COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (IFAD)
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
PROFIL DESA LEMBAR SELATAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmatNya penyusuanan Buku Profil Desa Wilayah Pesisir Tahun 2015 ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan profil dan data base yang menggambarkan tentang isu strategis pesisir serta potensi wilayah pesisir dan plau – pulau kecil yang berada dalam kawasan administrasi Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat serta rencana pengelolaannya. Kami sadar bahwa buku profil ini masih jauh dari sempurna baik dari sisi materi maupun sistimatika penyusunannya oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan buku profil ini pada penyusuanan di masa – masa mendatang. Akhir kata semoga buku profil Desa Lembar Selatan 2015 ini
dapat
menjadi sumber informasi yang bermanfaat.
Lembar Selatan, Agustus 2015 Kepala Desa Lembar Selatan
Lalu Salikin
DESA LEMBAR SELATAN
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
Katar Pengantar............................................................................................ Daftar Isi........................................................................................................ Daftar Tabel................................................................................................... Daftar Gambar ..............................................................................................
ii iii iv v
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1.1. Latar Belakang....................................................................... 1.2. Tujuan..................................................................................... 1.3. Target/Sasaran....................................................................... 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan....................................................... 1.5. Output (Keluaran).................................................................. 1.6. Outcome (Hasil)...................................................................... 1.7. Landasan Hukum ..................................................................
I-1 I-1 I-4 1-5 I-5 I-6 I-6 I-6
BAB II. METODOLOGI ............................................................................ 2.1. Kerangka Kerja dan Metodologi............................................ 2.2. Pengolahan Data dan Analisa Data ......................................
II-1 II-1 II-5
BAB III. GAMBARAN UMUM PESISIR DESA LEMBAR SELATAN ...... 3.1. Demografi Desa ...................................................................... 3.2. Mata Pencaharian.................................................................. 3.3. Kondisi Sosial Ekonomi ......................................................... 3.4. Sarana dan Prasarana ........................................................... 3.5. Kondisi Lingkungan............................................................... 3.6. Kelembagaan Desa dan Kelompok........................................ 3.7. Potensi Sumberdaya Pesisir ..................................................
III-1 III-3 III-4 III-4 III-5 III-7 III-8 III-13
BAB IV. ISU PENGELLOLLAAN WILAYAH PESISIR............................. IV-1 BAB V. RENCANA PENGELLOLAAN WILAYAH PESISIR .................... 5.1. Isu Prioritas............................................................................ 5.2. Strategi Pengelolaan .............................................................. 5.3. Rencana Aksi.......................................................................... 5.4. Rencana Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ...................... DESA LEMBAR SELATAN
V-1 V-1 V-1 V-5 V-7 iii
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
DAFTAR TABEL
3.1.
Kalender Musim Penangkapan Ikan di Desa Lembar Selatan........ 3-16
DESA LEMBAR SELATAN
iv
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
DAFTAR GAMBAR
3.1.
Peta Profil Desa Pesisir Binaan CCDP-IFAD Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat ..................................................................
3.2.
Peta Sebaran Potensi dan Pengelolaan Kawasan Desa Lembar Selatan ................................................................................................ 3-17
DESA LEMBAR SELATAN
3-3
v
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil adalah wilayah yang berpotensi untuk dijadikan andalan sebagai modal utama dalam membangun suatu daerah. Walaupun mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus dikelola secara benar agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan. Selama ini, sebagian besar potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sehingga masih belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara maksimal. Untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, Pemerintah telah menerbitkan suatu payung hukum yang mengatur tata cara pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007. Selanjutnya, telah diterbitkan pula peraturan penjabaran dari undang-undang tersebut, meliputi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Melalui peraturan perundangan diatas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimaknai sebagai suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DESA LEMBAR SELATAN
I - 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Nusa tenggara Barat, secara geografis terletak di belahan barat dan selatan Pulau Lombok. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) Kabupaten Lombok Barat meliputi lima wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Batulayar, Labuapi, Gerung, Lembar dan Sekotong.
Dilihat dari
bioekoregion, WP3K Kabupaten Lombok Barat mengandung sistem ekologi yang kompleks dan keanekaragaman ekosistem yang tinggi yang membutuhkan pengelolaan untuk menjamin (1) terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem
penyangga
kehidupan
bagi
kelangsungan
pembangunan
dan
kesejahteraan manusia; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan; dan (3) terkendalinya cara-cara pemanfaatan sumber daya alam sehingga terjamin kelestariannya. Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, WP3K Kabupaten Lombok Barat merupakan pusat-pusat kegiatan ekonomi dengan perkembangan yang sangat pesat dengan pilar utamanya pembangunan pariwisata, perikanan dan transportasi laut.
Dalam hal ini, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil
mempunyai peran penting dan dapat dikatakan sebagai basis pembangunan ekonomi.
Secara tradisional, WP3K Kabupaten Lombok Barat juga menjadi
tumpuan
bagi
sebagian
masyarakatnya
yang
masih
menggantungkan
pencahariannya dari hasil-hasil laut dan menggunakan pantai sebagai bagian dari kelangsungan mata pencahariannya. Pendayagunaan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil cenderung akan berkembang pesat seiring dengan perkembangan pembangunan kepariwisataan, kelautan dan perikanan dan sektor-sektor lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan. Pesatnya pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di satu sisi memberi kontribusi yang besar bagi peningkatan perekonomian wilayah dan DESA LEMBAR SELATAN
I - 2
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT kesejahteraan
masyarakat
namun
di
sisi
lain
menimbulkan
berbagai
permasalahan yang membutuhkan penanganan secara komprehensif agar permasalahan tersebut tidak semakin kompleks. Permasalahan tersebut antara lain kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir, kemerosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan peran wilayah pesisir dan pulaupulau kecil bagi pembangunan diperlukan upaya identifikasi, inventarisasi, penilaian dan pengalokasian terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Hal penting lainnya adalah bahwa ditinjau dari aspek geografis, geologis dan hidrometeorologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kawasan rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, abrasi pantai, angin kencang dan gelombang badai pasang.
