BTIPATI MALUKU TENGGARA BARAT PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR
: .10
TAHUN 2OI4
TENTANG
SERTIFIKASI KELEMBAGAAN TANI SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
Menimbang :
a.
b.
bahwa dalam rangka penyiapan sumber daya manusia petani guna peningkatan daya saing perlu dilakukan pemberdayaan melalui kelompok tani yang berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (a) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penlruluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kelembagaan Kelompok Tani difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri; c.
bahwa agar pemberdayaan kelompok tani dapat efektif perlu
disusun petunjuk teknis sebagai acuan pelaksanaan prograrn sertifikasi kelompok tani sebagai instrumen penilaian kemampuan kelompok tani di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan klasifikasi kemampuan kelompok tani; d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Sertifikasi Kelembagaan Tani Sebagai Instrrrmen Penilaian Kemampuan Kelompok Tani di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
;"J
Mengingat
:
L.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OO0 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 2.
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,;
3.
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4371; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484a); 4.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a660); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
6.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2731 Permentanf OT.L6O I 4 l2OO7 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
7.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/ Permentan/ KPJ2O|7l2OA7 Tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6L / Permentan/ OT.L4O I IO l2OlO tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor L7 / Permentan/ OT. 140/3 l2ol1 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompoktani Berprestasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor
04 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan
Organisasi
dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat; 11. Peraturan Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2414.
MEMUTUSKAIT: MenetapKAn
:
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG
SERTIFIKASI KELEMBAGAAN TANI SEBAGAI INSTRUMEN PENII,,AIAN KEMAMPUAN KELOMPOK
TANI
DI KABUPATEN
MALUKU TENGGARA BARAT.
BAB
I
I{ETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1) 2l
:
Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3) Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat; 4l Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5) Camat adalah perangkat daerah di kecamatan; 6) Balai Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan adalah : wilayah kerja penyuluhan di tingkat kecamatan sebagai unsur vertikal penyuluhan di tingkat kecamatan.
l)
Lresa adatan Kesatua.n masyarakat rruKum
yang
memrlrkl batas-batas
wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8)
Kelompok tani adalah kumpulan petari/peternak/pekebun yang dibentuk
atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. e)
Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau
korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture,penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 10)
Pelaku utama adalah petani, pekebun dan peternak beserta keluarga intinya;
11)
Kemampuan kelompok
tani adalah kapasitas/kompetensi yang dimiliki
kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usaha tani yang berbasis agrobisnis;
tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani kedalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan
L2) Klasifikasi kemampuan kelompok
kemampuan kelompok tani. 13)
Sertifikat Kelompok Tani adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Legalitas llslsrnfuegaan Kelompok
L4l
.
Tim Verifikasi/Penilai adalah petugas yang melakukan verifikasi atau penilaian terhadap keberadaan kelompok tani.
BAB II TUGAS DAN SUST'IYAIT ORGAITISASI TII}T PEITII"AI
Bagiaa Ke Satu
Tingkatan Tlm Penilai Pasal 2 1) Organisasi penyelenggaraan penilaian disusun dalam bentuk tim di semua
tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut:
a)
Tim Penilai Tingkat Desa;
b) c)
Tim Pelaksana Verifikasi Tingkat Kecamatan; Tim Pelaksana Verifikasi Tingkat Kabupaten/Kota;
Bagian Ke Dua Pembentukan Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini maka dibentuk Tim Penilai tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota; Tim Pembina Penilai tingkat Kecamatan dan Kabupaten/kota yang
1)
2l
merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua pada
tingkat masing masing. Bagian Ke Tiga Tugas Tlm Penilai Berdasar Jenjang Ttngkatan Pasal 4
Tim Penilai berdasarkan jenjang tingkatan mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Tim Penilai tingkat desa/kelurahan bertugas melakukan penilaian
kemampuan kelompok berdasarkan kemampuan sesuai dengan jumlah kelompok tani yang ada di wilayah kerja dan hasil penilaian disampaikan kepada tim pelaksana penilai tingkat kecamatan; 2) Tim Pelaksana Verifikasi/ Penilai tingkat Kecamatan bertugas melakukan kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan kelompok tani tingkat Kecamatan serta menyampaikan laporan penilaian kepada tim pelaksa.na penilaian tingkat Kabupaten I Kota;
3)
Tim Pelaksana Verifikasi/Penilai tingkat Kabupaten/Kota
bertugas
melakukan penyeliaan, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan kelompok tani tingkat Kecamatan serta menyampaikan laporan hasil penilaian kepada tim pembina penilai tingkat Kabupaten/kota.
Bagiaa Ke Empat Pasal 5
Susuaan Organisasi
1)
Tim Penilai
Susunan Organisasi Tim Penilai berdasarkan tingkatan terdiri dari a. Tim Penilai tingkat Desa/Kelurahan
Ketua
:
: Penyuluh pertanian setempat;
Sekretaris : Penyuluh pertanian swadaya;
:
b. Tim Pelaksana Verifikasi/Penilai tingkat Kecamatan
Ketua
:
: Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan (BP3K);
Sekretaris : Pen5ruluh pertanian senior di Balai Pen5ruluhan
Anggota
Kecamatan; : Penyuluh pertanian;
c. Tim Pelaksana Verifikasi /Penilaian tingkat Kabupaten/Kota : Ketua : Kepala Badan /Dinas /Kelembagaan Penyuluhan
Kabupaten/Kota;
Sekretaris
: Kepala Bidang/Baglan yang menangani Kelembagaan Petani di Kabupaten/Kota;
Anggota : L. Kepala Seksi/Sub Bidang/Bagpan yang menangani kelembagaan petani;
2. Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian di kabupaten/kota;
Bagian Ke Ltma
Selrretartat Ttm Pasal 6
U Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai dibantu oleh sebuah sekretariat. 2l Sekretariat Tim Verifikasi/Penilai dilaksanakan oleh Badan/Dinas yang menanga"ni SDM dan Kelembagaan Tani yang merupakan unit kerja 3)
struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sekretariat Tim Verifikasi tingkat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris tim yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada ketua tim Verifikasi/penilai tingkat Kabupaten melalui Ketua Tim Verifikasi tingkat Kecamatan.
