PENJELASAN IV JENIS DAN PROSES PELAKSANAAN BIDANG KEGIATAN

PENJELASAN IV JENIS DAN PROSES PELAKSANAAN BIDANG KEGIATAN

Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi, dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Kegiatan yang diusulkan untuk mengakses BLM PNPM merupakan usulan kegiatan yang sudah dibahas dalam proses penyusunan RKP-Des. a.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan dapat diklasifikasikan menjadi enam jenis kegiatan, yang meliputi: (1) kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi, terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal,4) penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP), 5) kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanaKetentuan yang terkait dengan kegiatan pascabencana mengacu pada Penjelasan 13 PTO, 6) usulan kegiatan pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP yang mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha, dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.

b.

Usulan kegiatan prasarana dapat dipaketkan dengan usulan prasarana dan/atau dengan kegiatan non prasarana yang lainnya, kecuali dengan jenis kegiatan (4) penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP). Selain itu, kegiatan (6) usulan kegiatan pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria bisa mengajukan dana SPP, mencakup pembiayaan, penyediaan sarana atau prasarana usaha, dan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok usaha yang dikelola oleh perempuan.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antardesa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan. Kegiatan Sarana dan prasarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. PNPM Mandiri Perdesaan tidak diperbolehkan membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan (negative list). Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Repuplik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum, terutama masyarakat miskin, masyarakat adat, dan terpencil. Sebagai upaya pencegahan, pengelolaan, dan penanganan risiko terjadinya potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan hidup yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan maka telah dibuat sebuah Panduan

1 Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan

Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang disampaikan dalam Penjelasan 14 PTO. Berikut penjelasan secara lengkap tentang daftar larangan yang dimaksud: a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik Kegiatan ini dilarang dengan alasan karena hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jika dilakukan masyarakat umum, dapat melanggar hukum serta mengganggu keamanan umum. b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah Pembangunan kantor pemerintah adalah tanggung jawab Pemerintah, sedangkan tempat ibadah terbatas hanya untuk golongan tertentu atau kelompok agama tertentu, padahal dalam satu desa dan kecamatan terdapat beberapa agama. Sasaran PNPM adalah seluruh penduduk yang ada di desa atau kecamatan lokasi program. c. Pembelian gergaji rantai, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obatan, dan bahan-bahan terlarang lainnya) PNPM Mandiri Perdesaan mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat serta bahan yang dapat merusak alam. Gergaji rantai biasa dipakai untuk menebang pohon di hutan, bahan peledak mengganggu keamanan dan kerusakan lingkungan, asbes mengganggu kesehatan, antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida serta sejenisnya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton beserta perlengkapannya Kapal dengan kapasitas besar cenderung melakukan penangkapan ikan secara besarbesaran. Perilaku ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Alat penangkap ikan yang sering dipakai di kapal berkapasitas besar kebanyakan menggunakan pukat harimau. Alat ini merusak biota laut, terutama terumbu karang yang menjadi sumber makanan ikan. Karena dampak dari pengadaan kapal ini cenderung merusak lingkungan maka PNPM Mandiri Perdesaan melarang membiayai pembelian kapal jenis ini. e. Pembiayaan gaji pegawai negeri Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan tidak boleh untuk membiayai gaji/honor pegawai negeri karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah. f.

Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja Menurut UU Ketenagakerjaan tahun 2003: anak usia dibawah 13 tahun belum boleh bekerja, usia 13-15 tahun hanya boleh bekerja yang tidak berisiko dan pekerjaan paruh waktu sehingga anak bisa tetap sekolah dan berkembang dengan normal secara sosial. Oleh karena itu PNPM Mandiri Perdesaan dilarang dengan tegas mendanai kegiatankegiatan yang mempekerjakan anak-anak.

g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau PNPM Mandiri Perdesaan dan Pemerintah Indonesia turut mendukung kesepakatan internasional untuk memerangi zat adiktif (zat yang menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan), seperti tembakau, narkotika, dan obat terlarang lainnya. Sehingga PNPM Mandiri Perdesaan tidak membiayai kegiatan apapun yang berkaitan dengan tembakau secara khusus dan zat adiktif lainnya. h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang PNPM Mandiri Perdesaan melarang untuk membiayai pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. Kegiatan


penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan alam dan tanpa rencana perbaikan atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Secara ekologi, terumbu karang/koral merupakan habitat biota laut, baik yang hidup didalam atau sekitarnya. Secara fisik, terumbu karang juga dapat menjadi pelindung pantai dari abrasi akibat gelombang. i.

Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari/atau menuju negara lain Pengelolaan sumber daya air sungai yang menuju ke negara lain memerlukan persyaratan tertentu yang cukup sulit untuk dikerjakan atau dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini diberlakukan agar tidak merugikan warga negara tetangga atau untuk menghindari keluhan dari negara tetangga.

j.

Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan alur sungai Pemindahan alur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan yang matang ini dimaksudkan untuk mengeliminasi dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan keterampilan-keterampilan khusus. PNPM Mandiri Perdesaan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini, sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah, sebagai akibat dari berubahnya alur sungai.

k. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi lahan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha) dan reklamasi pantai Kegiatan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Ha dapat berdampak pada perubahan ekosistem. Karena dampaknya yang sangat luas dan rumit maka perlu ada perencanaan dan analisis dampak lingkungan yang sangat cermat. Mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi, PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengizinkan masyarakat mengajukan usulan ini. l.

Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha Kegiatan ini memerlukan perencanaan yang memiliki tingkat ketelitian cukup tinggi. Tanpa perencanaan yang baik, risiko gagal akan sangat tinggi, apalagi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kegiatan perekonomian suatu wilayah. Mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi, PNPM Mandiri Perdesaan melarang masyarakat mengajukan kegiatan ini.

m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik Kegiatan ini memakan biaya sangat besar yang mungkin melebihi bantuan PNPM Mandiri Perdesaan per kecamatan. Kapasitas sebesar ini memerlukan lahan yang cukup luas serta memungkinkan ada proses ganti rugi lahan. Kegiatan ini memerlukan teknis khusus, tenaga khusus, dan perencanaan kegiatan yang mendetail. Hal ini akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat. n. Kegiatan konstruksi dan pemanfaatan lahan di wilayah kawasan konservasi dan hutan lindung tanpa izin tertulis dari instansi pemangku kawasan, kecuali untuk desa-desa yang sudah masuk dalam kawasan konservasi (enclave) Hutan lindung dan kawasan konservasi, seperti cagar alam, suaka margasatwa, dan taman nasional adalah kawasan khusus yang dilindungi oleh undang-undang karena nilai dan manfaat ekologi di dalamnya sangat penting bagi kehidupan di sekitar kawasan. Kegiatan tanpa pengawasan dari pemangku kawasan dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekologis kawasan sehingga berdampak pada fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat luas, termasuk kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan membuka akses terhadap kerusakan kawasan konservasi.


o. Kegiatan yang mengarah kepada perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi

Proses tahapan penyiapan jenis-jenis kegiatan yang akan didanai menggunakan BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah: MAD Sosialisasi Dalam pelaksanaan MAD 2, Fasilitator Kecamatan harus menjelaskan semua jenis kegiatan yang bisa didanai BLM PNPM, meliputi kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas kelompok UEP, kegiatan SPP, termasuk kegiatan pengganti SPP dan kegiatan rehabilitasi pascabencana. Penekanan materi sosialisasi untuk setiap jenis kegiatan adalah sebagai berikut: a. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa, meliputi: - Potensi sumberdaya desa/antardesa - Permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana - Jenis-Jenis prasarana yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta sarana pendidikan dan kesehatan - Kesiapan masyarakat untuk melakukan kegiatan sarana dan prasarana - Kriteria sarana dan prasarana yang dapat didanai b. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan - Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya. - Status kecamatan berkaitan dengan bisa atau tidaknya mengakses BLM untuk pendanaan SPP. c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keterampilan Kelompok Ekonomi Fasilitator melakukan sosialisasi tentang adanya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi dengan menjelaskan mekanisme, ketentuan dasar, instrumen yang harus dipersiapkan, dan sebagainya. Dalam MAD Sosialisasi ini, Fasilitator wajib memberikan contoh-contoh kegiatan dan memberikan informasiinformasi lembaga atau institusi yang dapat dijadikan alternatif peningkatan kapasitas. − Kegiatan Bidang Pendidikan Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin/anak putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberian beasiswa. − Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar melalui bantuan–sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta metode pengajaran. − Meningkatkan kepedulian orangtua siswa rumah tangga miskin dan komite sekolah terhadap pentingnya pendidikan. − Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan lapangan kerja. − d. Bidang Kesehatan - Masalah kesehatan masyarakat di lingkup kecamatan atau desa (data dan informasi masalah kesehatan ini dapat diperoleh dari Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan setempat dan menggali data langsung dari masyarakat secara partisipatori melalui umpan pertanyaan-pertanyaan). Dampak yang diakibatkan


-

dari masalah kesehatan apabila tidak segera diatasi. Bentuk-bentuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang dapat dikembangkan masyarakat. Bantuan pendampingan kepada masyarakat dari Fasilitator Kecamatan, PL, dan tenaga medis dari Puskesmas dalam mengembangkan kegiatan kesehatan.

e. Bidang Rehabilitasi Pascabencana − Penentuan lokasi dan alokasi pola khusus pascabencana − Tata cara pelaksanaan pola khusus pascabencana − Pelaku-pelaku dalam pelaksanaan kegiatan − Tata cara melakukan penilaian kerusakan dan kebutuhan perbaikan − Jenis-jenis kegiatan yang dapat didanai melalui pola khusus pascabencana − Waktu pelaksanaan kegiatan pascabencana

Sebagai upaya untuk memperoleh gagasan dari seluruh jenis-jenis kegiatan tersebutmaka dalam proses penggalian gagasan, Fasilitator kecamatan dan Kader Desa wajib melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan bidang kegiatan, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pelaku ekonomi masyarakat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penggalian gagasan untuk mendapatkan kondisi riil keperluan masyarakat adalah: − Penggalian gagasan bidang sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang diutamakan adalah sarana dan prasarana yang secara langsung dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemanfaatan peta sosial hasil dari proses pengkajian keadaan desa sangat diperlukan dalam menggali potensi dan masalah bidang sarana dan prasarana mulai dari tingkat dusun, antar dusun, dan desa. Hasil penggalian gagasan diharapkan dapat membuka manfaat potensi sumberdaya lokal dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang akan diusulkan untuk didanai BLM PNPM Mandiri Perdesaan. −

Penggalian gagasan bidang pendidikan Penggalian gagasan didampingi oleh KPMD dibantu oleh Fasilitator Kecamatan/PL dengan menggunakan peta sosial dan kalender musim yang dibuat dalam musyawarah dusun dan desa. Peta sosial dibuat bersama masyarakat dusun dan desa dengan melibatkan komite sekolah, guru, dan kepala sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggalian gagasan untuk bidang pendidikan masyarakat: 1) Fasilitator Kecamatan melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan di kecamatan dan pihak sekolah agar memberikan informasi kepada Komite Sekolah untuk mengikuti proses penggalian gagasan. 2) Identifikasi calon penerima manfaat bantuan pendidikan dilakukan oleh KPMD dengan melibatkan kades, kadus, dan anggota Komite Sekolah setempat. Identifikasi meliputi jumlah rumah tangga miskin, jumlah anak putus sekolah dan yang terancam putus sekolah, anak usia sekolah yang belum sekolah, jumlah pengangguran, dan sebagainya. 3) Jenis kegiatan bidang pendidikan terutama beasiswa dan honor guru akan lebih efektif jika diberikan lebih dari satu tahun (multiyears/tahun jamak). Dana multiyears juga dapat diberikan dalam lingkup kecamatan, artinya semua desa dalam satu kecamatan memilih pola multiyears. Keputusan bantuan multiyears dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah mereka mendapatkan informasi mengenai manfaat dan permasalahan yang akan timbul. Manfaat bantuan multiyears,antara lain:


i. ii. iii.

Target bidang pendidikan untuk penyelesaian pendidikan dasar 6 (enam) atau 9 (sembilan) tahun tercapai. Memastikan ketersediaan tenaga guru. Memperkuat kelembagaan Komite Sekolah (organisasi, uraian kerja, mekanisme dan tata kerja, kapasitas pengurus)

Catatan: Masyarakat perlu mendiskusikan sendiri mekanisme pengelolaan bantuan pendidikan multiyears (tahun jamak) untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan pada pascaprogram (di mana tidak ada Fasilitator Kecamatan di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan). −

Penggalian gagasan bidang kesehatan Dalam proses penggalian gagasan, masyarakat didampingi oleh KPM-D/K, yang dibantu oleh Fasilitator Kecamatan/PI dan pihak yang mengetahui permasalahan kesehatan, bertujuan untuk: a. Menyadarkan masyarakat tentang masalah kesehatan yang mungkin akan mereka hadapi. b. Mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang sedang mereka hadapi. c. Mengajak masyarakat untuk merumuskan bentuk-bentuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penanganan kesehatan lingkungan

-

Penggalian gagasan bidang Peningkatan Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi a. Melakukan musyawarah di dusun dengan tujuan identifikasi rumah tangga miskin dan kelompok UEP yang ada di dusun berfungsi untuk menemukan kebutuhan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Hasil identifikasi dan penggalian gagasan di musyawarah dusun yang diharapkan adalah:  Daftar kelompok UEP yang memerlukan peningkatan kapasitas untuk usaha yang dilakukan dengan usulan jenis kegiatan yang diajukan.  Daftar individu anggota rumah tangga miskin yang memerlukan peningkatan kapasitas dengan usulan jenis kegiatan yang diajukan. Daftar individu ini akan dikompilasi pada tingkat desa dan jika dari dusun-dusun lain mempunyai usulan kegiatan yang sama maka dapat dijadikan sebagai usulan desa. b. Membuat hasil identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas dan digunakan untuk bahan dalam Musdes Penetapan Usulan. c. Hasil identifikasi kebutuhan mencakup, paling tidak, nama-nama identitas rumah tangga miskin dan kelompok, bentuk usaha, lama usaha, bentuk kebutuhan peningkatan kapasitas.

-

Penggalian gagasan bidang kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut.  Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, termasuk kondisi anggota. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Kelompok Pemula, Kelompok Berkembang, dan Kelompok Siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar penerima manfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar Rumah Tangga Miskin yang akan menjadi penerima manfaat.


−



Rumah Tangga Miskin yang belum menjadianggota kelompok diberi penawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi penerima manfaat. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri: 1) daftar kelompok yang diidentifikasi, 2) kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, 3) peta sosial dan peta rumah tangga miskin, 4) rekap kebutuhan penerima manfaat.


4.1. Kegiatan Bidang Prasarana 4.1.1. Dasar Pemikiran Sarana dan prasarana di Indonesia dibutuhkan masyarakat untuk membuka akses informasi dan pemasaran, terutama di daerah tertinggal/terpencil. Meskipun demikian, eksistensi program bukan sebatas membangun program fisik, melainkan lebih untuk menyiapkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik sekaligus memberdayakannya agar mampu mengakses manfaat program fisik secara optimal bagi perbaikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antardesa dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang meliputi: a. Aspek teknis, b. Manfaat, c. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin, d. Mendesak untuk dilaksanakan, e. Didukung oleh sumber daya, f. Mendukung kualitas lingkungan hidup, serta g. Upaya pelestarian kegiatan. 4.1.2. Tujuan a. Tujuan Umum Secara umum, tujuan pembangunan sarana dan prasarana adalah mengembangkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan/atau antardesa, serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. b. Tujuan Khusus Membangun prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkanuntuk: − Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin. − Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan, dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. − Meningkatkan kualitas kegiatan dengan menggunakan teknologi sederhana. − Meningkatkan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dan/atau Tim Pelaksana Pemeliharaan Prasarana dalam mengelola kegiatan. − Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, dan memelihara prasarana, dalam teknis pelaksanaan. 4.1.3. Sasaran dan Jenis Kegiatan a. Sasaran Program - Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan pendapatan masyarakat dalam kegiatan prasarana dilakukan dengan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat, tetapimemprioritaskan rumah tangga miskin: 1) Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan identifikasi dan pendaftaran calon tenaga kerja dengan menggunakan Lembar PTO–Pendaftaran Tenaga Kerja (Lembar A) yang berfungsi untuk memilah status calon tenaga kerja. Sebanyak mungkin melibatkan tenaga kerja desa setempat untuk ikut partisipasi sehingga akan


memperoleh upah dari pekerjaan maupun upah pengumpulan bahan.

Tenaga kerja dari luar hanya diperbolehkan keterampilan yang dibutuhkan tidak tersedia di desa.

2)

3)

apabila

Pencatatan rumah tangga miskin yang aktif dalam kegiatan prasarana dan pendapatan yang diterima dihitung berdasar jumlah Hari Orang Kerja (HOK) dan jumlah angkatan kerja. Pengutamaan penggunaan bahan lokal. Kemungkinan kualitas bahan lokal yang ada tidak sebagus bahan dari luar, tetapi sepanjang masih memenuhi standar teknis maka bahan lokal tersebut perlu dimanfaatkan.

Bahan yang diambil dari lokasi setempat akan memberi kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan identifikasi sumber bahan untuk kegiatan desa yang akan datang, termasuk pemeliharaan. Dengan penggunaan tenaga dan bahan lokal, uang tetap berputar di dalam desa sendiri, dengan harapan jumlah modal yang ada di desa meningkat.

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Prasarana Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sarana dan prasarana bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1) Metode perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus difokuskan untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat, yaitu: i. Meningkatkan keahlian masyarakat, terutama di bidang teknis dan administrasi kegiatan prasarana, ii. Mengefektifkan lembaga-lembaga yang ada di desa, baik formal maupun informal, iii. Memperoleh kualitas desain dan pekerjaan yang sesuai dengan standar teknis serta biaya yang efisien. 2) Usulan didasarkan pada pandangan masa depan yang dihasilkan secara musyawarah, dengan mengutamakan manfaat bagi rumah tangga miskin. 3) Kegiatan yang dibangun tidak boleh menyebabkan dampak yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. 4) Sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia setempat. 5) Tenaga kerja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan dibayar insentif secara penuh.

Upah tenaga kerja tidak boleh dipotong dengan alasan apapun. Setiap pekerja harus menerima upah secara utuh, kemudian setelah itu dapat disumbangkan.


6) Sistem perencanaan dan pengelolaan dibuat sederhana agar mudah dimengerti, mudah dikelola masyarakat sendiri, dan mudahdirevisi dengan alasan yang kuat. 7) Segala informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya. 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah desa. 9) Masyarakat harus dilatih untuk memelihara sarana dan prasarana yang telah dibangun. 10) Harus terjadi alih teknologi dari FT-Kec kepada masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun cara pengelolaan pemeliharaan, melalui pelatihan dengan cara bekerja sambil belajar. -

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Dalam penyusunan perencanaan teknis prasarana, diperlukan pemilihan teknologi yang tepat, meliputi aspek teknik dan dampak lingkungan. Dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan, FT-Kec, KPMD, dan masyarakat harus memperhatikan hal-hal di bawah ini: 1) Memilih teknologi yang sederhana supaya dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat sehingga tidak perlu mendatangkan ahli atau peralatan dari luar. Tim Pengelola Kegiatan juga akan mampu mengerjakan kegiatan serupa apabila PNPM Mandiri Perdesaansudah selesai.

Tidak boleh membangun prasarana di luar kemampuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan masyarakat, yaitu semua jenis prasarana yang membutuhkan ketelitian dalam perencanaan atau teknologi yang canggih dan memiliki risiko kegagalan konstruksi yang tinggi.

2) Menggunakan teknologi yang tepat sehingga menghasilkan prasarana bermutu yang dapat memberi manfaat yang cukup berimbang dengan pengeluaran biaya. 3) Menggunakan teknologi dengan biaya murah, tetapi awet sehingga masyarakat dapat membangun prasarana secara optimal, mengingat kebutuhan prasarana perdesaan pada umumnya lebih banyak dibandingkan jumlah bantuan langsung masyarakat (BLM). Harga bahan harus dicari yang paling rendah,yang kualitasnya terpenuhi. Caranya dengan mengutamakan bahan lokal yang dikumpulkan tenaga lokal dan pembayarannya dengan upah (HOK), Jika terpaksa harus membeli bahan dari pemasok maka dilakukan melalui mekanisme pelelangan yang dilakukan secara partisipatif dan transparan untuk menghindari kolusi, korupsi, serta nepotisme.

Harus diingat bahwa prasarana yang dibutuhkan masyarakat,dibangun untuk kepentingan masyarakat sendiri maka biaya yang diberikan kepada tenaga kerja dianggap sebagai perangsang atau insentif, bukan upah buruh.


