PENJELASAN RINGKAS PROGRAM DAN KEGIATAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2009 Pemerintah
Kota
Yogyakarta
memiliki
tanggungjawab
untuk
meningkatan
kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pengalokasian anggaran, alokasi anggaran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan akan memberikan multiplier effect paling tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi penganggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan melalui tiga cara yaitu : pertama, adalah pengalokasian anggaran santunan kepada masyarakat. Alokasi anggaran ini ditujuhkan untuk menyelamatkan warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar dapat bertahan. Alokasi anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan serta perbaikan sarana prasarana dasar permukiman. Alokasi anggaran melalui santunan didasarkan pada data penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Kedua, adalah pengalokasian anggaran pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran ini dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui anggaran penguatan modal baik pinjaman maupun bantuan, penguatan manajemen usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Alokasi anggaran secara tidak langsung dilakukan melalui perbaikan berbagai fasilitas sarana dan prasarana perkotaan dan perekonomian, seperti jalan dan manajemen lalu lintas, pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima, promosi pariwisata dan sebagainya. Ketiga, adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan yang dilaksanakan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan dan peningkatan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan. Visi Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah ”Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berwawasan Lingkungan”. Untuk melaksanakan visi tersebut, ditetapkan strategi dalam bentuk tematik pembangunan. Tematik Pembangunan tahun 2009 adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah : 1.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang mengatur biaya operasional sekolah;
2.
Peningkatan mutu pendidikan dasar;
3.
Penerimaan siswa baru on line;
4.
Pengembangan kesiswaan;
5.
Penerbitan media komunikasi pendidikan;
1
6.
Penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan ujian kesetaraan Paket A, B dan C;
7.
Pembinaan ketenagaan pendidikan;
8.
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
9.
Pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi informasi;
10. Peningkatan kualifikasi kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan; 11. Jaminan pendidikan daerah. Gambaran APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut : A. Urusan Pendidikan Kebijakan anggaran pendidikan diarahkan untuk memenuhi ketentuan perundangundangan, dengan sasaran peningkatan akses masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas anak didik dan guru, peningkatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pendidikan informal di masyarakat. Rincian anggaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Alokasi anggaran pendidikan disesuaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mewajibkan proporsi anggaran pendidikan terhadap APBD minimal 20%. Mulai Tahun 2006 proporsi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan tersebut, dan untuk Tahun 2009 mencapai 28,21%. 2. Penyediaan biaya operasional sekolah negeri dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK termasuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sejumlah Rp 24.202.910.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). 3. Penyediaan anggaran Jaminan Pendidikan Daerah sejumlah Rp 15.025.874.550,(lima belas milyar dua puluh juta delapan ratus tujuhh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). 4. Penerimaan siswa baru untuk SMP dan SMA melalui sistem on line, sistem ini bertujuhan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 196.914.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). 5. Penyelenggaraan pendidikan untuk semua (pendidikan inklusi) dianggarkan sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah). 6. Penyediaan fasilitas belajar elektronik dengan materi pembelajaran interaktif di SD sampai dengan SMK dengan anggaran sejumlah Rp 385.927.500,- (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2
7. Operasional sekolah swasta dianggarkan sejumlah Rp 663.250.000,- (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 8. Peningkatan pengelolaan perpustakaan daerah, alokasi anggarannya sejumlah Rp 524.302.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah) dan penyempurnaan gedung Perpustaakaan dengan anggaran sejumlah Rp 737.135.000,(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). 9. Peningkatan mutu penyelenggaraan proses belajar mengajar melalui peningkatan status Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sekolah menjadi pegawai tidak tetap Pemerintah Kota Yogyakarta dengan alokasi anggaran honorarium dan insentif sejumlah Rp 17.587.639.000,- (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). 10. Perencanaan dan pengkajian pendidikan dalam bentuk bintek penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan penelitian pendidikan dianggarkan sejumlah Rp 220.235.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 11. Peningkatan gizi siswa melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah, tingkat TK dialokasikan anggaran sejumlah Rp 1.365.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan untuk SD/MI serta Pondok Pesantren sejumlah Rp 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). 12. Rehabilitasi
