BAB 4 ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BAB 4 ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

4.1 Pengaturan Tarif dan Dasar Pengenaan Tarif PNBP Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kegiatan organisasi dalam upaya mencapai tujuannya diperlukan adanya dukungan dana, demikian halnya dengan negara. Oleh karena itu, anggaran negara merupakan merupakan urat nadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan pemerintahan akan sulit dilakukan tanpa adanya dukungan finansial yang memadai. Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, dua sumber diantaranya merupakan pungutan negara kepada rakyat yang bersifat mengikat dan memaksa, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sampai saat ini, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Namun kontribusi PNBP bagi pendapatan negara juga dirasakan semakin penting dan layak untuk terus ditingkatkan. Berkenaan dengan penerimaan PNBP, terdapat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan dasar hukum bagi pemungutan PNBP dari masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 ditetapkan jenis-jenis PNBP dan ketentuan tentang pengaturannya secara umum. Dengan ditetapkannya jenis-jenis PNBP dalam undang-undang berarti bahwa terdapat kesepakatan/persetujuan rakyat untuk dipungut biaya atas pelayanan oleh

pemerintah. Kesepakatan rakyat diwujudkan melalui persetujuan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tidak mengatur mengenai besaran tarif dan dasar pengenaan PNBP. Dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat dinyatakan bahwa pajak dan (cetak tebal dari penulis) pungutan lain yang bersifat

Pengaturan dan..., Rifai Yusup, FH UI, 2011.

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Rumusan pasal tersebut menggunakan kata penghubung “dan” untuk menghubungkan antara “pajak” dan “pungutan lain yang bersifat memaksa.” Kaidah Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata penghubung “dan” digunakan untuk merangkai dua hal yang setara/sederajat. PNBP merupakan pungutan negara yang bersifat memaksa kepada rakyat, sama halnya dengan pungutan pajak. Walaupun terdapat perbedaanperbedaan antara pungutan pajak dan PNBP, namun yang ditekankan dan ditegaskan dalam rumusan pasal tersebut adalah dalam hal kesamaan sifat pungutan dan peruntukannya, yaitu bersifat memaksa dan untuk keperluan negara. Dengan demikian, kedudukan antara “pajak” dan “pungutan lain yang bersifat memaksa” adalah sederajat. Jadi, baik pajak maupun PNBP untuk keperluan negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi, harus diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam rumusan pasal tersebut terdapat frase “diatur dengan” yang

masih

memerlukan

interpretasi.

A.

Hamid

S.

Attamimi

dalam

menginterpretasikan rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa ayat (1) menentukan APBN harus ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan ayat (4) menetapkan hal keuangan negara harus diatur dengan undang-undang. Pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan pada ayat (4) diatur dengan undang-undang. Jadi, pada ayat (1) undang-undang tersebut bersifat formal sedang pada ayat (4) undang-undang material disamping formal. 179 Merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut, pajak maupun PNBP untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang, tidak hanya dalam arti formal melainkan juga dalam arti material. Dengan demikian, Undangundang Perpajakan harus memuat norma-norma yang mengatur tentang perpajakan, sedangkan Undang-undang PNBP juga harus memuat norma-norma yang mengatur tentang PNBP. Berbeda dengan APBN sebagai undang-undang dalam arti formal yang hanya mengikat pemerintah dan berlaku satu kali (norma hukumnya bersifat individual-konkret dan berlaku sekali-selesai (einmahlig)),180 Undang-undang 179

A. Hamid S. Attamimi, “Pengertian Keuangan Negara menurut UUD 1945 Pasal 23.” Dalam Arifin P. Soeria Atmadja, op.cit., hal. 10 – 11. 180

Norma hukum individual-konkret adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan (addresatnya) pada seseorang orang-orang tertentu dan perbuatannya bersifat konkret. Norma


Perpajakan dan Undang-undang PNBP harus memuat norma yang berlaku mengikat secara umum dan terus menerus (norma hukumnya bersifat umum-abstrak dan berlaku terus-menerus (dauerhaftig)). 181 Apabila kita cermati kembali bunyi rumusan Pasal 23 ayat (2) Undangundang Dasar 1945 dengan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan, kita akan mendapati perbedaan yang sangat mendasar. Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pasal ini menggantikan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undangundang.” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada undang-undang. Dalam Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan butir 167 dan 168, memberikan pedoman berkenaan dengan pendelegasian kewenangan untuk mengatur materi peraturan perundang-undangan bahwa jika materi peraturan perundang-undangan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), frase yang digunakan adalah “diatur dengan,” sedangkan jika pengaturan materi tersebut boleh di delegasikan lebih lanjut, frase yang digunakan adalah “diatur dengan atau berdasarkan.”

hukum yang berlaku sekali selesai (einmahlig) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi, sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 27—30. 181

Norma hukum umum-abstrak adalah norma hukum yang ditujukan (addresatnya) untuk umum/tidak tertentu dan perbuatannya masih bersifat abstrak (belum konkret). Norma hukum yang berlaku terus-menerus (dauerhaftig) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu. Jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Ibid., hal. 27—30.


Bunyi rumusan pada akhir Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menggunakan frase “berdasarkan undang-undang.” Penggunaan frase ini tidak mewajibkan kepada undang-undang untuk memuat norma-norma yang mengatur secara material. Undang-undang cukup memuat aturan-aturan pokok saja, sedangkan pengaturan selanjutnya yang lebih konkret dan berlaku mengikat diserahkan kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya182, dengan catatan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.183 Berbeda dengan bunyi rumusan pada akhir Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan yang menggunakan frase “diatur dengan undangundang.” Penggunaan frase ini mewajibkan kepada undang-undang untuk memuat norma-norma yang mengatur secara material. Undang-undang tidak cukup sekadar memuat aturan-aturan pokok saja, melainkan harus memuat norma yang mengatur secara lebih konkret. Pengaturan yang menempatkan beban kepada rakyat tidak dapat diserahkan kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya merupakan peraturan pelaksana undang-undang yang bersifat lebih teknis. Permasalahannya adalah, materi muatan dalam undang-undang tersebut mengatur apa saja dan sejauh mana. Berkenaan dengan pengaturan pungutan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, Jimly Asshiddiqie184 berpendapat bahwa karena pemungutan pajak dan pungutan memaksa lainnya bersifat mengurangi kebebasan hak milik warga negara, maka penetapannya harus disetujui oleh para warga negara sendiri, yaitu melalui wakil-wakilnya di parlemen. Karena itu, pengaturan mengenai pemungutan pajak dan pungutan lain itu harus dituangkan dalam bentuk undang182 Peraturan Perundangan-undangan di bawah Undang-undang adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004. Hierarki peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kekuatan hukum adalah sebagai berikut: (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah. 183 Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 184

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Reformasi,Cetakan Kedua, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hal. 883 dan 884.