Demikian juga bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan
terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Penyusunan Rencana Pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat berbasis desa pada lokasi kegiatan CCDP IFAD merupakan upaya mengarahkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan : (1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya; (2) keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan (3) kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) salah satunya menghasilkan dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun Rencana Pengelolaan dalam konteks kegiatan ini DESA LEMBAR SELATAN
I - 3
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT adalah perencanaan pengelolaan pesisir terpadu pada Desa Lembar Selatan yang merupakan sasaran kegiatan CCDP IFAD Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan secara partisipatif dengan pelibatan masyarakat pesisir. Di samping itu, melalui partisipasi masyarakat diharapkan dapat menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang untuk kegiatan budidaya, perikanan tangkap serta kawasan konservasi berbasis desa yang diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah secara khusus di Desa Lembar Selatan. 1.2. Tujuan Kegiatan penyusunan dokumen profil perencanaan pengelolaan Desa Lembar
Selatan
berbasis
masyarakat
dimaksudkan
sebagai
pedoman
pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pengelolaan SDA Pesisir berkelanjutan di Desa Lembar Selatan yang terintegrasi, serasi, selaras dan seimbang dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan sumberdaya alam wilayah pesisir Desa Lembar Selatan Yang Merupakan desa binaan CCDP IFAD Kabupaten Lombok Barat; 2. Mengoptimasikan dan mengharmonisasi pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung; 3. Menginisiasi
proses
penyusunan
draft
rencana
regulasi
pengelolaan
sumberdaya pesisir desa berbasis masyarakat; 4. Mengintegrasikan
dan
menyelaraskan
perencanaan
pembangunan
masyarakat pesisir Desa Lembar Selatan berbasis dokumen perencanaan pembangunan desa hasil musrenbangdes; 5. Menyusun profil sumberdaya alam pesisir beserta infrastruktur social dalam bentuk peta spasial Desa Lembar Selatan;
DESA LEMBAR SELATAN
I - 4
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 1.3. Target/Sasaran Terlaksananya
kegiatan
penyusunan
dokumen
profil
perencanaan
pengelolaan desa pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis masyarakat pada desadesa binaan dan calon binaan CCDP IFAD PIU Kabupaten Lombok Barat 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan
kegiatan
penyusunan
dokumen
profil
perencanaan
pengelolaan desa pesisir dan Pulau-pulau Kecil berbasis masyarakat diharapkan dapat menggambarkan secara deskriptif kondisi kawasan Desa Lembar Selatan yang meliputi, beberapa komponen atau parameter sebagai berikut : 1) Dokumen dan Peta sumberdaya Pesisir terdiri dari kondisi dan sebaran terumbu karang, mangrove, padang lamun dan sumberdaya pesisir dan lautan lainnya. 2) Dokumen dan Peta infrastruktur CCDP dan infrastruktur social public lainya di Desa Lembar Selatan. 3) Dokumen dan Pta Land Use terdiri dari; pemukiman, hutan lindung, semak dan land use lainnya. 4) Dokumen dan peta sea use terdiri dari kawasan konservasi, fishing ground dan sea use lainnya. 5) Dokumen dan peta perencanaan Desa Lembar dalam pengelolaan ekowisata bahari, rencana rehabilitasi ekosistem mangrove dan terumbu karang yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa serta rencana desa lainnya. Di samping itu, juga memfasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat. 6) Menghimpun data statistika meliputi; data penduduk desa (laki/Perempuan), jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran hasil-hasil perikanan, jumlah peralatan tangkap, mata pencaharian utama, tingkat DESA LEMBAR SELATAN
I - 5
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT pendidikan dan sebaran dan jumlah kelompok CCDP-IFAD di Desa Lembar Selatan. 1.5. Output (keluaran) Tersusunnya dokumen dan peta profil Desa Lembar lokasi CCDP IFAD serta rancangan peraturan desa tentang pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir berbasis desa sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup pekerjaan ini 1.6. Outcame (hasil ) Terangkumnya informasi yang utuh dan lengkap tentang potensi sumberdaya wilayah pesisir Desa Lembar Selatan, pola pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan peta sebarannya berbasis desa. 1.7. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dan/atau landasan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Desa di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut : a. Undang-Undang 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law Of The Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3319); 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419); DESA LEMBAR SELATAN
I - 6
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 4) Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
1996
tentang
Perairan
Indonesia
(Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647); 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412); 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor ........); 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433) jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5093); 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723); 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
DESA LEMBAR SELATAN
I - 7
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 11) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739); jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5490) 12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849); 13) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4925); 14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956); 15) Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059) 16) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5603)
DESA LEMBAR SELATAN
I - 8
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT b. Peraturan Pemerintah 1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3934); 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4230); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 8) Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2007
tentang
Konservasi
Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4779);
DESA LEMBAR SELATAN
I - 9
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara RI
Tahun 2011 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5109). 11) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5154); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI
Tahun
2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5160); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5262). 14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara RI
Tahun 2012 Nomor 5285, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5285). c. Peraturan Presiden 1) Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267). d. Peraturan Menteri 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
DESA LEMBAR SELATAN
I - 10
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013. 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; e. Peraturan Daerah 1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26). 2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor ......). 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 1).
DESA LEMBAR SELATAN
I - 11
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
II. METODOLOGI
2.1.
Kerangka Kerja dan Metodologi
Kerangka Kerja Adapun
kerangka
kerja
konsep
(conceptual
framework)
proses
perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Kabupaten Lombok Barat secara ringkas meliputi Identifikasi Isue, Persiapan Perencanaan, Persetujuan Rencana dan Pendanaan serta Pelaksanaan dan Penyesuian. Pekerjaan penyusunan konsep perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa ini terdiri : a. Tahap Pendahuluan Tahap Pendahuluan meliputi empat kegiatan pokok yang berisikan kegiatan ‐ kegiatan yaitu penentuan batas ‐ baats wilayah perencanaan, mengidentifikasi karakteristik masing – masing desa, kajian terhadap kebijakan dan peraturan perundang ‐ undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa. Secara lebih terinci kegiatan‐kegiatan pada tahap ini yaitu: 1. Penentuan batas‐batas wilayah perencanaan Penentuan batas‐batas wilayah perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa. Analisis ruang lingkup wilayah perencanaan ini melalui pendekatan administratif desa. 2. Identifikasi karakteristik perwilayahan kawasan Pengkajian memperoleh
awal
terhadap
gambaran
karakteristik
umum
kondisi
wilayah wilayah
perencanaan desa.
Kajian
untuk untuk
mengidentifikasi karakteristik perwilayahan desa ini memanfaatkan data
DESA LEMBAR SELATAN
II - 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT sekunder dalam rangka mengenali kondisi umum wilayah desa, seperti letak geografis dan administratif, kondisi fisik dasar, aksesibilitas, sosial budaya. 3. Evaluasi
keterkaitan
perencanaan
dengan
kebijakan
dan
peraturan
perundang‐undangan Mengindenifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang‐undangan yang terkait dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa sebagai
landasan
hukum
dalam
perencanaan
ini.
