KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN NOMOR :
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN Komplek Perkantoran Bhakti Praja PANGKALAN KERINCI 2016
KATA PENGANTAR
Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi berupa pikiran, tenaga dan lain-lain, baik secara langsung ataupun
tidak
langsung
dalam
perencanaan
maupun
penyusunan
dokumen ini. Renstra Dinas Pendidikan sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan, menggambarkan kondisi pendidikan di akhir periode RPJMD 2011-2016, permasalahan serta kendala yang dihadapi. Dari gambaran tersebut dirumuskan isu-isu yang ada serta upaya yang akan dilakukan untuk pemecahannya dalam periode 20162021 dalam bentuk program kegiatan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang ingin memberikan kontribusinya dalam pembangunan bidang pendidikan. Juga diharapkan semua kegiatan pembangunan bidang pendidikan ini dapat terkoordinir, transparan, dan tepat sasaran. Dengan demikian dokumen ini juga dapat dijadikan tolak ukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Pangkalan Kerinci, Desember 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN,
Drs. SYAFRUDDIN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19570704 198403 1 008
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ...........................................................
1
1.2
Landasan Hukum.......................................................
7
1.3
Maksud dan Tujuan ...................................................
9
1.4
Sitematika Penulisan..................................................
10
BAB II GAMBARAN
UMUM
DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN
PELALAWAN 2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 14
2.2 Sumberdaya Dinas Pendidikan .....................................
46
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan ..............................
56
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
……………………………………………………..
71 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananDinas Pendidikan............................... 3.2
74
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................
3.3 TelaahanRenstra Kebudayaan
dan
Kementerian Renstra
Dinas
Pendidikan Pendidikan
74
dan dan
Kebudayaan Provinsi Riau..............................................
75
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...........................................
77
3.5 Penentuan Isu-isu strategis ............................................
85
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan
BAB
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Dinas
Pendidikan .....................................................................
86
4.2 Strategis dan Kebijakan Dinas Pendidikan .....................
88
V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB
VI
INDIKATOR
KINERJA
DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN
PELALAWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PELALAWAN ..................................... 101 BAB
VII PENUTUP........................................................ ………
LAMPIRAN
104
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999, sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Gubernur Riau pada tanggal 15 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci ibu kota Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 13.155,19 KM2, sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan dan sebagian lainnya kepulauan. Kabupaten Pelalawan terletak pada posisi titik koordinat 0046,24 LU sampai dengan 0024,34 LS dan 10130,37 BT sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera. Kabupaten Pelalawan terletak dipesisir Timur Pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta
berdekatan
dengan
selat
Malaka,
secara
geografis
Kabupaten
Pelalawan terletak antara 1°25” LU dan 0°,20” LS serta antara 100°,42” 103°,28 BT dengan batas wilayah: Sebelah Utara, berbatas dengan Kabupaten Siak, Sebelah
Selatan,
berbatas
dengan
Kabupaten
Indragiri
Hulu
dan
Kabupaten Indragiri Hilir; Sebelah Barat, berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar; Sebelah Timur, berbatas dengan Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan, yakni Kecamatan Pangkalan Kerinci, Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar, Pangkalan Lesung, Ukui, Kerumutan, Pelalawan, Teluk Meranti, Bandar Petalangan dan Bandar Seikijang. Secara geografis dari 12 kecamatan, ada 3 kecamatan yang tergolong dalam daerah tertinggal dan terpencil/sulit, yaitu Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar dan sebagian Kecamatan Pelalawan. Indikator ketertinggalan tersebut antara lain desadesa yang ada berlokasi di tepi Sungai Kampar, jarak antar desa belum ada akses jalan umum dan jauh terutama di Kecamatan Teluk Meranti dan Pelalawan, sulitnya sarana dan prasarana transportasi, kurangnya sarana infrastruktur untuk memperlancar mobilitas angkutan umum dan barang,
elektrifikasi desa masih kurang, sumber air bersih belum memadai, sumber listrik sebagian besar masih menggunakan diesel milik pribadi dan sebagainya. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, termasuk
ketertinggalan
bidang
teknologi
informasi
dan
komunikasi
khususnya dalam penerapan proses pembelajaran di sekolah. Dinas Pendidikan merupakan institusi yang mengelola pendidikan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati selaku kepala Pemerintah Kabupaten Pelalawan mulai dari perencanaan, koordinasi, pembinaan kepada stakeholder pendidikan, implementasi, monitoring dan pengawasan, evaluasi
serta
pelaporan
bidang
pendidikan,
termasuk
penyusunan
kebijakan-kebijakan yang bersifat dan berorientasi strategik, teknis maupun teknis. Kebijakan strategis dimaksud tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang disusun dengan maksud menyajikan gambaran umum tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2016-2021. Dokumen Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan masa bakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 20162021. Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan
menyusun
dan
menyesuaikan perencanaan pendidikan dengan kapasitas keuangan daerah serta mempedomani kebijakan-kebijakan umum Kementerian Pendidikan Nasional dan kebutuhan dasar pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Disadari
bahwa
peran
pendidikan
adalah
mutlak
untuk
pengembangan sumber daya manusia, hal itu merupakan hak setiap warga negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) atas perubahannya berbunyi: ”Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. artinya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Paradigma Pembangunan Pendidikan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang berkaitan erat dengan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan sehingga Penyususunan Rencana Strategis ini Mengacu Pada Paradigma sebagai berikut:
1. Pendidikan untuk semua “Setiap
orang
berhak
mengembangkan
diri
melalui
pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahunan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisi, mental, ekonomi, social, ataupun geografis. 2. Pendidikan Sepanjang hayat Pendidikan merupakan proses yang berlansung seumur hidup, yaitu sejak dilahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan system terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur Pendidikan. 3. Pendidikan sebagai suatu gerakan Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga Negara, namun semua pihak dapat memberikan
kontribusi
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
memberikan hasil yang optimal. Penyelenggaraan pendidikan
agar harus
disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan semua potensi dan peran aktif seluruh masyarakat. 4. Pendidikan Mengahasilkan Pembelajar Penyelenggaraan Pendidikan harus memperlakukan mempasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab,
kreatif
dan
inovatif.
Pendidikan
diupayakan
menghasilkan insane yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik. 5. Pendidikan membentuk Karakter Pendidikan pembentukan
berorientasi karakter
pada unggul
pembudayaan, antara
lain,
pemberdayaan bercirikan
dan
kejuruan,
berakhlak mulia mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. 6. Sekolah yang menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu temat yang didalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus
menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi didalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik maupun orang tua. 7. Pendidikan Membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut diatas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban, pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jatidiri dan karakter bangsa.
Sebagaimana Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2025, bahwa Visi Kementerian Pendidikan Nasional adalah “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif Insan Kamil/Insan Paripurna” mengandung makna bahwa Pembangunan Pendidikan menjadikan
lebih
menekankan
pendidikan
pada
sebagai
pendidikan
motor
transpormatif,
penggerak
yaitu
perubahan
dari
masyarakat berkembang menuju masyarakat maju Insan cerdas dan komprehensif Tahun 2025. Cerdas dimaksud yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestesis. Untuk mencapai visi tahun 2019 tersebut, Misi Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2014-2019 dijabarkan lebih lanjut dalam “Misi 5 K”
yaitu:
(1)
Meningkatkan
ketersediaan
layanan
pendidikan,
(2)
Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan; (3) Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan pendidikan; (4) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan (5) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Mempedomani dan mengimplementasikan visi tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan menyusun strategi, kebijakan dan program-program
pendidikan
sesuai
dengan
VISI:
”Terwujudnya
Pelayanan Pendidikan yang Merata, Bermutu, Mandiri, Berlandaskan Iman dan Taqwa Serta Berbudaya Melayu 2020”. Sesuai amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Pemerintah
Daerah
melaksanakan pembangunan didaerah masing-masing harus menyusun
rencana pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pasal 151 ayat(1) dan (2) menyatakan bahwa Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan
pembangunan
berpedoman
sesuai
dengan
tugas
pada Rencana Pembangunan
dan
fungsinya
Jangka Menengah
yang
Daerah
(RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra PD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di temput dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen rencana pembangunan resmi PD dalam jangka 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik.
Secara umum
Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a.
Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam 5 (lima) tahun ke depan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
(SPPN),
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
ditujukan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan harapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut tertata secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
di
tingkat daerah
menghasilkan dokumen-dokumen rencana pembangunan sebagai berikut : 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
4)
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
5)
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sebagai rencana
kebijakan
pembangunan
pendidikan
dilakukan
dengan
memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, wilayah sekitar, nasional maupun internasional tetapi juga perkembangan lingkup
nasional
telah
berlangsung,
termasuk
perubahan
sistem
perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan posisi dan substansi masing-masing dengan harapan instrumen tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Berkenaan
dengan
hal
tersebut,
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan menyusun Renstra untuk masa kerja 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021. Dokumen Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. Dalam perumusannya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mengacu kepada hasil review Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Renstra
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Provinsi
Riau
serta
memperhatikan hasil penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan dan dokumen hasil
Kajian Lingkungan Hidup
Strategis. Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan akan menjadi pedoman dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan
periode
1
tahun
(Rencana
Kerja).
Keterkaitan dan hubungan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dokumen perencanaan lainnya tersebut, dijelaskan pada Gambar 1.1
Gambar 1.1 HUBUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA RTRW NASIONAL ( 20 TAHUN ) RKP ( 1 TAHUN)
Dijabarkan
Mempedomani
Dijabarkan
RPJP NASIONAL ( 20 TAHUN) Pedoman
Pedoman
RENSTRA KEMENDIKBUD dan SPM RKPD PROV. RIAU ( 1 TAHUN)
Pedoman
RPJM NASIONAL ( 5 TAHUN )
Pedoman
RPJM PROVINSI RIAU
RPJP PROVINSI RIAU
(5 TAHUN)
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN PROV. RIAU
( 20 TAHUN ) Pedoman
Pedoman
Pedoman Pedoman
Dijabarkan
RKPD KAB. PELALAWAN ( 1 TAHUN) RANCANGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KAB. PELALAWAN
Input
RTRW PROVINSI RIAU ( 20 TAHUN )
RPJMD KAB. PELALAWAN (5 TAHUN )
RTRW KAB. PELALAWAN ( 20 TAHUN )
RPJP KABUPATEN PELALAWAN ( 20 TAHUN)
Input
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KAB. PELALAWAN (5 TAHUN)
Pedoman
RENJA DINAS PENDIDIKAN KAB. PELALAWAN (1 TAHUN)
Acuan dan Dijabarkan
Acuan Pedoman
Pedoman
R-APBD KAB. PELALAWAN
Kiranya rencana strategis yang disusun ini dapat menjadi acuan dan mengakomodir program-program pembangunan bidang pendidikan untuk lima tahun mendatang (2016-2021), tentu melalui perencanaan yang rasional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sumber daya yang digunakan atau segi kebutuhan masyarakat tentang peningkatan pelayanan pendidikan.
1.2.
LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Ondonesia No. 78, 2003 Pendidikan, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4301) 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2004
tentang
Sistem
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
23
Tahun
2014
Tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Wewenang antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 13. Permendagri
Nomor
54
Tahun
2010
Tentang
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019; 16. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pelalawan
Tahun
2005-2025,
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
PelalawanTahun2014 Nomor 09); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana
Kabupaten
Pembangunan
Pelalawan
Tahun
Jangka
Menengah
2016-2021
(Lembaran
(RPJMD) Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 11); 21. Peraturan
Bupati
Pelalawan
Nomor:
58
Tentang
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta
Kedudukan
Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Pelalawan (tanggal 18 oktober 2016)
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ini antara lain: 1.3.1. Maksud: a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Pendidikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja PD sebagai bahan masukan
penyusunan
menggunakan
RKPD,
pendekatan
KUA
kinerja
dan yang
PPAS
dengan
diawali
dengan
pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan
arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. b. Menyediakan
alat
bantu
dalam
rangka
memudahkan
penyusunan dan penyampaian laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur. c. Dokumen Rencana Strategis dimaksudkan sebagai wadah untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan saat ini dan antisipasi kebutuhan pendidikan masyarakat dimasa yang akan datang, sesuai dengan potensi yang ada (issue strategis), mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Pelalawan melalui programprogram kegiatan jangka menengah (lima tahun kedepan). 1.3.2. Tujuan: Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ini antara lain: a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan minimal pendidikan; b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pendidikan dengan arahan strategis visi, misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih
sebagaimana
dijabarkan
di
dalam
RPJMD
Kabupaten Pelalawan; c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepala
Daerah
sesuai
Peraturan
Pemerintah Nomor 3 tahun 2007. d. Mewujudkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi lain, baik secara
vertikal
maupun
horizontal
untuk
kemajuan
pembangunan pendidikan Kabupaten Pelalawan. e. Dapat dijadikan salah satu batu loncatan untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang, dengan menciptakan peluang untuk partisipasi aktif masyarakat terhadap pendidikan.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renstra ini mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang memuat sistematika suatu Renstra PD. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra. Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan disyahkan dengan Keputusan Bupati Pelalawan. Bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 disajikan dalam gambar 1.2 dibawah ini sebagai berikut:
Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Renstra
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
BAB I
: PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 2.2.
Sumberdaya Dinas Pendidikan
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
2.4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
BAB III : ISU-ISUSTRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan 3.2.
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.
Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau
3.4.
Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 3.5.
Penentuan Isu-isu strategis
BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
4.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDKABUPATEN PELALAWAN BAB VII : PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Kepala Daerah pada bidang pendidikan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: .... Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2.1.1. Tugas Tugas
pokok
Dinas
Pendidikan
adalah
melaksanakan
urusan
Pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang pendidikan. 2.1.2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: a.
Pembuatan program dan perencanaan, yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan
berdasarkan
data
tersebut
menyusun
rencana
untuk
melaksanakan tugas dinas dibidang pendidikan; b. Pelaksanaan semua kebijakan dan kegiatan serta membuat kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; c.
Pelaksanaan pembinaan, yaitu yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan kearah peningkatan mutu pendidikan;
d. Pelaksanaan pengendalian, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam hal menjamin seluruh aktivitas pengelolaan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana; e.
Pelaksanaan pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam hal pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.
Pelaksanaan administrasi, yaitu merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang perencanaan, ketatausahaan dan kepegawaian, umum dan keuangan;
g.
Pengusulan
penetapan
bendahara
pengeluaran,
Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-PD) Dinas Pendidikan kepada Bupati Pelalawan; h. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Pembantu
Bendahara Pengeluaran,
Pengurus/Pemegang Barang, Pembuat Daftar Gaji, kepanitiaan atau Tim lainnya dilingkungan Dinas Pendidikan; dan i.
Pelaksanaan koordinasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan dinas dan instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: .....Tahun 2016Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu: a.
Kepala Dinas;
b. Sekretaris,
dibantu
oleh
2
(dua)
orang
Subbagian,
yaitu
Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan; c.
Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi
Kurikulum
Pendidikan
Pendidikan
Masyarakat,
Anak
Seksi
Usia
Dini
Sarana
(PAUD)
Prasarana
dan dan
Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat,
dan
Seksi
Pemberdayaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat; d. Bidang Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD, dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD, dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
e.
Bidang
Pembinaan
dan
Pengembangan
Sekolah
Menengah
Pertama. dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP, dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP; f.
g.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), teriri dari:
UPTD Pendidikan di 12 (dua belas) Kecamatan;
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Pengawas Satuan Pendidikan/Pengawas Mata Pelajaran dan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal. Untuk lebih jelasnya, adapunStruktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan
dapat
digambarkan
sebagaimana gambar 2.1 berikut: Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
Sumber :
Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: .......Tahun 2016Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Disamping itu, untuk memudahkan dan memperpendek arus komunikasi serta kebijakan kependidikan, maka tiap-tiap wilayah kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan.
Khusus
untuk
pengelolaan
pendidikan
Nonformal
dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan landasan hukumnya yaitu Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 420/Disdik/2005/432. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas memberikan keterampilan kecakapan hidup bagi warga belajar dengan kegiatan belajar Pendidikan Luar Sekolah. Selanjutnya
untuk
menunjang
dan
mengefektifkan
fungsi
pengawasan dalam proses pembelajaran di sekolah, maka diangkat tenaga fungsional Pengawas Satuan Pendidikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atur dalam Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah dan Penilik Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Uraian masing-masing tugasnya dijelaskan pada bagian akhir bab ini. Uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan tertuang dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: ..... Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. 1. Kepala Dinas Tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan perumusan
kebijakan,
pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
koordinasi,
fasilitasi,
serta tindaklanjut pada
Sekretariat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal
dan
Pengembangan
Informal Sekolah
(PNFI), Dasar,
Bidang Bidang
Pembinaan
dan
Pembinaan
dan
Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a.
