PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA MENGENAI KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI
Pemerintan Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukrai!la (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak),
Berkeinginan memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama yang selama ini telah ada antara kedua Negara;
Menimbang
kepentingan
bersama
dalam
memajukan
pemanfaatan
antariksa untuk maksud-maksud damai;
Berupaya rnelestarikan antariksa secara eksklusif untuk maksud-maksud damai yang terbuka untuk ketja sama internasional secara luas;
Menimbang syarat-syarat dalam Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariks·1 termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, tanggal 27 Januari 1967, serta Traktat-traktat dan Perjanjian-perjanjian Multilateral lainnya mengenai eksplorasi dan penggunaan antariksa di mana kedua Negara menjadi anggota;
Berkeinginan untuk membuat bentuk-bentuk kerja sama yang efektif di bidang kegiatan keantariksaan yang akan meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya untuk kemanfaatan masyarakat negaranya;
Bertujunn mendorong kerja sama perdagangan dan industri antara sektorsektor swasta dari kedua Negara di bidang antariksa;
Sesuai dengan masing-masing perundangan-undangan nasional di kedua Negara.
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 Tujuan
Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dalar . kerangka kerja Persetujuan, sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara dan hukum internasional yang berlaku.
PASAL 2 Hukum yang Berlaku
Kerja sama berdasarkan Persetujuan ini wajib dilakukan sesuai dengan perundang-undangan Negara-negara Para
Pihak,
berdasarkan
pematuhc:11
prinsip-prinsip dan norma-norma hukum internasional yang diakui secara umum tanpa mengurangi pemenuhan Para Pihak terhadap kewajiban dan hak-hak mereka dalam perjanjian-perjanjian internasional di mana mereka berperan serta.
PASAL 3 Otoritas Berwenang
1.
Otoritas
Berwenang
yang
bertanggung
jawab
terhadC:~
pengembangan dan koordinasi kerja sama dalam pelaksanaan Persetujuan ini adalah:
Untuk Pihak Indonesia
Lembaga
Penerbangan
dan
Antariksa Nasional (LAPAN), Untuk Pihak Ukraina
Lembaga
Antariksa
Nasional
Ukraina (NSAU).
Dalam hal salah satu Pihak menunjuk Otoritas Berwenang lainnya, Pihak tersebut wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai penunjukan dimaksud.
2
2.
Sesuai dengan
masing-masing
perundang-undangan
nasional
Negara mereka, Para Pihak atau Badan-badan Berwenang selanjutnya dapat menunjuk kementerian-kementerian/badan-badan atau organisasi-organisasi baik publik maupun swasta, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dalam kerangka
kerja
Persetujuan
ini
(selanjutnya disebut sebagai
Organisasi
Pelaksana).
3.
Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, istilah "Para Peserta
Kegiatan Bersama" adalah Otoritas-otoritas Berwenang, Organisasi Pelaksana dan badan-badan hukum lainnya, baik publik maupun swasta, yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama dalam kerangka kerja Persetujuan ini.
4.
Para Peserta Kegiatan
Bersama wajib
mematuhi
peraturan-
peraturan internal yang dibuat oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
PASAL 4 Bidang Kerja Sama
1.
Kerja sama dalam kerangka kerja Persetujuan ini dapat dilakukan
dalam bidang-bidang berikut: a)
ilmu
antariksa
dasar,
meteorologi
antariksa,
geofisik:l
antariksa, astronomi dan astrofisika, material dan konstruksi antariksa, bioteknologi, ionosfer, dan plasma antariksa; b)
penelitian dan peralatan pendukung antariksa;
c)
sistem-sistem transportasi antariksa;
d)
pengembangan dan fabrikasi satelit untuk tujuan sains dan komersial;
e)
pengembangan sistem-sistem penginderaan jauh;
f)
telekomunikasi antariksa;
g)
kegiatan penelitian dan pengembangan bersama, konstruksi, produksi,
peluncuran,
pengoperasian
dan
pemanfaatan
wahana peluncuran, satelit dan sistem antariksa lain;
3
h)
infrastruktur ruas bumi sistem antariksa, termasuk pusatpusat peluncuran;
i)
perancangan, pengujian, fabrikasi, dan penyediaan berbagai komponen wahana luncur, satelit dan infrastruktur ruas bumi.
2.
Bidang-bidang kerja sama tambahan wajib ditentukan dengan
kesepakatan bersama antara Para Pihak.
