MENATA BIROKRASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DALAM MENGHADAP MASYARAKATI EKONOMI ASEAN OLEH: INDRA SAFRI
1.1. PENDAHULUAN 1. Globalisasi Ekonomi adalah merupakan suatu keniscahyaan, yang mau tidak, mau senang atau tidak senang harus dihadapi oleh suatu negara. 2. Oleh sebab itu negara-negara kawasan Asean sebelum masuk pada globalisasi (perdagangan bebas dunia) membentuk perdagangan bebas pada tingkat regional yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean. 3. Saat ini kita sudah memasuki Perdagangan Bebas di Kawasan Asia Tenggara yang dimaksud.
3. Walaupun tujuan pembentukan MEA dirancang untuk dapat memberikan manfaat bersama bagi semua negara anggota Asean, namun tetap juga tidak bisa dihindari akan terjadi persaingan antara negara terutama dengan negara di luar Asean. 4. Setiap negara yang bersaing tentunya berkeinginan untuk memenang persaingan tersebut. Dapat dipastikan pemenangnya adalah negara yang memiliki daya saing yang kuat. 5. Daya saing secara garis besarnya diukur berdasarkan kondisi institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu negara. (Cahyono: 2014)
6. Daya saing tinggi menuntut pemenuhan “prasyarat dasar” yang diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan. 7. Dengan demikian jelas bahwa salah satu faktor yang menentukan daya saing suatu negara adalah kualitas kelembagaan birokrasi. 8. Daya saing Indonesia saat ini berdasarkan data yang dirilis WEF Dalam Global Kompetitif Report 2015-2016 turun menjadi 37, dari 34 pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan asia tenggara Indonesia berada dibawah Singapura (2), Malaysia (18) dan Thailand (32).
9. Lemahnya daya saing tersebut karena ada faktor penghambat dunia usaha yang berdasarkan survey WEF sebagian besar disumbangkan oleh ketidakefesienan birokrasi. 10. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas kelembagaan birokrasi tentunya yang harus dilakukan adalah penataan birokrasi. Berpijak dari hal tersebut dikaitkan dengan keadaan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean maka saya menetap judul diskusi ini Penataan Birokrasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
Berpijak dari hal tersebut dikaitkan dengan keadaan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean maka saya menetap judul diskusi ini Penataan Birokrasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam Mengahadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
II. Kondisi Eksisting Birokrasi Indonesia Saat ini. 1. Birokrasi terdiri dari biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Dari pengertian dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah kekuasaan yang didasarkan padaperaturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. 2. Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern yaitu Administrasi, Pelayanan, Pengaturan, Penumpul Informasi.
3. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik tanpa penyelewengan. 4. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini dicerminkan dengan beberapa fakta antara lain: a. Tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN. Indek Korupsi Indonesia tahun 2014 memperoleh skor 32, mendapat ranking 114 dari 174 negara yang di survey. Ranking Indonesia masih dibawah Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.
b. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik. Rerdasarkan hasil survei Bank Dunia tahun 2015, menyebutkan untuk penyelesaian perizinan memulai usaha di Indonesia masih butuh waktu rata-rata 52,5 hari, sedangkan Vietnam 34 hari, Thailand 27,5 hari, Timor Leste 10 hari, Malaysia 5,5 hari dan Singapura 2,5 hari. Disamping itu menurut Kemendagri terdapat 3000 Perda yang harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya dan peraturan ini disinyalir menjadi penghambat investasi.
c. Sulitnya pelaksanaan koordinasi antara instansi. d. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya. e. Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
f. Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.
Menata Birokrasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Dalam menghadapi kompetisi global dan regional seperti MEA kondisi –kondisi di atas patut menjadi perhatian untuk dibenahi sedini mungkin dalam upaya meningkatkan daya saing. Menata ulang Birokrasi sudah sepantasnya menjadi prioritas untuk selesaikan, karena semakin ketatnya persaingan di arena pasar bebas. Upaya penataan birokrasi ini dapat ditempuh dengan:
1. Menata ulang struktur dan kelembagaan birokrasi, untuk memacu adaptasi birokrasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai efesiensi dan efektifitas pemerintahan 2. Birokrasi pemerintahan daerah sejatinya memanfaat kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam mengembangan kelembagaan dan pelayanan sebagai bentuk inovasi sektor publik dan dapat mendorong semakin efesiennya birokrasi.
3. Mengembangkan sistem meritrokrasi dalam perekrutan calon pejabat untuk jabatan-jabatan tertentu dengan melakukan seleksi terbuka dan transparan secara menyeluruh. 4. Secara berangsur-angsur birokrasi mulai menggeser perannya dari mengendalikan menjadi mengarahkan dari memberi menjadi memberdayakan. 5. Merubah mind seet dan culture sett aparatur birokrasi,