4) Pada prinsipnya, TPK berhak memilih teknologi yang dipakai asalkan telah dinilai layak secara teknis oleh FT-Kec dan FT-Kab. Hak memilih tersebut hanya dapat dibatasi apabila pilihannya melanggar aturan atau kriteria. 5) TPK diharapkan tidak terpaku pada standar teknis. TPK berhak memilih teknologi lain (nonstandar) apabila masih sesuai dengan kriteria PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu manfaat sosial-ekonomi, kelompok sasaran, ganti rugi, dampak lingkungan, serta kelayakan teknis dan biaya. TPK boleh mengambil teknologi yang sudah terbukti berhasil di tempat lain, walaupun belum biasa dipakai di sekitarnya.

Pada prinsipnya, tidak ada larangan mutlak untuk tidak selalu mengikuti Petunjuk Teknis. Larangan pada umumnya diberikan untuk prasarana yang dianggap kurang sesuai dengan kriteria, terlalu mewah, atau di luar kemampuan desa untuk melaksanakan.

6) Terbuka menerima masukan teknis dari berbagai sumber, baik dari instansi terkait, lingkungan PNPM Mandiri Perdesaan, maupun dari luar, sepanjang memenuhi kriteria PNPM Mandiri Perdesaan. -

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan): 1) Tahap perencanaan/desain Pada tahap ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, KPMD, dan masyarakat yang berminat, meliputi: cara melakukan survei, perencanaan, dan penyusunan RAB. 2) Tahap pelaksanaan Dalam tahap ini, dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, ketua kelompok, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terlibat pekerjaan, meliputi: cara melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis yang ditentukan (trial/percontohan). 3) Tahap pemeliharaan Pada tahap ini dilakukan penguatan kepada Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) tentang organisasi dan teknis pemeliharaan.

b. Jenis Kegiatan Kegiatan yang bisa diusulkan untuk bidang sarana dan prasarana semestinya sesuai dengan tujuan bidang sarana dan prasarana PNPM Mandiri Perdesaan yang diyakini dapat mendukung kegiatan ekonomi, derajat kesehatan, pendidikan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan bermanfaat bagi antardesa serta memperhitungkan aspek keberlanjutan. Jenis kegiatan bidang prasarana dikategorikan menjadi empat, yaitu: (1) Kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat; (2) Kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat; (3) Kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendidikan; (4) Kegiatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi produktif. Jenis kegiatan diutamakan sebagai berikut.


1. Jenis kegiatan prasarana yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat: 1.1. Jalan, yang menghubungkan pusat produksi ketempat pemasaran dan dari pemukiman ke tempat pemasaran/produksi; 1.2. Jembatan, yang berada di ruas jalan yang menghubungkan pusat produksi ketempat pemasaran dan dari pemukiman ke tempat pemasaran/produksi; 1.3. Tambatan Perahu; 1.4. Pasar Desa; 1.5. Tempat Pelelangan Ikan; 1.6. Irigasi; 1.7. Listrik desa; 1.8. Prasarana Pendukung Jalan (Tembok Penahan Tanah/TPT, GG, danlain-lain) di ruas jalan yang akan menyebabkan kegiatan ekonomi tidak berjalan apabila prasarana tersebut tidak dibangun. 2. Jenis kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat: 2.1. Sarana Air Bersih; 2.2. MCK; 2.3. Gedung Polindes; 2.4. Gedung Puskesmas Pembantu. Ketentuan teknis dan nonteknis sebagaimana diatur dalam bab 4.3. BIDANG LAYANAN KESEHATAN. 3. Jenis kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendidikan: 3.1. Gedung Sekolah Dasar atau sederajat; 3.2. Gedung SMP atau sederajat. Ketentuan teknis dan nonteknis sebagaimana diatur dalam bab 4.2. KEGIATAN BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN. 4. Jenis kegiatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi produktif: 4.1. Penggilingan padi; 4.2. Lantai jemur; 4.3. Lumbung padi; 4.4. Kolam ikan; 4.5. Kandang ternak; 4.6. Instalasi Bio Gas; 4.7. Pergudangan; 4.8. Ketel penyulingan; 4.9. Mesin untuk produksi pakan ternak; 4.10. Traktor, traktor tangan; 4.11. Perahu; 4.12 Kegiatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kegiatan sarana dan prasarana diatas bisa berupa pembangunan baru, peningkatan, dan perbaikan. 4.1.4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Langkah-langkah proses pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana secara garis besar meliputi penyusunan rencana kegiatan, persiapan pelaksanaan, dan pelaksanaan. a. Perencanaan Kegiatan Prasarana


Proses penyusunan rencana kegiatan sarana dan prasarana dimulai dari persiapan survei hingga pembuatan RAB. FT-Kab harus mengendalikan waktu yang diperlukan untuk proses perencanaan ini. Pelaku utama dalam proses ini adalah TPK, KPMD, Pendamping Lokal, masyarakat yang berminat untuk belajar, dan dibantu oleh FT-Kec. Penyusunan perencanaan kegiatan prasarana dimulai dari usulan desa yang mendapat ranking dan setelah mendapatkan nilai RAB yang pasti, dilanjutkan ke usulan ranking berikutnya. Demikian seterusnya dan berhenti jika dana bantuan yang dialokasikan untuk kegiatan per kecamatan, sudah teralokasikan semua. -

Survei dan Pengukuran Sebelum melakukan survei, KPMD, TPK/TPU, dan masyarakat serta Kades/BPD yang berminat, diberi pelatihandan penjelasan mengenai: 1) Jadwal dan rencana survei, 2) Cara menggunakan format survei dan pengukuran,antara lain SAP, VAP, MAP, Lembar Perhitungan (take-off sheet), dan sketsa lapangan, 3) Pengenalan peralatan yang dibutuhkan, seperti patok, palu, meteran, slang, klinometer, kompas, bak ukur, format, alat tulis, 4) Cara menggunakan alat yang akan digunakan, antara lain klinometer, kompas, dan leveling (pendatar), 5) Pembagian tugas personel yang akan turut dalam survei. Setelah mendapat pelatihan dan penjelasan, dilanjutkan peninjauan lapangan untuk: 1) Mengamati kondisi lingkungan, 2) Memilih tata letak konstruksi di lapangan, 3) Melihat tingkat kebutuhan pelayanan, 4) Jika ternyata lokasi tidak layak secara teknis maka dicari alternatif yang layak. Apabila tidak ada alternatif yang layak, usulan ini dianggap batal/gugur. Hasil tinjauan lapangan prasurvei digunakan untuk memilih jenis konstruksi dengan prinsip sebagai berikut. 1) Sedapat mungkin konstruksinya sederhana dan harganya murah. 2) Sebanyak mungkin menggunakan tenaga dan material lokal. 3) Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat dengan biaya murah. 4) Kuat dan tahan lama. 5) Mudah dalam pengadaan/mobilisasi material, alat, dan tenaga. 6) Cocok dengan keadaan setempat. 7) Dapat memberi manfaat yang diinginkan. Setelah konstruksi dipilih dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip di atas maka pengukuran dan survei detail dapat dilakukan. Hasil pengukuran dimasukkan ke dalam format survei, seperti survei antar patok (SAP), volume antar patok (VAP), dan Lembar Perhitungan Volume (Take Off Sheet)serta HOK antarpatok (MAP). Hal-hal lain yang perlu disurvei karena akan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana, seperti pemukiman, sawah, jalan, sungai, hutan.


1) Situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya. 2) Kondisi lingkungan calon prasarana, seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, dan material yang ada. 3) Akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan. -

Desain Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan sebelum prasurvei. Hal pokok dalam desain meliputi: 1) Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya, 2) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya, 3) Menentukan spesifikasi teknis dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan, seperti kekuatan, ukuran, dan sebagainya, 4) Membuat sketsa hasil perhitungan.

Batasan-batasan atau kaidah teknis desain yang perlu diperhatikan: 1. Jalan • Lebar perkerasan jalan standar 3 meter, minimal 2,5 meter. Kemiringan punggung jalan minimal 3%. • Lebar bahu jalan standar 1 meter, minimal 0,5 meter. Kemiringan bahu jalan minimal 5-6%. • Lebar selokan minimal 0,5 meter. Kedalaman selokan minimal 0,5meter. • Diameter gorong-gorong minimal 40 cm. Jadi, total lebar jalan daerah nomal minimal 4,0 meter.

2.Jembatan • Panjang jembatan gelagar besi lantai kayu per rentang (span) maksimal 16 meter, karena sulit dalam pengawasan sambungan. • Panjang bentang jembatan beton (monolit & komposit) total maksimal 6 meter, karena sulit dalam pengawasan mutu beton dan kualitas fondasi. • Jembatan beton pratekan tidak boleh dipergunakan karena sulit dalam pengawasan pelaksanaan. Bentang adalah lebar keseluruhan, sedangkan Span adalah lebar bagian dari bentang.

3.Air Bersih Sumur Dalam (Sumur Bor) • Harus ada data tentang sumber air di daerah yang bersangkutan dari dinas terkait. • Terdapat informasi debit air yang mencukupi pemanfaat secara berkelanjutan dari hasil pengukuran peralatan yang dapat dipertanggungjawabkan. • Jenis lapisan tanah dan kedalaman sumber air, berkaitan dengan kelayakan pengeboran. • Biaya yang berkaitan dengan hal di atas menjadi tanggung jawab masyarakat. Penggunaan teknologi pada dasarnya mempertimbangkan kondisi lokasi dan potensi bahan/material yang ada di satu wilayah (Teknologi Tepat Guna). Contoh pilihan teknologi, antara lain:


Jalan: 1. Konstruksi perkerasan telford 2. Konstruksi perkerasan telasah 3. Konstruksi perkerasan sirtu 4. Konstruksi perkerasan rabat beton 5. Konstruksi perkerasan soil cement (semen tanah) 6. Konstruksi perkerasan soil stabilizer (stabilizer tanah) 7. Pengaspalan 8. Jalan tanah (pembukaan badan jalan) Jembatan: 1. Jembatan gantung 2. Jembatan beton 3. Jembatan gelagar baja lantai kayu 4. Jembatan gelagar baja lantai beton (komposit) 5. Jembatan konstruksi kayu 6. Jembatan lengkung 7. Jembatan banjir limpas Air bersih: 1. PAH (penampungan air hujan) 2. PMA (perlindungan mata air) 3. Sumur bor 4. Sumur gali 5. Penjernihan air 6. Perpipaan Listrik desa: 1. PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hidro) 2. Listrik tenaga diesel (Genset) 3. PLTS (pembangkit listrik tenaga surya)

-

Gambar Gambar yang harus dibuat ada beberapa macam, yaitu: 1) Peta desa yang menunjukkan letak prasarana, dilengkapi dengan arah mata angin dan tata guna tanah sehingga dapat menunjukkan posisi prasarana terhadap lingkungan makro. 2) Peta situasi yang menunjukkan denah/lay-out prasarana, dilengkapi dengan arah mata angin dan ukuran pokok prasarana, jarak terhadap patokan ukur, dan tata guna lahan sekitar prasarana sehingga dapat menunjukkan posisi prasarana terhadap lingkungan mikro. 3) Gambar teknik, meliputi gambar bangunan induk dan bangunan pelengkap yang masing-masing terdiri dari gambar tampak, potongan, dan detail. Gambar teknik harus dilengkapi dengan arah mata angin (untuk tampak atas), detail ukuran, jenis bahan, dan spesifikasi khusus (misalnya perbandingan campuran beton), serta kondisi yang ada. 4) Gambar tipikal dipakai jika konstruksi yang akan dibangun bentuknya sama di sebagian atau keseluruhan pekerjaan. 5) Gambar teknik dan gambar tipikal harus dapat dipakai sebagai acuan dan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan di lapangan.


Gambar desain dibuat oleh kader teknik atas bimbingan Fasilitator Teknik dalam bentuk sketsa/desain sederhana. FT bertanggung jawab atas kualitas gambar desain yang dibuat oleh kader teknik. Lembar gambar sebagaimana ada dalam PTO-Formulir. -

Perhitungan Pekerjaan Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei dengan langkah sebagai berikut: 1) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misalnya kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya). 2) Menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan sertaseluruh pekerjaan. Rujukan dalam menghitung kebutuhan bahan tenaga dan alat ditetapkan menggunakan: 1. Indeks yang sudah diterbitkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, 2. Indeks Standar Nasional Indonesia (SNI), 3. Indeks lain yang relevan (di antaranya trial lapangan dan analisa kabupaten). Penggunaan rujukan indeks dipilih yang paling efisien, untuk itu, penggunaan analisa BOW (Burgelijke Openbare Werken) tidak lagi diperkenankan karena dinilai kurang efektif dalam konteks pembelajaran masyarakat. 3) Menghitung waktu pelaksanaan. 4) Menghitung penerima manfaat. Selama proses pembuatan Desain dan RAB, KPMD harus membahas bersama masyarakat mengenai siapa saja penerima manfaat, pemakai, dan pengguna dari prasarana yang akan dibangun. Kemudian, dibuatkan daftar warga desa sebagai kelompok penerima manfaat. 5) Jumlah warga desa dan warga desa lain yang memanfaatkan prasarana dihitung. Dalam proposal, informasi penerima manfaat ini harus disertakan. FT-Kec mengisi Lembar 22 PTO-Penanganan Masalah Dampak Negatif Lingkungan. Dalam pengisian format ini, diharapkan KPMD dan TPK berperan sebesar mungkin. Sebaiknya mereka dilatih untuk mengisi blangko dan FT-Kec membantu dengan memberi umpan balik. Apabila perlu, FT-Kec dapat membantu dengan pertanyaan yang sedikit memancing pemilihan masalah yang paling rawan dan paling sering muncul. Pengisian Lembar 22 merupakan hal wajib dari proses perencanaan. Setiap jenis kegiatan harus diuji dari berbagai segi untuk mencegah serta menyiapkan rencana untuk menangani potensi dampak lingkungan. Jika terdapat desain yang tidak dilengkapi dengan Lembar 22 yang telah diisi dengan benar beserta dengan penjelasan mengenai potensi dampak dan penanggulangannya maka desain tersebut harus ditolak atau tidak disetujui. Format Dampak Lingkungan diisi sebagai bagian inti dari desain yang masuk dalam paket Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Perlu diperhatian bahwa dampak lingkungan merupakan bagian penting dalam pemeriksaan desain dan saat kunjungan ke lapangan oleh FT-Kab, Konsultan Manajemen Provinsi, Konsultan Nasional, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan, serta Misi Bank Dunia.


Perlakuan yang disebutkan dalam format ini harus muncul pada gambar desain. Ketepatan pemilihan masalah dampak akan dilihat, kemudian ketepatan perlakuan yang direkomendasikan. Juga pada saat pelaksanaan, akan dilihat bagaimana tindakan di lapangan: 1) Apakah dilaksanakan sesuai perlakuan yang disarankan? 2) Bagaimana kualitas perlakuan? 3) Apakah berhasil mencegah dampak negatif atau mengurangi kerusakan yang timbul? -

Survei Sumber Material Sumber material lokal yang ada di wilayah kecamatan, wajib disurvei oleh FT-Kec untuk menentukan layak atau tidaknya material tersebut dan seberapa besar deposit yang ada. Jika di wilayah kecamatan tidak terdapat material yang memenuhi syarat atau depositnya tidak mencukupi maka dapat dipergunakan material dari luar. Material yang dinilai memenuhi syarat oleh FT-Kec perlu diambil sebagai contoh dan ditunjukkan ke TPK sehingga TPK tidak tertipu jika pemasok/supplier mengirimkan material yang jelek.

-

Survei Harga Sebelum menghitung RAB, KPMD dan TPK/TPU berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan dan peralatan, meliputi: jenis, kualitas, ukuran, kapasitas, dan nama pabrik (lihat uraian di Panduan Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Alat) minimal di tigalokasi pemasok yang memenuhi persyaratan.

Bagi daerah yang sangat sulit, misalnya kepulauan, jika syarat minimal tidak terpenuhi maka harus ada klarifikasi kebenarannya dari FT-Kab secara tertulis.

Di samping itu, perlu adanya survei tenaga kerja. Hasil survei harga harus diperiksa oleh FT-Kec dan dinilai kelayakannya oleh FT-Kab pada saat memeriksa desain dan RAB. Pada saat penetapan dana pada Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan, hasil survei harga juga harus ditunjukkan. Hasil survei harga tersebut merupakan salah satu dasar untuk menghitung RAB. Prinsip untuk memilih bahan, alat, dan tenaga kerja adalah harga paling murah, tetapi kualitasnya memenuhi syarat. Harga satuan yang digunakan dalam menentukan RAB harus konsisten dengan harga pasar yang berlaku di masing-masing lokasi dan kuantitasnya harus konsisten dengan persyaratan desain teknik. TPK pada akhirnya bertanggung jawab dan akuntabel untuk memastikan keakuratan harga perkiraan. -

Rencana Anggaran Biaya (RAB)


RAB adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sekaligus digunakan sebagai harga perkiraan untuk proses pengadaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan: 1) Hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan. 2) Harga bahan, tenaga, dan alat (baik beli maupun sewa), yang didapat dari hasil survei. 3) Biaya umum tiap desa (bukan tiap kegiatan) digunakan untuk honor TPK dan administrasi. Besarnya biaya setiap desa maksimal 3% dari alokasi dana kegiatan prasarana.

Nilai RAB didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian antara kebutuhan bahan, tenaga, dan alat dengan harga hasil survei. Selanjutnya, total hasil penjumlahan tersebut ditambahkan dengan biaya umum. Hasil desain dan RAB disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mengerti tentang bagaimana desain usulan mereka dan berapa besar dana yang dibutuhkan. Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa dicantumkan di kolom upah, bukan kolom bahan di RAB. Sedangkan untuk pengadaan Papan Proyek, Papan Informasi, dan uji laboratorium (jika dibutuhkan) dapat dikelompokkan di kolom alat. Rencana pelaksanaan terhadap isi kesanggupan masyarakat yang tercatat pada Berita Acara Kesanggupan Swadaya/Sumbangan Masyarakat hasil kesepakatan atau musyawarah harus dituntaskan dengan para penyumbang sebelum pembuatan RAB. Jika terdapat sumbangan dari masyarakat yang berpengaruh pada besarnya dana untuk kegiatan prasarana, dapat diperhitungkan dan dimasukkan ke dalam RAB sehingga dapat terlihat porsi dana PNPM Mandiri Perdesaan dan porsi sumbangan masyarakat untuk kegiatan prasarana (khusus sumbangan lahan tidak dimasukkan ke RAB, tetapi dilaporkan terpisah dalam format yang disediakan PTO). Hasil RAB dilampirkan dalam Dokumen Perencanaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB: 1. Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan prasarana tidak boleh dikurangi atau ditambah untuk alokasi dana kegiatan nonprasarana. 2. Apabila terjadi kekurangan dana, dapat dilakukan revisi. Jika revisi tidak memungkinkan, harus ditambah dengan swadaya. Sebaliknya jika ada sisa, dana tidak boleh dilimpahkan ke kegiatan lain, tetapi harus tetap digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan prasarana tersebut. Perlu diingat bahwa setiap revisi harus dibicarakan melalui pertemuan desa dan dimusyawarahkan jalan keluarnya. 3. Dana untuk kegiatan prasarana tidak boleh digunakan untuk membayar ganti rugi. Masalah ganti rugi harus diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Jika ada HIBAH berupa tanah/pohon-pohon


untuk pembangunan prasarana, harus ada bukti penyerahan tertulis oleh pemilik/pemegang kuasa yang disahkan oleh Kepala Desa.Contoh dokumen hibah lahan dapat dilihat dalam Panduan Pengaman Sosial dan Lingkungan Hidup dalam PTO Penjelasan XIV.

Semua hasil desain harus diperiksa oleh FT-Kab menggunakan Lembar PTO-Pemeriksaan Desain. Apabila ada yang salah, harus diberi catatan serta pengarahan yang jelas. Selanjutnya, desain tersebut harus segera diperbaiki dan diperiksa ulang sampai desain tersebut dinyatakan layak. Hasil pemeriksaan desain wajib dilampirkan dalam SPPB.

Desain yang dibuat secara mandiri oleh Tim Desa, wajib diperiksa oleh FT-Kec seperti yang dilakukan FT-Kab. Selanjutnya, peran FTKab pada situasi seperti ini adalah melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan desain oleh FT-Kec.

b. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proses pelaksanaan kegiatan konstruksi meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti persiapan, pelaksanaan fisik di lapangan, pengadaan material, pengadaan alat, dan pengendalian tenaga kerja, serta pengendalian pengeluaran dana. TPK harus melaksanakan kegiatan yang terkait di dalamnya secara bersamaan, sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan material, kebutuhan alat, dan tenaga kerja. Ketua TPK bertanggung jawab atas kelancaran jalannya kegiatan konstruksi dibantu oleh satu atau beberapa orang mandor. -

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, perlu adanya persiapan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada kesiapan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), baik masyarakat, TPK, maupun seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Yang termasuk dalam masa persiapan ini adalah kegiatan pelatihan– pelatihan, seperti pelatihan untuk TPK. Dengan adanya persiapan, diharapkan seluruh unsur pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dapat melaksanakan seluruh kegiatan di lapangan dengan benar dan sesuai dengan prinsip–prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Pekerjaan persiapan pelaksanaan dapat dilakukan secara simultan dengan pengajuan SPPB dan pencairan dana setelah penetapan dana dalam Musyawarah Penetapan Usulan. Pekerjaan ini dilakukan oleh TPK dibantu Fasilitator Kecamatan, yaitu: 1) Menyusun jadwal pelaksanaan secara umum boleh dalam bentuk diagram balok atau kurva S, di dalamnya termasuk pekerjaan swadaya masyarakat.


