar dan jasa.

5. Direktorat Metrologi

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal dengan fungsi, antara lain:

•

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sumber daya manusia kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal;

•

Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, kerja sama, kelembagaan, penilaian kelembagaan, alat ukur, timbang, takar, standar ukuran, sumber daya manusia kemetrologian, dan pengawasan sektor metrologi legal.

6. Direktorat Pengembangan Mutu Barang

Bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu barang dengan fungsi, antara lain:

•

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan di bidang verifikasi bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional penguji mutu barang;

•

Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional penguji mutu barang.


25

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan

DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT METROLOGI

DIREKTORAT STANDARDISASI

DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN MUTU BARANG

Dalam rangka penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diamanatkan untuk melakukan pembinaan terhadap administrasi penyelenggaran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dukungan terhadap BPKN tersebut diberikan melalui pembinaan dukungan administrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Sekretariat BPKN. Sedangkan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugasnya, BPKN merupakan institusi independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

26


Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat kerjasama peningkatan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal, bertujuan untuk meminimalisasi hambatan dalam penegakan hukum, mewujudkan keberhasilan dalam penanganan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan metrologi legal.


27

Program Prioritas Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Dalam menetapkan arah kebijakan yang kelak akan dilaksanakan melalui program-program prioritasnya, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mengacu pada 3 (tiga) Pilar Utama Kebijakan Kementerian Perdagangan, yaitu Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri, Ekspor dan Kerjasama Internasional, serta Reformasi Birokrasi dan Good Governance yang disertai dengan 3 (tiga) semangat kebijakan, yaitu Semangat Hilirisasi, Semangat Substitusi Impor, serta Semangat Perlindungan Konsumen. Berdasarkan landasan dan semangat kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan 5 (lima) Pilar Kebijakan dalam kerangka pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. 5 Pilar Kebijakan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

PASAR EKSPOR/ MITRA DAGANG 5. Pengembangan Impor

Ekspor

Mutu Barang

4. Peningkatan Tertib Ukur

2. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

3. Gerakan Konsumen Cerdas

PASAR DOMESTIK

1. Regulasi Standar & Perlindungan Konsumen

5 Pilar Kebijakan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tersebut diimplemantasikan melalui program-program prioritas Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yaitu: I.

Regulasi teknis standardisasi dan perlindungan konsumen.

II.

Trade Support Programme (TSP) 2 dan Information Management System (IMS).

III. Tim terpadu penerapan regulasi Teknis melalui pengujian produk yang menjadi perhatian nasional (hot issue). IV. Transposisi peraturan nasional terkait pada peralatan listrik dan elektronik sesuai ketentuan AHEEERR. V.

Analisa data dan informasi penerapan standar oleh pelaku usaha.

28


VI. Edukasi konsumen cerdas. VII. Peningkatan pengawasan Barang beredar. VIII. Penegakan hukum terhadap hasil temuan pengawasan melalui pengenaan sanksi administratif dan/atau pidana. IX. Peningkatan tertib ukur melalui pembentukan pasar tertib ukur, pembentukan daerah tertib ukur dan peningkatan pemahaman metrologi legal. X. Peningkatan pengawasan prapasar terhadap mutu barang impor dan produksi dalam negeri yang SNI nya diberlakukan secara wajib. XI. Pemantauan dan pembinaan Mutu Barang yang SNI-nya diberlakukan secara wajib. XII. Pemantauan dan pembinaan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (BOKOR).

Secara garis besar, program prioritas serta keterkaitan antar program dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dapat digambarkan melalui penjelasan berikut: I. Regulasi Teknis Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Merupakan program payung dari Perumusan dan Penerapan Regulasi Teknis yang ‘Pro Konsumen’. Tujuan dari adanya program ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk dalam negeri maupun produk impor yang beredar di pasar melalui aspek K3L, memberikan kepastian hukum kepada produsen dalam menjalankan usaha, serta menyediakan data dan informasi tentang hasil uji produk, terutama yang merupakan concern nasional (hot issues).

Alur kerja dari program Perumusan dan Penerapan Regulasi Teknis yang ‘Pro Konsumen’ adalah teridentifikasinya materi-materi kebutuhan guna penyusunan & penerapan regulasi yang dilanjutkan dengan proses penyusunan regulasi teknis yang disertai dengan pembentukan Tim Terpadu Penerapan Regulasi Teknis.

Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah tersusunnya draft peraturan teknis serta terhimpunnya data dan informasi mengenai hasil uji produk.


29

II. Trade Support Programme (TSP) 2 dan Information Management System (IMS).

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi produk ekspor Indonesia ke pasar internasional terutama Uni Eropa, meningkatkan kapasitas infrastruktur mutu ekspor (EQI) guna mendukung akses produk Indonesia ke pasar internasional, serta meningkatkan kesesuaian produk ekspor Indonesia dengan standar internasional.

Pelaksanaan Program TSP 2 melibatkan pemangku amanah standardisasi dan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) - Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Melalui Annual Programme Estimate (APE) yang merupakan garis besar kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2012 di tiap Kementerian atau Badan, dalam kerangka pelaksanaan TSP 2 Kementerian Perdagangan memiliki agenda kerja yaitu Membangunan Information Management System (IMS) on Standards and Technical Regulations, Training on International Standards and Export Destination Countries Technical Regulations, serta mengadakan peralatan pengujian untuk meningkatkan kapasitas Pengembangan Mutu Barang menjadi reference lab yang diakui di European Union (EU).

Milestones of IMS Planning (2011 – Oktober 2014)

C. IMS Development: Phase I: Technical Regulations and Standards (2011 – 2014) Phase II: Information of PCB, Test Labs and Inspection Bodies

2011 IMS System A. Establishment of IMS : 1. Phase I: Technical Assistance from EU; 2. Phase II: IMS Establishment;

2012

EU Directives

B. Human Capacity Building (Training): 1. Phase I: Technical Regulations (EU Directives on Food, Cosmetics (REACH), EEE (ROHS & WEEE), Furniture (REACH), and Fisheries; 2. Phase II: Private Standards : BRC Global Standards and Fairtrade); 3. Phase III: IMS Socialisation

2013

EU Directives + ASEAN

B. Human Capacity Building (Training): 2. Phase II: Private Standards: Retailer Standards,FSC , RSPO, GlobalGAP/Eu repGAP, MSC and HACCP

2014

Japan + USA + KOREA

D. Continual Improvement of IMS B. Human Capacity Building (Training): 3. Phase III: International Standards: ISO 9001, 22000, 14000, CODEX, OIE, etc.


30

III. Harmonisasi Standardisasi ASEAN

Program Harmonisasi Standardisasi ASEAN bertujuan untuk memetakan kesiapan Indonesia dalam penerapan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, terutama untuk sektor EE dan prepared foodstuff, serta memberikan masukan dan berkoordinasi dengan stakeholders dalam rangka menyiapkan Indonesia untuk penerapan AEC.

Sebagai pelaksanaan Program Harmonisasi Standardisasi ASEAN, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menetapkan dua kegiatan yang menjadi prioritas sebagai sukses program ini yaitu: 1. Transposisi Regulasi sesuai Ketentuan AHEEERR 2. Analisa Data dan Informasi Penerapan Standar oleh Pelaku Usaha

IV. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen

Program Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dilandasi oleh kebijakan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terkait pemberdayaan konsumen, yaitu: 1. Menyusun/mereview regulasi yang pro-konsumen dan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. 2. Mengedukasi konsumen menjadi konsumen cerdas 3. Mengembangkan kelembagaan konsumen sebagai akses pemulihan hak-hak konsumen terhadap kerugian yang dideritanya

Berdasarkan kebijakan tersebut maka tujuan dari program Pemberdayaan Konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, meningkatkan pemahaman konsumen agar lebih cerdas, dan memiliki proteksi alamiah serta mampu menghadapi pasar yang semakin terbuka, meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang sesuai K3L, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan BPSK dan LPKSM, serta berperan aktif dalam kerjasama kelembagaan perlindungan konsumen baik di tingkat nasional dan internasional.

