PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan Kekhususan HUKUM PIDANA
Oleh :
HARYA NOOR SASONGKO 2011-20-091
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MURIA KUDUS 2015
HALAMAN PENGESAHAN PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan Kekhususan HUKUM PIDANA Oleh : HARYA NOOR SASONGKO 2011-20-091
Kudus,.................... Disetujui :
Pembimbing I,
Iskandar Wibawa ,SH,M.H. Mengetahui : Dekan Fakultas Hukum UMK
Dr.Sukresno,SH,Mhum
ii
iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN
Motto : “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,68).”
Kupersembahkan untuk : 1. Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dan mendidikku sampai saat ini; 2. Adik-adik ku yang kucintai; 3. Kekasih ku Vera yang tercinta; 4. Semua keluargaku yang telah mendukungku; 5. Dosen-dosen
yang
telah
membimbingku
dalam
perkuliahan; 6. Sahabat-sahabatku terutama Kukuh, Edo, Deny, Umam, Arif Buseng, Paijo Akmal, Catur Momon, Alex, Bagus. P dan teman-teman lainnya di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini; 7. Almamaterku Universitas Muria Kudus.
iv
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu ( S1 ) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam hal sumbangsih pemikiran maupun, masukan serta saran untuk menjadikan skripsi ini sebagai suatu karya ilmiah yang mudah mudahan dapat bermanfaat, maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Dr. Suparnyo, SH.MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus 2. Bapak Dr. Sukresno, SH,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 3. Bapak Iskandar Wibawa,SH,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan masuk-masukkan kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun. 4. Bapak Suyoto,SH,M.H selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tanaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, arahan dan dorongan. 5. Bapak Rudi Ananta W, SH, M.H. Li selaku hakim Pengadilan Negeri Kudus. 6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 7. Rekan-rekan Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2010 yang tidak sempat penulis sebutkan satu
v
persatu, yang telah banyak membantu serta dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
vi
ABSTRAK SKRIPSI Skripsi yang berjudul “PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui perlindungan saksi mahkota (kroon getuige) dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan dan untuk mengetahui kekuatan saksi mahkota (kroon getuige) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap saksi mahkota dalam suatu tindak pidana secara “in abstracto” sudah terlihat jelas dan lugas di berbagai macam aturan per Undang-Undangan. Baik dari KUHP, KUHAP, UU Nomer 13 Tahun 2006 jo. UU Nomer 31 Tahun 2014. Diantaranya adalah dengan adanya pemisahan pemberkasan terhadap saksi mahkota sebagaimana pada contoh kasus No. 68/Pid.Sus/2013/PN.Kds. Disamping itu, dalam aturan normativnya terdapat suatu penghargaan dimana ada keringanan hukuman bagi seorang saksi pelaku atau saksi mahkota. Adapun secara ‘in concreto’, Secara “in concreto” Pembuktian saksi mahkota di dalam persidangan tidak diatur secara tegas dan saat ini menggunakan teori yang sama untuk pembuktian keterangan saksi pada Pasal 184 KUHAP yang mana adalah produk hukum yang digunakan hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Majelis hakim menentukan bahwa saksi mahkota dalam pembuktian di persidangan menggunakan teori di dalam KUHAP, yaitu dengan teori pembuktian negatif dimana teori tersebut adalah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Terkait dengan keyakinan hakim, majelis hakim mengukur kekuatan pembuktiannya menggunakan tiga aspek yaitu Aspek subjektifitas, Aspek materiil dan Aspek mekanisme penyampaian. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi Mahkota, Tindak Pidana.
vii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i PENGESAHAN .............................................................................................. ii PERNYATAAN .............................................................................................. iii MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................. iv KATA PENGANTAR .................................................................................... v ABSTRAK ...................................................................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................... 5 C. tujuan Penelitian ......................................................................................... 6 D. Kegunaan Penelitian................................................................................... 6 E. Sistematika Skripsi ..................................................................................... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Hukum Pidana ............................................................................ 9 2. Macam-Macam Tindak Pidana .................................................................... 11 3. Pengertian Tindak Pidana ............................................................................ 11 4. Teori Pembuktian Tindak Pidana Dalam Hukum Acara Pidana................. 12 5. Tinjauan Umum Tentang Saksi................................................................... 18 6. Jenis-Jenis Saksi.......................................................................................... 20 7. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota.................................................... 22 BAB III METODE PENELITIAN
viii
A. Metode Pendekatan ..................................................................................... 29 B. Spesifikasi Penelitian ................................................................................. 29 C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................ 30 D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data ..................................................... 34 E. Metode Analisis Data ................................................................................. 35 BAB VII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Perlindungan Hukum terhadap saksi mahkota (kroon getuige) dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan ....................................... 31 2. kekuatan saksi mahkota (kroon getuige) sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana di persidangan ..................................... 71 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................... 80 B. Saran ......................................................................................................... 81 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 83
ix