2) Menyusun rencana pengadaan bahan yang meliputi pelelangan, jadwal pengadaan, volume pengadaan, mobilisasi bahan, penempatan bahan, dan tata cara pembayarannya. Tata cara selengkapnya mengikuti penjelasan 12 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. 3) Menyusun rencana pengadaan alat yang meliputi jadwal pengadaan, mobilisasi alat, jumlah alat, dan penempatan peralatan serta tata cara pembayarannya. Tata cara selengkapnya mengikuti penjelasan Penggunaan Alat Berat. 4) Menyusun rencana pengadaan tenaga kerja yang meliputi jadwal pengadaan, jumlah tenaga kerja, mobilisasi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, tata cara pembayaran tenaga kerja, dan pendaftaran tenaga kerja. Tata cara selengkapnya mengikuti penjelasan Proses Pengerahan Tenaga Kerja. 5) Menyusun jadwal pelatihan. 6) Menyusunrencana pencairan dana dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). 7) Mengadakan pembagian kerja TPK sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. 8) Memperbaiki patok ukur dan mempersiapkan lahan.


Proses Pengerahan Tenaga Kerja Selama periode persiapan rencana kegiatan, TPK harus menyiapkan daftar calon pekerja dengan mengutamakan pekerja dari golongan kurang mampu. Seluruh tenaga kerja yang ingin bekerja, berhak mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja, termasuk suami dan istri jika kedua-duanya ingin bekerja. Untuk itu, harus ada pengumuman mengenai kesempatan untuk mendaftarkan diri bagi siapa saja yang berminat, baik lakilaki maupun perempuan. Pendaftaran tenaga kerja dilakukan dengan mengisi LembarA. Jika jumlah tenaga kerja yang terdaftar lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari, tenaga tersebut diberi kesempatan bekerja secara bergiliran yang akan diatur oleh ketua pengelola dan kepala kelompok atau berdasarkan hasil kesepakatan. Tenaga kerja terdiri dari pekerja biasa, tukang yang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan, seperti tukang batu atau tukang kayu, dan kepala kelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 20 pekerja biasa dan satu kepala kelompok. Insentif harian untuk kepala kelompok dapat ditetapkan sedikit di atas insentif tukang. Sedangkan, insentif seorang pekerja biasa lebih kecil dari insentif tukang. Insentif PNPM Mandiri Perdesaan merupakan perangsang (bukan upah) yang dihitung berdasarkan satu Hari-Orang-Kerja minimal selama 6 jam. Jika seseorang harus bekerja sekian jam (lebih dari 6 jam) maka dapat dibayar lebih banyak dalam satu hari sesuai dengan perbandingan jam minimal HOK. Besarnya insentif ditentukan oleh musyawarah desa (dituangkan dalam Berita Acara) dan tidak lebih dari upah pasaran setempat. Apabila jumlah tenaga kerja berlebih, besarnya insentif sedikit lebih rendah dari upah yang biasa berlaku di daerah setempat sehingga memberi peluang kepada warga masyarakat yang belum bekerja. Apabila merupakan swadaya, insentif bisa ditiadakan atau dengan insentif yang nilainya lebih rendah. Untuk pembayaran tenaga kerja boleh dipilih antara dua sistem, yaitu pembayaran menurut: • Kehadiran di lapangan (Sistem Harian) Untuk sistem harian, kepala kelompok mencatat kehadiran tiap pekerja di kelompoknya, dan hal ini dimasukkan dalam Lembar B. •

Prestasi (sistem upah borongan) Dengan sistem upah borongan, tenaga kerja dibayar sejumlah Hari-Orang-Kerja sesuai dengan prestasi kerja. Untuk menghitung jumlah hari orang kerja yang harus dibayarkan untuk sistem prestasi ini, digunakan Lembar C (Daftar Perhitungan HOK dan Sistem Upah Borong). Contoh Lembar C dapat dilihat di Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Selama pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana di lapangan, setiap mandor yang ada diharuskan selalu aktif dalam mengatur tenaga kerja maupun mekanisme konstruksi. Karena Mandor tidak mendapat honor sebagaimana anggota TPK yang lain maka kepada yang bersangkutan akan dibayar insentif dengan sistem HOK harian berdasar kehadiran (daftar hadir). Formulir PTO–Lembar B bisa digunakan untuk melakukan pembayaran insentif kepada Mandor. Ketua TPK atau sekretarismengisi daftar hadir para Mandor. Besarnya insentif Mandor adalah sama dengan insentif Kepala Kelompok.


Panduan Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Alat: Hal-hal penting untuk diperhatikan: 1) Alamat lokasi survei 2) Nama responden yang memberi informasi 3) Tulis informasi bahan/alat secara jelas dan lengkap a. Jenis bahan atau alat (contoh: batu agar dilengkapi dengan dengan asal atau warna, seperti batu gunung/putih, batu kali/hitam) b. Ukuran bahan (contoh: diameter besi ditulis besar diameternya kemudian diberi keterangan gemuk atau kurus) c. Kapasitas alat dan tahun pembuatan d. Kualitas bahan (contoh: pipa ditulis SII atau SNI, juga nama pabrik pembuatnya) 4) Tulis kira-kira jarak dari lokasi survei material ke desa 5) Tulis harga sesuai informasi 6) Ingat bahwa untuk batu, pasir, sirtu yang dicari adalah material yang memakai satuan m3. Harus jelas, yaitu m3 yang diukur secara terus-menerus pada saat pelaksanaan, tidak berdasar satuan rit = ... m3 7) Hasil survei agar dibahas dalam rapat TPK, KPMD, Kepala Desa/BPD, dan masyarakat Contoh: Survei Harga Bahan dan Alat Desa Kecamatan Kabupaten Jenis bahan/alat Lokasi survei Narasumber

: SUKSES : Harapan : Harapan Sukses

Satuan 3

Harga di lokasi alat/bahan (Rp) 52.000

PERIODE SURVEI : JUNI 2013 Jarak ke Desa SUKSES (Km)

Ongkos angkut persatuan (Rp)

Pasir pasang M 20 2.000 Ds. Molina Akang Semen Gresik Zak 50.000 10 500 Toko A, (50 kg) Kotamubago Ahong 3 Batu M 75.000 0,5 1.000 glondong/hitam D= 30 Cm Masyarakat Desa SUKSES, Pak Karso, Kadi 3 Pasir urug M 45.000 0,1 Masyarakat Desa SUKSES, Pak Odi Pasir Pasang Ds Damai Ucup Pasir Pasang Toko Bersama Sicoi DST Catatan: setiap jenis yang sama dilakukan minimal di 3 lokasi yang berbeda

Harga terima di tempat (Rp) 24.000

30.500

26.000

15.000


Pelaksanaan survei selain ke toko dan pemasok, juga dapat dilakukan ke pusat lokasi pengambilan material (quarry), baik di desa yang bersangkutan maupun di desa lain. Hasil survei harga satuan ini setelah dibahas dalam rapat TPK, KPMD, dan masyarakat, kemudian digunakan oleh TPK/KPMD sebagai bahan perencanaan (RAB, rencana pengadaan bahan/alat) setelah diperiksa kewajaran dan kebenarannya oleh Fasilitator Kecamatan dan atau FT-Kab. Hasil akhir dimasukkan ke LEMBAR PTO-Hasil Survei Harga Bahan/Alat. Selain itu, FT-Kab harus mempunyai survei harga satuan tingkat Kabupaten sebagai pembanding. Diarsipkan di Kabupaten dan diberikan kepada FT-Kec. Rekapitulasi hasil survei harga bahan, alat, dan tenaga kerja di masing-masing kecamatan, kabupaten, dan provinsi dilaporkan menggunakan format yang ada pada lampiran formulir.

Pendokumentasian dan Pengujian (Pengecekan) Kuitansi, seperti contoh pada lampiran, dapat digunakan sebagai bukti pembayaran bahan dan alat yang dibutuhkan, pengeluaran untuk administrasi, dan pembayaran honor Tim Pengelola Kegiatan. Apabila membeli bahan atau alat dari toko, kuitansi asli dari toko dapat digunakan tanpa menambah bentuk kuitansi lagi dari proyek. Dokumen dan bukti-bukti pembayaran harus disimpan di arsip PNPM Mandiri Perdesaan di desa, terjilid dengan Laporan Penggunaan Dana. Setiap barang yang diterima harus ada catatan dan tanda terima yang berbentuk seperti Bukti Penerimaan Barang. Tim Pengelola Kegiatan berhak dan wajib memeriksa seluruh bahan dan alat yang diterima. Apabila tidak sesuai dengan perjanjian, Tim Pengelola Kegiatan berhak untuk menolak pengiriman bahan tersebut. Tim Pengelola Kegiatan harus mempunyai bukti penerimaan bahan dan alat, yang terdiri atas buku material dan arsip nota-nota pengiriman. Buku material harus lengkap dengan nomor bukti penerimaan bahan atau alat tersebut. Buku material berfungsi untuk mencatat penerimaan semua pengiriman bahan dan alat, serta catatan-catatan penting mengenai tanggal penerimaan dan volumenya. Contoh dapat dilihat di lampiran. Bahan dan alat yang sudah diterima harus dijaga dengan baik dan lokasi penyimpanan bahan tersebut harus diatur supaya tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan. Alat yang masih layak pakai pada waktu pekerjaan selesai dapat dimanfaatkan untuk masa pemeliharaan dan berstatus sebagai inventaris desa. Pembiayaan 1. Pembayaran honor kepada seluruh anggota Tim Pengelola Kegiatan didasarkan atas hasil kesepakatan bersama antaranggota sesuai jumlah total yang tercantum dalam RAB. 2. Pembayaran alat yang disewa harus lengkap dengan surat perjanjian sewamenyewa yang sederhana. Perjanjian tersebut disimpan di arsip Tim Pengelola Kegiatan. 3. Tim Pengelola Kegiatan boleh menggunakan dana pelaksanaan untuk membayar biaya tes di laboratorium yang diperlukan menurut FT-Kec (antara lain: tes tanah, tes kualitas air). Karena biaya tes tersebut sulit diperkirakan pada tahap survei maka dibuat perkiraan awal oleh FT-Kec dan dapat direvisi jika dianggap perlu.


Penggunaan Alat Berat Penggunaan mesin gilas untuk memadatkan timbunan atau permukaan jalan tidak memerlukan pertimbangan khusus, sebab meskipun diizinkan untuk dipadatkan secara manual hasil pemadatan manual jelas kurang baik. Penggunaan alat berat yang lain (buldoser, ekskavator, dan lain sebagainya) untuk pekerjaan pembentukan badan jalan, penggalian tebing, penggalian saluran, penggalian batu, dan sebagainya walaupun lebih mudah dan mungkin lebih murah daripada dikerjakan dengan tenaga manusia, perlu pertimbangan khusus agar tujuan menciptakan kesempatan kerja tercapai dan dana proyek sebanyak mungkin terserap di desa. Apabila diputuskan untuk menggunakan alat berat maka penggunaan HOK harus tetap dialokasikan, minimal untuk pekerjaan perapihan.

Mekanisme dalam penggunaan alat berat 1.

FT-Kec menilai pekerjaan yang diusulkan untuk menentukan apakah layak untuk dikerjakan oleh masyarakat. Apabila dinilai layak dikerjakan oleh masyarakat tanpa menggunakan alat berat, FT-Kec memberi penjelasan kepada masyarakat agar mengerti keuntungannya. Apabila dinilai layak untuk dikerjakan secara mesin karena beratnya medan, keterbatasan waktu, atau pertimbangan biaya, tetap diusahakan porsi untuk tenaga lokal sebesar mungkin. Apabila masyarakat kurang yakin bahwa pekerjaan dapat dikerjakan sendiri, boleh diuji coba terlebih dulu untuk menilai kemampuan. Apabila masyarakat tetap minta menggunakan alat berat walaupun menurut FT-Kec jelas tidak diperlukan, FT-Kab dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat.

2.

Porsi untuk alat berat dibatasi ditempat-tempat tertentu saja. Apabila ternyata diperlukan maka FT-Kec harus membuat Rencana Penggunaan Alat Berat berikut analisisnya. Formulir dapat dilihat di Lampiran.

3.

Penggunaan alat berat harus dimusyawarahkan dan keputusan dituangkan dalam berita acara. Karena penggunaan alat berat dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan kerja bagi kelompok miskin maka keputusan penggunaan alat berat tidak boleh dibuat oleh kelompok kecil saja. Selain itu, keputusan penggunaan alat berat harus dilaporkan kepada FT-Kab yang berlatar belakang teknik bersama format Rencana Penggunaan Alat Berat yang lengkap.

4.

FT-Kec membantu Tim Pengelola Kegiatan untuk membuat perjanjian penggunaan alat berat dan harus diusahakan mendapat persyaratan harga yang paling menguntungkan masyarakat. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah mobilisasi, sistem pembayaran, kemungkinan mobilisasi dibagi beberapa proyek, dan pertanggungjawaban atas kerusakan.


c. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan akan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri yang dipimpin oleh Ketua TPK. FT-Kec mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Harus diciptakan suasana serta tujuan untuk membangun desa sendiri yang berbeda dengan bekerja pada proyek komersial. Kegiatan pelaksanaan konstruksi di lapangan harus didasari asas “Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat” sehingga ada rasa memiliki terhadap kegiatan konstruksi di lapangan. Kualitas seluruh prasarana diharapkan cukup baik sehingga manfaat prasarana tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu yang lama oleh masyarakat. Masa pemakaiannya berkaitan erat dengan kualitas konstruksi, operasional prasarana, dan pemeliharaannya. Makin baik konstruksi awal, makin lama prasarana dapat berfungsi. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di lapangan harus melakukan beberapa hal, antara lain: - Persiapan konstruksi: Tim Pengelola Kegiatan harus mengatur tugas dan tanggung jawab tiap anggota. Persiapan rencana kerja sesuai dengan kebutuhan, baik gambar rencana, jadwal pelaksanaan, bahan, peralatan serta tenaga kerja. Apabila jumlah material sesuai dengan kebutuhan minimal dan peralatan serta angkatan kerja telah siap maka harus dilakukan rapat prapelaksanaan konstruksi. -

Rapat prapelaksanaan: Desa wajib melaksanakan Rapat Prapelaksanaan yang dihadiri oleh FT-Kecdan/atau Pendamping Lokal, untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan kegiatan konstruksi. Dalam rapat prapelaksanaan, FT-Kec atau Pendamping Lokal memberikan pengarahan teknis kepada mandor dan para pekerja mengenai tata cara pelaksanaan yang diinginkan sesuai dengan petunjuk teknis agar didapat hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan. KPMD harus mencatat setiap langkah kegiatan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan. Rapat prapelaksanaan tersebut direncanakan sesuai dengan target yang akan dicapai, misalnya untuk minggu pertama, pekerjaan apa saja yang akan dilaksanakan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pengadaan tenaga kerja, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan alat kerja. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan. Hasil rapat prapelaksanaan menjadi acuan langkah kerja di lapangan yang telah disepakati bersama antara FT-Kec, Tim Pengelola Kegiatan, Mandor, dan KPMD.

-

Pelaksanaan Konstruksi: Pada awal pelaksanaan, FT dan Kader teknik wajib memfasilitasi pelaksanaan Trial (kegiatan percontohan) untuk pekerjaan utamanya. Pada saat pelaksanaan konstruksi, para pelaksana harus mematuhi langkah-langkah yang telah disepakati dalam Rapat Prapelaksanaan. Apabila kenyataan di lapangan memerlukan perubahan dari rencana, mandor harus melapor kepada Ketua TPK dan KPMD. KPMD bertugas mengawasi jalannya pekerjaan tiap kegiatan serta membantu dengan cara memberikan saran kepada para mandor setempat mengenai apa-apa yang perlu diperbaiki serta mencatat hal-hal yang diperlukan untuk dikonsultasikan kepada FT-Kec dan sebagai bahan untuk Rapat Evaluasi Tim Pengelola Kegiatan.


-

Rapat Evaluasi Tim Pengelola Kegiatan: diharapkan dapat dilaksanakan setiap minggu untuk mengevaluasi kegiatan konstruksi selama satu minggu berjalan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau apakah kegiatan di lapangan masih belum mencapai target mingguan. Selain itu, juga melihat apa saja yang menjadi kendala di lapangan, apakah faktor material yang kurang mendukung, peralatan tidak memadai, atau mungkin cara kerja tim pengelola kegiatan dan masyarakat yang tidak disiplin. Rapat evaluasi mingguan harus membahas setiap permasalahan/kendala yang terjadi di lapangan. KPMD sebagai pengawas memberikan masukan-masukan dari hasil pencatatannya selama mengawasi kegiatan konstruksi. Hasil rapat evaluasi harus menghasilkan pemecahan/jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut kemudian diperbaiki dalam kegiatan konstruksi minggu selanjutnya. Rencana kerja minggu selanjutnya juga disusun dalam rapat evaluasi.

-

Dokumentasi Foto: Dokumentasi foto kegiatan prasarana dibuat berdasarkan kemajuan kegiatan, yaitu 0%, 50%, dan 100% sesuai ketentuan yang terdapat dalam PTO.

-

Transparansi: Seluruh kegiatan prasarana, mulai dari survei, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian harus dilakukan secara transparanagar masyarakat dapat berpartisipasi, membantu, mengawasi, dan merasa memiliki terhadap prasarana yang telah dibangun. Transparansi dalam kegiatan pembangunan prasarana dituangkan dipapan informasi yang diatur dalam Papan Informasi tentang sosialisasi.

-

Penyelesaian Kegiatan: Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini meliputi penyelesaian pembangunan prasarana. Batas waktu penyelesaian ditentukan berdasar jadwal yang telah ditetapkan di awal atau ketentuan dari Departemen Keuangan berkaitan dengan batas pencairan dana di KPPN, ketentuan yang dikeluarkan dari Sekretariat Pusat, atau sesuai batas akhir penugasan FT-Kec.

d. Pengendalian Kualitas Sarana dan Prasarana Tindakan khusus oleh FT-Kec diperlukan untuk menjaga kualitas.Tindakan khusus yang utama adalah mengharuskan Tim Pengelola Kegiatan untuk lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan lebih transparan kepada masyarakat, serta mendorong masyarakat untuk secara aktif turut mengawasi dan menjaga kualitas pelaksanaan. Hal-hal di bawah ini merupakan pelajaran dari pengalaman dalam kegiatan serupa. Diharapkan seluruh kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh FT-Kec dan seluruh unsur yang terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana.Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan terdapat aturan yang membantu para pelakunya mengendalikan program supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Berdasarkan pengalaman di lapangan, terdapat kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibangun. Kiat ini telah dibuktikan ratusan kali sehingga semua FT-Kab dan FT-Kec bertanggung jawab untuk mematuhi aturan ini dengan cara yang digambarkan atau cara lain yang lebih baik lagi. Di bawah ini terdapat dua


puluh aturan khusus untuk meningkatkan kualitas yang harus diterapkan di lapangan oleh Fasilitator dan masyarakat. -

Targetkan kualitas, bukan kuantitas — Kebiasaan di desa adalah mengejar target fisik, karena dianggap sebagai kesempatan yang jarang terjadi dan kapan lagi bisa membangun prasarana yang dibutuhkan tersebut. Di pemerintah pun sudah biasa mengejar target yang telah ditetapkan dalam DIPA. Padahal, tidak ada tekanan untuk menentukan target yang sangat tinggi. Dalam pembicaraan dengan TPK dan masyarakat, aparat Pemda Kabupaten beserta Fasilitator harus mengatur pembicaraan, supaya tidak memberi kesan mengejar target fisik.

-

Tegas dari awal — Pengawas cenderung membiarkan pekerjaan yang kurang baik pada awal konstruksi, tetapi hal ini akan mempersulit usaha untuk meningkatkan kualitas.Sangat sulit untuk meningkatkan kualitas di tengah program. Lebih baik memulai dengan penilaian yang sangat ketat.

-

Manfaatkan musim kemarau — Sebagian besar prasarana PNPM Mandiri Perdesaan lebih mudah dibangun pada musim kemarau. Pengangkutan bahan dan alat lebih mudah jika belum hujan. Pemadatan tanah tidak mungkin jika tanah sudah terlalu basah. Petani juga ingin bercocok tanam kalau hujan sudah turun sehingga pengerahan tenaga kerja akan mengalami kesulitan.