4l
Sekretariat tim Verilikasi tingkat Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris tim yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada ketua tim pembina penilai melalui Ketua Tim verifikasi/penilai tingkat Kabupaten .
BAB
III
PRIITSIP-PRIITSIP PEITILIIIAN
Bagian Ke Satu
ksal 7
1)
Prinsip Penilaian yang dilaksanakan oleh tim verifikasi/penilai berdasar pada tingkatan dengan menganut prinsip :
a) Sahih (ualidl, yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani;
b) Objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; c) Keterandalan (reliablel, yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
d) Relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani; e) Efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.
Bagian Ke Dua Pendekatan Penilaian dan Instnrmen Penilaian Pasal 8
1) Penilaian kemampuan kelompok tani dirumuskan dan disusun
dengan
pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi:
(a)
perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, (d) pengendalian dan
pelaporan,
(e) pengembangan kepemimpinan kelompok tani
(Panca)
Kemampuan Kelompok tani/Pakem Poktan) dari fungsi-fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan
unit produksi.
Sehubungan
dengan hal tersebut, maka klasifikasi kemampuan kelompok tani diarahkan
untuk memiliki kemampuan sebagai berikut
a) b) c) d) e) 2l
:
Kemampuan merencanakan, Kemampuan mengorganisasikan, Kemampuan melaksanakan, Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani,
Instrumen penilaian kemampuan kelompok tani disusun berdasarkan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dalam batasan waktu yang jelas
untuk mencapai tujuan penilaian dan manfaat dari hasil
penilaian
kemampuan kelompok tani.
Bagian Ke Tiga Pelaksanaan Penilaian Dan Pengukuhan Kel,as Kelompok Pasal 9
1)
Pelaksanaan penilaian kemampuan kelompok tani dilaksanakan melalui
:
Tim Penilai : Tim penilai kemampuan kelompok tani ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan atau Kepala Badan /Dinas Teknis yang men€rngani kelembagaan tani ditingkat kabupaten/kota dan
a) Penetapan
kecamatan.
Tim Penilai : Pembekalan bagi anggota tim penilai ditujukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap Penerapan Sertifikasi sebagai instrumen penilaian kemampuan kelompok tani, cara penggunaannya, metode pengumpulan data di lapangan dan mekanisme penyampaian
b) Pembekalan
laporan.
c) Pembekalan tim penilai dilakukan oleh masing-masing kepala unit kerja penyelenggara sertifikasi di kabupaten/kota dan kecamatan.
Bagian Ke Empat Pengumpulan Data, Pengolahan AnaHsis Data daa Klasilitasi Sertifikasi Pasal 1O
1) Pengolahan dan Analisis Data dilaktrkan melalui tahapan : a) Dilakukan verifikasi data hasil sertifikasi melalui instrumen penilaian kemampuan kelompok tani berdasarkan klasifikasi sebelum dilakukan pengolahan data.
b)
Analisis data dilakukan berdasarkan instrumen penilaian kemampuan kelompok tani unhrk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan klasilikasi berdasarkan kelas pemula, lanjut, madya dan utama.
c) Nilai kemampuan kelompok tani berdasarkan hasil klasifikasi
sebogai
berikut:
o . o o 2l
Kelas Pemula dengan nilai 0-250 (kelas belajar); Kelas Lanjut dengan nilar 251-5OO (kelas usaha); Kelas Madya dengan nilai 501-750 (kelas bisnis); Kelas Utama dengan nilai 751-1OOO (kelas mitra);
Klasifikasi pengukuhan kelompok yang dilakukan berd.asarkan kemampuan kelompok tani dikukuhkan dengan pemberian Sertifikat yang ditandatangani oleh
:
a) Kepala Badan/Dinas Teknis untuk Sertilikat kelompok tani pemula;
b)
Sekretaris Daerah untuk Sertifikat kelompok tani kelas lanjut;
kelas
c) Bupati/Walikota untuk Sertifikat kelompok tani kelas madya; d) BupatilWalikota untuk Sertifikat kelompok tani kelas utama;
BAB
III
PEMBIAYAAN
Pasal 11
Dukungan pembiayaan penilaian kemampuan kelompok tani dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
BAB IV PEITYELIAAIT DAN PTMANTAUAN Pasal 12 Secara umum penyeliaan dan pemantauan dilaksanakan dalam rangka menilai
apakah penyelenggaraan penilaian berlangsung dan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penyeliaan dan pemantauan dilakukan oleh tim di setiap tingkatan adrninistrasi penyelenggara dan pelaksana pembinaan dan pembinaan melalui kunjungan langsung ke lapangan secara berkala. BAB V I{ETENTUAIT PEIYUTUP Pasal 13
Bentuk instrumen penilaian yang diperlukan untuk kegiatan Verifikasi/penilaian sebagai konsekuensi program sertifikasi kelompok
tani sebagaimana contoh
dalam format lampiran L,2,3,4,5,6,7,8,9 yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda.ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
.
di : Saumlaki pada tanggal : 16 ^ &[tunrhr 2Ol4 Ditetapkan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
di : Saumlaki pada tanggal : tJ - kpb,r Diundangkan
2Ol4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2Al4 NOMOR : .[.t.k.........
