Profil FORUM CSR-PKBL
Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan
aftar Isi
5
Sinergi CSR dalam Pembangunan Daerah melalui Pembentukan Forum CSR Kabupaten Muara Enim
10
Pengertian CSR
12
Model dan Alasan Pelaksanaan CSR
16
Manfaat Melakukan CSR
18
Sinergisitas CSR Dalam Pembangunan Daerah
20 Pembentukan Forum CSR Kabupaten Muara Enim (Forum CSR-ME) 24
Penutup
26 Referensi 27 Lampiran
SINERGI CSR DALAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PEMBENTUKAN FORUM CSR KABUPATEN MUARA ENIM Bappeda Kabupaten Muara Enim
Corporate Social Responsibility (CSR) sudah muncul sejak tahun 1933, A Berte dan G Means, dalam bukunya mengemukakan bahwa korporasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, daripada institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F Druker pada tahun 1946 yang menegaskan tentang peran manajemen. “Management has become a major leadership group in industrial society and as such have great responsibilities
5
to their own profession, to the enterprise and to the people they manage, and to their economy and society”
Wacana CSR terus berkembang hingga munculnya KTT Bumi di Rio tahun 1992 yang menegaskan konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) yang harus diperhatikan oleh negara dan korporasi. Terobosan besar dalam konteks CSR dilakukan John Elkington pada tahun 1997 yang mengemukakan bahwa perusahaan yang ingin terus mengembangkan dan melanjutkan usahanya harus memperhatikan 3 P yaitu profit, people, dan plannet. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (profit), tapi juga harus terlibat pada pemenuhan kesejaheraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (plannet), sebagaimana disajikan dalam gambar berikut. Sejak cetusan Elkington ini, CSR mulai bergulir kencang ditingkat global. Dan kian mendapat perhatian serius setelah World Summit di Johanesburg tahun 2002, yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan.
6
Terlebih lagi setelah disepakatinya ISO 26000, sebagai petunjuk tanggung jawab sosial oleh 93 % Negara anggota International Organisation for Standardization (ISO) tahun 2010, maka CSR menjadi suatu keniscayaan yang mengikat dalam aktivitas suatu perusahaan. Salah satu yang juga penting dilihat adalah pelaporan CSR akan berkembang dimasa mendatang, dengan terbentuknya International Integrated Reporting Committee (IIRC) yang bermisi menyatukan laporan tahunan dengan laporan keberlanjutan. Inisiatif ini akan diluncurkan secara resmi pada pertemuan G20, dan Indonesia menjadi anggotanya.
7
Perkembangan CSR di Indonesia mulai hangat dibicarakan pada tahun 2001. Mulai saat itu banyak perusahaan yang melaksanakan CSR untuk pemberdayaan masyarakat disekitarnya. Beberapa perusahaan juga melaksanakan CSR untuk pemberian beasiswa, bantuan langsung dalam korban bencana alam, pemberian modal usaha, sampai pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Debut CSR ini semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Peraturan lain
8
Profit
(Keuntungan Ekonomi)
Plannet
(Keberlanjutan Lingkungan Hidup)
People
(Kesejahteraan Masyarakat)
Gambar 2. Triple Bottom Lines CSR
yang menyentuh CSR adalah UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa; “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan “. Selain itu peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR.
9
Pengertian CSR Corporate Social Responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. World Bisnis Council for Sustainable Development (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan konstribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarga. CSR juga dimaknai sebagai sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Adapun pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan sebagaimana dikemukakan di atas adalah dengan mengembangkan konsep Tripple Bottom Lines (profit, planet, dan people) yang digagas oleh Elkington. Sedangkan Suharto (2008) menambahkannya dengan satu line tambahan,
10
yaitu procedure. Dengan demikian, CSR adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan secara berkelanjutan (plannet) berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”.
11
Model dan Alasan Pelaksanaan CSR Dalam melaksanakan program CSR, minimal ada empat model yang umum digunakan perusahaan di Indonesia, yaitu: 1. Terlibat langsung. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan melakukannya sendiri tanpa melalui perantara atau pihak lain. 2. Melalui Organisasi Sosial Perusahaan atau Yayasan. Perusahaan mendirikan organisasi sosial atau yayasan dibawah perusahaan atau groupnya. Pada model ini biasanya perusahaan sudah menyediakan dana khusus untuk digunakan secara teratur dalam yayasan ini. Contohnya : Sampoerna Foundation, Danamon Peduli, dll. 3. Bermitra dengan Pihak Lain. Dalam menjalankan CSR perusahaan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga sosial non pemerintah, lembaga pemerintah, media massa, dll. 4. Mendukung atau Bergabung dalam suatu Konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
12
Sedangkan tentang alasan perusahaan melaksanakan program CSR, minimal ada tiga yaitu: 1. Alasan Sosial Perusahaan melakukan CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejaheraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. 2. Alasan Ekonomi Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung kepada keuntungan. Perusahaan
13
melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit. 3. Alasan Hukum Alasan hukum yang membuat perusahaan me lakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan karena ada tuntutan atau sanksi bila tidak dijalankan dan bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Akibatnya ada perusahaan yang melakukan program CSR hanya ikut-ikutan atau untuk menghindari sanksi dari Pemerintah. UU PT No.40/2007 Pasal 74 yang isinya mewajibkn pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang menghasilkan limbah. Adapun isi dari pasal tersebut adalah: Ayat 1, dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
14
Ayat 2, dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3, menggariskan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
15
Manfaat Melakukan CSR Apapun alasan perusahaan melakukan program CSR, yang pasti CSR merupakan tabungan masa depan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Bukan sekedar keuntungan ekonomi tapi lebih dari itu yaitu keuntungan secara sosial dan lingkungan bagi keberlanjutan perusahaan. Beberapa perusahaan di Kabupaten Muara Enim yang telah melaksanakan program CSR nya antara lain adalah PT. Bukit Asam (pesero) Tbk, Pertamina, Medco, MHP, PT.TEL, Perusahaan bidang perkebunan, dll. Hasil survey yang dilakukan Environic International (Toronto), Conference Board (New York) dan Princes of Wales Business Leader (London) dimana dari 25 000 responden di 23
16
negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini perusahaan, 60 % mengatakan bahwa etika bisnis, perlakuan terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tanggung jawab perusahaan yang akan paling berperan, sedangkan 40 % menyatakan citra perusahaan dan brand image yang paling mempengaruhi kesan mereka. Di Indonesia, data riset majalah SWA terhadap 45 perusahaan menunjukkan bahwa CSR bermanfaat dalam memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 %), hubungan baik dengan masyarakat (16,82 %), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 %).