Program Pemberdayaan Konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: 1. Penyusunan Peraturan/ Pedoman Perlindungan Konsumen

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Penyusunan Peraturan/ Pedoman atas Draft Perubahan Permendag tentang Label; MKG; Ketentuan Pencantuman Harga; Ketentuan Penawaran dan Penjualan Barang; Ketentuan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK; Pedoman Pelayanan Informasi Konsumen.

Sedangkan untuk tahun 2013 akan dilakukan Penyusunan Peraturan/ Pedoman atas Klausula Baku; Iklan dan Promosi; Standar Kompetensi Anggota BPSK; dan Pedoman Penanganan Pengaduan Konsumen.

2. Edukasi Konsumen

Kegiatan Edukasi Konsumen dilaksanakan melalui Klinik Konsumen Terpadu (KKT), Motivator dan Gerakan Komunitas Konsumen, Pengembangan Layanan Informasi Konsumen di Perguruan Tinggi, Edukasi Belanja Cerdas, Pengaduan Konsumen secara online (Siswas PK, Hotline-Call Center), serta Sosialisasi melalui Media Elektronik dan Media Cetak.

3. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan Kelembagaan dilaksanaan dengan bentuk kegiatan: a. Pembentukan 50 BPSK melalui Fasilitasi sosialisasi BPSK (leaflet, stiker, banner dll) serta Bantuan sarana operasional (komputer, printer, fillling kabinet, meja sidang, kursi dan papan nama).


31

b. Penguatan 73 BPSK melalui pelatihan kepada anggota BPSK dan sekretariat BPSK baik untuk pemula maupun lanjutan; Fasilitasi bagi anggota dari 3 BPSK pemenang penghargaan untuk melakukan pembelajaran ke luar negeri (India, Hongkong, dan Malaysia); Bantuan biaya operasional penanganan kasus kepada 15 BPSK yang menerima penghargaan BPSK terbaik; Bantuan sarana operasional (komputer, printer, fillling kabinet, meja sidang, kursi dan papan nama) kepada 73 BPSK, dan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional BPSK. c. Fasilitasi kepada LPKSM melalui Aktivasi sosialisasi atau forum komunikasi LPKSM.

Disamping kegiatan prioritas, dalam rangka membangun perlindungan konsumen yang disertai pemberdayaan secara efektif, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen juga merancang adanya kegiatan inisiatif, yaitu: 1. Kegiatan Edukasi dengan Membangun Jaringan Konsumen yang Lebih Luas melalui Kerjasama dengan Ormas (PP Muhamadiyah, PP Aisyiah, NU, Muslimah NU, Anshor, PPGI, dll) yang disertai dengan Penyusunan dan perbanyakan Modul Edukasi untuk Dai dan aktivis Ormas. 2. Penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional dengan sub-kegiatan di antaranya berupa Gelar aktivasi dan Layanan Konsumen oleh BPSK, LPKSM, Penggiat PK, Instansi/Lembaga terkait, Seminar Perlindungan Konsumen, Lomba foto, lomba menulis konsumen muda, lomba mewarnai konsumen cilik, Pemberian Penghargaan Penggiat PK, Wartawan Peduli Konsumen, Primaniaga. 3. Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Asean Comittee On Consumer Protection (ACCP) dengan sub-kegiatan berupa Operasionalisasi INARAPEX (Indonesia Rapid Alert System and Information Exchange), Consumer Complaint Online, dan Workshop WG -ASEAN RAPEX.

V. Peningkatan Pengawasan Barang Beredar

Ruang lingkup pengawasan barang beredar dan jasa mencakup: 1. Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar dengan komponen pengawasannya adalah Standar, Label, Klausula Baku, Pelayanan Purna Jual, Cara Menjual, dan Pengiklanan. 2. Barang Dan/Atau Jasa Yang Dilarang Beredar Di Pasar dengan komponen pengawasannya yaitu hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Barang Dan/Atau Jasa Yang Diatur Tata Niaganya, Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, dan Distribusi yang kesemuanya Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

Untuk program peningkatan pengawasan barang beredar, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa akan melaksanakan pengawasan terhadap 600 produk yang mencakup: 1. Pengawasan Terhadap 10 (Sepuluh) Produk Ber-SNI Wajib meliputi Kotak Kontak, Tusuk Kontak, Mini Circuit Breaker – MCB, Lampu Swaballast, BjTB, Helm, Karet Perapat (Seal) Tabung LPG, Melamin, Ban Mobil Penumpang, Ban Sepeda Motor. 2. Pengawasan Terhadap 4 (Empat) Jenis Jasa mencakup Cara Menjual, Klausula Baku, Layanan Purna Jual, Pengiklanan 3. Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang 4. Manual Kartu Garansi Bagi Produk Telematika Dan Elektronika 5. Pengawasan Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya (B2) 6. Pengawasan Secara Terpadu (Pontianak, Riau, Tarakan, Medan, Semarang) 7. Pelaksanaan pengawasan di perbatasan: Batam (Kepulauan Riau), Dumai (Riau), Sanggau (Kalbar), Nunukan (Kaltim), dan Sabang (Aceh) oleh Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB).

32


VI. Peningkatan Tertib Ukur Program Peningkatan Tertib Ukur memiliki tujuan, yaitu: 1. Menciptakan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi pasar tradisional dan pemerintah daerah lain. 2. Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen khususnya dari segi kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan. 3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar tentang pentingnya penggunaan UTTP yang benar dan sah dalam membangun kepercayaan masyarakat konsumen. 4. Memperkuat pengawasan, penegakkan hukum, dan pembinaan terhadap penggunaan dan peredaran UTTP. 5. Meningkatkan peran dan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan metrologi legal di daerahnya. 6. Melakukan publikasi dan komunikasi kepada masyarakat pengguna dan pemilik UTTP serta konsumen tentang arti, tujuan, dan pentingnya penyelenggaraan metrologi legal sehingga menumbuhkan budaya tertib ukur.

Secara umum, sasaran pelaksanaan program Peningkatan Tertib Ukur adalah terbangunnya Peredaran dan Penggunaan UTTP Sesuai dengan Ketentuan melalui Pembentukan Pasar Tertib Ukur, Pembentukan Daerah Tertib Ukur, serta Peningkatan Pemahaman atas Metrologi Legal. Hal ini dapat tercapai melalui kunci sukses adanya keterpaduan program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

VII. Peningkatan Konsistensi dan Ketertelusuran Mutu Barang

Program Peningkatan Konsistensi dan Ketertelusuran Mutu Barang bertujuan untuk Meningkatkan Pengawasan pra pasar terhadap mutu barang impor dan produksi dalam negeri yang SNI nya diberlakukan secara wajib, Memantau dan melakukan Pembinaan Mutu Barang yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, Memantau dan melakukan Pembinaan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (BOKOR), Membangun Jaringan Kerjasama LPK/ BPSMB melalui pembinaan SDM fungsional Penguji Mutu Barang, serta Meningkatkan Pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi di bidang mutu barang.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, dibangun pelaksanaan program, antara lain adalah:

1. Evaluasi pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib,

2. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk dalam negeri dan produk impor SNI wajib,

3. Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan pra-pasar dengan mekanisme pendaftaran (NPB/SPB),

4. Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP),

5. Jumlah barang SNI Wajib yang diambil contohnya/ dipantau, 6. Jumlah bahan olah komoditi ekspor yang dipantau, 7. Jumlah pertemuan teknis pengawasan mutu produk ekspor, 8. Jumlah Bimbingan Teknis Kepada Jejaring Kerja Pengawasan Mutu Barang, 9 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang dipantau, 10. Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB), 11. Jumlah contoh yang diujikan, 12. Jumlah sertifikat yang diterbitkan, 13. Jumlah sertifikat terkait produk, personil, dan pelatihan yang diterbitkan.

