PENERAPAN METODE GROSS UP DALAM PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK
Hasmin Mahmud Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up dan sesudah penerapan metode gross up. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa daftar gaji dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp.13.503.284,25. Sedangkan besarnya beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp.8.848.173. Dan terdapat selisih sebesar Rp.4.665.111,25 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 0,34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode gross up sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode gross up. Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode Gross Up
PENDAHULUAN Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (tax planning) (Suandy : 2011). Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai (Rosa, 2009).
Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PDAM Kabupaten Bone Bolango yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode gross up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013). Penelitian ini merujuk pada penelitian Ruchjana (2008), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ruchjana yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada PDAM Kabupaten Bone Bolango sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada PT BPR. Selain itu penelitian ini hanya membandingkan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan yang diterapkan perusahaan dengan metode gross up. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis merasa PDAM Kabupaten Bone Bolango perlu melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode gross up agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak”
METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PDAM Kabupaten Bone Bolango dengan alamat Jl. Nani Wartabone Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak bulan april 2013 sampai dengan selesai.
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Yang berupa data daftar gaji dan laporan laba rugi tahun 2012 yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan pada PDAM Kabupaten Bone Bolango.
Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisis/ pengolahan data yang diterapkan adalah metode kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah: 1) Evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PDAM Kabupaten Bone Bolango. Penghitungannya adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21
= Penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan iuranTHT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
Sumber : Mardiasmo (2011) 2) Membuat perencanaan pajak dengan metode gross up dalam penghitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah: Lapisan 1 Lapisan 2 Lapisan 3 Lapisan 4
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95 PKP diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000 Pajak = {(PKP X 15%) – 5 juta} / 0,85 PKP diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 25%) – 30 juta} / 0,75 PKP diatas Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 35%) – 55 juta} / 0,70
Sumber : Pohan (2013) 3) Menghitung besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah: T= Sumber: Gloritho (2009) Keterangan: T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak P0 = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode gross up P1 = Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode gross up
HASIL PENELITIAN Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Kebijakan Perusahaan Dalam penghitungan PPh pasal 21 PDAM Kabupaten Bone Bolango menggunakan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan.
Adapun untuk
menghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21= Penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan iuranTHT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh
Dibawah ini adalah penghitungan PPh pasal 21 dari salah satu karyawan PDAM Kabupaten Bone Bolango. Nama : A (K/2) Gaji setahun
Rp. 30.801.600
Tunjangan-tunjangan: Tunjangan Suami/istri
Rp.
3.080.160
Tunjangan Anak
Rp.
3.080.160
Tunjangan Beras
Rp.
1.680.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 21.180.000
Jumlah Tunjangan-tunjangan
Rp. 29.020320
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp. 59.821.920
Pengurangan: Biaya jabatan
Rp.
1.296.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
240.000
Total penghasilan neto
Rp. 58.285.920
PTKP: K/2
(Rp.19.800.000)
PKP
Rp. 38.485.920
PPh Pasal 21 Setahun = 5% x Rp. 38.485.920 = Rp. 1.924.296 Berdasarkan penghitungan PPh pasal 21 diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan atau dipotong dari gaji karyawan sebesar Rp. 1.924.296 per tahun. Karena PPh pasal 21 yang terutang dipotongkan dari gaji karyawan maka PPh pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dengan Penghasilaln Kena Pajak (PKP) dari
perusahaan karena sudah dikenakan pada A sebagai wajib pajak PPh pasal 21. Dengan Demikian, gaji yang dibawa pulang atau take home pay karyawan A adalah sebesar Rp.57.897.624 (Rp.59.821.920 - Rp.1.924.296). Berikut merupakan rekapitulasi penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap pada PDAM Kabupaten Bone Bolango. Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap No
Nama
A
Penghasilan Bruto/ Tahun (Rp.) 59.821.920
PKP/ Tahun (Rp.) 38.485.920
PPh Pasal 21/ Tahun (Rp.) 1.924.296
Take Home Pay/ Tahun (Rp.) 57.897.624
1
2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 G 8 H 9 I 10 J 11 K 12 L 13 M 14 N 15 O 16 P 17 Q 18 R 19 S 20 T Jumlah
48.938.880 55.270.200 51.293.280 51.293.280 45.425.640 48.938.880 50.138.880 41.182.260 31.495.680 29.934.816 22.430.400 27.456.480 31.194.960 32.256.480 22.430.400 23.630.400 29.934.816 26.256.480 22.430.400 751.754.532
27.602.880 36.574.200 29.957.280 29.957.280 26.729.640 27.602.880 28.802.880 21.166.260 14.155.680 8.634.816 5.264.880 6.156.480 11.214.960 10.956.480 5.264.880 6.404.880 8.634.816 4.956.480 5.264.880 353.788.452
1.380.144 1.828.710 1.497.864 1.497.864 1.336.482 1.380.144 1.440.144 1.058.313 707.784 431.741 263.244 307.824 560.748 547.824 263.244 320.244 431.741 247.824 263.244 17.689.423
47.558.736 53.441.490 49.795.416 49.795.416 44.089.158 47.558.736 48.698.736 40.123.947 30.787.896 29.503.075 22.167.156 27.148.656 30.634.212 31.708.656 22.167.156 23.310.156 29.503.075 26.008.656 22.167.156 734.065.109
Sumber: Data Olahan (2013) Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp.751.754.532, sedangkan PPh pasal 21 yang terutang yang disetor PDAM Kabupaten Bone Bolango tiap tahunnya adalah sebesar Rp.17.689.423. Dimana PPh pasal 21 yang terutang tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp.734.065.109.
