POLA PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA PROPINSI SUMATERA SELATAN
Oleh : Misnaniarti, SKM, MKM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT Halaman: 1
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Salah satu dampak pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan adalah dalam hal alokasi anggaran untuk program-program di sektor kesehatan Pendanaan (financing) dalam sektor kesehatan merupakan aspek penting karena merupakan input dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan
Halaman: 2
Lanjutan… Permasalahan dalam pendanaan kesehatan di Indonesia ini harus mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai pihak, karena studi menunjukkan bahwa tingginya angka kematian bayi dan kinerja sistem kesehatan lainnya mempunyai korelasi yang kuat dengan pendanaan kesehatan Tujuan Penelitian : Adalah untuk menganalisis pola pembiayaan program pemberantasan penyakit menular (P2M) di wilayah Dinas Kesehatan kabupaten dan kota se Propinsi Sumatera Selatan
Halaman: 3
BAHAN DAN CARA PENELITIAN Merupakan riset observasional yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif Unit analisis adalah seluruh dinas kesehatan kabupaten/kota di Sumsel. Pengumpulan data dilakukan dg indepth interview dan observasi menggunakan check list Data pola pembiayaan diambil dari 6 Dinkes kabupaten/ kota di propinsi Sumatera Selatan, sedangkan wawancara mendalam diambil dari seluruh dinkes kab/kota Halaman: 4
Kebijakan desentralisasi dalam bentuk berbagai peraturan hukum
Kerangka Pikir
Pengaruh terhadap berbagai fungsi lembaga pemerintah di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota dalam : 1. Fungsi penetapan kebijakan dan regulasi 2. Fungsi pembiayaan 3. Fungsi pemberi pelayanan
Analisis Analisis
Kebijakan penyelenggaraan program di Dinkes propinsi, kab/kota
input
Program P2M (Pemberantasan Penyakit menular) : 1. Pola alokasi anggaran 2. Dukungan pemda 3. Hambatan
Other Factors
Gambar 6. Kerangka pikir penelitian
Output : HEALTH STATUS dapat dilihat dari :
1. Mortalitas 2. Morbiditas
Rekomendasi model kebijakan Program P2M
Halaman: 5
HASIL & PEMBAHASAN A. Total biaya Program P2M Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa total dana untuk pelaksanaan program P2M besaran dananya tidak tetap untuk setiap tahun namun terlihat adanya kecenderungan penurunan dana program pada tahun 2008 (lihat tabel 1). Misal : tahun 2007 tahun 2008 Kab.Muara Enim : Rp1.171.621.000 Rp971.121.000 Kab. OKU : Rp280.000.000 Rp.150.000.000
Halaman: 6
B. Proporsi biaya program berdasarkan kelompok belanja Diketahui di beberapa Dinkes mengalokasikan biaya program P2M dengan porsi yang cenderung besar pada belanja modal, terutama pada kabupaten/kota yang baru dibentuk antara lain : Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, Empat Lawang (lihat tabel 1). Hal ini berhubungan dengan adanya pembangunan fasilitas fisik untuk pemenuhan kebutuhan kabupaten yang baru dibentuk
Halaman: 7
Tabel 1. Realisasi pengeluaran biaya program P2M berdasarkan kelompok belanja di beberapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Prov. Sumsel No. 1
2
3
Pe m biayaan program P2M be rdas ark an k e lom pok be lanja
Re alis as i pe nge luaran pada tahun 2007
Dink e s Kab.Ogan Ilir
Rp
204.923.000
Rp
230.415.000
1. Belanja Pegaw ai
Rp
36.680.000
Rp
44.235.000
2. Belanja barang dan jasa
Rp
59.943.000
Rp
52.575.000
3. Belanja modal
Rp
108.300.000
Rp
133.605.000
Dink e s Kab.OKI
Rp
190.867.150
Rp
100.000.000
1. Belanja Pegaw ai
Rp
25.625.000
Rp
42.300.000
2. Belanja barang dan jasa
Rp
136.486.150
Rp
57.700.000
3. Belanja modal
Rp
28.756.000
5
6
0
Dink e s Kab. Banyuas in
Rp
356.500.000
Rp
355.000.000
1. Belanja Pegaw ai
Rp
67.900.000
Rp
82.020.000
2. Belanja barang dan jasa
Rp
288.600.000
Rp
272.980.000