indikator-indikator

pencapaian

sukses


33

Rencana Aksi Terhadap Deliverables Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Tahun 2013 Rencana Aksi terhadap Deliverables adalah kegiatan-kegiatan utama yang menjadi target pencapaian serta penyelesaian pada periode yang ditetapkan berdasarkan acuan Program Prioritas. Kegiatankegiatan utama Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk periode tahun 2013, secara umum di antaranya adalah:

•

Edukasi Konsumen Cerdas

•

Pemberian Penghargaan kepada 5 Daerah Terbaik yang Peduli Perlindungan Konsumen

•

Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar di Daerah Perbatasan

•

Mengoptimalkan Upaya Penegakan Hukum di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

•

Mendukung Finalisasi Regulasi Teknis Untuk Mainan Anak, Elektronik dan Pakaian Jadi serta Produk Tertentu Lainnya di Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

•

Menyiapkan Makalah Posisi tentang Penajaman SNI untuk Kepentingan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Ke Depan

•

Melakukan Penajaman Kerjasama dengan Instansi Teknis Terkait

•

Meningkatkan Capacity Building untuk Pegawai Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

•

Menyelesaikan Kepengurusan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebelum Akhir Maret 2013

•

Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

34


Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Luar Negeri Sesuai dengan pola dan semangat otonomi daerah saat ini, Pembangunan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam negeri dan mengamankan perdagangan nasional tidak dapat dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Pusat. Diperlukan kolaborasi efektif pengelolaannya bersama pemerintah daerah. Guna Meningkatkan Tertib Ukur, kerjasama yang dilakukan berupa Melaksanakan Pra penilaian UPTD dan Pengawasan Kemetrologian menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional sesuai dengan dana Dekonsentrasi, Mendorong pembentukan Unit Kerja dan UPTD di Kabupaten/Kota, Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang, Meningkatkan jumlah SDM Penera dan Pengamat Tera, dan Jaminan standar kerja/uji UTTP. Sedangkan untuk mensukseskan program Information Management Body (IMB) kerjasama yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah mencakup Pemberian informasi mengenai LPK yang berada di daerah terkait dengan ruang lingkup LPK, status akreditasi, personel yang dimiliki, dan bantuan yang diperlukan, serta Sosialisasi rencana pembentukan IMB kepada pelaku usaha setempat. Dalam kaitannya untuk meningkatkan Pengawasan Barang Beredar, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap 10 Komoditi sesuai dengan anggaran Dekonsentrasi, dan Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan melalui instrumen crash programe, pengawasan berkala, dan pengawasan khusus. Untuk Peningkatan Perlindungan Konsumen kerjasama yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan kegiatan secara aktif dalam sosialisasi Konsumen Cerdas, Mendorong pembentukan BPSK melalui sosialisasi dengan mengundang Kabupaten/Kota sesuai dana Dekonsentrasi, Melibatkan LPKSM dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Derah mengenai muatan lokal Extra Kurikulum Perlindungan Konsumen di Sekolah. Kerjasama luar negeri juga dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui jaringan Atase Perdagangan Republik Indonesia (Atdag) dan akses melalui Indonesia Trade Promotion Center (ITPC). Pada kedua akses luar negeri ini, kerjasama difokuskan pada: 1. Memberikan informasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang antara lain: • Sistem Metrologi Legal. • Sistem Standardisasi yang diterapkan. • Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di pasar (Market Survailence). • Kebijakan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen. • Pengembangan edukasi konsumen. • Sistem penerapan Halal Food. 2. Memberikan informasi dalam rangka mendukung pembentukan IMB yang antara lain: • Regulasi Teknis. • National Standard, Additional Requirement, Private Standard.


35

36


3

Pembangunan Standardisasi

Membangun Mutu dan Daya Saing


37

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat berupa keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta berdasarkan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Secara global, perkembangan standardisasi di dunia terdiri atas empat tahapan penting yang berkaitan dengan isu: • Manajemen mutu dan kualitas, seperti ISO 9001, Good Agricultural Practices, serta Good Manufacturing Practices. Standar ini umumnya diterapkan dan menjadi persyaratan antara Business to Business; • Manajemen lingkungan (ISO 14001) yang lebih terkait dengan persyaratan Business to Consumer; • Manajemen sosial dan tenaga kerja (SA 8000 dan Fairtrade) yang benyak terkait dengan persyaratan Business to Consumer maupun Business to Producer; • Manajemen sumber daya alam (Forest Stewardship Council/ FSC dan Carbon Labelling).

38


1990 Business to Business

2000

2010

Business to Consumer

Business to Society Stakeholder

Quality Issues (ISO 9001, GAP, GMP) Environmental Issues (ISO 14001)

Social, Labor, & Equality Issues (SA 8000, Fairtrade) Resources Sustainability Issues (MFC, FSC, Carbon Labelling)

Pemanfaatan Niche Market Indonesia sebagai negara yang ingin terus meningkatkan ekspor ke negara maju seperti USA, Jepang dan Uni Eropa perlu secara dinamis mendorong pelaku usahanya untuk menerapkan standar yang diberlakukan di negara tujuan. Penerapan standar sebagai fasilitasi perdagangan dunia meningkat secara signifikan sejak era 1990-an. Gambar berikut menunjukan perkembangan standar dan regulasi teknis dalam memenuhi persyaratan Business to Business, Business to Consumer dan akhirnya berkembang menjadi Business to Society. Direktorat Standardisasi sebagai salah satu komponen infrastruktur mutu di Kementerian Perdagangan terus berusaha mengikuti perkembangan standar yang mempengaruhi persyaratan perdagangan dunia. Selain standar yang tertuang dalam regulasi teknis, terdapat private standard yang dipersyaratkan oleh sektor swasta dimana pemenuhannya dilakukan secara sukarela (voluntary). Direktorat Standardisasi bertujuan meningkatkan kesadaran dunia usaha untuk menerapkan sistem sertifikasi sukarela tersebut. Hal ini dimaksudkan dapat meningkatkan akses pasar produk Indonesia di negara tujuan ekspor dengan memanfaatkan niche market serta mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga normal (premium price). Beberapa macam bentuk sertifikasi sukarela adalah fair trade, organic, carbon foot print dan sebagainya. Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat berupa keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta berdasarkan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Penerapan SNI pada dasarnya adalah bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang untuk diperdagangkan. Dengan demikian, untuk menjamin

Global Civil Society


39

keberterimaan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparansi dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Namun, guna menjalankan kepentingan Negara dalam melindungi kepentingan umum, keamanan, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu atas produk-produk tertentu secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan atas kegiatan dan peredaran produk. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang untuk diperdagangkan. Ketentuan tersebut berlaku secara universal baik kepada produk yang diproduksi di dalam negeri maupun produk impor yang masuk ke dalam pasar domestik. Meski demikian, pemberlakuan SNI wajib tetap dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menghindari sejumlah dampak seperti adanya hambatan dalam persaingan usaha yang sehat, hambatan untuk melakukan inovasi, maupun menghambat perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Aspek terbaik yang dapat diterima semua pihak adalah mendorong penerapan SNI wajib atas kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi terutama yang menyangkut aspek Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L), sehingga pengaturan kegiatan pengawasan dan peredaran produk mutlak diperlukan. Di Indonesia, sepanjang periode tahun 2005 hingga 2011 pemberlakuan standar wajib mengalami peningkatan yang cukup pesat. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 tercatat 83 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan standar wajib. Dengan demikian produk-produk yang diatur dalam SNI tersebut harus memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan apabila diedarkan di pasar domestik. Kondisi tersebut berlaku untuk seluruh produk baik produk yang diproduksi di dalam negeri maupun produk eskpor. Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI yang telah diberlakukan wajib.