gedung
Sekolah
Dasar
melalui
Dana
Alokasi
Khusus
dan
pendampingannya dengan anggaran sejumlah Rp 14.460.851.000,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan pengadaan mebelair ruang kelas serta rehabilitasi gedung SMP, SMA, dan SMK dengan anggaran sejumlah Rp 1.125.651.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah). 13. Pengembangan kesiswaan untuk palatihan OSIS, pekan olah raga siswa, pembinaan Paskibraka dan pertukaran pelajar dengan anggaran sejumlah Rp 673.551.250,(enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). 14. Peningkatan sarana prasana pendidikan dalam bentuk kranisasi sekolah negeri dengan anggaran Rp 209.262.500,- (dua ratus sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan kranisasi sekolah swasta sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 15. Peningkatan kegiatan olah raga di sekolah dianggarkan sejumlah Rp 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah). 16. Pembangunan lanjutan dan penyempurnaan Taman Pintar dengan anggaran sejumlah Rp 3.240.460.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh
3
ribu rupiah) dan peningkatan pelayanan Taman Pintar dengan anggaran Rp 1.604.885.950,- (satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). 17. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat dialokasikan anggaran kepada perpustakaan masyarakat sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 18. Peningkatan kompetensi (kualitas) pendidikan kejuruan melalui revitalisasi
alat
praktek kerja, pengadaan alat peraga dan praktek, kewirausahaan SMK dan penerapan ISO 9001-2000 dianggarkan sejumlah Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). 19. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dialokasikan anggaran bantuan kepada PAUD di tingkat RW sejumlah Rp 552.000.000,- (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan alat peraga edukatif sejumlah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). 20. Bantuan untuk kegiatan keagamaan dengan anggaran sejumlah Rp 2.253.000.000,(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah). Bantuan tersebut dialokasikan untuk peningkatan pengembangan agama,
bantuan peningkatan pembangunan
pendidikan agama, dan bantuan kepada kepanitiaan kegiatan keagamaan.
B. URUSAN KESEHATAN Urusan kesehatan dilaksanakan dengan tujuhan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan. Kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan untuk urusan kesehatan antara lain sebagai berikut: 1. Jaminan Kesehatan Daerah masyarakat perorangan dan kelompok diberikan untuk rawat jalan,
penambahan obat di luar formularium dan emergency sejumlah Rp
6.536.351.750,- (enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuhh ratus lima puluh rupiah). Jaminan diberikan antara lain kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, difabel, pengurus RT, pengurus RW pengurus LPMK, pengurus PKK RW, kader kesehatan, petugas sosial masyarakat, pengelola tempat ibadah, pegawai dan guru tidak tetap dan anak sekolah ”sego segawe”. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan dan promosi program-program kesehatan dianggarkan sejumlah Rp 820.972.000,- (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuhh puluh dua ribu rupiah). 3. Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga dan kesehatan reproduksi dianggarkan sejumlah Rp 234.845.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
4
4. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang digunakan untuk belanja bahan obat-obatan
dan
suku
cadang
alat
kesehatan
dianggarkan
sejumlah
Rp
5.710.976.750,- (lima milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 5. Pengelolaan
operasional
Puskesmas
dialokasikan
anggaran
sejumlah
Rp
2.686.561.755,- ( dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah). 6. Peningkatan manajemen sistem informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan dianggarkan sejumlah Rp 311.285.000,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 7. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana kesehatan dianggaran
sejumlah Rp
8.352.985.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk rehabilitasi beberapa Puskesmas antara lain Kraton, Gondomanan, Mantrijeron, dan Ngampilan. Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk rumah pemulihan gizi balita dan gudang farmasi. 8. Peningkatan pelayanan RSUD melalui pengembangan bangunan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan anggaran sejumlah Rp 1.397.355.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima rupiah). 9. Peningkatan pelayanan penunjangan medis RSUD dianggarkan sejumlah Rp 7.059.533.050,- (tujuh milyar lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah). 10. Pengadaan sarana prasarana rumah sakit melalui Dana Alokasi Khusus dianggarkan sejumlah Rp 1.504.775.000,- (satu milyar lima ratus empat juta tujuhh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin melalui RSUD dianggarkan sejumlah Rp 927.700.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). 12. Pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang/buruk dianggarkan sejumlah Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). 13. Peningkatan kesehatan ibu hamil kurang mampu dengan anggaran sejumlah Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah). 14. Peningkatan pelayanan posyandu dengan anggaran sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah). 15. Peningkatan kesehatan usia lanjut dengan anggaran sejumlah Rp 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).