Pasca

undang. Yang harus diatur dengan undang-undang itu bukan hanya objeknya (base) melainkan juga tarifnya (rate). Objek pungutan berkenaan dengan apa saja yang dikenai pungutan, sedangkan tarif berkenaan dengan berapa beban yang dikenakan untuk setiap objek yang dikenai pungutan. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa antara pungutan pajak dan PNBP terdapat kesamaan yang menonjol dalam hal sifat dan peruntukannya, yaitu bersifat memaksa dan untuk keperluan negara. Karena kesamaannya tersebut, keduanya seharusnya juga mendapat perlakuan yang sama dalam hal pengaturannya. Namun, dalam kenyataannya terdapat perbedaan pengaturan dalam Undang-undang antara pajak dengan PNBP. Undang-undang Perpajakan mengatur jenis-jenis pajak hinga tarif pajak (tax rate) dan dasar pengenaan pajak (tax base). Sementara tidak demikian dengan PNBP, tarif PNBP dan dasar pengenaan PNBP didelegasikan pengaturannya ke Peraturan Pemerintah yang dalam penetapannya tidak memerlukan adanya persetujuan dari wakil rakyat di parlemen. Dengan kata lain, rakyat yang akan dibebani pungutan tidak lagi dimintai persetujuannya. Mengapa terjadi perbedaan antara pengaturan pajak dan pengaturan PNBP dalam undangundang serta bagaimana seharusnya? Pengaturan besaran pajak dan pungutan lainnya dalam Undang-undang merupakan hal yang sangat penting karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang akan menerima beban atas pungutan tersebut. Besaran pajak dan pungutan lainnya sangat dipengaruhi oleh tarif dan dasar pengenaannya. Dengan ditetapkan undang-undang yang mengatur tarif dan dasar pengenaan pungutan kepada rakyat, secara tidak langsung rakyat melalui perwakilannya menyatakan persetujuannya. Ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan telah memuat aturan tentang tarif dan dasar pengenaan (objek) pungutan. Namun tidak demikian dengan Undang-undang PNBP. Undang-undang PNBP hanya memuat kelompok PNBP dan aturan-aturan secara umum, sedangkan sebagian aturan didelegasikan pengaturannya kepada peraturan pemerintah, termasuk jenis dan tarif atas jenis PNBP. Pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah, disamping tidak melibatkan persetujuan wakil rakyat di parlemen, juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah sangat berkepentingan untuk menggali sumber pendapatan negara untuk memenuhi anggaran pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai rencana pengeluaran


negara. Mengingat besarnya penerimaan PNBP sangat dipengaruhi oleh tarif dan dasar pengenaannya, demi memenuhi target penerimaan, Pemerintah dapat menentukan objek-objek pungutan dan menaikkan tarifnya tanpa memerlukan persetujuan parlemen karena telah mendapatkan pendelegasian kewenangan185 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 untuk menetapkan jenis-jenis dan tarif atas jenis PNBP dengan Peraturan Pemerintah. Jika ini terjadi, maka rakyatlah yang akan menanggung bebannya. Rakyat akan menanggung beban yang lebih berat akibat kesewenang-wenangan pemerintah. Untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintah sebagai penguasa, Jimly Asshiddiqie186 menyatakan bahwa ketentuan mengenai objek dan tarif pungutan harus ditegaskan dalam undang-undang (tidak boleh diatur secara umum) dan penentuan konkretnya didelegasikan kepada pengaturan yang lebih rendah oleh pihak eksekutif (pemerintah). Sebab, jika kewenangan pengaturan (rule-making power) mengenai objek dan tarif pungutan didelegasikan atau diserahkan secara bulat-bulat sebagai ‘cek kosong’ kepada pemerintah, maka hal itu dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Meskipun terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai pelaksana undang-undang tersebut dapat diuji melalui prosedur judicial review ke Mahkamah Agung, proses yang demikian tetap dapat menimbulkan korban ketidakadilan sebelum proses pengujian peraturan tersebut. Oleh karena itu, undang-undang tentang pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa harus mencantumkan secara tegas ketentuan mengenai: (i) subjek/wajib bayar, (ii) objek pungutan, (iii) tarif pungutan, dan (iv) prosedur atau tata cara pemungutan (procedure rule, formale recht). Pada pokoknya, keempat hal ini merupakan inti pokok materi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Materi (i) sampai dengan (iii) merupakan hukum materialnya (materiile recht, substantive law), sedangkan materi (iv) merupakan hukum formalnya (formale recht, procedural law). Ketentuan 185

Delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (delegatie van wetgevingsbevoeghdheid) ialah pelimpahan kewengan membentuk peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas ataupun tidak. Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hal. 56. 186

Jimly Asshiddiqie, op.cit, hal. 884.


mengenai tarif pungutan harus ditentukan atas persetujuan rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tarif pungutan harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang. Adapun ketentuan mengenai prosedur atau tata cara pemungutan yang merupakan hukum formal, undang-undang dapat mengatur pokok-pokoknya saja, sedangkan rinciannya dapat didelegasikan pengaturannya dengan peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang (subordinate legislations). Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dinyatakan mengenai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, yaitu berisi hal-hal yang: a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi, salah satu diantaranya mengenai keuangan negara, b. diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Dengan melihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, maka aturan mengenai keuangan negara harus dituangkan dalam undang-undang. Sebagaimana Undang-undang Perpajakan yang mengatur jenis dan tarif pajak, Undang-undang PNBP juga seharusnya demikian. Salah satu dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dicantumkan dalam dasar hukum undang-undang tersebut, yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Dengan melihat bunyi rumusan pasal ini maka materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 yang hanya memuat aturan-aturan pokok saja dapat dipahami dan dibenarkan. Berkenaan dengan dasar pengenaan PNBP, undang-undang ini hanya mengatur mengenai kelompok PNBP yang salah satunya adalah penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, sedangkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok PNBP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun berkenaan dengan tarif PNBP, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 dalam Pasal 3 mengatur bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya,


biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai tarif PNBP secara lebih konkret, melainkan hanya memberikan pedoman dalam penetapan tarif PNBP oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam kenyataannya, ketentuan tarif atas jenis PNBP diatur pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis PNBP yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, pada Bab II diatur tentang jenis dan tarif PNBP sebagai berikut: Pasal 2 (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, penetapan kelompok PNBP dalam undang-undang sudah dapat dipandang cukup sebagai adanya persetujuan rakyat terhadap jenis-jenis PNBP yang termasuk dalam kelompok


PNBP, yang penetapan selanjutnya mengenai jenis-jenis PNBP didelegasikan pengaturannya kepada Peraturan Pemerintah. Namun dengan melihat pasal 2 ayat (3), pemerintah mendapat keleluasaan yang sempurna untuk menetapkan jenis-jenis PNBP yang belum tercakup dalam kelompok PNBP sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Artinya, pemerintah dapat menetapkan jenis PNBP baru tanpa adanya persetujuan DPR sebagai wakil rakyat yang akan dibebani pungutan. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) menyerahkan penetapan tarif atas jenis PNBP kepada Pemerintah Pemerintah dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan tarif tersebut, yaitu memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang di atasnya.187 Jika bertentangan dengan sebagian atau seluruh ketentuan tersebut, maka diperlukan mekanisme untuk mengawal penggunaan wewenang pemerintah dalam menetapkan besaran tarif atas jenis PNBP, yaitu dengan mengajukan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah188 ke Mahkamah Agung.189 Artinya, ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 lebih menyerahkan urusan kepada Pemerintah untuk menetapkan tarif PNBP dan membuka kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi. Hal inilah yang dikatakan oleh Jimly Asshidiqie, sebagaimana diuraikan

187

Pasal 10 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan “Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.” Dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. 188

Untuk menjamin tertib tata hukum bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan hak uji materiil (judicial review) oleh lembaga yang berkompeten. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 348. 189

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Mahkamah agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 11 ayat 4 TAP MPR Nomor VI/MPR/1973 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 104.


sebelumnya, tetap dapat menimbulkan korban ketidakadilan sebelum proses pengujian peraturan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan mengenai tarif pungutan harus dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam undang-undang. Seiring dengan perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945, yang diantaranya mengganti ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dengan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,” maka materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, yang hanya memuat aturanaturan pokok saja, tidak sesuai dengan amanat dan yang dikehendaki Pasal 23A tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur mengenai materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang, serta sesuai dengan konsep-konsep yang ada bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dimana pungutan yang bersifat memaksa mengurangi kebebasan warga negara, maka harus diatur dalam undang-undang. Selain itu, pengaturan mengenai penetapan beban kepada masyarakat juga harus memenuhi asas kepastian hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 terdapat ketentuan yang memberikan beban kepada rakyat yang tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, yaitu Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.” Bandingkan dengan rumusan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 berikut “Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.” Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dalam menempatkan beban biaya transportasi kepada pemohon lebih mencerminkan adanya asas kepastian hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang tidak menyebutkan adanya standar biaya tertentu. Pembahasan mengenai biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan akan dibahas lebih lanjut lanjut pada subbab 4.3.


