KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK DAYA SAING BANGSA Disampaikan dalam Seminar Nasional Dewan Riset Nasional “ Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset, dan Bisnis Melalui Inovasi untuk Daya Saing Bangsa”
Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Surakarta, 9 Agustus 2016 09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 1
1
PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWACITA)
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
09/08/2016
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 2
2
PENGERTIAN INOVASI UU 18/2002 memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi” Sedangkan RUU memaknai inovasi sebagai “kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan yang menghasilkan kebaruan dan perubahan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya
Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomena yang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini : – Pengenalan Produk Baru – Pengenalan Metode Produksi Baru – Penetrasi Pasar yang Baru – Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara – Implementasi Bentuk Baru Organisasi
09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 3
3
09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 4
4
STRATEGI INOVASI:
Balanced Demand Driven dan Supply Push Demand Driven
Take to market
Market identified
Take to market
Market to be identified
Supply Push Basic Research
Tecnology
Research grants
Technology grants
09/08/2016
Product Development
Innovation Support: sertifikasi, uji, standarisasi, pilot scale, trial productin, insentif, regulasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 5
5
Perspektif dalam Pemetaan Sasaran Penguatan Inovasi Aspek Kemandirian/Daya Saing: • Peningkatan TKDN • Produk subtitusi import • Pemenuhan kebutuhan nasional atau daerah
• Penguasaan teknologi • Pengembangan ekonomi kerakyatan Nilai Tambah Publik, Akademik, dan Ekonomi/Bisnis
Nilai Tambah Strategis why how what
• Penting Bagi Negara • Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak • Sasaran Pembangunan (RPJMN dan RPJMD) • Prioritas 9 Program Nawacita • Daya Dorong Ekonomi (Nasional dan Daerah)
09/08/2016
Nilai Tambah Publik, Akademik, dan Ekonomi/Bisnis :
Sasaran Penguatan Inovasi
Nilai Tambah Strategis:
Kesiapan Sebagai Lini Usaha: • • • • •
Peningkatan TKDN Produk subtitusi import Pemenuhuan kebutuhan nasional atau daerah Penguasaan teknologi Ekonomi kerakyatan
• • • • •
Nilai Tambah Akademik Nilai Tambah Publik Nilai Tambah Komersial Dukungan Akademik Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah • Dukungan Kemitraan Dunia Usaha
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 6
6
KERANGKA SISTEM INOVASI NASIONAL PENGIKAT (Kebijakan Nasional)
Potensi Nasional
Inovasi
(Litbang, SDA, SDM dll)
Industri
KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF)
academia
•PT •LPNK •Lemlit
09/08/2016
Mendorong Kekuatan Ekonomi Nasional.
•Masyarakat •BUMD/BUMN •Investor
TRIGGER (INSENTIF)
•KEUANGAN, BAPENAS •SEKTOR •RISTEKDIKTI •Perindustrian dll DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 7
7
PERAN AKTOR-AKTOR INOVASI DALAM SISTEM INOVASI DEMAND/MARKET Sistem Politik Kebijakan Politik Kebijakan Sektor
BUMN
PT LITBANG: LPNK/LPK/
INDUST RI / MASYA RAKAT
INTERMEDIASI STP, TP, SP, TTO dl
Kebijakan STI
BUMD SWASTA KOPERASI
dll
Catatan : STI = Science, Technology and Innovation PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
PPBT
SUPRA DAN INFRASTRUKTUR KHUSUS Standar dan Norma
Dukungan inovasi dan bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan dan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Kebijakan Ekonomi • Kebijakan ekonomi makro • Kebijakan moneter • Kebijakan fiskal • Kebijakan pajak • Kebijakan persaingan •09/08/2016 Kebijakan perdagangan
Kebijakan Keuangan Kebijakan Promosi & Investasi Kebijakan Industri / Sektoral
Kebijakan Pendidikan
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap Infrastruktur Umum / Dasar pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan SDA dan Lingkungan DIREKTORAT JENDERAL INOVASI 8 • Mobilitas dan PENGUATAN interaksi
8
KONDISI OBJEKTIF SISTEM INOVASI DI INDONESIA o o
o
o
o o
o
o o
PEMERINTAH Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang Sedikitnya insentif pemerintah
LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI Misi dan kultur lembaga litbang/PT Profesionalisme pelayanan jasa teknologi Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi Rendahnya Anggaran Litbang
09/08/2016
INDUSTRI o Didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah o Mahalnya sarana litbang o Keterbatasan SDM litbang
o Lemahnya Saluran transaksi dan partnership o Perbedaan kepentingan o Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan informasi clearing house)
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI 9
9
ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI Sinkronisai & koherensi kebijakan Pelaksanaan UU terkait iptek dan turunannya Pengarusutamaan iptek Insentif Fiskal & Non Fiskal (Double Tax Deduction) Pengadaan Pemerintah untuk prekomersial produk hasil RnD Nasional Pengaturan Royalti atas Paten Domestik Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melaui skema Block Grant Harmonisasi Kebijakan Sektoral