40


Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Jaminan Aspek K3L terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Perkembangan pengenaan hambatan perdagangan dunia mengalami perubahan yang cukup cepat. Dimulai dengan diberlakukannnya tarif impor yang relatif tinggi, sehingga mendorong negaranegara melakukan perundingan perdagangan untuk mengurangi hambatan tersebut. Seiring dengan semakin menurunnya pengenaan tarif, negara-negara menggunakan instrumen lain dalam melindungi konsumen dan produksi dalam negeri, antara lain dengan penggunaan kuota maupun penerapan non tarif barrier (NTB) lainnya. Non tariff barrier yang populer saat ini adalah penerapan regulasi teknis. Namun demikian, penerapan regulasi teknis tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah diatur oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) yang tertuang dalam Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement. Perkembangan penyusunan regulasi teknis di Indonesia saat ini masih mengacu pada penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diwajibkan sementara pengertian dari standar adalah sukarela dan yang wajib adalah peraturannya. Oleh karena itu beberapa negara hanya memberlakukan beberapa persyaratan tertentu terkait dengan K3L yang harus dipenuhi pelaku usaha, dan bukan keseluruhan standar. Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya peredaran produk yang kurang terjamin aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) di pasar serta masih belum optimalnya penggunaan SNI sebagai acuan dalam penyusunan regulasi teknis, Direktorat Standardisasi merencanakan melakukan penyusunan regulasi teknis berbasis sebagian parameter SNI atau persyaratan teknis lainnya untuk menjamin terwujudnya perlindungan konsumen terhadap barang non-standar. Saat ini perdagangan sektor jasa mengalami peningkatan yang terusmenerus dan signifikan. Oleh karena itu standardisasi jasa merupakan hal penting untuk dapat diterapkan secara benar sehingga perlindungan konsumen juga tetap dapat diwujudkan. Penilaian kesesuaian akan bergantung dari kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi, Laboratorium, dan Lembaga Inspeksi. Kapasitas LPK tidak hanya dilihat dari segi ketersediaan jumlah yang cukup saja namun turut mempertimbangkan aspek kemampuan dalam melaksanakan penilaian kesesuaian itu sendiri. Sehingga kapasitas sumber daya manusia yang ada juga memiliki peranan yang vital. Tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Dalam Permendag tersebut mulai diberlakukan aturan mengenai pengawasan pra-pasar dan di pasar pemberlakuan SNI Wajib yang mana salah satu poinnya mewajibkan LPK yang mengeluarkan sertifikat kesesuaian terhadap barang yang diberlakukan SNI Wajib untuk didaftarkan pada Pusat Standardisasi Kementerian Perdagangan yang kini bertransformasi menjadi Direktorat Standardisasi. Setelah diberlakukannya Permendag tersebut, proses pendaftaran terhadap LPK yang mengeluarkan SPPT SNI yang telah diberlakukan wajib dimulai pada tahun 2007 dengan jumlah LPK terdaftar sebanyak 12 lembaga. Seiring dengan peningkatan pemberlakuan SNI Wajib yang diberlakukan oleh kementerian teknis, jumlah LPK terdaftar turut mengalami peningkatan hingga mencapai 19 lembaga pada tahun 2009.


41

Partispasi Direktorat Standardisasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI), 17 - 21 Oktober 2012

Dari segi ruang lingkupnya, LPK yang terdaftar di Direktorat Standardisasi telah mencakup seluruh produk SNI yang telah diberlakukan wajib. Dari segi luasan ruang lingkup, Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian (LSPro – Pustand Depperin) merupakan LPK dengan ruang lingkup terbesar yang mencakup 43 produk SNI wajib. Sementara itu, Lembaga Sertifikasi Produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung (LSPro Lampung) dan Lembaga Sertifikasi Produk Agro-Based Industry Product Certification Services (LSPro ABI-Pro) merupakan LPK dengan ruang lingkup terkecil yang keduanya hanya melayani sertifikasi produk tepung terigu sebagai bahan makanan.

Pembangunan Standardisasi di Fora Internasional Dalam Kerangka Meningkatkan Keberterimaan Sertifikat Produk dan Hasil Uji Liberalisasi ekonomi membuat perdagangan dunia semakin terbuka. Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tidak dapat menghindar dari hal tersebut, dan tidak dapat mengisolasi ekonomi dalam negeri dari dunia luar hanya karena ingin menyelamatkan pasar domestik. Oleh karena itu produk Indonesia harus kompetitif sehingga dapat turut bermain dalam percaturan perdagangan dunia. Free Trade Area (FTA) memberikan fasilitas bahwa arus barang dua arah akan bebas/ sedikit hambatan dan bebas tarif atau lebih rendah dibandingkan tanpa FTA. Meskipun demikian, terbentuknya Free Trade Area (FTA) juga memberikan tantangan tersendiri bagi negara yang bergabung. Tantangan tersebut dapat memberikan dampak negatif maupun positif. Dengan bergabung dalam FTA, diharapkan kita dapat memperoleh manfaat seperti terfasilitasinya perdagangan, akses pasar yang lebih luas, dan meningkatnya daya saing produk nasional dalam perdagangan internasional. Indonesia membentuk beberapa FTA antara lain AFTA, ASEAN - China FTA (ACFTA), Australia New Zealand FTA (AANZFTA) dan lain-lain. Untuk itu FTA tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memfasilitasi perdagangan sehingga dapat meningkatkan akses pasar. Fasilitasi perdagangan antara lain dapat diwujudkan melalui pembentukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) kerjasama teknis untuk TBT. Melalui kesepakatan ini Negara Negara yang membentuk FTA diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus penolakan barang ekspor karena non-compliance. Melalui kesepakatan ini diharapkan dapat tercipta saling keberterimaan sertifikat dan hasil uji antar lembaga penilaian kesesuaian. Dengan demikian sertifikat produk maupun hasil uji dapat diterima secara otomatis tanpa dilakukan pengujian ulang.

42


Di tingkat ASEAN, dengan dibentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) mendorong aktivitas perdagangan antara Indonesia dengan mitra ASEAN menjadi semakin vital. Pemerintah Indonesia turut menyepakati pengembangan perdagangan atas 12 (dua belas) sektor prioritas yang meliputi (1) Electric and Electronic Equipment, (2) Wood Based Product, (3) Automotives, (4) Rubber Based Product, (5) Textiles and Apparels, (6) Agro Based Products, (7) Fisheries, (8) e-ASEAN, (9) Healthcare, (10) Air Travel, (11) Tourism dan (12) Logistics. Pengintegrasian 12 (dua belas) sektor prioritas tersebut, merupakan bagian dari skenario besar ASEAN guna membentuk pasar tunggal ASEAN, yaitu ASEAN Economic Community (AEC) yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2020 secara menyeluruh dan 2015 untuk negara-negara utama termasuk Indonesia. Pengembangan 12 sektor prioritas tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya standar yang sama yang dipergunakan oleh seluruh pihak. Proses penyeragaman standar tersebut kemudian dikenal sebagai proses harmonisasi standar, dimana negara-negara anggota ASEAN menyesuaikan standar domestiknya dengan standar internasional yang berlaku. Dengan harmonisasi standar diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan antar negara dikarenakan adanya persepsi yang sama mengenai penilaian terhadap standar barang yang akan diperdagangkan. Dalam menjawab tantangan di bidang standardisasi tersebut, tahun 1983 ASEAN membentuk ASEAN Consultative Committee on Standards & Quality (ACCSQ) sebagai forum ASEAN yang membahas permasalahan MSTQ (Measurement, Standards, Testing and Quality). ACCSQ bertujuan untuk memfasilitasi dan meng-eliminasi hambatan perdagangan terkait dengan standar dan penilaian kesesuaian, dimana keanggotaannya diwakili oleh National Standards Body (NSBs) dari masingmasing negara anggota ASEAN. ACCSQ membentuk 12 (dua belas) kelompok kerja yang terdiri dari Working Group on Standards and Mutual Recognition Arrangements (WG1), Working Group on Accreditation and Conformity Assessment (WG2 –),Working Group on Legal Metrology (WG 3), Joint Sectoral Committee for ASEAN Sectoral MRA for Electrical and Electronic Equipment (JSC EE MRA), ASEAN Cosmetic Committee (ACC), Pharmaceutical Product Working Group (PPWG), Prepared Foodstuff Product Working Group (PFPWG), Automotive Product Working Group (APWG), Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group (TMHSPWG), Medical Device Product Working Group (MDPWG), Wood-Based Product Working Group (WBPWG), dan Rubber-Based Product Working Group (RBPWG). Kedua belas kelompok kerja tersebut bertugas untuk membahas proses harmonisasi standar antar negara ASEAN sehingga dapat terbentuk satu standar tunggal ASEAN yang selaras dengan ketentuan TBT dan SPS WTO. Dengan adanya standar tunggal ASEAN yang ditandai dengan ASEAN Mark diharapkan dapat membantu terwujudnya integrasi pasar bersama ASEAN melalui adanya saling keberterimaan terhadap barang memenuhi standar yang telah diharmonisasikan. Sampai sejauh ini telah dicapai berberapa kesepakatan penting mengenai harmonisasi standar pada forum ACCSQ. Kesepakatan-kesepakatan tersebut meliputi: 1. the ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRAs) pada bulan Desember 1998 sebagai payung bagi perintisan saling pengakuan/MRA sektoral. 2. the ASEAN Sectoral MRA Agreement on Electrical and Electronic Equipment pada 5 April 2002 sebagai payung bagi perintisan saling pengakuan/MRA sektoral dibidang peralatan elektronik dan kelistrikan serta pembentukan JSC EE MRA utk pengawasan pelaksanaan ASEAN EE MRA. 3. the ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme pada 2 September 2003 sebagai payung bagi perintisan saling pengakuan/MRA sektoral dibidang kosmetik serta pembentukan ACC untuk pengawasan pelaksanaan ACHRS.