Permasalahan yang cukup pelik berkenaan dengan jenis-jenis PNBP adalah jumlahnya yang relatif banyak, jenisnya sangat beragam, dan sangat terbuka akan adanya perubahan atau penambahan jenis PNBP yang baru. Hal ini akan menyulitkan karena apabila akan mengubah jenis PNBP berarti harus mengubah undang-undangnya yang akan memakan waktu yang lebih lama dan proses yang lebih rumit jika dibandingkan dengan perubahan atau pencabutan dan penggantian dengan peraturan pemerintah yang baru. Demikian juga halnya dengan tarif yang akan berubah seiring dengan adanya perubahan jenis PNBP. Tarif atas jenis PNBP juga memerlukan penyesuaian-penyesuaian, terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan keuangan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBP perlu direncanakan dengan sebaikbaiknya untuk mengurangi intensitas usulan perubahan terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP. Pencantuman jenis dan tarif atas jenis PNBP juga cukup dituangkan dalam lampiran undang-undang, bukan dalam batang tubuh undang-undang, sehingga apabila akan dilakukan perubahan terhadap Undang-undang PNBP dapat dilakukan secara lebih cepat dan sederhana.

4.2

Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sebagai keuangan negara, keseluruhan kegiatan pengelolaan PNBP tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN. Pengelolaan PNBP oleh Badan Pertanahan Nasional pada umumnya telah dilakukan sesuai mekanisme APBN, mulai dari penganggaran dalam Rencana Kerja dan

Anggaran

Kementerian

Negara/Lembaga

(RKA-KL)

hingga

pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam laporan keuangan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dibahas berkenaan dengan pelaksanaannya, yaitu dalam penerapan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan yang diatur dalam Pertaturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, penyetoran PNBP ke rekening Kas Negara, dan beberapa pengelolaan dana Non-DIPA.


4.2.1 Penerapan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Dalam menerapkan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku, Badan Pertanahan Nasional menggunakan suatu program aplikasi komputer. Pada tahun 2009, aplikasi yang digunakan dinamakan “Land Operating Computerized (LOC).” Program aplikasi ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat itu, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, aplikasi yang digunakan dinamakan “Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).” Keluaran (out put) dari aplikasi ini antara lain berupa Surat Perintah Setor (SPS), kwitansi, dan surat tugas. Desain aplikasi ini diprogramkan untuk melakukan perhitungan tarif PNBP secara otomatis sesuai dengan jenis kegiatan pelayanan pertanahan dan tarif yang berlaku, akan tetapi perhitungan tarif tersebut tidak ditampilkan pada keluarannya, baik di SPS maupun kwitansi. Dari contoh penerapan tarif PNBP berdasarkan SPS, kwitansi dan surat tugas yang dibandingkan terhadap penerapan rumus tarif PNBP berdasarkan perhitungan manual, terdapat beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu: a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan Dalam contoh pengenaan tarif PNBP untuk Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan pemohon atas nama Richi Cory Sembiring, tarif yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS) adalah sesuai dengan rumus tarif untuk luas tanah sampai dengan 10 hektar, yaitu: L Tu = ( ------ x HSBKu ) + Rp 100.000,500 Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan merupakan salah satu jenis pelayanan pertanahan yang biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk petugas ukurnya dibebankan kepada pemohon/wajib bayar. Dengan melihat jumlah yang harus dibayar


sebagaimana tercantum dalam SPS, dapat disimpulkan bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah tidak diperhitungkan sebagai PNBP, sehingga Bendahara Penerimaan tidak memungutnya.

b. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pelayanan Pendaftaran Tanah meliputi Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. 1) Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali Dalam contoh penerapan tarif PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Perpanjangan Hak atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dengan pemohon atas nama Goey Sin Lian/Enny Gunawan, tarif yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS) adalah sesuai dengan rumus tarif: T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp 100.000,-. Selain itu, pemohon juga dikenai tarif sesuai dengan Lampiran PP Nomor 13 Tahun 2010 yang ditunjukkan dalam Tabel 2.2 nomor 1 huruf c. 2) Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Dalam contoh penerapan tarif PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum dengan pemohon atas nama Iman/Angga Setiawan, tarif yang dikenakan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS) adalah sesuai dengan rumus tarif: T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,-. Selain itu, pemohon juga dikenai tarif sesuai dengan Lampiran PP Nomor 13 Tahun 2010 yang ditunjukkan dalam Tabel 2.2 nomor 2 huruf e angka 1. Dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 ditentukan sebagai berikut. Pasal 16 (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran: a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dihitung berdasarkan rumus T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00


(2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00 Pasal 17 (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 mengatur tentang tarif PNBP untuk Pelayanan Pendaftaran Tanah, baik Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali maupun Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 ditafsirkan bahwa jenis dan tarif atas jenis PNBP untuk Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini (ditunjukkan dalam Tabel 2.2) ditambahkan dengan rumus tarif atas jenis PNBP pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Demikian penafsiran atas ketentuan tarif PNBP untuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang disampaikan oleh Edi Budayanto, Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Dari kedua contoh penerapan tarif PNBP untuk Pelayanan Pendaftaran tanah tersebut dapat disimpulkan bahwa penafsiran Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi “Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16,” dalam penerapannya pemohon dikenai dua tarif sekaligus, yaitu tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16 berupa rumus tarif dan tarif sebagaimana Lampiran PP Nomor 13 Tahun 2010.

c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah


Dalam contoh penerapan tarif PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah, rumus tarif PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagai berikut: L Tpa = ( ------ x HSBKpa ) + Rp 350.000,500 Adapun jumlah tarif yang dikenakan sesuai dengan SPS yang merupakan keluaran aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan perhitungan tarif PNBP secara manual adalah sebagai berikut: 1) Pemohon atas nama

: Karlan

Kegiatan Pelayanan

: Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A

Luas tanah

: 200 m2

Lokasi tanah

: Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi

Pengenaan Tarif sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS): - Biaya untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Rp 376.800,Perhitungan dengan menggunakan rumus tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A. L Tpa = ( ------ x HSBKpa ) + Rp 350.000,500 200 Tpa = ( ------ x Rp 20.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 358.000,500 Keterangan: - HSBKpa adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan hak, dan penerbitan sertifikat. - Sesuai

dengan

Lampiran

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional, HSBKpa tanah non-pertanian untuk Provinsi Jawa Barat adalah Rp 20.000,-. - Terdapat perbedaan perhitungan tarif, berdasarkan aplikasi KKP sebesar Rp

376.800,-;

berdasarkan

perhitungan

secara


manual

dengan

menggunakan rumus tarif sebesar Rp 358.000,-, sehingga selisih lebih pembebanan tarif sebesar Rp 18.800,-. 2) Pemohon atas nama

: Dr. Rahmat Kusmayadi, ST, Msi.

