PENETAPAN KINERJA SKPD TAHUN
: :
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2014
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah
Tercapainya target penerimaan bunga deposito
7,000,000,000
Rupiah
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
70,946,200,000
Rupiah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak Daerah)
1,391,239,230,387
Rupiah
Pengelolaan Dana Perimbangan
Tercapainya target penerimaan pajak daerah
70,946,200,000
Rupiah
Operasional Pajak Daerah
Tercapainya target Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH
19,210,008,609
Rupiah
Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)
265,128,264,614
Rupiah
Pengendalian PAD
Tercapainya target penerimaan pajak daerah
Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi
Tercapainya target pendapatan asli daerah
Tercapainya target kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
15.76
Prosentase
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Jumlah Wajib Pajak yang dilayani
20782 5
Wajib Pajak Jenis Pajak
Pelayanan Pajak Daerah
Mendukung tercapainya pendapatan pajak Bumi dan Bangunan
Mendukung tercapainya pendapatan pajak daerah
20,790,000,000
80
Rupiah
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
Wajib Pajak Baru (diluar WP PBB dan BPHTB)
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Tertatanya arsip wajib pajak PBB & BPHTB (mendukung tercapainya pendapatan dari pajak daerah) Mempercepat pemasukan dana bagi hasil dari cukai tembakau
100%
4,265,563,602
Prosentase
Rupiah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Keuangan Daerah Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Tesusunnya buku tentang potensi pajak daerah (pajak reklame, pajak hotel dan pajak restouran)
1
buku
Studi Potensi Pajak Daerah
Tesusunnya buku tentang potensi retribusi daerah (retribusi pasar dan retribusi pariwisata)
1
buku
Studi Potensi Retribusi Daerah
2 (desa Banguntapan dan desa Triharjo Kec. Pandak)
Desa
Pendataan PBB P2
Terlaksananya pembetulan basis data subyek obyek PBB P2
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peraturan tentang pajak dan retribusi yang ditetapkan
Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas
1 Peraturan Daerah 12 Peraturan Bupati
Peraturan
Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah 1 10
Modul Buku
1 150
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Standar Satuan Harga
1 80
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Kebijakan Akuntnasi Pemerintah Daerah
1 100
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
119
SOP
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Keuangan Daerah
Penataan Peraturan Perundang-undangan
1
Peraturan Bupati
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Barang Daerah
1
Mewujudkan ketepatan waktu sistem penganggaran
Peraturan Bupati
Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun) 1 Peraturan Daerah 150 buku
Peraturan Daerah Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1 Peraturan Bupati 100 buku
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
1 Peraturan Daerah 150 buku
Peraturan Daerah Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
1 Peraturan Bupati 75 buku
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Mewujudkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, transparansi dan bertanggungjawab
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013
1 Peraturan Daerah 150 buku
Peraturan Daerah Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013
1 Peraturan Bupati 150 buku
Peraturan Bupati Buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD
126
DPA/DPPA
Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow
2 50
buku
Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran
800
Dokumen
Penerbitan SPD
Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana
2500
SP2D
Penerbitan SP2D
Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja
147 13
Unit Kerja Bulan
Pencetakan Daftar Gaji
Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D
2500
Dokumen
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
1 75
Laporan Buku
Penyusunan Laporan Semesteran
2 Rp16.500.000,00
Laporan Rupiah
TP TGR
Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran Tersusunnya laporan kegiatan Tim Majelis Pertimbangan TP TGR dan pemulihan atas kerugian daerah Terfasilitasinya penyaluran Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
79,902,204,464
Belanja Tidak Langsung pada PPKD (Rupiah)
42,349,231,000
Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Rupiah)
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
Penyusunan Anngaran Kas
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Tersedianya berbagai informasi keuangan daerah tahun 2009 s/d tahun 2013 serta pengelolaan WEB DPPKAD
3 12
Macam Bulan
Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA
200
dokumen
Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi
500
SKPP
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah Keuangan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penerbitan SKPP
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan akuntabilitas Data Keuangan Daerah
Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012
720 1
Neraca SKPD Neraca Kompilasi
Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
12
Bulan
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan
12280
SPT
Penyusunan SPT Tahunan
Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu
2
Laporan Semesteran
Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul
PPh : 1; Askes, IWP, Taperum Laporan per bulan :2 60 12
SKPD Bulan
12280
Kartu gaji pegawai
12
bulan
Penyusunan Neraca Dinas Instansi
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Rekonsiliasi Belanja SKPD
Pengkartuan Gaji PNS
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Terlaksananya evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja SKPD
12 60
Bulan SKPD
Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi dan informasi
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Keuangan KualitasDaerah Akuntabilitas Keuangan Daerah
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan keuangan daerah
3
Tahap (penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah)
Pengelolaan SIMKEUDA
Pengelolaan Barang Daerah
Menyajikan data aset daerah yang akurat
Terintegrasi sistem pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah
1
SIMDA BMD
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi)
1 5
Dokumen Macam
Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya
0
0
Penataan Aset
Efisiensi Biaya Pemeliharaan
100
%
Penghapusan Barang Daerah
Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya
485
SKPD/Unit Kerja
Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan
100
%
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
4
triwulan
Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi
SIMBADA
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program/Kegiatan
1
2
3
4
Tertib administrasi Barang Milik Daerah
211 1450
Sertifikat tanah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah BPKB Kendaraan Keuangan Daerah
Meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas sumber daya apataratur dalam pemahaman atas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai aturan berlaku Meningkatnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah
1 2 60
Study Komparasi Pembinaan Bendahara SKPD
Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku
2
forum komunikasi
Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Terlaksananya sosialisasi peraturan oerundang-undangan
2
Sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terikuti bimbingan teknis tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
100
Prosentase
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
1
dokumen
Terlaksananya penyempurnaan dan evaluasi SMM
Mengetahui
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
Bantul,
2014
Bupati Bantul
Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
Hj. Sri Suryawidati
Drs. Didik Warsito, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP 196309151990031008
Anggaran 5
77,750,000
1,865,360,000
92,800,000
501,750,000
72,505,000
141,015,000
66,740,000
385,030,000
744,125,500
261,335,000
Anggaran 5
63,722,000
148,125,583
50,000,000
50,000,000
214,030,000
173,350,000
100,000,000.00
Prosenta se kenaikan
5.00
%
Rasio PAD terhadap
10.58
%
35,280,000.00
26,290,000.00
36,750,000.00
Anggaran 5
114,855,280.00
52,417,975.00
162,740,000.00
180,370,000.00
130,300,000.00
110,760,000.00
80,820,000.00
Anggaran 5
163,393,270.00
92,325,000.00
84,355,000.00
33,600,000.00
32,737,500.00
127,200,000.00
108,315,000.00
100,000,000.00
70,870,750.00
33,525,000.00
146,874,950.00
-
Anggaran 5
87,128,915.00
50,550,000.00
34,300,000.00
133,913,250.00
59,650,000.00
67,500,000.00
28,300,000.00
48,400,000.00
40,000,000.00
31,500,000.00
55,456,750.00
Anggaran 5
59,000,000.00
159,891,415.00
235,485,000.00
106,330,000.00
96,350,000.00
162,050,000.00
176,910,000.00
73,407,000.00
83,380,000.00
Anggaran 5
88,350,000.00
347,310,000.00
549.15
11532.2
60000
3000
48,785,000.00
30,405,000.00
20,000,000.00
70,000,000.00
5