43

4. the ASEAN Agreement on Harmonized Electrical and Electronic Equipment Equipment Regulatory Regime (AHEEERR) pada 9 Desember 2005 sebagai payung bagi harmonisasi regulasi teknis dibidang peralatan elektronik dan kelistrikan serta pembentukan JSC EEE utk pengawasan pelaksanaan ASEAN EEE RR. 5. AHEEER tersebut akan diberlakukan efektif pada tanggal 1 Januari 2011 saat ini telah disampaikan ratifikasi (AHEEER) ke Presiden untuk ditandatangani.

Standardisasi Ke Depan Tahun 2012, Direktorat Standardisasi akan mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan sistem sertifikasi sukarela seperti fair trade. Sertifikat dan label fair trade dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada petani karena produk fair trade dihargai lebih tinggi daripada produk yang tidak berlabel fair trade dimana sebagian keuntungan harus diberikan kepada petani. Sebagai langkah awal, Direktorat Standardisasi akan memfokuskan pemanfaatan sistem sertifikasi fair trade terhadap produk Kakao dan turunannya. Kegiatan ini dapat dituangkan ke dalam sosialisasi kepada para pelaku usaha, pemerintah daerah, petani maupun perusahaan perkebunan. Kegiatan pendukung lainnya juga akan dilakukan melalui saling keberterimaan sertifikat produk dan hasil uji, sehingga sertifikat dan hasil uji yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Indonesia dapat diterima oleh Negara tujuan impor tanpa pengujian yang berulang.

44


4

Pembangunan Perlindungan Konsumen

Pemberdayaan dan Perlindungan


45

Perlindungan konsumen merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Hanya melalui keberadaan dan keberdayaan perlindungan konsumen yang memadai, Indonesia mampu membangun kualitas manusia yang berharkat, bermartabat, cerdas, sehat, kuat, inovatif, dan produktif, untuk membawa Indonesia memiliki ketahanan nasional, dan jauh lebih lagi berdaya saing di berbagai bidang di kancah dunia. Hal ini merupakan sebagian dari latar belakang lahirnya undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

46


Perlindungan konsumen pada dasarnya menyangkut berbagai kepentingan, sehingga penyelenggaraannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha bukan hal yang mudah untuk dilakukan, namun perlu keseriusan dan itikad yang kuat dari seluruh stakeholders dalam melaksanakan amanat perlindungan konsumen sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen sebenarnya telah tersebar di berbagai sektor, namun ketentuan-ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas mengenai konsumen, terlebih dalam hal menjamin akses hak pemulihan atas transaksi dan pemanfaatan barang maupun jasa. Idealnya, perlindungan konsumen yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersifat preventif, yaitu perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun dalam kenyataannnya, penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia saat ini hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Implementasi di masyarakat sampai saat ini adalah perlindungan konsumen yang bersifat represif, yaitu perlindungan ketika konsumen telah mengalami kerugian atau menderita sakit akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Lembaga yang diharapkan dapat berperan untuk melindungi masyarakat konsumen secara preventif adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), sedangkan lembaga yang berperan secara represif adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam upaya membangun pemberdayaan terhadap konsumen telah diperoleh beberapa capaian, diantaranya yaitu: 1. Masyarakat Indonesia telah semakin menjadi konsumen yang cerdas, hal ini ditandai dengan telah diselesaikannya sejumlah pengaduan konsumen dari tahun 2003 hingga 2012 melalui: a. Direktorat Perlindungan Konsumen. b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Penguatan perlindungan konsumen yang dilakukan melalui berbagai peraturan, diantaranya adalah mewajibkan produsen dan importir mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia terhadap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk menjamin konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai. Pengaturan kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia dilandasi oleh Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang jo. Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009.


47

3. Adanya penguatan kelembagaan perlindungan konsumen yang ditandai dengan: a. Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang bertugas antara lain menyebarkan informasi perlindungan konsumen ke masyarakat, menerima pengaduan konsumen dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. b. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang berperan dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan agar tercapai penyelesaian kasus secara adil. c. Terbentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang berfungsi dalam memberikan saran dan rekomendasi, melakukan penelitian dan pengkajian, menyebarluaskan informasi, dan menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen.

Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi operasionalisasi BPKN yang telah terbentuk sejak tahun 2005. BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibukota Provinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

d. Peluncuran gerakan “Konsumen Cerdas” dengan slogan “ayo menjadi konsumen cerdas” dengan maskot binatang kancil dengan nama “Si Koncer” sebagai upaya/ajakan kepada konsumen agar memiliki sifat kritis, cerdas, dan berhati-hati dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan barang dan/atau jasa. Dalam slogan tersebut tercantum beberapa pesan, yaitu: • Teliti Sebelum Membeli. • Perhatikan Label Dan Masa Kedaluarsa. • Pastikan Produk Bertanda Jaminan Mutu Sni. • Beli Sesuai Kebutuhan, Bukan Keinginan. 4. Sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen terhadap konsumen dan pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah sosialisasi terhadap pelaku usaha di bidang bahan berbahaya, sebagai upaya dalam meminimalisasi penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Pemberian edukasi kepada konsumen melalui klinik konsumen terpadu. Pelatihan motivator perlindungan konsumen di daerah sebagai upaya menumbuhkembangkan konsumen untuk memiliki sifat kritis, cerdas, dan berhati-hati dalam mengkonsumsi atau memanfaatkan barang dan/atau jasa.