L
I
I
...;&c
LAMPIRAN
1
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : TANGGAL :
-
-Tahun20l4 2Ol4
BEI{?UK FORilA,T INSTRUMEN SERTIFIKASI SEBAGAI
PENILAIAN
KEMAMPUAN I(EI,OMPOK TAIYI
1) Lampiran L lnstrumen Penilaian Kemampuan Kelompok Tani (POKTAN);
2) Lampiran 2 Hasil Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Desa/ Kelurahan;
3) Lampiran 3 Hasil Kompilasi dan Validasi Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Kecamatan; a) Lampiran 4 Hasil Kompilasi dan Validasi Penilaian Kemampuan Kelompok Tani ?ingkat Kabupaten / Kota; 5) Lampiran 5 Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula;
6) Lampirart 6 Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Lanjut;
7l Lampiran 7 Sertifikat
Pengukuhan Kelompok Tani Madya;
8) Lampiran 8 Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Utama; 9) Lampiran 9 Format Laporan Penilaian POKTAN dan GAPOKTAN Kecamatan dan Kabupaten I Kota;
rfsrsl
tnnl sr nfirrut$rqurfit'Bry
it
{?
(t {E
nr{stc'3PY t}
ttlemtrem$ s&mlrt trpns&.d XtsEE r*lg$mfmrfsru IeffiA ffitffird alrmcrqprrrfud i@ ffitU rspllctrsd,4SSrdtSS arrc mfru#i{ rnlwq.d a*nffi
iI It
lffirnF$
ur.niFrpE
B
ail{ry |
wEffit.0
lw
lrsBl sr,m*"$$|J0culrfiI
*
'.w
lrlqqe
{
s[F&lrrfit
B
$qilqq
Fruro$oqa, warisFFdEEFF
'MEffiftn XJcdsfl.fldffii 'SFrFtEr* r*fusrreru&rmlrr SEfl3EdrsilIilr.U
{t BY E
altfrqme
tfiSslnil,Ed a,E(BU
$!rml
r
w
tt
hiBS[tfl]mng,lW
{t
-sBUntl
t
Jfirfiftr?v u B
3I*$UE tIS[srOHriSH
,r
3n8ryDu
q
r
tutft1'ary 6 surFfirtlsq Knfrg'ryry
It
SFFE|INBE
tsmemrd'ffq* tolanFBerft Sqrql E
'mffiqxt.d.{$Frrl ,imfr,r$td
luntH
r&{ryili mrtrerdrrilfrU r BtnForFffi mFlr&ns Hrssu
1L
il
;$
it
&rw{r trmmrduDrss {, rHloflnillF,msrmuFm{Jqno FHm{ GIflnu qp$ru {} urytllw
E V
trr*flul*gltn$ew rsxFl
.frllFq*rsE
t! ;t
&rE[r t
3SBIFIE EPAR }W
tt
cmllt,r
{e
smiualE
TIITSEII ilalt
ltt flx
w
{3duffiffi trfmtrmlll{wp pdry
{xvuoe} ffryr}mdilBxx r{rTrtrrffir [rgrilEd rgmur$a
I
q
15
ItY tl
Iw*nF[ .EFI tmpq rGxffi
B
l #pg $ti M'Tffi
.BSFq
Il'
I Usrduel
E {}
flfiqercH#{uffilama
*mnl ryrBE
E
ttt
{8
ffiFHr tt lfdFrel'w tg rsHrctr'w {e trH"i* $[!qwD ryry w 1]
il ,j
nlr
tpv
q
tqtcsosi rF&iElsnisrEsflru
Filusl'6*:rBslgl
*.u firr{
E
rl€npqEop{ lFffirxnryrmBrryrE
E
tr{lrrEfiil ffi
g
rF3lrsj tt #ap1 pv 5 ffcrl'rsry E (pI Hrl FM ffiq By (t ilryofi&pll $rer!ffiuililrilra+*0 nltrur}il i BPE IF*I & rfilF
B
Jffi$si'l$L'ISFrlEn
t
fiHiltfi $afrl
EEryFE *qU*lE qu*ffiuor
Eqatst{ls@ fir?Imn5rlm
{I
ulFto'ryY tl
It
ts$S*FD|
Y
'tl
,.F[ mnhfitr
*o,
b
lrl
FilIhm r|mlryurn
,fi
rB
A{.f
ltd IrIr
t! $.Egr! llEerxonl[ngal
.uffio€HHntmHufffi@r
,lt Ads.,{ uutr {$H h$i f,dkl
id.fIilffifa$
ll
la.Ufirin !.mi!rrt
'arbrfit, ilt$f,ro[lobncnil,
2l A&.2-3unnr
rffiFryutulxilq ffanhbR &lsffdsyr
gI A&. 1tgtsur
{l
c
Blffi fHr
frhr
I?&k {da
dr
scan
tr hasa 5
Rerea hah$ien d*{*us fs*ttsn sdgttr3trMlHrid8r
a fisrgr* ffirffi fdc[lttr|( {8010 tI iffi,3tsiln 2l Ae.2Hmbatrul{nn
3{ 1I
1!