Penyelenggaraan menyusun perencanaan kebijakan pendidikan yang tertuang Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan dan Program Kegiatan yang didasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten
Pelalawanyang
disesuaikan
dengan
Rencana
Strategis Dinas Pendidikan Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, Kelompok Jabatan Fungsional,
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendidikan
Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); c.
Penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan mengevaluasi serta menindaklanjuti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada
Sekretariat,
Bidang
Pembinaan
dan
Pengembangan
Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Kelompok Jabatan Fungsional,
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pendidikan
Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); d. Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan peningkatan pelayananpendidikan serta penjaminan mutu pendidikan; e.
Penyelenggaraan
koordinasi
dan
dinas/instansi/lembaga/organisasi stakeholder
lain
yang
kerjasama kemasyarakatan
berkompeten
guna
dengan dan
mendukung,
mengembangkan dan meningkatkan mutupendidikan; f.
Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik
dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan realisasi Fisik dan Keuangan perbulan dan triwulan/semester; g.
Menyelenggarakan penetapan pembentukan dan pengangkatan Tim Teknis dilingkungan Dinas Pendidikan dan Tim Koordinasi UPTD atau Lembaga Pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku;
h. Melaksanakan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Sekretaris Sekretariat mempunyai tugas pokok pelayanan dan administrasi umum serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pendidikan.
Sekretariat Dinas Pendidikan membawahi Subbag
Umum dan Kepegawaian dan Subbag Program dan Keuangan. Untuk
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
dimaksud,
Sekretariat mempunyai fungsi: a.
Penyelenggaraan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyusunan
perencanaan, program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan; b. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan umum dan pelayanan teknis fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan; c.
Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan teknis fungsional bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan;
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi program, dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan; e.
Penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan peningkatan karir Aparatur Sipil Negara baik jabatan struktural maupun fungsional;
f.
Penyelenggaraan hubungan, kemitraan dan kerjasama dengan organisasi
profesi,
organisasi
kemasyarakatan,
dinas/instansi/badan/stakehorlder pendidikan dalam upaya mendukung pembangunan pendidikan yang berkualitas;
g.
Melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi bidang pendidikan secara periodik dalam bentuk data base;
h. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta rumah dinas jabatan; i.
Menyelenggarakan
koordinasi
penyusunan
program
dan
kegiatan per tahun anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Program dan Keuangan; j.
Melaksanakan
peningkatan
kualifikasi
akademik
dan
kompetensi pegawai kantor melalui izin dan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, penataran, workshop dan bimbingan teknis fungsional; k. Penyelenggaraan
koordinasi
dan
fasilitasi
dalam
rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Subbagian Program dan Keuangan; l.
Menyelenggarakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan tindaklanjut kegiatan pada Subbag Umum dan Kepegawaian dan Subbag Program dan Keuangan secara periodik;
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik dibidang kebijakan, urusan wajib maupun teknis; n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas secara periodik maupun tentatif sebagai bahan pertanggungjawaban; o.
Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Kepegawaian.
Urusan Untuk
Administrasi melaksanakan
Umum tugas
dan pokok
sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1)
Menyusun rencana program dan kegiatan per tahun anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2)
Menyelenggarakan perkantoran,
pengelolaan
pelayanan,
administrasi
kepegawaian,
umum
program
dan
keuangan; 3)
Melaksanakan penyusunan konsep tata naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku;
4)
Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
5)
Membagi tugas dan pekerjaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kebutuhan, kompetensi dan disposisi sehingga pekerjaan pokok dapat dibagi habis;
6)
Memeriksa
hasil
pekerjaan
bawahan
dengan
membandingkan antara hasil kerja denganpetunjukuntuk penyempurnaan hasil kerja; 7)
Menilai kinerja bawahan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
8)
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian serta Program dan Keuangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kompetensi;
9)
Melaksanakan penyusunan konsep tata naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
10) Melaksanakan penggandaan, pencetakan sertifikat dan piagampenghargaan;
11) Menyelenggarakan pengadaan dan menata buku-buku referensi dan perpustakaan; 12) Penyelenggaraan pendistribusian surat menyurat; 13) Menyelenggarakan urusan pengadaan, pendistribusian dan
pemeliharaan
serta
pembayaran
pajak
kendaraan/operasional dinas kantor, UPTD dan Pengawas Satuan Pendidikan/Mata Pelajaran; 14) Menyusun
Daftar
Urut
Kepangkatan
(DUK)
serta
mengelola sistim informasi manajemen kepegawaian; 15) Mengumpulkan
dan
menyiapan
data/bahan
usul
kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, penempatan formasi, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan (ASKES/BPJS), TASPEN, Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU); 16) Melaksanakan
pengelolaan
absensi
dan
melakukan
pembinaan kepegawaian; 17) Menyelenggarakan
urusan
kehumasan,
sosial
dan
dokumentasi kegiatan; 18) Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan, upacara, leaflet, spanduk, ucapan selamat, aktivitas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 19) Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data informasi untuk kepentingan masyarakat; 20) Melakukan
legalisasi
surat-surat
yang
berhubungan
dengan kepegawaian; 21) Melaksanakan
pemeliharaan
kebersihan,
keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor termasuk mengurus kelistrikan, air dan telepon/fax/e-mail; 22) Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pengadaan sarana, prasarana, perlengkapan, peralatan, buku-buku referensi,
perpustakaan
gedung/kantor, penghapusan
pengamanan asset
dan
serta asset
pemeliharaan dan
penyusunan
usulan laporan
pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
23) Melaksanakan pengelolaan kearsipan surat menyurat dan dokumentasi kepegawaian; 24) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan teknis kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Daerah; 25) Melaksanakan pengelolaan tempat ibadah/mushalla; 26) Menginventarisasi
permasalahan-permasalahan
sesuai
dengan bidang tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; 27) Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang
langkah-langkah
diambil
baik
secara
atau
lisan
tindakan
maupun
yang
tertulis
perlu
sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 28) Mengevaluasi berdasarkan
hasil capaian
kegiatan kinerja
pertahun sebagai
anggaran
bahan
untuk
penyempurnaan; 29) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris
secara
periodik
sebagai
bahan
dengan
tugasnya
pertanggungjawaban; 30) Melaksanakan
tugas
lain
sesuai
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.2. Subbagian Program dan Keuangan Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Program dan Keuangan.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi: 1)
Menyusun
rencana
kegiatan
program
dan
kegiatan
keuangan per tahun anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan
rencana
strategis
sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan tugas; 2)
Membagi tugas dan pekerjaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kebutuhan,
kompetensi dan disposisi sehingga pekerjaan pokok dapat dibagi habis; 3)
Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4)
Melakukan
koordinasi
dan
sinkronisasi
penyusunan
Naskah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan; 5)
Melaksanakan penilaian hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja denganpetunjukuntuk penyempurnaan hasil kerja;
6)
Menilai kinerja bawahan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
7)
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Program dan Keuangan secara rutin maupun
berkala
untuk
pengembangan
wawasan
pengetahuan dan kompetensi; 8)
Merencanakan pembinaandan
dan
melaksanakan
bimbingan
teknis
program
pengembangan
wawasan pengetahuan dan kompetensi staf; 9)
Menyusun naskah dinas sesuai dengan bidang tugas pokok
bagian
Program
dan
Keuangan
berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 10) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum keuangan, menyusun
program
kerja
Subbagian
Program
dan
keuangan; 11) Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan; 12) Melaksanakan pengelolaan penatausahaan asset; 13) Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji PNS jabatan struktural, staf, kantor dan fungsional guru dan tenaga honorer kantor;
14) Menyelenggarakan pengelolaan pembukuan daftar gaji, dan pertanggungjawaban laporan keuangan PNS; 15) Menyiapkan
usulan
penetapan
pejabat
pengelola
keuangan dinas, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PD, bendahara pengeluaran,
pembantu
bendahara
pengeluaran,
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) dan lain-lain sesuai tugas
pokok
dan
fungsi
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan; 16) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis
dan
administrasi
kelengkapan
perencanaan
anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sekolah; 17) Melaksanakan
pengawasan
laporan
administrasi
keuangan bendahara pengeluaran; 18) Melakukan urusan perbendaharaan; 19) Melaksanakan
verifikasi
Pertanggungjawaban
dan
(SPJ)
koreksi serta
atas
Surat
penatausahaan
keuangan; 20) Merekap
semua
belanja
modal
tahun
berjalan
berdasarkan DPA yang dituangkan dalam kertas kerja aset; 21) Membuat daftar barang yang di capital, ekstracomtable dan barang yang tidak dikapitalisasi yang bersumber dari kertas kerja belanja modal; 22) Melaksanakan
pengumpulan
bahan
dan
data
usul
rencana asset serta melakukan pembinaan pengelolaan aset di sekolah; 23) Melaksanakanpenyaluran/pengeluaran barang inventaris dan membuat berita acara serah terima barang; 24) Melaksanakan
inventarisasi
bukti
penerimaan
dan
pengeluaran belanja modal barang dan jasa dalam kertas kerja; 25) Melaksanakan
penerimaan
dan
pencatatatan
barang
inventaris kantor yang berupa asset dilingkungan Dinas
Pendidikan dam UPT Dinas Pendidikan dalam bentuk KIT dan KIR; 26) Mengimput hasil pencairan belanja modal kebagian aset Kantor Bupati Pelalawan; 27) Melaksanakan
pendataanbarang
rusak
berat
dan
melaporkan serta mengusulkan penghapusan asset ke Bagian Aset Kantor Bupati Pelalawan; 28) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris kantor dinas, UPTD dan sekolah dalam bentuk kertas kerja; 29) Melaksanakan
pencatatan
barang
inventaris
yang
bersumber dari anggaran APBN, APBD Provinsi serta hibah dari masyarakat; 30) Mengupdate dan mencetak KIB, KIR dan Stiker barang Kantor
Dinas
Pendidikan,
UPTD
dan
Sekolah
se-
Kabupaten Pelalawan; 31) Mendata Kebutuhan Barang pakai habis; 32) Menyimpan dan mendistribusikan kebutuhan barang habis pakai kantor Dinas Pendidika Kabupaten Pelalawan; 33) Membuat laporan barang pakai habis dalam bentuk kartu persediaan barang pakai habis dan membuat laporan triwulan/semester dan tahunan; 34) Menginput barang habis pakai yang digunakan dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan; 35) Membuat berita acara serah terima belanja modal, barang dan jasa. 36) Membuat stock opname atas barang pakai habis pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. 37) Menyiapkan bahan pembinaan, memberi petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset; 38) Menyajikan laporan capaian kinerja dinas dan realisasi fisik dan keuangan perbulan / triwulan / semester / tahunan; 39) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang pendidikan dalam bentuk data base untuk analisis
kebutuhan, urgensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 40) Melaksanakan pengarahkan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) usulan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan; 41) Menghimpun
dan
membahas
usulan
RKA
dari
sekretariat/bidang/seksi/sekolahdan menfasilitasinya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 42) MengentriRKA ke Sistim Anggaran Pemerintah Daerah; 43) Menginpentaris dokumen usulan dan penganggaran Dina Pendidikan Kabupaten Pelalawan; 44) Melakukan verifikasi dan usulan penetapan harga satuan barang/material
bidang
pendidikan
ke
Bagian
Pembangunan SETDA; 45) Melaksanakan koordinasi pusat pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN); 46) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan
serta
tindaklanjut
kegiatan
Dinas
Pendidikan; 47) Menyusun Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Fisik dan Keuangan perbulan/triwulan/semester dan laporan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 48) Merencanakan dan melaksanakan hubungan kerjasama dan kajian pendidikan dengan pihak/organisasi lain yang berkompeten
dalam
rangka
mendukung
dan
meningkatkan mutu pendidikan; 49) Melakukan monitoring,evaluasi dan pengendalian hasil kegiatan per tahun anggaran; 50) Menginventarisasi permasalahan - permasalahan sesuai dengan bidang tugas pokok Subbagian Program dan Keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
51) Memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil
baik
secara
lisan
maupun
tertulis
sebagai
alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 52) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik; 53) Melaksanakan
tugas
lain
sesuai
dengan
tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan,
mengevaluasi
serta
menindaklanjuti kebijakan Pendidikan dibidang Nonformal dan Informal.
Bidang
Pembinaan
dan
Pengembangan
Pendidikan
Nonformal dan Informal membawahi Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan DIKMAS, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS, serta Seksi Pemberdayaan Guru dan
Tenaga
Kependidikan
PAUD
dan
DIKMAS.
Untuk
melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal mempuyai fungsi: 1)
Penyelenggaraan
perencanaan
pada
Seksi
Kurikulum
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS, serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS; 2)
Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Seksi Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS, serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
3)
Penyelenggaraan
penyebaran
informasi,
kerjasama
dan
bimbingan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pendidikan Nonformal dan Informal serta Pendidikan Masyarakat; 4)
Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.1.
Seksi Kurikulum PAUD dan DIKMAS Seksi Kurikulum PAUD dan DIKMAS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. tugas
pokok
Seksi
Kurikulum
Untuk melaksanakan PAUD
dan
DIKMAS
mempunyai fungsi: 1)
Menyusun program dan rencana kegiatan per tahun anggaran untuk Kurikulum PAUD dan DIKMAS;
2)
Melaksanakan
koordinasi
penyusunan
kalender
pendidikan; 3)
Melakukan pembinaan dan pengendalian Kurikulum PAUD dan DIKMAS;
4)
Melaksanakan rekomendasi pendirian lembaga DIKMAS;
5)
Melaksanakan
pendataan
dan
pemetaan
siswa,
kelompok belajar, warga belajar ke dalam sistim data base (updating); 6)
Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru dan mutasi siswa;
7)
Melaksanakan
penyebaranpedoman
dan
petunjuk
penilaian/evaluasi PAUD; 8)
Menyelenggarakan
persiapan
dan
menyebarluaskan
petunjuk teknis Evaluasi Belajar Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA serta Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF); 9)
Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
10) Menyusun dan melaksanakan anggaran penyelenggaraan / operasional PAUD dan DIKMAS; 11) Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa dan warga belajar baik akademis maupun nonakademis. 12) Melakukan
kegiatan
lomba-lomba,
pameran,
gebyar
PAUD, jambore, pestival, kreativitas seni dan pengiriman siswa peserta berprestasi ke tingkat Provinsi dan Pusat; 13) Melaksanakan pembinaan pada kelompok PAUD dan DIKMAS; 14) Melaksanakan pembagian tugas kepada staf berdasarkan kompetensi dan kebutuhan; 15) Melaksanakan pengelolaan Program Indonesia Pintar PAUD dan DIKMAS; 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 17) Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
kegiatan
kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 18) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. 3.2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS Seksi
Sarana
DIKMAS
Prasarana
mempunyai
danKelembagaan
tugas
pokok
PAUD
dan
menyelenggarakan
Program dan Kegiatan Sarana Prasaranadan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS.
Untuk melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS melaksanakan fungsi: 1)
Menyusun program dan rencana kegiatan per tahun anggaran untuk Sarana Prasarana dan Kelembagaan PAUD dan DIKMAS;
2)
Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan, rehab dan tambahan ruang kelas PAUD dan DIKMAS;
3)
Menyusun
rencana
sarana/media/alat
kebutuhan
peraga
dan
pengadaan
pendidikan
PAUD
dan
DIKMAS; 4)
Menyusun satuan harga barang/jasa bidang PAUD dan DIKMAS;
5)
Melaksanakan verifikasi akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS;
6)
Melaksanakan koordinasi Tim Penilai Uji Kelayakan pemberian Izin Operasional dan Penegerian Taman Kanak-Kanak, Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal;
7)
Melaksanakan
sosialisasi
masyarakat/stakeholder
terkait
kepada
dengan
peraturan
perundang-undangan tentang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 8)
Menyusun
laporan
terkait
dengan
penambahan,
penyusutan dan penghapusan bangunan/barang/asset PAUD dan DIKMAS; 9)
Melakukan koordinasi dengan lembaga/organiasasi lain seperti HIMPAUDI, Bunda PAUD Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK), HIPKI, PKK dan lain-lain sesuai dengan aturan perundang-undangan;
10) Melakukan
kegiatan
lomba-lomba,
pameran,
gebyar
PAUD, jambore, pestival, kreativitas seni dan pengiriman lembaga berprestasi ke tingkat Provinsi dan Pusat; 11) Melaksanakan pembagian tugas kepada staf berdasarkan kompetensi dan kebutuhan; 12) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 13) Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
kegiatan
kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 14) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.