-

Mulai dengan penyuluhan — Sebelum kegiatan dimulai di desa, mulailah dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang akan terlibat dalam pelaksanaan, tidak hanya anggota TPK atau aparat desa. Isi penyuluhan menyentuh hal-hal peraturan, prinsip kualitas dan transparansi, peranan TPK dan konsultan, serta langkahlangkah dalam pelaksanaan.

-

Beri pelatihan dan pembimbingan secara berkelanjutan — Karena tenaga kerja kurang terampil dan TPK belum memiliki keterampilan dalam mengelola pembangunan prasarana maka perlu diadakan kegiatan pelatihan secara berkelanjutan oleh FT-Kec maupun aparat kecamatan dan kabupaten. Peningkatan kemampuan masyarakat dan TPK adalah salah satu tujuan utama. Pembimbingan tersebut termasuk penggunaan Buku Bimbingan di tiap desa.

-

Periksa desain – Sebagian masalah lapangan dapat diantisipasi dan diperbaiki kalau desain dan RAB diperiksa sebelum dimasukkan dalam Surat Penetapan Camat. Pada formulir, ada sepuluh hal yang perlu diperiksa oleh konsultan yang lebih senior, termasuk kejelasan dan kelengkapan gambar, perhitungan volume, kewajaran harga, dan penggunaan alat berat.

-

Gunakan sistem trial — Sistem trial adalah cara yang dapat digunakan untuk melatih masyarakat sambil meningkatkan kualitas konstruksi. Dalam pelaksanaan sistem trial (percontohan), contoh harus betul-betul dibuat dengan kualitas yang memenuhi segala persyaratan teknis karena contoh merupakan batas maksimal kualitas yang akan dikejar oleh masyarakat. Sistem trial terdiri dari tiga langkah:


1) “Contoh” dibuat bersama fasilitator teknis. Orang yang ikut membuat contoh adalah tokoh masyarakat (TPK, kepala kelompok, KPMD, kepala dusun, tim pemantau, dan hanya beberapa masyarakat biasa). Fasilitator ikut bekerja dan memberi instruksi kepada mereka. Untuk jalan, panjang bagian contoh cukup 10-20 meter saja. 2) "Trial" atau percobaan dilakukan masyarakat di bawah pimpinan orang yang membuat contoh di atas. Setelah trial selesai (misalnya, membuat jalan sekitar 100 meter), kualitas akan dinilai oleh FT-Kec. Jika kualitas masih kurang baik, harus dilatih dan diperiksa lagi. 3) Jika kualitas telah baik, berarti masyarakat sudah mampu mengerjakannya dengan kualitas baik sehingga pelaksanaan dapat diteruskan dengan pengawasan normal. Kalau kualitas menjadi kurang baik, ada bagian yang di-trial sebagai bukti masyarakat mampu bekerja dengan lebih baik. Sistem trial akan lebih efektif (lebih berhasil) apabila dibuat contoh tiap tahap. Di bawah ini adalah trial dalam pekerjaan jalan: 1) Contoh pembentukan badan jalan, 2) Contoh penghamparan pasir, 3) Contoh pemasangan batu utama dan pinggir, 4) Contoh lengkap dengan batu pengunci. Contoh sebaiknya dibuat seawal mungkin.Contoh tidak perlu digilas dan tidak menggunakan lapisan penutup. Contoh dan trial diperlukan untuk tiap macam situasi yang dihadapi. Di daerah sawah atau rawa, dibuat contoh dan trial sendiri.Trial tidak diperlukan untuk bagian yang sangat kecil, yang dapat diawasi langsung oleh FT-Kec sendiri. Sistem trial harus diterapkan untuk jenis prasarana selain jalan. Jika ada pembuatan banyak MCK maka MCK pertama dapat dianggap sebagai trial. Untuk jenis lain, kegiatan kunci harus di-trial, misalnya pengadukan beton. FT-Kec perlu menganalisis kegiatan-kegiatan yang perlu di-trial. -

Beli alat-alat yang bermutu — Penghematan biaya untuk peralatan sering menjadi penghematan yang palsu karena memengaruhi produktivitas dan kualitas konstruksi. FT-Kec harus mendorong TPK untuk membeli peralatan yang mutunya lebih tinggi agar tahan lama dan memudahkan pelaksanaan. Ini termasuk peralatan, seperti kereta dorong yang belum biasa digunakan oleh masyarakat.

-

Ketat dalam penerimaan bahan — Tim “Checker” (pemeriksa) harus dilatih supaya dapat menentukan bahan yang memenuhi spesifikasi dan mereka harus dibimbing supaya berani menolak bahan yang tidak sesuai mutu atau volumenya. Pemasok sering mengirim bahan pada waktu FT-Kec tidak ada di tempat dan mencoba menipu masyarakat jika checker tidak mampu.

-

Lakukan sertifikasi — Sertifikasi adalah cara yang dapat digunakan oleh FT-Kec untuk mendorong TPK dalam hal peningkatan kualitas. Pada prinsipnya, tiap pekerjaan dinilai. Pekerjaan yang dinilai telah sesuai, dapat dibayar langsung, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik dinilai berdasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.Grafik kemajuan fisik sesuai dengan hasil sertifikasi ditempel di Papan Informasi. Pengisian formulir sertifikasi dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat dilihat pada Lembar PTO – Sertifikat Penerimaan Pekerjaan.


Untuk mengendalikan kualitas pelaksanaan, kualitas prasarana yang dibangun perlu ditinjau secara berkala. Hasil peninjauan ini dapat dituangkan oleh FT-Kec di atas formulir pemeriksaan, untuk selanjutnya dianalisis oleh FT-Kab. Hasil tersebut berfungsi pula sebagai alat penyuluhan kepada masyarakat desa, mandor, dan PjOK supaya kualitas prasarana yang dibangun dapat ditingkatkan. Sebagai upaya pengendalian, FT-Kab akan melakukan pengecekan ke lapangan/desa, yaitu minimal dua desa di tiap kecamatan yang dipilih secara acak dan dilaksanakan pada saat kegiatan telah selesai 100%. Tiap jenis pekerjaan dinilai, tetapi untuk pekerjaan yang rumit, kegiatan dapat digabungkan. Pekerjaan yang dinilai oleh FT-Kec telah sesuai untuk dibayar, dapat langsung dilunasi, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik yang dilaporkan didasarkan pada pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar. Pengisian formulir sertifikasi dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat di lihat pada lampiran. Grafik kemajuan fisik sesuai dengan hasil sertifikasi ditempelkan di Papan Informasi. Formulir sertifikasi terdiri dari dua bagian: 1) Bagian atas untuk jenis pekerjaan yang dapat diterima, 2) Bagian bawah untuk bahan atau alat yang dapat diterima. Kedua bagian ini diisi dengan jenis pekerjaan atau bahan yang sudah siap untuk dinilai. Untuk tiap jenis, dicantumkan volumenya berikut lokasi pekerjaan. Untuk bahan, disebutkan lokasi dimana bahan tersebut akan digunakan, walaupun mungkin belum dipasang atau dihampar. Kemudian, FT-Kec akan menilai kelayakannya. Yang sudah layak, ditulis ”dapat diterima”, dan yang belum layak, disebutkan alasannya. Format tersebut disimpan di arsip Tim Pengelola Kegiatan sebagai bukti bahwa bagian atau bahan tersebut telah diterima dengan baik oleh FT-Kec. Grafik kemajuan fisik yang telah dibuat ditempelkan di Papan Informasi, tujuannya adalah agar seluruh masyarakat mengetahui hasil penilaian dan kemajuan proyek. Perhatian masyarakat ditarik ke masalah target kualitas. Untuk jenis lain, selain jalan, boleh dibuat grafik dengan memilih indikator atau pengelompokan kegiatan yang tepat. Penggunaan langkah Sertifikasi ini tidak untuk memperlambat pembayaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. FT-Kec boleh menunda penilaian jika tidak sempat menilai pekerjaan, dan menyetujui pembayaran tanpa dinilai jika Tim Pengelola Kegiatan telah terbukti mampu mengerjakan tugas serupa. Sebaliknya, jika kualitas bagian yang diusulkan TPK untuk pembayaransering tidak sesuai persyaratan, langkah ini tidak boleh ditinggalkan. -

Kembangkan KPMD— KPMD dipilih oleh masyarakat untuk membantu Fasilitator Kecamatan secara penuh di lapangan. KPMD adalah seorang pemuda yang berbakat teknis dan administrasi, serta ingin belajar dari FT, selain mengikuti tiap jenis pelatihan yang ada di desa. KPMD dapat membantu konsultan pada waktu konsultan tidak ada di tempat, misalnya mengumpulkan data untuk laporan. KPMD dibiayai dari biaya Dana Operasional Kegiatan (DOK).


-

Laporkan masalah— Permasalahan pasti akan timbul di setiap desa. Masalah-masalah tersebut perlu dilaporkan kepada PjOK dan Fasilitator Kabupaten supaya mereka dapat memperhatikan desa yang mengalami masalah pada waktu mereka berkunjung ke lapangan. Mereka dapat memberi masukan yang membantu Fasilitator dan TPK, walaupun mereka mampu menyelesaikan masalah sendiri. Diharapkan tidak ada masalah yang baru muncul pada waktu ada kunjungan resmi dari aparat provinsi atau Sekretariat, karena masalah tersebut seharusnya sudah ditangani Fasilitator yang berada di lapangan. Hal-hal yang belum dilaporkan dianggap sebagai masalah Fasilitator Kecamatan; hal-hal yang sudah dilaporkan dianggap masalah bersama.

-

Periksa kualitas fisik — Terdapat Lembar PTO–Pemeriksaan Fisik untuk membantu seluruh pelaku, termasuk unsur Pemerintah Daerah, Fasilitator dan Konsultan, TPK, serta pemeriksa dari instansi yang melakukan audit.

-

Pastikan orang lapangan memegang gambar Bagaimana orang dapat membangun sesuatu sesuai desain jika gambar desain disembunyikan? Gambar desain harus ada di lapangan sebagai pegangan pelaku dan pada saat kegiatan selesai, gambar tersebut disimpan di kantor desa. Gambar tersebut tidak akan bermanfaat jika disimpan di lemari selama pelaksanaan. Jika terdapat perubahan, perubahan tersebut dicatat langsung di gambar desain.

-

Buatlah berita acara revisi jika terdapat perubahan Perubahan adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar, tetapi perlu didokumentasikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Pembuatan dokumen seharusnya dilakukan sebelum perubahan dijalankan di lapangan.

-

Bukukanlah pengeluaran secara langsung Pekerjaan dapat dikelola dengan baik jika pengeluaran dana dikendalikan dengan baik, dan pengendaliannya dimulai dari pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana di buku kas. Dengan mudah, pengelola dapat melihat sisa dana yang masih ada dan berapa jumlah dana yang dipakai untuk segala transaksi. Jika tidak dibukukan dengan cepat, dana yang ada seperti terbang pada saat kabut tebal, tidak tahu akan menabrak gunung dan bendahara tidak tahu akan kehabisan dana.

-

Gunakan alat berat secara rasional Rasional dalam kasus ini berarti bahwa penggunaan alat berat dapat dipertanggungjawabkan – ada dasar perhitungan jam pemakaian dan biaya. Secara teknis,alat tersebut betul-betul diperlukan dan wajar, masyarakat pun tidak keberatan jika dana dipakai guna pengadaan alat untuk sebagian pekerjaan, daripada dipadatkaryakan. Untuk kegiatan seperti penggilasan permukaan jalan, kebutuhan alat harus dihitung, dan penggunaannya diatur di beberapa lokasi untuk mengoptimalkan dana mobilisasi alat.

-

Pasang dan manfaatkan patok Patok dipasang untuk membantu orang membangun suatu prasarana sesuai dengan rencana, dimensi tidak berubah dan rute tidak berpindah-pindah. Apalagi untuk bangunan, seperti fondasi jembatan dan sebagainya, dimana toleransi perubahan dimensi sangat kecil.


-

Sesuaikan tujuan supervisi sesuai sistem pembayaran Kalau tenaga kerja dibayar dengan sistem harian, produktivitas harus diawasi dengan baik, karena pekerja dibayar dengan upah yang sama, baik itu mereka bekerja keras atau malas-malasan. Kalau tenaga kerja dibayar dengan sistem upah borongan, kualitas harus diawasi dengan baik, karena pembayaran hanya tergantung pencapaian target, bagaimana pun kualitasnya.

-

Jangan kompromikan hukum teknis Kekuatan beton, misalnya, merupakan faktor terpenting dalam desain jembatan beton. Tidak boleh plat ditipiskan, atau rasio campuran diperlunak, atau tulangan besi diperjarang dalam pelaksanaan. Hal itu akan mengakibatkan suatu malapetaka. Orang awam mungkin akan minta hukum teknis dikompromikan untuk mengatasi masalah kekurangan anggaran proyek. Ada hal yang dapat dikompromikan dan ada yang tidak dapat dikompromikan, dan perencana beserta pengelola harus mampu membedakannya.

e. Pengendalian Kualitas Bahan Bahan yang dipakai harus memenuhi standar, misalnya: − Untuk Pekerjaan Jalan; digunakan batu belah yang keras, bukan batu pipih atau batu berpori dan memiliki minimal tiga bidang permukaan, − Untuk Pekerjaan Jembatan; untuk fondasi digunakan batu belah yang keras dengan campuran spesi yang memenuhi Standar Industri Indonesia (SII), − Untuk Prasarana Air Bersih; digunakan pipa yang memenuhi standar dari SII. Tim Pengelola Kegiatan harus selektif dalam pengadaan bahan. Apabila material yang dikirim ke desa tidak sesuai dengan pesanan, TPK harus menolak bahan tersebut dan minta diganti sesuai dengan pesanan. KPMD dan Pendamping Lokal harus selalu memantau kualitas bahan yang dikirim ke desa. f.

Pengendalian Dimensi Untuk mencapai kualitas pelaksanaan konstruksi yang baik, dimensi (ukuran) prasarana harus selalu dikendalikan sesuai dengan gambar rencana. Untuk menjaga dimensi, perlu diperhatikan dan dibahas dari awal sejak rapat prapelaksanaan (pre-construction meeting) dan selanjutnya diawasi pada saat pelaksanaan, antara lain seperti pada: −

Pekerjaan Jalan: 1) Kemiringan permukaan badan jalan (punggung sapi), 2) Ketebalan lapisan pasir, pasangan batu (telford/telasah) dan ketebalan sirtu, 3) Lebar perkerasan, 4) Kedalaman, lebar atas, dan lebar dasar saluran drainase. Bowplank/Mal dari papan/kayu harus dibuat untuk menjaga ukuran pada pekerjaan jalan: 1) Mal untuk kemiringan badan jalan, ketebalan pasir dan batu, serta lebar perkerasan, 2) Mal untuk ketebalan pasir dan batu, 3) Mal untuk dimensi saluran.


−

Pekerjaan Air Bersih: 1) Dimensi pipa harus sesuai dengan SII, 2) Dimensi BPT (Bangunan Pelepas Tekan), 3) Kedalaman sumur bor, 4) Jenis pompa air (jika menggunakan pompa).

−

Pekerjaan Irigasi Desa: 1) Dimensi saluran, 2) Ketebalan pasangan batu kali, 3) Bangunan terjun, 4) Bangunan bagi.

Pada setiap kunjungan ke lapangan, FT-Kab/FT-Kec/Pendamping Lokal harus meminta catatan pemeriksaan ukuran oleh KPMD. Apabila ukuran dalam pelaksanaan telah sesuai dengan Gambar Rencana maka pekerjaan dapat terus dilaksanakan. g. Revisi Desain dan RAB Apabila terjadi perubahan rencana pekerjaan yang realisasinyaakan menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan target volume pekerjaan atau spesifikasi, jenis konstruksi pekerjaan tersebut harus dibuatkan Berita Acara Revisi. Adapun proses pembuatan revisi adalah sebagai berikut. − Dimulai dengan pembahasan terlebih dulu oleh TPK dan hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari FT-Kec. − Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pembuatan revisi harus sudah selesai menggunakan Lembar PTO – Berita Acara Revisi. − Revisi harus diberitahukan kepada masyarakat secara terbuka dan Berita Acara Revisi ditempelkan di Papan Informasi. Apabila FT-Kec atau FT-Kab menjumpai adanya kesalahan prosedur, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan berbeda dari desain, tetapi tidak ada Berita Acara Revisi maka pekerjaan harus dihentikan. Pekerjaan dapat dilanjutkan kembali setelah proses revisi terpenuhi, termasuk sosialisasinya kepada masyarakat. Lain halnya jika terjadi penyimpangan maka pekerjaan harus dihentikan dan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan. Di samping itu, FT-Kab wajib menyarankan revisi, jika dalam kunjungan lapangan terdapat pertimbangan teknis akan adanya kegiatan yangkemungkinan tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Namun demikian, pertimbangan teknis harus langsung disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. FT-Kab dalam pemeriksaan fisik dan administrasi harus memastikan bahwa seluruh perubahan telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan, baik terhadap target, desain, spesifikasi, maupun hal lain, dianggap tidak sah jika tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. h. Pemeriksaan - Pemeriksaan Kualitas Fisik Pekerjaan Pemeriksaan kualitas fisik di lapangan menggunakan beberapa formulir pemeriksaan, antara lain pemeriksaan mutu konstruksi dan dimensi.


Masyarakat perlu menyadari bahwa prasarana yang dibangun tersebut untuk kepentingan mereka, bukan proyek pemerintah atau untuk orang lain. Dengan demikian, masyarakat akan berusaha melaksanakan kegiatan konstruksi dengan kualitas yang baik karena pembangunan itu akan memberikan manfaat dalam waktu yang panjang. FT-Kec memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana mengelola pelaksanaan konstruksi dancara-cara melaksanakan pekerjaan di lapangan yang sesuai dengan ketentuan. FT-Kec perlu bertindak tegas sejak awal pelaksanaan. -

Formulir Pemeriksaan Fisik Lapangan diisi oleh FT-Kec atau orang lain yang mempunyai keahlian di bidang teknis yang bersangkutan. Blangko formulir telah disediakan pada Lembar PTO – Pemeriksaan Fisik Prasarana.

-

Untuk penilaian kualitas teknis perlu diuraikan hal-hal yang harus diperiksa menurut jenis prasarana. Untuk setiap hal tersebut, penilai memilih satu dari lima kategori penilaian, yaitu: Cukup Agak kurang

Kurang Belum diperiksa

Tidak ada

Jika kualitas telah memenuhi segala syarat teknis Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus diperbaiki untuk memenuhi syarat teknis Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki Jika hal tersebut belum dikerjakan atau pemeriksa belum dapat melihat dan menilai hal tersebut Jika hal tersebut tidak ada pada prasarana yang sedang dilaksanakan, misalnya untuk penilaian gorong-gorong, tetapi ternyata tidak ada goronggorong

Yang diharapkan adalah kualitas yang memenuhi standar dan tahan lama. Terdapat petunjuk singkat mengenai hal-hal yang diperiksa dengan cara yang digunakan untuk menilai setiap butir pada lampiran. Formulir-formulir yang telah diisi, diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan arsip pemeriksa agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik. -

Pemeriksaan Kualitas Manajemen Konstruksi Keberhasilan pelaksanaan pekerjaan administrasi dan fisik proyek tergantung pada bagaimana Tim Pengelola Kegiatan dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, dibawah bimbingan dan bantuan FT-Kec. Penggunaan Checklist (daftar periksa) Manajemen Konstruksi ini berfungsi untuk menilai apakah Tim Pengelola Kegiatan telah mengerti dan melaksanakan tugasnya dengan baik yang mencakup kegiatan persiapan pelaksanaan, mengatur pelaksanaan di lapangan, dan mengendalikan pelaksanaan proyek. Hasil penilaian ini akan mendorong proses alih pengetahuan dalam pengelolaan proyek dari FT-Kec kepada Tim Pengelola Kegiatan. Pada akhirnya, Tim Pengelola Kegiatan dapat mengambil dan membuat keputusan dalam banyak hal berdasarkan


pengetahuan dan pemahaman yang benar sesuai dengan persyaratanpersyaratan yang ditentukan. ChecklistManajemen Konstruksi dapat diisi oleh FT-Kec, FT-Kab, dan PjOK. Blangko formulir telah disediakan pada Lembar PTO – Pemeriksaan Kualitas Manajemen Konstruksi. Nama pemeriksa dan tanggal pemeriksaan dicatat di bagian bawah dan persentase kemajuan kegiatan dicatat di bagian atas. Penilaian kualitas pengelolaan menguraikan hal-hal yang harus diperiksa menurut jenis kegiatan. Untuk setiap hal tersebut, penilai memilih satu dari empat kategori penilaian, yaitu: Cukup Agak kurang

Kurang Tidak ada

Jika kualitas telah memenuhi sesuai dengan persyaratan teknis Jika terdapat kesalahan atau kekurangan kecil yang harus diperbaiki untuk memenuhi sesuai persyaratan teknis Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki Jika hal tersebut tidak ada atau belum dilaksanakan

Pada lampiran, disediakan petunjuk-petunjuk singkat mengenai hal-hal yang diperiksa dengan cara yang digunakan untuk menilai setiap butirnya. Checklist yang telah diisi diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan arsip pemeriksa agar mereka dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki hal-hal yang dinilai kurang baik. i.