3) Ads, tetlut
{l fiffirdi 0 M{B lr€f,titr|ftfitrfin/t ,w,
iklfltF0k lftof0o
,!
t!
1ts4r$
tl td.- 2tl*rrbffin&&fl4 3l
tl 6
i{h
thhHt llt*i( rdr
Rsm,ts Eodffii l*SurfitumDorHr lElsl&r8tr[r FgEsrs t!q*n tcahc EEhnhr#*)
?OlRalcfie
r
?
An, SUIBnHerfif
zbiln &h, l Hrct A&,
[fit#t
udl8Ht$i
1!
toreldir tsrsldir
b f,€rurs loser rs*re{rx$diri bcrdse*tmedntnrfq $dra Mrgofi, prsed(
M.
er{
pet*rqlnho pGrEllr{sfi parsr, ,erEdanafi dal rousaran
l{
ocrod{xrirsai Rfllcrtfl 3m3{.r fisrffi8 Sulsrf RIEBB 1IffiIS
Iid*
l f
?
€da
H|B(ffir$fiil rcgtrrr hEo
I
1fi
f.lr[.r
rflrgorynrlmskt
lr&$Etrr{sruE&an kq&i!trsr l$|ottlloft I hh*$an ek{da fitiln 0artErrBilffrrstffi}}
3{ 1{
>78 StHEr
1l
Al <5glths#
b tffidft{l tM&
{ralatt!
!?5*ls6
l(cfEttrt
donpotfitr$ui; mu$rgrxcos*ffil,
firittrorB&uS
lgsr, *llrkdotlpoUl& &T
a s-r!*hltr 1)
Ilf,r{ffir
1t
keN0EtD0k
t(
a s-?strgdf 3! 4$)*lBdr
c
KrsmelMfoEa baer
>75*apn&
Sl
2i 50-?5ltsrfi6
{
tEd8 kdsffi r{
*tr
sl
I t{txr ltrlum 2 fisrgefissg(en &nn Htjls 0f8afti6srcen9d( lGrEnE*r karrftsts*r{ti&m
h(idgr
n Pcrffi*Htar fdsr$ok*li r&,rlrBrffi!il hidfdll a AdL zauxar 3l
t
Ad8.
IE*
1 1!
t lrBl.r
*
hi*rwkohfiDok
ll
fl
{06f8ll{rBr\
ffiqqr AQ{I.@!{E
tda. .3 ln$r (HEl iltsi
lt t!f{rkdo{Unfhtli@d
[*]
rirrl,*ru
1t
3l Ah, t
Hmhitn
$ffr
4 lirlr*ad. c tHffii l(ffiaffiilftruftS ftm$lffitmfi
t 'l5f lffistoHl l&t!E*8Er 21 50-7$* lmesffi* rtlslGsEl€fi $|
par*ilnn,
s*0rttdbJirsifrnr
A A.hItrsrI
{$al(3ildGill
lt
l{inl 1{
r
ffififrer nnt*u lsi5rpEtrt
frp.f
[0.
h
riln
i, ilarlffi Fffshfisr 1l >IstfiffiSimt*rttt a s-7sililtdi0*rtmE il
It tt
ru
Hdt
tt
ll
hI Fodtul
3
thrE€firhmlan lsaflebri
i
teiilr0*
FEGEfuSHl I6ffiEEt
rHryir*ltr sHr dr potfr$nt{ls ri* ffioh rHtrffi! suffir a& rffieitrtffi $ < 5trt aug& *sser adr da rr*&rtm Wpfsffi{et pnpfrngn t$dleli mfltpot{ffritwrud, 1i
?
z lt
M!'ffih IXItrlfiNE*MIHi
4tq!S&
fl
21 50 -
I
Eflffir
rr*tad&{
u{t
t(
s*mdrfus xsr u*illndsr
1l Ad& SuaE
1t
3 i&.2usr S A&.
luer
O IH*ida
il
{I
TTAtrFI'IT TE.IXBAT{AIGII ffiATIT'
t (lk rlhh t
ffihl{*c1mdtl,
l&ls&a[rEl6n
trffi
oEfibdairdr
4l
e firlurir' fintdldffm
il >75*rffi mt*Err .l*$nk*r
A flI* -TI*
1gr3rE Drmb&Em
3) r04"i0* rirrf,E
$ Ii6*r!fthal*m
t: .11
daFffif,i
ffiffiet dft**l
b R*{aB khilrr€fi amffi fihm ocnF*hrm tfilmh|dfiF 1l
>r5tlffiftdflufEi
fl
S6 -r5*
31
6ll -50* tgg0& hdqnotB! lstr
ll c
lEffi
ar*t@r
&ffi
Dmpimhifti
hflft
fS{S*rtEfi ffifrk 1l
HcrflDotrai hfilr
l*monsd
ti b,gao**hnffi
HGI( ss006
li '?5*ffimru*mmfra[ 0 50-75tarudHmra&rrffi
It
3i
$ msalmet{*ffisdffirnsfa*
z
mErsff{t DcsfBtrhtlBlhlb
DffiEl O I&38{st
a Pd*rnffii
A
Hffie€llHi
{i
3khmffiir
1t
HEH,hs* $.1€flsfl'&rgt&r\
1t
kffi$
A{H.?Uhmhe&q{-lwut
3l Lh.l8htt 41
b
Ii&rh
Frgffirlsi oerBErE
kddrmt{il*
F*Hram perh*E[ ?*d&Isr A P*kilrlilr sehn*'.'lffikhn 1l
II 1l
HEHf.Bsrr d*l*ni$reht hlqilnLt
$ HfEilHr gsHlst I htlsdrEr 4I
lrb*3dt
s ir*al H|*mffi kdrmffii
B
ffilmr
3
1!