3.3. Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS. Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS melaksanakan fungsi: 1)
Menyusun program dan rencana kegiatan per tahun anggaran
untuk
Pemberdayaan
Guru
dan
Tenaga
Kependidikan PAUD dan DIKMAS; 2)
Melaksanakan pengelolaan pendataan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan ASN PAUD dan DIKMAS ke dalam data base (updating);
3)
Melaksanakan
pengelolaan
Data
Pokok
Pendidikan
(DAPODIK) PAUD dan DIKMAS; 4)
Melaksanakan
pengelolaan
Nomor
Pokok
Sekolah
Nasional (NPSN) PAUD dan DIKMAS; 5)
Melaksanakan
pengelolaan
inpasing
TK dan
aneka
tunjangan antara lain insentif GB-PNS PAUD, kualifikasi Strata Satu (S.1) TK,tunjangan profesi dan tunjangan lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 6)
Melaksanakan pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS) tingkat PAUD dan DIKMAS;
7)
Menyusun rencana formasi dan pengadaan guru ASN PAUD dan DIKMAS;
8)
Membuat rekomendasi cuti, tugas belajar, izin belajar, surat keterangan peningkatan pendidikan, perluasan wawasan dan izin penikahan serta izin perceraian;
9)
Melaksanakan
tugas
kependidikan PAUD;
pembinaan
guru
dan
tenaga
10) Membuat rekomendasi mutasi dan penempatan guru PNS sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; 11) Melaksanakan
pembinaan
dan
pengembangan
kompetensi Guru PAUD, Tutor Paket A, Paket B dan Paket
C, KF melalui
pendidikan
dan pelatihan
/
penataran / workshop / seminar / simposium / lokakarya; 12) Melaksanakan Kegiatan
pembinaan
Gugus
(PKG),
pada
pengelola
Kelompok
Pusat
kelompok
belajar
(POKJA) PAUD dan DIKMAS; 13) Melakukan
pembinaan
kepada
pengurus
lembaga/organisasi mitra seperti HIMPAUDI, Bunda PAUD Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK), HIPKI, PKK dan lain-lain sesuai dengan aturan perundangundangan; 14) Melaksanakan koordinasi peringatan Hari Besar Nasional PAUD dan DIKMAS; 15) Melaksanakan
lomba-lomba
guru
dan
tenaga
kependidikan, gugusPAUD dan DIKMAS berprestasi, serta melakukan koordinasi pengirimannya ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat; 16) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan Penilik PNFI terkait tindaklanjut penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS; 17) Melaksanakan pembagian tugas kepada staf berdasarkan kompetensi dan kebutuhan; 18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 19) Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
kegiatan
kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; 20) Memberikan bantuan/subsidi untuk peningkatkan mutu guru pada lembaga PAUD (SKB, PKBM, dan sejenisnya) dan
SPS
(Satuan
PAUD
Sejenis)
yang
menjadi
sasarannya Pos PAUD, TPQ, Badan Keagamaan, dan sejenisnya untuk peningkatan pelayanan guru dan tenaga kependidikan. 21) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD mempuyai tugas pokok menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi, evaluasi dan tindaklanjut kebijakan pendidikan dibidang Sekolah Dasar.
Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD membawahi
Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaann SD dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD.
Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang
Pembinaan dan Pengembangan SD mempunyai fungsi: 1)
Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
2)
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD SD serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
3)
Penyelenggaraan koordinasi pemantauan dan evaluasi serta tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD, Seksi Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD SD serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD;
4)
Penyelenggaraan
penyebaran
informasi,
sosialisasi
dan
kerjasama dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SD; 5)
Penyusunan
tim
yang
diperlukan
untuk
mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6)
Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
7)
Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan pembinaan serta pengembangan potensi kesiswaan di SD. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD mempunyai fungsi: 1)
Menyusun program dan rencana kegiatan per tahun anggaran untuk kurikulum dan kesiswaan SD;
2)
Melakukan pusat koordinasi dengan bidang lain terkait penyusunan kalender pendidikan;
3)
Melakukan koordinasi dengan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) untuk menyusun Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan teknis pelaksanaan;
4)
Melaksanakan pengelolaan pendataan dan pemetaan siswa;
5)
Melakukan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan menyebarluaskan petunjuk teknis Kurikulum SD;
6)
Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan, untuk
pengendalian
dan
evaluasi
pencapaian
target
kurikulum pada sekolah; 7)
Menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan pindah siswa;
8)
Melaksanakan
persiapan,
pelaksanaan,
mengendalikan
hasil Ujian Semester dan Ujian Kenaikan Kelas; 9)
Melaksanakan
pengumpulan,
pelaksanaan,
monitoring,
pengolahan dan pelaporan hasil Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional; 10) Melaksanakan uji kompetensi dan pembinaan prestasi siswa dalam bidang akademis maupun nonakademis; 11) Melaksanakan
pembinaan
pendayagunaan
program
teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
12) Melaksanakan lomba-lomba tingkat siswa bidang akademis maupun nonakademis; 13) Melaksanakan kegiatan pengelolaan beasiswa, bantuan keuangan dan lain-lain yang relevan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 14) Melaksanakan
pembinaan
kepramukaan,
UKS,
dokter
kecildan kegiatan ekstrakurikuler lainnya; 15) Menyusun laporan pengelolaan kelulusan siswa, siswa tidak naik kelas, siswa droup out, pindah dan melanjutkan; 16) Penyelenggaraan penyebaran informasi, sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SD; 17) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 18) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. 4.2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SD mempunyai tugas
pokok
menyusun
rencana,
program
dan
kegiatan
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta tindaklanjut sarana prasarana dan kelembagaan pendidikan SD. Untuk melaksanakan tugas pkok, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan mempunyai fungsi: 1)
Menyusun rencana dan program per tahun anggaran untuk sarana prasarana dan kelembagaan SD;
2)
Melaksanakan
pengumpulan
dan
pengolahan
data
(updating data) serta menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana SD sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Pendidikan dalam bentuk data base; 3)
Melaksanakan pelaksanaan
koordinasi, tugas
sinkronisasi
perencanaan
dan
dan
evaluasi
pengawasan
pembangunan fisik sarana dan prasarana sekolah; 4)
Melaksanakan koordinasi dengan PPK dan PPTK terkait dengan
usulan
pembentukan
Tim
Penyusun
Harga
Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan barang/jasa dan OE bangunan fisik SD bersama dengan konsultan; 5)
Melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SD;
6)
Melaksanakan
monitoring,
pengendalian
dan
evaluasi
pembangunan unit sekolah baru (USB), Tambahan Ruang Kelas Baru (TRKB)/Rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana pendidikan SD; 7)
Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas staf;
8)
Melaksanakan penyusunan pedoman teknis daninstrument penilaian serta uji kelayakan dalam rangka pendirian, izin operasional dan penegerian lembaga pendidikan SD;
9)
Menyusun kebutuhan pengadaan perbukuan, alat/media pembelajaran dan peralatan pendidikan SD;
10) Melaksanakan
sosialisasi
dan
kerjasamadengan
organisasi/lembaga lain yang berkompeten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 11) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana dan kelembagaan
SD
ke
Dinas
Pendidikan
Provinsi
dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12) Penyelenggaraan penyebaran informasi, sosialisasi dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SD; 13) Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; 14) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 15) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. 4.3. Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan dan
evaluasi pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai fungsi : 1)
Menyusun rencana dan program per tahun anggaran untuk pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan SD;
2)
Melaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
3)
Melaksanakan pengelolaan pendataan, pemetaan, formasi dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN SD ke dalam data base (updating);
4)
Melaksanakan
koordinasi
pengelolaan
Data
Pokok
Pendidikan (DAPODIK) SD; 5)
Melaksanakan
pengelolaan
inpasing
SD
dan
aneka
tunjangan antara lain insentif GBPNS SMP, kualifikasi Strata Satu (S.1) atau Strata Dua (S.2), tunjangan profesi Guru
dan
tunjangan
lain
yang
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 6)
Melaksanakan pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS) tingkat SD;
7)
Melaksanakan pengelolaan sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Tenaga Kependidikan;
8)
Menyusun rencana peningkatan kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan baik melalui jalur tugas belajar dan izin belajar;
9)
Melaksanakan pembinaan pada Kelompok Kerja Guru (KKG),
Kelompok
Kerja
Kepala
Sekolah
(KKKS),
dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan dan rekreasi; 10) Melaksanakan koordinasi pengurusan izin pernikahan dan perceraian guru dan tenaga kependidikan PNS; 11) Melaksanakan
uji
kepatutan
dan
kelayakan
serta
rekomendasi pengangkatan jabatan kepala sekolah dan pengawas Satuan Pendidikan/Mata Pelajaran;
12) Melaksanakan
koordinasi
Pendidikan/Pengawas
dengan
Mata
Pengawas
Pelajaran
terkait
Satuan dengan
Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah; 13) Melaksanakan sistim penghargaan profesi, pembinaan karir dan
perlindungan
hukum
bagi
guru
dan
tenaga
kependidikan; 14) Melaksanakan koordinasi dan dukungan peringatan Hari Besar Nasional, Agama dan Hari Ulang Tahun Provinsi dan Kabupaten; 15) Melaksanakan
dukungan
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pendidikan khusus dan layanan khusus (PKPLK) tingkat SD, kategori SD Terbuka, Marginal dan Inklusi; 16) Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam
rangka
pembinaan dan penegakan disiplin guru dan tenaga kependidikan; 17) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan, penataran, workshop, seminar, lokakarya dan perluasan wawasan; 18) Melaksanakan usulan penyegaran, promosi dan mutasi guru dan tenaga kependidikan; 19) Melaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 20) Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama dengan phak lain yang relevan dengan profesi keguruan dan teknis; 21) Melaksanakan peningkatan kompetensi profesi guru dan tenaga kependidikan melalui jalur pendidikan dan latihan, penataran, workshop dan perluasan wawasan ke sekolah lain yang mendapatkan penghargaan/prestasi; 22) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 23) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala
Bidang
secara
pertanggungjawaban;
periodik
sebagai
bahan
24) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP mempuyai tugas pokok menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi, evaluasi dan tindaklanjut kebijakan pendidikan dibidang Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP membawahi Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP dan Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP; Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP mempunyai fungsi: 1)
Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP;
2)
Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP;
3)
Penyelenggaraan koordinasi pemantauan dan evaluasi serta tindaklanjut pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP, Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP serta Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP;
4)
Penyelenggaraan
penyebaran
informasi,
sosialisasi
dan
kerjasama dengan masyarakat terkait pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SMP; 5)
Penyusunan
tim
yang
diperlukan
untuk
mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6)
Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
7)
Melaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan pembinaan serta pengembangan potensi kesiswaan di SMP. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP mempunyai fungsi: 1)
Menyusun program dan rencana kegiatan per tahun anggaran untuk kurikulum dan kesiswaan SMP;
2)
Melakukan
koordinasi
dengan
bidang
lain
terkait
penyusunan kalender pendidikan; 3)
Melakukan
koordinasi
dengan
Tim
pengembang
kurikulum untuk menyusun Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan pedoman pelaksanaan; 4)
Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data siswa dalam bentuk data base;
5)
Menyebarluaskan petunjuk teknis kurikulum, buku pelajaran, dan buku referensi lainnya yang relevan digunakan jenjang pada SMP;
6)
Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Kurikulum nasional SMP;
7)
Melaksanakan
pembagian
tugas,
arahan
dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas staf; 8)
Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas kepengawasan, untuk pengendalian dan evaluasi pencapaian target kurikulum SMP setiap sekolah;
9)
Menyusun pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)termasuk
penentuan
/penetapan
rayonisasi,
mutasi siswa SMP; 10) Melaksanakan persiapan, pelaksanaan, mengendalikan hasil Ujian Semester dan Ujian Kenaikan Kelas; 11) Melaksanakan pengumpulan, pelaksanaan, monitoring, pengolahan
dan
pelaporan
Sekolah/Ujian Nasional SMP;
hasil
Ujian
Akhir
12) Melaksanakan uji kompetensi dan pembinaan prestasi siswa dalam bidang akademis maupun nonakademis; 13) Melaksanakan
pembinaan
pendayagunaan
program
teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan; 14) Melaksanakan lomba-lombayang bersifat reguler dan kreativitas
kesiswaan
baik
akademis
maupun
nonakademis, termasuk mengurus pengiriman peserta ke tingkat provinsi dan pusat; 15) Melakukan pembinaan terhadap siswa berprestasi; 16) Melaksanakan
kegiatan
pengelolaan
beasiswa,
dan
bantuan lain yang relevan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; 17) Melaksanakan pembinaan kepramukaan, UKS, PMR, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya; 18) Menyusun laporan kelulusan siswa, siswa naik/tidak naik kelas, putus sekolah, mutasi dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi; 19) Penyelenggaraan penyebaran informasi, sosialisasi dan kerjasama
dengan
masyarakat
terkait
dengan
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SMP; 20) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kepada kepala bidang secara periodik sebagai pertanggungjawaban; 21) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 22) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. 5.2. Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi
prasarana
dan
serta
tindaklanjut
kelembagaan
pengembangan
pendidikan
SMP.
sarana Untuk
melaksanakan tugas pkok Seksi Sarana Prasarana dan Kelembagaan SMP mempunyai fungsi:
1)
Melaksanakan penyusunan rencana dan program per tahun
anggaran
untuk
sarana
prasarana
dan
kelembagaan SMP; 2)
Melaksanakan pengelolaan data sarana prasarana dan kelembagaan SMP dalam bentuk data base (updating);
3)
Melakukan pemetaan dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana dan kelembagaan SMP sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan dalam bentuk data base;
4)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan /rehabilitasi /pengadaan sarana prasarana SMP;
5)
Melaksanakan
koordinasi
usulan
pembentukan
Tim
Penyusun Harga Perkiraan Sementara (HPS) pengadaan barang/jasa
dan
OE
bangunan
fisik
SMP
bersama
konsultan; 6)
Melaksanakan pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMP;
7)
Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap tugas staf;
8)
Melaksanakan
penyusunan
pedoman
teknis
dan
instrument penilaian serta uji kelayakan dalam rangka pendirian,
izin
operasional
dan
penegerian
lembaga
pendidikan SMP; 9)
Melaksanakan penyusunanperhitungan kebutuhan dan pengadaan buku pelajaran, referensi dan alat/media dan peralatan pembelajaran yang relevan;
10) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan sarana prasarana dan kelembagaan SMP ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 11) Penyelenggaraan penyebaran informasi, sosialisasi dan kerjasama
dengan
organisasi/lembaga
lain
yang
berkompeten untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan di SMP;
12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas pokok dan
fungsi
kepada
Kepala
Bidang
sebagai
bahan
pertanggungjawaban secara periodik; 13) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 14) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan. 5.3. Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SD. Untuk melaksanakan tugas pkok Seksi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai fungsi: 1)
Menyusun rencana dan program per tahun anggaran untuk pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan SMP;
2)
Melaksanakan pengelolaan pendataan, pemetaan formasi dan analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan ASN SMP ke dalam data base (updating);
3)
Melaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
4)
Melaksanakan pengelolaan sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Tenaga Kependidikan;
5)
Menyusun rencana peningkatan kualifikasi akademik guru dan tenaga kependidikan baik melalui jalur tugas belajar dan izin belajar;
6)
Melaksanakan proses izin pernikahan dan perceraian guru dan tenaga kependidikan PNS;
7)
Melaksanakan
uji
kepatutan
dan
kelayakan
serta
rekomendasi pengangkatan jabatan kepala sekolah dan pengawas Satuan Pendidikan/Mata Pelajaran; 8)
Melaksanakan
koordinasi
Pendidikan/Pengawas
Mata
dengan
Pengawas
Pelajaran
terkait
Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
Satuan dengan
9)
Melaksanakan sistim penghargaan profesi, pembinaan karir dan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga kependidikan;
10) Melaksanakan
koordinasi
pengelolaan
Data
Pokok
Pendidikan (DAPODIK) SMP; 11) Melaksanakan pengelolaan inpasing SMP dan aneka tunjangan antara lain insentif GBPNS SMP, kualifikasi Strata Satu (S.1) atau Strata Dua (S.2), tunjangan profesi Guru
dan
tunjangan
lain
yang
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 12) Melaksanakan pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
(NUPTK),
Nomor
Unik
Kepala
Sekolah (NUKS) dan Nomor Unik Pengawas Sekolah (NUPS) tingkat SMP; 13) Melaksanakan pembinaan pada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS),
Musyawarah
Guru
Mata
Pelajaran
(MGMP) Mata Pelajaran Pokok dan MGMP Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan dan Rekreasi; 14) Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
dalam
rangka
pembinaan dan penegakan disiplin guru dan tenaga kependidikan; 15) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan prestasi guru dan tenaga kependidikan; 16) Melaksanakan program peningkatan mutu pengelolaan sekolah melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Ppenyiapan Calon Kepala Sekolah dan DIKLAT Penguatan Kepala Sekolah; 17) Melaksanakan
program
peningkatan
mutu
Pengawas
Satuan Pendidikan atau Pengawas Mata Pelajaran melalui DIKLAT Calon Pengawas Sekolah dan DIKLAT Penguatan Pengawas Sekolah/Mata Pelajaran; 18) Melaksanakan usulan penyegaran tugas, promosi dan mutasi guru dan tenaga kependidikan;
19) Melaksanakan
dukungan
dan
fasilitasi
pelaksanaan
pendidikan khusus dan layanan khusus (PKPLK) tingkat SMP, kategori SMP Terbuka, Marginal dan Inklusi; 20) Melaksanakan koordinasi dan dukungan peringatan Hari Besar Nasional, Agama dan Hari Ulang Tahun Provinsi dan Kabupaten; 21) Melaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan; 22) Melaksanakan sosialisasi dan kerjasama dengan phak lain yang relevan dengan profesi keguruan; 23) Melaksanakan usulan peningkatan kompetensi profesi guru dan tenaga kependidikan melalui jalur pendidikan dan
latihan,
wawasan
penataran,
ke
sekolah
workshop
dan
perluasan
yang
telah
mendapat
penghargaan/berprestasi; 24) Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan tugas pokok dan fungsi; 25) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala
Bidang
secara
periodik
sebagai
bahan
pertanggungjawaban; 26) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.