Strategi Perencanaan Pajak Dengan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Salah satu strategi perencanaan pajak adalah metode gross up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak yang diberikan sama besar dengan PPh pasal 21
yang terutang sehingga penghasilan karyawan tersebut akan bertambah akibat penambahan tunjangan pajak tersebut. Untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Lapisan 1 Lapisan 2 Lapisan 3 Lapisan 4
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95 PKP diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000 Pajak = {(PKP X 15%) – 5 juta} / 0,85 PKP diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 25%) – 30 juta} / 0,75 PKP diatas Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 35%) – 55 juta} / 0,70
Dibawah ini adalah penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up dari salah satu karyawan PDAM Kabupaten Bone Bolango. Tahap - 1 Nama : A (K/2) Gaji setahun
Rp. 30.801.600
Tunjangan-tunjangan: Tunjangan Suami/istri
Rp.
3.080.160
Tunjangan Anak
Rp.
3.080.160
Tunjangan Beras
Rp.
1.680.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 21.180.000
Jumlah Tunjangan-tunjangan
Rp. 29.020320
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp. 59.821.920
Pengurangan: Biaya jabatan
Rp.
1.296.000
Iuran pensiun
Rp.
2.400.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
240.000
Total penghasilan neto
Rp. 58.285.920
PTKP: K/2
(Rp.19.800.000)
PKP
Rp. 38.485.920 Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 1, maka rumus gross
up yang dipakai adalah sebagai berikut: Lapisan 1
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95
Tunjangan pajak
= =
(
%) ,
(
.
.
%) ,
= 2.025.575 Tahap - 2 Gaji setahun
Rp. 30.801.600
Tunjangan Pajak
Rp.
2.025.575
Tunjangan-tunjangan: Tunjangan Suami/istri
Rp.
3.080.160
Tunjangan Anak
Rp.
3.080.160
Tunjangan Beras
Rp.
1.680.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 21.180.000
Jumlah Tunjangan-tunjangan
Rp. 29.020320
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp. 61.847.495
Pengurangan: Biaya jabatan
Rp.
1.296.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
240.000
Total penghasilan neto
Rp. 60.311.495
PTKP: K/2
(Rp. 19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 40.511.495
PPh Pasal 21 Setahun = 5% x Rp.40.511.495 = Rp.2.025.575 Berdasarkan penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up diatas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp.2.025.575. Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan Demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan A adalah sebesar Rp.59.821.920 (Rp.61.847.495 - Rp.2.025.575) Berikut merupakan rekapitulasi penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan metode gross up pada PDAM Kabupaten Bone Bolango.
Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Metode Gross Up PDAM Kabupaten Bone Bolango 2012 No
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T Jumlah
Penghasilan Bruto/ Tahun (Rp.) 61.847.495 50.391.663 57.195.158 52.869.979 52.869.979 46.832.463 50.391.663 51.654.821 42.296.274 32.240.716 30.389.280 22.707.499 27.780.505 31.785.221 32.833.137 22.707.499 23.967.499 30.389.280 26.517.347 22.707.499 770.374.977
PPh Pasal 21/ Tahun (Rp.) 2.025.575 1.452.783 1.924.958 1.576.699 1.576.699 1.406.823 1.452.783 1.515.941 1.114.014 745.036 454.464 277.099 324.025 590.261 576.657 277.099 337.099 454.464 260.867 277.099 18.620.445
Tunjangan Pajak (Rp.) 2.025.575 1.452.783 1.924.958 1.576.699 1.576.699 1.406.823 1.452.783 1.515.941 1.114.014 745.036 454.464 277.099 324.025 590.261 576.657 277.099 337.099 454.464 260.867 277.099 18.620.445
PPh 21 yang masih harus dipotong (Rp) -
Take Home Pay/ Tahun (Rp.) 59.821.920 48.938.880 55.270.200 51.293.280 51.293.280 45.425.640 48.938.880 50.138.880 41.182.260 31.495.680 29.934.816 22.430.400 27.456.480 31.194.960 32.256.480 22.430.400 23.630.400 29.934.816 26.256.480 22.430.400 751.754.532
Sumber: Data Olahan (2013) Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan tetap adalah sebesar Rp.770.374.977. Sedangkan PPh pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp.18.620.445 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp.751.754.532.
Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Penghitungan PPh Pasal 21 pada Laporan Laba Rugi Keterangan Pendapatan Usaha Biaya Langsung Usaha Biaya Umum dan Administrasi Tunjangan PPh Pasal 21
Sebelum penerapan metode gross up Rp.2.085.715.620 (Rp. 856.510.512 ) (Rp.1.176.034.526 ) -
Sesudah penerapan metode gross up Rp. 2.085.715.620 (Rp. 856.510.512 ) (Rp.1.176.034.526 ) (Rp. 18.620.445 )
Pendapatan Lain-lain Biaya Lain-lain Laba Usaha Sebelum Pajak PPh Badan Terutang
Rp. 1.337.092 (Rp. 494.537 ) Rp. 54.013.137 Rp 13.503.284,25
Rp. (Rp. Rp. Rp.
1.337.092 494.537 ) 35.392.692 8.848.173
Sumber: Data Olahan (2013) Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp.13.503.284,25 (Rp. 54.013.137 x 25%) dan beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp.8.848.173 (Rp 8.848.173x 25%). Beban pajak sebelum penerapan metode gross up
Rp. 13.503.284,25
Beban pajak sesudah penerapan metode gross up
Rp. 8.848.173
Selisih
Rp. 4.665.111,25 Besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah: T=
Keterangan: T = Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak P0 = Besarnya
pajak
penghasilan
sebelum perencanaan
pajak
dengan metode gross up P1 = Besarnya
pajak
penghasilan
sesudah
perencanaan
pajak
dengan metode gross up
T=
.
.
, .
. .
.
,
T = 0,34 %
Berdasarkan rumus yang digunakan diatas, terdapat selisih sebesar Rp. 4.665.111,25 atau dengan kata lain terdapat efisiensi beban pajak sebesar 0,34%. Dengan penerapan metode gross up penghasilan yang dikenakan pajak menurun dan beban pajak yang terutang juga menurun. Dari hasil penghitungan yang telah dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Keterangan Penghasilan Karyawan PPh Pasal 21 (Penerimaan Negara) Take Home Pay Laba Sebelum Pajak Beban Pajak
Sebelum Penerapan Metode Gross Up Rp.751.754.532 Rp. 17.689.423 Rp.734.065.109 Rp. 54.013.137 Rp. 13.503.284,25
Sesudah Penerapan Metode Gross Up Rp. 770.374977 Rp. 18.620.445 Rp. 751.754.532 Rp. 35.392.692 Rp. 8.848.173
Selisih Rp.18.620.445 Rp. 931.022 Rp. 36.309.868 Rp. 18.620.445 Rp. 4.665.111,25
Sumber: Data Olahan (2013)
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan metode gross up memberikan penerimaan penghasilan yang lebih yang terutang yang harus dipotong
besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21
dari penghasilan tiap bulannya karena sudah
diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Disamping itu, tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan take home pay yang lebih besar. Bagi perusahaan dari segi komersial dengan menerapkan PPh pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya penghasilan karyawan akibat dari pemberian tunjangan pajak tersebut sehingga terlihat seperti suatu pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat diuntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai sehingga laba
biaya pengurangan dari penghasilan kena pajak
sebelum pajaknya menjadi lebih kecil yaitu turun sebesar
dan
selanjutnya beban pajakpun akan menjadi lebih kecil. Bahkan penurunan beban pajak perusahaan lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga terjadi terjadi efisiensi atau penghematan beban pajak lebih besar Selanjutnya bagi negara juga tidak dirugikan karena dengan penerapan metode gross up pajak yang disetor perusahaan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Rini (2010), dengan judul penelitian “Analisis perbedaan penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi berdasarkan metode gross up pada
PT. Industri Telekomunikasi
Indonesia (Persero)” mengemukakan hasil penelitiannya bahwa
terdapat perbedaan
yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode gross up. Dengan metode gross up penghematan yang dapat diperoleh perusahaan dalam menurunkan jumlah PPh Perusahaan adalah sebesar Rp 439.538.559,6.