Sertifikasi Kegiatan 100% Sertifikasi dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan bidang teknis di seluruh kegiatan prasarana setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% untuk menilai hasil pekerjaan dan kegiatan. Terhadap sertifikasi kegiatan yang dilakukan oleh Fasilitator teknik, Fasilitator Teknik Kabupaten berkewajiban melakukan pengujian, baik terhadap dokumen maupun realisasinya di lapangan. Minimal 2 desa di tiap kecamatan yang dipilih secara acak dan diutamakan untuk kegiatan prasarana yang dana BLM-nya besar serta konstruksi yang dinilai rumit. Sertifikasi Kegiatan 100% menggunakan formulir Pemeriksaan Fisik Prasarana dan formulir Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan yang telah disediakan pada Lembar PTO –Formulir. Pelaksanaan Sertifikasi Kegiatan 100% oleh Fasilitator Teknik Kabupaten dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Desa Serah Terima. Yang dimaksud dengan kegiatan 100% adalah jika seluruh rencana kegiatan dan dana telah terserap 100%, termasuk jika ada penambahan volume atau pekerjaan (revisi) akibat kelebihan dana.

j.

Dokumentasi Kegiatan Dokumentasi foto seluruh kegiatan dari PNPM Mandiri Perdesaan, sebagian besar menjadi tanggung jawab FT-Kec/F-Kec. Meskipun demikian, untuk kepentingan arsip desa maka Tim Pengelola Kegiatan juga perlu membuat foto-foto sendiri.


Pada akhir periode pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitator Kecamatanharus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan: − Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM Mandiri Perdesaan, tetapi sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. Namun, tidak boleh hanya foto dari satu desa saja. − Setiap foto perlu diberi catatan atau keterangan ringkas. − Foto yang ditampilkan meliputi: 1) Foto kondisi 0%, 50%, dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama. 2) Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramairamai. 3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana. 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran secara langsung kepada masyarakat. k. Penyelesaian Kegiatan Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat. Langkah-langkah dalam penyelesaian kegiatan adalah sebagai berikut. −

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) LP2K adalah laporan untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) yang ditandatangani oleh ketua TPK dan FT-Kec serta siap diperiksa oleh PjOK. Pada saat LP2K akan ditandatangani, seluruh administrasi, baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya, sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan kepada PjOK dengan tembusan kepada Fasilitator Kabupaten untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan. Lembar L2PK terdapat pada buku Formulir PTO.

−

Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) RKB dimaksudkan untuk melaporkan hasil nyata tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan, termasuk penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. RKB disiapkan oleh pelaku desa. Fasilitator Teknik wajib membimbing dan memvalidasi keakuratan datanya.Dalam realisasi, kegiatan dan biaya harus dibuat secara terpisah antara sub-sub kegiatan. Ketentuan dalam pembuatan RKB: 1) dibuat sesuai dengan kondisi yang terlaksana di lapangan, 2) sesuai dengan catatan yang ada di buku kas umum, 3) berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana,


4) menunjukkan target Perdesaan di desa.

akhir

dari

pelaksanaan

PNPM

Mandiri

Sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang sedang terjadi di lapangan harus dihindari. Pada prinsipnya, pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat konstribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, harus dicantumkan. RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K sehingga RKB harus sudah diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga akan bermafaat untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaanpertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana, perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah atau layout, peta situasi, detail konstruksi, dan lain-lain yang juga bagian dari RKB, harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlaksana di lapangan. Hindari untuk melampirkan gambar-gambar desain dalam dokumen penyelesaian tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, disamping melakukan perubahan pada gambar, perubahan itu juga harus dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Lembar RKB terdapat pada buku Formulir PTO. −

Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) SP3K dimaksudkan untuk melaporkan secara resmi bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan selesai. SP3K ini ditandatangani oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana dari luar PNPM Mandiri Perdesaan baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya pengaspalan seluruh ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu untuk pengairan pada saluran irigasi. Seluruh kegiatan lanjutan yang dilaksanakan setelah diterbitkannya SP3K bukan lagi menjadi tanggung jawab Tim Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. PjOK harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sesuai dengan RKB, gambargambar purnalaksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan sesuai dengan fakta di masyarakat. Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan, termasuk dalam hal administrasi, PjOK dapat memberikan waktu kepada Tim Pengelola Kegiatan untuk melakukan perbaikan terlebih dulu. Kemudian, SP3K dapat ditandatangani. Syarat dalam pengesahan SP3K adalah pekerjaan dapat diterima masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan jika rencana pelestarian sudah dibuat dan dirumuskan bersama masyarakat. Lembar SP3K terdapat pada buku Formulir PTO.


−

Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian adalah satu buku yang berisi: 1) Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(SP3K), 2) Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), 3) Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) serta lampiran pendukung lainnya, 4) Gambar Purna Laksana. FK dan FT Wajib memberi bimbingan kepada tim desa dalam menyusun dokumen penyelesaian. Apabila kegiatan sudah diserahterimakan, tetapi belum tersedia dokumen penyelesaian, evaluasi kinerja fasilitator akan terpengaruh. Dokumen tersebut dibuat sebelum kegiatan MD Serah Terima dan harus sudah diselesaikan oleh TPK bersama Fasilitator Kecamatandan KPMD untuk didistribusikan oleh PjOK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan maka Ketua TPK, Fasilitator Kecamatan, dan PjOK harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesaiannya untuk disampaikan kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan Fasilitator Kabupaten. Pendistribusian dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK, dibantu oleh Fasilitator Kecamatan. Biaya pembuatan dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukkan pada biaya umum dari alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan di desa sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

−

Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) pada kondisi khusus Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya maka Ketua TPK dan Fasilitator Kecamatan dengan diketahui oleh Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti penyelesaian pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purnalaksana hingga saat itu. Lembar BASPK terdapat pada buku Formulir PTO.

l.

Pemeliharaan Pascapenyelesaian kegiatan merupakan tahap pascapelaksanaan pembangunan yang wajib dioperasikan dan dipelihara oleh desa agar kegiatan pembangunan prasarana mempunyai nilai manfaat yang dapat terus berlangsung dan berkembang. Kesanggupan desa untuk memelihara hasil kegiatan tersebut sudah termasuk pada kriteria pengajuan usulan desa dalam musyawarah desa (merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usulan desa) dan MAD. −

Tujuan


1) Menjamin terpeliharanya serta berkelanjutannya fungsi sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan kemampuan masyarakat sendiri. 2) Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan program. −

Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Prasarana yang telah dibangun perlu diperiksa secara rutin, kemudian kekurangan-kekurangannya diperbaiki secara kelompok. Pemeliharaan prasarana ini dapat ditangani dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1) Langkah pertama dalam pemeliharaan adalah penentuan bagian yang harus dipelihara, yaitu dengan cara menginventarisasi bagianbagian prasarana yang mudah rusak akibat penggunaannya. 2) Dari inventarisasi masalah-masalah tersebut, ditentukan mana yang dapat diperbaiki dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa. 3) Yang diluar kemampuan masyarakat, harus dilaporkan kepada Kepala Desa dan Camat dengan tembusan kepada dinas terkait di kabupaten (misalnya, jika terjadi kerusakan jembatan atau longsor besar) untuk meminta pertimbangan dan nasihatnya. 4) Kelompok-kelompok pemeliharaan harus memilih waktu yang paling tepat untuk mengidentifikasikan masalah, misalnya pada prasarana jalan sehabis hujan besar (atau lebih baik lagi pada waktu hujan deras) atau arus sungai paling kuat untuk prasarana jembatan. 5) Prioritas penanganan tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang paling tepat untuk pemeliharaan, yang tergantung jenis masalah: i. Keadaan yang berbahaya harus segera ditangani dan penggunaan prasarana dibatasi/dihentikan sampai keadaan diperbaiki. ii. Masalah yang akan mengakibatkan kerusakan besar atas kepemilikan pribadi masyarakat desa (rumah, lahan produktif), harus segera ditangani, seperti peluapan air yang akan merusak tanaman di ladang sebelah jalan atau longsor yang mengancam rumah penduduk. iii. Masalah yang akan menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan lebih besar harus segera ditangani, seperti masalah drainase jalan yang tidak berfungsi. iv. Adapun masalah yang sebaiknya menunggu cuaca yang baik demi kualitas perbaikan, asal tidak merugikan masyarakat kalau menunggu, misalnya pemasangan gorong-gorong baru atau pembuatan subteras. 6) Melalui musyawarah desa,diadakan pemilihan tim pemeliharaan dan disahkan oleh Kepala Desa, yang terdiri dari beberapa unit: i. Unit yang menentukan kebutuhan untuk pemeliharaan, sekaligus yang menilai kembali apakah bagian yang dibutuhkan untuk dipelihara telah ditangani dengan baik. ii. Unit yang menugaskan masyarakat untuk memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki, baik individu maupun kelompok. iii. Unit yang mengawasi dan membimbing masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan tentu saja orang tersebut harus terlatih atau sudah memiliki kemampuan teknis. Tim Pemelihara bertanggung jawab kepada musyawarah desa melalui musyawarah pertanggungjawaban pemeliharaan prasarana yang dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.


−

Sistem Pemeliharaan Untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan di tiap jenis prasarana, disediakan fomulir guna membantu Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) di desa. Formulir Daftar Bagian Prasarana yang Rusak dan Perlu Dipelihara untuk mencatat kebutuhan pemeliharaan secara sistematis, yang dapat dilihat pada Lembar PTO. Formulir Daftar Bagian Prasarana yang Rusak dan Perlu Dipelihara diisi oleh TP3 secara berkala atau sesuai waktu yang diperlukan, dengan cara sebagai berikut. 1) Memeriksa dan mengamati jenis kerusakan pada bangunan prasarana. 2) Sambil mengamati, lakukan pencatatan di formulir tentang keadaan tiap masalah yang diamati. 3) Di bagian bawah, diberi catatan mengenai lokasi/bagian bangunan tiap jenis prasarana yang perlu diperbaiki. 4) Pada waktu survei identifikasi pemeliharaan, diisi dengan kode: 1 = masalah ringan 2 = masalah sedang 3 = masalah berat Kode ditentukan sesuai dengan pentingnya masalah, bukan besarnya pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah.

−

Penentuan Prioritas Pemeliharaan TP3 akan menentukan prioritas berdasarkan kriteria-kriteria yang diuraikan di atas, ditambah pertimbangan beban pekerjaan dan pemerataan beban pada kelompok-kelompok masyarakat. Jika pemeliharaan ditangani melalui pengurus RT (Rukun Tetangga), survei dan penentuan prioritas dapat dilakukan oleh RT masing-masing, kemudian TP3 dapat menilai keberhasilan tiap RT.

−

Langkah-langkah Pemeliharaan 1) Prioritas untuk pemeliharaan ditentukan oleh TP3. 2) Dibuatnya jadwal pekerjaan dan adanya kesepakatan mengenaipenanggung jawabnya. Penanggung jawab bertugas sebagai kepala kelompok pemeliharaan. 3) Hasil pemeliharaan oleh RT atau kelompok diperiksa oleh unit yang mengawasi dan membimbing kegiatan pemeliharaan dalam TP3. 4) Bagian yang sudah diperbaiki dengan baik dapat diberi tanda "X" pada formulir survei.

−

Pelatihan Pemeliharaan FT-Kec dibantu FT-Kab wajib memberikan pelatihan kepada anggota TP3 pada waktu pelaksanaan kegiatan hampir selesai. Dalam acara tersebut, TP3 diberi materi yang meliputi: 1) Kepentingan pemeliharaan, 2) Organisasi dan pengelolaan pemeliharaan, 3) Teknik pemeliharaan, seperti teknik menginventaris masalah dan teknik memperbaikinya, 4) Cara menghitung besaran iuran untuk pemeliharaan tiap jenis prasarana yang dibutuhkan. Dalam penjelasan di bawah, terdapat uraian pengembangan tentang pengelolaan pemeliharaan dan permasalahan yang terkait


pemeliharaan. Penyusunan berfungsi untuk memberikan gambaran tentang pemeliharaan dan dipakai sebagai pandangan baru terhadap pemeliharaan yang dilengkapi dengan langkah-langkah untuk menyukseskan pemeliharaan prasarana dalam rangka pelestarian. −

Delapan Langkah untuk Menyukseskan Pemeliharaan Prasarana Desa Delapan langkah di bawah ini didasarkan pada sudut pandang baru tentang pemeliharaan. Para pemeriksa prasarana adakalanya memiliki asumsi yang salah. Yang sebenarnya mereka lihat di lapangan bukan bukti/fakta bahwa pemeliharaan tidak dilakukan, tetapi bukti/fakta bahwa prasarana tidak dibangun dengan baik. Kerap kali yang sebenarnya terjadi adalah kesalahan desain, bukannya kesalahan dalam pemeliharaan. Atau, barangkali yang sering terjadi adalah tidak dilakukannya pengendalian kualitas pelaksanaan secara ketat. Yang paling sering terjadi dalam “masalah pemeliharaan” adalah lebih disebabkan oleh kualitas atau volume bahan yang kurang memadai. Ada bukti dari lapangan bahwa umumnya masyarakat mau memelihara prasarana yang manfaatnya dapat mereka rasakan. Hanya saja, upaya pemeliharaan yang dilakukan masih sangat terbatas, bahkan masih jauh dari yang diharapkan. Jika tujuh langkah di bawah ini dapat dilaksanakan dengan sungguhsungguh, hampir dipastikan upaya pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat akan jauh lebih baik dari sebelumnya, padahal pengeluaran biaya dan tenaga tidak jauh berbeda. Dengan mengikuti ketujuh langkah ini, diharapkan sikap terhadap kebutuhan dan tanggung jawab pemeliharaan akan berubah. 1) Langkah pertama adalah perubahan sudut pandang. Pada saat menemukan masalah di lapangan, jangan langsung memutuskan bahwa masalah itu disebabkan oleh kurangnya kegiatan pemeliharaan. Karena, mungkin saja masalah yang muncul disebabkan oleh desain yang salah, pengendalian kualitas yang rendah, atau karena kualitas dan volume bahan yang kurang tepat. Dengan kata lain, ketika pemeriksaan dilakukan maka yang harus dipikirkan dari awal adalah masalah kualitas prasarana. Karena, prasarana desa seharusnya dibangun dengan teknik yang dapat meminimalkan upaya pemeliharaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah punggung sapi, saluran pinggir, pelandaian tebing, jarak antara sumber air dan peresapan, cat antikarat, dan sebagainya. Dengan demikian, para fasilitator, pemerintah, dan konsultan atau lainnya jika melakukan kunjungan harus selalu mengangkat dan mengutamakan masalah kualitas,sekaligus menjelaskan alasannya. Alangkah baiknya jika ada contoh jelek pada prasarana lain di sekitarnya. Bagi juru desain, tidak boleh melupakan hal-hal yang akan menyelamatkan kegiatan proyek. Harus digambar secara eksplisit agar jelas. Bagi pemeriksa desain, jangan menyetujui desain yang belum jelas atau lengkap. Hal itu tidak mendidik masyarakat tentang kualitas.


2) Langkah kedua adalah adanya penanggung jawab pemeliharaan prasarana. Untuk turut serta dalam kegiatan pemeliharaan yang rutin (setiap sekian minggu sekali) kerap masyarakat memandangnya sebagai pekerjaan yang membosankan. Karena itu, perlu dibentuk tim penanggungjawab pemeliharaan prasarana. Tokoh masyarakat yang sangat dihargai karena ilmunya, usianya atau keberhasilannya, diutamakan untuk direkrut menjadi anggota tim penanggung jawab pemeliharaan. Pada dasarnya, masyarakat akan dapat memahami kepentingan pemeliharaan, asalkan dijelaskan oleh tokoh yang dihormati. Tim penanggung jawab (jumlahnya tidak penting) hanya memantau proses dan hasil pemeliharaan. Jika diberitahukan bahwa pemeliharaan sangat diperlukan maka tim ini akan membantu menggerakkan masyarakat lain. 3) Langkah ketiga adalah adanya tim dan metode kerja lapangan. Untuk mewujudkan pemeliharaan prasarana yang efektif dan tepat waktu, desa harus mempunyai organisasi atau tim yang rajin terjun ke lapangan untuk mencari data tentang status dan kebutuhan pemeliharaan. Tim ini akan lebih sesuai jika diisi oleh tenaga muda yang potensial (Tim Pemuda). Sudah ada metodologi dan formulir untuk mencatat kebutuhan (Inventaris Bagian Jembatan yang Perlu Dipelihara), mirip dengan metode SAP/VAP/MAP yang telah diberikan pada pelatihan untuk perencanaan jalan. Tim ini membuat jadwal kunjungan atau memanfaatkan kesempatan ideal untuk melihat kebutuhan, misalnya pada saat hujan deras untuk prasarana jalan dan jembatan. Pada saat hujan, dapat dilihat apakah saluran yang ada kurang besar atau aliran air terlalu deras, apakah terdapat air yang mengalir di tengah jalan, apakah fondasi jembatan diserang air, dan sebagainya. Untuk sumber air bersih dan irigasi harus dilihat pada saat sulit air, tetapi untuk prasarana bendungan justru harus dilihat pada saat akan banjir. Jadi, sifat yang paling penting untuk tim ini adalah rajin terjun ke lapangan, walaupun jauh maupun hujan. Hasil kunjungan dibahas bersama dalam tim. Selanjutnya, tim melaporkan hasilnya kepada tim penanggung jawab. Sebaiknya, hasilnya ditempel secara transparan di Papan Informasi.


Apakah setiap prasarana perlu tim sendiri atau dapat digabung untuk beberapa prasarana? Jawabannya, boleh satu tim dan boleh digabung untuk beberapa prasarana. Ini tergantung pada volume pekerjaan, keahlian dalam tim, lokasi prasarana, dan jumlah pemanfaat. Sebenarnya relatif lebih mudah membentuk tim untuk memelihara air bersih karena pemanfaatnya jelas dan mudah dihitung.Sebaliknya, lebih sulit mencari orang untuk memelihara prasarana yang dinikmati semua, seperti jalan. Pada prinsipnya, tidak ada pembatasan jumlah tim.Tim-tim ini dapat saja aktif untuk semua prasarana yang dibangun oleh suatu proyek. Sebaiknya tidak perlu tim tersendiri. Akan lebih teratur, efektif, dan komprehensif jika ada tim gabungan yang menangani semua jenis prasarana, dari mana pun sumbernya.

4) Langkah keempat adalah adanya pelatihan teknik. Tim-tim yang dimaksud di atas perlu diberi pelatihan tentang dua hal, yaitu mengenai tugasnya dan teknik pemeliharaan. Hal tersebut akan berbeda untuk kedua jenis tim. i. Untuk Tim Penanggung jawab. Tim ini harus mengerti bahwa tugas mereka adalah memimpin pertemuan, membuat laporan kepada masyarakat, dan menjelaskan rencana pemeliharaan. Untuk menjelaskan rencana pemeliharaan, minimal timharus mengetahui teknik-teknik yang biasa dipakai. ii. Untuk Tim Pemuda dan Pemudi. Untuk terjun ke lapangan, tim ini perlu menerapkan format-format inventarisasi, dapat menentukan prioritas, pintar mengantisipasi masalah, dan bersemangat. Kedua tim ini tidak dimaksudkan sebagai tenaga yang akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tetap dilakukan oleh masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, tentunya anggota tim ini dapat juga turut bekerja dalam kegiatan pemeliharaan. Masyarakat yang bekerja dalam kegiatan pemeliharaan tersebut, mungkin saja masih awam terhadap hal-hal teknis. Karena itu, masyarakat juga harus dilatih agar pekerjaannya lebih bermutu. Semua pelatihan yang dimaksudkan harus dilakukan oleh Fasilitator Teknik atau Fasilitator Kecamatan dibantu oleh petugas dinas teknik dan petugas kecamatan. Pada umumnya, pelatihan sejenis ini tidak perlu banyak biaya karena dilakukan langsung di desa dan lebih baik lagi jika langsung di lapangan. Dalam hal pelatihan ini, sebaiknya melibatkan pendamping lokal dan fasilitator desa sebagai instruktur pembantu.