2.2. SUMBERDAYA DINAS PENDIDIKAN 2.2.1 Sumber Daya Aparatur Sumber DayaAparatur merupakan modal yang paling berharga serta merupakan asset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas SDM yang tersedia. Jumlah Sumber DayaAparaturDinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
mempunyai
peran
penting
pada
penyelenggaraan
pelayanan pendidikan dengan tugas dan fungsi dari PD Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Begitu pula dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada saat ini, dan adanya perkembangan permasalahan pendidikan, koordinasi lintas sektor dan lintas program, teknik informasi yang belum tersedia di semua jenjang pendidikan yang ada dan teraplikasi dengan baik, adanya era globalisasi yang menyebabkan persaingan bebas dan terbukanya dunia informasi, maka Sumber DayaAparatur yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan belum memenuhi dalam kuantitas dan kualitas, serta pendistribusian, maupun pendayagunaannya belum sesuai potensi dan kebutuhan pemberdayaan Sumber DayaAparatur. Sumber
DayaAparaturdilingkungan
Dinas
Pendidikan
Kabupaten Pelalawan pada umumnya telah memiliki pengalaman, keterampilan dan tingkat pendidikan yang memadai. Hal ini nampak dalam data sebagai berikut:
Tabel 2.1 Jumlah Pegawaidi Kantor Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kepegawaian No
Jumlah
Jenis Kepegawaian
1
ASN
73
2
Pegawai Tidak Tetap
95 168
Total
Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Per Oktober 2016)
Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan No
Golongan/Ruang
Jumlah Pegawai
1
IV
9
2
III
49
3
II
13
4
I
2 Total
73
Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Per Oktober 2016)
Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan struktural No
Jumlah Pegawai
Jabatan Struktural
1
Eselon II/b
1
2
Eselon III/a
1
3
Eselon III/b
4
4
Eselon IV/a
15
5
Eselon IV b
21
Total
Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Per Oktober 2016) Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No
Jumlah Pegawai
Kualifikasi Pendidikan
1
S2
11
2
S1
84
3
D III
2
4
DI
1
5
SMA/Sederajat
68
6
SMP/SD Sederajat
2 168
Total
Sumber : Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Per Oktober 2016) 1)
Tenaga Aparatur Penunjang Sumber
Daya
AparaturDinas
Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan menurut kualifikasi dan tersedia berjumlah 5.398 orang Pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel. 2.5 Data Keseluruhan Pegawai Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten PelalawanTahun 2016 Jumlah No
Unit Kerja Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
120
167
170
1
Kantor Dinas Pendidikan
2
UPT Disdik Kec. Pkl Kerinci
3
6
10
3
UPT Disdik Kec. Langgam
3
10
15
4
UPT Disdik Kec. Bunut
2
6
9
5
UPT Disdik Kec. Kl. Kampar
3
3
9
6
UPT Disdik Kec. Pkl Kuras
9
8
13
7
UPT Disdik Kec. Pkl Lesung
3
3
9
8
UPT Disdik Kec. Ukui
4
5
7
9
UPT Disdik Kec. Pelalawan
4
6
5
10
UPT Disdik Kec. Kerumutan
4
6
5
11
UPT Disdik Kec. Tlk. Meranti
1
4
7
12
UPT Disdik Kec. Bdr.Petalangan
2
6
8
13
UPT Disdik Kec. Bdr. Seikijang
6
6
11
14
UPTD SKB
9
9
22
15
UPTD Perpustakaan
5
5
9
16
Guru
-
5084
5749
17
Pengawas Satuan Pendidikan
53
53
49
18
Penilik PLS
11
11
9
Jumlah
239
5398
6116
Sumber: Lakip Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016
2)
Tenaga Pendidik Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu pada semua jalur dan jenjang pendidikan di Kabupaten Pelalawan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memiliki jumlah dan kulalifikasi tenaga pendidik sebagai berikut:
Tabel. 2.6 Kualifikasi Akademis Tenaga Kependidikan Kabupaten Pelalawan Tahun Ajaran 2014-2015
No
Ijazah
Kepala Sekolah/
Status Kepegawaian Tidak Tetap Bantu (Honor) Pusat
Bantu Daerah
Sertifikasi
Guru
S2
S1
<S1/D4
1
Kepala Sekolah SD/MI
8
178
28
198
18
-
-
156
2
Guru SD/MI
-
1423
300
1667
1024
12
209
1249
Tetap
3
Kepala Sekolah SMP/MTs
7
54
1
61
13
-
2
61
4
Guru SMP/MTs
2
313
37
434
373
2
95
379
5
Kepala Sekolah SMA/MA
18
17
-
19
-
-
-
16
6
Guru SMA/MA
6
390
-
440
284
-
3
377
Sumber : Laporan Bidang Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Desember 2015 2.1.4. Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Fasilitas sarana prasarana yang tersedia untuk mewujudkan fisi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: Tabel. 2.7 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2014 Tahun
Uraian 2010
2011
2012
2013
2014
120
130
141
155
151
SD
196
195
198
201
202
SMP
46
44
47
47
48
SMA
16
17
18
19
20
SMK
8
8
8
8
8
TK Sekolah Negeri
Uraian
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
SD
15
18
21
21
24
SMP
20
14
15
17
19
SMA
3
3
4
4
5
SMK
5
5
6
5
5
MI
12
12
11
11
11
MTs
25
22
24
24
24
MA
5
5
5
5
5
471
473
498
517
522
Sekolah Swasta
Sekolah Agama
Jumlah
Sumber: BPS, Pelalawan Dalam Angka 2015
Dari Tabel 2.7 di atas, diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan
di
Kabupaten
Pelalawan
dari
Tahun
2011-2014
mengalami peningkatan. Penambahan jumlah sarana pendidikan terbesar ada pada sarana sekolah TK yang dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkan sebesar 31 sekolah yaitu dari 120 sekolah menjadi 151 pada Tahun 2014, sedangkan pada jenjang pendidikan lainnya tidak banyak mengalami penambahan jumlah sarana sekolah. Ruang kelas di seluruh sekolah dasar di KabupatenPelalawan berjumlah1625 ruang, sedangkan ruang kelas di seluruh Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 30 buah. Rata-rata jumlah ruang kelas di setiap sekolah dasar adalah 6,34ruang/sekolah dasar sedangkan rata-rata jumlah
ruang
kelas
di
setiap
Madrasah
Ibtidaiyah
adalah
6ruang/Madrasah Ibtidaiyah Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dilengkapi dengan sarana prasarana berupa gedung, kendaraan dinas dan lain sebagainya yang diuraikan dalam table 2.8 (Sebagaimana terlampir): Berdasarkan data pada tabel 2.8tersebutterkait dengan asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan hingga periode Tahun 2016 sudah cukup memadai namun masih perlu peningkatan. Untuk kedepannya sangat diperlukan sumberdaya yang bertugas khusus dalam pengelolaan asset-asset tersebut agar semua asset yang dimiliki dapat terjaga dengan baik. Berikut ini jumlah sekolah di Kabupaten Pelalawan tahun 2016 sebagaimana tertera pada grafik berikut ini:
193
200 150
Grafik 2.1 64 Data Jumlah Sekolah Tahun 2016 1
93 100 50
0
35
0 TK
SLB TK
SLB
SD/MI
SD/MI SMP/MTs
SMP/MTs SMA/SMK/MA
SMA/SMK/MA
Ada 4 kecamatan yang belum memiliki Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti Kecamatan Langgam dan Kecamatan Bandar Petalangan, hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan jumlah siswa pada usia sekolah menengah kalau didirikan SMK, maka khawatir SMA jadi kekurangan siswa dan bahkan bisa tutup. Sedangkan Data Sebaran Sekolah yang berstatus Negeri dan swasta perjenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.8berikut ini: Tabel. 2.8 Data Sebaran Jumlah Sekolah Perjenjang Pendidikan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 No
Kecamatan
TK
SD
SMP
SMA
SMK
N
S
Jml
N
S
Jml
N
S
Jml
N
S
Jml
N
S
Jml
Total
1
Pkl Kerinci
1
24
25
15
8
24
4
9
13
3
2
5
1
4
5
72
2
Langgam
-
6
7
17
-
17
5
-
4
3
-
2
-
1
1
33
3
Bunut
-
3
5
14
-
14
2
-
2
1
-
1
1
-
1
21
4
Kl. Kampar
-
1
1
22
-
22
6
1
7
1
-
1
1
-
1
32
5
Pkl Kuras
1
13
14
28
3
31
7
2
9
2
-
2
1
1
2
58
6
Ukui
-
8
8
18
2
20
5
-
5
1
-
1
1
-
1
35
7
Pkl Lesung
-
8
8
14
1
15
3
-
3
1
-
1
1
-
1
28
8
Tlk Meranti
-
1
1
14
-
14
4
-
4
1
-
1
-
-
-
20
9
Pelalawan
-
2
2
14
1
15
4
-
4
1
-
1
-
-
-
22
10
Kerumutan
-
8
8
15
-
15
4
-
4
1
-
1
1
-
1
29
11
B.Petalangan
1
7
8
11
2
13
1
2
3
1
-
1
-
1
1
26
12
B. Seikijang
-
2
2
8
-
8
3
-
3
1
1
2
1
-
1
16
Jumlah
3
83
89
190
17
208
48
14
61
17
3
19
8
7
15
392
Sumber Data: Subbag Program,Oktober 2016 Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang belum memiliki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan, hal disebabkan wilayah Kecamatan Teluk Meranti merupakan daerah pinggiran sungai Kampar dengan jarak antar desa yang berjauhan serta kondisi geografisnya sulit, dimana transportasi utamanya menggunakan alat angkutan sungai yang hanya dapat dilalui 1 kali sehari karena pengaruh pasang gelombang (BONO), sedangkan dengan transportasi darat belum dapat dilalui. Sementara Kecamatan Pelalawan, kondisi daerah atau desa yang berjauhan,
sekolah
pendukung
SMP
masih
kurang
dan
menyebar/berpencar, sehingga untuk mendirikan Unit Sekolah Baru SMK belum layak, demikian pula dengan penduduk kecamatan masihsedikit, namun telah terdapat 1 (satu) unit SMA, sehingga jika dibangun sekolah SMK, maka dikhawatirkan salah satu sekolah tersebut akan kekurangan siswa. Kondisi bangunan fasilitas pendidikan SD/MI dan sekolah PAUD di Kabupaten Pelalawan sampai dengan Tahun 2015dapat dilihat pada Tabel 2.9 Tabel 2.9 Kondisi Bangunan Fasilitas Pendidikan SD/MI dan PAUD di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 – 2014
Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 2015
Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2014, jumlah bangunan SD/MI dan PAUD dengan kondisi baik baru mencapai 80%, sedangkan 20% nya lagi dalam kondisi yang kurang baik.
Namun demikian Pemerintah Daerah akan terus melakukan
perningkatan
kondisi
sekolah-sekolah
tersebut
dalam
rangka
meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Data
Rekapitulasi
Data
Pendidik
Kabupaten
Pelalawan
Berdasarkan Status Kepegawaian akan dijelaskan pada table 2.10 sebagai berikut:
Tabel 2.10 Rekapitulasi Data Pendidik Kabupaten Pelalawan per-kecamatan Berdasarkan Status Kepegawaian No
TK
Kecamatan
SD
PNS PTT PNS
SMP
SMA
SMK
SLB
Jumlah
PTT
PNS
PTT
PNS
PTT
PNS
PTT
PNS
PTT
PNS
PTT
1
Pelalawan
3
3
89
79
24
20
14
2
0
0
0
0
130
104
2
Bandar Sei Kijang
6
17
100
46
51
18
21
21
14
16
0
0
192
118
3
Bandar Petalangan
3
25
90
87
12
34
17
13
0
20
0
0
122
179
4
Bunut
3
10
92
104
21
21
15
12
15
12
0
0
146
159
5
Kerumutan
9
35
143
74
26
42
9
11
12
18
0
0
199
180
6
Kuala Kampar
0
2
141
124
26
48
12
15
4
7
0
0
183
196
7
Langgam
7
32
109
139
29
43
22
34
0
16
0
0
167
264
8
Pangkalan Kerinci
22
238
280
315
85
133
105
59
65
74
17
4
574
823
9
Pangkalan Kuras
12
95
262
237
83
106
42
32
16
19
0
0
415
489
10
Pangkalan Lesung
8
29
120
92
23
20
13
10
15
27
0
0
179
178
11
Teluk Meranti
2
3
69
101
18
29
10
21
0
0
0
0
99
154
12
Ukui
6
74
172
111
36
55
13
8
6
18
0
0
233
266
81
563
1667
1509
434
569
293
238
147
227
17
4
2639
3110
TOTAL
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan (Oktober 2016)
Selanjutnya dibawah ini digambarkan grafik jumlah tenaga Pendidik (Guru) baik Pegawai Negeri Sipil maupun PTT Kabupaten Pelalawan sampai dengan Tahun 2016, sebagaimana terlampir dalam garfik 2.2 berikut ini. Grafik 2.2 Grafik Jumlah Pendidik (PNS dan PTT) Tahun 2016
PNS 46% 54%
Sumber Data: Subbag Program Oktober 2016 Berdasarkan data pada grafik 2.2 diatas diketahui bahwa persentase jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Pelalawan s/d
Oktober tahun 2016 adalah sebanyak 2.639 orang (46%)berstatus PNS
dan3.110
orang
(54%)berstatus
PTT.