SIMPULAN Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan antara lain: Besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp.13.503.284,25. Sedangkan besarnya beban pajak sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp. 8.848.173. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.665.111,25 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 0,34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode gross up sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode gross up.
SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka selanjutnya ada beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dan penelitian yang akan datang, antara lain: Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross up dalam penghitungan PPh pasal 21. Dengan metode gross up akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar. Bagi karyawan, dengan penggunaan metode gross up karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21-nya dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak sehingga menghasilkan take home pay yang lebih besar.
DAFTAR PUSTAKA Agustina, Intan Tri. (2009). Perencanaan Pajak Atas PPh Badan PDAM Surabaya. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Anggraeni, Fika Desi. (2007). Evaluasi penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 pada karyawan tetap sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh yang terutang pada CV. X. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Anita. (2008). Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba/Rugi. Skripsi pada Universitas Indonusa Esa Unggul. Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Muljono, Djoko. (2010). Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Andi. Gloritho. (2009). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai pada PT XYZ Untuk Meminimalkan Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan. Artikel pada Universitas Gunadarma. Hardianto, Aloysius Taufan. (2012). Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya). Artikel pada Universitas Brawijaya Malang. Keputusan Dirjen Pajak No. 31/PJ/2009 tentang Petunjuk pemotongan PPh pasal 21/26 Krisnawan, Tesar Andhi. (2009). Pengaruh Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK No. 17 Dan UU No. 17 Tahun 2000 Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada PT. Asuransi Dayinmitra Tbk. Jakarta. Skripsi pada Universitas Indonusa Esa Unggul. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta: Andi Noor, Rohaya Md., Nur Syazwani M. Fadzillah., Nor’Azam Mastuki. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2, August, 2010-023X. Pohan, Chairil Anwar. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Pudyatmoko, Sri. (2009). Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.
Purwono, Herry. (2010). Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Raedy, Jana Smith. (2009). Discussion of "Taxable Income as a Performance Measure: The Effects of Tax Planning and Eamings Quality". Journal Contemporary Accounting Research Vol. 2 26 No. 1 (Spring 2009) pp. 55-63. Rini, Aristya. (2010). Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum Dan Sesudah Penerapan Perencanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Metode Gross Up Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). Skripsi pada Universitas Pendidikan Indonesia. Rosa, Inria Dina. (2009). Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan Yang Terutang Pada PT. X Surabaya. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Ruchjana, Eva Theresna. (2008). Analisis Penerapan Metode Gross-up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT. BPR Tahun 2005). Jurnal Volume 6 Nomor 2 Maret 2008: 261-270. Sabli, Nurshamimi.,
Rohaya Md Noor. (2012). Tax Planning And Corporate
Governance. Journal International Conference On Business And Economic Research ISBN: 978-967-5705-05-2. Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D. Bandung: Alfabeta. Sumartaya, Dusa. (2011). Perencanaan Pajak PPh Badan melalui Metode-Metode Pemotongan PPh Pasal2l (Studi Kasus pada PT. VMI di Batam). Jurnal Bisnis Volume 6 Nomor 2 Desember 2011: 153-166 ISSN 1693-234X. Supadmi Ni Luh., Andryani Wiwik. (2011). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Asessment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Artikel pada Universitas Udayana. Suryanti. (2010). Perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak pada PT. Arta Design. Artikel pada Universitas Gunadarma. Ulfa,
Maria. (2009). Analisa Perhitungan PPh 21 Dengan Menggunakan Metode Gross-Up Pada CV. Mustika Mojokerto. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan. Wenas, Puput Andriany. (2013). Analisis Metode Penghitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. Skripsi pada Universitas Negeri Gorontalo.
