PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA Oleh: Mukhtaromin (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)
ABSTRAK: Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai. Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, maka setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Kata kunci: kerugian negara, ganti kerugian negara, BPK
A. Pendahuluan Pada waktu menjelaskan materi pertanggungjawaban bendahara pada diklat bendahara pengeluaran beberapa peserta menanyakan bagaimana tata cara penyelesaian kerugian negara yang terjadi terhadap bendahara di kantornya? Pengaturan tentang penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara sebenarnya sudah cukup lama ditetapkan, yaitu dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 22 ayat (4), bahwa tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian banyak di antara pengelola keuangan bahkan bendahara sendiri yang tidak memahami.
B. Pengertian dan Jenis Kerugian Negara Pengertian kerugian negara sudah ada jauh sebelum reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam Indonesische Comtabiliteits Wet (ICW) kerugian negara dirumuskan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia (force majeure). Dalam ICW juga terdapat istilah kekurangan perbendaharaan, yaitu selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang dan berada dalam pengurusan bendaharawan.
Pengertian kerugian negara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tidak lagi terdapat istilah kekurangan perbendaharaan, karena telah tercakup dalam istilah kerugian negara. Berdasarkan pengertian di UU Nomor 1 Tahun 20014, objek kerugian negara terdiri dari uang, surat berharga, dan barang milik negara. Sedangkan jika dilihat dari subjeknya kerugian negara terdiri dari bendahara serta pejabat dan pegawai negeri bukan bendahara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35: 1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. 2) Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya. Dalam tulisan ini pembahasan dibatasi pada penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara. Informasi terjadinya peristiwa kerugian negara dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain: 1. Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan 2. Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional 3. Atasan langsung atau Kepala kantor 4. Pemeriksaan ex-officio 5. Informasi dari sumber lainnya seperti pemberitaan di media massa atau pengaduan dari masyarakat. Untukmenangani proses penyelesaian kerugian negara maka di setiap kementerian/lembaga wajib dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
C. Ketentuan Umum Penyelesaian Kerugian Negara Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, maka setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Hal tersebut sesuai prinsip universal bahwa barang siap yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh bendahara juga merupakan unsur pengendalian internal yang handal.
Oleh karena itu, Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah mengatur ketentuan umum penyelesaian kerugian negara sebagai berikut: 1. Kewajiban menyelesaikan ganti kerugian negara Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 1). 2. Kewajiban mengganti kerugian negara Bendaharayang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keungan negara, wajibmengganti kerugian tersebut (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 2). 3. Laporan terjadinya kerugian negara Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat 1). 4. Penuntutan ganti kerugian negara Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendaharayang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat 2). 5. Pengenaan ganti kerugian negara Pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 62 ayat 1). BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara (UU Nomor 15 tahun 2004 Pasal 22 ayat 1). 6. Sanksi administratif Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 64 ayat 1) Putusan Pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 64 ayat 2). 7. Kedaluwarsa penuntutan Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjdi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun
sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 65). 8. Kewajiban pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Dalam hal bendahara yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 1). 9. Kedaluwarsa kewajiban pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara (UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 66 ayat 2). 10. Pemberlakuan ketentuan tentang penyelesaian kerugian negara Ketentuan penyelesaian kerugian negara di atas berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan bendahara (UU Nomor 1 Tahun 2004 Psal 67 ayat 1).
D. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara melalui SKTJM Berdasarkan hasil pengungkapan informasi tentang terjadinya kerugian negara atau adanya dugaan terjadi peristiwa yang merugikan negara, maka apabila terdapat bukti kuat bahwa seorang bendahara baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain telah melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara, maka kepala kantor dalam upaya memperoleh pengantian atas kerugian negara tersebut dapat melakukan penyelesaian setempat, dengan ketentuan bahwa bendahara yang bersangkutan dapat mengembalikan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak kerugian negara diketahui.Dalam hal upaya tersebut tidak dapat dilakukan, kepala kantor harus berusaha menyelesaikan masalah dimaksud untuk memperoleh penggantian sepenuhnya serta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah jaminan yang cukup sesuai dengan besarnya kerugian negara. Apabila upaya di atas tidak berhasil maka penyelesaiannya secara damai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan tahapan sebagai berikut:
1. Atasan langsung atau kepala kantor wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. 2. Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan. 3. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait dan harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tig puluh) hari sejak penugasan. 4. TPKN melaporkan dan menyampaikan hasil verifikasi dalam Laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada pimpinan instansi. 5. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara di atas kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN. 6. BPK melakukan pemeriksaan atas laporankerugian negara berdasarkan laporan hasil penelitian untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi nilai kerugian negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab. 7. Apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). 8. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat (7) hari setelah menerima surat dari BPK. 9. Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN antara lain dalam bentuk bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara. 10. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
E. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Melalui Pembebanan Penyelesaian ganti kerugian negara dengan surat keputusan pembebanan dilakukan apabila bendahara tidak bersedia membuat dan menandatangani SKTJM atau telah membuat dan menandatangani SKTJM tetapi ternyata bendahara tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian negara secara tunai dalam waktu paling lambat 40 hari sejak SKTJM ditandatangani.Proses pembebanan ganti kerugian negara tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu: -
Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara
-
Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu
-
Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara.
1. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Surat keputusan pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/pimpinan lembaga tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. SK ini dikeluarkan dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara. SK ini dikeluarkan dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. 2. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu Surat keputusan penetapan batas waktu (SK PBW) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. SK ini dikeluarkan jika BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan
instansi
dan
berdasarkan
pemberitahuan
pimpinan
instansi
tentang
pelaksanaan SKTJM ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW. BPK menerima atau menolak keberatan bendahara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara diterima. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan bendahara maka keberatan dari bendahara diterima. 3. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara. BPK mengeluarkan SK Pembebanan apabila: a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan. b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak. c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. Surat keputusan pembebanan telah memiliki kekuatan hukum yang bersifat final. Berdasarkan SK pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SK Pembebanan.
Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK pembebasan apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
F. Kesimpulan Penyelesaian kerugian negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua cara, pertama melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Jika penyelesaian pertama gagal, maka digunakan cara kedua yaitu melalui pembebanan. Penyelesaian Kerugian Negara melalui pembebanan terdiri dari tiga tahapan, yaitu penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, dan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Negara.
Daftar Pustaka: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor193 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Kementerian Keuangan. 6. Modul Penyelesaian Kerugian Negara untuk Diklat Kuasa Pengguna Anggaran, oleh Drs. AY Suryanajaya, SH., MH.
