PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN Nama NPM Program Studi Pembimbing MM
: : : :
Maria Ulfah 55213289 Manajemen Keuangan Dr. Izzati Amperaningrum, SE.,
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Saat ini, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu pemasukan negara yang menjadi peranan penting pendapatan negara selain penerimaan dari Pajak. PNBP memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam menunjang ketersediannya pembiayaan pembangunan di segala bidang, meskipun terkadang, masalah di dalam pengelolaan PNBP itu kian terjadi, namun pengelolaan PNBP tetap harus berjalan dengan semestinya sesuai dengan amanat yang telah diatur dalam hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok fungsional dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah pelayanan atas jasa karantina tumbuhan, ikan, dan hewan yang tugas pokok tersebut melekat pada Badan Karantina Pertanian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktik ini dengan judul “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian”.
BAB I PENDAHULUAN Materi Kerja Praktik 1. 2. 3. 4. 5.
Materi Kerja Praktik yang akan dikaji adalah tentang: Penjelasan PNBP dalam APBN, Tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada pelayanan Jasa-jasa Tindakan Karantina di Badan Karantina Pertanian, Pengelolaan dan Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima; Masalah PNBP yang Terutang, Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerima.
Tujuan Kerja Praktik 1. Menjelaskan PNBP dalam APBN, 2. Menguraikan tarif dan jenis PNBP yang berlaku dalam pelayanan jasa-jasa tindakan karantina di Badan Karantina Pertanian, 3. Memaparkan pengelolaan serta penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerima,
BAB I PENDAHULUAN Tujuan Kerja Praktik 4. Menguraikan masalah PNBP yang terutang serta menjelaskan sanksi-sanksi yang akan menjadi solusi dari masalah tersebut, 5. Menguraikan mekanisme pelaporan Bendahara Penerima.
Manfaat Kerja Praktik 1. Bagi Penulis, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan PNBP, 2. Bagi Program Diploma III Bisnis dan Kewirausahaan, membangun kerjasama yang baik antara Universitas Gunadarma dan Kementerian Pertanian, 3. Bagi Instansi, menjadi masukkan yang nantinya akan berguna bagi Badan Karantina Pertanian untuk mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya, 4. Bagi masyarakat, sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pengelolaan PNBP.
BAB III METODE KERJA PRAKTIK Metode Kerja Praktik •
Observasi Mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian bagian Keuangan dan Perlengkapan.
•
Wawancara Melakukan tanya jawab secara langsung kepada salah satu pegawai mengenai pengelolaan PNBP.
•
Studi Kepustakaan Mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi dan tema dalam penulisan LKP ini yang ada di perpustakaan. Selain itu, untuk mendukung data-data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan pencarian data-data melalui internet.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Kerja Praktik Hasil yang didapatkan, penulis mengetahui tentang penjelasan PNBP dalam APBN, mengetahui jasa-jasa Tindakan Karantina yang kemudian muncul tarif-tarif dari setiap tindakan tersebut, mengetahui bagaimana pengelolaan dan penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerima sampai dengan mekanisme pelaporan yang juga dilakukan oleh Bendahara Penerima. Penulis juga mengetahui kendala-kendala penyetoran yang menyebabkan PNBP yang terutang.
Pembahasan Hasil Kerja Praktik Penjelasan PNBP dalam APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrument bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari sektor perpajakan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN • •
Tujuan PNBP Untuk meningkatkan pendapatan negara di luar penerimaan pajak, bea masuk dan cukai, dan Untuk menunjang ketersediaannya pembiayaan pembangunan di segala bidang. Tindakan Karantina (8P) Salah satu jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian adalah timbul dari jasa karantina tumbuhan, ikan, dan hewan yang dilakukan pada Badan Karantina Pertanian. Berikut ini adalah tindakan karantina, yang terdiri dari: Pemeriksaan
Pengasingan
Pengamatan
Perlakuan
Pembebasan
Pemusnahan
Penolakan
Penahanan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Tarif PNBP Rumus yang digunakan dalam menghitung PNBP adalah : Volume x Tarif Contoh Pungutan PNBP pada Karantina Tumbuhan (Komoditas Biji Kedelai Impor) No 1
Jasa Tindak Karantina
Volume (Unit)
Satuan
Tarif (Rp)
PNBP (Rp)
20.000
Kg
0,5
10.000
20.000
Kg
100
2.000.000
50
M3
7.500
375.000
20
Sampel
10.000
200.000
1. Fumigation Certificate
1
Sertifikat
5.000
5.000
2. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan
1
Sertifikat
5.000
5.000
PEMERIKSAAN Hasil Tanaman Hidup Bukan Benih 1. Berbentuk Biji, Curah -
2
Biji Kedelai
PERLAKUAN Fisik 1. Perendaman dalam Air Kimia 1. Fumigasi Methil Bromida
3
PENGAWASAN Pengujian Laboratorium 1. Entomology
4
DOKUMEN TINDAK KARANTINA
JUMLAH PNBP YANG HARUS DIBAYARKAN
2.595.000
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pengelolaan PNBP oleh Bendahara Penerimaan Tugas Bendahara Penerima antara lain: Menerima
Mencatat
Membukukan
Menatausahakan
Melaporkan
Menyetorkan
Penyetoran PNBP Penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerima harus langsung segera dilakukan ke kas negara. Sebelum dilakukan penyetoran, perlu dibuat billing setoran PNBP dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan PajakOnline (SIMPONI) dan dicetak kemudian disetorkan ke Bank melalui channel pembayaran lewat Teller, Internet Banking, EDC, dan ATM dengan memperhatikan kode dari billing PNBP .