5
16. Pemberantasan penyakit menular dan tidak menular dengan anggaran sejumlah Rp 1.602.463.830,- (satu milyar enam ratus dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). 17. Bantuan dalam rangka optimalisasi Yogyakarta Emergency Services 118 dianggarkan sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, pengembangan tata ruang kawasan, dan kesiapsiagaan penanggulangan dan pengendalian bencana. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan jalan dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus dialokasikan anggaran sejumlah Rp 7.955.045.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah). 2. Pemeliharaan jalan dan jembatan dengan anggaran sejumlah Rp 930.252.500,(sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). 3. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dengan anggaran sejumlah Rp 1.075.455.600,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah). 4. Penanggulangan banjir dan pengurangan genangan air dilakukan dengan normalisasi drainase, normalisasi saluran pengairan, pemeliharaan pengairan dan draniase dianggarkan sejumlah Rp 3.780.476.500,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). 5. Peningkatan penerangan jalan umum kampung dan lingkungan dianggarkan sejumlah Rp 881.740.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk pemeliharaan dan pemasangan lampu son sebanyak 105 unit dan pemasangan lampu neon sebanyak 140 titik. 6. Peningkatan lampu penerangan jalan umum dan panel jaringan dianggarkan sejumlah Rp 1.467.040.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah). 7. Pemeliharaan tempat pemakaman umum dianggarkan sejumlah Rp 143.987.000,(seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 8. Peningkatan prasarana dasar permukiman melalui perencanaan, penataan, penyediaan sapras
air
bersih
dan
penyehatan
lingkungan
dianggarkan
sejumlah
Rp
4.305.828.000,- (empat milyar tiga ratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Kegiatan ini berupa pengembangan sarana dan prasarana air minum sebanyak 100 unit dan penyehatan lingkungan sebanyak 2 paket.
6
9. Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana air limbah dianggarkan sejumlah Rp 467.968.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). 10. Rehabilitasi bangunan air dengan pendanaan Dana Alokasi Khusus dianggarkan sejumlah Rp 2.371.240.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk peningkatan saluran irigasi dan pembuatan saluran air hujan. 11. Penyusunan masterplan infrastruktur kota dianggarkan sejumlah Rp 179.680.000,(seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). 12. Perlindungan masyarakat dan mengantisipasi bencana dilaksanakan pengadaan perlengkapan petugas kebakaran dan pemeliharaan sarana prasarana dengan anggaran sejumlah Rp 247.860.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) serta pembangunan bak tandon air dianggarkan sejumlah Rp 116.592.500,- (seratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). 13. Fasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengamanan bangunan monumen/penting, piket satlak penanggunlangan bencana, pengamanan rangkaian pemilihan umum,
dan pengadaan pakaian hansip linmas 984 orang
dianggarkan sejumlah Rp 1.189.205.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah).
D. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai ketentuan perundang-undangan, berbagai dokumen perencanaan telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Mekanisme perencanaan pada Tahun 2009 akan terus diperbaiki agar dapat menyelesaikan permasalahan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar perencanaan lebih akurat maka akurasi data akan terus ditingkatkan. Kelengkapan data merupakan instrumen penting dalam perencanaan, karena dengan data yang lengkap akan diketahui substansi permasalahan yang sebenarnya. Untuk kebutuhan tersebut dilaksanakan kegiatan pengembangan pusat data perencanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Dua kegiatan tersebut dianggarkan sejumlah Rp 1.266.781.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Keluaran dari kegiatan ini antara lain
tersusunnya basis data 9 fungsi
pembangunan, sensus ekonomi, data IPM, PDRB, survey penjaringan aspirasi masyarakat, evaluasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
7
E. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas, ketertiban berlalu lintas, dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor dianggarkan sejumlah Rp 472.460.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah). 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu lalu lintas dan marka jalan dilaksanakan melalui penggantian dan pemeliharaan APIL, pemasangan solar cell untuk APIL, penggantian rambu lulintas dan pengecatan marka jalan dianggarkan sejumlah Rp 1.667.080.000,(satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah). 3. Peningkatan
dan
optimalisasi
pelayanan
parkir
dianggarkan
sejumlah
Rp
257.834.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) serta pengadaan pakain juru parkir sejumlah Rp 661.924.000,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). 4. Optimalisasi pelaksanaan perda dan pengendalian operasional perhubungan melalui sosialisasi berbagai peraturan di bidang perhubungan dianggarkan sejumlah Rp 333.314.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
F. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program urusan lingkungan hidup antara lain program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengembangan kinerja pengelolaan air limbah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut: 1. Pembersihan sampah dengan anggaran sejumlah Rp 2.520.766.038,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga puluh delapan rupiah). 2. Pengangkutan sampah dengan anggaran sejumlah Rp 3.059.658.000,- (tiga milyar lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), didalamnya termasuk anggaran sharing TPA Piyungan dengan anggaran sejumlah Rp 1.853.112.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah). 3. Pengelolaan sampah mandiri yang dilaksanakan di tingkat RW dianggarkan sejumlah Rp 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). 4. Peningkatan pemantauan kualitas udara melalui pengadaan sarana prasarana pemantuan kualitas lingkungan dianggarkan sejumlah Rp 1.411.768.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
