PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
1
PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN
KONDISI PERMINTAAN
KONDISI FAKTOR
INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG
MICHAEL PORTER, 1990
PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL POLITISI DAN BIROKRAT
PEKERJA
LINGKUNGAN BISNIS
SUMBERDAYA YG DIANUGERAHKAN
DAYA SAING INTERNASIONAL
Dong-Sung Cho, 1994
PERMINTAAN DOMESTIK
INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG PARA WIRAUSAHA WAN PERISTIWA PELUANG
MANAGER DAN INSINYUR PROFESIONA L
JANGAN HAMBURKAN SUMBERDAYA ALAM KITA, SEBELUM RAKYATNYA MENGERTI
4
PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA Masyarakat Berkembang
Masyarakat Maju
SDM Teknologi Prasarana Tanah SDA dan LH
Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB Berburu dan Pengumpul
Berpindah dan Bertani
Sumatera, Kalimantan Jawa-Bali dan Sulawesi dan Jawa Sumatera
Pertanian dan Pertambangan
Manufaktur dan Jasa
MANAJEMEN SUMBERDAYA
Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)
Masyarakat Tradisional
Sintesis dan Daur Ulang
Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif stakeholders kunci Bottom-up Memiliki Logframe (Heksagonal PEL)
pelibatan yg
jelas
KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN FAKTOR LOKASI
Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholders Terukur Terintegrasi ke dlm SPPN Berkelanjutan
PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN TATA PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUT AN
KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN
6
6
Definisi PEL World Bank PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan International Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik. 7
N o
Pembuat Definisi
Fokus
1.
The World Bank
2.
Blakely Bradshaw
dan
Kelebihan
Kelemahan
Meningkatkan daya saing Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Berorientasi kepada pemerataan
Berorientasi bukan hanya kepada tujuan yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan tetapi juga kepada proses
Tidak dijelaskan: aspek kelokalannya Kelayakan lapangan kerja bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak. aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi.
Menciptakan lapangan pekerjaan
Berorientasi bukan hanya kepada tujuan akan tetapi juga kepada proses
Tidak dijelaskan: Kelayakan lapangan kerja keberlanjutan dari penciptaan lapangan pekerjaan tersebut. Aspek pemerataan aspek kelokalannya bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Tidak menjelaskan aspek lokasi 8
N o
Pembuat Definisi
Fokus
Kelebihan
Kelemahan
3.
ILO
Proses harus partisipatif Lokasi PEL pada wilayah tertentu Menciptakan lapangan pekerjaan yang layak Merangsang kegiatan ekonomi
Berorientasi kepada output dan proses. Pelibatan stakeholder harus partisipastif Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya local Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu.
Tidak menjelaskan keberlanjutan pembangunan aspek pemerataan aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi.
4.
A. H. J. Helming
Kemitraan antar stakeholder Kontrol lokal Merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan
Berorientasi kepada output dan proses. Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu. Sifat kelokalan ditunjukkan dari penggunaan sumber daya lokal
Tidak mencantumkan keberlanjutan pembangunan Tidak menjelaskan aspek pemerataan bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Kelayakan lapangan kerja tersebut 9
Definisi PEL Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. 10
Fokus PEL Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada:
Peningkatan kandungan lokal; Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; 3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; 4. Pembangunan bekeberlanjutan; 5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; 6. Pengembangan usaha kecil dan menengah; 7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; 8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; 10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi 11 terhadap lingkungan. 1. 2.
Dimensi PEL Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut: (1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal. (2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. (3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. (4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. (5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi. 12
Tujuan dan Sasaran PEL 1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. 2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. 3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. 4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. 5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. 6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. 7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. 8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. 13
Heksagonal PEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi
Tata Kepemerintahan
Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan
Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 14
Faktor 3 Faktor 1 Faktor 1
Indikator 1 Indikator … Indikator n Faktor 2
15
Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal
Investor Luar
Pelaku usaha baru
16
Kelompok Sasaran • Investor luar: – Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi
• Pelaku Usaha Lokal : – Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan
• Pelaku Usaha Baru: – Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin 17
Faktor Lokasi Faktor Lokasi Terukur
Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual
Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha
18
FAKTOR LOKASI • Faktor lokasi terukur: – Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,
• Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: – Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian
• Faktor lokasi tidak terukur individual: – Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM 19
KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN Perluasan Ekonomi
Pembangunan Wilayah
Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas
20
Keterkaitan dan Fokus Kebijakan • Perluasan Ekonomi: – Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian
• Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas – Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan
• Pembangunan Wilayah – Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan 21
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi
Sosial
Lingkungan
22
Pembangunan Berkelanjutaan • Ekonomi: – Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi
• Sosial – Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal
• Lingkungan – Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam 23
TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha
Reformasi Sektor Publik
Pengembangan Organisasi
24
Tata Kepemerintahaan • Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: – Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan
• Reformasi Sektor Publik – Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik
• Pengembangan Organisasi – asosiasi industri: status, peran, manfaat
25
PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Perencanaan dan Implementasi Partisipatif
26
Proses Manajemen • Diagnosa secara partisipatif – Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder
• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif – Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan
• Monev secara partisipatif – Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang 27
Pengembangan dan Penguatan Kemitraan
Identifikasi Stakeholder
Penetapan Faktor Pengungkit PEL
Pemetaan Status PEL
Pengumpulan Data
Analisis Data
Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan
TAHAP I
TAHAP II
Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah Penyusunan Rencana Bisnis
RPJMD
TAHAP III
RKPD
APBD
Pelaksanaan PEL
TAHAP IV
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP V
28
Tahapan Revitalisasi PEL 1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3. Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4. Pelaksanaan. 5. Monitoring dan Evaluasi.