Kebijakan alih teknlogi Kebijakan HKI dan publikasi Penyelarasan ukuran kinerja Roadmap kompetensi dan litbang
PEMERINTAH
Insentif perpajakan Pendampingan kredit perbankan (matching fund) Jaminan kredit perbankan (loan guarantee) Mobilitas Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produk Inovasi
Memperkuat fungsi, memotivasi, menstimulasi, memfasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penguatan INDUSTRI sistem inovasi LITBANG & PT Menstimulasi Meletakkan perkembangan lembaga litbang kemampuan dan pemerintah & investasi perguruan tinggi perusahaan untuk dalam kegiatan memperkuat inovasi daya dukung Lembaga Intermediasi inovasi
STP, inkubator, pusat alih teknologi, pusat promosi iptek, pusat kemitraan, TTO
09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI10
10
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EXECUTING
EMPOWERING
09/08/2016
• Mobilitas Peneliti/Perekayasa/Dosen ke Industri • Insentif Fiskal dan Non Fiskal Double Tax Deduction • Pengadaan Pemerintah untuk pre komersial produk hasil RnD Nasional • Penjaminan Resiko/Asuransi Teknologi • Pengaturan Royalti atas Paten Dalam Negeri • Reward bagi Peneliti/Perekayasa/Dosen yang bekerjasama dengan industri dalam komersialisasi KI menjadi produk Inovasi • Flexibility pendanaan riset, pengembangan dan inovasi melaui skema Block Grant • Harmonisasi Kebijakan Sektoral
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI11
11
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EXECUTING
EMPOWERING
09/08/2016
LEMBAGA YANG BERKUALITAS
INOVASI
PENELITIAN DAN PENEMBANGAN
SUMBERDAYA BERKUALITAS
DAYA SAING
TENAGA KERJA TERAMPIL (SDM PROFESIONAL)
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI12
12
IMPLEMENTASI PENGUATAN INOVASI
REGULATING
EXECUTING
EMPOWERING
09/08/2016
• Pengembangan/Penguatan unit-unit Intermediasi/ (Technology Transfer Office – TTO): Sentra HKI, Inkubator Teknologi, dll. • Pengembangan Pusat – Pusat Pelatihan • Penguatan Standarisasi berbasis hasil RnD Nasional • Memperkuat kolaborasi dengan BUMN dan Industri sebagai penggerak inovasi • Pengembangan Help Desk untuk konsultasi inovasi bagi IKM • Penguatan kegiatan difusi dan diseminasi; pameran dan promosi; Business Gathering and Matching. • Pengembangan database dan sistem informasi inovasi untuk mempermudah akses informasi iptek bagi industri • Penguatan Kerjasama Internasional (G to G; B to B) • Penguatan Lembaga Uji dan Sertifikasi
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI13
13
SISTEM INOVASI NASIONAL BENIH PADI UNTUK SWASEMBADA PANGAN Permintaan (Demand) Sistem Politik
Swasembada beras (Benih Unggul) Kemtan: 1000 Desa Mandiri Benih, 160 Penangkar Benih
Dewan Perwakilan Rakyat Kemtan Kemenristekdikti Kemen BUMN
Sistem Pendidikan dan Litbang Perguruan Tinggi: a.l : IPB, Unsoed
Keme KUMKM
Balibangtan (Balai Perbenihan)
Kemen Desa dan Daerah Tertinggal
Lemlitbang a.l: BATAN, BPPT, LIPI
Sistem Industri PT Sang Hyang Sri Kelompok Penangkar Benih
ASOSIASI PERBENIHAN INDONESIA (ASBENINDO)
PT BLST BUM Desa/ Rakyat
Desa Mandiri Benih
Pemkab/Pemkot
Supra- dan Infrastruktur Khusus Alat Produksi & Pergudangan
Sertifikasi & standard
Pelatihan
Public –private partnership/ Permodalan
Framework Conditions
09/08/2016
Kebijakan impor
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Kebijakan sertifikasi/ standardisasi
Kebijakan litbang
Kebijakan investasi
Kebijakan perizinan
Kebijakan Pelepasan Varietas
Kebijakan alih teknologi (misal mobility SDM Iptek)
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI14
14
SISTEM INOVASI NASIONAL KAPAL PENGANGKUT IKAN Permintaan (Demand) Kapal Pengangkut Ikan
Sistem Politik PP RI No. 51tahun 2002 Tentang Perkapalan
Sistem Pendidikan dan Litbangyasa
Sistem Industri
Pendikian dan Pelatihan Profesi
PT. PAL
Kemenhub
ITS, PPNS
KKP
BPPT
Intermediaries NASDEC
Galangan Kapal
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus BKI, BSN
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
• • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum / Dasar
Kebijakan Industri / Sektoral
SDA dan Lingkungan
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas dan interaksi
Catatan : STI = Scince, Technology and Innovation PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. 09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI15
15
SISTEM INOVASI NASIONAL ALAT KESEHATAN UNTUK KEMANDIRIAN Permintaan (Demand) Sistem Politik
Kemandirian Alkes (Kemkes-Rumah Sakit, Puskesmas )
Dewan Perwakilan Rakyat Kemkes Kemristekdikti
Sistem Pendidikan dan Litbang
Sistem Industri PT Swayasa Prakarsa
Perguruan Tinggi, al.: UGM Iembaga Inkubator
PT Kimia Farma)
Kementerian BUMN
Lembaga Pengujian
PT Phapros
Pemprov
Lembaga Litbang al: Pusat Hepatika
Industri bahan baku & pendukung
Pemkot/Pemkab
Supra- dan Infrastruktur Khusus Pelatihan
Alat Produksi
Serifikasi & standard
permodalan
Framework Conditions
09/08/2016
Kebijakan impor
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Kebijakan sertifikasi/ standardisasi
Kebijakan litbang
Kebijakan investasi
Kebijakan perizinan
Kebijakan distribusi
Kebijakan alih teknologi misal: mobility SDM Iptek
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI16
16
09/08/2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI17
17
