RAKOR PEMBINAAN ARSIPARIS 2017
KEBIJAKAN INPASSING NASIONAL untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2017
RPJM 1 (2005-2009)
Good Governance
RPJM 2 (2010-2014)
Reformasi Birokrasi
RPJM 3 (2015-2019)
ASN Merit System Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK
Milestones Arah Pembangunan Nasional dan ASN
RPJM 4 (2020-2024)
ASN Human Capital
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 2024
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2015‐2024 UU 17/2007
RPJP
UU 5/2014
ASN
NAWA CITA
SMART ASN 2024
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI Tantangan: • Eksternal • Globalisasi
• Internal • Mismatch SDMA
PermenPAN 11/2015 ROADMAP RB 2015-2019 (Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi ) Perpres 81/2010 GRAND DESIGN RB 2010-2025 (Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional)
STRATEGI DAN PROGRAM
ASN VALUES 2019-2024 TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES (Internalisasi terhadap 470.529 pejabat struktural)
Beretika
Bekerja tuntas
Berpikir strategis
6B Berinovasi
Berkola borasi Berkeputusan tegas
Membangun Sistem Merit ASN
• Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian • Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama
Mengapresiasi secara layak • Sistem pensiun & JHT • Sistem kompensasi
Mendapatkan talenta terbaik
Menuju ASN yang dinamis • Talent Mapping, Succession & Career Planning • Rotasi nasional (perekat NKRI)
6P
Meningkatkan kinerja berkelanjutan • Performance dialogue • Merit & performance based incentives
Menyesuaikan arah pembangunan nasional
KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN
• Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD • Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru
Mengurangi kesenjangan kompetensi • Training Need Analysis (TNA) • Diklat, Coaching & Mentoring berbasis
KOMPOSISI ASN JFT Guru
JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017
1.675.562
37,43 %
JFT Kesehatan
194.515
4,34 %
JFT Teknis
448.302
10,02 %
1.687.089
37,69 %
470.529
10,51 %
4.475.997
100 %
JF U (Administrasi) J Struktural
TOTAL PNS
JFU Administrasi =
64%
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005‐2014) Asal Tenaga Honorer Pelamar Umum
Jumlah Pengangkatan
Persentase (%)
RasioTerhadap thd Total PNS
1.103.861*
58.8%
24.6%
775.884
41.2%
17.3% Sumber: BKN, *Oktober 2016
PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA
1 2
3
1
ANJAB
2
ABK
JUMLAH
SURAT EDARAN BERSAMA MENDIKBUD – MENDAGRI ‐ MENPAN – KA. BKN
DISTRIBUSI
KUALITAS
1
STANDARISASI JABATAN PERMENPAN 25 /2016
2
INPASSING PERMENPAN 26 /2016
VERTIKAL
1.JPT 2.JA 3.JF
HORIZONTAL
DIAGONAL
S.d. 2015
JF Baru 2016
• 142 JF • 2.306.048 org
• Binaan
K/L
Revisi 2016 (telah ditetapkan)
• Analis Pertahanan Negara • Penilai Pemerintah • Analis Anggaran • Pembimbing Kemasyarakatan • Asisten Pembimbing Kemasyarakatan‐‐ 147 JF 2.285.264 org
• Penerjemah • Agen • Penata Ruang • Perancang PUU • Perekayasa • Pemeriksa Pajak • Pemeriksa • Penggerak Swadaya Masyarakat • Pengendali Hama Penyakit Ikan • Pembina Jasa Konstruksi • Pemeriksa Bea Cukai Usulan Baru JF K/L: 1. PPATK 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Hukum dan HAM 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Kementerian Pertanian 6. Kementerian Perhubungan 7. Kementerian Luar Negeri 8. Kementerian Dalam Negeri 9. Kementerian Perdagangan 10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Kementerian Kominfo 12. Setjen DPR‐RI 13. Komisi Yudisial 14. KPU 15. BSN 16. dsb
PERMENPAN DAN RB NO. 26 TAHUN 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018
DIKECUALIKAN PELAKSANAAN INPASSING INI BAGI JABATAN FUNGSIONAL YANG MASIH DALAM MASA PENYESUAIAN/INPANSSING.
Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi
Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
PNS Yang Dapat Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya
2/8/2017
PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Vs Inpassing (Ahli & Terampil)
Kualifikasi Pendidikan Formal
Dapat dikecualikan
Kepangkatan Pendidikan dan Pelatihan
Dapat dikecualikan
Pengalaman Uji Kompetensi/Sertifikasi Pencapaian Prestasi Kerja Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing
USIA PALING TINGGI :
KETERAMPILAN 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terkahir bagi administrator dan pengawas.
2/8/2017
KEAHLIAN 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya. 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DENGAN PENDIDIKAN S‐1/DIV, S‐2 & S‐3
PERTAMA III/a III/b 100 100 40 10 100 150
MUDA III/c III/d 100 100 80 160 20 40 200 300
PERTAMA III/b 150
MUDA III/c 150 40 10 200
150
III/d 150 120 30 300
MUDA III/c 200
200
III/d 200 80 20 300
IV/a 200 160 40 400
IV/a 100 240 60 400
MADYA IV/b 100 360 90 550
IV/a 150 200 50 400
MADYA IV/b 150 320 80 550 MADYA IV/b 200 280 70 550
IV/c 100 480 120 700
UTAMA IV/d IV/e 100 100 600 760 150 190 850 1050 UTAMA
IV/c 150 440 110 700
IV/d 150 560 140 850
IV/e 150 720 180 1050 UTAMA
IV/c 200 400 100 700
IV/d 200 520 130 850
IV/e 200 680 170 1050
APA YANG HARUS DISIAPKAN
• Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing • Penetapan Kebutuhan • Menentukan Jadwal • Menyusun Instrumen Uji Kompetensi • Melaksanakan Uji Kompetensi • Pelaporan
APA YANG HARUS DISIAPKAN
• Menghitung Kebutuhan • Memetakan JF yang dibutuhkan • Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat • Menayampaikan Usulan Pengangkatan JF & Uji Kompetensinya • Pelaporan
Sistematika Tata Cara Penyesuaian/Inpassing I.
Pendahuluan (berisi latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian). II. Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 1. Syarat Administrasi antara lain Ijazah, SK Pangkat Terakhir, SK Penempatan Jabatan terakhir, Penilaian Prestasi Kerja, dsb yang dipandang perlu sesuai; 2. Lampiran‐lampiran dokumen yang diperlukan; 3. Proses pengusulan dari Unit Kerja kepada Pejabat Yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian; 4. Verifikasi Dokumen; 5. Pelaksanaan Uji Kompetensi; 6. Penetapan SK Penyesuaian/Inpassing PNS Dalam Jabatan Fungsional dan Penempatannya. B. Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing III. Penutup Catatan : mengacu pada PermenPANRB No. 26/2016 2/8/2017
JADWAL KEGIATAN NO
KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
KETERANGAN
1 FEBRUARI 2017
K/L
FEBRUARI 2017
K/L
1.
RAPAT KOORDINASI INSTANSI PEMBINA
2.
INSTANSI PEMBINA MENYUSUN TATA CARA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING
3.
INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN INSTRUMEN UJI KOMPETENSI
MARET 2017
4.
INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN PEDOMAN KEBUTUHAN JF
MARET 2017
K/L
MULAI BULAN APRIL S.D. DESEMBER 2018
K/L/PEMDA
5.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI INPASSING 2/8/2017
• • •
WAWANCARA ONLINE UJIAN TERTULIS
MEKANISME
Usulan IP Validasi e‐ Formasi
Penetapan Kebutuhan JF (ManpanRB)
PPK & IP
IP : Instansi Pembina JF PPK: Pejabat Pembina Kepegawaian
Uji Kompetensi
Pengangkatan
Pelaporan (IP+PPK)
PELAPORAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.
TERIMAKASIH