1)
IdE,lc&
* l&.{"8msr
rHF{ffirEE}rE{
8l
fik.l.Sffir
*nrhft*D$,t nl[r
4l
fid*td*
{l
dritat$ihnn*!ilr
l(.|ftm
[*$a&mdm le,l$mg !ffi€dall ftErrrdqr*r E t&. SuHryam&tsuHr
! rda!.*rmrruufthadm c ldalrmrflE{frffi d 1l4E&
h$Eh*ffiE#* il nm$ld&i,pmg&fu, fl
l&e#5s}firse&i
ltifftmutul4oer u&#nrs
Ary.f
d|lhimr
Fau{rt Icmagm
aa
r*
ffi
4 P*Ssiflr lifidru6aar a .ttlawffIut oatssmat ml[tfixHr rdtrffi sufi$rlenllfir
!
l)
t! iFor*L&kErntui, 1l
*a.hrflleorEhirt
Adr. flrfrun
iirt0hn,.orndd{*
xm*ffir&$ah
Tidak ads
t! ;rfitrn,nawilalan
R(!a'g lfrUk4 pele8grisr fi{€kfigan
$ Alh, .4 $rcr$hd
rg*tryF0figsf'gst
ll
UrG tfrS*
5ffi1ilrd|ffir
2l Arh,2{lrtnr
$
{ 0
Erst&erragn$q
lwqr
Ada
Bfinklstrnanlln*
rda*a&
iaeiHrssr tilfi3lsrBt1 tffiililolr $cr6ffiffi dddn dat hmcm har$
lt hh lsl[film$llT*t
e > 75 tfiffi
iratlFmkrn!0a6
1l
b 50ll.75Xin$ffi dsl$tl et hrHqns iaffi0 c lct -!$ii sffirh ditiotin (&ttrffiss iau& 6 <$t $uoE Gisfi *rtBrlu{E irys
6
lld*raut*r E
&Safi ada
B.ffi Hr*
3t
&lx 3ts*trl A&,2tsil$ bshfid+rr{
3l
n*
5r
ffiao
tam*eod.
1t
lcFogurffir fteeH, EBmilfu.iqrddeme &fi
Ha Sbdao
$EliS) dafl Efrft
ttsler oosisesi
s $&h *hlei$lqtn$an tlsfiE, idrEtstr,brdatEa}dan#f dden fitFE{Eag c &dr sdrk€f6tu$tsffi M& s€lsriirifi,tefdSse en$*slhiqitiddt #dturm*i*i d $uilahatk$m$&Fst fr*& s0{sdflt\bsrdd$ra} Sil* fdstrddl
t
(HDorlE'if;H
I lrH&m*m &nrs{sd tafimd(dil illooote a >75*i@ffir rfilrsEfer aMa b sffi -]s%MEdsk!
dn
l(3es*at
1! [ClU
l€hdryon(darl4rat
te&Cqmgt
1!
as.te
,ffi-to|iltsr69oEBr tffiisffi rnomilB d { $|llffit m,m* *rftEqskr 8.*ldoedsfer
c
6
lfttslEilE*m dennHlbdi lara*r$Safl{ilBne}rilElatklH ESn
a > rslrffioEnr.Eletr ffit
q_qF-r5trrnffiw
1!
ft
c 10s-58f, irffiti rBrtrdi 0rsdiil&trurxir0aflr d < t$ll *ffie nsfllEali oor*ra&ffiirdanosr
c iFtlrrstr PqHnrElrqE,lHrsrpdt a Dl*/sr €\.duBri rHrdt&rdsrtr$ b 0**r*tsaaknS dsllift* ddr*#*rl[ c Tl&ilrlfla&IHrr sdrmt
T! 1l
c Ir*ffii 10
Pffirf&t smEefil$a r Hl€rHr 9$r|8r'Bur
rl.lflfidfita
3tsfuib.*i*
A&,3tsfsrr z} l*h.?blrnb*trut-tn* 3l &tA ttsaxf,i 4) 1ft8 da
1
fitr'luHr
A
,\dF.
e,Iii*N reriilryhooB doqpol"
cffi.sffiirp{od*dtru
b Psnsffit $$tffdsye 1)
f, fi horffidritlEgr@, drrn,ffil{,mnCed
{! 1t
1.Su$ur
trmf fl Ilfikda Sl Adi.
tl
ftBdis8s f,oN( df,rlRDK'(
t
Rciliisffii
Rgmn
OefifiS
&
lfthnsft {RIX}
U >75fiRDKfidrsfftrlsr U}
i06 -?fS
ROK
't!
atr fP4Etrfipts&
,s$r{mr*EOl*n'8
1t
tffrltsan*ur
I1ffi-ffi80{(ffd$s*sr lirh|( (ffif,i*Eksn
b R6ahi Eamar Da*trfr Xibtfrftm lftlormdt&ot{o 1)
l
TS
S BII( dlalfirnra(*r
2) f0X -7fii RDK dlalcsflral(an 31 10Si .f0q[ Rof diElrs6ffikst
4l ]i&lr(fldrsa*an
1! 1!
ldE p*Srarg+t r*trr,&n3ry{o.liklrffiB
6Frt
oilkner hfrrl3t rltil.rynn
&s
Feik
c** pqofinaada*
l{Fff*rtsalei{r
:tll€mr&ripnFt
a >T$*ffikmerffir &{$EI#i
Pt{t,&raffiirt
ptE*qil*
0Ea*Yl{km*r.