29
Langkah 1 Identifikasi Stakeholder • Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal • Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal • Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis
30
Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL •
• •
Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL Peran forum adalah; – Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL – Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal – Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL
31
Tahap II Kajian Cepat Status PEL Langkah 3 Pengumpulan Data • Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner • Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL • Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia
32
Langkah 4 Analisis Data • Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED) • Output:Hasil Analisis PEL
33
Langkah 5 Pemetaan Status PEL • Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah • Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah • Hasilnya: – Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik. – Peta status PEL komoditas/wilayah
34
Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL • Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL • Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL
35
Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif. Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas. Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda. 36
Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis • Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani • Output: Rencana bisnis PEL
37
Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah •
•
Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL 38
Langkah 10 Pelaksanaan PEL • Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka • Output: Kebijakan yang mendukung PEL 39
Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL • Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci • Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan
40
Contoh Analisis Kab. Serang
41
KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat 1. KELOMPOK SASARAN No
Indikator
1.
Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. SKPD) tentang kemudahan investasi dalam bentuk (item); a. Insentif fiskal b. Penyederhanaan perijinan c. Penyediaan lokasi/lahan d. Ketenagakerjaan
0 = 0 - 1 item peraturan 1 = 2 - 3 item peraturan 2 = ? 4 item peraturan
Informasi prospek bisnis (buku/booklet/leaflet peluang investasi, official web site)
0 = tidak tersedia 1 = tersedia tetapi kurang informatif/lengkap/tidak mutakhir 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir 0 = tidak ada (sering terjadi perubahan kebijakan, lemahnya penegakan hukum) 1 = ada (tidak terjadi perubahan kebijakan, ada penegakan hukum)
2.
3.
4.
Kepastian berusaha dan hukum (a.l. ijin lokasi usaha, tata ruang, arbitrase, persaingan usaha, peradilan niaga)
Keamanan (penjarahan, konflik sosial, premanisme dan buruh mogok)
Skala
0 = Tidak ada 1 = ada intesitas 2x/thn 2 = ada intensitas > 2x/th
Buruk
Baik
0
2
0
2
0
1
2
0
Nilai
42
KELO M PO K SASAR AN
K e c e p a ta n p e n g u ru sa n ijin b a g i in v e sta si b a ru
In se n tif p e m d a d a la m b e n tu k p e m b e ria n d a n a stim u la n , d a n k e rin g a n a n b ia y a p e rijin a n
P e n d a m p in g a n d a n m o n ito rin g b isn is p e la k u u sa h a b a ru
F a silita si P e la tih a n K e w ira u sa h a a n b a g i P e la k u U sa h a B a ru
U p a y a P e m d a u n tu k P e n in g k a ta n T e k n o lo g i, M a n a je m e n d a n K e le m b a g a a n L o k a l
P ro m o si P ro d u k U K M d a ri P e m d a
U p a y a F a silita si P e rm o d a la n d a ri Pem da
P u sa t L a y a n a n In v e sta si
K a m p a n y e P e lu a n g B e ru sa h a
K eam anan
K e p a stia n B e ru sa h a d a n H u k u m
In fo rm a si P ro sp e k B isn is
P e ra tu ra n te n ta n g K e m u d a h a n In v e sta si
K ELO M PO K SASARAN
> A b b re v ia tio n
A ttrib u te s PEL V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
G O O D - b e s t a ttrib u te v a lu e s B A D - w o rs t a ttrib u te v a lu e s U P - h a lf g o o d , h a lf b a d D O W N - o p p o s ite to U P
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
2
2
1
2
Anchor PEL
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
0
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
1
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
