1
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Pembangunan dapat dipandang sebagai sarana menuju pada perubahan dan merupakan siklus alamiah sebagai jawaban atas perkembangan peradaban manusia. Hal ini mengindikasikan pemaknaan sebuah pembangunan tidak dapat dilihat pada satu sudut pandang. Hal tersebut dapat dilihat pada paradigma, teori, konsep dan aplikasi yang dibangun yang sangat beragam. Kondisi ini telah menciptakan berbagai kajian tentang pembangunan. Salah satu kajian tersebut adalah konsep Socioeconomic Development. Konsep ini memiliki tajuk yang secara eksplisit menunjukkan penonjolan aspek sosial di samping aspek ekonomi. Implikasi yang diharapkan dari pendekatan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan, berkurangnya pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang kesehatan sebagai akibat kemiskinan, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan kemandirian (Sutomo 1998). Hal serupa juga sesuai dengan pemahaman yang dibuat oleh UNESCO yang menyatakan bahwa tujuan dan sarana pembangunan bukan membangun benda melainkan membangun manusia. Pengertian ini dapat disederhanakan bahwa pembangunan mengandung dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek manusia (Poostchi 1986). Dari konsep ini dapat diambil sebuah kesimpulan besar bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dengan menitikberatkan masyarakat sebagai bagian modal pembangunan yang berasaskan keadilan. Dalam konteks Indonesia pembangunan diidentikan dengan program penanggulanagan kemiskinan karena persoalan bangsa selama ini adalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat telah dimulai lebih dari tiga puluh tahun yang lalu. Periodisasi serta berbagai program yang dijalankan selama kurun waktu tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Periode 1974-1988 Berbagai program sektoral Pertanian (BIMAS, INMAS, KUK, Transmigrasi), Industri (industri padat karya, antara lain tekstil dan kayu lapis), berbagai kebijakan Inpres (desa, kabupaten, provinsi, jalan, irigasi, dll).
2
2. Periode 1988-1998 Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal
(IDT),
Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan berbagai program ad hoc penanggulangan kemiskinan pasca krisis (Padat Karya, PDMDKE). 3. Periode 1998-2006 Program penanggulangan kemiskinan berbasis
masyarakat
di berbagai
sektor: PPK, P2KP, P2MPD, WSLIC, KPEL, P4K, dan lain-lain. Setelah dilakukan evaluasi secara mendalam ternyata pola sekarang dilakukan
parsial
sehingga
tidak
efektif
untuk
penanggulangan
kemiskinan. Seringkali dijumpai ada daerah-daerah yang mendapat lebih dua program, sementara ada daerah yang sama sekali tidak dapat. Oleh karena itu, mulai pada akhir 2006, mulai dilakukan program yang mengintegrasi antar sektoral dalam upaya menanggulangi kemiskinan. 4. Periode 2007- ke depan Harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). (Royat, 2008) Pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara komprehensif yang tidak diukur hanya pada aspek fisik belaka. Tetapi juga dapat dilihat pada kondisi pola pikir masyarakat serta keadilan partisipasi gender. Dalam kaitan keadilan partisipasi gender dapat dilihat dengan menggunakan parameter Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Dalam konteks partisipasi gender, sementara ini masih menunjukkan adanya ketidakadilan peran gender. Hal ini dapat dilihat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Kondisi ini tercermin dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh BPS dan Unifem pada tahun 2000 yang menunjukkan rendahnya representasi perempuan dalam ranah publik. Disebutkan bahwa dalam DPR representasi perempuan hanya mencapai 8,8%, MPR 9,1%, anggota DPA 2,7%, Hakim Agung 13,7%, kepala desa/lurah 2,3%, jabatan struktural kepegawaian 15,2% (BPS & Unifem 2000 dalam Nugroho 2008). Untuk menjawab kondisi seperti ini pemerintah membuat sebuah program yang bersifat komprehensif. Dalam hal ini peran masyarakat menjadi tulang
3
punggung sebagai modal sosial dengan mengedepankan aspek keadilan peran laki-laki
dan
perempuan.
Program
tersebut
adalah
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini merupakan replikasi, di dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang merupakan implementasi Millennium Development Goals (MDGs). Kata kunci dari program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan perempuan (LP3S & World Bank 2007). Semangat dalam PNPM Mandiri mengindikasikan adanya gerakan pengarusutamaan gender (PUG). Gerakan PUG merupakan upaya untuk menggugah kesadaran para pengambil kebijakan akan perlunya gender equality dari hasil pembangunan. Penyelenggaraan PUG mencakup pemenuhan kebutuhan praktis gender dan pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan perempuan yang sifatnya untuk memperbaiki kondisi mereka agar menjalani kehidupan serta peran-peran sosial mereka secara layak dan bermartabat. Kebutuhan strategis adalah perubahan peraturan hukum, penafsiran ulang atas ajaran agama yang dianggap mensubordinasikan perempuan, penghapusan kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. PNPM Mandiri dilaksanakan dengan mengembangkan tiga aspek kegiatan yang disebut dengan tridaya. Kegiatan tersebut antara lain, bidang lingkungan, sosial dan ekonomi. Kegiatan bidang ekonomi salah satunya diaplikasikan melalui kegiatan punjaman bergulir yang mudah diakses oleh masyarakat miskin termasuk perempuan yang sementara ini terkendala dengan akses perbankkan. Sehingga perempuan, khususnya pelaku usaha kecil menengah sangat sulit untuk berkembang. PNPM Mandiri sebagai program yang bercirikan keadilan gender diharapkan akan memunculkan kesadaran kritis dalam pengarusutamaan gender yang diimplementasikan oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi dan pembuatan program-program pembangunan yang dituangkan dalam Program Jangka Menengah (PJM) dan Rencana Tahunan (Renta) yang memiliki aksi strategis yang berwawasan gender.