Peraturan
perundang‐undangan yang dievaluasi meliputi undang‐undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri terkait dan peraturan daerah. b. Tahap Pemetaan dan Analisis Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) komponen kegiatan pokok yaitu pemetaan aspek pembangunan wilayah pesisir, analisis aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa , dan analisis potensi dan permasalahan 1. Pemetaan aspek pembangunan wilayah pesisir berbasis desa Pemetaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi, terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dan informasi adalah dalam rangka menemukenali kondisi eksisting di desa. Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi data dari sumber‐sumber data dan/atau pemangku kepentingan terkait dan selanjutnya dilakukan validasi untuk proses data selanjutnya. 2. Analisis aspek‐aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa Analisis data pada garis besarnya terdiri dari analisis data spasial dan non‐spasial. Analisis data aspek‐aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa merupakan tahapan dalam rangka proses data menjadi informasi, mengetahui gambaran kondisi eksisting secara holistik serta kecenderungan perkembangan wilayah pesisir dan sekitarnya. Analisis juga ditujukan untuk mengetahui kesesuaian dan kebutuhan pengembangan aspek‐aspek pembangunan wilayah pesisir berbasis desa. DESA LEMBAR SELATAN
II - 2
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT 3. Analisis potensi dan permasalahan Analisis untuk mengidentifikasi dan merumuskan potensi desa yang merupakan aspek‐aspek yang dapat mendukung pengembangan wilayah pesisir berbasis desa dan permasalahan yang merupakan aspek‐aspek yang dapat menghambat pengembangan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa. 4. Tahapan Monitoring dan Evaluasi Melakukan monitoring dan evaluasi program sebagai pembelajaran untuk program pengelolaan berikutnya: o dampak program secara ekologis, sosial dan ekonomi o proses pelaksanaan program o desain program o pengembangan program Metodologi Pemetaan/Pengumpulan Data Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa berupa data sekunderdan data primer : a. Metode Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder yang dikumpulkan dapat dalam bentuk laporan/buku, hasil penelitian, peta cetak dan digital, citra satelit, dan lain‐lain yang terdapat di instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, LSM, lembaga ‐ lembaga riset, internet dan lain - lain. Metode pengumpulan data sekunder meliputi: Survei instansional, yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mengunjungi langsung instansi/lembaga sumber data; Penelusuran melalui intenet, yaitu pencarian data sekunder melalui situs internet;
DESA LEMBAR SELATAN
II - 3
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT Content
analysis
data/informasi
(analisis sekunder
muatan
dokumen),
melalui
kajian
yaitu
pengumpulan
terhadap
muatan
dokumen‐dokumen yang ada; b. Metode Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan data yang belum tersedia sebagai data sekunder, melengkapi data sekunder dan membangkitkan data baru. Pengumpulan data primer juga ditujukan untuk verifikasi data sekunder dan ground check untuk validasi data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode yaitu survei, wawancara, Focus Group Discussion (FGD). Metode survey Metode survei dalam pengumpulan data primer terdiri dari : 1. Survei kuesioner Metode survei kuesioner adalah pengumpulan data sampel terhadap responden. Responden terdiri dari masyarakat pesisir
dan aparat
desa 2. Observasi/pengamatan dan pemetaan lapangan Observasi dan pemetaan lapangan menggunakan pendekatan Rapid
Rural Appraisal (RRA). RRA merupakan seperangkat teknik atau prosedur untuk kajian cepat tentang kondisi atau rona suatu wilayah dimana didalamnya memasukkan aspek pengumpulan data secara partisipatif (Participatory Rapid Assessment). Beberapa teknik dari metode RRA diintegrasikan dalam pengumpulan data primer yaitu : Observasi/pengamatan langsung di lapangan: pencatatan terhadap suatu kejadian, proses‐proses, kondisi dan berbagai hubungan yang terjadi di lapangan; Pengukuran langsung di lapangan; Dokumentasi foto;
DESA LEMBAR SELATAN
II - 4
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT Pemetaan spasial terhadap obyek di lapangan dengan bantuan GPS (Global Position System) dan peta panduan survey; Wawancara informal terhadap individu‐individu atau kelompok masyarakat; Lintasan sejarah untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa yang telah ada; 3. Wawancara Wawancara untuk mengumpulkan data/informasi tertentu dilakukan terhadap
nara
pengetahuan wawancara
sumber
tentang yang
(informan
kunci)
data/informasi
digunakan
yaitu
yang
mempunyai
yangdiperlukan.
Teknik
semi‐terstruktur
dengan
panduan/pedoman daftar pertanyaan 4. Focus Group Discussion (FGD) FGD dan workshop dilakukan untuk menggali secara komprehensif tentang faktor‐faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan
wilayah
pesisir
berbasis
desa,
termasuk
potensi,
permasalahan, peluang bagi pengelolaan wilayah pesisir, penilaian terhadap lingkungan sosial‐budaya. 2.2. Pengolahan Data dan Analisa Data Pengolahan Data Pengolahan atau proses data menggunakan perangkat komputer untuk penyimpanan dan analisis data.
Langkah-langkah dalam pengolahan/proses
data : Input data dari hasil pengumpulan data dan tabulasi data secara komputerisasi Verifikasi data untuk mengetahui kesaihan data dan konsistensi data Validasi data untuk memperbaiki ketidak-konsistensan dan variasi, estimasi missing data dan penyempurnaan data. DESA LEMBAR SELATAN
II - 5
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT Menjadikan data historik untuk menganalisis kecenderungan (temporal dan spatial) pada lokasi tertentu. Analisis Data Ditinjau dari aspek keruangan, data yang dianalisis terdiri atas data spasial yaitu data yang mempunyai atribut geo-referensi dan data non-spasial yaitu
data
yang
kecenderungan
tidak
sebagai
mempunyai hasil
analisis
geo-referensi. data
dari
Fakta, seluruh
realita
dan
aspek/dimensi
ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik (line, bar atau pie), peta (dengan georeferensi), foto, gambar atau citra untuk memperkuat suatu topik atau tema suatu informasi. a) Analisis data non-spasial Analisis data non-spasial menggunakan metode statistik dan operasi matematika sederhana. Analisis data non-spasial kuantitatif menggunakan metode deskriptif, metode komparatif, dan metode pendugaan kecenderungan. Sedangkan analisis data kuantitatif dapat berupa penyusunan kriteria atau syarat untuk penarikan kesimpulan maupun kuantifikasi dari data kualitatif. b) Analisis data spasial Analisis data spasial menghasilkan atau menampilkan informasi fakta wilayah/keruangan, baik dalam titik (point), garis (line) maupun area (poligon). Analisis data spasial menggunakan perangkat analisis sistem informasi geografis (SIG).
Data/informasi
yang dianalisis dengan SIG yaitu dimensi
destinasi dan industri pariwisata. Penggunaan SIG dimaksudkan untuk : Menangkap dan menyandikan data dari sumber-sumber seperti citra satelit, foto udara, survei lapangan, grafik dll Menghasilkan output data dalam berbagai bentuk (peta, statistik, grafik, dll) Memperoleh integrasi informasi melalui analisis tumpang susun (overlay) yaitu menampilkan antar unsur yang akan dijadikan dasar penilaian sesuatu.
DESA LEMBAR SELATAN
II - 6
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT Metode analisis yang digunakan untuk menghasilkan peta-peta tematik meliputi overlay, buffer dan analisis jejaring. Tahapan input data dan analisis data spasial meliputi: Transformasi data raster ke data vektor. Data spasial yang diperoleh berupa daya
raster,
terlebih
dahulu
dilakukan
registrasi
koordinat
untuk
memberikan informasi koordinat pada peta, sehingga hasil pemrosesan data nantinya telah memiliki koordinat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Posisi kenampakan di peta setelah proses registrasi koordinat akan berubah dari posisi berdasarkan koordinat layer/display komputer menjadi posisi sesuai sistem koordinat. Digitasi Peta. Peta yang telah memiliki sistem koordinat selanjutnya didigitasi sesuai dengan fitur-fitur yang diperlukan sehingga menjadi peta digital yang dapat diolah atau dianalisis secara spasial, seperti fitur garis (jalan, sungai), fitur titik (pusat kota, lokasi bangunan tertentu) dan fitur area/poligon (tata guna lahan, wilayah administrasi). Input Data. Data GPS yang diperoleh dari survei lapangan dimasukkan ke dalam basisdata dalam bentuk tema-tema tertentu. Input data GPS dilakukan secara manual dan secara otomotis dengan menggunakan perangkat lunak GPS. Begitu juga data tabular yang diperoleh dari survei instansional dimasukkan ke dalam basisdata sesuai tema-tema yang diperlukan. Analisis
Data
Spasial.
Analisis
merupakan
bagian
dari
pengolahan/pemrosesan data menjadi informasi yang dapat ditampilkan dalam bentuk peta-peta tematik.