Adapun
data
rekapitulasitenaga pendidik di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut: Tabel 2.11 Rekapitulasi Data Pendidik Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Status Kepegawaian Status Kepegawaian No
Jenjang Pendidikan GTY/PTY
HONDA I/ PROVINSI
HONDA II/ GTT/PTT/ Honor Sekolah
Jumlah
PNS 1
TK
81
483
7
73
644
2
SD
1667
276
209
1024
3176
3
SMP
434
110
86
373
1003
4
SMA
293
29
38
171
531
5
SMK
147
57
57
113
374
6
SLB
17
0
1
3
21
2639
955
398
1757
5749
Total
Sumber Data: Subbag Program Oktober 2016 Berikut ini disajikan data tenaga pendidik PNS Kabupaten Pelalawan Tahun Pelajaran 2015/2016 yang memliki sertifikasi : Tabel 2.12 Rekapitulasi Data Pendidik Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Sertifikasi TK No
Kecamatan
SD
SMP
SMA
SMK
SLB
Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum Sudah Belum
JUMLAH
1 Pelalawan
2
4
50
118
14
30
10
6
0
0
0
0
234
2 Bandar Sei Kijang
0
23
59
87
50
19
25
17
19
11
0
0
310
3 Bandar Petalangan
1
27
67
110
15
31
11
19
13
7
0
0
301
4 Bunut
0
13
63
133
13
29
13
14
9
18
0
0
305
5 Kerumutan
3
41
109
109
23
45
6
14
12
18
0
0
380
6 Kuala Kampar
0
2
54
212
14
61
6
21
1
10
0
0
381
7 Langgam
4
35
93
155
20
52
13
43
0
16
0
0
431
8 Pangkalan Kerinci
39
221
271
322
96
120
100
64
52
87
9
12
1393
9 Pangkalan Kuras
16
92
215
284
70
119
36
38
14
21
0
0
905
10 Pangkalan Lesung
1
35
100
112
21
23
6
17
18
24
0
0
357
11 Teluk Meranti
0
5
30
140
10
37
2
29
0
0
0
0
253
12 Ukui
5
75
138
145
33
58
10
11
6
18
0
0
499
71
573
1249
1927
379
624
238
293
144
230
0
12
5749
TOTAL
Sumber Data: Subbag Program Desember 2015
Berdasarkan Tabel di atas bahwa ternyata tenaga pendidik di Kabupaten
Pelalawan
belum
dapat
dikatakan
mencukupi
dan
memang permasalahan yang menonjol adalah aspek pemerataan atau penempatannya,
dan
sebagian
besar
menumpuk
di
Ibu
kota
Kabupaten Pelalawan yaitu Pangkalan Kerinci, hal ini juga disebabkan Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten dengan jumlah siswa jauh lebih besar dari kecamatan atau sekolah lain yang tentu saja membutuhkan guru yang realtif lebih banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis beban kerja.
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN Dalam
rangka
mempercepat
usaha
pembangunan
pendidikan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah melakukan tindakan-tindakan maksimal untuk mengejar
ketertinggalan
dari
daerah-daerah
lain.
Dimulai
dengan
penyediaan sarana infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, serta program-program pendukung lainnya. Sesuai dengan tugasnya, pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
didominasi
oleh
penyusunan
dokumen
perencanaan
pembangunan (dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang) serta dokumen perencanaan lainnya, koordinasi pembangunan dan pengelolaan pendidikan dan penguatan inovasi daerah. Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel 2.13 dibawah ini sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
1 Angka melek huruf, (%) 2
Angka rata-rata lama sekolah, (tahun)
3
Angka partisipasi kasar (%) SD/MI/Paket A
4
Target Target SPM IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun 2011
2012
98,68 98,73 8,37
8,5
2013
2014
Realisasi Capaian Tahun
2015
98,86
98.92
99,10
8,8
9,0
9,2
117,07 117,76 118,34 118,96 119,87
SMP/MTs/Paket B
71,16 73,61
74,41
75,90
77,5
SMA/SMK/MA/Paket C
67,16 69,12
71,08
74,04
78,91
40,04 40,34
40,64
40,94
41,24
2011 2012 97,75 8,37
2013
2014
98,6 93,33 98,53 8,20
9,00
9,00
116,25 117,06 114,57 105,55 87,04 71,50 75,02 94,42 65,15 66,50 84,10 84,25
Rasio Capaian pada Tahun
2015
2011 2012 2013 2014 2015 99,6 0
101
102 100
103
88.7 2
8847
122,3 97,1 100,81 124 1 3
112
98 99,05 9,5
106,05 86,82 64,06
99,8 6
100 96,4
99,29
97
99,4 0
96.2 0
94,40
96,81
118 118
113
17,43
101, 107, 100,88 73 15
42,26
16,25
96.5 8
Angka pendidikan yang ditamatkan/ tingkat pendidikan Tamat SD dan SLTP Tamat SLTA keatas
- 41,04 41,00 43,87 -
8,49
8,56 23,44
8,49
8,79
9,09
9,39
9,69
100
100
100
100
100 98,44 100,00 93,54 100,00
SMP/MTs/Paket B
93,76 94,53
94,97
95,87
96,21
95,04 95,78
96,34
97,08
97,65
94,16
249, 167.69 62
5 Angka Kelulusan, % SD/MI/Paket A
SMA/SMK/MA/Paket C
97,95 93,76 82,02 99,26 99,92 95,04 85,57 96,82
99,43 98,44 100
93,54 100
99,43
99,13
104,4 99,1 6 8
86,36
103, 103,03 53
99,71
105,1 99,2 3 2
88,82
99,7 102,10 3
101,4 99.4 8 0
96,82
102, 100,03 82
99.2 2
97.70
111, 66
88,72
103,4 94,2 4 4
94,73
108, 52
80,20
99,82
93,5 5
93,53
6
Angka Partisipasi Murni
7
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
95,01 95,58
96,06
96,56
97,18 96,42 95,01 93,01 99,29
97,21
8
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B
83,36 84,01
84,13
84,56
85,00 83,36 83,36 82,20 94,42
75,42
9
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
58,06 61,54
63,87
77,63
79,06 60,06 58,00 60,51 84,25
63,41
SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B
99,05 99,26
99,51
99,67
99,87 90,20 99,05 99,50 93,25
93,41 91,06
99,7 8
SMP/MTs/Paket B ke SMA/SMK/MA/Paket C
85,78 87,54
89,76
91,24
93,65 80,00 85,78 90,02 97,40
96,22 93,26
97,9 106, 100,28 102,74 8 75
100
10 Angka Melanjutkan Sekolah %
Pendidikan dasar: 11 Angka partisipasi sekolah: APS SD/MI/Paket A (%)
107,14 107,14 107,14 107,14 107,14
107,14
100
100
100
93,3 3
93,33
SMP/MTs/Paket B (%) 12 Rasio guru negeri /murid
76,20 77,12
78,11
79,06
79,78
1:26
1:26
1:26
1:26
1:26
46,5
48,5
50,5
51,5
53
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
88,69 89,16
89,63
90,1
90,57
1:32
1:32
86,54
75,2
76,23
1:32
1:34
1:31
48,50 78,83
78,83
95,1 1
95,55
1:28 1:30
1:29
110,79 1:28 1:28
Pendidikan menengah: 13
Angka partisipasi sekolah (APS SMA/SMK/MA/Paket C) (%)
14 Rasio guru negeri terhadap murid 15
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (angka melek huruf (%)
1:25
1:24
1:24
89,48 98,53
98
96,03
153, 148,73 06
1:24 1:23 99,83
1:23
109, 108,20 46
Fasilitas Pendidikan: 16 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)
83,82
130
83, 114 107,69 111,76 33 ,28
50
60
65
70
75
65
50
70
80
60
65
70
80
85
38
60
60
80
18 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)
0,19
0.16
0,12
0,09
0,05
0,17
0,19
0,10
0
00 89,47 118
19 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)
0,68
0,58
0,48
0,38
0,28
0,60
0,68
0,48
0
0,21 88,23 117
100
20 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)
0,42
0,4
0,38
0,36
0,33
0,40
0,42
0,36
0,27
0,10 95,23 105
21 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)
91,4
92,4
93,5
95
97 98,44 91,14 93,50 100,00
99,43 107,7
98,9 1
22 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
99,7 99,76
99,84
99
99,5 97,95 99,70 96,90 99,26
99,13 100
99,9 3
23 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)
99,2
99,4
99,55
99,7
99,85 98,60 99,20 99,78 96,82
99,71 99,39
99,7 9
95
95,5
96
97
98 93,24 95,00 93,13 93,25
93,41 98,14
99,4 7
69,3
74,3
79,3
84,3
87,5 69,30 69,30 87,41 97,40
96,22
93,2 115, 110,22 109,96 7 53
55,19 65,20
70,45
75,30
76,57 77,68 55,19 70,00 76,66
86,1
8,5
9
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 17 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
88 63,33
92,3 0
85,71 100 103,52
Angka Putus Sekolah: 83,33
0
0
94,73
75
30,30i
101
98,4 2
100
97,05 100
99,62
100
97,1 1
99,85
97
96,1 3
95,31
75
Angka Kelulusan:
24 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 25
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
26 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
100
140,7 84,6 5 4
99,36
101, 112,44 80
Pendidikan Non Formal 27 Dukungan terhadap capaian APK Dikdas (%)
7,5
8
9,5
n/a
7,50
8,64
9,00
8,64
93,7 101,64 100 5
90,94
28 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A (%) 29 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B (%)
98
98,5
99
99,5 97,50 97,50 98,00 90,38
92,08
100
99,4 8
99,49
91,2 9
92,54
95,83 96,66
97,49
98,32
99,15 95,83 95,83 96,54 90,32
91,05
100
99,1 4
99,02
91,8 6
91,83
97,5
Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 -2015 Sumber : Subbag. Program Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
Dari tabel 2.15 dapat dijelaskan bahwasanya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2011-2016 sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan
penyusunan
dokumen
perencanaan.
Hal
ini
ditunjukkan dengan ketesediaan dokumen perencanaan pembangunan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2005-2025 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2011-2016 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan direvisi melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pelalawan setiap tahunnya. Dalam hal konsistensi penjabaran program yang ada dalam RPJMD kedalam dokumen perencanaan tahunan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selanjutnya juga telah disusun dan ditetapkan dokumen penguatan sistem inovasi daerah serta telah tersedianya masterplan kawasan Teknopolitan sebagai kawasan strategis Kabupaten Pelalawan. Dalam penggunaannya belanja daerah Pendidikan
Kabupaten
Pelalawan
yang digunakan oleh Dinas
tetap
mengedepankan
prinsip
penghematan, efektifitas, dan efisiensi dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis daerah. Grafik berikut ini adalah menyajikan data jumlah siswa pada tahun Pelajaran 2015/2016 (data per-Juni 2015) yaitu sebagai berikut: Grafik 2.3 Data Jumlah Siswa Tahun 2015
JUMLAH SISWA TAHUN 2015 45.489
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jumlah Siswa
13.506
TK
SLB
SD/MI
SMP/MTs
6.154
36
45.489
13.506
10.940
SMA/SMK/ MA 10.940
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa ada perbedaan besar antara jumlah siswa SD/MI dengan jumlah siswa TK, SLB begitu juga dengan jumlah siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
Kondisi ini menunjukkan
beberapa permasalahan antara lain yaitu 1. Rendahnya jumlah siswa TK menunjukkan belum tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang Taman Kanakkanak masih rendah akibat belum tersosialisasikannya program sekolah pada jenjang TK dengan baik peda masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa memasukkan anak pada jenjang pendidikan TK dirasa tidak begitu dibutuhkan. 2. Rendahnya jumlah siswa pada jenjang pendidikan SLB menununjukkan bahwa jelas bahwa belum tersosialisasinya program sekolah ini dan juga siswa yang ada masih berasal dari Kota Pangkalan Kerinci saja sementara untuk kecamatan lain belum ada. Sehubungan SLB ini adalah Sekolah Berkebutuhan Khusus, tentu saja disamping komponen pembelajarannya sudah ada, akan tetapi Pemerintah belum mampu menyiapkan perlengkapan dan sarana pendukung sekolah lainnya. Sarana pendukung yang belum ada antara lain seperti Mess siswa, dapur umum, pagar, jumlah MCK belum mencukupi, dan paving block, disamping biaya operasional yang belum memadai. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan disamping membantu biaya operasional juga secara beransur-ansur membantu biaya dan perlengkapan pembelajaran dengan mengajukan proposal. Oleh karena itu untuk masa yang akan datang perlu menjadi perhatian berbagai pihak agar sekolah ini benarbenar ekses dan bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sehingga pelayanan pendidikan untuk semua (education for all) berjalan dengan baik. 3. Tingginya perbedaan antara jumlah siswa SD jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa jumlah
siswa
yang
dapat
ditampung
di
sekolah
SMP/MTs
dan
SMA/SMK/MA se Kabupaten Pelalawan masih rendah akibat masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
di
Kabupaten
Pelalawan.
Permasalahan
ini
mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Komponen berikutnya yang menjadi indikator
pendidikan adalah IMP yang dihitung dengan dua indikator, yaitu indikator ratarata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Grafik 2.4 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2015
Sumber: Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan, 2015
Berdasarkan grafik 2.4 di atas, rata-rata lama sekolah Kabupaten Pelalawan menunjukan trend yang terus meningkat dari Tahun 2011-2015. Pada Tahun 2015, penduduk Kabupaten Pelalawan rata-rata lama menjalani pendidikan formal selama 8,17 Tahun atau setara dengan SMP Kelas 2. Pada tabel berikut ini akan disajikan Harapan Lama Sekolah (HPS) Kabupaten Pelalawan pada grafik 2.5 sebagai berikut:
Grafik 2.5 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2015
Sumber: Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Pelalawan, 2015
Harapan lama sekolah di Kabupaten Pelalawan meunjukan trend yang terus meningkat yaitu 11,56 tahun.
Dengan kata lain penduduk Kabupaten
Pelalawan yang masih bersekolah pada tahun 2015 memiliki harapan untuk menjalani pendidikan formal selama 11,56 tahun. Sebagaimana telah dijelaskan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakat.
Sehingga untuk
terus meningkatkan nilai RLS dan HLS di Kabupaten Pelalawan, maka perlu perlu dilakukan perbaikan fasilitas pendidikan hingga kedaerah-daerah terpencil sehingga
setiap
lapisan
masyarakat
dapat
menikmatinya.
Kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan juga perlu didampingi oleh tenaga pendidik yangmencukupi hingga kepelosok-pelosok desa. Aspek pendidikan lainnya yang menjadi fokus utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Pelalawan antara lain : a.
Angka Melek Huruf Angka melek huruf merupakan pembandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun. Kondisi pada Tahun 2014 sebesar 98,53% (target RPJMD sampai dengan 2016 adalah 99,3%). Tidak tercapainya target RPJMD pada Tahun 2014 disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat, terutama usia lanjut untuk mengikuti program kelompok belajar paket A.
b. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, realisasi APM Tahun 2014 sebesar 99,29% atau mencapai 102,83% dari target sebesar 96,56%, tingkat capaian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 99,29% penduduk usia 6-12 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, realisasi APM Tahun 2014 sebesar 94,42% atau mencapai 116,17% dari target sebesar 84,56%. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C, realisasi APM Tahun 2014 sebesar 84,25% jika dibandingkan dengan target sebesar 77,63% maka tingkat capaiannya sebesar 108,53%. Kondisi pada akhir 2014, bila merujuk target akhir RPJMD 2010-2015, APM untuk semua jenjang pendidikan melampaui target RPJMD. Pencapaian APM untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A Tahun 2014 sebesar 99,29% (melampaui target 98,09%,). Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, sebesar
94,42%
(melampaui
target
sebesar
85,00%).
Untuk
jenjang
pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C, sebesar 84,25% (melampaui target 80,00%). c.
Angka Kelulusan Angka kelulusan menunjukkan jumlah siswa yang lulus pada Tahun 2014 pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 persentase kelulusan untuk tingkat SD adalah 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari jumlah siswa SD kelas 6 tahun sebelumnya sebanyak 6.519 lulus seluruhnya. Sedangkan untuk tingkat SMP jumlah siswa yang lulus Tahun 2014 adalah sebanyak 4.199 siswa dari 4.230 siswa SMP Kelas IX atau 99,26%. Capaian tersebut melebihi target RPJMD yang ditetapkan sebesar 96.73%. Angka kelulusan untuk tingkat SMA/SMK/MA pada Tahun 2014 adalah sebesar 96,82% (melampaui target sebesar 97,08%).
d. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, realisasi APK Tahun 2014 sebesar 105,55% (target sebesar 120,5%). Untuk jenjang
pendidikan SMP/MTs/Paket B, realisasi APK Tahun 2014 sebesar 94,42% (melampaui target sebesar 78.6%). Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket
C,
realisasi
APK Tahun
2014
sebesar
84,25%
(melampaui target sebesar 74.04%). APK Tahun 2014 secara keseluruhan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan APK tahun sebelumnya, kecuali untuk APK tingkat pendidikan APK SD/MI/Paket A yang mengalami sedikit penurunan menjadi 105,55% pada 2014. e.