1
1
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
0
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
0
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
0
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
0
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
0
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
0
2
2
1
1
1
2
2
1
2
R e fe re n c e P E L
U s e r-e n te re d s c o rin g e rro r lim its p e r a ttrib u te : (s c o re is e x p e c te d to b e in in te rv a l s c o re -E m in to s c o re + E m a x ) E m in Em ax
D E F A U L T 9 5 % p ro b a b ility s c o rin g e rro r lim its : s e t a t 2 0 % o f fu ll a ttrib u te s c a le E rro r lim it a b o v e o r b e lo w s c o re (a s s u m e s 0 m e a n N o rm a l e rro r d is trib u tio n )
0 .2 4 7 6 0 .2 6 4 9 0 .2 3 9 4
0 .2 0 9 0 .2 5 9 8 0 .2 4 3 5 0 .2 6 1 5 0 .2 1 3 6
0 .2 8 0 9 5 0 .2 8 1 1
43
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
R A P F IS H O rd in a tio n - M o n te C a rlo S c a tte r P lo t 60
O th e r D i s ti n g i s h i n g F e a tu r e s
40
20
0 0
20
40
60
80
100
120
-2 0
-4 0
-6 0 F i sh e r i e s S u sta i n a b i l i ty
44
Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL No
D im e n s i/A s p e k PEL 1 2 3 4 5 6
N ila i In d e k s
K e lo m p o k S a s a r a n F a k to r L o k a s i K e s in e r g ia n d a n F o k u s K e b ija k a n P e m b a n g u n a n B e r k e la n ju ta n T a ta P e m e r in ta h a n P r o s e s M a n a je m e n S ta tu s P e n g e m b a n g a n E k o n o m i L o k a l K a b /K o ta
K e lo m p o k S a s a ra n 100 80 60
P ro s e s M a n a je m e n
F a k to r L o k a s i 40 20 0
T a ta P e m e rin ta h a n
K e s in e rg ia n d a n F o k u s K e b ija k a n
P e m b a n g u n a n B e rk e la n ju ta n
45
Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL KASUS KABUPATEN SERANG
Sta tu s Pe n g e m b a n g a n Ek o n o m i Lo k a l K a b u p a te n Se r a n g Kelompok Sas aran 100 80 62.78 60 Pros es Manajemen
Faktor Lokas i 40 51.13
57.43
20 0
48.21 57.99 Tata Pemerintahan
Kes inergian dan Fokus Kebijakan 65.16
Pembangunan Berkelanjutan
Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas) 46
47
48
Leverage of Attributes
(Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)
L e ve ra g e o f A t t rib u t e s
K e c e p a t a n p e n g u ru s a n ijin b a g i in ve s t a s i b a ru In s e n t if p e m d a d a la m b e n t u k p e m b e ria n d a n a s t im u la n , d a n k e rin g a n a n b ia y a p e rijin a n P e n d a m p in g a n d a n m o n it o rin g b is n is p e la k u u s a h a b a ru F a s ilit a s i P e la t ih a n K e w ira u s a h a a n b a g i P e la k u U s a h a B a ru
A t t rib u t e
U p a y a P e m d a u n t u k P e n in g k a t a n T e k n o lo g i, M a n a je m e n d a n K e le m b a g a a n L o k a l P ro m o s i P ro d u k U K M d a ri P e m d a U p a y a F a s ilit a s i P e rm o d a la n d a ri P e m d a P u s a t L a y a n a n In ve s t a s i K a m p a n y e P e lu a n g B e ru s a h a K eam anan K e p a s t ia n B e ru s a h a d a n H u k u m In fo rm a s i P ro s p e k B is n is P e ra t u ra n t e n t a n g K e m u d a h a n In ve s t a s i 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
R o o t M e a n S q u a re C h a n g e in O rd in a t io n w h e n S e le c t e d A t t rib u t e R e m o ve d (o n S u s t a in a b ilit y s c a le 0 t o 1 0 0 )
49
1. Aspek Kelompok Sasaran
No 1
2
3
Thn Pelaksanaan
Faktor Pengungkit Promosi produk UKM dari Pemda
Upaya Pemda untuk peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan
Upaya fasilitasi permodalan dari Pemda
Strategi
Rencana Tindak
0 8
0 9
1. Menyusun rencana komunikasi pemasaran produk unggulan daerah 2. Kampanye produk unggulan daerah secara terpadu
• Menyusun rencana kerja komunikasi pemasaran dan implementasi pemda dan dunia usaha • Kampanye melalui media elektronik, cetak dan pameran dagang tunggal • Temu usaha secara periodik antara stakeholder dunia usaha dan pemerintah • Labeling dan standarisasi produk UKM
√
√
√
√
• Pelatihan teknis dan pendampingan bagi peningkatan teknologi UKM • Pendampingan dan konsultasi manajemen usaha UKM • Program Pemberdayaan Masyarakat • Pelibatan tokoh masyarakat untuk merubah pola pikir masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
• Memberikan bantuan modal kepada para pelaku usaha • Memperluas jaringan sentra-sentra produksi
√
√
√
√
1.
2.