DESA LEMBAR SELATAN
II - 7
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA
III. GAMBARAN UMUM DESA PESISIR LEMBAR SELATAN Desa Lembar Selatan terletak 2 kilometer dari ibu kota Kecamatan Lembar dan berjarak 6 (enam) km dari ibu kota Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas administrasi Desa adalah : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa induk (Desa Lembar), Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuan Tereng, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jembatan Kembar. Dengan luas wilayah Desa Lembar Selatan sebesar : 789,875 Ha (Gambar 3.1). Desa Lembar Selatan memiliki berbagai macam suku agama antara lain Agama Islam, Hindu dan Kristen. Mayoritas Agama Islam lebih besar dari pada mayoritas Agama lainnya sebesar 9.072 jiwa. Orbitasi -
Jarak ke ibukota kecamatan : ± 2 Km Jarak ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor : ± 5 menit Lama jarak tempuh
ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau
-
kendaraan non motor : ± 30 menit
-
Jarak ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor : ± 15 menit
-
Jarak ke ibukota kabupaten / kota : ± 10 Km Jarak ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor
-
: ± 60 menit
-
Jarak ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor : ± 45 menit
-
Jarak ke ibukota provinsi : ± 23 Km Jarak ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non motor : ± 90 menit DESA LEMBAR SELATAN
III - 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Pelabuhan Pada mulanya pelabuhan ini terletak di di Ampenan, Kota Mataram. Pelabuhan
ini
dipindah
ke
Lembar
berdasarkan
SK
MENHUB
No.
KM.77/LL305/PHB-77 tanggal 13 Oktober 1977. Di Pelabuhan Lembar selain terdapat pelabuhan umum juga terdapat pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh PT. ASDP untuk melayani kapal-kapal penyeberangan lintas Lembar – Padangbai. Sedangkan sebagai pelabuhan laut angkutan penumpang yang dilayani oleh kapal PELNI, kapal PELNI yang melayani angkutan penumpang singgah di Pelabuhan Lembar pada tahun 2014 yaitu KM Tilongkabila dengan rute Benoa-Lembar-Bima-Labuan Bajo-Makassar-Bau-BauRaha-Kendari-Kolonedale-Luwuk-Gorontalo-Bitung PP. Menurut hirarki peran dan fungsinya, pelabuhan laut Lembar termasuk pelabuhan pengumpul. Sedangkan ditinjau dari aspek teknis dan letak geografisnya, Pelabuhan Lembar termasuk pelabuhan alam (natural and
protected harbour), tidak menggunakan breakwater karena lokasi pelabuhan berada di dalam teluk sehingga terlindung dari angin dan gelombang. Pelabuhan Lembar mempunyai daerah lingkungan kerja pelabuhan di perairan seluas 481 ha dan di daratan 156,5 ha.
Alur pelayaran masuk ke
pelabuhan panjangnya 1.490 m dan lebar 60 m dengan rintangan bawah air berupa lumpur dan batu karang. Kedalaman (LWS) pada alur pelayaran ratarata 19 m, di kolam pelabuhan rata-rata 6,5 m dan di depan dermaga rata-rata 6 m. Infrastruktur yang dimiliki Pelabuhan Lembar sebagai berikut: a) Dermaga Nusantara (bongkar muat barat) : panjang 262,5 m, lebar 30 m, konstruksi beton. b) Dermaga kapal ferry : panjang 190 m, lebar 16 m, konstruksi beton c) Trestle/Coastway : jumlah 3 buah, lebar 6 m dan konstruksi beton d) Gudang suplai : jumlah 1 buah, luas 720 m2 dan kapasitas 1000 T/m2 e) Lapangan penumpukan : luas 12.750 m2, kapasitas 17.850 T/m2 f) Terminal penumpang : luas 450 m2, kapasitas 450 orang DESA LEMBAR SELATAN
III - 2
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA g) Lapangan parkir : luas 1.200 m2, konstruksi aspal
Gambar 3.1. Peta Profil Desa Pesisir Binaan CCDP-IFAD Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat 3.1. Demografi Desa Desa Lembar Selatan terbagi dalam 10 (sepuluh) dusun yaitu: Dusun Cemare, Lembar Timur, Padak, Segenter, Lembar Barat, Puyahan, Ujat Ngering, Pesanggaran, Sepakat dan Dusun Batu Samban dengan luas wilayah 799 ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Lembar Selatan sebanyak 13.794 jiwa dengan rincian laki – laki sebanyak 6.691 jiwa dan perempuan sebanyak 7.103 jiwa dengan perbandingan sex ratio 0,942.
DESA LEMBAR SELATAN
III - 3
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA 3.2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lembar Selatan sebagian besar berprofesi sebagai pedagang yaitu sebanyak 700 jiwa, buruh tani sebesar 275 jiwa, petani sebanyak 254 jiwa, Peternak sebanyak 250 jiwa, buruh/swasta sebanyak 215 jiwa, PNS sebanyak 50 jiwa dan pengrajin sebanyak 10 jiwa serta 500 jiwa masyarakat Desa Lembar Selatan berprofesi sebagai Nelayan. Rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh masyarkat nelayan Desa Lembar Selatan berkisar antara 20-25 ribu rupiah. 3.3. Kondisi Sosial Ekonomi a. Adat istiadat yang masih dilakukan Desa Lembar Selatan merupakan salah satu desa yang menganut adat istiadat sasak yang begitu kental. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari maraknya perayaan acara nyongkolan (perkawinan) yang diiringi dengan iringan musik gendang belek. Selain itu, adanya tradisi lebaran topat yang dirayakan setiap tujuh hari setelah lebaran idul fitri. Hal ini telah dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. b. Kesenian yang menjadi kesukaan dan perkembangannya. Kesenian yang masih menjadi kesukaan masyarakat Desa Lembar Selatan yaitu kesenian tradisional Sasak seperti gendang belek dan syair lagu-lagu sasak yang disebut dengan cilokak. Kedua jenis hiburan ini menjadi pilihan favorite masyarakat setempat karena memiliki nilai seni yang sangat tinggi. c.
Kondisi Ekonomi Masyarakat desa Lembar Selatan memiliki penghasilan terbesar dari kegiatan berdagang dan nelayan. Dimana rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh masyarkat nelayan Desa Lembar Selatan berkisar antara 20 25 ribu rupiah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Lembar Selatan berjalan sinergi
dengan peningkatan sumberdaya manusia yang ada. Saat ini, pengentasan buta DESA LEMBAR SELATAN
III - 4
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA aksara gencar dilakukan. Berbagai upaya pemberdayaan dan pengayoman masyarakat kerap dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun instansi terkait. Tidak lain tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pola pikir masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dari informasi dan data yang ada, diketahui bahwa dari 2852 kepala keluarga, jumlah rata-rata pendapatan per keluarga mencapai Rp. 1.250.000. Adapun terkait etnis penduduk yang ada di Desa Lembar Selatan, diketahui bahwa penduduk terbanyak ditempati oleh suku sasak yaitu berjulah 4763 orang, suku jawa 25 orang, suku bali 15 orang serta suku makasar 10 orang. Berbagai keanekaragaman suku tersebut menjadikan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan dengan damai. 3.4. Sarana dan Prasarana Prasarana sarana transportasi Di Desa Lembar Selatan pembangunan infrastruktur sebagai sarana transportasi darat maupun laut berjalan dengan cukup lancar. Terlihat masih banyak kondisi jalan maupun jembatan yang masih dalam kondisi baik. Dari data dan informasi yang ada, diketahui bahwa jalan yang membentang sebagai penghung jalan desa berupa jalan tanah sepanjang 4 km masih dalam keadaan sangat baik. Begitu pula dengan jalan aspal sepanjang 8 km yang merupakan jalan kabupaten masih dalam keadaan baik. Selain itu, prasarana transportasi lainnya yang ada di Desa Lembar Selatan yaitu terdapat pula jembatan kayu, terminal, pelabuhan kapal penumpang maupun pelabuhan kapal barang yang setiap harinya ramai dikunjungi penumpang. Sebagai pendukung prasarana yang ada, di Desa Lembar Selatan telah tersedia sarana baik untuk transportasi laut/sungai maupun darat. Sarana transportasi laut/sungai yang tersedia yaitu berupa perahu motor maupun perahu tanpa motor yang dijadikan punggung perekonomian untuk nelayan, DESA LEMBAR SELATAN
III - 5
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA kapal antar pulau serta jet boat yang menjadi alat transportasi laut andalan bagi masyarakat untuk berkunjung ke pulau lainnya. Prasarana sarana komunikasi informasi Terlepas dari posisi geografis Desa Lembar Selatan yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah pesisir tidak berarti menjadikan desa ini menjadi desa yang terbelakang. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya kemajuan sarana
prasarana
komunikasi
yang
ada
di
desa
tersebut.