48


5

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

PENGENDALIAN EFEKTIF UNTUK KESELAMATAN, KEAMANAN, KENYAMANAN KONSUMEN DAN LINGKUNGAN (K3L)


49

Liberalisasi perdagangan dunia dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif. Liberalisasi perdagangan yang bersifat global, atau sering diistilahkan dengan Globalisasi Perdagangan, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan perdagangan di pasar dalam negeri serta industri domestik. Globalisasi yang menciptakan persaingan usaha semakin ketat ini menuntut pelaku usaha untuk selalu meningkatkan daya saingnya baik dari segi kualitas produk maupun daya saing harga melalui efisiensi produksi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pilihan barang kebutuhan yang tersedia bagi konsumen dengan kualitas dan harga yang bersaing. Namun, globalisasi juga memberikan dampak negatif berupa adanya pelaku – pelaku usaha yang berusaha meningkatkan daya saing produknya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi biaya produksi melalui pengurangan bahan baku ataupun menurunkan kualitas bahan baku. Hal tersebut seudah tentu merugikan konsumen karena produk yang diproduksi akan memiliki kualitas serta keamanan yang lebih rendah serta dapat membahayakan keselamatan konsumen. Guna mencegah hal tersebut, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menlaksanakan peran sebagai ujung tombak dalam pembangunan perlindungan konsumen.

50


Dalam mendukung dan mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen, dilaksanakan beberapa program yang bermanfaat dan efektif untuk melindungi konsumen dari barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen. Secara garis besar program-program tersebut adalah: 1. Pengawasan barang dan jasa

Untuk melaksanakan perlindungan terhadap konsumen, perlu dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan standar mutu atau peraturan, ketentuan dan perundang-undangan. Obyek dari pengawasan barang dan jasa tersebut adalah Barang dan jasa yang beredar di pasar, Barang dalam pengawasan, Barang yang diatur tataniaganya, Barang yang dilarang beredar, serta Distribusi.

Parameter dari pengawasan terhadap barang beredar di pasar terdiri dari enam parameter yaitu: standar, label, cara menjual, promosi, layanan purna jual dan klausula baku. Sedangkan parameter pengawasan terhadap obyek pengawasan lainnya diatur di dalam peraturan – peraturan terkait lainnya.

Pengawasan terhadap barang beredar dilakukan dengan parameter pengawasan yaitu standar mutu dan label. Standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia ataupun persyaratan mutu lainnya yang ditetapkan oleh instansi teknis. Selain untuk menjamin kepuasan konsumen, standar mutu juga penting untuk menjaga keselamatan konsumen dalam menggunakan barang tersebut karena untuk barang – barang tertentu penggunaannya sangat terkait erat dengan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen. Label merupakan parameter pengawasan yang sangat penting karena selain kualitas, konsumen juga perlu untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dijual.

Informasi-informasi yang penting terkait dengan cara penggunaan, bahan baku, serta jenis produk sangat penting untuk diberikan dalam bahasa Indonesia kepada konsumen agar konsumen tidak melakukan kesalahan dalam menggunakan produk maupun kontradiksi penggunaan barang tersebut.

Pengawasan terhadap jasa dilakukan dengan parameter pengawasan yaitu cara menjual, promosi/ pengiklanan, klausula baku dan Layanan Purna Jual. Cara menjual meliputi penawaran, obral atau lelang, pemaksaan, dan pesanan. Cara menjual yang bukan pelaku usaha tidak boleh mengandung unsur pengelabuan dan pemaksaan. Promosi/ pengiklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus secara jujur, benar, jelas, terbuka dan tidak boleh mengelabui konsumen. Klausula baku merupakan syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang harus dipatuhi oleh konsumen dan sifatnya mengikat. Oleh sebab itu, klausula baku sebaiknya jelas, mudah dibaca, menggunakan bahasa Indonesia, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 supaya tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Layanan purna jual merupakan hal yang penting bagi konsumen yang membeli produk yang pemanfaatannya lebih dari 1 tahun. Jaminan/ garansi


51

dari pelaku usaha harus sesuai dengan yang diperjanjikan serta tersedianya suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual/ perbaikan. Selain itu, untuk pengawasan terhadap usaha jasa tertentu perlu dilakukan pemeriksaan kompetensi profesi yang dapat diukur dengan sertifikat standard kompetensi kerja. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas jasa yang diterima oleh konsumen sesuai dengan harapan konsumen serta aman dan tidak merugikan konsumen.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap barang dan jasa diterapkan beberapa mekanisme, yaitu: • Pengawasan berkala

Pengawasan ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memonitor barang dan jasa yang beredar di pasar serta untuk menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan standar atau ketentuan lainnya.

• Pengawasan khusus

Pengawasan khusus dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan konsumen dan/atau sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala apabila pada pengawasan berkala tersebut ditemukan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

• Crash program pengawasan

Pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari indikasi adanya pelanggaran ataupun sebagai tindak lanjut dari pengaduan konsumen. Pengawasan ini dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya serta dengan mengikut sertakan wartawan dari media massa. pengawasan ini juga berguna untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai barang dan jasa yang dapat merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelatihan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)

Pengawasan yang efektif akan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sumber daya pengawasan, maka dilakukan pelatihan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK).

52


Pelatihan PPBJ dan PPNS-PK ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengawasan yang kemudian dilakukan bimbingan teknis secara berkala setiap tahunnya. Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan kegiatan pengawasan barang dan jasa akan menjadi efektif dan efisien karena didukung oleh PPBJ dan PPNS-PK yang kompeten di bidang pengawasan barang dan jasa.

3. Sosialisasi kebijakan dan hasil pengawasan barang dan jasa

Kegiatan sosialisasi kebijakan dan hasil pengawasan barang dan jasa merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundangan-undangan terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, pelaksanaan kegiatan pengawasan, serta hasil pengawasannya.

Melalui kegiatan sosialisasi kebijakan dan hasil pengawasan barang dan jasa kepada para pelaku usaha, instansi terkait, dan stakeholder lainnya maka diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan mereka tentang adanya kegiatan pengawasan baik secara berkala maupun khusus serta crash program oleh PPBJ, PPNS-PK, dan pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri yang ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan pengawasan. Dengan mengetahui adanya pengawasan tersebut maka diharapkan akan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan usaha sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selain itu masyarakat juga dapat memanfaatkan informasi hasil pengawasan tersebut untuk menghindari produk-produk yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan.

4. Penyusunan petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa

Untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif dan efisien, dibutuhkan pedoman dalam melakukan pengawasan barang dan jasa agar para petugas pengawas dapat melakukan pengawasan secara sistematis. Oleh sebab itu, maka perlu ada kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa dengan melibatkan para stakeholder, seperti pelaku usaha dan asosiasi, pemerintah setempat, dan instansi terkait lainnya.


53

Petunjuk teknis pengawasan barang dan jasa merupakan salah satu pedoman bagi PPBJ, PPNSPK, dan pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri yang ditugaskan oleh atasannya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Dengan adanya petunjuk teknis, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen akan lebih terarah dan terpadu serta akan memudahkan PPBJ dan PPNSPK dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sehingga diharapkan akan mencapai hasil yang maksimal dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

5. Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB)

Perlindungan konsumen tidak dapat dilakukan secara optimal apabila dilakukan hanya oleh satu pihak. Untuk dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi serta stakeholder terkait lainnya. Untuk mewadahi koordinasi pengawasan tersebut maka dibentuklah Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB).

Tim TPBB terdiri atas Kementerian Perdagangan dan berbagai intansi teknis lainnya, yakni pemerintah daerah, Dinas yang membidangi perdagangan, bea cukai, BPOM, Polda, Bareskrim, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM. Tim TPBB melakukan pengawasan secara terkoordinasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan di bidang perlindungan konsumen dengan menentukan terlebih dahulu target operasinya.

Pembentukan Tim TPBB dimaksudkan untuk menciptakan langkah strategis dan meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar serta menciptakan koordinasi dan peningkatan penegakan hukum dalam pengawasan barang beredar serta terjalinnya komunikasi dan informasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat.

Sebagai pilot project, Tim TPBB melakukan pengawasan di wilayah Semarang Jawa Tengah. Pemilihan Semarang didasarkan pada telah terbentuknya Tim Pengawasan Daerah yang di sahkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah. Diharapkan, Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti jejak Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk membentuk Tim Pengawasan serupa agar dapat dilakukan pengawasan secara terpadu bersama-sama Pemerintah Pusat melalui Tim TPBB.