17
Sinergisitas CSR Dalam Pembangunan Daerah Pembangunan di tanah air ini bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah saja tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah memerlukan adanya kebersamaan dan dukungan dari dunia usaha dan masyarakat yang secara bersinergis melaksanakan pembangunan. Untuk mencapai optimalisasi dalam sinergisitas ini diperlukan pengaturan, penyelarasan, dan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara satu dan lainnya. Untuk mengatur, menyelaraskan, mensinergiskan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka diperlukan suatu wadah bersama yang dibentuk oleh, dari, dan untuk pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan diperlukan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakannya. Salah satu sumberdaya yang cukup potensial dan legal adalah sumberdaya dari dunia usaha dalam bentuk CSR. Selama ini dunia usaha juga sudah melakukan program CSR nya dengan kemampuan, ukuran, cara dan pertimbangan masing-masing. Mengingat
18
di Kabupaten Muara Enim terdapat sekitar 9 BUMN, 60 BUMS, dan 3 BUMD maka diperlukan suatu wadah kordinasi, konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CSR, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat. Untuk itulah, maka perlu dibentuk Forum CSR Kabupaten Muara Enim yang disingkat Forum CSR-ME.
19
Pembentukan Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim (Forum CSR-PKBL ME) 1. Latar Belakang Lahirnya Forum CSR-PKBL ME • Adanya ketidakpuasan masyarakat • Tumpang tindih program antar perusahaan dan dengan pemerintah • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR masih sepihak oleh korporasi • Usulan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti tanpa ada penjelasan • Terjadi saling lempar tanggung jawab antara korporasi, pemerintah, dan masyarakat • Pembangunan masyarakat dan lingkungan juga menjadi tanggung jawab perusahaan. 2. Maksud dan tujuan Forum CSR-PKBL ME • Dimaksudkan sebagai suatu wadah yang mempersatukan berbagai pihak yang berkepentingan untuk kordinasi,konsultasi, integrasi, sinkronisasi, dan bertindak bersama-sama dalam implementasikan CSR agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan Kabupaten Muara Enim • Bertujuan menyelaraskan, mensinergiskan dan memberikan masukan, serta mendukung
20
perbaikan implementasi CSR dari aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya agar memberikan hasil yang yang lebih optimal dan akuntabel. 3. Peran Forum CSR-PKBL ME • Sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya, sekaligus pendamping • Menyelaraskan dan mensinergiskan antar program CSR dan dengan program pemerintah • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksa naan program CSR di Kabupaten Muara Enim.
21
4. Kepengurusan Forum CSR-PKBL ME • Kepengurusan dan anggota Forum terdiri atas Pejabat Eksekutif, legislatif, Pejabat korporasi, LSM, dan Tokoh Masyarakat • Ketua Forum dari salah satu BUMN/ BUMS, sedangkan Sekretaris dari Pejabat eksekutif • Forum CSR-ME akan dibantu oleh Forum Kordinasi tingkat kecamatan.
22
Penutup
CSR adalah salah satu potensi sumberdaya pembangunan yang perlu dioptimalkan dan disinergiskan dengan program pembangunan daerah untuk mencapai manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program CSR perlu diatur, diselaraskan, dan disinergikan dalam suatu wadah bersama untuk kordinasi, konsultasi, integrasi, dan sinkronisasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi program, sehingga dapat lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai sasaran program. Untuk itu maka perlu dibentuk Forum CSR Kabupaten Muara Enim yang disingkat Forum CSR-ME yang terdiri dari wakil berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan di Bumi Serasan Sekundang, Kabupaten Muara Enim tercinta ini.(ans)
24
Referensi Arif Budimanta dkk, 2004. Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Pembangunan Indonesia Masa Kini, Jakarta : ICSD. Chairil N Siregar, 2007. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 Tahun 6, Desember 2007. Edi Suharto, 2008. Corporate Social Responsibility, Konsep dan Perkembangan Pemikiran, Makalah Workshop di Jogjakarta. Kristanto Hartadi, 2006. CSR Perlu untuk Pengentasan Kemiskinan. www.sinarharapan.co.id Lingkar Studi CSR, 2011. Mempersoalkan Pengumpulan Dana CSR oleh Pemda. Bogor. ------, 2011. Konstribusi Perusahaan dalam Penanganan Kemiskinan, Bogor. ------, 2011. Memahami Corporate Social Responsibility sebagai Wujud Investasi Perusahaan, Bogor. Pemkab. Kutai Timur, 2010. Keberadaan Forum Multi Stakeholder Dalam Implementasi CSR di Kab. Kuatai Timut. Paparan. Perbup. Kutai Timur, 2006. Pedoman Penerapan CSR Kabupaten Kutai Timur. Sangatta.
26
Lampiran
45
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