Fasilitasi pengembangan teknologi dan manajemen UKM Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan pemberdayaan organisasi bisnis masyarakat
Pengembangan sentrasentra UKM dan IKM
1 0
1 1
1 2
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√
√
√
√
50
Thn Pelaksanaan No 4
5
Faktor Pengungkit Pusat pelayanan investasi
Kampanye peluang berusaha
Strategi
Rencana Tindak
0 8
0 9
1. Memberikan pelayanan yang prima bagi investor 2. Penguatan Investor Outreach Office (IOO) 3. Meningkatkan dukungan pemerintah setempat dalam menarik investor 4. Menciptakan sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat, dengan fokus pada potensi produk lokal
• Membuat Investor Outreach Office (IOO) • Perbaikan sistem lembaga dan pelayanan keuangan • Pembuatan sistem informasi pelayanan investasi dengan komputer • Meningkatkan kemampuan SDM pada instansi pemerintah dan Kadin/ Asosiasi tentang regulasi dan potensi usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Menciptakan perubahan paradigma berpikir masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan ekonomi produktif 2. Mengembangkan publikasi potensi usaha unggulan berbasis kerajinan tangan 3. Menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi daerah
• Mengadakan kampanye ekonomi produktif kepada masyarakat • Kerjasama Pemda dan LSM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat • Mengadakan kampanye potensi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional dan internasional • Pembentukan klaster-sentra industri kecil
1 0
1 1
1 2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
51
No 6
7
8
9
Faktor Pengungkit Keamanan
Kepastian berusaha dan hukum
Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru
Insentif Pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya
Strategi
Thn Pelaksanaan
Rencana Tindak 0 8
0 9
1 0
1 1
1 2
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1. Menciptakan lingkungan yang aman bagi pengembangan bisnis 2. Pengawasan lingkungan yang terpadu
• Pembangunan posko keamanan di berbagai kawasan pusat usaha • Terbentuknya petugas keamanan ramah-tanggap lingkungan
√
1. Menciptakan stabilitas yang kondusif 2. Menjamin kepastian berusaha bagi para investor
• Adanya peraturan yang jelas bagi investor • Pengadaan sarana dan prasarana keamanan • Melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi masyarakat lokal
√
1. Meningkatkan kemampuan masyarakat bagi pemberdayaan ekonomi 2. Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan
• Menyiapkan tenaga pendamping (fasilitator) bagi pelaku usaha baru • Fasilitasi pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baru • Pelatihan pemberdayaan kelompok UKM melalui pembentukan sentra UKM
√
√
√
1. Menciptakan kesempatan kerja bagi dunia usaha baru 2. Mendukung pengengembangan kewirausahaan oleh masyarakat
• Fasilitasi dana stimulan kepada UKM/IKM • Regulasi insentif untuk produk unggulan
√
√
√
√
√
√ √
√
52
Thn Pelaksanaan No
Faktor Pengungkit
10
Informasi prospek bisnis
11
12
Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru
Peraturan tentang kemudahan investasi
Strategi
Rencana Tindak
0 8
0 9
1 0
1 1
1 2
1. Membuat gambaran rencana bisnis untuk kegiatan pengembangan UKM dan industri kecil dan jasa serta pariwisata 2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan promosi bisnis melalui berbagai jenis layanan informasi dan kerjasama promosi
• Temu bisnis • Membuat gambaran peluang investasi • Mengikuti dan menyelenggarakan Pameran • Membuat booklet dan leaflet • Pembuatan video prospek peluang investasi • Membuat dan up dating website
√ √
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √
√
√
√
√
√
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk membuka usaha sesuai dengan potensi 2. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi bagi pelaku usaha baru dengan pendampingan
• Sosialisai antar pelaku bisnis lama dan baru • Kemitraan dan pendampingan oleh perusahaan besar dengan usaha baru • Publikasi perkembangan usaha secara periodik • Pertemuan secara berkala membahas perkembangan lingkungan usaha
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Menciptakan peraturan yang jelas dan mudah dipahami
• Kaji ulang & Penyusunan peraturan tentang investasi • Publikasi buku-buku peraturan tentang investasi • Sosialisasi peraturan tentang investasi
√ √
√
√
√
53
No 13
Faktor Pengungkit Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru
Strategi
Thn Pelaksanaan
Rencana Tindak 0 8
1. 2.
3.
4.
Menciptakan sistem perizinan terpusat Memberikan kemudahan bagi investor dalam pengurusan perizinan Memberikan pelayanan perizinan yang tidak berbelitbelit, transparan, mudah dan cepat Meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam bidang perizinan
• Pengembangan pusat pelayanan perizinan (KPT). • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung • Penyusunan SOP • Sosialisasi SOP • Pelatihan bagi staf pelayanan pengurusan izin investasi
0 9
1 0
1 1
√ √ √
√
√
√
√
√
54
1 2