Terlihat
bangunan/prasarana komunikasi yang telah ada di Desa Lembar Selatan ini yaitu berupa adanya warnet (warung internet) dengan jumlah masyarakat yang menjadi pelanggan telkom yaitu 175 orang. Keberadaan televisi, handphone, telepon maupun radio bukan menjadi benda yang asing bagi masyarakat. Semua sarana transportasi tersebut, sudah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian masyarakat Desa Lembar Selatan. Adapun untuk memudahkan pengiriman, pengantaran, transmisi maupun penerimaan surat maupun paket pos lainnya telah tersedia kantor pos di Desa tersebut. Prasarana sarana air bersih dan sanitasi Kondisi sarana prasarana yang ada di Desa Lembar Selatan terkait kebersihan lingkungan (sanitasi) maupun ketersedian air bersih telah tersedia dengan cukup memadai. Sumber air bersih yang menjadi kebutuhkan seharihari masyarakat setempat yaitu berasal dari sumur pompa, sumur gali, sumur resapan air rumah tangga maupun PDAM. Adapun untuk sarana prasarana sanitasi lingkungan, telah tersedia jamban yang ada di hampir semua rumah tangga, MCK umum sudah ada walaupun jumlahnya terbatas serta saluran drainase sudah ada dan dalam kondisi cukup baik. Prasarana Peribadatan, Olahraga dan Kesehatan Sarana parasarana peribadatan, olahraga maupun sarana kesehatan yang ada di Desa Lembar Selatan sudah cukup komplit. Diketahui di Desa Lembar Selatan telah tersedia 12 buah masjid dan 20 buah langgar/surau/musholla yang berdiri kokoh di sepanjang kawasan Desa Lembar Selatan. Hal ini menjadi salah DESA LEMBAR SELATAN
III - 6
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA pencerminan masyarakat Desa Lembar Selatan yang berbasis agamis. Selain sarana
prasarana
peribadatan,
untuk
mendukung
kegiatan
olahraga
masyarakat setempat, telah tersedia 3 buah lapangan voli, 1 buah lapangan tenis serta 1 unit meja pingpong. Adapun
untuk
mendukung
kesehatan
masyarakat,
telah
tersedia
beberapa fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat secara intensif. Telah tersedia pos posyandu yang terdapat pada masing-masing dusun, satu buah polindes serta ada dua buah rumah bersalin yang dilayani oleh bidan desa yang ada di desa tersebut. Adapun jumlah tenaga medis maupun non-medis yang tersedia di Desa Lembar Selatan yaitu satu orang dokter gigi, 4 orang tenaga paramedis, 8 orang dukun bersalin terlatih, 3 orang bidan serta satu orang dokter praktik. 3.5. Kondisi Lingkungan Kondisi lingkungan Desa Lembar Selatan di dominasi oleh hamparan sawah irigasi
yang cukup luas yaitu 73 Ha serta tanah kosong yang masih
belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat seluas 89,975 Ha. Hasil pertanian yang cukup dominan yaitu jagung, kacang tanah dan padi. Di Desa Lembar Selatan ini sendiri, curah hujannya relatif sedang dan memiliki bulan hujan selama 4 bulan selama satu tahun. Selain itu, areal lahan di Desa Lembar Selatan dialiri oleh aliran sungai yang debit airnya relatif sedang. Air sungai ini, kerap dijadikan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat untuk irigasi sawah pertanian hingga untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain daratan, di Desa Lembar Selatan juga wilayahnya di dominasi oleh wilayah pesisir yang cukup potensial untuk pengembangan nelayan tangkap, pariwisata maupun transportasi laut. Hal ini dikarenakan posisi Desa Lembar Selatan yang berada di kawasan Teluk Lembar. Kondisi kemaritiman masyarakat Desa Lembar Selatan yaitu saat ini masyarakat pesisir memiliki alat tangkap berupa 6 unit pancing dengan produktivitas 61,9 ton/tahun, DESA LEMBAR SELATAN
III - 7
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA jala/jaring 125 set dengan produktivitas 108,9 ton/tahun, pukat 6 unit dengan produktivitas 15,1 ton/tahun, jermal 15 unit dengan produktivitas 1,8 ton serta hamparan tambak seluas 22,60 Ha dengan produktivitas 24,6 ton/tahun. Adapun untuk budidaya air tawar, tersedia hamparan rawa seluas 20 Ha dan empang/kolam air tawar seluas 3,3 Ha. Adapun untuk kebutuhan air air bersih dan pola hidup masyarakat setempat sudah cukup baik. Dimana air PAM dan sumur bor masih menjadi sumber/pensuplai kebutuhan air bersih warga. Selain itu, keberadaan MCK di sebagian besar rumah tangga telah banyak ditemukan. 3.6. Kelembagaan Desa dan Kelompok 1. Kelembagaan Desa a.
Lembaga Pemerintahan Pemerintahan Desa Dasar hukum pembentukan : ada pemerintah desa Dasar hukum pembentukan BPD : ada Jumlah aparat pemerintahan desa
: 19 orang
Jumlah perangkat Desa
: 9 unit kerja
Kepala Desa/Lurah
: ada
Sekretaris Desa
: ada
Kepala urusan pemerintahan
: ada
Kepala urusan pembangunan
: ada
Kepala urusan pemberdayaan : tidak aktif masyarakat Kepala urusan kesejahteraan : ada rakyat Kepala urusan umum : ada Kepala urusan keuangan
: ada
Kepala urusan trantib
: ada
Jumlah staf
: 7 orang
Jumlah dusun
: 11 dusun
DESA LEMBAR SELATAN
III - 8
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Tingkat Pendidikan Aparat Desa Kepala Desa
: SMA
Sekretaris Desa
: SMK
Kepala Urusan pemerintahan
: SMA
Kepala urusan pembangunan
: SMA
Kepala urusan pemberdayaan : masyarakat Kepala urusan kesejahteraan : SMA rakyat Kepala urusan umum : SMA Kepala urusan keuangan
: SMA
Kepala urusan Trantib
: SMA
Kepala urusan Pembantu
: SMK
Badan permusyawaratan Desa
b.