5) Langkah kelima adalah memantau prasarana lama. Langkah kelima ini mirip dengan langkah pertama, yaitu mencoba mengubah sikap orang, seperti konsultan, fasilitator, dan aparat yang berkunjung ke lapangan. Pada saat melakukan kunjungan lapangan, sering mereka memeriksa dan mencatat banyak hal, tetapi tidak pernah bertanyatentang pemeliharaan atau status prasarana yang dibangun pada tahun-tahun yang lalu. Biasanya yang diperhatikan adalah konstruksi baru yang dipandang lebih menarik dan cantik jika difoto. Sementara itu, masyarakat selalu melihat apa yang dilakukan oleh para pengunjung (konsultan, fasilitator, aparat) dan akan digunakan sebagai contoh. Jika para pengunjung yang sering dijadikan teladan ini tidak peduli tentang masalah pemeliharaan, bagaimana dengan masyarakat itu sendiri yang belum tentu mengerti tentang pentingnya pemeliharaan? Bisa dibayangkan, bagaimana respons masyarakat jika setiap kunjungan dimulai dengan pemeriksaan prasarana yang dikerjakan satu atau dua tahun sebelumnya. Dengan memantau atau memeriksa prasarana lama yang telah dikerjakan pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya akan mendorong penanganan pemeliharaan yang lebih baik. Apalagi jika dikaitkan dengan langkah keenam di bawah ini. 6) Langkah keenam adalah pembuatan arsip tentang pemeliharaan yang telah dilakukan. Pada format Log Pemeliharaan ini, dicatat jenis kegiatan yang dilakukan, jumlah orang yang terlibat, jumlah Hari-OrangPemeliharaan yang digunakan, jumlah bahan dan alat serta uang tunai yang dilaksanakan. Log tersebut diisi setiap hari yang terdapat kegiatan pemeliharan, agar mudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Tim Pemelihara. 7) Langkah ketujuh adalah adanya sanksi karena tidak memelihara. Langkah ketujuh adalah sanksi bagi desa yang tidak melakukan pemeliharaan rutin. Disarankan ada sanksi bagi desa yang tidak melakukan pemeliharaan rutin. Rapat BKAD/Musyawarah Antar Desa dapat menyepakati aturan sanksi, dan informasi ini perlu disebarluaskan. Contoh sanksi termasuk: i. Desa yang tidak memelihara prasarana tidak berhak lagi mengikuti kompetisi. ii. Atau, desa yang tidak memelihara prasarana ditetapkan batas biaya maksimal yang dapat diusulkan. iii. Sanksi bisa lebih spesifik tentang lokasi (dusun), tentang jenis proyek, atau yang lainnya. Sebaiknya, sanksi tidak perlu dikenakan untuk peristiwa yang luar biasa, seperti banjir 50-tahunan, atau pemeliharaan yang memerlukan biaya besar. Siapa yang berhak mengatakan bahwa prasarana tidak cukup dipelihara? Pertanyaan ini mungkin paling sulit untuk dijawab. Yang berhak mengambil keputusan adalah BKAD/Musyawarah Antar Desa, tetapi BKAD sendiri tidak akan turun melihat semua desa. Karena, mungkin saja ada unsur bias dalam melakukan penilaian.


Makin besar jumlah desa yang digagalkan karena terkena sanksi, makin besar porsi dana untuk desa yang masih berpartisipasi. BKAD dapat mengorganisasi proses penilaian yang melibatkan tim kecil yang terdiri dari wakil desa lainnya dan setiap desa dikunjungi oleh dua tim agar penilaian dapat dibandingkan. Juga, dimungkinkan adanya naik banding bagi desa yang dinilai jelek, misalnya ketika mereka kurang setuju dengan penilaian tim verifikasi. Untuk tugas ini, FT-Kab dapat membantu, tetapi bukan menjadi solusi yang sustainable (berkelanjutan), melainkan hanya digunakan untuk memberi contoh tentang cara tepat dalam melakukan penilaian. 8) Langkah kedelapan adalah adanya dana pemeliharaan. Alangkah baiknya jika disediakan dana khusus untuk masalah pemeliharaan, terutama untuk pemeliharaan prasarana yang di luar kemampuan desa, dari segi volume atau biayanya, dengan asumsi dana yang ada di desa masih sangat terbatas. Untuk jenis proyek tertentu, pengumpulan dana pemeliharaan yang cukup besar mungkin dilakukan, tetapi untuk jenis proyek lainnya, mungkin sangat sulit. Untuk mengurangi timbulnya ketergantungan dana dari pemerintah, dibuat prasyarat yang harus dipenuhi sebelum dana tambahan dipertimbangkan: i. Organisasi pemeliharaan ada dan aktif, ii. Ada pertemuan rutin, iii. Tim kecil pemuda dapat disertakan untuk melakukan survei atas kebutuhan pemeliharaan, iv. Masyarakat sudah menyumbang sesuai kemampuannya. Dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa dana pemeliharaan tidak boleh disediakan dari biaya konstruksi. Banyak desa yang beranggapan bahwa dana pemeliharaan tidak diperlukan. Meskipun demikian, ada juga desa yang memerlukan dana pemeliharaan jauh di atas kemampuan desa. Jika dana pemeliharaan sudah disediakan pada saat konstruksi, pasti akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak perlu atau relevan. Orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana ini akan dicurigai dan menjadikan tugas Tim Pengelola Kegiatan makin berat. −

Pelaporan Pemeliharaan Laporan harian pemeliharaan dilakukan oleh Tim Pemelihara dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Format laporan harian pemeliharaan menggunakan format yang ada dalam formulir PTO.

m. Pemantauan Kegiatan Pemantauan selama proses pelaksanaan kegiatan wajib dilakukan secara rutin agar proses pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemantauan partisipasi, aturan, dan kualitas (PAK) menggunakan format yang ada dalam formulir PTO. n. Evaluasi kinerja Tim Desa dan Tim Antar Desa


Pengeloaan kegiatan prasarana hendaknya berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional dan penjelasannya. Para pelaku program diwajibkan memahami petunjuk dan prosedur tersebut agar pengelolaan kegiatan prasarana berjalan baik dan menghasilkan prasarana berkualitas. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap para pelaku di desa dan antardesa (kecamatan) agar dari tahun ke tahun kinerjanya makin baik. Evaluasi tim desa ini dilakukan menggunakan format sebagaimana yang tertuang dalam formulir PTO.


4.2. Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan 4.2.1. Dasar Pemikiran Bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip open menu, semua jenis kegiatan pendidikan formal dan nonformal (termasuk pelatihan keterampilan masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin. Bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk urusan wajib dalam proses penyusunan RPJMDes. Untuk itu, Fasiltator Kecamatan dan Kader Desa wajib melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang memahami permasalahan pendidikan di desa, dalam rangka mendapatkan berbagai permasalahan dan potensi pendidikan di desa. 4.2.2. Tujuan a. Tujuan Umum Mempercepat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. b. Tujuan Khusus - Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin/anak putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberian beasiswa. - Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan—sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan metode pengajaran. - Meningkatkan kepedulian orangtua siswa rumah tangga miskin dan komite sekolah terhadap pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin perdesaan melalui pelatihan bagi pemuda putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing serta lapangan kerja. 4.2.3. Sasaran dan Jenis Kegiatan a. Sasaran Program Kelompok penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin, anak rumah tangga miskin usia sekolah, sekolah dasar/MI dan SMP/MTs, guru, serta Komite Sekolah di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. b. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan pendidikan yang dapat didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan dikategorikan dalam empat bagian, yaitu: 1. Beasiswa Bantuan beasiswa bagi murid/siswa belajar/anak dari rumah tangga miskin dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Ketentuan beasiswa: 1) Penerima beasiswa tersebut tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lain. 2) Beasiswa dimanfaatkan untuk iuran bulanan sekolah, biaya praktikum, biaya ujian, dan pembelian perlengkapan sekolah (misalnya buku dan alat tulis, buku-buku pelajaran). 3) Jangka waktu beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima beasiswa.


4) Pemberhentian beasiswa dilakukan atas persetujuan Musyawarah Desa. 5) Pemberian bantuan beasiswa diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat, termasuk setiap orangtua penerima beasiswa melalui Papan Informasi. 6) Setiap orangtua penerima beasiswa wajib memotivasi anaknya untuk belajar. Mekanisme pengelolaan beasiswa: 1) Pemberian dana beasiswa yang lebih dari satu tahun dikelola oleh Pokja Pendidik di Kecamatan (lihat poin 4.2.5 tentang “Pengelolaan Dana Multiyears/tahun jamak”). 2) Beasiswa yang berupa iuran sekolah, dapat dibayarkan langsung (dari rekening Pokja Pendidikan) ke sekolah tiap 6 bulan. 3) Pembayaran beasiswa harus didukung dengan bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti daftar penerima beasiswa, bukti transfer, dan kuitansi yang dikeluarkan pihak sekolah. 4) Proses pembayaran harus diketahui semua pihak, antara lain: BKAD, UPK, Fasilitator Kecamatan, TPK, Kades, Kadus, Komite Sekolah. 5) Pembayaran dana beasiswa sekolah harus dilengkapi surat perjanjian dengan pihak sekolah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah dapat ditariknya kembali beasiswa jika penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan sekolahnya. 1. Daftar calon penerima beasiswa harus sudah tersedia pada saat MKP dan Musdes Perencanaan. 2. Bantuan perlengkapan dan peralatan sekolah diserahkan langsung oleh TPK kepada semua penerima beasiswa yang disaksikan orangtua, Kepala Desa, BPD, dan Komite Sekolah serta penandatanganan Daftar Tanda Terima. Fasilitator Kecamatan memastikan bahwa bantuan tersebut diterima secara utuh. 3. Usulan yang telah ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa penetapan usulan, dipastikan oleh Fasilitator Kecamatan agar tidak tumpang tindih dengan program lain dan tidak bertentangan dengan rencana pendidikan setempat. −

Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pelayanan pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang meliputi akses, mutu, dan manajemen pendidikan. Untuk memudahkan masyarakat (rumah tangga miskin) mendapatkan akses pelayanan pendidikan maka PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan pendanaan kepada lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah, penyelenggara program paket belajar, sekolah terbuka, sekolah filial/kelas jauh, atau lembaga pelayanan pendidikan lainnya). Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan kegiatan yang lebih transparan, TPK wajib melibatkan Komite Sekolah. Ketentuan peningkatan pelayanan pendidikan: 1) Sekolah/lembaga penerima bantuan adalah sekolah/lembaga pendidikan tingkat dasar wajib belajar 9 tahun, dengan kondisi:


i. Sarana dan prasarananya kurang memadai/layak untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. ii. Jumlah tenaga pengajarnya kurang memadai. iii. Khusus sekolah formal, harus mempunyai Komite Sekolah. iv. Tercatat di dinas pendidikan. 2) Bantuan peningkatan pelayanan pendidikan digunakan untuk: i. pembelian bahan-bahan penunjang belajar mengajar di sekolah, seperti buku wajib belajar dan alat peraga sederhana. ii. pelatihan guru (pengembangan metode belajar yang menyenangkan dan pengembangan media belajar). iii. penambahan insentif bagi guru honorer/guru bantu dan pembayaran honor guru baru (tambahan). iv. pembangunan/perbaikan/perawatan gedung sekolah (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kamar mandi/wc, tempat cuci tangan, ruang Unit Kesehatan Sekolah, dan ruang guru). v. pembelian mebel. a) Pembangunan dan perbaikan sekolah/perpustakaan mengacu pada ketentuan standar teknis yang ada. b) Bantuan guru honorer sebaiknya bersifat multiyear/tahun jamak untuk menjamin ketersediaan tenaga guru. Persyaratan, proses seleksi, dan besarnya honor guru ditentukan oleh masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa berdasarkan konsultasi dengan kepala sekolah dan Komite sekolah. c) Besarnya honor guru disesuaikan dengan standar UMR setempat yang berlaku. d) BKAD menugaskan Badan Pengawas UPK dan Tim Pemantau melakukan pengawasan dan pemantauan guna menjamin efektifitas pengelolaan dana dan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Hasil kerja Tim Pengawas dan Tim Pemantau dilaporkan pada rapat BKAD/MAD dan Musdes.

−

Pelatihan Keterampilan Masyarakat Bantuan Pelatihan keterampilan masyarakat digunakan untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga miskin sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya sehingga menciptakan daya saing dan peluang tenaga kerja, antara lain: kursus menjahit, bengkel otomotif, sablon, buta aksara, dan lain-lain. Ketentuan bantuan pelatihan keterampilan adalah sebagai berikut. 1) Penerima bantuan biaya pelatihan keterampilan adalah anggota rumah tangga miskin usia kerja produktif. 2) Bantuan digunakan untuk pembelian peralatan dan bahan-bahan kursus/pelatihan, membayar honor instruktur, transportasi, dan kebutuhan lain yang relevan. 3) Besarnya bantuan biaya kursus/pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan riil dan harga setempat. 4) Kewajiban penerima bantuan adalah mengikuti pelatihan/kursus sampai selesai dan melakukan alih keterampilan yang dimiliki kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Di samping itu, pilihan jenis pelatihan keterampilan diprioritaskan pada pilihan


yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal sehingga lebih berpeluang mendukung percepatan usaha ekonomi. −

Pengembangan wawasan dan kepedulian. Bantuan pengembangan wawasan dan kepedulian dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman rumah tangga miskin tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun nonformal. Bentuk bantuan kegiatan dapat berupa kampanye pendidikan, pertemuan komite sekolah, dan lokakarya desa dengan tema-tema, seperti gender, lingkungan, hak anak, bahaya penggunaan obat-obat terlarang, bahaya pestisida dan pupuk kimia, hak-hak sipil masyarakat, antisipasi konflik, pendidikan, serta kesehatan.

4.2.4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan −

Verifikasi Usulan Hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi usulan bantuan peningkatan pelayanan pendidikan dan beasiswa: 1) Tim Verifikasi melakukan diskusi dengan Komite Sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk memastikan bahwa usulan kegiatan benarbenar dibutuhkan oleh rumah tangga miskin. Jika belum ada Komite Sekolah, perlu dipastikan sekolah akan membentuknya sebelum MAD Pendanaan. 2) Memastikan bahwa jenis usulan kegiatan tidak tumpang tindih dengan pendanaan sumber lain. 3) Untuk pemberian beasiswa, perlu dipastikan bahwa penerima beasiswa adalah rumah tangga miskin dan sedang tidak menerima bantuan dari sumber lain. 4) Besarnya beasiswa yang dibutuhkan dan bersifat multiyears. 5) Beasiswa dianggarkan pada Rencana Anggaran Sekolah agar dapat diketahui rencana penggunaannya. Fas.Kab memastikan kegiatan pendidikan yang diusulkan masyarakat tidak didanai oleh Dinas Pendidikan dan/atau Departemen Agama Tingkat Kabupaten.

a. Pelaksanaan kegiatan Proses pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat: − Pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat dilakukan oleh TPK. Untuk mengelola kegiatan ini, TPK dapat membentuk bidang pendidikan. − Sebelum melaksanakan kegiatan, TPK bidang pendidikan harus dilatih terlebih dulu. Pelatihan dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan/PL dengan materi: kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, alur tahapan kegiatan, jenis-jenis kegiatan pendidikan masyarakat, tugas TPK bidang pendidikan, dan administrasi keuangan. − Penyusunan rencana kerja dan pencairan dana didampingi oleh Fasilitator Kecamatan dan PL dengan mengacu pada proposal. − Pengadaan bahan dan alat mengikuti proses yang ada. − Penyaluran dana bidang pendidikan kepada penerima manfaat oleh TPK bidang pendidikan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. − Sertifikasi kegiatan pendidikan masyarakat dilakukan oleh Fasilitator Kecamatanyang melibatkan cabang Dinas Pendidikan setempat dengan


−

memperhatikan kemungkinan pelestarian dan pengembangan kegiatan tersebut. Serah terima kegiatan pendidikan masyarakat dilakukan oleh TPK kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa. Dokumen serah terima disusun oleh TPK bersama KPMD dan pengurus kelompok kegiatan. Beberapa jenis kegiatan pendidikan perlu dilestarikan sehingga perlu dibentuk Tim Pemelihara dalam forum ini.

4.2.5. Pengelolaan Dana Multiyears/tahun jamak Bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang bersifat multiyears (lebih dari 1 tahun) membutuhkan pengelolaan secara khusus melalui suatu Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan di tingkat Kecamatan yang keanggotaannya dipilih secara transparan dan demokratis serta bertanggung jawab pada Musyawarah Antar Desa. Untuk memastikan akuntabilitas maka Pokja Pendidikan disarankan beranggotakan minimal tiga orang, yang terdiri dari Ketua dan anggota. Pengurus Pokja berasal dari unsur UPK, Komite Sekolah, TPK, Tokoh Masyarakat, pemerhati pendidikan, dan dibentuk pada MAD Prioritas Usulan. MAD/BKAD memberikan wewenang kepada Badan Pengawas UPK untuk mengontrol penggunaan dana pendidikan. a. Tugas Utama Pokja dan Bidang Pendidikan: − Mengelola bantuan multiyears (khususnya dalam pencairan dana) pada program dan setelah berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan. 1) Membuka rekening Pendidikan dengan spesimen 3 orang, yaitu ketua Pokja dan 2 orang anggota yang terdiri dari unsur UPK dan salah satu tokoh masyarakat yang dipilih dalam MAD Penetapan Usulan. 2) Menyalurkan dana kegiatan pendidikan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC). 3) Mengadministrasikan keuangan dan kegiatan penyaluran dana di Kecamatan. − Melakukan mediasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah (Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan) untuk peningkatan pelayanan pendidikan. − Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Pendidikan PNPM Mandiri Perdesaan. Catatan: Keterlibatan UPK sebagai salah satu penandatangan rekening pendidikan (Pokja) dimaksudkan untuk fungsi pengawasan. b. Pencairan dan Penyaluran Dana Multiyears (Tahun Jamak) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana pendidikan multiyears, keanggotaan Pokja, dan spesimen rekening pendidikan disepakati dalam MAD Penetapan Usulan. Secara garis besar, mekanisme pencairan dan penyaluran dana pendidikan multiyears adalah sebagai berikut. − TPK mengajukan RPD total kegiatan pendidikan ke UPK sesuai total anggaran yang disetujui pada MAD Penetapan Usulan. − UPK menyalurkan dana kegiatan pendidikan kepada TPK berdasarkan RPD Total yang diajukan. − TPK membuka rekening kolektif Pendidikan di Kecamatan yang dikelola oleh Pokja Pendidikan. − TPK mengajukan RPD sesuai kebutuhan dan dilampiri daftar penerima manfaat ke Pokja Pendidikan. − Pencairan kedua dan seterusnya disertai LPD yang harus diverifikasi terlebih dulu oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan (jika masih bertugas)


− −

untuk memastikan bahwa RPD yang diusulkan tidak melampaui anggaran satu tahun. Setelah diperiksa maka Pokja mencairkan dana ke TPK sesuai RPD yang diajukan. Pokja wajib melaporkan jumlah penggunaan dana per bulan disertai salinan rekening. Pelaporan ditujukan kepada UPK.

Penting: o Pokja hanya berwenang mencairkan dana berdasarkan rencana anggaran tahunan TPK yang telah disetujui MAD Penetapan Usulan atau forum yang diberi kewenangan oleh MAD untuk mencairkan dana tersebut. o Pencairan dana dilaksanakan berdasarkan RPD yang diusulkan TPK setelah diperiksa oleh Fasilitator Kecamatan (jika masih bertugas).


Alur Mekanisme Penyaluran Dana Pendidikan Multiyears

REK –UPK

KECAMATAN

REK PENDIDIKAN (3 SPESIMEN)

RPD SESUAI KEBUTUHAN & LPD

RPD SESUAI KEBUTUHAN& LPD

RPD TOTAL

RPD TOTAL

DESA

TPK

4.2.6. PENGEMBANGAN DAN KEBERLANJUTAN a. Bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk bidang pendidikan berbentuk hibah sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab penerima manfaat dan masyarakat. Keberlanjutan kegiatan sudah harus dipikirkan dan direncanakan sejak tahap perencanaan kegiatan. b. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi TPK untuk memperoleh bantuan teknis maupun keuangan ke Kantor Cabang Diknas Pendidikan Kecamatan maupun sumber lain. c. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi UPK untuk mengalokasikan dana beasiswa yang bersumber dari sebagian jasa keuntungan perguliran UEP maupun SPP. d. Fasilitator Kecamatan melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan dan asuransi setempat untuk menjajaki kemungkinan asuransi pendidikan sebagai salah satu model pelestarian yang ditawarkan ke BKAD/Musyawarah Antar Desa. e. Fasilitator Kabupaten melakukan rekapitulasi usulan pendidikan hasil MAD dalam wilayah kerjanya dan memfasilitasi Pokja Pendidikan Kecamatan dengan pemerintah daerah, swasta, dan LSM yang peduli dengan masalah pendidikan.