PASAL 5
Bentuk-bentuk Kerja Sama
1.
Kerja sama dalam kerangka kerja Persetujuan ini dapat dilakukan
dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: a)
perencanaan
dan
pelaksanaan
proyek-proyek
antariksa
bersama; b)
program-program
pelatihan
personil
dan
bantuan
bagi
keikutsertaan staf di bidang sains, rekayasa dan teknis pada proyek-proyek bersama; c)
pertukaran ilmuwan dan teknisi;
d)
pertukaran peralatan, dokumentasi, data, hasil percobaan dan informasi sains dan teknologi;
e)
pengembangan dan pelaksanaan bersama program-program industri dan perdagangan;
f)
pengembangan dan pemanfaatan bersama peluncur-peluncur dan sistem-sistem antariksa lainnya;
g)
pengorganisasian simposium dan acara sains bersama lainnya.
2.
Setiap bentuk kerja sama tambahan lainnya wajib ditentukr. !
dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
4
PASAL 6
Pengaturan Pelaksanaan dan Perjanjian Program Bersama
1. dalam
Untuk pelaksanaan program-program atau proyek-proyek spesifik di Persetujuan
ini,
Para
Pihak
dapat
membuat
perjanjian-
perjanjian/pengaturan-pengaturan pelaksanaan terpisah.
2.
Otoritas-otoritas
Berwenang
dapat,
sesuai
dengan
prosedur-
prosedur yang dibentuk oleh masing-masing perundang-undangan nasional Negara Para Pihak, menyepakati program-program bersama tertentu, yang akan menentukan prinsip-prinsip, aturan-aturan dan prosedur-prosedur terkait dengan pengorganisasian, pelaksanaan dan, apabila perlu, dukungan pendanaan untuk program-program tersebut.
3.
Atas
kesepakatan
bersama,
Badan-badan
Pelaksana
dap8i'
mendaftar keikutsertaan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, firma-firma dan orang perseorangan dari negara-negara ketiga dalam program-program bersama yang dilakukan dalam kerangka kerja Persetujuan ini
PASAL 7
Kelompok Kerja
Untuk maksud-maksud pencapaian tujuan-tujuan dari Persetujuan
iri~ ;
Otoritas-otoritas Berwenang dapat, apabila dipertimbangkan perlu dan dengan kesepakatan bersama, membuat kelompok-kelompok kerja teknik bersama.
PASAL 8
Prinsip-prinsip Pendanaan
1.
Pendanaan program-program bersama yang dilakukan sesuai
dengan Persetujuan ini di bawah kebijakan pemerintahan di bidang antariksa wajib disediakan oleh
Para Pihak sesuai dengan peruntukan anggaran
tergantung pada ketersediaan dana dalam anggaran riegara dari Negara Para Pihak. 5
2.
Pendanaan program-program bersama yang melebihi peruntukan
anggaran dan/atau program-program pemerintah wajib menjadi tanggung jawab Otoritas-otoritas Berwenang dan/atau organisasi-organisasi yang berpartisipasi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, wajib diatur dalam perjanjianperjanjian terpisah.
3.
Kedua Pihak, kecuali dipersyaratkan sebaliknya oleh
perundan~;-
undangan nasional Negara Para Pihak, tidak akan bertanggung jawab untuk kewajiban-kewajiban pendanaan yang timbul dari perjanjian-perjanjian terpisah antara Otoritas-otoritas Berwenang atau organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam kerangka kerja Persetujuan ini.
PASAL 9 Kekayaan lntelektual
Kecuali disepakati sebaliknya oleh Otoritas-otoritas Berwenang dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan yang terkait dengan program-program bersama, perlakuan terhadap obyek-obyek kekayaan intelektual yang tercipta atau dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan berdasark.an Persetujuan ini wajib sesuai dengan Lampiran pada Persetujuan ini, yang wajib merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
PASAL10 Pertukaran lnformasi
1.
Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan
sebagaimana tercantum· dalam Lampiran, Otoritas-otoritas Berwenang wajib menyediakan akses timbal balik dalam jangka waktu yang layak, terhadap hasil penelitian ilmiah dan pekerjaan yang dilakukan secara bersama dalam kerangka kerja Persetujuan ini. Untuk maksud tersebut, mereka wajib mendorona pertukaran informasi ilmiah dan teknis dan data yang terkait, yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu.
6
2.