3.Belanja modal 4
2008
0
0
Dink e s Kab.M uara Enim
Rp
1.171.621.000
Rp
971.121.000
1. Belanja Pegaw ai
Rp
97.100.000
Rp
79.980.000
2. Belanja barang dan jasa
Rp
936.771.000
Rp
689.141.000
3. Belanja modal
Rp
137.750.000
Rp
202.000.000
Dink e s Kab. OKU
Rp
280.000.000
Rp
150.000.000
1. Belanja Pegaw ai
Rp
78.500.000
Rp
-
2. Belanja barang dan jasa
Rp
200.000.000
Rp
124.550.000
3. Belanja modal
Rp
1.500.000
Rp
25.450.000
Dink e s Kota Prabum ulih
Rp
885.680.000
Rp
712.606.800
1. Belanja Pegaw ai
Rp
272.820.000
Rp
134.124.000
2. Belanja barang dan jasa
Rp
482.860.000
Rp
578.482.800
3. Belanja modal
Rp
130.000.000
Halaman: 8 0
C. Proporsi biaya program berdasarkan kelompok penyakit Dari hasil observasi diketahui bahwa besar jumlah pembiayaan program P2M berdasarkan kelompok penyakit TBC, DBD, Diare Malaria dan HIV/AIDS di beberapa Dinkes kab./kota diketahui tidak tetap jumlahnya setiap tahun termasuk turun naik jumlah dana. Untuk di Dinkes Kabupaten Muara enim dan Dinkes Musi Rawas dapat dilihat bahwa porsi pembiayaan untuk program pemberantasan penyakit DBD merupakan yang paling banyak porsinya, tetapi jumlahnya menurun pada tahun 2008 (Lihat gambar 1). Halaman: 9
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pembiayaan program pada setiap kelompok penyakit tidak tetap jumlahnya setiap tahun termasuk turun naik jumlah dana. Untuk di Dinkes Kabupaten Muara enim, Kota Palembang dan Kota Prabumulih yang cukup lengkap data pembiayaannya dapat dlihat bahwa porsi pembiayaan untuk program pemberantasan penyakit DBD merupakan yang paling banyak porsinya, tetapi jumlahnya menurun pada tahun 2008 (lihat gambar 10 – 12).
Halaman: 10
Rp700.000.000 Rp600.000.000 Rp500.000.000
Rp350.000.000
Rp400.000.000 Rp300.000.000 Rp200.000.000 Rp100.000.000 Rp-
Tahun 2006
Rp300.000.000
Tahun 2007
Rp250.000.000
Tahun 2008
Rp200.000.000 Rp150.000.000
Tahun 2006
Rp100.000.000
Tahun 2007
Rp50.000.000 Rp-
Gambar 2 . Pembiayaan Program berdasarkan kelompok penyakit di Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim dan Kab. Musi Rawas pada th 2006 – 2008
Halaman: 11
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kabupaten/ Kota OKU OKI Musi Banyuasin Musi Rawas Muara Enim Lahat Palembang Pagaralam Prabumulih Lubuk Linggau Banyuasin OKU Timur OKU Selatan Ogan Ilir Empat lawang Total
Jumlah kasus DBD Th 2006 4 65 23 2 204 12 1475 0 358 5 117 3 0 14 2.280
Th 2007
Th 2008
2 262 44 9 271 28 1957 8 286 51 207 0 0 99 3.487
3
Jumlah kasus malaria
68 72 143 62 1.581 26 84 60 208 8 56 2
Jumlah kasus DBD
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Kabupaten/ Kota OKU OKI Musi Banyuasin Musi Rawas Muara Enim Lahat Palembang Pagaralam Prabumulih Lubuk Linggau Banyuasin OKU Timur OKU Selatan Ogan Ilir Empat lawang Total
Tahun 2006 4301 1130 9611 5306 13027 776 528 169 451 4787 7116 3946 3770 114 59.023
Tahun 2007 13151 1374 6308 8168 13580 8475 459 551 193 2303 6360 3248 2169 141 66.515
Tahun 2008 8.317 5361 7073 1716 2769 0 431 147 2583 7460 3734 115 0
Halaman: 12
D. Dukungan terhadap program P2M
Program prioritas daerah Dukungan dana Dukungan Pemda Dukungan SDM
E. Hambatan dalam merencanakan dan menyediakan pendanaan kesehatan program P2M Aspek pendanaan : jumlah sedikit, pagu terbatas Proses perencanaan anggaran di DPRD Kemampuan advokasi tenaga Dinkes Halaman: 13
BAB V. KESIMPULAN & SARAN Dapat disimpulkan bahwa pola alokasi anggaran Program Pemberantasan Penyakit Menular belum mendapat dukungan pembiayaan yang optimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Direkomendasikan kepada pihak pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur alokasi anggaran yang tepat untuk Program Pemberantasan Penyakit Menular ini sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit menular di wilayah ini secara signifikan.
Halaman: 14