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk. Persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tingkat SD dan SLTP adalah sebesar 43,87% (melampaui target RPJMD sebesar 41,54%). Jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar masih cukup tinggi yaitu sebesar 24,49%, sedangkan penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SLTP sebesar 19,38%. Sementara itu jumlah penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan SLTA adalah sebesar 23,44% (jauh melampaui target RPJMD sebesar 9,99%). Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya. Untuk kedua inidikator ini sudah melampaui target RPJMD Tahun 2016 yaitu sebesar 41,54% dan 9,99%.
f.
Angka Melanjutkan Sekolah Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 angka melanjutkan sekolah untuk jenjang pendidikan SD ke jenjang SLTP adalah sebesar 93,25% (dari target RPJMD 100%). Nilai capaian kinerja ini dipengaruhi oleh adanya siswa lulusan SD yang melanjutkan
sekolah
jenjang
pendidikan
lainnya
di
daerah
lainnya
(kabupaten/kota) lainnya. Sedangkan angka melanjutkan pendidikan siswa lulusan SLTP ke SLTA adalah sebesar 97,40% (melampaui target 95,32%). g.
Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014 untuk tingkat SD dan SLTP tidak terdapat jumlah siswa yang putus
sekolah, sehingga capaian kinerjanya diatas target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tingkat SLTA terdapat 28 orang siswa yang putus sekolah dari 10.877 siswa SLTA tahun sebelumnya atau 0,27% (Target RPJMD sebesar 0,22%). Disamping indikator yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa indikator kinerja lainnya antara lain indikator jumlah perguruan tinggi yang capaiannya 100%, yaitu terdapat 1 unit perguruan tinggi di Pelalawan yaitu Akademi Komunitas Negeri Pelalawan. Pada Tahun 2016 Kabupaten Pelalawan diharapkan memiliki 2 perguruan tinggi, namun capaian target tersebut terkendala oleh pembebasan lahan, karena perguruan tinggi yang akan dibangun berada pada kawasan teknopolitan yang sampai saat ini proses pembebasan lahan yang berupa kawasan hutan belum tuntas. Sedangkan untuk indikator rata-rata lamanya sekolah telah sesuai dengan target yaitu 9 tahun, hal tersebut sesuai dengan program wajib belajar pendidikan 9 tahun. Indikator Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat partisipasi anak usia dini yang berada pada jenjang pendidikan PAUD adalah 80% (mencapai target) RPJMD). Aspek pelayanan umum pada urusan pendidikan lainnya dapat dilihat dari nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten PelalawanTahun 2010 – 2014
Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 2014
Berdasarkan Tabel 2.17. di atas, diketahui bahwa angka partisipasi sekolah (Usia 7-12 tahun) di Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2015 adalah sebesar 98,46 persen artinya bahwa penduduk pada usia 7-12 yang belum dan atau tidak sekolah lagi sebesar 1,54 persen. Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD/MI/Paket A adalah sebesar 98,46 persen pada Tahun 2015 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 98,60 persen. Untuk APM SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2015 sebesar 79,10 persen meningkat 3,06 persen dari Tahun 2014. Sedangkan angka rasio guru dan murid dapat dilihat pada Tabel 2.18. berikut. Tabel 2.18 Perkembangan Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 – 2014
Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan 2014.
Rasio murid-guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang tersedia.
Semakin kecil angka rasio menunjukkan
beban guru terhadap murid binaan semakin kecil. Secara umum rasio murid tahun 2014 guru berturut-turut pada tabel diatas adalah : SD/MI 17 murid per satu guru, SMP/MTs 14 murid persatu guru, sedangkan untu jenjang pendidikan menengah 20 murid per satu guru Belum
meratanya
sebaran
tenaga
guru
dikabupaten
Pelalawan
khususnya pada wilayah-wliayah tertentu seperti di wilayah Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Pelalawan serta tidak tersedianya perumahan guru yang layak dan memadai, sedangkan rumah sewa juga tidak ada. Permasalahan lain ikut mempengaruhi efektifitas dan produktifitas mengajar guru kurang memadai, hal ini disebabkan sebagian besar guru jenjang SMA, SMK dan SMP masih bertempat tinggal di Kota Pangkalan Kerinci.
Permasalahan lain yaitu tentang sebaran tenaga guru di masing-masing sekolah belum merata bahkan pada sekolah tertentu seperti di Kecamatan Kuala Kampar, Teluk Meranti dan Pelalawan lebih besar jumlah tenaga honorernya dari PNS. Sementara itu khusus daerah sangat terpencil dan terpencil serta daerah tertentu tidak tersedianya perumahan guru yang layak dan memadai, sedangkan rumah sewa juga tidak ada. Permasalahan lain ikut mempengaruhi efektifitas dan produktifitas mengajar guru kurang memadai, hal ini disebabkan sebagian besar guru jenjang SMA, SMK dan SMP masih bertempat tinggal di Kota Pangkalan Kerinci dan Pekanbaru dengan alasan rumah dan suami mereka bekerja baik sebagai PNS maupun di sektor swasta. Sedangkan untuk angka putus sekolah dan angka kelulusan di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel 2.19 sebagai berikut: Tabel 2.19 Angka Putus Sekolah dan Angka Kelulusan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010 – 2014
Dalam lima tahun, dari tahun 2011-2015, anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dirinci dalam tabel 2.20. berikut ini.
Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 -2015 Anggaran Tahun
Uraian -1
Realisasi Anggaran Tahun
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Anggaran
Realisasi
-2
-3
-4
-5
-6
-8
-9
-10
-11
-12
-14
-15
-16
-17
-18
-20
-21
171.678
182.544
281.085
250.459
290.806
159.837
173.826
251.536
232.754
262.787
93.10
95.22
89.49
92.93
90.37
29.782
25.737,5
11.536
7.712
71.914
95.535
11.103
7.203
70.222
82.854
96.25
93.39
97.65
86.73
20.999,75
17.937,75
40.879
33.291
64.769
76.310
53.679
39.835
29.047
55.852
67.961
43.881
97.45
87.25
86.23
89.06
81.75
3.200
3.175
19.511
38.167
73.485
44.990
45.049
15.676
28.149
58.101
38.521
42.509
80.35
73.75
79.06
85.62
94.36
6.384,5
3.502,5
Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
2.4.
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PENDIDIKAN 2.4.1 Tantangan Dinas Pendidikan Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dalam memberikan pelayanan utama kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kondisi yang ada, tentunya masih terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi, seperti masih rendahnya harapan lama sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, rendahnya angka partisipasi kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebesar 16,25 %. Masih kurangnya tenaga pendidik PNS semua jenis dan jenjang pendidikan. Kekurangan tenaga pendidik PNS pada jenjang Pendidikan Dasar terutama pada daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Pelalawan. Kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran di sekolah juga sangat terlihat menonjol seperti ruang laboratorium dan alat labor yang minim, perpustakaan dan bukunya, WC yang masih belum cukup dan sesuai standar sarana prasarana pendidikan, kurang kreativitasnya kepala sekolah dalam hal kebersihan, keamanan dan keindahan sekolah dan sebagainya. Berdasarkan tantangan dan hambatan di atas, maka pengembangan pendidikan di Kabupaten Pelalawan di masa yang akan datang perlu: 1. Meningkatkan perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. 2. Tenaga
guru
dan
tenaga
kependidikan
yang
memenuhi
standar
kualifikasi dan profesional dibidangnya. 3. Peraturan perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam jangka waktu yang tidak dapat prediksi dan belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan dan/atau perundangundangan sehingga menimbulkan multi tafsir, 4. Membangun dan mensosialisasikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada masyarakat luas. 5. Menyediakan dana bantuan untuk sekolah-sekolah unggul Kabupaten Pelalawan seperti SDN Plus (12 kecamatan). 6. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pendidikan untuk masing-masing jenis dan jenjang pendidikan. 7. Meningkatkan keterampilan/kecakapan hidup (life skill) bagi Kelompok Belajar Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA.
8. Meningkatkan efetivitas monitoring, pengawasan dan evaluasi pendidikan di sekolah-sekolahse Kabupaten Pelalawan. 9. Belum optimalnya bantuan dana pendidikan SDN dan SMPN penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Pelalawan. 10. Rendahnya kualitas pelayanan dan kinerja aparatur pendidikan baik di Kantor Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar. 11. Belum merata penempatan tenaga guru dan kependidikan. 12. Belum optimal penyerapan dana bantuan bagi siswa berprestasi, miskin di kabupaten Pelalwan. 13. Perlunya perwujudan kebijakan sekolah gratis
2.4.2 Peluang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan memiliki sumberdaya manusia yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan kabuapten Pelalawan 2016-2021 antara lain : 1. Masih tersedianya lahan dan tingginya keinganan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di masing-masing kecamatan. 2) Sumber daya manusia (SDM) guru dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum memenuhi standar kualifikasi dan profesional dibidangnya maka
diperlukan
peningkatan
kualifikasi
melalui
kerjasama
dengan
berbagai perguruan tinggi. 3) Memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara dilingkungan dinas pendidikan kabupaten Pelalawan untuk memahami perubahan Peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan. 4) Mengoptimalkan program pemerintah dengan mendirikan/Membangun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk satu desa satu PAUD. 5) Mengoptimalkan
dan
memastikan
tersedianya
dana
bantuan
untuk
sekolah-sekolah unggul Kabupaten Pelalawan. 6) Masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. 7) Masih rendahnya program peningkatan keterampilan/kecakapan hidup (life skill) bagi Kelompok Belajar Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA. 8) Belum efetivitas monitoring, pengawasan dan evaluasi pendidikan di sekolah-sekolah se Kabupaten Pelalawan. 9) Menyediakan dana bantuan untuk pendidikan SDN dan SMPN penunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Pelalawan.
10) Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur pendidikan baik di Kantor Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan, Sanggar Kegiatan Belajar dan Perpustakaan Dinas Pendidikan. 11) Pemerataan penempatan tenaga guru dan kependidikan. 12) Mengoptimalkan penyaluran dana bantuan bagi siswa berprestasi, miskin di kabupaten Pelalawan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
BERDASARKAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu diidentifikasi dan mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah: 1. Terbatasnya kompetensi sumberdaya manusia (SDM) yang sesuai dengan bidangnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawaan dan dunia pendidikan (sekolah/lembaga) 3. Tingginya perbedaan antara jumlah siswa SD jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMP/MTs se Kabupaten Pelalawan 4. Masih rendahnya akses dan perluasan pemerataan pendidikan 5. Masih rendahnya dukungan pendidikan non formal.
3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH Telaah terhadap Visi Misi dan Program ini dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang menunjang pencapaian kinerja dan program prioritas pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
adalah:“INOVASI
MENUJU
PELALAWAN
EMAS
(EKONOMI
MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)”, sedangkan misinya adalah 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul,Beriman,Bertaqwa dan Berbudaya Melayu; 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan; 3. Meningkatkan
Penguatan
Sistem
Inovasi
untuk
Mendukung
Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi; 4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; 5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa; 6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan; 7. Menciptakan Ketertiban dan Keamanan
Untuk
mewujudkan
Visi
dan
Misi
tersebut
maka
Pemerintah
Kabupaten Pelalawan menetapkan Program Stretegis terkait kebijakan pendidikan di Kabupaten Pelalawan yang diberi nama dengan “Pelalawan Cerdas”. Pelalawan Cerdas diarahkan pada 2 (dua) hal yakni : 1)
Peningkatan
harapan
lama
sekolah
dan
rata-rata
lama
sekolah
penduduk, melalui penambahan sarana dan prasarana, 2)
Penyelenggaraan pendidikan bagi semua, dan upaya menekan angka putus sekolah
3.3
TELAAH RESNTRA KEMENDIKBUD DAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan untuk Semua "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. 2. Pendidikan Sepanjang Hayat Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. 3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. 4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang
bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik. 5. Pendidikan Membentuk Karakter Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. 6. Sekolah yang Menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. 7. Pendidikan Membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Sementara arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 adalah: 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan: 2. Menyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh: 3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan: Jika
dikaitkan
antara
renstra
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan terhadap RPJMN 2015-2019 maka terdapat keselarasan dengan arah kebijakan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Demikian pula dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan dari renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau yaitu: a.
Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik
b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya c.
Pemberdayaan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah
d. Penerapan pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa
e.
Pengembangan pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
f.
Penguatan Sistem Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan
g.
peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
h. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan dan kebudayaan i.
Penyediaan buku teks murah
j.
Rasionalisasi pendanaan pendidikan dan penelitian
k. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha l.
Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
m. Melanjutkan reformasi birokrasi n. Koordinasi antar Kementrian dan/atau Lembaga Pemerintah pusat dan daerah o.
Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah Perbatasan, Tertinggal, Terpencil dan Rawan Bencana (3T)
p. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri q.
Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Budaya sebagai jati diri bangsa, dimana arah kebijakan tersebut diatas selaras dengan arah kebijakan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan .
4.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan
diberlakukannya
kebijakan
nasional
penataan
ruang
tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus
diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka
Kajian
Lingkungan
Hidup
Strategis
(KLHS)
atau
Strategic
Environmental Assessment (SEA) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Sedangkan kawasan
adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan,perkiraan
kebutuhan
pelayanan,
dan
prioritas
pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
wilayah Dikaitkan
dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dikemukakan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Riau adalah: “Terwujudnya ruang yang produtif, efisien, nyaman, dan berkelanjutan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian di Asia Tenggara.” Dengan memperhatikan tujuan pentaan ruang wilayah nasional dan Provinsi
Riau
di
atas,
serta
mempertimbangkan
karakter
wilayah
Kabupaten Pelalawan menurut kekhasan, potensi, permasalahan, harapan ke depan, isu-isu strategis wilayah, serta visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pelalawan. Ranperda Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031 sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 18 Juni 2014 nomor: KPTS/05/DPRD/2014 dan saat ini Ranperda RTRW masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur Riau. Komponen utama rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan meliputi: rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis kabupaten (KSK), maka arahan pemanfaatan ruang wilayah ini akan meliputi indikasi program perwujudan ketiga komponen utama tersebut.
1.
Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Struktur Ruang Wilayah
Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang wilayah berisi program utama yang berkaitan dengan perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana. 1.1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Perwujudan sistem pusat kegiatan meliputi sistem perkotaan dan sistem perdesaan. a. Sistem Perkotaan Dalam sistem perkotaan komponen pengembangan terdiri atas: 1)
PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), yaitu PKW Pkl. Kerinci;
2)
PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), yaitu terdiri atas:
3)
a)
PKLp Sorek; dan
b)
PKLp Ukui;
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), yaitu terdiri atas: a)
PPK Sikijang;
b)
PPK Langgam;
c)
PPK Pelalawan;
d)
PPK Pangkalan Bunut;
e)
PPK Pangkalan Lesung;
f)
PPK Lubuk Keranji;
g)
PPK Kerumutan;
h) PPK Teluk Meranti; dan i)
PPK Teluk Dalam.
b. Sistem Perdesaan Dalam sistem perdesaan komponen pengembangan adalah PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang terdiri atas: 1)
PPL Pangkalan Gondai;
2)
PPL Betung;
3)
PPL Pulau Muda; dan PPL Sokoi.
1.2 Perwujudan Sistem Prasarana Perwujudan sistem prasarana meliputi sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya. a. Sistem Prasarana Utama Dalam
sistem
prasarana
utama
komponen
pengembangan
meliputi: sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara. 1)
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. a) Jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan. b) Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi: - pelabuhan sungai; - pelabuhan sungai khusus; dan - alur pelayaran sungai. 2)
Sistem Jaringan Perkeretaapian Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Jalur Kereta Api Lintas Timur Sumatera
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Persturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. 3)
Sistem Jaringan Transportasi Laut Sistem jaringan transportasi laut meliputi: a) pelabuhan laut; b) pelabuhan laut khusus; dan c) alur pelayaran laut.