Otoritas-otoritas
Berwenang,
sesuai
dengan
hukum
nasional
mereka mengenai akses informasi terbatas, wajib memfasilitasi pertukaran informasi timbal balik mengenai arahan-arahan dasar dari program-program antariksa mereka masing-masing.
PASAL11 ProsedurKepabeanan
Berdasarkan
perundang-undangan
nasional
masing-masing
Negara
mereka, masing-masing Pihak wajib melakukan kegiatan secara timbal balik untuk memfasilitasi importasi peralatan untuk program-program bersama yang akan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL12 Pertukaran Personil
Masing-masing Pihak wajib, sesuai dengan perundang-undangan nasional Negara
mereka
masing-masing
berkenaan
dengan
pertukaran
personil,
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi pemeriksaan pada izin masuk, tinggal, dan keluar bagi warga negara Pihak lainnya yang memasuki, tinggal, dan keluar dalam wilayah suatu Negara dalam rangka melakukan program-program bersama yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL13 Pertanggungjawaban
1.
Para Pihak wajib membuat pengaturan-pengaturan pelaksanaan
terpisah mengenai pertanggungjawaban untuk masing-masing kerugian dan kerusakan yang disebabkan olehnya dan/atau Otoritas-otoritas Berwenang mereka. Pengaturan-pengaturan pelaksanaan tersebut wajib berlaku untuk setiaf..i program bersama.
7
2.
Para Pihak sepakat untuk saling melepaskan tanggung jawab
antara Para Pihak, Otoritas-otoritas Berwenang dan organisasi-organisasi yang berpartisipasi untuk meningkatkan keikutsertaan mereka dalam program-program bersama mengenai eksplorasi dan penggunaan antariksa;
Para Pihak sepakat untuk saling melepaskan tanggung jawab, di mana masing-masing Pihak melepaskan semua tuntutan terhadap Otoritas-otoritas Berwenang mereka sendiri dan/atau organisasi-organisasi yang berpartisipasi, termasuk kontraktor-kontraktor dan sub-sub kontraktornya.
Prinsip-prinsip mengenai saling melepaskan tanggung jawab tersebut wajib
hanya
menyebabkan
berlaku
apabila
kerusakan
yang
orang,
badan
atau
kekayaan
terjadi
dalam
program-program
dimaksud bersama
berdasarkan Persetujuan ini, dan orang, badan atau kekayaan tersebut rusak karena penggunaannya dalam program-program bersama.
3.
Dalam hal tuntutan-tuntutan yang timbul berdasarkan Konvensi
tentang Tanggung Jawab lnternasional Terhadap Kerugian yang Disebabkan Oleh Benda-benda Antariksa, 29 Maret 1972, Para Pihak wajib dengan segera berkonsultasi mengenai pemberlakuan pasal-pasal yang relevan dengan Konvensi terse but.
PASAL14 Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan dengan cara negosiasi langsung antara Para Pihak atau dengan cara-cara lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan diakui oleh Hukum lnternasional.
8
PASAL15 Perubahan
Persetujuan ini dapat diubah dengan pengaturan bersama antara Para Pihak dalam bentuk protokol-protokol yang wajib merupakan
bagian yang tidak
terpisahkan daripadanya.
PASAL16 Ketentuan Akhir
1.
Persetujuan ini wajib mula! berlaku pada tanggal pemberitahuan
terakhir mengenai pemenuhan oleh Para Pihak mengenai prosedur hukum internal mereka, yang diperlukan untuk pemberlakuannya, dan wajib berlaku sementara apabila tidak bertentangan dengan perundang-undangan Negara Para Pihak sejak tanggal penandatanganan, kecuali salah satu pihak
menyataka ~ l
keinginannya untuk terikat dengan Persetujuan ini.
2.
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya. Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salaf-t satu Pihak melalui Nata Diplomatik. Pengakhiran tersebut wajib mulai berlaku 6 (enam) bulan berikutnya setelah tanggal pemberitahuan.
3.
Dalam hal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuannya
wajib terus berlaku terhadap seluruh program dan proyek yang belum selesai kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak berlaku sebagai dasar untuk revisi atau pengakhiran kewajiban keuangan atau yang bersifat kontraktual yang masih berlaku, dan wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari badan-badan hukum dan orang-perseorangan yang telah timbul sebelum pengakhiran Persetujuan ini.