Kegiatan Pelayanan


Luas tanah

: 300 m2

Lokasi tanah

: Kelurahan Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi

Pengenaan Tarif sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS): - Biaya untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Rp 390.200,Perhitungan dengan menggunakan rumus tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A. L Tpa = ( ------ x HSBKpa ) + Rp 350.000,500 300 Tpa = ( ------ x Rp 20.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 362.000,500 Keterangan: - Terdapat perbedaan perhitungan tarif, berdasarkan aplikasi KKP sebesar Rp

390.200,-;

berdasarkan

perhitungan

secara

manual

dengan

menggunakan rumus tarif sebesar Rp 362.000,-, sehingga selisih lebih pembebanan tarif sebesar Rp 28.200,-. 3) Pemohon atas nama

: Lie Lie Lie

Kegiatan Pelayanan


Luas tanah

: 1.550 m2

Lokasi tanah

: Kelurahan Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi

Pengenaan Tarif sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Setor (SPS): - Biaya untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah Rp 557.700,Perhitungan dengan menggunakan rumus tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A. L Tpa = ( ------ x HSBKpa ) + Rp 350.000,-


500 1.550 Tpa = ( ------- x Rp 20.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 412.000,500 Keterangan: - Terdapat perbedaan perhitungan tarif, berdasarkan aplikasi KKP sebesar Rp

557.700,-;

berdasarkan

perhitungan

secara

manual

dengan

menggunakan rumus tarif sebesar Rp 412.000,-, sehingga selisih lebih pembebanan tarif sebesar Rp 145.700,-. Dalam ketiga contoh penerapan tarif PNBP untuk kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah tersebut, semuanya menunjukkan adanya perbedaan jumlah tarif yang dikenakan berdasarkan SPS yang merupakan keluaran aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan dan perhitungan tarif PNBP secara manual, dimana jumlah tarif yang dikenakan berdasarkan SPS selalu lebih besar daripada perhitungan tarif PNBP secara manual. Setelah dianalisis, adanya perbedaan tersebut disebabkan karena HSBKpa yang digunakan dalam aplikasi KKP adalah sebesar RP 67.000,-, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: - Pemohon atas nama

: Karlan

200 Tpa = ( ------ x Rp 67.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 376.800,500 - Pemohon atas nama

: Dr. Rahmat Kusmayadi, ST, Msi.

300 Tpa = ( ------ x Rp 67.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 390.200,500 - Pemohon atas nama

:

Lie Lie Lie

1.550 Tpa = ( ------- x Rp 67.000,- ) + Rp 350.000,- = Rp 557.700,500 Sesuai

dengan

Lampiran

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional (lihat lampiran 1), HSBKpa


tanah non-pertanian untuk Provinsi Jawa Barat adalah Rp 20.000,-, sedangkan Rp 67.000,- adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B (HSBKpb). HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat. Berdasarkan Surat Tugas untuk Pelayanan Pemeriksaan Tanah pada ketiga contoh tersebut, kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dilakukan oleh Panitia A. Dengan demikian, dalam aplikasi KKP terdapat kekeliruan dalam penerapan tarif PNBP yang berlaku. Kekeliruan dalam contoh tersebut mengakibatkan jumlah tarif PNBP yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar lebih besar dari yang seharusnya. Selain itu, menurut Pasal 20 PP Nomor 13 Tahun 2010, Pelayanan Pemeriksaan Tanah merupakan salah satu jenis pelayanan pertanahan yang biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk petugas pemeriksaan tanahnya dibebankan kepada pemohon/wajib bayar. Dengan melihat jumlah yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SPS, dapat disimpulkan bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah tidak diperhitungkan sebagai PNBP.

4.2.2 Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara Pada tahun anggaran 2009, Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berada di Bendahara Penerimaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dan belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.830.444.882,-.190 Jumlah ini dapat dikatakan relatif kecil dibanding jumlah dana yang dikelola dalam APBN tahun anggaran 2009. Akan tetapi, bila pada semua kementerian negara/lembaga terdapat hal serupa, maka jumlah dana yang belum disetorkan ke rekening Kas Negara menjadi sangat signifikan. Permasalahannya adalah bukan semata-mata terletak pada besar kecilnya jumlah dana yang belum

190

BPK RI, op.cit., Lampiran 1.


disetorkan ke rekening Kas Negara, melainkan menyangkut tertib administrasi dan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.” Dalam peraturan-peraturan pelaksana UU Nomor 20 Tahun 1997, ketentuan ini juga dirumuskan secara tegas. Pasal 2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak menyatakan “Seluruh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung ke Kas Negara.” Ketentuan ini mewajibkan kementerian negara/lembaga untuk menyetor seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelolanya ke Kas Negara. Bahkan, kewajiban menyetor seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu yang dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga yang memungutnya/mengelolanya. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, PP Nomor 73 Tahun 1999, Pasal 2 menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.”191 Demikian juga dengan Badan Pertanahan Nasional yang dapat menggunakan kembali Penerimaan PNBP yang dikelolanya, PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, Pasal 26 menyatakan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.” Semua ketentuan tersebut menyatakan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Penggunaan kata “secepatnya” disini apakah mengandung arti bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada suatu hari kerja harus disetorkan pada hari itu juga ke Kas Negara. Sudah barang tentu penafsiran seperti ini tidak tepat karena jam pelayanan kementerian 191

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, op.cit., Pasal 2.


negara/lembaga yang mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada umumnya lebih lama dibandingkan jam pelayanan Bank/Pos Persepsi yang menerima penyetoran ke rekening Kas Negara. Penafsiran yang lebih tepat untuk kata “secepatnya” adalah pada hari kerja berikutnya. Badan Pertanahan Nasional yang memiliki fungsi memberikan pelayanan pertanahan memiliki wilayah kerja yang menjangkau seluruh pulau dan kepulauan yang ada di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Program inovasi terbaru yang dikembangkan BPN akhir-akhir ini adalah Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang merupakan layanan front office mobile secara online. Dengan adanya program ini, pemilik tanah tidak perlu lagi mengantarkan berkas pertanahan yang dimiliknya ke Kantor Pertanahan karena petugas akan mendatangi para pemohon di desanya masing-masing mulai dari penyiapan berkas, pembayaran biaya, sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah diproses.192 Dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, petugas mendatangi rakyat dan menembus daerah yang sulit terjangkau.193 Kondisi memperhatikan

lingkungan juga

aspek

kerja

BPN

efisiensi

RI

dan

yang

demikian

efektifitasnya,

tentu

harus

sehingga

dalam

pelaksanaannya, antara Kantor Pertanahan yang satu dengan yang lain berbedabeda. Penyetoran PNBP ke Kas Negara ini mempunyai arti yang sangat penting bagi negara maupun wajib bayar. Bagi wajib bayar, penyetoran PNBP ke Kas Negara berkaitan dengan pengakuan pelunasan kewajiban pembayaran PNBP, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara yang menyatakan “Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN.”