1l HlErmiirEst fiodt. Hnmffii 2I uhnpt msIIS* *tpen
nro{kl
H E*hi *rrgsr#{g#
1rilpperd#n
FffidEI
dtEds{
FrffiLieiryr
dnitsdre
ilEgEb,
psrryi$rar
t6* $d}S
kdornf,o*
>fffiffitdE&
al Trthk*pam+,kan msH,
15 F$acm[wr far*iMeas
t6 M€ffiiil*#l
dF,?rrsrr4iriats*nl *c*rHnhn{slproddfritafi
1l liIahefi sdF$i SEtuinni&r|i.el'd dsnne$rF |IlX* nattrl eldus$ ?bhf,l
lslrnt-tnil danHlU* rf$r*an mlr&
e#**HrgErr.hi
{IECB,l*c&
HMnmgE*t FE pcfui.rt,
!*me$. rlEsrt
dnf.f
Xo.
dm
b Evdd E0Kl( 0 ffi*fiilr 8urttr's Atdlil F{ffErnam
Derunffin* Ilsrne!ffita, t
sttrr*$r*iTg
ilt
ut
E' h fitl
5*I0r Hhhr l(rmeum
I*l
qfisr
htr
Fk*
t(
.wr sdlrciRil#
1(
.Fril rdllf
1(
a mher edm$ ?ElruDethnitn4
derhaillE
t[$&ei i$r(
Htal petEtrffirff wio* sddririr,fa
3i
BlaloJrsr €rduad
bbr lfir(
fi Trfifr(netuJnano\rfrralF
flifilf,lda0Mi
s Br*rt'ffiil(Blfllrsofi
t) tffilEr E?ilff EqtIE nErn lqufir-*fltr ffiIrwr{a IlEfi Ear$t rsrEsEf,i *erirdffe 4 ehket ffiB$ tdsrls 2hhsl n{rbrut*nn&ntE$iqE 6$r&n il** Dsh*t lBrilrerffil ***ffi $ ffi*tl MHS htari IrhBdirB*E*{ 41 Iffitfldsriilrfi*ts€i
d
EYdfiEi ProdldhiEs l(donooft sf,Stssi d|n n#trilr s6&rnai }ensa feacdE rffiha
1l EB*,lFff
rdoByoe
tt
1{
1{
lIrI sffffi,tufe
Lffifi'l A,HRg* ffiElergfiEo**[T[1 telleffirffitII rd{r{m}t I Tfrtrmh*mfi,*sa
e Er&p$ FE$eMr
&drd€tu Hsasrm 8!rdl$$ dlEr lHffi 8$$stFi BaiffifffiE l*aha t*r tolffilAr[.B ffi*m srdlEsl ffirlGtrBEbEmt lBtHr rErcffiarHmEf,r sdafflffi
t ltH(dalerun
I
fi,nn}$ ,! .sfigrrNdE{
l*x*iassffiisa*tulemD@l
lr$€flallBBi
a ltahl(El s*rsd tsut&enx MrE
!
1( 1(
l&kdffi! srElrB*i
ffila
Stann &nfrifihtsrillt,
fl
ztstfln lkr Sfrlrrftry&ilmilIi
c DfidB*il] Hffit (hrfffikldilluf, d lkUrdr&*m aalts*
S
Uc{Hdsd Fehhrssr l@i{HrKlbmDoH** a l*kf,rar#t leaeml#r ffir Ei IIh*m eHsi dsrriHrl*ie*ii 0ihh*m s*rt$ dail t&e ffitdrBmill[
7(
1l 1{
Ii,&,(fiailqlGrl GYdffiS
b lHrl'ryfi[t t@ns pgstcfur
F$e
peh{itl{t{trn fradr6i.
am*sm. smlsftfuina$. &r cfifiE oermld#nt 1l Dilaruftr ffdlsi (ErdfthE{$di
0€fEddrall-
1(
-sfrur s{*ssi
t{
4 t&htm sr*Esi {bnffitdtrffid*rd
3l Trdd(dhke{rsdted e lftf*fffid*r rfihabsrceH
Smandsmn htihpe$rE,na& paryolalnn
rfrrlffiaE8strs{
A
l{
$Htsr adE (frr(flmhilcidi IXd*I(rI}
1t
$r{rd {rurtrs*.{flirxLk&*di
1&[r$dsJ6rsd$ag d ltdst!flr&n rpnrsl tsl$dod 1) Iffiffir et*s* ffi dlfi{h$*idi 2) DlEklEr aEtBi danlltstdfibHsirri
t
3l li&t&*urwduasi € il€fiMmlfii omlnutHr mGltfttlaHt l) Dmh*sr adua{ enffi&Ss{r$ A {Hahftr €,rdrsd danM(d[EHriutl 3l lldahffi*m:naes*
tl
31
I
1t
1(
**rlsErl*all m(gd4] *efittdosuof
fl
1) tltahHr ol,eftE ffii dlirxhldaiui
r0
2) Iffitlm otr*Ei dafiI&Ial( ffitt&flanitff 3l TftR{IlslBrefi gdrixs
o
ihHffie lcrs?&flrt tuMHm I
TlEtsls{Ht
lt
llits
ohh*Er iYduad d{rrxffiddEui t&hr6l adlEd dffitrsk flirxhfdffiul
!{
esfiIa$
* lHumHr*lffiffirffiseGl&
*
Usrrfid
h!trarhl*sr tM${r rb*tslunefl
b l&mhldhD(ril lifttflr.