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Terjadinya PNBP yang terutang dapat dibagi atas dua bagian, yakni: 1. Jumlah PNBP tidak keseluruhan disetor langsung secepatnya ke kas negara, atau 2. Dilakukan penyetoran, tetapi hanya sebagian dari jumlah PNBP ke kas negara.
• •
PNBP yang terutang terjadi di kantor daerah Badan Karantina Pertanian, diakibatkan karna: Kendala jaringan internet yang minim sehingga sulit untuk mengakses aplikasi SIMPONI, Letak Bank yang jauh untuk melakukan pembayaran PNBP.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerimaan 1. Penerimaan Umum Penerimaan yang tidak bisa digunakan kembali dananya untuk kegiatan operasional dan sepenuhnya mutlak milik kas negara. 2. Penerimaan Fungsional Penerimaan yang didapat dari jasa karantina sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian, dimana berhak menggunakan 50% dari nilai PNBP itu sendiri. Berikut akan dijelaskan mengenai SOP Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerimaan pada kantor pusat Badan Karantina Pertanian
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN SOP MEKANISME PELAPORAN BENDAHARA PENERIMA No
Uraian Kegiatan 1 Pengguna Jasa memberikan uang PNBP ke Bendahara Penerima
2 Bendahara Penerima mencatat penerimaan yang diterimanya pada Buku Kas Umum pada posisi Debit 3 Bendahara penerima menginput data penerimaan ke dalam aplikasi SIMPONI, SAS, dan TR PNBP. 4 Bendahara menyetorkan seluruh PNBP ke Bank.
5 Bendahara Penerima menerima bukti validasi penyetoran dari Bank dan membukukan penyetoran tersebut ke Buku Kas Umum pada posisi Kredit 6 Bendahara Penerima menginput seluruh Penerimaan dan Penyetoran pada Aplikasi SAS dan TRPNBP untuk membuat LPJ ke KPPN (Kementerian Keuangan) dan Laporan PNBP ke Kementerian Pertanian 7 Kepala Satker memvalidasi LPJ dan Laporan PNBP Bendahara Penerima, Jika tidak setuju LPJ dan Laporan PNBP dikembalikan, jika setuju LPJ dan Laporan PNBP diteruskan ke Bendahara Penerima untuk dikirimkan dan didokumentasikan 8 Bendahara Penerima mengirimkan LPJ dan Laporan PNBP (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian) dan mendokumentasikannya
Pengguna Jasa
Pelaksana Bendahara Penerima
Bank
Kepala Satker
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerima pada Kantor Pusat
SOP Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerima di atas berlaku untuk kantor pusat Badan Karantina Pertanian karena SOP tersebut hanya menjelaskan alur penerimaan PNBP umum di kantor pusat itu sendiri. Sedangkan alur SOP penerimaan PNBP fungsional terdapat pada kantor daerah Badan Karantina Pertanian. Di kantor pusat tempat penulis melakukan magang, mekanisme kerjanya sudah sesuai dengan uraian kegiatan SOP Mekanisme Pelaporan Bendahara Penerima di atas, hal itu disebabkan prosedur tersebut lebih sederhana karena hanya memuat penerimaan umum saja. Berbeda dengan di kantor daerah, SOP pada kantor daerah lebih detail karena memuat penerimaan PNBP fungsional.
BAB V PENUTUP Kesimpulan 1. PNBP pada Badan Karantina Pertanian timbul dari jasa karantina hewan dan tumbuhan. 2. Untuk menghitung PNBP berdasarkan tarif atas jenis pelayanan jasa karantina tersebut, berlaku rumus “Volume x Tarif”. 3. Tugas Bendahara Penerima adalah menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, melaporkan, dan menatausahakan. 4. Sanksi bagi pihak terutang PNBP adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda ataupun sanksi pidana. 5. Jenis penyetoran yang dilaporkan oleh Bendahara Penerima ada 2, yaitu penerimaan umum dan penerimaan fungsional.
BAB V PENUTUP Saran 1. Tata kelola PNBP menurut penulis sudah jelas peraturan dan mekanismenya, hanya tinggal para pihak pengelola PNBP harus menaati peraturannya dan menjalankan mekanismenya seoptimal mungkin. 2. Kantor daerah Badan Karantina Pertanian perlu mengevaluasi terhadap kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan penyetoran PNBP dan mencari pemecahan masalah untuk kendala-kendala tersebut. 3. Bagi kantor pusat, meskipun belum pernah melakukan keterlambatan penyetoran PNBP, namun tetap perlu diwaspadai untuk masing-masing pihak yang telah ditugaskan agar selalu memperhatikan kewajiban-kewajibannya terhadap kas negara.