192 BPN RI, “Sosialisasi LARASITA dalam Forum Komunikasi Bakohumas,” bhumibhakti, Edisi 6, (Juni 2009), hal. 33. 193

Joyo Winoto Ph.D., Kepala BPN RI, menjelaskan bahwa Program Larasita telah mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia “Larasita –Indonesia—pioneering mobile land information services,” juga dari Swedia, Spanyol, dan Australia. BPN RI, “Sosialisasi Presiden RI Resmikan Peluncuran Mobil LARASITA,” bhumibhakti, Edisi 5, (Mei 2009), hal.15.


Selain itu, arti penting penyetoran PNBP ke Kas Negara, terutama pada akhir tahun anggaran, adalah untuk ketertiban penatausahaan PNBP dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal ini berkaitan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dengan menggunakan cash basic (basis kas), artinya realisasi penerimaan maupun pengeluaran anggaran disusun berdasarkan kas yang nyata-nyata masuk ke rekening Kas Negara atau keluar dari rekening Kas Negara. Apabila penyetoran PNBP ke rekening Kas Negara dilakukan melampaui tahun anggaran berkenaan, maka hal ini telah melanggar asas periodisitas dalam pengelolaan keuangan negara karena penerimaan PNBP yang sebenarnya merupakan realisasi anggaran pada suatu tahun anggaran diakui dan dilaporkan sebagai realisasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, walaupun atas dasar berbagai pertimbangan, penyetoran PNBP ke Kas Negara pada suatu Kantor Pertanahan dilakukan hanya satu kali dalam satu pekan, penyetoran PNBP yang diterima pada suatu tahun anggaran harus dilakukan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

4.2.3 Pengelolaan Dana Non-DIPA Selain mengelola dana APBN, pada tahun anggaran 2009 Badan Pertanahan Nasional juga masih mengelola beberapa kegiatan yang anggaran dananya tidak tercantum dalam dokumen DIPA, yaitu yang bersumber dari Dana Pengelolaan Bantuan, Biaya Transportasi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah, dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pemerintah (SPKS).194 Pengelolaan dana Non-DIPA tersebut berkaitan erat dengan dengan pengelolaan PNBP maupun kegiatan pelayanan pertanahan, sehingga relevan dengan pokok bahasan.

4.2.3.1 Dana Bantuan Pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan merupakan salah satu dana Non-DIPA yang dikelola oleh BPN pada tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009. 194 Badan Pertanahan Nasional. Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009 (Unaudited), op.cit., hal. 40.


Pengelolaan dana ini diatur dalam Surat Edaran Kepala BPN RI No. 1689-120.3Settama tanggal 19 Mei 2008 perihal Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan, Transport, dan SPKS. Dana Bantuan Pengelolaan pada dasarnya merupakan bagian dari pengelolaan PNBP. Dana Bantuan Pengelolaan dibentuk sebesar 5% dari maksimum pencairan dana PNBP untuk masing-masing kegiatan pelayanan pertanahan dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada Subbab 3.4.6.1. Dilihat dari tujuannya, Dana Bantuan Pengelolaan dimaksudkan untuk memungkinkan adanya subsidi silang antar kegiatan pelayanan pertanahan maupun antar unit kerja lain yang membutuhkan. Kebijakan ini diambil mengingat penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003 membatasi penggunaan porsi dana PNBP untuk kegiatan pelayanan pertanahan sesuai dengan jenis pelayanan pertanahan yang telah menghasilkan PNBP berkenaan. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan APBN yang diterbitkan BPN RI diungkapkan bahwa pengelolaan/penggunaan Dana Bantuan Pengelolaan oleh Bendahara Pengguna Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengelolaan APBN. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah status Dana Bantuan Pengelolaan yang merupakan dana Non-DIPA. Pengelolaan dana semacam ini tidak berbeda dengan dana-dana “non-budgeter” yang pernah ada seperti dana nonbudgeter di BULOG, dana reboisasi, maupun dana yayasan yang bersumber dari potongan gaji pegawai negeri. Dana-dana non-budgeter pada masa Orde Baru menjadi lahan korupsi yang tidak terkontrol karena diberi pengertian yang menyimpang. Pada masa Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan, yang dimaksud keuangan negara dalam arti sempit hanyalah APBN, dimana semua uang negara, masuk dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya melalui APBN. Tidak ada uang lain yang termasuk uang negara di luar perhitungan APBN, sehingga kewenangan BPK tidak bisa menyentuh pengelolaan dana-dana non-budgeter. Karena itu, pada masa reformasi, pengertian uang negara yang semula secara teknis hanya terbatas pada pengertian APBN, diperluas sehingga mencakup dan menjangkau dana-dana non-budgeter tersebut.195 195

Jimly Asshiddiqie. op.cit., hal. 833--834.


Adapun Dana Bantuan Pengelolaan dibentuk sebesar 5% dari maksimum pencairan dana PNBP untuk masing-masing kegiatan pelayanan pertanahan. Dilihat dari sumbernya, yaitu diambil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dana Bantuan Pengelolaan tidak diragukan lagi merupakan keuangan negara. Demikian juga dengan pengelolaan/penggunaan Dana Bantuan Pengelolaan oleh Bendahara Pengguna Lainnya, menurut BPN RI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pengelolaan APBN. Pada dasarnya, penggunaan sebagian dana PNBP untuk Dana Bantuan Pengelolaan ini tidak melampaui persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai izin penggunaan sebagaian dana PNBP pada BPN, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003. Dana Bantuan Pengelolaan dibentuk sebesar 5% dari maksimum pencairan dana PNBP untuk masing-masing kegiatan pelayanan pertanahan sesuai Keputusan Menteri Keuangan tersebut, bukan 5% dari realisasi penerimaan PNBP. Perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan negara adalah Dana Bantuan Pengelolaan tidak dituangkan dalam Surat Keputusan Otorisasi berupa DIPA. Dengan demikian, pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan sepenuhnya dilaksanakan oleh BPN RI tanpa melibatkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Hal ini bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membagi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Dana Bantuan Pengelolaan yang pengelolaannya berada di satu tangan, tanpa melibatkan pihak lain, menyebabkan tidak adanya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran sehingga akuntabilitasnya lebih rendah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang

kewenangan

administratif

dengan

pemegang

kewenangan

kebendaharaan. Oleh karena itu, keputusan Kepala BPN RI yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1799/2.1/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk menutup Dana


Bantuan Pengelolaan sangat tepat. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional yang menggantikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 dalam penggunaan sebagian dana PNBP lebih fleksibel untuk kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan, tidak ada pemisahan dana PNBP per jenis pelayanan pertanahan untuk kegiatan pelayanan pertanahan bersangkutan. Misalnya, dana PNBP yang diperoleh dari pelayanan pemeriksaan tanah tidak harus digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka kegiatan pemeriksaan tanah saja, melainkan untuk membiayai kegiatan pertanahan lainnya. Dengan demikian, Dana Bantuan Pengelolaan yang dimaksudkan untuk memungkinkan adanya subsidi silang antar kegiatan pelayanan pertanahan sudah tidak diperlukan sama sekali.