8
5. Penataan taman kota dan jalur hijau dengan anggaran sejumlah Rp 2.199.020.566,(dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). 6. Bantuan pemeliharaan dan pembangunan IPAL komunal di tingkat komunitas dengan anggaran sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
G. URUSAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Kebijakan anggaran diarahkan kepada tertibnya administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan khusus untuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Kota Yogyakarta mulai Tahun 2008 digratiskan. Sedangkan untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera diarahkan kepada peningkatan pelaksanaan keluarga berencana melalui orientasi pendataan keluarga, pembinaan keluarga berencana, temu kader keluarga berencana dan sebagainya. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1. Pembuatan KTP / KIA dan KK dengan anggaran sejumlah Rp 543.646.000,- (lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). 2. Peningkatan pelayanan catatan sipil dengan anggaran sejumlah Rp 208.618.000,(dua ratus delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). 3. Peningkatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan anggaran sejumlah Rp 316.435.095,- (tiga ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) dan bantuan kepada masyarakat dalam kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dianggarkan sejumlah Rp 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
H. URUSAN SOSIAL Urusan sosial kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian santunan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial seperti anak terlantar, jompo terlantar, gelandangan dan pengemis, pemakai napza dan difabel, dan santunan kematian. Anggaran yang dilaksanakan antara lain: 1. Pelayanan panti (Wiloso Projo, Budhi Darma dan Karanganyar) dengan anggaran sejumlah Rp 1.190.897.750,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 2. Rehabilitasi penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dengan anggaran sejumlah Rp 394.007.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu rupiah). 3. Pelayanan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial Rp 254.766.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
9
4. Peningkatan penanggulangan penyalahgunaan Napza dianggarkan sejumlah Rp 318.221.000,- (tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah). 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat dianggarkan sejumlah Rp 521.094.150,- ( lima ratus dua puluh satu juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). 6. Bantuan santunan kematian dengan anggaran sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). 7. Bantuan kepada panti asuhan swasta sejumlah Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). 8. Bantuan peningkatan kesejahteraan sosial
dengan anggaran sejumlah Rp
526.875.000,- (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuhh puluh lima ribu rupiah). 9. Peningkatan kesejahteraan sosial dengan bantuan kepada masyarakat dan lembaga yang menangani permasalahan sosial dengan anggaran sejumlah Rp 682.000.000,(enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). 10. Bantuan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat (PMPN) Mandiri dianggarkan sejumlah Rp 4.118.000.000,- (empat milyar seratus delapan belas juta rupiah).
I. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kebijakan anggaran untuk urusan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk menciptakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan meningkatkan peranan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap kebijakan publik. Kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 1. Pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender dianggarkan sejumlah Rp 294.803.375,- (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). 2. Bantuan untuk PKK dan kegiatan pemberdayaan perempuan dianggarkan sejumlah Rp 969.830.000,- (sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
J. URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kebijakan anggaran urusan tenaga kerja dan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan siap bersaing di berbagai lapangan pekerjaan termasuk penempatan ke daerah transmigrasi. Kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :
10
1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja dengan anggaran sejumlah Rp 602.278.900,- (enam ratus dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). 2. Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi dengan anggaran sejumlah Rp 189.843.350,- (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 3. Pengembangan sistem informasi manajemen ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan anggaran sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 4. Fasilitasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan anggaran sejumlah Rp 159.350.000,- (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
K. URUSAN KOPERASI, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN PERTANIAN Roda aktifitas ekonomi Kota Yogyakarta yang paling utama digerakkan oleh urusan pendidikan dan pariwisata, maka pemberdayaan ekonomi diarahkan kepada aktifitas ekonomi yang mendukung pendidikan dan pariwisata. Secara operasional kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan aktifitas ekonomi antara lain dengan mendorong kewirausahaan, penyediaan dan mendorong kesempatan berusaha, penguatan modal, dan menyediakan sarana prasarana ekonomi.