4
Untuk mewujudkan keberhasilan misi dan visi PNPM Mandiri sangat dibutuhkan komunikasi, yang terselenggara pada tingkat basis dan regulator PNPM Mandiri.
Pendekatannya
adalah komunikasi pembangunan
yang
difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian (sharing) ide, gagasan dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat. Pada proses tersebut, informasi dibagi dan dimanfaatkan bersama-sama dan seluas-luasnya sebagai suatu yang berguna untuk kehidupan (Dilla 2007). Rumusan Masalah Penelitian PNPM Mandiri adalah program dengan mengusung konsep bottom up, keberdayaan, kemandirian dan keadilan gender. Konsep ini merupakan konsep yang revolutif karena mengindikasikan adanya perubahan besar dalam konsep pembangunan masyarakat di Indonesia. Konsep seperti ini diyakini mampu oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan terutama pengentasan kemiskinan. Kata kunci pertama keberhasilan konsep
ini adalah bagaimana
menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam pembangunan. Kesadaran kritis masyarakat tidak hanya dipahami sebatas partisipasi dalam pembangunan, tetapi juga dalam persoalan peran antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan PNPM Mandiri tidak dinilai pada ukuran-ukuran fisik pembangunan tapi juga pada ukuran keadilan gender. Dalam kaitan ini komunikasi memegang peranan penting di dalam menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dan penciptaan keadilan dalam perspektif gender. PNPM Mandiri bercirikan pemberdayaan dan keadilan telah memberikan akses kepada perempuan sebagai pengelola dan pemanfaat kegiatan di antaranya dalam kegiatan pinjaman bergulir. Pengembangan dari situasi ini adalah penelaahan yang lebih dalam apakah kemudahan akses ini merupakan bentuk afirmasi terhadap perempuan atau bagian eporia atau benar-benar menunjukkan kesadaran kritis. Secara umum, benang merah yang dapat ditarik dari perumusan masalah ini adalah bagaimana komunikasi tingkat basis di dalam menciptakan kesadaran kritis dalam pengarusutamaan gender. Sebagai unit analisis inti adalah kegiatan
5
pinjaman bergulir PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga. Dari gambaran secara umum ditarik pada perumusan secara khusus sebagai berikut: 1. Bagaimana gambaran komunikasi tingkat basis kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon? Unit analisis yang dikembangkan adalah: (1) Komunikasi tingkat basis dalam berbagai dimensi; (2) Aplikasi model komunikasi tingkat basis; (3) Komunikasi kegiatan PNPM Mandiri dalam isu gender. 2. Bagaimana gambaran internalisasi PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga? Unit analisis yang akan ditelusuri adalah pencitraan dan aktivasi kegiatan PNPM Mandiri dan internalisasi berdasarkan keragaman karakteristik. 3. Bagaimana pengarusutamaan gender kegiatan pinjaman bergulir? Unit analisis yang ditelusuri adalah: (1) Gambaran kegitan pinjaman bergulir di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon; (2) Isu gender dalam kegiatan pinjaman bergulir; (3) Peran perempuan pada kelembagaan unit pengelola keuangan; (4) Akses perempuan terhadap pinjaman bergulir; (5) Keragaman profil perempuan pemanfaat pinjaman bergulir; (6) Inisiasi perempuan dalam pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat pinjaman bergulir; (7) Tanggung jawab perempuan terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir; (8) Perempuan dan kontrol sosial kegiatan pinjaman bergulir. Tujuan Penelitian PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga merupakan program inovasi yang memerlukan
pembelajaran
yang
intensif
pada
masyarakat.