9
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa
penuh
oleh
Pemerintah
mereka
masing-masing,
telah
menandatangani
Persetujuan ini. Dibuat di. ..
J~~~-~~~ .(.-~-~- .. ~-~~~~?.~'.... ~ ??~. ... ......
dalam rangkap dua
asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ukraina dan Bahasa lnggris, seluruh naskah memiliki keaslian yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris yang wajib berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK KABINET
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI UKRAINA
Signed
Signed
10
LAMPI RAN Kekayaan lntelektual
Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, istilah "kekayaan intelektual" akan memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Pembentukat1 Organisasi Kekayaan lntelektual Dunia, yang ditandatangani di Stockholm tanggal 14 Juli 1967. Untuk maksud-maksud Lampiran ini, istilah "Organisasi-organisasi Kerja Sama" wajib berarti Otoritas-otoritas Berwenang dan Organisasi Pelaksana lainnya.
Para Pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perundanQundangan nasional mereka masing-masing untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap kekayaan intelektual yang diperoleh dalam kerangka kerja proyek-proyek kerja sama yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini.
Organisasi-organisasi Kerja Sama wajib memberitahukan satu sama lain dengan tepat waktu mengenai obyek-obyek hak kekayaan intelektual yang diperoleh dalam kerangka kerja Persetujuan ini, dan wajib mengambil tindakan untuk mendapatkan hak-hak atas obyek-obyek kekayaan intelektual dimaksuu sesegera mungkin.
I. Lingkup
A.
Lampiran ini berlaku untuk seluruh bentuk kegiatan kerja sama yang
dilakukan dalam kerangka kerja Persetujuan ini, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Para Pihak.
B.
Lampiran
ini
wajib
mengatur
peruntukan,
kepemilikan,
dan
penggunaan hak-hak kekayaan intelektual bagi obyek-obyek yang dikembangkan dalam pelaksanaan kerja sama.
C.
Lampiran ini tidak akan mengubah hubungan antara Organisasi-
organisasi Kerja Sama. Lebih lanjut, Lampiran ini tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban internasional dari Para Pihak. D.
Seluruh hak kekayaan intelektual yang diperoleh sebelumnya atau
merupakan hasil dari penelitian mandiri wajib tidak dapat diubah berdasarkan syarat-syarat dari Lampiran ini.
II. Prinsip-Prinsip
Dengan mempertimbangkan peruntukan, kepemilikan , dan penggunaan hak-hak kekayaan intelektual, Para Pihak dan Organisasi Pelaksana harus menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut:
A.
prinsip perlindungan yang memadai terhadap hasil-hasil kegiatan
intelektual yang diperoleh dan/atau digunakan dalam kerangka kerja Persetujuan ini; B.
prinsip pertimbangan atas kontribusi yang diberikan oleh Para Pihak
dan organisasi pelaksana dalam peruntukan hak-hak atas dan kepentingarikepentingan mereka dalam kekayaan intelektual yang diciptakan bersama; C.
prinsip penggunaan yang efisien atas kekayaan intelektual;
D.
prinsip perlakuan non-diskriminasi bagi para peserta dalam kegiatan
bersama;
E.
prinsip perlindungan terhadap inforn'lasi bisnis terbatas;
F.
prinsip pengalihan dan penggunaan obyek-obyek ha!< kekayaan
intelektual hanya setelah mereka diberikan perlindungan hukum di wilayah Negara di mana barang tersebut akan digunakan; G. tindakan
prinsip pelaksanaan wajib oleh Para Pihak terhadap tindakanyang
ditujukan
untuk
mencegah ,
mengidentifikasi,
menyelidiki, 2
mengekang
dan
menekan
pelanggaran-pelanggaran
hak-hak
kekayaan
intelektual; H.
prinsip pengekangan dari pelanggaran hak-hak yang sah dari
piha~
..
ketiga atas kekayaan intelektual yang didapat dan/atau digunakan dalam kerangka kerja Persetujuan ini; I.
prinsip saling melepaskan oleh salah satu Pihak terhadap setiap
tuntutan yang diajukan oleh Pihak ketiga terhadap pelanggaran yang dilakukan mengenai kepemilikan dan legitimasi penggunaan oleh Pihak lain atau pesertapesertanya dalam kegiatan bersama terhadap hak-hak kekayaan intelektual dalam kerangka kerja Persetujuan ini.
Ill. Distribusi Hak
A.
Kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak dan Badan-badan
Pelaksana mereka dalam Pengaturan-pengaturan Pelaksanaan dan Persetujuanpersetujuan Program Bersama, hak-hak kekayaan intelektual akan dialokasikan dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi, ilmiah dan teknologi dari tiap Pihak dalam
menciptakan
kekayaan
intelektual tersebut sesuai
dengr n
perundang-undangan Nasional Negara masing-masing.
B.
Publikasi-publikasi
dilindungi
sebagai
obyek-obyek
hak-hak
kekayaan intelektual. Obyek-obyek tersebut digunakan berdasarkan perjanjian- · perjanjian mengenai kepemilikan hak-hak kekayaan intelektual yang terkait dengan terjemahan, reproduksi dan distribusi publik artikel jurnal ilmiah dan teknis, laporan-laporan dan buku-buku yang dihasilkan secara langsung dari kerja sama yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini. Semua salinan distribu~: secara publik wajib memuat nama pengarang, kecuali pengarang meminta untuk tidak disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pekerjaan tersebut. C.
Hak-hak untuk segala bentuk kekayaan intelektual, selain dari hak-
hak sebagaimana dijelaskan dalam bagian Ill. B. di atas, akan didistribusikan sebagai berikut:
1.
Setiap hak-hak kekayaan intelektual yang mungkin dihasilkan dari
kegiatan-kegiatan individu berdasarkan syarat-syarat dari Persetujuan ini wajib diberikan hak serta masing-masing royalti wajib dibayarkan, baik oleh
lembaga-lembaga
penyelesaian
mereka
atau
perjanjian-perjanjian
oleh
mereka
mengenai
sendiri,
kepemilikan
dari
hak-hak
kekayaan intelektual yang terkait penggunaan obyek-obyek hak-hak kekayaan intelektual, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing Negara Pihak.
2.
Hak-hak untuk obyek-obyek kekayaan intelektual yang tercipta
dalam pelaksanaan kerja sama yang dapat diperoleh di negara-negara ketiga dan keuntungan yang diterima dari penggunaan obyek-obyek ini akan ditentukan dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan spefisik atau perjanjian-perjanjian kerja sama yang diselesaikan sesuai dengan Pasal 6 Persetujuan ini.
3.
Apabila suatu penelitian atau kegiatan tidak ditetapkan sebagai
"penelitian
bersama"
atau
"kegiatan
pengaturan Pelaksanaan atau
bersama"
dalam
Pengaturan-
Program-program Kerja Sarna yang
relevan yang diselesaikan sesuai dengan Pasal 6 Persetujuan ini, hak-hak kekayaan intelektual yang timbul dari penelitian atau kegiatan dimaksud akan didasarkan
p~da
perjanjian-perjanjian yang akan dirundingkan antara
Para Pihak atau Organisasi-organisasi Kerja Sama mereka.
4.
Dalam hal bahwa suatu proyek penelitian bersama berdasarkan
Persetujuan ini akan mengarah pada penciptaan atau pemberian suatu jenis kekayaan intelektual yang tidak dilindungi dari hukum yang berlaku dari salah satu Pihak, Para Pihak wajib dengan segera mengadakan diskusi dengan maksud untuk menghasilkan suatu jalan keluar yang dapat diterima bersama.
4
IV. Piranti Lunak A.
Hak-hak
kekayaan
intelektual
untuk
piranti
lunak
yang
dikembangkan secara bersama dan/atau didanai secara bersama dalam kerangka kerja dari kegiatan-kegiatan
kerja sama wajib didistribusikan antara
Organisasi-organisasi Kerja Sama, dengan memperhatikan kontribusi mereka masing-masing untuk pengembangan dan pendanaannya. B.
Peruntukan remunerasi yang dihasilkan dari penggunaan komersial
piranti lunak yang dikembangkan secara bersama dan/atau didanai secara bersama dapat juga ditentukan melalui perjanjian-perjanjian atau kontrak- kontrak terpisah.
V. lnformasi Terbatas
A.
lstilah "informasi terbatas" wajib merujuk pada setiap data teknis
atau informasi keuangan, tidak tergantung pada bentuk dan medianya, yang dialihkan untuk maksud-maksud pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka kerja Persetujuan ini dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.
kepemilikan atas informasi ini dapat memastikan keuntungan,
terutama yang
bersifat ekonomis, ilmiah
dan teknis, yang
dapat
menggambarkan keuntungan dalam persaingan dengan orang yang
tida~
memilikinya; 2.
informasi ini tidak diketahui secara umum atau tersedia
secara
umum dari sumber-sumber lainnya;
3.
informasi ini tidak diberikan terlebih dahulu oleh pemiliknya kepada
pihak ketiga tanpa kewajiban sebelumnya untuk menjaga kerahasiaannya:
...