54


6

Pembangunan Metrologi Legal

AKURASI UNTUK KEPERCAYAAN

Metrologi adalah kegiatan yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk dapat melakukan pengukuran yang benar, tertelusur dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional maupun internasional.


55

Manfaat metrologi sangatlah besar, karena disadari maupun tanpa disadari, Metrologi telah menjadi bagian dari hidup manusia dan telah berjalan secara alami, serta memiliki fungsi sangat vital. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mengukur, mulai dari melakukan pengukuran sederhana sampai ke pengukuran yang memerlukan teknologi tinggi. Metrologi dapat dikatakan sebagai salah satu alat guna membangun dan menciptakan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang melakukan atau berkepentingan dengan pengukuran. Rasa saling percaya ini kemudian dapat menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat dan juga memfasilitasi transaksi-transaksi dalam pasar global. Pengukuran yang salah atau tidak teliti dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah, yang dapat berakibat serius dalam hal pemborosan biaya atau bahkan membahayakan jiwa manusia. Dampak kemanusiaan dan finansial sebagai konsekuensi keputusan yang salah akibat pengukuran yang tidak tepat dapat dikatakan sama pentingnya dengan perubahan lingkungan dan polusi yang hampir tidak dapat dihitung. Oleh karena itu, menjadi penting bagi semua negara di dunia untuk memiliki pengukuran yang handal dan teliti, yang disepakati dan diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengukuran di seluruh dunia.

56


Dalam perkembangannya, ketika pengukuran diperlukan guna mendukung industri dalam memperoleh keberterimaan produk mereka di pasar global dan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta pelaku usaha, Metrologi berkembang menjadi tiga kategori, yaitu Metrologi Industri, Metrologi Legal, dan Metrologi Ilmiah. Untuk Metrologi Legal, hal ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi Legal bukanlah sebuah disiplin di dalam Metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian. Metrologi Legal ditujukan untuk memastikan kebenaran pengukuran dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keadilan transaksi, kesehatan masyarakat, perlindungan hukum, dan keselamatan.

Karenanya Metrologi Legal tidak hanya berlaku bagi pelaku perdagangan, melainkan juga ditujukan untuk perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Metrologi Legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang sangat mendasar untuk melengkapi peran pemerintah. Tujuan akhir dari Metrologi Legal adalah untuk memberikan kepercayaan terhadap hasil pengukuran dengan pengaturan legal, kebutuhan dan persyaratan hasil pengukuran harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persyaratan terhadap alat ukur. Metrologi Legal dapat mencakup empat kegiatan utama, yaitu: 1. penetapan persyaratan legal;


57

2. pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi; 3. pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan 4. pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup di dalam regulasi. Metrologi Legal diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang, sehingga pemerintah senantiasa bertindak sebagai wasit untuk memastikan keadilan dalam kondisi-kondisi tersebut. Dalam prakteknya, tidak semua kegiatan mengukur memerlukan keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang harus menjamin keadilan dalam kegiatan pertukaran atau transaksi yang melibatkan pengukuran. Dalam contoh transaksi perdagangan, kedua belah pihak memiliki kemampuan dan kompetensi yang seimbang untuk memastikan dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang setimbang dengan investasi yang telah dilakukannya. Demikian pula, bagi lembaga penelitian, kegiatan kemetrologian diperlukan dalam proses penelitian dan pembuatan prototipenya untuk memastikan bahwa produk penelitiannya dapat diterima atau dibeli oleh pasar, sedemikian hingga dalam kasus ini tidak diperlukan pula keterlibatan pemerintah secara langsung sebagai wasit yang menjamin keadilan transaksi antara peneliti dengan pembeli produk penelitian. Secara teknis, kegiatan untuk memastikan ketertelusuran pengukuran ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Partisipasi pihak swasta sangat diperlukan, karena sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri, cakupan besaran yang harus dapat dipastikan ketertelusurannya menjadi semakin banyak, dan perkembangan ini akan terus berjalan. Untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan memiliki tingkat kebenaran yang layak, pemerintah perlu untuk mengembang-kan sistem pengakuan kompetensi terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan kemetrologian, sehingga transaksi-transaksi yang dilaksanakan tanpa kehadiran pemerintah secara langsung sebagai wasit, tetap terjamin keadilan dan keterpercayaannya. Kegiatan Metrologi Legal dan kegiatan kemetrologian lainnya pada dasarnya merupakan aplikasi dari metrologi, yang tujuan utamanya untuk mewujudkan kepercayaan terhadap hasil pengukuran melalui penciptaan rantai ketertelusuran ke acuan yang sama. Supaya setiap pihak di suatu negara dapat memiliki tingkat kepercayaan yang sama terhadap hasil pengukuran, tentunya diperlukan acuan pengukuran nasional yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan kemetrologian. Lebih jauh lagi, dalam konteks transaksi lintas negara, diperlukan standar pengukuran yang dapat diterima oleh semua negara, sedemikian hingga hasil-hasil pengukuran dari suatu negara dapat diterima dan dipercaya oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan standar pengukuran yang bersifat universal dan dapat mengakomodasi perkembangan ilmu dan teknologi yang menggerakkan pasar.

58


Peran negara dalam kegiatan kemetrologian adalah untuk memberikan piranti yang diperlukan dalam menjamin kepercayaan terhadap hasil pengukuran. Hal ini mewajibkan pemerintah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempromosikan metrologi, mengembangkan infrastruktur kemetrologian yang memadai, mendukung penelitan metrologi untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha terhadap kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pengukuran. Kegiatan ini harus diatur di dalam kebijakan yang komprehensif dan koheren, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan kemetrologian. Untuk memastikan bahwa UTTP yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, pemerintah harus dapat memastikan kesesuaian awal UTTP dengan spesifikasi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pada tahap desain UTTP dengan menerapkan mekanisme persetujuan tipe (type approval), dan pada tahap manufacturing dengan mekanisme peneraan (initial verification). Selanjutnya agar dapat memonitor bahwa UTTP tetap pada kinerja sifat metrologisnya seperti yang ditetapkan dan umur (life time) UTTP tetap pada kinerja tersebut maka dilakukan peneraan ulang (reverification) oleh institusi yang memiliki kemampuan yang sesuai dan pengawasan (market surveillance) terhadap UTTP oleh instansi pemerintah. Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dalam hal ini penyelenggaraan kegiatan Metrologi Legal tersebut diamanatkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Metrologi Legal. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Metrologi Legal, urusan penyelenggaraan Metrologi Legal menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana diatur dalam Peraturan


59

Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2009 tentang Penilaian Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, dengan demikian kinerja kemetrologian diharapkan dapat lebih optimal. Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui Direktorat Metrologi sebagai salah satu pelaku pembangunan Metrologi Legal ikut berperan penting dalam penyelenggaraan Metrologi Legal dalam rangka melindungi kepentingan umum dan terwujudnya tertib ukur melalui Sistem Metrologi Legal yang efisien, efektif, adil, dan transparan. Pembangunan Metrologi Legal tersebut bertujuan untuk 1) meningkatkan ketepatan, kebenaran, dan kesesuaian dalam hal ukuran, timbangan, dan takaran; 2) meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan pemberian kepastian hukum; 3) meningkatkan pengamanan perdagangan khususnya dalam era pasar bebas melalui pengendalian kemetrologian yang efektif; dan 4) meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal dan transparan. Dalam membangun Metrologi Legal, dilakukan beberapa langkah strategis, yaitu: 1. Pengembangan kebijakan dan diplomasi di fora internasional dengan senantiasa menjaga kepentingan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan pasar dalam negeri dilakukan melalui: a. Peningkatan partisipasi dalam forum Metrologi Legal regional dan internasional. b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal. 2. Peningkatan keseragaman dan ketertelusuran standar ukuran dan proses pengukuran secara internasional dan nasional dilakukan melalui: a. Penciptaan rantai ketertelusuran standar ukuran Metrologi Legal yang utuh dan sistematis baik secara nasional maupun internasional. b. Pengelolaan standar ukuran Metrologi Legal dengan baik. c. Penyusunan pedoman, norma, standar, dan prosedur pengujian UTTP dan BDKT yang implementatif. 3. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan UTTP dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dilakukan melalui: a. Peningkatan pengawasan kemetrologian terhadap UTTP, BDKT dan penggunaan Satuan Sistem Internasional (SI). b. Peningkatan jumlah UTTP yang telah ditera dan ditera ulang.