Keberadaan BPD
: Ada
Jumlah anggota BPD
: - orang
Lembaga Kemasyarakatan LPMD/LPMK atau sebutan lainnya Dasar hukum pembentukan
: Perdes
Jumlah pengurus
: 15 orang
Alamat kantor
: Kantor desa Lembar Selatan
Ruang lingkup kegiatan
: 2 jenis
PKK Dasar hukum pembentukan
; Perdes
Jumlah pengurus
: 15 orang
Alamat kantor
: Kantor Desa Lembar Selatan
Ruang lingkup kegiatan
: 2 jenis
RUKUN WARGA Jumlah RW DESA LEMBAR SELATAN
: 16 unit organisasi III - 9
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA RUKUN TETANGGA
c.
Jumlah RT
: 40 unit organisasi
LEMBAGA ADAT
: 11 unit organisasi
BADAN USAHA MILIK DESA
: 1 unit organisasi
Lembaga Ekonomi Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa Koperasi simpan pinjam
: 3 unit
Kelompok simpan pinjam
: 33 unit
Bumdes
: 1 unit
Jasa Lembaga Keuangan Pegadaian
: 1 unit
Industri Kecil dan Menengah Industri alat rumah tangga
: 15 unit
Industri makanan dan restoran
: 75 unit
Industri kerajinan
: 5 unit
Industri Material Bahan Bangunan
: 2 unit
Usaha Jasa Pengangkutan Jumlah pemilik perahu motor
: 400 orang
Jumlah pemilik angkutan : 15 orang penumpang sungai dengan kapasitas lebih dari 10 orang EKSPEDISI DAN PENGIRIMAN Jumlah pemilik ekspedisi/pengiriman barang
usaha : 5 orang
USAHA JASA DAN PERDAGGANGAN Pasar mingguan
: 1 unit
Swalayan
: 2 unit
Toko kelontong
: 10 unit
Usaha peternakan
: 2 unit
DESA LEMBAR SELATAN
III - 10
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Usaha perikanan
: 1 unit
Industri caroseri/cat mobil
: 1 unit
USAHA JASA HIBURAN Group band musik
: 1 unit
Kasidah
; 1 unit
USAHA JASA GAS, LISTRIK, BBM DAN AIR SPBU
: 1 unit
Pangkalan minyak tanah
: 1 unit
Pengecer gas dan bahan bakar
: 550 unit
Usaha air minum kemasan/isi ulang
: 1 unit
USAHA JASA KETERAMPILAN Tukang kayu
: 55 orang
Tukang batu
: 10 orang
Tukang jahit/bordir
: 5 orang
Tukang service elektronik
: 2 orang
Tukang pijat/urut/pengobatan
: 5 orang
USAHA JASA PENGINAPAN
d.
Losmen
: 3 unit
Wisma
: 1 unit
Kontrakan rumah
: 10 unit
Hotel
: 2 unit
Homestay
: 1 unit
Lembaga Pendidikan PENDIDIKAN FORMAL Play group
: 6 buah
TK
: 2 buah
SD/ sederajat
: 6 buah
DESA LEMBAR SELATAN
III - 11
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA SMP
; 1 buah
PENDIDIKAN FORMAL KEAGAMAAN
e.
Tsanawiyah
: 1 buah
Aliyah
: 2 buah
Ponpes
: 2 buah
Lembaga Keamanan HANSIP DAN LINMAS Keberadaan hansip dan LINMAS
: ada
Jumlah anggota hansip
: 24 orang
Jumlah anggota satgas linmas
: 1 orang
Pelaksanaan SISKAMLING
: ada
Jumlah pos kamling
: 11 buah
Kerjasama desa TRANTIBLINMAS Mitra koramil
dengan
TNI-POLRI
dalam
dalam
Bidang
: ada
Jumlah anggota
: 7 orang
Jumlah kegiatan
: 4 jenis kegiatan
babinkamtibmas
: ada
Jumlah anggota
: 1 orang
Jumlah kegiatan
: 4 jenis kegiatan
2. Kelembagaan Kelompok Berdasarkan data usulan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk tahun 2014 sebagai kelompok tambahan yaitu ada 5 (lima) kelompok masyarakat yakni : 1. Bahari yang bergerak dibidang penangkapan ikan (nelayan) 2. Buang Panje bergerak dibidang penangkapan ikan (nelayan) 3. Beriuk Mauk bergerak dibidang penangkapan ikan (nelayan) 4. Setia Rasa bergerak dibidang pengolahan ikan DESA LEMBAR SELATAN
III - 12
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Sedangkan data kelompok masyarakat yang sudah terbentuk tahun 2013 pada program CCDP–IFAD yang telah dilakukan di Desa Lembar Selatan terdapat 10 (sepuluh) kelompok masyarakat antara lain : 1. Mangrove Lestari yang bergerak dibidang pengelola sumberdaya 2. Sinar Pagi bergerak dibidang penangkapan ikan (nelayan) 3. Bajang Bahari bergerak dibidang budidaya tambak 4. Pade Angen bergerak dibidang pengolahan ikan 5. Beriuk Angkat kodong bergerak dibidang penangkapan ikan (nelayan udang) 6. Putri Pesisir Mandiri bergerak dibidang pengolahan ikan 7. Pantai Muara Biru bergerak dibidang pemasaran 8. Cahaya teluk Cemara bergerak dibidang pemasaran 9. Mitra Usaha bergerak dibidang pengolahan 10. Bagun Bersama bergerak dibidang infrastruktur 3.7. Potensi Sumberdaya Pesisir Desa Lembar Selatan memiliki luas daratan sebesar 799 hektar menyimpan kekayaan dan sumber daya alam yang meliputi areal persawahan seluas 23,15 hektar, areal perkebunan seluas 120 hektar. Saat ini telah dikembangkan lahan sawah irigasi tekhnis seluas 10,5 hektar, lahan sawah tadah hujan seluas 0,5 hektar serta lahan tegalan seluas 70,5 hektar dan 1.122 hektar lahan lainnya. Termasuk
juga lahan
pertanian, budidaya palawija,
hortikultura, sayuran dan buah-buahan. Desa Lembar Selatan juga memiliki potensi lahan perikanan dan kelautan yang terdiri dari 47,5 hektar lahan tambak dan 75 hektar pesisir/pantai. Selain itu, untuk fasilitas air bersih, masyarakat Desa Lembar Selatan menggunakan Air PAM dan Air Sumur galian untuk minum, mencuci dan mandi.