*
nElu&ppfi'fil{rrurHl d Tr6t fiEtUH borar
{hdtglflr$fi
1! 1I
.€pqgtcdgd
h0i*En
ftI.l lhrhfrhFrll.hl
> 75
*clMr reu*t*r adrnr [smr0amentMan
c <5ffiilffi.
> ?5
qtr
lhunmrn
tur
lod*rr
mnyab*sr admua oonoemtemanltaramdan &nko*Ser
i &md flDilEEmhh n*rHld drst
50-76*
et@
nmmmlrh fi*,sasrni
drgrrcEHdr
>7s$arM hlfim*hMt lufriBt sgld&rr - IStt a$dt t#r ndrftradran kesdfrg|iosEE &ran vsE edr
I
Paglmilgm cgfiisl*
e Ba*r
EnE udtdtrtrm (ufipo&drC, uritsryodi.
drtada tC[,
e
Usdts tdotrp0t
c
lrsahE
ffi dfada$gl
ldmPok Hf
mdehipel*ryfimBadil Us$e ttr( Pdflt
dG0er{kr eHn fsh0potscrdri
A [Wtffiur hexuflr lmieitrnduwl lEdla a
rfirg
AffiIahftrIWt Hiomr danF
psflSmhl
b A&rya hfrngfft htiaffiia antr ldmf,ot duerdma c ldfirr hnrmr l(disE llEffitndr (ffin
X€i.s peftrfs
0.4
lftb lrfr
sl{0
Kdes marya
601.ls
lfier uHm
itr.flro
Fhtr
Lampiran 2
HASIL KOMPILASI DAN VALIDASI PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI TINGKAT DESA KELURAHAN Kabupaten Provinsi Jumlah Kelompok Tani Jumlah Anggota Ketua Tim Pelakasana Penilaian Tingakat Desa/keluarahan
Kelas KemapurnAtilai
Ketua Tim Pelaksana Penilai Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Desa/ Kelurahan
,l
- Lampiran3
il
tc
L
HASIL PENILAIAN KEMAMPUA}.I KELOMPOK TAI{I TINGKAT KECAMATAN Kabupaten
Provinsi Jumlah Kelompok Tani Jumlah Anggota Ketua Tim Pelakasana Penilaian Tingkat KecamaUn
Ketua Tim Pelaksana Penilai Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Kecamatan
-";
E
#
Lampiran 4
HASIL KOMPILASI DAN VALIDASI PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Kabupaten Provinsi Jumlah Kelompok Tani Jumlah Anggota Ketua Tim Pelakasana Penilaian Tingakat Kabupaten
Kelas KemapuanAlilai
Ketua Tim Pelaksana Penilai Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten
,J,
.{*
Lampiran 5
PEMERINTAII KABTIPATEIT MALT'KU TEITGGARA BARAT BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
Jl. Ir. Soekarno
: E-mail bkppkabmtb(&yahoo.co.id, Kode Pos 97664
SAUMLAI(I
$ERTIFEKAT PengluJsrrhan tr(elorn.lrolstarri Permrrla Nomor :............ I(ami yang bertanda tangan di bawah
ini, Kepala Badan Keahanan
Pangan Daerah
Maluku Tenggara Barat setelah memperhatikan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilai Tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan.
Memberikan Sertifikat pengukuhan sebagai KELOMPOI(ilANI PEMULA kepada KELOMPOK TANI
:
....................... desa
dengna komuditas unggulan
:
yang mempunyai ... orang anggota,
:
Dengan demikian Sertifikat pengukuhan kelompoktani pemula dapat
di
lakukan
pembinaan sesuai Hasifikasi dan kebutuhan kelompoktani.
Saumlaki, .......... Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah
Kabupaten Maluku Teaggara Barat
Lampiran 6
PEMERINTAH I{ABUPATEII MALUKU TENGGARA BARAT SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Ir. Soekarno
saumlaki Ma]uku Kode Pos 97664
Telpon (O9118) 22Aa3 Fax (O918) 22OO3
$ERTIF[KAT Femgukuham Keilomop@ktamfi Laryut
I(ami yang bertanda tangan di bawah
inl
Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat setelah
memperhatikan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilai Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara BaraL
Memberikan Sertifitr
: .......................... desa : ..................... yang mempunyai .... orang anggota, dengan komoditas
unggulan : ........................... Dengan demikian Sertifikat pengukuhan kelompoktani
Laniut dapat di lakukan pembinaan
sesuai Hasifikasi dan kebuhrhan kelompoktani.
Saumlaki, .......... An.Bupati Maluku Tenggara Barat Sekretaris Daerah
Lampiran 7
x
'
-'.--'t!-,,.,
-=}\
BUPATI MALUKU TEITGGARA BARAT
SERTEFEKAT Pengglsrrb.ara tr<elsrnrtr'olstani
Kami yang bertanda tangan di bawah
ini, Bupati
Isv,.f:adya
Malukrn Tenggara
Barat
setelah
memperhatikan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilai Tingkat Kabupaten. Memberikan Sertifikat pengukuhan sebagai KELOMPOKTANI MADYA kepada KELOMPOK
TANI
:
...................... Desa
komuditas unggulan
:
yang mempunyai
.......
orang anggou, dengna
: ...................
Dengan demiHan Sertifikat pengukuhan kelompoktani Madya dapat di lakukan pembinaan sesuai Hasifikasi dan kebutuhan kelompoktani.