4.2.3.2 Biaya Transportasi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Adanya dana Transportasi Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah sangat erat kaitannya dengan penafsiran terhadap Pasal 13 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 yang dirumuskan sebagai berikut. Pasal 13 (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 6, 11 dan 12 tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon. (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No. 300-1084 tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah dan Transport bahwa biaya transportasi pengukuran dan pemeriksaan tanah diterima/dipungut dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan kemudian dibukukan Bendahara Pengguna Lainnya yang selanjutnya dapat digunakan secara langsung. Biaya transportasi ke lokasi/letak tanah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya berdasarkan ketetapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan atau Kepala Kantor Wilayah Badan


Pertanahan Nasional Provinsi atas usul Kepala Kantor Pertanahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Berdasarkan ketentuan tersebut, disamping besaran tarif PNBP dihitung sesuai dengan rumus, pada kegiatan pelayanan pendaftaran tanah, pemeriksaan tanah, konsolidasi tanah secara swadaya, dan redistribusi tanah secara swadaya, pemohon dikenai biaya transportasi. Contoh penerapan tarif PNBP dalam hal ini adalah seperti penerapan tarif PNBP atas Pelayanan Pengukuran Tanah dan Pelayanan meriksaan Tanah berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2010, dimana biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dibebankan kepada pemohon tidak diperhitungkan sebagai PNBP. Walupun tidak diperhitungkan sebagai PNBP, biaya transportasi tersebut tetap dipungut/diterima dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan, kemudian dibukukan oleh Bendahara Pengguna Lainnya dan selanjutnya digunakan secara langsung. Karena tidak diperhitungkan sebagai PNBP maka biaya-biaya tersebut tidak disetorkan terlebih dahulu ke rekening Kas Negara sebelum digunakan. Pengelolaan dana semacam ini merupakan pengelolaan dana Non-DIPA di luar mekanisme APBN. Namun, pada tanggal 17 Desember 2009 Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4955/2.1/XII/2009 perihal Biaya Transport untuk Kegiatan Pelayanan Pertanahan, yang mengatur bahwa petugas ke lapangan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemohon dan biaya transportasi untuk kegiatan pelayanan pertanahan tidak lagi diterima/dipungut dan diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengguna Lainnya. Dengan demikian, pada tahun 2010 pengelolaan dana Non-DIPA yang bersumber dari biaya transportasi untuk kegiatan pelayanan pertanahan sudah tidak ada lagi.

4.2.3.3 Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah (SPKS) Dana Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) merupakan salah satu bentuk dana Non-DIPA yang dikelola di luar mekanisme APBN oleh Badan Pertanahan Nasional. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) adalah kerja sama antara Instansi Badan Pertanahan Nasioanl dengan instansi lainnya (sebagai pemohon) dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Jumlah pembiayaan dalam hubungan kerja sama ini adalah sesuai


dengan dana yang tersedia dalam APBN/APBD bersangkutan. Dari hubungan kerjasama inilah Dana Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dibentuk. Sebenarnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional sama sekali tidak mengenal adanya penerimaan dari SPKS. Dengan demikian, pengelolaan dana SPKS tidak memiliki dasar hukum dari peraturan perundangundangan. Akan tetapi, dilihat dari pekerjaan dalam SPKS, pada dasarnya merupakan kegiatan di bidang pelayanan pertanahan yang dilakukan secara masal. Oleh karena PP Nomor 46 Tahun 2002 tidak mengatur secara khusus mengenai SPKS ini, maka pembiayaan dalam rangka pelayanan pertanahan ini seharusnya mengacu pada tarif atas jenis PNBP yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2002. Dengan demikian, penerimaan yang diperoleh dari kerja sama merupakan PNBP yang harus dikelola sesuai mekanisme APBN. Dalam Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 1689.120.3-Settama tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengelolaan/Transito, Transport dan SPK/SPKS telah diperintahkan agar seluruh biaya pelayanan kegiatan pertanahan sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 harus secepatnya disetor ke Kas Negara dan penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003 tanggal 25 Pebruari 2003. Namun dalam pelaksanaanya, dana SPKS dikelola sebagai dana NonAPBN.196 Dengan demikian, pengelolaan dana SPKS yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun anggaran 2009 merupakan suatu kesalahan dalam pengelolaan PNBP karena tidak dilakukan sesuai mekanisme APBN. Pada awal tahun 2010, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dalam PP Nomor 13 Tahun 2010 adalah Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain. Adapun tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang

196 Badan Pertanahan Nasional, “Catatan atas Laporan Keuangan” dalam Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2010 Tahun Anggaran 2010 (Unaudited), op.cit., hal. 39 dan 40.


berasal dari Kerjasama dengan Pihak Lain adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen kerjasama. Dengan demikian, pungutan yang berasal dari SPKS sudah mempunyai dasar hukum sebagai salah satu jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dana SPKS yang sebelumnya dipungut tanpa memiliki dasar hukum dan dikelola di luar mekanisme APBN, sejak tahun anggaran 2010 diperlakukan sebagai penerimaan negara yang disetorkan ke Kas Negara dan dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

4.3

Pengelolaan Biaya Transportasi, Akomodasi, dan Konsumsi Dalam memberikan layanan untuk beberapa jenis pelayanan, petugas BPN

harus mendatangi tempat-tempat tertentu dan membutuhkan waktu dalam satu hari atau lebih sehingga memerlukan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dinyatakan sebagai berikut. Pasal 13 (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 6, 11 dan 12 tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon. (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No. 300-1084 tanggal 2 Mei 2005 tentang Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah dan Transport bahwa biaya transportasi pengukuran dan pemeriksaan tanah diterima/dipungut dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan kemudian dibukukan Bendahara Pengguna Lainnya yang selanjutnya dapat digunakan secara langsung. Biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Adapun sebagai pertanggungjawabannya, pengelolaan biaya transportasi dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian, walaupun biaya transportasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan keuangan, pengelolaan biaya transportasi


tidak diperlakukan sebagai realisasi pelaksanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2009, BPK menilai pengelolaan biaya transportasi yang demikian itu sebagai salah satu pengelolaan dana Non-DIPA oleh BPN RI dan merekomendasikan kepada BPN RI agar meniadakan kebijakan penerimaan dan penggunaan dana Non-DIPA untuk selanjutnya mengelolanya dalam mekanisme APBN yang berlaku. Oleh karena itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran No. 4955/2.1/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 perihal Biaya Transport untuk Kegiatan Pelayanan Pertanahan, yang mengatur bahwa petugas ke lapangan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemohon dan biaya transportasi untuk untuk kegiatan pelayanan pertanahan tidak lagi diterima/dipungut dan diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengguna Lainnya. Dengan demikian, biaya transportasi tidak dibukukan dan dilaporkan sama sekali dalam laporan keuangan. Ini berarti bahwa biaya transportasi tidak diperlakukan sebagai realisasi pelaksanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, bahkan tidak dipandang sebagai keuangan negara. Pada tahun 2010, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional dinyatakan sebagai berikut. Pasal 20 (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPN RI No. 4955/2.1/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 tersebut, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang


dibebankan kepada pemohon/wajib bayar akan diterima dan digunakan langsung oleh petugas pengukuran/pemeriksaan tanah (pegawai BPN) tanpa melalui Bendahara Penerimaan dan tanpa adanya ketentuan melaporkan kepada atasan langsung. Bentuk dan besarnya beban biaya tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 maupun peraturan lainnya. Praktik semacam ini disadari dapat menimbulkan ekses negatif. Peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas pengukuran/pemeriksaan tanah terbuka lebar karena beberapa hal sebagai berikut: a. Tidak ada kepastian hukum. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, yang menetapkan besarnya biaya transportasi yang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tidak mengatur sama sekali mengenai besarnya biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dibebankan kepada wajib bayar. Tidak adanya kepastian hukum ini sangat membuka peluang bagi petugas pengukuran/pemeriksaan tanah untuk meminta fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi melebihi standar kewajaran kepada pemohon, sehingga biaya yang dibebankan kepada pemohon menjadi lebih berat. b. Adanya interaksi langsung antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dan wajib bayar tanpa adanya mekanisme pengawasan dari atasan. Interaksi langsung antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dan wajib bayar membuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Peluang tersebut semakin besar dengan disertai adanya transaksi kas di lapangan. Dalam reformasi birokrasi, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, interaksi langsung antara pemberi layanan dan penerima layanan diupayakan seminimal mungkin dan transaksi kas diganti dengan sistim giral. Pembebanan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi kepada wajib bayar akan diterima dan digunakan langsung oleh petugas pengukuran/pemeriksaan tanah tanpa melalui Bendahara Penerimaan dan tanpa adanya ketentuan melaporkan kepada atasan langsung, secara praktis telah meniadakan mekanisme check and balance maupun pengawasan dari atasan. Praktik


semacam ini tentunya sangat membuka peluang terhadap penyalahgunaan wewenang. c. Tidak ada transparansi sebagai mekanisme pengawasan. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang tidak lagi diterima/dipungut dan diadministrasikan oleh Bendahara

Penerimaan

maupun

Bendahara

Pengguna

Lainnya,

maka

penerimaan dan penggunaannya tidak lagi disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian tidak ada lagi transparansi yang memungkinkan pihak lain untuk melakukan pengawasan, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

(BPKP),

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK),

maupun

masyarakat. Kondisi demikian rawan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, praktik yang terjadi saat ini dalam mengelola biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk untuk kegiatan pelayanan pertanahan, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala BPN RI No. 4955/2.1/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maupun asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara yang dianut dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai berikut: a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. b. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. c. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


d. Asas Universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Penerimaan negara tidak diperkenankan digunakan langsung oleh instansi pengelola untuk pengeluaran negara. Pengelolaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi untuk untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional saat ini merupakan reaksi setelah timbul adanya perbedaan persepsi antara pihak Badan Pertanahan Nasional dengan Tim Audit dari BPKP dan BPK dalam menafsirkan ketentuan tentang biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. Badan Pertanahan Nasional berpendapat bahwa biaya transportasi merupakan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak, sementara BPKP dan BPK berpendapat bahwa biaya transportasi merupakan bagian dari PNBP karena disetor dan dibukukan di Bendahara Penerimaan. Untuk menghindari timbulnya permasalahan akibat adanya perbedaan persepsi tersebut, Kepala BPN RI mengeluarkan Surat Edaran No. 4955/2.1/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang meminta agar biaya transportasi untuk kegiatan pelayanan pertanahan tidak lagi diterima/dipungut dan diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengguna Lainnya. Dengan demikian, biaya transportasi tersebut diperlakukan sepenuhnya sebagai bukan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (keuangan negara). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan, yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar, yang diperlakukan bukan sebagai unsur penerimaan negara bukan

pajak

(keuangan

negara)

akan

berpengaruh

langsung

terhadap

pengelolaannya, yakni di luar mekanisme APBN. Hal ini dapat dilihat pada pengelolaannya sebagai berikut: -

penerimaan dan penggunaan biaya-biaya tersebut tidak pernah dianggarakan dalam RKA-KL sehingga target penerimaan dalam Surat Keputusan Otorisasi berupa DIPA tidak memperhitungkan adanya penerimaan-penerimaan tersebut. Demikian juga dengan alokasi dana yang disediakan tidak mencakup kebutuhan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.


-

Penerimaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari pemohon/wajib bayar tidak disetorkan ke Kas Negara dan penggunaannya secara langsung tanpa melalui mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.

-

penerimaan dan penggunaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memperlakukan biaya

transportasi, akomodasi, dan konsumsi dengan benar, terlebih dahulu harus ditentukan apakah biaya tersebut merupakan bagian dari PNBP (keuangan negara). Penentuan ini bukan semata-mata dilihat dari disetor dan dibukukan di Bendahara Penerimaan ataukah tidak, melainkan dintinjau dari beberapa hal sebagai berikut: a. Adanya dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Salah satu ciri yang membedakan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan pungutan liar adalah ada atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mendasari dilakukannya pungutan. Penerimaan Negara Bukan Pajak harus berdasarkan

peraturan

perundang-undangan,

sedangkan

pungutan

liar

merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang tidak mempunyai dasar hukum. Pembebanan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 maupun PP Nomor 13 Tahun 2010, biaya tersebut dibebankan kepada pemohon/wajib bayar. Biaya tersebut nyata-nyata diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPN, dimana PNBP merupakan bagian dari keuangan negara. Apabila biaya transportasi bukan merupakan keuangan negara, maka ketentuan tersebut tak semestinya diatur dalam peraturan pemerintah berkenaan keuangan negara. Ditinjau dari sudut pandang ini, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi adalah unsur Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian, biaya tersebut merupakan keuangan negara.

b. Hubungan hukum antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dengan pemohon/wajib bayar.


Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjekhukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban.197 Setelah pemohon memenuhi kewajibannya membayar seluruh tagihan atas tarif pelayanan pertanahan termasuk biaya transportasi, maka timbul kewajiban bagi negara, yang dalam hal ini dikelola oleh BPN RI, untuk memberikan pelayanan pertanahan. Kantor Pertanahan (BPN)

kemudian

menerbitkan

surat

tugas

kepada

petugas

pengukuran/pemeriksaan tanah untuk memberikan pelayanan pertanahan. Dilihat dari proses ini, kedudukan petugas pengukuran/pemeriksaan tanah adalah sebagai wakil/alat negara untuk memberikan pelayanan publik. Jadi, hubungan hukum antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dengan pemohon bukan merupakan hubungan privat, melainkan hubungan publik. Perbuatan petugas pengukuran/pemeriksaan tanah adalah dalam rangka menjalankan tugas negara berdasarkan hukum publik, dimana pengukuran dan pemeriksaan merupakan satu kesatuan pelayanan pertanahan. Oleh karena itu, hubungan hukum antara petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dengan pemohon/wajib bayar merupakan hubungan hukum publik, bukan hubungan privat, sehingga biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dibebankan kepada wajib bayar harus dipertanggungjawabkan pelaksanaanya dan tidak dapat digunakan langsung oleh petugas pengukuran/pemeriksaan tanah. Jika biaya tersebut dianggap bukan sebagai keuangan negara, hubungan petugas pengukuran/pemeriksaan tanah dan wajib bayar merupakan hubungan hukum privat yang aturan maupun besarnya biaya ditentukan oleh kesepakatan antara dua pihak. Sedangkan biaya transportasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Adapun untuk tahun 2010, kewajiban pemohon untuk membayar biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010, hanya saja terdapat kekurangan pada Peraturan 197

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006), hal.

108.


Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yang gagal memberikan kepastian hukum dengan tidak menentukan standar biaya (Pasal 20 ayat 2) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 memuat ketentuan tersebut (Pasal 13 ayat 2). Akan tetapi, yang ditekankan di sini adalah timbulnya hak dan kewajiban berkenaan dengan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi tersebut yang disebabkan oleh ketentuan hukum publik, bukan karena adanya perjanjian atau kesepakatan para pihak.

c. Penafsiran terhadap Pasal 13 PP Nomor 46 Tahun 2002 dan Pasal 20 PP Nomor 13 Tahun 2010. Penafsiran di sini dilakukan dengan membandingkan penafsiran terhadap pasal lainnya yang mempunyai rumusan serupa dan dengan melihat norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya.198 Dalam Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2002 dinyatakan sebagai berikut: “Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 6, 11 dan 12 tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon.” Senada dengan ketentuan ini, Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.” Atas rumusan pasal-pasal tersebut, BPN RI menafsirkan bahwa bahwa biaya transportasi merupakan biaya di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk melihat, apakah penafsiran tersebut sudah benar ataukah tidak, berikut ini adalah bunyi rumusan pasal yang mempunyai konstruksi199 serupa dengan pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010. Berikut ini adalah Pasal 16 dan Pasal 17 PP Nomor 13 Tahun 2010 yang saling berkaitan untuk mendapatkan gambaran secara utuh. 198

Sesuai dengan bentuk penelitian ini, yakni yuridis normatif, penafsiran hanya dilakukan dengan mengacu/berdasarkan norma-norma/kaidah-kaidah yang terdapat pada peraturan perundangundangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dansebagainya. 199 Konstruksi adalah proses dan hasil pengelompokan satuan-satuan bahasa menjadi kesatuan bermakna. Misalnya, dalam kalimat ‘Anak muda itu sangat manja.’ Kelompok ‘anak muda itu’ dan ‘sangat manja’ adalah konstruksi. Harimurti Krida Laksana, Kamus Linguistik, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 133.


Pasal 16 (1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran: a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dihitung berdasarkan rumus T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00 (2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00 Pasal 17 (1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16. Penafsiran dan penerapan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010 adalah sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1.3.3.5 Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, tarif yang dibebankan kepada wajib bayar adalah rumus sebagaimana ketentuan Pasal 16 PP Nomor 13 Tahun 2010 ditambah dengan tarif pada Lampiran Peraturan Pemerintah, yang ditunjukkan pada Tabel 3.2 Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah, sehingga menjadi sebagai berikut. 1. Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali berupa Pelayanan Pendaftaran: a) Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan b) Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dihitung berdasarkan rumus T = (2‰ x Nilai Tanah) + Rp100.000,00 + Rp50.000,00 2. Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan


Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus T = (1‰ x Nilai Tanah) + Rp 50.000,00 + Rp50.000,00. Pada penafsiran dan penerapan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010, tarif pada Lampiran Peraturan Pemerintah diperlakukan sebagai unsur tarif pelayanan pertanahan dan merupakan PNBP (keuangan negara). Penafsiran dan penerapan yang demikian sudah tepat. Jika BPN RI konsisten dalam menafsirkan pasal yang mempunyai konstruksi yang serupa, maka dalam menafsirkan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 46 Tahun 2002 dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2010 seharusnya memasukkan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagai unsur PNBP (keuangan negara), sehingga rumus tarif pelayanan pertanahan menjadi: T = rumus tarif + biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Sesuai dengan arti kata “tarif” sebagai beban, biaya, daftar ongkos, maupun pungutan, maka seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar pada dasarnya merupakan tarif. Bagi wajib bayar berupa Badan, besarnya biaya pengurusan hak atas tanah yang akan dicatat dalam laporan keuangannya bukan semata-mata sesuai rumus tarif melainkan seluruh biaya yang dibayarkan. Jadi, penafsiran ini lebih tepat karena menunjukkan seluruh biaya pelayanan pertanahan sesungguhnya yang dibebankan kepada wajib bayar. Namun BPN RI tidak menafsirkan dan menerapkan yang demikian itu karena BPN RI kelihatannya lebih menekankan frase “dibebankan kepada pemohon/wajib bayar” pada Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2002 dan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010. Atas dasar ini, BPN RI memandang biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi bukan sebagai unsur PNBP (keuangan negara). Padahal yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar bukan hanya biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi saja, melainkan juga tarif pelayanan pertanahan yang diatur dalam pasal-pasal lainnya. Dalam hal ini, penafsiran yang menempatkan biaya-biaya tersebut bukan sebagai unsur PNBP dapat dipahami karena beberapa alasan sebagai berikut: -

Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2002 dan Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 13 Tahun 2010 tidak secara tegas menyatakan bahwa biaya transportasi,


akomodasi, dan konsumsi sebagai unsur PNBP atau bukan sehingga menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. -

Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional, baik Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KMK.06/2003 maupun Nomor 237/KMK.02/2010, hanya mengizinkan penggunaan sebagian dana PNBP untuk masing-masing kegiatan pelayanan pertanahan sebesar kurang dari 100%. Sedangkan jika biaya-biaya tersebut dikelola dengan mekanisme APBN, izin penggunaan dana dari penerimaan biaya-biaya tersebut harus sebesar 100%. Namun demikian, penafsiran BPN RI yang menempatkan biaya

transportasi, akomodasi, dan konsumsi bukan sebagai unsur PNBP bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut: -

Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan “Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.”

-

Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan “Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Berdasarkan kedua pasal ini, pada dasarnya seluruh biaya pelayanan

pertanahan termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sudah seharusnya merupakan tanggung jawab negara yang dibebankan pada APBN. Sebagai aturan penjabaran maupun kebijakan, surat edaran tidak boleh bertentangan dengan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebanan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional pada APBN ataupun pengelolaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dengan mekanisme APBN memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran


(DIPA)200 yang mengalokasikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (kode kelompok akun 5241) untuk kegiatan pelayanan pertanahan yang sumber dananya berasal dari PNBP. Pos pada akun 5241 yang selama ini hanya digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis seharusnya dapat dianggarkan untuk kegiatan pelayanan pertanahan. Penganggaran ini dapat dilakukan pada saat menyusun RKA-KL. Oleh karena itu, seluruh biaya pelayanan pertanahan termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dibebankan kepada wajib bayar merupakan PNBP yang harus disetorkan ke Kas Negara sebelum dipergunakan serta pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan. Pembebanan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi kepada wajib bayar dan penggunaan langsung tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara adalah pengelolaan yang tidak dapat dibenarkan. Dari ketiga bahasan tersebut, maka biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi merupakan obyek hubungan hukum publik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berkenaan keuangan negara. Dengan demikian, biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi merupakan bagian dari PNBP (keuangan negara) yang harus dikelola dengan mekanisme APBN dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya sebagai pelaksanaan anggaran. Agar biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar dapat dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, maka: -

penerimaan dan penggunaan biaya-biaya tersebut harus dianggarakan dalam RKA-KL sehingga target penerimaan dalam Surat Keputusan Otorisasi berupa DIPA telah memperhitungkan adanya penerimaan-penerimaan tersebut. Demikian juga dengan alokasi dana yang disediakan dalam DIPA mencakup kebutuhan untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan, 200

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu dinyatakan bahwa sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu pada Instansi bersangkutan, sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut disediakan dalam suatu dokumen anggaran tahunan yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi. DIPA merupakan salah satu bentuk dari Surat Keputusan Otorisasi.


-

penerimaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dari pemohon/wajib bayar harus disetorkan ke Kas Negara dan penggunaannya melalui mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, dan

-

penerimaan dan penggunaan biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu, agar kegiatan pelayanan pertanahan dapat dilaksanakan dengan

baik, persetujuan dari Menteri Keuangan khusus penerimaan dana untuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan, izin penggunannya harus sebesar 100%.


BAB 4 ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Recommend Documents