DESA LEMBAR SELATAN
III - 13
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA 1. Pariwisata Daya tarik wisata pantai seringkali diasosiasikan dengan “4S” (sand, sea,
sun and surf), artinya wisata yang menyediakan keindahan alam dan kenyamanan dari kombinasi cahaya matahari, laut dan pantai berpasir bersih. Pantai Cemara di Desa Lembar merupakan pantai rekreasi yang menjadi pilihan bagi masyarakat sekitarnya untuk rekreasi. Panorama alam pantai ini berupa hamparan pasir kwarsa yang lebar dengan pemandangan kapal-kapal yang keluar masuk Pelabuhan Lembar. Untuk menunjang aktivitas wisata, di pantai ini terdapat jejeran warung yang menyediakan menu masakan seafood. Aktivitas rekreasi di pantai ini antara lain bersantai, jalan-jalan di sepanjang pantai, mandi dan renang. Desa Lembar Selatan juga mempunyai daya tarik tersendiri terkait dengan potensi pariwisata hal ini dikarenakan kondisi Desa Lembar Selatan selain memiliki daya tarik pemandangan alam seperti pantai yang ada di Dusun Cemare juga memiliki pelabuhan barang dan penyebrangan hal ini membuat Desa Lembar Selatan memiliki nilai lebih dikarenakan sambil menikmati pemandangan panorama pantai masyarakat/pengunjung juga bisa menikmati pemandanag lalu lalangnya kapal – kapal besar. 2. Perikanan Budidaya Selain perikanan tangkap Desa Lembar Selatan memiliki potensi perikanan budidaya hal ini bias dilihat pada saat memasuki Dusun Cemare tersebar tambak – tambak yang masih produktif juga karena ikan yang sudah sangat berkurang akibat pencemaran laut oleh aktifitas pelabuhan Lembar tersebut. Sementara sebagian kawasan antara Dusun Cemare dan Dusun Pesanggaran serta Dusun Sepakat yang di tanami Bakau (Mangrove) dimanfaatkan warga sebagai tempat untuk mencari Kepiting dan Kerang. Ada juga di beberapa tempat seperti sebelah Timur Dusun Padak, di Dusun Sepakat, Dusun Pesanggaran dan Dusun Cemare memanfaatkan beberapa lahannya sebagai tambak untuk budidaya kerang, kepiting dan udang. DESA LEMBAR SELATAN
III - 14
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA 3. Mangrove Desa Lembar Selatan selain memiliki potensi perikanan tangkap budidaya dan pariwisata juga memiliki potensi hutan mangrove yang jika dikelola bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa jenis ekosistem vital di wilayah pesisir Kabupaten Lombok Barat adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang memiliki peran strategis baik secara ekologi, sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini salah satunya tercermin dari kompleksitasnya fungsi hutan mangrove, diantaranya ; 1). manfaat ekonomis diantaranya terdiri atas hasil berupa kayu (kayu bakar, arang, kayu konstruksi, dll.) dan hasil bukan kayu (hasil hutan ikutan dan pariwisata), 2) manfaat ekologis. Kecamatan Lembar memiliki kawasan mangrove yang ada saat ini seluas 66,41 Ha yang terletak di Dusun Cemare dan Puyahan yang berada pada posisi S : 08043’45” dan E : 116003’36,6”. 4. Perikanan Tangkap Masyarakat pesisir Desa Lembar Selatan selama ini banyak mengenal musim penangkapan biota laut berupa kerang / tiram serta ikan teribang, ikan layur dan ikan languan (ikan kue) serta berbagai jenis ikan lain yang juga banyak terdapat disekitar peraian teluk lembar dengan hasil tangkapan yang terbatas pada musim-musim tertentu. Untuk ikan teribang dan tiram masyarakat mendapatkanya hamper setiap bulan yaitu dari Januari hingga Desember. Sehingga pada setiap sore hari aktivitas sebagian besar kaum ibu dan remaja dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap kerang dan tiram yang banyak terdapat disekitar perairan mereka seperti halnya di muara sungai dodokan yang melintasi wilayah dusun sepakat dan cemara. Sedangkan jenis ikan ekonomis yang paling banyak masyarakat dapatkan di sekitar perairan teluk lembar adalah ikan kue. Di mana berdasarkan hasil pengisian musim oleh masyarakat nelayan selaku obyeknya menyatakan bahwa ikan tersebut banyak terdapat pada bulan Mei sampai Desember. Terkait biota berupa udang juga DESA LEMBAR SELATAN
III - 15
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA sangat potensial terdapat di perairan teluk lembar ini dimana untuk udang rebon yang selama ini menjadi bahan baku pembuatan terasi banyak terdapat pada bulan Februari hingga April dan untuk udang manis banyak terdapat pada bulan Juli sampai Desember setiap tahunnya. Tabel 3.1. Kalender Musim Penangkapan Ikan di Desa Lembar Selatan No.
Jenis Biota
1.
Teribang
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Udang Rebon Rajungan Pari, Lobster Tamban Udang Manis Languan Layur Tengiri Teri Kerang / Tiram Tambak Kerapu Kakap
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-+ -+ ++ -+ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ -+
++ ++ -+ ++ -+ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ ++ -+ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ ++ -+ -+ ++ ++ ++ ++ -+ -+ -+
-+ -+ ++ -+ ++ ++ ++ ++ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ -+ ++ ++ -+ -+ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ ++ -+ -+ -+
-+ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ ++ -+ -+ -+
-+ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ ++ ++ ++ -+ -+ ++ -+ -+ -+
++ -+ -+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ -+ -+ -+
-+ -+ -+ ++ ++ -+ ++ ++ ++ -+ -+ -+
++
++
++
++
Data hasil FGD dan Survey Lapangan, 2015
++
++
++
++
++
++
++
++
Keterangan : ++ = Kondisi musim biota laut sedang banyak -+ = Kondisi musim biota laut sedang sepi tapi ada
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa mata pencaharian utama masyarakat nelayan yang tersebar di dusun cemara, puyahan, lembar timur dan dusun sepakat adalah nelayan penangkap, budiadaya air payau dan sebagian pelaku usaha pengolahan hasil perikanan seperti pembuatan krupuk ikan dan terasi udang rebon. Di samping itu, beberapa nelayan di dusun puyahan banyak
juga yang berprofesi sebagai nelayan pencari rajungan sehingga di
wiayah terdapat 2 (dua) lokasi kegiatan pengolahan daging rajungan. Di samping itu, pada saat musim angin barat kondisi cuaca kurang bersahabat sehingga sebagian besar masyarakat nelayan tidak bias melaut sehingga sekitar 200 orang nelayan banyak menggeluti usaha serabutan berupa DESA LEMBAR SELATAN
III - 16
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA buruh bangunan dan bongkar muat di pelabuhan. Oleh karena itu, masyarakat pesisir sangat berharap adanya kegiatan alternative yang produktif dan berbasis pada pemanfataan bahan baku local sebagai model usaha baru bagi masyarakat yang harus dikembangkan oleh Pemerintah. Karena factor kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Teluk Lembar juga disebakan oleh rendahnya hasil tangkapan akibat sarana alat tangkap yang kurang memadai dan pada saat yang bersamaan kondisi ekosistem pesisir penyokong utama kehidupan biota laut sudah banyak yang rusak. Sehingga umumnya masyarakat nelayan sudah mulai menyadari bahwa faktor ketersediaan sumberdaya alam yang
berkelanjutan
mensyaratkan
peran
dan
kearifan
dari
pemangku
kepentingan tentang pentingnya pemanfataan sumberdaya alam secara arif, bijaksana dan lestari.
Gambar 3.2. Peta Sebaran Potensi dan Pengelolaan Kawasan Desa Lembar Selatan
DESA LEMBAR SELATAN
III - 17
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA
IV. ISU PENGELOLAAN WILLAYAH PESISIR Pengembangan ekonomi diwilayah pesisir masih dihadapkan pada persoalan pokok bahwa sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat masih terlilit kemiskinan. Sehingga kondisi ini turut berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan yang bersifat pemenuhan ekonomi jangka pendek dan menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan laut. Berdasakan hasil FGD isu strategis di Desa Lembar Selatan yakni : 1.
Isu Sumberdaya Alam dan Lingkunga o Ancaman Bencana o Degradasi Habitat Lingungan Wilayah Pesisir dan Laut Desa
2.
Isu Sosial o Rendahnya kualitas SDM terkait pengelolaan wilayah pesisir o Kurangnya partisipatif masyarakat dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir o Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir o Potensi dan daya tarik wisata pantai dan mangrove belum dikelola secara maksimal o Belum optimalnya pengelolaan budidaya dan hasil perikanan
3.