4.3. Bidang Layanan Kesehatan 4.3.1 Tujuan a. Tujuan Umum - Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan mendekatkan pelayanan kesehatan dasar yang murah, mudah, dan terjangkau. - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. - Untuk mempercepat pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). b. Tujuan Khusus  Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat.  Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesehatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya.  Menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi untuk pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana.  Mendukung upaya pencegahan penyakit menular.  Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi rumah tangga miskin yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara mandiri, yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 4.3.2 Sasaran dan Jenis Kegiatan a. Sasaran Program Kelompok penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah rumah tangga miskin di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan. b. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan kesehatan yang dapat didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan dikategorikan dalam empat bagian, yaitu: 

Penyuluhan Kesehatan Bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. 2) Meluruskan pemahaman masyarakat yang salah terhadap masalah kesehatan. 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. 4) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. 5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, termasuk cara mengatasinya. 6) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencegahan dini (preventif) lebih baik daripada pengobatan penyakit (kuratif). Contoh: Anggapan sebagian masyarakat bahwa diare pada balita merupakan gejala awal dari proses perkembangan otaknya (tambah pintar) sehingga usaha pengobatan acap kali tidak dilakukan, akibatnya banyak kasus anak meninggal karena kekurangan cairan yang disebabkan lambatnya pertolongan. Masyarakat juga memiliki anggapan bahwa wanita hamil tidak boleh makan ikan lele atau udang, supaya nantinya bayinya tidak bongkok sehingga ibu dan janin justru


menjadi malnutrisi. Selain itu, masyarakat memiliki kebiasaan cuci tangan yang kurang benar dengan hanya membasuh tangan, dan banyak contoh lainnya. Penyuluhan kesehatan dilakukan dengan cara: 1) Penyediaan alat/media informasi tentang kesehatan, seperti poster, leaflet, papan slogan, CD/VCD yang bertema kesehatan, serta bukubuku mini seri kesehatan, 2) Penyuluhan langsung atau kampanye kesehatan melalui pertemuan masyarakat ataupun pendidikan kesehatan di sekolah/UKS, 3) Memanfaatkan media penyebaran informasi yang ada (tertulis dan elektronik), 4) Penyuluhan dengan demonstrasi/Praktik Cuci Tangan Bersama untuk kelompok ibu dan siswa SD, 5) Penyuluhan melalui wadah lomba, misalnya lomba Majalah Dinding bertema kesehatan dan lomba karya tulis/pidato bertema kesehatan untuk siswa. 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan (poliklinik desa/polindes, Pos Obat Desa/POD, dan ambulans desa) serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi para kader kesehatan dan dukun bayi untuk wilayah yang belum terjangkau bidan desa. Selain itu, penyediaan asupan makanan tambahan untuk ibu hamil rumah tangga miskin yang kurang gizi, bayi/balita rumah tangga miskin kurang gizi, kegiatan pemeriksaan penunjang dan imunisasi yang tidak menjadi sasaran program DepKes/DinKes, tetapi diperlukan masyarakat untuk pencegahan suatu penyakit (misalnya imunisasi Hepatitis untuk siswa yang belum mendapatkannya). Usulan bidang kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dalam satu paket usulan kegiatan; sebagai contoh Pembangunan Polindes dengan kegiatan penyediaan bidan desa serta penyuluhan kesehatan Ibu dan anak.



Peningkatan Kesehatan Lingkungan Peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan: 1) Penyediaan prasarana kesehatan lingkungan yang memadai guna pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana air bersih dan sanitasi (model jamban sesuai kondisi daerah setempat dan ketersediaan sarana air bersih). Pilihan sarana sanitasi dapat berupa (mandi cuci kakus/MCK, cubluk, jumbleng, pembuatan atau perbaikan saluran air kotor, pembangunan tempat cuci tangan di sekolah). 2) Pelatihan bagi masyarakat tentang pencegahan penyakit menular, seperti pelatihan uji kualitas air, penanganan malaria, DBD, dan HIV/Aids.



Peningkatan Kesehatan Mandiri Bentuk kegiatan yang dikembangkan dalam kegiatan peningkatan kesehatan mandiri, antara lain: 1) Tabungan kesehatan sebagai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mandiri,


2) Tanaman obat keluarga (Toga) dan apotik hidup, mengembangkan pengobatan tradisional, 3) Pembentukan dan/atau memanfaatkan kelompok kesehatan masyarakat, seperti: posyandu lansia dan dasa wisma. 4.3.3 Mekanisme Pengelolaan Kegiatan a. Perencanaan  Penggalian gagasan Tahapan dan langkah-langkah proses penggalian gagasan: 1) Tahap Persiapan Fasilitator Kecamatan, KPMD/K, dan PL dibantu oleh tenaga medis Puskemas dan/atau Dinas Kesehatan menyusun paket informasi kesehatan. Paket informasi tersebut memuat masalah-masalah kesehatan, upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, pemanfaatan tenaga medis dan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan, pola hidup sehat (makan makanan bergizi, penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil secara rutin, dan lain-lain), serta pentingnya penanganan kesehatan lingkungan. 2) Tahap Pelaksanaan -Membagikan paket informasi kesehatan. -Membuat peta sosial bersama warga masyarakat. Peta sosial tersebut dilengkapi dengan legenda (simbol/tanda) aspek kesehatan yang mencakup: i. rumah tangga miskin yang memiliki balita dan balita yang kurang gizi. ii. rumah tangga miskin yang termasuk pasangan usia subur (PUS). iii. rumah tangga miskin PUS yang mengikuti program KB. iv. sumber air bersih dan sumber air yang dimanfaatkan rumah tangga miskin. v. sarana dan akses sanitasi yang dimiliki serta dimanfaatkan rumah tangga miskin. vi. fasilitas atau pusat pelayanan kesehatan yang ada. vii. wilayah yang sering dan/atau pernah terkena wabah penyakit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (misalnya diare, hepatitis/kuning, demam berdarah, cikungunya, flu burung). viii. rumah tangga miskin yang telah dan sedang terkena penyakit menular. ix. wilayah endemis malaria, kusta, dan TBC. Fasilitator Kecamatan, PL, dan KPMD harus menyiapkan dokumen yang berisi data dan informasi tentang aspek kesehatan, meliputi jumlah rumah tangga miskin, jumlah keluarga, jumlah PUS, jumlah anak balita/batita, sumber air bersih, sarana sanitasi, fasilitas atau pusat pelayanan kesehatan, wilayah yang sering dan pernah terkena wabah penyakit dalam 5 tahun terakhir, rumah tangga miskin yang telah dan sedang terkena wabah penyakit menular, dan sebagainya. -Menemukan dan mengenali masalah serta kebutuhan kesehatan dengan cara: i. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kesehatan menggunakan format/alat peraga atau dengan metaplan secara partisipatoris. ii. Mengelompokkan sebab munculnya masalah kesehatan pada rumah tangga miskin ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a)


kurang pengetahuan atau pemahaman tentang kesehatan, (b) tidak ada atau kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, (c) lingkungan yang tidak sehat, dan (d) kesulitan membiayai pengobatan atau tidak memiliki jaminan kesehatan. iii. Memfasilitasi peserta dalam menentukan penyebab masalah kesehatan terbanyak pada pengelompokan kategori di atas sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan kesehatan. iv. Pembentukan kelompok masyarakat yang menangani kegiatan kesehatan masyarakat. Kelompok masyarakat tersebutterdiri dari unsur wakil masyarakat dan kader kesehatan. 4.3.4 Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Pelestarian kegiatan kesehatan masyarakat mencakup: a. Penyediaan dan pelatihan Kader Kesehatan sebagai pelaksana kegiatan secara berkelanjutan. b. Peningkatan pemanfaatan hasil kegiatan kesehatan masyarakat oleh masyarakat. c. Peningkatan peran dan fungsi kelompok kegiatan serta tenaga medis dalam pemeliharaan fasilitas sarana prasarana kesehatan dan peralatan medis. d. Penyediaan dukungan dana APBD, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat untuk operasional kegiatan kesehatan masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan kesehatan, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain: a. Pergantian dan pelatihan KPMD bidang kesehatan secara periodik yang disepakati dalam Musdes. b. Menyepakati kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kesehatan. c. BKAD mengorganisasi terselenggaranya pertemuan antardesa untuk membahas kegiatan dan hasil kegiatan bidang kesehatan. Contoh: Cara yang dapat dikembangkan agar masyarakat bisa memberikan kontribusi dalam pelestarian dan pengembangan kegiatan kesehatan masyarakat, yaitu: 1. Melakukan kerja sama antara kegiatan ekonomi produktif dengan kegiatan kesehatan (misalnya, hasil usaha ekonomi produktif atau SPP sebagian disisihkan untuk mendanai kegiatan kesehatan). 2. Kelompok kegiatan kesehatan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif (misalnya,dana-dana yang terkumpul di Posyandu dipinjamkan kepada keluarga miskin dalam bentuk ternak. Hasil ternak dibagi dua dengan posyandu. Posyandu membentuk unit usaha penyewaan alat pesta dan hasilnya untuk operasional). 3. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga lain (misalnya, LSM, perguruan tinggi, dan Pemerintah setempat). 4. Membangun dan menumbuhkan kemandirian untuk mengatasi permasalahan kesehatan dengan iuran/pengumpulan dana simpan pinjam jaminan pemeliharaan kesehatan.


4.4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi Kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh rumah tangga miskin merupakan kegiatan yang akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Selain tambahan modal, hal yang diperlukan untuk peningkatan usaha adalah peningkatan kapasitas pelaku usaha. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok UEP adalah jenis kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas anggota kelompok usaha ekonomi dan yang akan berdampak langsung pada peningkatan usaha masyarakat. Kegiatan ini tidak menyediakan tambahan permodalan, tetapi sebagai upaya untuk mengurangi rumah tangga miskin maka disediakan komponen pendanaan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya. 4.4.1. Tujuan dan Ketentuan Dasar a. Tujuan Umum Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pelaku kegiatan UEP di pedesaan, meningkatkan kualitas teknologi produksi, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan teknologi tepat guna, memberikan kemudahan akses informasi pasar, dan sebagainya. b. Tujuan Khusus  Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha skala mikro di pedesaan terutama pelaku yang berasal dari rumah tangga miskin.  Memberikan kesempatan pelaku usaha mikro untuk mengakses berbagai informasi pasar, informasi pasokan bahan baku, informasi teknologi, dan informasi lain yang mendukung kegiatan usaha yang telah ada.  Mendorong penguatan kelembagaan kelompok usaha mikro dipedesaan, terutama aspek manajemen. c. Dasar-dasar Pengelolaan Kegiatan  Kemudahan, artinya masyarakat miskin yang mempunyai kegiatan usaha dan tergabung dalam kelompok dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.  Dampak secara langsung kepada pelaku usaha golongan rumah tangga miskin.  Pengembangan Usaha, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi kepada peningkatan kapasitas untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dimiliki.  Akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan dana peningkatan kapasitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. 4.4.2. Ketentuan Pendanaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan oleh Program untuk mendanai kegiatan peningkatan kapasitas kelompok UEP dengan ketentuan: a. Pendanaan tidak boleh bersifat individu, tetapi bersifat kelompok masyarakat dalam satu desa maupun lintas desa, Jika lintas desa maka masyarakat memutuskan salah satu usulan desa.


b. Kelompok penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai anggota dengan kebutuhan peningkatan kapasitas/keterampilan yang sama sehingga pendanaannya mudah dikelola. c. Pendanaan bukan untuk pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok. d. Pendanaan dapat digunakan untuk pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, bengkel teknologi tepat guna, dan sebagainya yang kepemilikannya diatur dan diputuskan oleh Tim Pelestarian. 4.4.3. Sasaran Bentuk Kegiatan. a. Sasaran Program Sasaran program adalah peningkatan kapasitas anggota kelompok yang tergolong rumah tangga miskin dalam menjalankan usaha sehingga usaha berkembang dan memberikan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. b. Bentuk Kegiatan  Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui: pelatihan-pelatihan, pengenalan alat produksi yang baru, pelatihan teknologi produksi, pelatihan manajemen, dan sebagainya.  Bentuk kegiatan diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: (i) lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin yang telah mempunyai usaha; (ii) berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan; (iii) bisa dikerjakan oleh masyarakat; (iv) didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat; (v) mendukung perkembangan dan berkelanjutan usaha; (vi) meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru; (vii) memecahkan masalah yang dihadapi, termasuk masalah rendahnya produktivitas usaha yang dijalankan; dan (viii) memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha. Contoh-contoh kegiatan: 1) Pelatihan penggunaan teknologi pemintalan sutra. 2) Pelatihan teknologi pembibitan bagi petani cokelat. 3) Pengadaan mesin peraga pengeringan padi bagi balai latihan yang dikelola kelompok tani. 4) Pelatihan teknologi tepat guna untuk pembuatan jaring bagi kelompok nelayan. 5) Pelatihan teknologi tepat guna untuk pengepakan hasil produksi, hasil perikanan, dan sebagainya. 6) Pelatihan teknologi produksi, manajemen, dan pemasaran. a. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan. Hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah:  Kompilasi hasil pertemuan tingkat dusun sebagai bahan seleksi di tingkat desa. Dalam kompilasi, penggolongan bentuk kegiatan, jenis usaha yang dilakukan, kelompok usaha, dan sebagainya dapat dilakukan.  Penentuan usulan bentuk kegiatan yang akan didanai melalui musyawarah dengan keputusan usulan dalam desa atau cluster desa. Jika terjadi kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok UEP dengan lokasi antardesa atau cluster desa maka keputusan usulan dilakukan oleh salah satu desa.


  



 

Pembentukan kelompok pengusul dan pembentukan pengelola sebagai penanggung jawab kelompok kegiatan. Penentuan Usulan Desa tersebut adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Pembuatan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal singkat kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Penulisan usulan kelompok dilakukan oleh Kelompok dan dibantu oleh Tim Penulis Usulan atau pelaku lainnya. Penulisan usulan peningkatan kapasitas kelompok UEP, paling tidak harus memuat beberapa hal sebagai berikut. 1) Sekilas kondisi kelompok pengusul dan profil kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota rumah tangga miskin anggota kelompok pengusul. 2) Usulan bentuk kegiatan dengan alasan yang mendasari. 3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial. Selanjutnya, usulan tersebut digunakan sebagai bahan Tim Verifikasi dan akan dikompetisikan. Apabila usulan tersebut diputuskan untuk didanai maka akan dibuat proposal yang lebih lengkap dan detail termasuk RAB. Uraian kegiatan yang diusulkan mencakup: 1) Latar belakang kebutuhan dan proyeksi kegiatan usaha setelah mendapatkan peningkatan kapasitas. 2) Pendanaan yang mencakup: sumber pendanaan (swadaya, bantuan pemerintah lokal, BLM) dan penggunaan dana (pengadaan prasarana-sarana, tenaga ahli, penyelenggaraan pelatihan), tahapan pendanaan, pertanggungjawaban pendanaan. 3) Materi/kurikulum peningkatan kapasitas. 4) Narasumber dan tenaga ahli yang bertanggung jawab. 5) Jadwal pelaksanaan. 6) Rencana Pelestarian Kegiatan. Kompilasi kebutuhan peningkatan kapasitas dalam satu desa menjadi satu paket kegiatan yang terdiri dari kebutuhan kelompok usaha ekonomi ataupun kelompok rumah tangga miskin. Kelompok UEP yang dimaksud tidak terbatas pada kelompok yang telah menjadi pemanfaat dana bergulir yang dikelola UPK, tetapi juga memberi kesempatan pada kelompok UEP lain yang ada di lokasi masing-masing.

4.5. Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Khusus bagi kecamatan yang telah memiliki aset dana bergulir di atas 2 miliar, dapat mendanai kegiatan SPP dari dana BLM reguler apabila dalam rata-rata 3 bulan terakhir memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memiliki pengendapan kas dan bank SPP di bawah 15%, 2. Memiliki kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5 di bawah 10%, 3. Hasil penilaian tingkat kesehatan UPK tidak menunjukkan katagori ”tidak sehat”. 4.5.1. Tujuan dan Ketentuan a. Tujuan Umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.


b. Tujuan Khusus:  Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.  Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.  Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. 4.5.2. Ketentuan Dasar a. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. b. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. c. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. d. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. e. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4.5.3. Ketentuan Pendanaan BLM. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan, maksimal 25 % dari alokasi BLM. a. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP  Sasaran Program Sasaran program adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat. 

Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

b. Ketentuan kelompok SPP Ketentuan kelompok SPP adalah:  Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu, dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.  Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.  Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.  Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.  Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.


4.5.4. Mekanisme Pengelolaan a. Musyawarah Desa dan MKP Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa.  Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) menghasilkan keputusan berupa usulan desa untuk kegiatan SPP.  Hasil keputusan tersebut diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.  Penulisan Usulan Kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan.  Dalam Penulisan Usulan SPP, paling tidak harus memuat hal sebagai berikut. 1) Sekilas kondisi kelompok SPP, 2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota,kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, Perhitungan Rencana Kebutuhan Dana, 3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin. b. Verifikasi Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah:  Penetapan Formulir Verifikasi. Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal, tetapi tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity), yaitu penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Contoh formulir terdapat di formulir PTO. 

Proses Pelaksanaan Verifikasi Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam, 2) Persyaratan Kelompok, 3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam dengan penilaian:  Permodalan  Kualitas Pinjaman  Administrasi dan Pengelolaan  Pendapatan  Likuiditas (pendanaan jangka pendek) 4) Penilaian khusus rencana kegiatan, 5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin, 6) Penilaian Kategorisasi Kelompok.

Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok: Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP Indikator

Ikatan pemersatu

Nilai = 1 Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis atau keluarga

Nilai = 2 Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan/ ekonomi/simpan

Nilai = 3 Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun

Nilai = 4 Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun


Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP Indikator

Nilai = 1

Kegiatan anggota untuk tujuan bersama

Belum mempunyai kegiatan secara rutin

Pengurus

Aturan kelompok

Iuran anggota

Administrasi kelompok

Nilai = 2 pinjam kurang dari satu tahun

Nilai = 3 sampai tiga tahun

Nilai = 4

Mempunyai kegiatan, tetapi belum terencana dengan baik

Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik.

Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik.

Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota

Pengurus mempunyai pertemuan, tetapi belum secara rutin

Pengurus mempunyai pertemuan rutin, tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana

Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama

Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, tetapi tidak secara tertulis

Mempunyai aturan tertulis, tetapi belum seluruhnya dilaksanakan

Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik

Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap

Mempunyai iuran, tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok

Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok

Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela, dan simpanan sebagai modal usaha kelompok

Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis, tetapi belum secara rutin dipertanggungjawabkan

Mempunyai administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggungjawabkan

Belum mempunyai administrasi secara tertulis

Mempunyai administrasi tertulis, tetapi belum mempunyai laporan tertulis

Dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut di atas dan memberikan nilai pada setiap indikator, kemudian menjumlahkan nilai maka kelompok tersebut dapat dikategorisasi menjadi:  Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator sampai dengan 9 (sembilan).  Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas).  Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diatas 18 (delapan belas). 7). Pembuatan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi. Dalam BA tersebut dicantumkan rekomendasi, termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok. c. MAD Prioritas Usulan. Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan yang mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.


Usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa dinilai pada tahapan prioritas kebutuhan ini. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut. Kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi. Penetapan peringkat dilakukan terhadap seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok, bukan peringkat paket usulan desa atau desa. Hasil penetapan peringkat kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok mana yang layak didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan, misalnya KTP dan Perjanjian Pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan:  Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat,  Kategori tingkat perkembangan kelompok,  Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Verifikasi,  Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

d. Penetapan Persyaratan. Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman, paling tidak mencakup:  Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan di wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.  Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.  Jadwal angsuran dana BLM, paling tidak diangsur sebanyak 3 kali dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha, baik di tingkat pemanfaat maupun kelompok.  Angsuran langsung dari kelompok ke UPK. e. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi:  Pengelolaan Dokumen UPK yang mencakup beberapa hal: Pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, Pengelolaan Proposal Penulisan Usulan dengan peta sosial, Pengelolaan dokumen penyaluran: kuitansi, SPPB.  Pengelolaan Administrasi meliputi: Rekening Pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, dan Kartu pinjaman.  Pengelolaan Pelaporan meliputi: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman–SPP, Laporan Kolektibilitas–SPP, Neraca, Laporan Operasional. f.

Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi: data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi


realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaat, serta administrasi pinjaman pemanfaat. g. Penetapan Daftar Tunggu Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM, tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu, juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu. h. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:  Pelestarian Kegiatan Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah: 1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin. 2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri-Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi. 3. Penguatan kelembagaan, baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok. 4. Pengembangan layanan kepada masyarakat. 5. Pengembangan permodalan. 