Hal
ini
mengindikasikan perlunya manajemen komunikasi yang strategis, terarah dan tepat sasaran, karena visi misi PNPM Mandiri sebagai sarana pendobrak pola pembangunan sentralisme dan paradigma kerangka berpikir lama. Titik krusial program ini ada pada kegiatan pinjaman dana bergulir, karena selama ini program pinjaman bergulir khususnya di Kelurahan Kenanga tidak berjalan dengan baik. Hal ini tentunya diperlukan sebuah kesadaran kritis bersama sehingga program pinjaman bergulir dapat berjalan dengan baik . Kesadaran kritis dalam pembangunan tidak hanya dipahami pada aras partisipasi tetapi juga dipahami secara keadilan gender. Kesadaran kritis akan
6
muncul dari sebuah pembelajaran dengan menggunakan media komunikasi. Dari paparan di atas tujuan penelitian ini dapat disederhanakan sebagai berikut: 1. Menganalisis model komunikasi tingkat basis kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. 2. Menganalisis internalisasi kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. 3. Menganalisis pengarusutamaan gender dalam kegiatan pinjaman di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Kegunaan Penelitian Penelitian ini mencoba membangun satu kesatuan antara komunikasi tingkat basis dengan kesadaran kritis gerakan pengarusutamaan gender. Dari perumusan penelitian yang dibuat, maka kegunaan penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu: 1. Kegunaan teoretis. Diharapkan
penelitian
ini
dapat
memberikan
kontribusi
terhadap
pengembangan ilmu komunikasi baik secara konseptual dan teoretis terutama mengenai komunikasi partisipasi. 2. Kegunaan kritis. Diharapkan penelitian ini sebagai inspirasi untuk membangun kesadaran kritis dalam perspektif gender terutama berkenaan dengan keseimbangan dan keadilan
peran
antara
laki-laki
dan
perempuan
dalam
partisipasi
pembangunan. 3. Kegunaan praktis. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan bahan informasi bagi perencana dan pengambil kebijakan oleh instansi tertentu yang terkait dengan kegiatan PNPM Mandiri yang berkenaan dengan kesadaran kritis pembangunan dalam perspektif gender.
7
Definisi Istilah Setiap penelitian memiliki ranah kajian khas yang memunculkan beberapa istilah spesifik. Tentunya dalam kaitan penelitian ini istilah spesifik yang muncul adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri dan kajian gender. Berikut ini beberapa istilah penting yang berhubungan dengan tema kajian penelitian: 1.
BKM
: Badan Keswadayaan Masyarakat adalah suatu badan yang dibentuk masyarakat yang bertujuan untuk mengelola PNPM Mandiri.
2.
Faskel
: Fasilitator Kelurahan adalah seseorang yang ditugasi untuk melakukan pendampingan pada tingkat basis dalam kegiatan PNPM Mandiri.
3.
GAD
: Gender
and
pembangunan
Development yang
adalah
melibatkan
secara
konsep penuh
perempuan di dalam mengikuti proses pembangunan dari perencanaan sampai evaluasi. 4.
GDI
: Gender-related Development Index adalah ukuran yang digunakan dalam parameter gender yang berkaitan dengan pembangunan.
5.
GEM
: Gender Empowerment Measurement ukuran yang digunakan masyarakat
untuk
melihat
terutama
kaum
tingkat
keberdayaan
perempuan
dalam
pembangunan. 6.
IDT
: Inpres Desa Tertinggal adalah program pemerintah pada masa orde baru untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pedesaan.
7.
Korkab
: Koordinator Kabupaten adalah orang yang bertugas untuk melakukan koordinator dalam kegiatan PNPM Mandiri dalam lingkup kabupaten atau kota.
8.
KSM
: Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kelompok yang dibentuk masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana atau eksekutor program.
8
9.
MDGs
: Millennium Development Goals adalah program Perserikatan
Bangsa-Bangsa
yang
bervisi
misi
mengentaskan kemiskinan dengan target 2015 dengan mengedepankan delapan aspek prioritas. 10. PJM
: Program Jangka Menengah adalah istilah yang digunakan untuk program selama tiga tahun yang dibuat dan dilaksanakan oleh BKM.
11. PNPM
: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah di dalam
mengaplikasikan
berparadigma partisipasi,
bottom
konsep
up
pemberdayaan
pembangunan
menitikberatkan dan
pada
kemandirian
masyarakat. 12. PUG
: Pengarusutamaan Gender adalah sebuah gerakan afirmasi yang ditujukan untuk meningkatkan peran terutama perempuan dalam proses pembangunan.
13. Renta
: Rencana Tahunan adalah istilah yang digunakan untuk nama program satu tahunan yang dilaksanakan oleh BKM yang bersumber dari program jangka menengah.
14. RPuK
: Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan adalah sebuah lembaga swadaya yang berbasis di Aceh yang intens dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
15. RWT
: Rapat Warga Tahunan adalah siklus kegiatan dalam program PNPM Mandiri yang merupakan sarana masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi program.
16. UPK
: Unit Pengelola Keuangan adalah unit kerja BKM yang bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi perguliran (pinjaman bergulir).
9
17. UPL
: Unit Pengelola Lingkungan adalah unit kerja BKM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan.
18. UPS
: Unit Pengelola Sosial adalah unit kerja BKM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sosial.
19. WAD
: Women and Development adalah pendekatan yang menitikberatkan pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa memperhatikan unsur dimensi ruang dan waktu yang digunakan oleh perempuan.
20. WID
: Woman in Development adalah kebijakan program pembangunan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perempuan.