60


4. Peningkatan pelayanan kemetrologian yang berkualitas dilakukan melalui: a. Aktivasi penilaian kemampuan pelayanan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. b. Aktivasi penilaian kemampuan SDM Metrologi Legal dalam menyelenggarakan metrologi legal. c. Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan Unit Pelaksana Teknis serta Unit Pelaksana Teknis Daerah. d. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. e. Penerapan sistem pelayanan satu pintu di bidang kemetrologian yang meliputi pelayanan tera/tera ulang UTTP, pengujian UTTP dalam rangka perijinan, dan kalibrasi alat ukur. 5. Penataan dan peningkatan peranan kelembagaan Metrologi Legal yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya tertib ukur dalam kegiatan Metrologi Legal dilakukan melalui: a. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat seperti pos ukur ulang, pasar tertib ukur, dan daerah tertib ukur yang memacu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Metrologi Legal. b. Fasilitasi produsen dan importer UTTP melalui bimbingan teknis dan fasilitasi produk UTTP dalam negeri. c. Pengembangan infrastruktur kualitas yang meliputi laboratorium uji UTTP yang kompeten, sistem ketertelusuran yang baik, sistem sertifikasi UTTP, dan lain-lain, untuk mendorong daya saing produk dalam negeri khususnya produk UTTP. Pembangunan metrologi legal nasional yang konsisten merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai anggota tatanan masyarakat dunia pada Organization Internationale de Metrologie Legale (OIML), Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF), dan ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ) yang mengedepankan kejujuran ukuran, takaran, dan timbangan. Di tingkat ASEAN, Indonesia c.q Direktorat Metrologi merupakan member state OIML selain Vietnam yang memiliki suara penuh dalam penetapan kebijakan OIML baik dalam International Conference, CIML, maupun TC/SC. Saat ini Direktorat Metrologi mengirimkan delegasinya sebagai observer dalam salah satu TC OIML yang menangani masalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Beberapa ketentuan dan persyaratan teknis untuk alat ukur yang digunakan di Indonesia mengadopsi dari rekomendasi Internasional OIML dan peraturan teknis lainnya mengacu sebagian pada dokumen internasional OIML seperti Dokumen OIML D1 tentang komponen peraturan di bidang pengukuran, Dokumen OIML D16 tentang prinsip-prinsip pengendalian metrologi legal, dan sebagainya.

Asia Pasific Legal Metrology Forum (APLMF) adalah sebuah kelompok yang terdiri dari legal metrology authorities dari negara-negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Negara lain yang berada dalam lingkungan Pasifik (Pacific Rim). Indonesia, dalam hal ini Diretorat Metrologi, merupakan anggota penuh APLMF. Direktorat Metrologi juga aktif dalam penyusunan dokumen pedoman APLMF antara lain, pedoman untuk pengembangan infrastruktur nasional di bidang metrologi legal, pedoman APLMF untuk penyelenggaraan metrologi legal bagi pemangku kepentingan, dan pedoman penyiapan dan penggunaan CRMs (Certified Reference Materials). Sedangkan di tingkat regional ASEAN, melalui Forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) yang merupakan salah satu working group dibawah koordinasi SEOM dan AEM, Direktorat Metrologi merupakan bagian dalam Working Group on Legal Metrology (WG3) ACCSQ yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan sistem metrology legal di tingkat regional ASEAN. Posisi Direktorat Metrologi pada WG3 ACCSQ adalah wakil ketua (CoChair) dan penanggung jawab (vocal point) sektor metrologi legal di Indonesia pada ACCSQ.


61

62


7


Meningkatkan Mutu Barang untuk Daya Saing yang Berkelanjutan


63

Di era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing, baik dalam memproduksi serta memasarkan suatu produk maupun untuk melakukan penerobosan pasar yang batas-batasnya semakin luas, atau dengan kata lain harus mampu bersaing dalam atmosfer perekonomian yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan pada era ini kemampuan produksi dan pemasaran harus dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang/jasa yang laku di pasar global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sekaligus adanya perhatian untuk mencermati isu-isu strategis yang berkembang.

Salah satu hal penting yang harus dicermati dengan adanya perekonomian kompetitif tadi adalah dampak perdagangan bebas dengan pasar yang semakin terbuka yang membuat tidak adanya pagar-pagar pembatas atas produk global untuk masuk ke Indonesia. Arus impor dimulai dari bahan baku, barang modal, barang konsumsi, hingga jasa akan membanjiri dalam negeri. Di satu sisi hal keterbukaan ini akan meningkatkan skala ekonomi, yang berarti keuntungan bagi produsen, serta semakin luasnya pilihan barang dan jasa yang tersedia yang menjadi keuntungan bagi konsumen. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan banyak negara saat ini yang meningkatkan regulasi dengan menggunakan instrumen non-tarif, antara lain dengan memberlakukan peraturan teknis penggunaan standar produk dan penilaian kesesuaian untuk menjaga kepentingan domestik dari masuknya barang impor. Sebagai sikap yang sekaligus menjadi jawaban atas fenomena perekonomian, khususnya, perdagangan yang berkembang, peran pengembangan mutu barang semakin menjadi penting dalam kerangka upaya Indonesia untuk selalu meningkatkan standar produk agar mampu bersaing dalam liberalisasi perdagangan internasional, sekaligus untuk mengamankan kepentingan konsumen di tanah air.

64


Berdasarkan hal di atas, salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen melalui DIrektorat Pengembangan Mutu Barang adalah Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan mutu barang. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengembangan Mutu Barang menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan di bidang verifikasi, bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional PMB; 2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi, bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional PMB; 3. Penyiapan penyusunan pedoman, standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang verifikasi, bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional PMB; 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi, bimbingan dan kerjasama mutu barang, serta pengembangan sumber daya manusia fungsional PMB;. Fungsi tersebut dijalankan melalui peran antara lain adalah dimilikinya kewenangan untuk meregistrasi barang yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib (84 produk); (NPB/SPB dan NRP), melakukan pembinaan mutu barang terkait penerapan mutu barang dan sumber daya manusia penunjang pengawasan mutu; (Tanda Pengenal Produsen (TPP), Bahan Olah Komoditi Ekspor /BOKOR dan Barang yang tidak memenuhi SNI), sebagai pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) Nasional, serta sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian yang memberikan pelayanan terkait pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi. Fungsi dan peran tersebut diwujudkan melalui sasaran strategis dari Pengembangan Mutu Barang yaitu meningkatnya Keberterimaan Sertifikasi, Terjaminnya ketertelusuran barang, dan Terjaminnya Pelayanan Publik yang Prima. Bentuk pelayanan yang diselenggarakan bagi publik guna mendorong serta mengembangkan mutu barang adalah: 1.

Pelayanan pelaksanaan kebijakan pemantauan ketertelusuran mutu barang

2.

Pelayanan bimbingan teknis dan pembinaan di bidang mutu barang

3.

Pelayanan terhadap SDM Penguji Mutu Barang

4.

Pelayanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi di bidang mutu barang (UPT PPMB)


65

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Gedung I - Lt. 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110, INDONESIA Telp.: [62-21] 385 8171 Fax.: [62-21] 384 2531

www.kemendag.go.id ditjenspk.kemendag.go.id

Pilar-pilar Peningkatan Daya Saing & Perlindungan Konsumen

Recommend Documents