4.6

Pengembangan Kelompok Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional dan akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

Usulan Kegiatan Pengganti bagi lokasi kecamatan yang tidak memenuhi kriteria dapat mengajukan dana SPP. Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah mengelola dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan dan tidak memenuhi ketentuan batasan minimal dana yang mengendap di UPK (Idle Money), Kolektibilitas, dan Kesehatan UPK, tidak diperbolehkan mengusulkan kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Melalui kebijakan ini, diharapkan seluruh kelembagaan pengelola dana bergulir dapat mengoptimalkan penyaluran dana yang ada di UPK melalui pembinaan dan pengembangan kelompok, termasuk melakukan fasilitasi untuk mempersiapkan kelompok-kelompok baru yang dipersiapkan agar memenuhi syarat untuk dapat mengakses dana di UPK dan mengoptimalkan penanganan tunggakan sehingga tingkat kesehatan UPK menjadi lebih baik. Untuk tetap memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam merencanakan usulan kegiatan maka dapat diusulkan kegiatan pengganti usulan Simpan Pinjam Khusus Perempuan dengan alokasi maksimal 25% dari BLM Kecamatan.


4.6.1 Tujuan a.

Tujuan Umum Mendorong agar seluruh pihak di kecamatan, terutama kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir, dapat mengoptimalkan langkahlangkah penanganan sehingga terjadi penurunan pengendapan dana, penurunan kolektibilitas, dan peningkatan kesehatan UPK.

b. Tujuan Khusus 1. Meningkatkan kapasitas keorganisasian kelompok-kelompok peminjam, 2. Mendorong tumbuhnya sentra-sentra industri perdesaan berbasis kawasan, 3. Meningkatkan keterampilan anggota kelompok dalam membuat produk yang bernilai jual dan mendorong pendapatan ekonomi anggota kelompok, 4. Mendorong agar anggota kelompok mampu melakukan diversifikasi usaha, 5. Meningkatkan pendapatan anggota kelompok, 6. Meningkatkan kemampuan kelompok dalam memenuhi kewajibannya terhadap UPK. 4.6.2 Jenis-jenis kegiatan pengganti usulan Simpan Pinjam Khusus kelompok Perempuan Beberapa jenis usulan yang dapat dijadikan pengganti usulan Simpan Pinjam Khusus Perempuan adalah: 1. 2. 3.

4.

Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok perempuan yang mendukung kualitas dan produktivitas usaha kelompok perempuan, Pembelian barang modal dan produksi untuk meningkatkan kapasitas usaha kelompok perempuan, Prasarana/infrastruktur pendukung yang terkait langsung dengan usaha kelompok perempuan (bukan individu), baik dalam pembuatan prasarana maupun rehabilitasi, Usaha produktif kelompok perempuan yang berbasis unggulan kewilayahan atau penunjang peningkatan ekonomi rumah tangga.

• •

4.6.3

Fasilitator kecamatan harus dapat memastikan agar tenaga pelatih yang akan dijadikan narasumber adalah mereka yang kompeten dan profesional di bidangnya. Narasumber kompeten dapat berasal dari SKPD Terkait, Lembaga Pelatihan Swasta, Profesi,serta Lembaga Pelatihan dan Penelitian Perguruan Tinggi.

Ketentuan Usulan 1.

Usulan pengganti kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan adalah usulan yang dirumuskan melalui Musyawarah Kelompok Perempuan,


disetujui oleh Forum Musyawarah Desa Khusus Perempuan, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Perencanaan sebagai usulan khusus kaum perempuan. 2. Diupayakan agar usulan kegiatan benar-benar bermanfaat untuk beberapa kelompok dan dapat menyertakan sebanyak-banyaknya kelompok perempuan miskin sebagai pemanfaat kegiatan. 3. Usulan dapat berupa paket kegiatan yang terdiri dari penguatan kapasitas/pelatihan keterampilan, penyediaan sarana dan prasarana, alat produksi, dan modal untuk pembelian bahan baku termasuk modal kerja kelompok untuk satu kali proses produksi. 4. Hibah Modal Kerja hanya diberikan sebagai modal kelompok untuk pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tidak bersifat pemberian modal perorangan. 4.6.4 Verifikasi Usulan Verifikasi terhadap usulan pengganti kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan harus dapat memastikan bahwa: 1. Jenis keterampilan yang diusulkan untuk dilatihkan adalah keterampilan yang bersifat produktif dan mendorong berkembangnya usaha anggota kelompok. 2. Jenis pelatihan keterampilan mudah dikuasai oleh masyarakat perdesaan dan bukan pelatihan-pelatihan yang berpotensi memicu tindakan yang dilarang sesuai negative list (daftar negatif). 3. Adanya kepastian bahwa akan terjadi transfer keterampilan terhadap warga masyarakat yang belum berkesempatan menjadi pemanfaat kegiatan. 4. Alat Peraga, Sarana Prasarana, dan Modal Kerja yang dialokasikan bersifat hibah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral agar pasca kegiatan, tercipta kemandirian kelompok. 4.6.5 Mekanisme Penetapan usulan Usulan pengganti kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan melalui Forum Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan dengan cara diprioritaskan untuk menyerap pagu 25% BLM Kecamatan sebagaimana mekanisme penetapan Usulan Simpan Pinjam Khusus kelompok Perempuan. Apabila usulan pengganti Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan tidak mencapai pagu yang disediakan maksimal 25% dari BLM Kecamatan maka sisa dana dapat dialokasikan untuk membiayai prioritas kegiatan lainnya. 4.6.6 Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Kegiatan penguatan kapasitas dan keterampilan berusaha ini dikelola oleh TPK Desa, dan alokasi dana untuk modal kerja diserahterimakan kepada pengurus kelompok untuk dijadikan modal bersama kelompok. 4.7

Kegiatan Pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi pasca bencana dilaksanakan di lokasi yang akan ditetapkan secara khusus melalui keputusan Pemerintah. Kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi rehabilitasi pascabencana, proses dan pelaksanaan rehabilitasinya


mengikuti petunjuk teknis operasional pola khusus rehabilitasi pascabencana sebagaimana Penjelasan PTO 13. Tujuan Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Bencana: a.

b. c.

Memperkuat/menghidupkan kembali organisasi/kelembagaan masyarakat agar dapat segera memulai kembali kegiatan kehidupan individual/keluarga/rumah tangga dan kelompok/sosial mereka melalui kegiatan program secara partisipatif, padat karya, berdiskusi, dan bermusyawarah bersama untuk memutuskan jenis aktivitas serta melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi yang bermanfaat bagi kepentingan hidup bersama; Menumbuhkan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan masyarakat; Mendanai kegiatan pembangunan sarana/prasarana skala menengah-kecil atau lingkup desa dan fasilitas sosial-umum lainnya. Memberikan sumber pendapatan sementara/penyangga bagi keluarga/rumah tangga melalui pembayaran HOK dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta melalui pinjaman bergulir modal usaha kelompok perempuan.

4.6. Kegiatan Pembangunan atau Perbaikan Sarana dan Prasarana Berhubungan dengan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana.

yang

Kegiatan rehabilitasi pascabencana dilaksanakan di lokasi yang akan ditetapkan secara khusus melalui keputusan Pemerintah. Proses dan pelaksanaan kegiatan mengikuti petunjuk teknis operasional pola khusus rehabilitasi pascabencana sebagaimana PTO Penjelasan 13 untuk kecamatan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi rehabilitasti pascabencana. 4.6.1. Mekanisme Penetapan Lokasi Rehabilitasi Pascabencana

a. Penetapan lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana untuk kecamatan yang terdampak bencana skala lokal adalah sebagai berikut. i. Camat dari kecamatan yang terdampak bencana, berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) mengajukan permohonan untuk menetapkan kecamatan yang bersangkutan menjadi lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana kepada Bupati melalui Satker PNPM MPd Kabupaten. ii. Bupati dari kecamatan yang terdampak bencana mengajukan permohonan untuk menetapkan kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten yang bersangkutan menjadi lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana kepada Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur. iii. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, menetapkan lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana berdasarkan usulan Kabupaten. b. Penetapan lokasi penanganan rehabilitasi pascabencana untuk wilayah yang terdampak bencana skala Nasionaldilakukan langsung oleh Pemerintah. 4.6.2. Tujuan: a. Memperkuat/menghidupkan kembali organisasi/kelembagaan masyarakat agar dapat segera memulai kembali kegiatan kehidupan individual/keluarga/rumah tangga dan kelompok/sosial mereka melalui kegiatan program secara partisipatif, padat karya, berdiskusi, dan bermusyawarah bersama untuk memutuskan jenis aktivitas serta


melaksanakan kegiatan pembangunan rehabilitasi yang bermanfaat bagi kepentingan hidup bersama. b. Menumbuhkan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat untuk membangun kembali kehidupan masyarakat. c. Mendanai kegiatan pembangunan sarana/prasarana skala menengah-kecil atau lingkup desa dan fasilitas sosial-umum lainnya. Memberikan sumber pendapatan sementara/penyangga bagi keluarga/rumah tangga melalui pembayaran HOK dari pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta melalui pinjaman bergulir modal usaha kelompok perempuan. 4.6.3. Prinsip-Prinsip yang Diutamakan a. Partisipatif, artinya dalam setiap tahapan proses (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat. b. Transparan, artinya dalam setiap langkah dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. c. Sederhana, artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan diupayakan sederhana dan bisa dilakukan masyarakat dengan tetap mengacu pada tujuan dan ketentuan dasar pelaksanaan program rehabilitasi ini. d. Akuntabilitas, artinya seluruh proses pelaksanaan dan pendanaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 4.6.4. Perlakuan Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana Perlakuan pola khusus rehabilitasi pascabencana meliputi dua kegiatan pokok: a. Persiapan Pemulihan, terdiri dari serangkaian kegiatan yang merupakan bentuk respons cepat, bagian dari upaya pemulihan (recovery) sebelum dilakukan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana yang lebih terencana. Tahapan ini dilakukan melalui proses pengkajian ulang secara partisipatif dampak bencana dan kegiatan PNPM Perdesaan yang sudah direncanakan dan/atau sedang dilaksanakan. Kegiatan tindak cepat adalah kegiatankegiatan yang dapat secara cepat diidentifikasi dan dikuantifikasi bersama masyarakat tanpa harus menunggu selesainya semua pendataan kerusakan sarana dan prasarana sosial ekonomi perdesaan. Dari hasil pengkajian ulang tersebut, masyarakat bisa memilih dan memutuskan pendanaan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pendapatan kepada warga/keluarga yang terkena dampak bencana, terutama kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara padat karya. Kegiatan-kegiatan padat karya yang dilakukan, misalnya kegiatan untuk pembersihan puing (site/land clearing), penataan lokasi atau padat karya untuk pemulihan cepat sarana-prasarana umum perdesaan yang rusak akibat bencana (jalan tertimbun longsoran, pembersihan kawasan permukiman yang dapat dipergunakan kembali). Kegiatan untuk persiapan pemulihan dapat didanai melalui: i. ii.

iii.

Dana BLM Tahun Anggaran sebelumnya yang masih tersedia. Dana ini dapat direalokasikan melalui mekanisme kesepakatan masyarakat. Dana BLM Tahun Anggaran sedang berjalan, yang dapat dialokasikan sebagian untuk kegiatan persiapan pemulihan atas dasar kebutuhan lapangan dengan kesepakatan masyarakat. Melalui anggaran baru yang dialokasikan khusus oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.


Secara paralel, sambil melakukan kegiatan tindak cepat, pendataan atau pemetaan sarana-prasarana umum sosial atau ekonomi yang mengalami kerusakan secara lebih teliti terus dilakukan, sebagai bahan perencanaan untuk tahap rehabilitasi selanjutnya. b. Rehabilitasi, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secara lebih terarah dan terencana dalam upaya normalisasi prasarana dan fasilitas sosial/umum yang sangat penting atau vital dan mendesak bagi keberlangsungan hajat hidup masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan sarana-prasarana perdesaan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan upaya perbaikan serta rekonstruksi kembali. Pendekatan kegiatan yang dilakukan tetap berbasis masyarakat dan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (cash for works) untuk memperkuat dan/atau menjaga kohesi/ikatan sosial (gotongroyong), sekaligus memberikan pendapatan kepada masyarakat/warga. Dampak lebih lanjut yang diharapkan adalah dana yang diterima anggota masyarakat sebagai upah kerja atau karena terjadinya transaksi bahan-material dan lain-lain dapat memicu proses-proses produksi ekonomi dan konsumsi sehingga mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek. Selain itu, dengan tetap menyediakan alokasi dana maksimal 25% dari dana BLM yang dipergunakan masyarakat sebagai pinjaman bergulir untuk kelompokkelompok perempuan (SPP), dapat dimanfaatkaan sebagai tambahan modal usaha keluarga atau kelompok untuk memulai kembali kehidupan perekonomian keluarga, atau untuk mencukupi kebutuhan sosial pendidikan dan kesehatan rumah tangganya. Pola pendanaan kegiatan ini dapat menggunakan dana anggaran berjalan maupun dana anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap perencanaan yang sudah dan/atau sedang dilakukan, masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa akan menetapkan tahapan yang akan dilakukan, apakah akan memulai dengan tahapan tindak cepat prarehabilitasi terlebih dulu atau tidak memerlukannya dan langsung menggunakan tahapan rehabilitasi. 4.6.5. Ketentuan Dasar Pelaksanaan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dalam situasi dan kondisi masyarakat pascabencana perlu disesuaikan dengan menyederhanakan siklus program dan tahapan skematik proses kegiatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar. Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus ini bersifat hibah kepada masyarakat lokasi kecamatan dan untuk diputuskan pemanfaatan serta pengelolaannya secara musyawarah, transparan (terbuka), dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Beberapa ketentuan dasar pelaksanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pola khusus rehabilitasi pascabencana ini: a. Ketentuan Pencairan Dana (dari KPPN ke UPK) i. Dana BLM untuk Tahapan Tindak Cepat Prarehabilitasi: a. Lokasi yang telah melakukan penyaluran pencairan dan penyaluran APBD serta APBN perlu membuat revisi SPC atas rencana kegiatan sebelumnya yang ditetapkan melalui MAD Khusus revisi usulan tahapan tindak cepat prarehabilitasi.


b. Lokasi yang belum pernah melakukan pencairan dan penyaluran APBD sertaAPBN memerlukan penetapan SPC baru melalui MAD Khusus. ii. Dana BLM untuk Tahapan Rehabilitasi Pascabencana Tidak ada batasan minimal jumlah usulan dan dana kegiatan untuk setiap penerbitan Dokumen Surat Penetapan Camat (SPC). Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip sederhana dan cepat, jika ada beberapa desa yang sudah siap melaksanakan kegiatan maka kecamatan bisa langsung memproses penerbitan SPC dan mencairkan dana BLM Kegiatan untuk beberapa desa tersebut. Jika nilai usulan yang telah dibuat berita acaranya dalam keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk dibuatkan SPC sejumlah sama dengan, atau kurang dari lima ratus juta rupiah maka dana BLM dapat dicairkan sekaligus. b. Ketentuan Penyaluran Dana (dari UPK ke TPK) i. Penyaluran/penggunaan dana UPK ke TPK Penyaluran/penggunaan dana tetap mengacu kepada ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD). ii. Dana yang sudah disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan SPP Dana yang telah disalurkan tetap dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. 4.6.6. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan a. Kegiatan Prarehabilitasi Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap Prarehabilitasi, semacam kegiatan padat karya adalah pembersihan, pemusnahan sampah dan debris, perbaikan darurat agar objek yang diperbaiki dapat berfungsi secara minimal dan cukup nyaman digunakan, meliputi: i. Kegiatan-kegiatan untuk pembersihan puing (sites/lands clearing), yaitu pembersihan kawasan permukiman agar dapat dipergunakan kembali, seperti: 1. Pembersihan lingkungan berupa endapan yang berasal dari debu/abu vulkanik,

2. Pembersihan puing-puing yang berasal dari reruntuhan bangunan akibat gempa bumi, atau bencana lainnya,

3. Pembersihan puing-puing yang berasal dari reruntuhan dan sampah/material bawaan tsunami,

4. Pembersihan endapan lumpur, bebatuan, dan sampah yang berasal dari bawaan banjir,

5. Pembersihan sungai berupa pembersihan dari lumpur, lahar dingin, sampah yang menyumbat atau menghambat aliran sungai. ii. Penataan Lokasi ditujukan untuk pemulihan cepat sarana/prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat bencana supaya dapat digunakan sampai dengan tahap rehabilitasi, seperti:


1. Jalan tertimbun longsoran yang perlu dibersihkan dari tanah, bebatuan, dan pohon tumbang yang menghalangi jalan.

2. Perbaikan jaringan irigasi, berupa perbaikan seperlunya untuk kondisi darurat/sementara agar irigasi dapat berfungsi kembali.

3. Perbaikan drainase, termasuk selokan dan saluran drainase ke tempat penampungan atau pembuangan.

4. Perbaikan sarana air bersih, termasuk sumur-sumur penduduk. 5. Perbaikan MCK dan sejenisnya. 6. Perbaikan terminal desa termasuk pos ojek dan tambatan perahu atau dermaga sederhana.

7. Sarana persampahan/penampungan sampah sementara. iii. Memfungsikan kembali, dimaksudkan agar sarana/prasarana dan fasilitas umum-sosial yang rusak akibat dampak bencana diperbaiki sehingga dapat berfungsi secara minimal atau darurat untuk mendukung dimulainya kembali kehidupan sosial ekonomi di masyarakat, antara lain:

1. Perbaikan

bangunan sekolah, seperti Taman Kanak-Kanak, SD/Madrasah, SMP/Tsanawiyah, dan SMA/Aliyah/SMK serta sejenis.

2. Perbaikan sarana kesehatan masyarakat, seperti posyandu, polindes, puskesmas.

3. Perbaikan bangunan sarana ekonomi masyarakat, seperti pasar desa, pasar lokal rakyat, pasar tradisional, dan sejenis.

4. Perbaikan balai desa dan balai pertemuan masyarakat. 5. Perbaikan pos keamanan lingkungan. b. Kegiatan Rehabilitasi Pada dasarnya, jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka untuk kegiatan apa saja (open menu) yang menurut masyarakat bersifat mendesak dan dibutuhkan, kecuali yang termasuk dalam negative list. Kegiatan yang dimaksud tidak/belum dipenuhi oleh pihak/lembaga lain dan bukan merupakan kegiatan darurat/emergency, misalnya tenda/fasilitas pengungsian, makanan-minuman, dan obat-obatan. Bukan juga merupakan Dana Sosial (pemberian bantuan tunai) bagi masyarakat. Jenis kegiatan lebih bersifat pemulihan sosial-ekonomi perdesaan melalui rehabilitasi atau perbaikan sarana-prasarana dasar, dan fasilitas sosialumum yang rusak ringan, sedang atau berat, dan sedapat mungkin tidak membangun baru (dari tidak ada). Pelaksanaan kegiatan menggunakan pola padat karya dan swakelola (diutamakan rumah tangga dan warga korban bencana memperoleh akses kerja pada kegiatan proyek). Kategori kegiatan dan alokasi dana BLM kegiatan meliputi: i.

Dana Simpan Pinjam khusus Kelompok Perempuan untuk kebutuhan usaha rumah tangga, peralatan modal kerja, atau keperluan rumah tangga lainnya bagi para anggota kelompok yang sangat mendesak dengan alokasi maksimal 25% dari alokasi dana BLM perkecamatan. Dana ini bersifat pinjaman bergulir yang selanjutnya dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).


ii.

Dana rehabilitasi Fasilitas Sosial dan Umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat atau sarana penunjang sosial ekonomi lainnya yang terdampak bencana dan untuk kegiatan mitigasi) 1 bencana, yang bersifat umum kolektif/warga dengan alokasi dana sebesar 75% atau lebih dari alokasi BLM per kecamatan, misalnya: • Sarana (gedung) serba-guna desa, misalnya balai pertemuan desa (bukan kantor desa), • Pembersihan puing rumah/bangunan, longsor (Sites/Lands clearing), dan sejenisnya, • Air bersih, • Sanitasi Umum di desa (misalnya, MCK), • Gedung sekolah (khususnya SD dan SMP), • Polindes, • Pasar desa, • Jembatan, • Irigasi sekunder-tersier, • Penerangan (listrik) desa, misalnya genset, lampu/penerangan jalan/pemukiman desa, • Jalan desa, • Tambatan perahu.

iii.

Dana BLM tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang masuk kategori dilarang (negative list) sebagaimana yang tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Dana BLM juga tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat memenuhi kebutuhan pribadi atau kepemilikanpribadi (contohnya, rumah pribadi, mobil pribadi, toko, dan lain-lain).

Mekanisme pengelolaan kegiatan dan ketentuan lainnya, dijelaskan dalam PTO Penjelasan 13.

1

) UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana: “Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”.


PENJELASAN IV JENIS DAN PROSES PELAKSANAAN BIDANG KEGIATAN

Recommend Documents