4)
Sistem Jaringan Transportasi Udara Sistem jaringan transportasi udara meliputi: a) bandar udara khusus dalam tatanan kebandarudaraan; b) ruang udara untuk penerbangan.
b. Sistem Prasarana Lainnya Dalam
sistem
prasarana
lainnya
komponen
pengembangan
meliputi: sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana pengelolaan lingkungan, dan jalur dan ruang evakuasi. c. Sistem Jaringan Energi Sistem jaringan energi meliputi: pipa minyak dan gas bumi (migas); pembangkit tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; dan distribusi tenaga listrik. d. Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan kabel telepon; dan jaringan telekomunikasi nirkabel. e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem jaringan sumber daya air meliputi: pengembangan wilayah sungai (WS) Kampar; sumber air baku; jaringan irigasi; dan pengendali banjir. f. Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Sistem
prasarana
pengelolaan
lingkungan
meliputi:
sistem
pelayanan air minum; sistem pengelolaan prasarana drainase; sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah; sistem pengelolaan prasarana
persampahan;
dan
sistem
pengelolaan
prasarana
pengolah limbah B3. g. Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana Jalur dan ruang evakuasi meliputi: jalur evakuasi bencana longsor; jalur evakuasi bencana banjir; jalur evakuasi bencana kebakaran hutan/lahan gambut; jalur evakuasi bencana abrasi; dan ruang evakuasi bencana
2. Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Pola Ruang Wilayah Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang wilayah berisi program utama yang
meliputi
perwujudan
kawasan
lindung
dan
perwujudan kawasan budidaya. 1.
Perwujudan Kawasan Lindung Perwujudan kawasan lindung meliputi: kawasan hutan lindung, kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. a. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung berupa Hutan Lindung (HL). b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan
yang
memberikan
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya meliputi: kawasan bergambut; dan kawasan resapan air. c. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat meliputi: Sempadan Sungai; Sempadan Pantai; Kawasan Sekitar Danau Alam dan Danau Buatan; dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya meliputi: Suaka Margasatwa (SM); Taman Nasional (TN); Kawasan Pantai Berhutan Bakau; dan Cagar Budaya.
e. Kawasan Rawan Bencana Alam Kawasan rawan bencana alam meliputi: Kawasan Rawan Longsor; Kawasan Rawan Banjir; Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut; dan Kawasan Rawan Abrasi. f. Kawasan Lindung Geologi Kawasan lindung geologi meliputi: 1)
Kawasan Rawan Bencana Geologi, berupa Kawasan Rawan Gempa Bumi;
2)
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah meliputi: Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan Sempadan Mata Air.
2.
Perwujudan Kawasa Budidaya Perwujudan kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata,
kawasan
peruntukan
permukiman,
dan
kawasan
peruntukan lainnya. a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Peruntukan Hutan Produksi berupa Hutan Produksi Tetap (HP) meliputi: 1) Hutan Produksi Tetap (HP); dan 2) Hutan Produksi Tetap Penyangga (HPp) Hutan Konservasi (Suaka Alam dan Taman Nasional). b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat berupa Hutan Rakyat (HR). c. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan Peruntukan Pertanian meliputi: Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Pt), Kawasan Hortikultura, Kawasan Peruntukan Perkebunan, yang terdiri atas: Kawasan Perkebunan Rakyat (PbR), dan Kawasan Perkebunan Besar (PbB), Kawasan Peruntukan Peternakan. d. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi: - Kawasan Perikanan Tangkap, meliputi: Kawasan Perikanan Tangkap di Laut, Kawasan Perikanan Tangkap di Perairan Umum, yang meliputi: danau/embung dan sungai - Kawasan Perikanan Budidaya meliputi: Kawasan Perikanan Budidaya Air Payau dan Kawasan Perikanan Budidaya Air Laut;
Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya, yang terdiri atas: Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). e. Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi: 1) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas); 2) Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
(Minerba)
meliputi:
Pertambangan Batubara, Pertambangan Mineral Logam dan Pertambangan Batuan. f. Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri meliputi:Industri Besar,Industri Menengah dan Industri Kecil dan Mikro. g. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan
Peruntukan
Pariwisata
meliputi:Wisata
Alam,Wisata
Budaya dan Wisata Sejarah h. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan
Peruntukan
Permukiman
meliputi:
Permukiman
Perkotaan dan Permukiman Perdesaan. i. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan Peruntukan Lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara. 3. Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Dengan demikian program utama perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah diawali dengan penyusunan rencana rinci atau rencana detail tata ruang kawasannya. Atas dasar rencana rinci atau rencana detail kawasan, maka prioritas program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang di dalamnya
akan
mencakup:
pengembangan,
peningkatan,
pendayagunaan, dan/atau revitalisasi. Tidak terdapat faktor-faktor penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan ditinjau dari implikasi RTRW Kabupaten Pelalawan.
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,dan/atau program.
Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021, diperoleh rekomendasi sebagai berikut : Visi Di dalam visi maupun penjelasan belum menyebutkan secara spesifik mengenai aspek lingkungan hidup, pada penjelasan dari “sejahtera” dapat diartikan sebagai juga sebagai keutuhan kelestarian lingkungan alam.
Misi Berdasarkan kajian mengenai Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, Arah Kebijakan Pembangunan pada misi I hingga 7 sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan agar diperhatikan pada program, yaitu : 1.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Pembangunan prasarana dilakukan secara merata dan proporsional; sinkronisasi/paduserasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, pariwisata, perkebunan dan industri sawit berbasis lahan dengan peraturan
dan
kebijakan
nasional,
khususnya
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; memaksimalkan lahan yang ada; fokus kepada daerah yang tertinggal; menghindari lahan produktif. 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan prasarana dilakukan secara merata dan proporsional; sinkronisasi/paduserasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, pariwisata, perkebunan dan industri sawit berbasis lahan dengan peraturan
dan
kebijakan
nasional,
khususnya
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; memaksimalkan lahan yang ada; fokus kepada daerah yang tertinggal; menghindari lahan produktif. 3. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan prasarana dilakukan secara merata dan proporsional; sinkronisasi/paduserasi dan percepatan pembangunan infrastruktur, pariwisata, perkebunan dan industri sawit berbasis lahan dengan peraturan
dan
kebijakan
nasional,
khususnya
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; memaksimalkan lahan yang ada; fokus kepada daerah yang tertinggal; menghindari lahan produktif. 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penerapan teknologi industri berbasis lingkungan dengan pendekatan 3R (reuse, recycle, reduce); pembuatan Peraturan Daerah Baku Mutu kualitas air, udara, dan tanah; pelibatan masyarakat secara aktif; pembangunan pengawasan
ekowisata dan
berbasis
pemantauan
kearifan
lingkungan;
lokal;
optimalisasi
membangun
IPAL
komunal pada kawasan pengembangan industri; pengadaan buffer industry. 5. Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas
dan
Mutu
Hasil
Produksi Tanaman Pangan Fungsi harus sesuai dengan arahan RTRWK; intensifikasi pertanian dengan bibit unggul dan pupuk organik; pelibatan seluruh pihak; mengacu kepada perencanaan yang telah disusun; menetapkan areal konservasi (lindung) pada kawasan teknopolitan yang mempunyai High Conservation Value (HCV) tinggi; diversifikasi produk tanaman pangan. 6. Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program peningkatan produksi perkebunan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; pelibatan dan pembinaan masyarakat secara aktif; optimalisasi pengawasan dan pemantauan lingkungan; mencegah terjadinya overlaping dan saling melemahkan dengan meningkatkan koordinasi dengan daerah kabupaten/kota lainnya; pengalokasian lahan pertanian di luar kawasan perkotaan; optimalisasi lahan yang sudah ada; dan peremajaan tanaman. Berdasarkan telaahan KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 bahwa pada Dinas Pendidikan tidak ditemukan program yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.
4.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu dijadikan
strategis prioritas
adalah
permasalahan
penanganan
selama
utama
yang
kurun
waktu
disepakatiuntuk 5
(lima)tahun
mendatang. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah : 1.
Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
2.
Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah
3.
Perlunya peningkatan mutu pendidikan ditinjau dari pemenuhan akses dan sarana prasarana pendidikan;
4.
Perlunya pemerataan tenaga guru dan kependidikan Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang antara jumlah dan kompetesi;
5.
Masih perlunya mempertahankan pelaksanan pendidikan informal dan non formal untuk mewujudkan bebas buta aksara.
6.
Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN Perencanaan strategis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan dan fungsi suatu organisasi. Rencana Strategis (Renstra) merupakan pernyataan orientasi dan target kemana suatu organisasi akan menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Sebagaimana Amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwasanya Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran dan Program serta kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkenaan dengan keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam mencapai visi dan misi daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan terkait dengan pencapaian misi I RPJMD adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan Tahun 2016 – 2021 Misi I :Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu TERGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN TUJUAN
Meningkat Kinerja Birokrasi
SASARAN
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kompetensi Aparatur Terwujudnya Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Meningkatnya Akses Pelayanan Pendidikan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Partisifasi Sekolah
INDIKATOR SASARAN 2017
2018
2019
2020
2021
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Rintisan
Berkemb ang
Berkemb ang
Terdef enisi
Terkelol a dan Terukur
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu (Dokumen)
2
2
2
2
2
Persentase Sekolah yang Menerapkan MBS
70
75
80
85
90
30
35
40
45
50
48
50
55
60
70
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1:31
1:30
1:28
1:26
1:25
90 85 85
92 90 95
95 92 100
96 95 100
100 100 100
80
90
85
100
100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
Meningkatnya Angka Partisifasi PAUD Persentase guru bersertifikasi Peringkat Kelulusan SD tingkat Provinsi Peringkat Kelulusan SMP tingkat Provinsi Rasio Penduduk berijazah SMP Meningkatkan APK SD Meningkatkan APK SMP Meningkatkan APM SD Meningkatkan APM SMP Meningkatkan APS SD Meningkatkan APS SMP
Terwujudnya penyedian Pendidikan
data
Persentase ketersedian data pendidikan
80
83
87
90
95
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
Tabel 4.2 DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN
NO
INDIKATOR SASARAN
1
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Laporan Kinerja Tepat Waktu (Dokumen)
3
Persentase Sekolah yang Menerapkan MBS
4
Meningkatnya Angka Partisifasi PAUD
5
Persentase guru bersertifikasi
RUMUS
−
𝑴
𝑴 −
KETERANGAN Tingkat Maturitas Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan system pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah. Rintisan adalah sama sekalai belum ada kebijakan prosedur pelaksanaan pengendalian intern Berkembang adalah pratek pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya Terdefenisi adalah Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai Terkelola dan Terukur adalah pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi format yang terdokumentasi Optimum adalah pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan Terintegrasi adalah dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis Merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berupa Renstra dan Renja serta dokumen evaluasi kinerja Perangkat daerah berupa LKJ (UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN dan PP No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP %
, %
%
Jumlah Guru yang bersertifikasi baik PNS maupun Non PNS
6
Peringkat Kelulusan SD tingkat Provinsi
7
Peringkat Kelulusan SMP tingkat Provinsi
8
Rasio Penduduk berijazah SMP
9
Meningkatkan APK SD
10
Meningkatkan APK SMP
11
Meningkatkan APM SD
12
Meningkatkan APM SMP
13
Meningkatkan APS SD
14
Meningkatkan APS SMP
15
Persentase Kelengkapan data Pokok pendidikan
Diukur dari hasil Ujian Nasional SD dari Seluruh Kab/Kota se-Propinsi Riau Diukur dari hasil Ujian Peringkat hasil kelulusan tertinggi dari seluruh kab/kota seprovinsi Nasional SMP dari Riau (Hasil UN SMP) Seluruh Kab/Kota sePropinsi Riau Perbandingan jumlah penduduk yang beriajazah 𝑷 % SMP dengan jumlah − penduduk usia 13 s/d 15 tahun Menunjukkan partisivasi 𝑫 … Penduduk yang sedang % mengenyam pendidikan − …. SD. Menunjukkan partisivasi 𝑴𝑷 … Penduduk yang sedang % mengenyam pendidikan − …. SMP. Persentase jumlah anak pada kelompok usia 7 s/d 12 tahun yang sedang − 𝑫 … % pada SD bersekolah − … . terhadap Jumlah seluruh anak pada usia 7 s/d 12 tahun. Persentase jumlah anak pada kelompok usia 13 s/d 15 tahun yang sedang − 𝑴𝑷 … % pada SMP bersekolah − …. terhadap Jumlah seluruh anak pada usia 13 s/d 15 tahun. Ukuran daya serap − 𝑫 lembaga pendidikan % terhadap penduduk usia − sekolah SD. Ukuran daya serap − 𝑫 lembaga pendidikan % terhadap penduduk usia − sekolah SMP. 𝑫 𝑫 Peringkat kelengkapan % Data Dapodik 𝑫 Peringkat hasil kelulusan tertinggi dari seluruh kab/kota seprovinsi Riau (Hasil UN SD)
Dari 15 (Lima Belas) indikator sasaran, ditetapkan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1. Meningkatnya Angka Partisifasi PAUD 2. Persentase guru bersertifikasi 3. Meningkatkan APK SD 4. Meningkatkan APK SMP 5. Meningkatkan APM SD 6. Meningkatkan APM SMP 7. Meningkatkan APS SD 8. Meningkatkan APS SMP
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (strengths,
weaknesses,
opportunities,
threats),
yang
meliputi
bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
nonformal,
dan
peningkatan
mutu
pendidik
dan
tenaga
kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. 4.2.1. Lingkungan Internal Analisis lingkungan internal Dinas Pendidikan yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor atau komponen tertentu yang menentukan berhasil tidaknya pendidikan baik pada skala nasional maupun daerah, Ada 3 (tiga) bagian terbesar yang terlingkup dalam sistim pendidikan, yaitu Masukan (input), Proses dan Keluran (Output). Input dalam bidang pendidikan yaitu siswa (peserta didik), tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, biaya, orangtua, masyarakat dan lingkungan. Proses pendidikan berkaitan dengan teknik, cara atau strategi agar seluruh komponen input bersinergi melakukan proses belajar mengajar sehingga mampu menghasilkan pendidikan yang baik, efektif, bermutu serta menghasilkan produktifitas yang tinggi. Sedangkan output pendidikan secara garis besar adalah kualitas pendidikan yang bermutu, bermakna sesuai dengan tujuan pendidikan pada masing-masing jenjang dalam rangka meningkatkan indek pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal terdapat faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor terebut ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pendidikan untuk mengubah atau mempengaruhinya. a.
Unsur Kekuatan / Strengths (S) 1.
Tingginya
komitmen
Pemerintah
Daerah
dan
DPRD
Kabupaten Pelalawan dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan
dengan
perencanaan
pembuatan
Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyusunan Peraturan
Bupati
tentang
Pendidikan
Gratis
dan
pengalokasian dana dan belanja pendidikan melebihi dari target minimal 20% APBD pertahun. 2.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan pendidikan di
Kabupaten
Pelalawan,
terdiri
dari
pengelola
bidang
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar dan, bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama dan bidang dan bidang Pembinaan dan Pengembangan pendidikan nonformal dan informal serta sekretariat dengan fungsi pengelolaan administrasi umum kepegawaian, program dan keuangan. 3.
Jumlah sekolah yang memadai dan tidak ada satupun desa/kelurahan
yang
tidak
memiliki
sekolah,
terutama
Sekolah Dasar. 4.
Jumlah penduduk usia sekolah relative tinggi dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.
5.
Potensi
ekonomi
masyarakat
(pertanian,
perkebunan,
perikanan dan sektor swasta) daerah cukup menjanjikan prosfek yang lebih baik, waalupun ada beberapa komunitas masyarakat yang tergolong kurang mampu dan miskin terutama pada daerah-daerah yang terpencil dan sebagian kecil di perkotaan. 6.
Tersedianya tenaga pendidik yang mencukupi kebutuhan sekolah walaupun sebagian kecil ± 55 % terdiri dari tenaga honorer (GBS Pusat, GBD Provinsi, GTT PEMDA dan honor kontrak dinas serta Honor Yayasan serta Komite Sekolah).
7.
Adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga dapat memperpendek arus komunikasi antar sekolah dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten
serta
dapat
mengkoordinir
dan
meningkatkan pelayanan bidang pendidikan di masingmasing kecamatan. 8.
Adanya tenaga fungsional Pengawas Satuan Pendidikan yang mencukupi untuk masing-masing jenjang pendidkan yang ada, dalam rangka melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi tenaga pendidik di sekolah. Sedangkan untuk pembinaan lembaga pendidikan nonformal dan informal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebanyak 1 orang perkecamatan.
9.
Adanya Komite/Dewan Pendidikan Kabupaten Pelalawan sebagai
wadah
untuk
memberi
masukan
atau
saran/pendapat kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. 10.