Selain itu juga dikembangkan
pertanian pola perkotaan yang dapat mendukung pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Program / kegiatan yang dianggarkan antara lain: 1. Bantuan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan penguatan modal, peningkatan ketrampilan usaha, peningkatan kualitas produk, penguatan kelembagaan ekonomi, dan pemasaran dengan anggaran sejumlah Rp 3.452.070.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah). 2. Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dianggarkan sejumlah Rp 748.705.000,(tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dilaksanakan dengan pelatihan pengembangan desain perak, pendampingan teknologi produksi dan operasionalisasi industri logam, pengembangan dan inovasi produk industri barang kulit. 3. Peningkatan
kinerja
lembaga
keuangan
mikro
dan
BUKP,
peningkatan
pengembangan jaringan kerjasama UKM dan Koperasi, pembinaan koperasi, dan pembinaan pedagang kaki lima. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran kurang lebih sejumlah Rp 1.004.968.500,- (satu milyar empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
11
4. Pemasaran produk UKMK dilaksanakan melalui berbagai promosi yang dilaksanakan pada berbagai event baik di dalam Kota Yogyakarta maupun di luar kota dengan anggaran kurang lebih sejumlah Rp 1.266.730.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). 5. Pembangunan Pusat Seni dan Kerajinan dengan memanfaatkan eks Terminal Umbulharjo dengan anggaran sejumlah Rp 9.991.238.750,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 6. Pengembangan budidaya ikan hias
dan pemasaran hasil perikanan kota dengan
menggunakan DAK dianggarkan sejumlah Rp 1.754.920.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). 7. Pembangunan pasar burung Dongkelan tahap I dianggarkan sejumlah Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). 8. Peningkatan kebersihan pasar, peningkatan pengamanan dan penertiban pasar serta pemeliharaan pasar dianggarkan sejumlah Rp 5.239.410.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). 9. Pembangunan Pasar Tunjungsari dan Pasar Talok dianggarkan sejumlah Rp 1.786.815.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
L. URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengembangan pariwisata, seni dan budaya diarahkan kepada pengembangan dan pengelolaan potensi wisata, penyelenggaraan berbagai event wisata seni dan budaya, bantuan kepada berbagai lembaga seni dan budaya, dan promosi wisata. Dengan berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat membangkitkan seni dan budaya di Kota Yogyakarta serta akan menarik wisatawan berkunjung dan akan memperpanjang masa tinggal di Kota Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan potensi wisata dianggarkan sejumlah Rp 2.198.653.500,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk pengembangan dan kerjasama/kemitraan
pariwisata,
pembinaan
dan
pengembangan
usaha
jasa
pariwisata, pembinaan sdm pelaku pariwisata, pengembangan obyek/daya tarik wisata dan pembinaan serta pengembangan atraksi budaya. 2. Pembinaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengembangan dan pelestarian
seni serta cagar budaya dianggarkan sejumlah Rp 977.058.500,-
(sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
12
3. Bantuan kegiatan festival dan gelar budaya dalam rangka HUT Kota Yogyakarta yang dianggarkan sejumlah Rp 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). 4. Kegiatan pemasaran dan promosi yang akan dilaksanakan meliputi pameran kepariwisataan, travel dialog, promosi melalui media massa dan sebagainya. Alokasi anggaran untuk pemasaran dan promosi wisata sejumlah Rp 1.399.305.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah). 5. Bantuan kegiatan kepariwisataan pada Badan Pengembangan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY), lembaga pariwisata dan organisasi seni-budaya serta even kepariwisataan dianggarkan sejumlah Rp 2.016.314.000,- (dua milyar enam belas juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
M. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Urusan pemuda dan olah raga, fokus kegiatan pada Tahun 2009 diarahkan untuk pembinaan olah raga dalam rangka mengikuti Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) pada Tahun 2009, di mana Kota Yogyakarta akan menjadi tuan rumah. Anggaran yang disediakan untuk pembinaan pemuda dan olah raga antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan peran serta pemuda dan pemberdayaan pemuda dengan anggaran sejumlah Rp 156.620.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). 2. Peningkatan dan pengembangan olah raga dengan anggaran sejumlah Rp 567.247.500,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). 3. Hibah kepada KONI dengan anggaran sejumlah Rp 12.862.452.000,- (dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). 4. Bantuan kepada Yayasan Gembira Loka untuk pembangunan lintasan BMX dianggarkan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). 5. Bantuan dan hibah kepada organisasi pemuda dan keolahragaan lainnya sejumlah Rp 1.174.500.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan kepada peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, penegakan peraturan daerah pro yustisi, pembinaan ketentraman dan ketertiban, operasi dan patroli ketertiban umum, pengamanan khusus, penyelenggaraan pemberantasan penyakit masyarakat dan mensukseskan kegiatan pemilihan umum. Anggaran yang disediakan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dianggarkan sejumlah Rp 134.272.500,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
13
2. Operasional penegakan peraturan daerah dianggarkan sejumlah Rp 324.280.000,(tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). 3. Pembinaan ketentraman dan operasi ketertiban umum serta pengamanan khusus dianggarkan sejumlah Rp 1.024.616.500,- (satu milyar dua puluh empat juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah). 4. Bantuan pada partai politik dianggarkan sejumlah Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
N. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN KEPEGAWAIAN. Urusan Pemerintahan Umum diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, administrasi kebijakan, pelaksanaan administrasi pembangunan dan penata-usahaan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terus diupayakan untuk ditingkatkan. Anggaran yang dilaksanakan dalam urusan administrasi pemerintahan antara lain: 1. Pada tingkat RT untuk membantu penyelenggaraan administrasi dialokasikan anggaran Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk RW dialokasikan Rp 700.000,- (tujuhh ratus ribu rupiah). Kemudian untuk tingkat RW juga dialokasikan anggaran sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap RW yang digunakan antara lain untuk pembuatan taman, sarana dan prasarana RW, dan koran dinding. Bantuan operasional LPMK dianggarkan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Anggaran stimulan LPMK sejumlah Rp 3.699.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). 2. Pengadaan tanah perkampungan dengan anggaran sejumlah Rp 1.275.335.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). 3. Proses pengadaan penyedia barang dan jasa menggunakan e-procurement dianggarkan untuk operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah Rp 207.425.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). 4. Publikasi kepada masyarakat rancangan peraturan daerah yang akan disampaikan ke DPRD dianggarkan sejumlah Rp 120.590.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). 5. Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui berbagai media dianggarkan sejumlah Rp 2.071.569.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
14
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan skala prioritas. Dalam hal kelengkapan peningkatan sarana prasarana dilaksanakan pemeliharaan dan renovasi gedung dengan anggaran sejumlah Rp 2.697.635.740,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), pengadaan alat angkutan darat kendaraan bermotor dengan anggaran sejumlah Rp 3.258.230.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), pengadaan alat kantor dan rumah tangga dengan anggaran sejumlah Rp 4.409.930.000,- (empat milyar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan perbaikan mebelair dan mesin/alat kantor dengan anggaran sejumlah Rp 216.876.000,- (dua ratus enambelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 7. Pembangunan gedung kelurahan Giwangan dan Wirogunan serta gedung arsip daerah dianggarkan sebesar Rp 3.102.190.000,- (tiga milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). 8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengiriman tugas belajar dan ijin belajar dengan anggaran sejumlah Rp 2.289.496.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 9. Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan e-gov dengan anggaran sejumlah Rp 5.306.090.077,- (lima milyar tiga ratus enam juta sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
Demikian ringkasan garis besar Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009. Keterangan lebih rinci dapat menghubungi Dra. Titik Sulastri, Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, telephone 0274-515865 pesawat 115 atau Kepala Bidang Anggaran, Drs. Kadri Renggono, MSi dengan alamat email
[email protected].
Yogyakarta ,
Pebruari 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA
H. HERRY ZUDIANTO
15
16