Saumlaki
Bupati Maluku Tenggara Barat
Lampiran 8 A
/r^l\
w
ffi
BUPATI MALTIKU TEN(X}ARA BARAT
SffiffiYBffiffiffiAY Nomor i............ I(ami yang beranda tangan di bawah
ini Bupati Maluku Tenggara Barat setelah
memperhatikan hasil penilaian Tim Pelaksana Penilai Tingkat l(abupaten-
Memberikan Sertifikat pengukuhan sebagai KELOMPOK TANI UTAMA kepada KELOMPOK
TANI
:
...................... Desa
komuditas unggulan
:
yang mempunyai
.......
orang anggota, dengna
: ...................
Dengan demikian Sertifikat pengukuhan kelompoktani Utarna dapat di lakukan pembinaan sesuai klasifikasi dan kebutuhan kelompoktani.
Saumlaki
Bupati Maluku fgngisara Barat
Lampiran 9
FORMAT TIIPIORAN PEISII,AIAIT POKTAIT DAN GAFOKTAN
(Kecamatan/Kabupaten *|
OUTLINE LAPORAN
I. PENDAHULUAN II. KEGIATAN DAN HASIL (l,ampirkan format Rekapan Penilaial sesuai tingkatanf kecamatan, kabupaten,
)
III. PERMASALAHAN IV. SARAN
V. RENCANA TINDAK LANJUT
Keterangan: *) coret yang tidak perlu
di : padatanggal :
Ditetapkan
Saumlaki 2Ol4
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,
BITZAEL S.
l I
E;rh,---.-
j
__*s*,1
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR:
-
- TAHUN 2OI4
TENTANG SERTIFIKASI KELEMBAGAAN TANI SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
Umum
Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era kesejagadan (globalisasi) adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktilitas yang rendah. Kondisi ini memberi dampak yang kurang menguntungkan terhadap persaingan di pasar global, nasional maupun regional. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus pemberdayaan kelembagaan tani melalui peran penyuluhan pertanian yang dapat membantu dan memfasilitasi pelaku utama untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya serta meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaafi petani dan keluarganya melalui penyelengaraan pembinaan
dan penyuluhan pertanian tidak mungkin dilaksanakan dengan pendekatan individual, karena jumlah dan sebaran petani sangat besar dan luas serta terbatasnya sumber daya penyuluhan. Dengan kondisi demikian, pen5ruluhan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan kelompok. Pendekatan ini akan mendorong petani membentuk kelembagaan tani yang kuat agar dapat membangun sinergr antar petani, baik dalam proses belajar dan kerjasama maupun sebagai unit produksi yang merupakan bagian dari usaha taninya. Untuk itu, upaya penumbuhan dan pembinaan kelompok tani melalui program Sertilikasi Kelompok Tani sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agrobisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri serta sebagai bentuk pengakuan secara legal dan formal menyangkut eksistensi kelompok tani dibidang agrobisnis pertanian di daerah serta sebagai sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Rencana Strategis Pengembangan Kelembagaan Tani dengan sebuah paradigma baru pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani berdasarkan Permentan Nomor : 273/Kpts/Ot.l6Ol4l2AOZ Tentang : Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Pokan & Gapoktan.
Perattrran Bupati
ini bertqiuan untuk
memberikan acuan kepada
penyelenggara pembinaan melalui penerapan sertilikasi kelompok tani sebagai
instrumen dalam melaksanakan penilaian kemampuan kelompok tani sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan klasilikasi kemampuan kelompok tani.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati
ini, diharapkan dapat
memperlancar
proses pelaksanaan sertifikasi kelembagaan kelompok tani sehingga diharapkan posisi tawar petani dan kele tani semakin meningkat sebagai pelaku utama dan pelaku usatra agrobisnis.
IL PenJelasan Pasal d.eml Po"so,l Pasal
1
Cukup jelas Pasal 2
Ayat
(1)
Cukup jelas Pasal 3
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pasal 4
Ayat
(1)
Cukup jelas Ayat
(21
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 5
Culmp jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pasal 6
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat
(2)
Cukup jelas iB*alt j,li!.:r*.:,-.i:.
q.. j1:-:-.;;1,--1:-,.-
,5.€;
:
::. : :.-LiJ:i3;.;:+L+.*.
Pasal 7
Cukup jelas Ayat (l) Cukup jelas Ayat
(21
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Pasal 8
Ayat
(1)
Cukup jelas Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas Ayat
(21
Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Pelaksana€m penilaian oleh
tim penilai ditetapkan berdasarkan
SK
Bupati dan hasil penilaian direkap berdasarkan hasil kompilasi dan validasi penilaian kemampuan kelompok tani ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten sesuai format terlampir pada lampiran: 2,3 dan 4 yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Huruf c Bahwa nilai klasifikasi kelompok berdasarkan pada kelas belajar,
usaha, bisnis dan mitra yang dibuktikan dengan instrumen penilaian sebagaimana terlampir pada lampiran 1 yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan Bupati ini.
li ll
JJ
Ayat
{21
Huruf a
Sertifikat sebagai dokumen yang diterbitkan oleh bupati, sekretaris daerah dan kepala badan/ dinas yang menangani kelembagaan tani sebagi bentuk pengakuan secara legal dan formal terhadap eksistensi petani sebagai.pelaku utama dan pelaku usaha agribinis dengan format
terlampir pada lampiran 5,6,7 dan dengan peraturan Bupati ini.
8 yang tidak dapat dipisahkan
Pasal 1 I Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14
Cukup jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2OL4 NOMOR : ................