Adanya UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai wadah untuk menfasilitasi peserta didik usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan singkat dan kursuskursus dengan pendekatan life skill (keterampilan hidup). .
b. Unsur Kelemahan / Weaknesses (W) 1. Belum adanya pejabat yang mengisi Jabatan Seksi pada semua UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga belum maksimal dalam pelayanan bidang pendidikan dan pelaksanaan tugas pokok
dan
fungsi
serta
belum
terfokusnya
pelimpahan
sebagian wewenang ke UPT. 2. Belum tercukupinya kebutuhan tenaga pendidikan PNS pada setiap jenis dan jenjang pendidikan khususnya di Sekolah Negeri. 3. Masih rendahnya kualitas kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik
terutama
tenaga
pendidik
honorer
sehingga
mempengaruhi keberhasilan pendidikan pada masing-masing sekolah. 4. Belum terkoneksinya Jaringan memadai
pada
sebagian
internet dan listrik yang
lembaga
pendidikan
dalam
mendukung penyelesaian administrasi sekolah. 5. Belum cukup dan meratanya guru terutama PNS di masingmasing sekolah, terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil serta daerah pinggir sungai. 6. Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar karena keterbatasan anggaran dan terindikasi dualtupoksi dengan SKPD lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Kantor Arsip dan Pustaka Daerah serta Peranan Wanita. 7. Belum
terpenuhinya
sarana
dan
prasarana
pendukung
pembelajaran di sekolah sebagaimana diamanatkan dalam KEPMENDIKNAS Nomor 24 Tahun 2007. 8. Manajemen kepala sekolah belum optimal dalam menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, sehingga mempengaruhi efektivitas pendidikan.
4.2.2. Lingkungan Eksternal Sama dengan analisa lingkungan internal, maka pada analisa lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan Dinas Pendidikan, tapi dapat mempengaruhi kinerja bidang pendidikan. Faktor peluang dan ancaman adalah sebagai berikut: a.
Unsur Peluang / Opportunities (O) 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten
(Lembaran
Negara
Kuantan Tahun
Singingi
1999
dan
Nomor
Kota
181,
Batam
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 2. Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistim
Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun; 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
48
Tahun
2008
tentang
Pendanaan Pendidikan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor.5); 7. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi, terbukti dengan makin bertambahnya jumlah sekolah swasta baik jalur pendidikan agama maupun swasta murni penyelenggara pendidikan formal. 8. Adanya
kebijakan
pemerintah
pusat
terhadap
bantuan
operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
9. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Pendidikan. b. Unsur Ancaman / Threats (T)
1. Masih ada beberapa sekolah di desa-desa terpencil yang kekurangan jumlah siswa atau termasuk kategori sekolah kecil, dengan jumlah siswa kurang dari 100 orang, hal ini mengakibatkan sumber dana pendidikannya kecil.
2. Pemerataan guru belum tertata secara baik terutama guru PNS dan ditambah dengan kekurangan guru di sekolah pada daerah terpencil dan sangat terpencil, sehingga masyarakat dan pihak sekolah terpaksa mengangkat guru honorer yang rata-rata tamatan SLTA, dan tidak berdasarkan kualifikasi profesi guru sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah tersebut.
3. Masih adanya sekolah-sekolah kelas jauh terutama di daerah Kecamatan Teluk Meranti sebagai akibat dari kondisi wilayah yang terpencil seerta penduduk tempatan yang membentuk komunitas baru dan juga di Kecamatan Pangkalan Kuras akibat dari perpindahan penduduk dari luar daerah untuk berkebun atau menjadi buruh perkebunan dari Perusahaan Sawit yang status kependudukannya tidak menetap.
4. Masih adanya sebagian kecil kondisi sekolah yang rusak berat dan sedang.
5. Belum
lengkapnya
sarana
dan
prasarana
pendukung
pembelajaran di sekolah-sekolah pelaksana program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun mempengaruhi efektivitas pembelajaran, kompetensi dan kualitas lulusan.
6. Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke SLTA bagi daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil serta komunitas masyarakat tertentu sebagai akibat dari kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah.
7. Masih adanya penduduk usia produktif, khusus didaerah terpencil yang tidak melek huruf.
8. Rendahnya angka partisipasi siswa (APK) PAUD, terutama di daerah-daerah kategori terpencil dan sangat terpencil Berdasarkan SWOT analisis tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berupaya menyusun startegi dan kebijakan yang termuat dalam RENSTRA ini dengan harapan tuangan
visi, misi dan strategi serta program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan dapat menjawab dan memecahkan permasalahan bidang pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Tabel4.2 Matrik SWOT Penentuan Strategi Analisis Lingkungan Eksternal
Peluang (Opportunity-O)
Tantangan (Threat-T)
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
1.
Masih ada beberapa sekolah di desa-
tentang Pembentukan Kabupaten
desa terpencil yang kekurangan jumlah
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
siswa.
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
2.
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Pemerataan guru belum tertata secara baik.
3.
Batam);
Masih adanya sekolah-sekolah kelas jauh terutama di daerah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
4.
tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Masih adanya sebagian kecil kondisi sekolah yang rusak berat dan sedang.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. Belum lengkapnya sarana dan 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
prasarana pendukung pembelajaran di
Daerah
sekolah-sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
6.
tentang Guru dan Dosen;
Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke SLTA bagi daerah-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar
daerah terpencil dan sangat terpencil. 7.
Pendidikan dasar Sembilan Tahun;
Masih adanya penduduk usia produktif, khusus didaerah terpencil yang tidak
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
merasa perlu melek huruf. 8.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan
Rendahnya angka partisipasi siswa (APK) PAUD,
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan; 8. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan cukup tinggi. 9. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah; 10. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Analisis Lingkungan Internal
Strategi S – O
Kekuatan (Strength) 1. Tingginya komitmen Pemerintah
1.
Daerah dan DPRD Kabupaten Pelalawan dalam bidang
2.
pendidikan,.
Meningkatkan akses dan pemerataan 1. Meningkatnya daya tampung dengan pelayanan pendidikan
cara menambah pembangunan ruang
Meningkatkan daya tampung dengan
kelas;
cara mendirikan unit satuan/program 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas pokok dan
3.
fungsi pengelolaan pendidikan
pendidikan pada semua jenjang dan jenis
sarana
pendidikan;
satuan/program
Meningkatkan pembangunan ruang kelas
semua jenjang dan jenis pendidikan;
baru dalam rangka menambah daya 3. Menambah
3. Jumlah sekolah yang memadai.
tampung
4. Jumlah penduduk usia sekolah
pendidikan;
relative tinggi.
Strategi S – T
4.
Memenuhi
pada
semua
jenjang
prasarana
penunjang
pendidikan
jumlah
pada
satuan/program
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
ketercukupan
sarana 4.
Menjalin berbagai kerjasama dengan
5. Potensi ekonomi masyarakat
penunjang satuan/program pendidikan,
(pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor swasta)
baik secara kualitas maupun kuantitas;
stakeholder pendidikan; 5.
Meningkatkan program beasiswa bagi
Meningkatkan kualitas profesionalisme
siswa yang kurang mampu yang ada
daerah cukup menjanjikan
dan kempetensi pendidik dan tenaga
pada
prosfek yang lebih baik.
kependidikan pada semua jenis dan
pendidikan;
5.
6. Tersedianya tenaga pendidik yang mencukupi kebutuhan
jenjang pendidikan; 6.
sekolah 7. Adanya Struktur Organisasi dan
7.
6.
semua
Meningkatkan
jenjang
dan
partisipasi
dalam
jenis
komite
Lebih meningkatkan kerjasama dengan
sekolah
penyelenggaran
dunia usaha dan dunia industri;
pendidikan pada semua jenjang dan
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas
jenis pendidikan;
Tata Kerja Unit Pelaksana
antarfungsi yang ada di internal maupun 7. Mengembangkan program kegiatan
Teknis (UPT) Dinas Pendidikan
eksternal;
yang ada pada jalur pendidikan non
Meningkatkan kerjasama pembangunan
formal
Kecamatan,
8.
8. Adanya tenaga fungsional
pada sektor pendidikan dengan wilayah-
Pengawas Satuan Pendidikan
wilayah yang ada di sekitar wilayah
yang mencukupi untuk masing.
perbatasan.
9. Adanya Komite/Dewan Pendidikan Kabupaten Pelalawan. 10. Adanya UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 11. Adanya UPT Perpusatakaan, Strategi W – O
Kelemahan (Weakness-W) 1. Belum adanya pejabat yang
1.
Strategi W – T
Meningkatkan kualifikasi akademik dan 1. Meningkatkan kualifikasi akademik dan
mengisi Jabatan Seksi pada
kompetensi pendidik dan tenaga pendidik
kompetensi
semua UPT Dinas Pendidikan
pada
pendidik pada semua jenjang dan jenis
Kecamatan, sehingga belum
pendidikan;
maksimal.
2.
2. Belum tercukupinya kebutuhan
semua
Meningkatkan pada
semua
tenaga pendidikan PNS pada
pendidikan;
setiap jenis dan jenjang pendidikan 3.
Meningkatkan
3. Masih rendahnya kualitas kualifikasi tenaga pendidik. 4. Sebagian besar lembaga
4.
dan
jenis
5.
dan
tenaga
pendidikan; aksebilitas jenjang
pendidikan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dan
jenis
serta kompetensi penilik PNS dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
sarana
prasarana 3. Meningkatkan kualitas sarana dan
pendidikan pada semua jenjang dan jenis
prasarana satuan/program pendidikan
pendidikan;
pada
Meningkatkan rekrutmen guru honor
pendidikan;
daerah;
pendidikan menengah tidak ada tenaga kependidikan (Jaga
jenjang
pendidik
4.
Mempermudah
pengurusan
semua
jenjang
dan
jenis
Meningkatkan daya tampung sekolah;
izin 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas
Sekolah, Tata Usaha,
operasional satuan/program pendidikan
pengawas satuan/program pendidikan
Pustakawan, Laboran, dan tenaga
pada
pada jalur pendidikan formal;
keamanan) h.
pendidikan;
semua
jenjang
dan
jenis 6.
Meningkatkan peran pengusaha dan
5. Belum cukup dan meratanya guru.
stakeholder
6. Belum maksimalnya pelaksanaan
pembangunan pendidikan
fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar dan UPT Perpustakaan. 7. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di sekolah sebagaimana diamanatkan dalam KEPMENDIKNAS Nomor 24 Tahun 2007.
pendidikan
dalam
8. Manajemen kepala sekolah belum optimal dalam menggunakan sumber daya yang ada di sekolah, sehingga mempengaruhi efektivitas pendidikan.
Dari matriks SWOT penentuan strategi diatas maka
dapat
ditentukan strategi umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, sebagai berikut: 1.
Meningkatnya
Angka
Partisipasi
Kasar
(APK)
dan
Angka
Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2.
Mempertahankan dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, .
3.
Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan penguatan kompetensi profesi dan layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar minimal pendidikan.
4.
Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kelulusan siswa melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan penggunaan teknologi.
5.
Menumbuhkembangkan
bakat,
minat
dan
kreativitas
serta
meningkatkan prestasi siswa. 6.
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7.
Meningkatkan sarana prasarana dan alat/media pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
8.
Meningkatkan mutu pelayanan bidang pendidikan nonformal, informal dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).
9.
Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/industri.
10.
Memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
11.
Melanjutkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
12.
Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa dearah terpencil dan sangat terpencil/tertinggal, kurang mampu, dan berprestasi.
13.
Meningkatkan mutu dan pemberdayaan pengawasan pendidikan.
14.
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu serta mengembangkan kurikulum muatan lokal.
15.
Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
16.
Meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
sekolah
berbasis
keunggulan dan teknologi serta pengembangan sekolah standar nasional.
17.
Merintis Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun.
18.
Meningkatkan monitoring dan evaluasi.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai visi, misi dan strategi serta kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Pelalawan yang mengacu pada Misi Kementerian Pendidikan Nasional 2014-2019 yaitu: 1. (M1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. 2. (M2) Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. 3. (M3) Meningkatkan mutu/kualitas dan relevansi layanan pendidikan. 4. (M4) Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. 5. (M5)
Meningkatkan
kepastian/keterjaminan
memperoleh
layanan
pendidikan. Serta Misi Dinas Pendidikan Provinsi yaitu: 1. Program Pemerataan dan Perluasan Akses 2. Program Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing 3. Program Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten
Pelalawan
2016-2021,
maka
Dinas
Pendidikan
menetapkan dan mengiplementasikannya pada program di bidang pendidikan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 7. Program Program Penyelenggaraan Pendidikan 8. Program Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9. Program Peningkatan Guru Dan Tenaga Kependidikan 10. Program Peningkatan Mutu Siswa 11. Program Pendidikan Untuk Semua 12. Program Managemen Sekolah 13. Program Pendataan Pendidikan 14. Program Publikasi Dan Sosialisasi Pembangunan Pendidikan Tabel 5.1 berikut ini lebih menjelaskan rencana program, kegiatan, indicator
kinerja,
kelompok
sasaran,
dan
pendanaan
Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2016 - 2021.
indikatif
Dinas
Tabel 5.1 Matrik Kinerja Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016 - 2021
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PELALAWAN 2016-2021
Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting. untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokan dalam dua kategori, yaitu: pertama Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8
Tahun
2008;
Kedua
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
yang
berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun indkator kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan (RPJMD) dapat dilihat pada table 6.1 berikut ini.
Tabel 6.1
IndiKator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021 Kondisi
Kondisi Target Capaian Setiap Tahun
Kinerja NO
Indikator
Kinerja pada
pada awal periode
akhir Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
RPJMD 1
Angka Melek Huruf
2
Rata-Rata Lama Sekolah
3
4
5
6
7
8
9
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/ Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ MA/Paket C Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Paket B Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ MA/Paket C Harapan Lama Sekolah (HLS)
periode RPJMD
98
99
99,3
99,5
99,7
99,9
100
7,91
8,03
8,15
8,27
8,39
8,5
8,5
106,05
106, 2
106,5
106,7
106,9
107,1
107,2
86,82
86,85
86,90
86,92
86,95
86, 97
87,02
64,06
64,25
64,50
64,75
65,05
65,25
65,50
97,21
97,50
98,05
98,50
99,05
99,50
100
75,42
75,50
75,75
80,05
80,25
80,50
80,75
63,41
63,55
63,75
64,05
64,50
64,75
65,25
11,02
11,22
11,42
11,62
11,82
12
12
16,25
16,50
16,75
17,25
17,50
17,75
18,25
88,11
88,25
88,50
90,25
90,50
90,75
100
0,003
0,005
0,007
0,009
0,01
0,015
0,025
16,25
16,50
16,75
17,10
17,15
17,20
83,82
85,05
85,25
85,50
85,75
86,25
86,50
85,63
86,25
86,50
86,75
87,25
87,50
87,75
0,0
0
0
0
0
0
0
0,211
0,2
0,15
0,10
0,05
0
0
99,43
99,55
99,65
99,75
99,85
100
100
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar 11
Angka Pastisipasi Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah
12
terhadap Penduduk Usia Sekolah
13
Rasio Guru Terhadap Sekolah
16,17
Fasilitas Pendidikan 14
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan
15
SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
Angka Putus Sekolah 16
17
18
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SD/MI
19
20
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
99,13
99,25
99,35
99,50
99,75
100
100
93,41
93,60
93,75
94,25
94,50
94,75
95,25
96,22
96,35
96,50
96,75
97,25
97,50
98,05
86,1
86,25
86,50
86,75
87,05
87,25
87,50
Angka Melanjutkan (AM) 21
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
22
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Renstra harus dilakukan dengan cermat dan akurasi yang tinggi, sehingga dapat melahirkan program-program kegiatan yang rasional, proporsional bagi sebuah Perangkat Daerah. Program yang dihasilkan harus dapat memprediksi anggaran kegiatan selama lima tahun kedepan, serta dapat menyusun dan merealisasikan anggaran kegiatan pada tahun pertama. Tentu saja penyusunan program kegiatan pendidikan harus membagi porsi yang jelas dengan instansi lain dalam Kabupaten Pelalawan (lintas sektoral) dan antar wilayah (vertikal), karena sumber dana untuk pembangunan pendidikan dapat berasal dari berbagai kalangan. Hal ini tergambar dari tanggungjawab pendidikan adalah pada Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua. Mengingat
keterbatasan
dana
yang
ada,
bila
dibandingkan
dengan
kebutuhan yang sangat mendesak untuk pendidikan, maka perlu disusun skala prioritas dengan sangat hati-hati. Oleh sebab itu masukan-masukan yang sifatnya perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra Pendidikan Kabupaten Pelalawan, kami terima dengan tangan terbuka darimanapun asalnya.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
Drs. H. SYAFRUDDIN, MM NIP. 19570704 198403 1 008