Isu Ekonomi o Belum meningkatnya produk pengolahan/hasil perikanan
4.
Isu Kelembagaan o Kapasitas dan keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di tingkat desa masih kurang DESA LEMBAR SELATAN
IV - 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA o Partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan wilayah pesisir dan laut belum optimal
DESA LEMBAR SELATAN
IV - 2
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA
5.3. Rencana Aksi Matrik Rencana Aksi Isu
Strategi
Program
Kegiatan
Pelaksana
Degradasi Habitat dan Lingkungan Pesisir
Pengembangan Program Penanaman Mangrove
Rehabilitasi Ekosistem mangrove
Pembuatan kelompok Pengelola Sumberdaya/Kelompok Rehabilitasi Penanaman Mangrove
DKP Lobar
Pembuatan Mangrove center untuk studi Promosi wisata melalui brosur, famlet dan alat informasi lainnya Pengadaan sarana dan prasarana wisata
DKP Lobar
Pelatihan terkait pengelolaan wisata terpadu Kerjasama dengan berbagai pihat pengelola wisata/travel/instansi dan pihak terkait lainnya
DKP Lobar
Potensi dan Daya tarik Wisata Pantai yang belum dikelola secara optimal
Pengembangan Pariwisata pantai
DESA LEMBAR SELATAN
Peningkatan Pariwisata pantai, bahari dan mangrove
1
2
Waktu 3 4
5
Sumber Pendanaan IFAD, APBD Kab Lombok Barat
DKP Lobar
DKP Lobar dan Desa DKP Lobar dan Desa
DKP Lobar dan Desa
IFAD, APBD Kab Lombok Barat IFAD, APBD Kab Lombok Barat, Desa IFAD IFAD
V - 5
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Belum optimalnya pengelolaan budidaya dan hasil perikanan
Pengembangan budidaya dan hasil olahan perikanan
DESA LEMBAR SELATAN
Pengembangan budidaya udang, bandeng, kepiting Pengembangan usaha hasil olahan perikanan
Pengadaan bibit
DKP Lobar
Pengadaan sarana dan Prasarana
DKP Lobar, Disprindak Lobar DKP Lobar, Disprindak Lobar DKP Lobar DKP Lobar, Disprindak Lobar, Desa
Pelatihan pengoolahan Hasil Perikanan dan pengemasan Pengadaan bahan baku Kerjasama dengan pihak Dalam pemasaran hasil olahan produk
IFAD, APBD Kab Lombok Barat, Desa IFAD, APBD Kab Lombok Barat, Desa IFAD IFAD IFAD, APBD Kab Lombok Barat, Desa
V - 6
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA 5.4. Rencana Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Kegiatan
Waktu 1
2
3
Penanggung Jawab 4
5
Pembentukan Kelompok Rehabillitasi
DKP Lobar, Desa
Penanaman Bibit
DKP Lobar, Kelompok, Dea
Pembuatan Mangrove center untuk studi
DKP Lobar, Kelompok
Promosi wisata melalui brosur, famlet dan alat informasi lainnya
DKP Lobar, Pariwisata, Desa
Dinas
Pengadaan sarana dan prasarana wisata
DKP Lobar, Pariwisata, Desa
Dinas
Pelatihan terkait pengelolaan wisata terpadu
DKP Lobar, Pariwisata, Desa
Dinas
Kerjasama dengan berbagai pihat pengelola wisata/travel/instansi dan pihak terkait lainnya
DKP Lobar, Pariwisata, Desa
Dinas
Pengadaan bibit
DKP Lobar
Pengadaan sarana dan Prasarana
DKP Lobar
Pelatihan pengoolahan Hasil Perikanan dan pengemasan
DKP Lobar, Lobar
Pengadaan bahan baku
DKP Lobar
Kerjasama dengan pihak Dalam pemasaran hasil olahan produk
DKP Lobar, Disperindak Lobar dan Desa
DESA LEMBAR SELATAN
Disperindak
V - 7
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA
V. RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 5.1. Isu Prioritas 1. Potensi dan daya tarik wisata bahari belum dikembangkan secara optimal 2. Ancaman bencana alam 3. Belum meningkatnya produk pengolahan perikanan perikanan 4. Belum optimalnya pengelolaan budidaya dan hasil perikanan 5.2. Strategi Pengelolaan A. Potensi dan Daya Tarik Wisata Pantai Belum Dikembangkan Secara Optimal Sasaran : Peningkatan daya tarik objek wisata Menjadikan
sektor
pariwisata
menjadi
pilar
baru
dalam
pembangunan desa. Indikator Meningkatnya angka kunjungan wisata baik local, nusantara maupun mancanegara Meningkatnya apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap keunggulan budaya dan daya tarik objek wisata Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisiR Strategi : Revitalisasi budaya unggulan daerah Meningkatnya pemahaman dan keterampilan aparat dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata DESA LEMBAR SELATAN
V - 1
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA Meningkatkan daya tarik objek wisata Mengembangkan icon wisata yang berdaya saing secara nasional maupun iternasional Wilayah pesisir Desa Lembar Selatan memiliki obyek wisata yang menarik khususnya pantai cemare yang memiliki ciri khas tersendiri dan berada terpisah dari daratan utama dengan penghubung jembatan kayu. Pengembangan wisata tidak hanya tergantung dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya
seperti,
penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan
sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung. B. Ancaman Bencana Alam Sasaran Penurunan ancaman abrasi, sedimentasi, banjir dan instrusi Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana Indikator Meurunnya kerusakan terhadap lingkungan,
infrastruktur dan
pembangunan Meningkatnya perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya respon stakeholders terhadap tanggap darurat bencana Strategi Memetakan dan menetapkan potensi kerusakan dan daerah rawan bencana Mengefektifkan oprasional pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan Meningkatkan penyuluhan perlindungan dan penyelamatan lingkungan Memperbaiki saluran yang potensial mengalami sedimetasi
DESA LEMBAR SELATAN
V - 2
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA C. Belum meningkatnya Produk Pengolahan Ikan Sasaran Peningkatan Produk Pengolahan Ikan Peningkatan penyediaan bahan baku Indikator Tersedianya bahan baku pengolahan ikan Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam pengolahan ikan Tersebarnya produk olahan ikan ke berbagai wilayah Mengembangkan produk olahan ikan Strategi Pengadaan bahan baku Mengembangkan
pemasaran
usaha
perikanan
baik
pengolahan,
budidaya dan penangkapan Melakukan pelatihan tentang produk ikan D. Belum optimalnya pengelolaan pengolahan, budidaya dan perikanan tangkap Sasaran Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan, pengolahan, budidaya dan perikanan tangkap Peningkatan nilai tambah produk perikanan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indikator Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk perikanan, pengolahan, budidaya dan perikanan tangkap Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan budidaya dan perikanan tangkap Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Meningkatnya
kualitas
DESA LEMBAR SELATAN
pengolahan
perikanan
budidaya
dan V - 3
PERENCANAAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS DESA perikanan tangkap secara berkelanjutan Strategi Meningkatkan daya dukung lingkungan perairan Mengembangkan home industri pengelolaan perikanan terpadu Meningkatkan hubungan kemitraan antar pelaku usaha Meningkatkan mutu dan daya produk home industri pengolahan perikanan Meningkatkan ketersediaan bahan baku Menigkatkan akses masyarakat pesisir terhadap lembaga keuangan Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat pesisir
DESA LEMBAR SELATAN
V - 4