4.
informasi ini
belum
dapat digunakan
oleh
penerima tanpa
pemenuhan kewajiban sebelumnya untuk menjaga kerahasiaannya;
5
B.
lnformasi terbatas wajib diperlakukan dalam suatu cara yang
sesuai. Pertanggungjawaban untuk perlakuan tersebut wajib atas persetujuan Pihak atau Organisasi Kerja Sama yang meminta kerahasiaan tersebut. Masingmasing Pihak atau Organisasi Kerja Sama wajib melindungi informasi tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negaranya.
C.
lnformasi terbatas dapat diberikan oleh Para Pihak atau Organisas:.
organisasi Kerja Sama kepada para pegawainya, apabila tidak diatur sebaliknya dalam perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak terpisah.
lnformasi yang
diberikan dengan cara ini hanya dapat digunakan dalam batas bidang-bidang penerapan Pengaturan-pengaturan
Pelaksanaan dan Program-program Kerja
Sama, yang wajib mengatur ketentuan-ketentuan dan batas waktu pemberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan tersebut.
D.
Para Pihak dan Organisasi-organisasi Kerja Sama diwajibkan unh I<
mengambil seluruh langkah-langkah yang dibutuhkan yang terkait dengan para pegawainya, pelaksana dari pekerjaan dan sub-sub kontraktor untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban
mengenai perlindungan kerahasiaan sebagaimana telah
ditentukan di atas.
VI. Pihak Ketiga
Distribusi hak-hak kekayaan intelektual sebagai hasil dari penelitii h bersama
pada
pihak-pihak
ketiga
wajib
didasarkan
pada
kesepakatan
pendahuluan tertulis antara Para Pihak atau Organisasi-organisasi Kerja Samanya masing-masing.
VII. Penyelesaian Sengketa
Sengketa-sengketa berkenaan dengan kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan Persetujuan ini wajib diselesaikan melalui diskusi damai antara Organisasi-organisasi Kerja Sama atau, apabila dianggap perlu antara Para Pihak. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah permintaan diskusi dimaksud dan ketiadaan kesepakatan 6
bersama berkenaan dengan metode-metode lain dari penyelesaian sengketa dimaksud, sengketa tersebut atas permintaan salah satu Pihak wajib dimintakan keputusan final dari Majelis Arbitrator, salah satu arbitrator akan ditunjuk oleh Pihak tersebut yang akan mengusulkan prosedur arbitrase, salah satu arbitrator akan ditunjuk oleh Pihak lainnya dan arbitrator ketiga yang wajib menjadi Ketua, akan dipilih bersama oleh kedua arbitrator sebelumnya; apabila salah satu Pihak gagal menunjuk seorang arbitrator dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penunjukan oleh Pihak lain, atau apabila para arbitrator tersebut gagai menyepakati arbitrator ketiga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penunjukannya, Presiden Mahkamah lnternasional dapat membuat penunjukan yang diperlukan atas permintaan Pihak lainnya. Keputusan Majelis Arbitrator bersifat final dan mengikat. Masing-masing Pihak menanggung pengeluaran arbitrator dan pengacaranya selama proses di pengadilan. Pengeluaranpengeluaran beracara oleh Ketua arbitrator dan pengeluaran-pengeluaran lainnya ditanggung oleh kedua Pihak secara seimbang.
VIII. Pengakhiran atau Habisnya Masa Berlaku dari Persetujuan lni
Pengakhiran atau habisnya masa berlaku dari Persetujuan ini tidal< akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sebelumnya diper.oleh dalam kerangka kerja Lampiran ini.
7
PAMKOBA YrOAA Ml>K YPflAOM PECnY6JllKM IHAOHE31fl TA KA61HETOM MIHICTPIB YKPA.iHM nPO CnlBP061THMLtTBO Y C
EPI AOCJllA>KEHHfl TA BMKOPMCTAHHfl KOCMl4Horo nPOCTOPY B MMPHMX l..\lnflX
YpH.L\ Pecny6niK1t1 IH,L\OHe3iH i Ka6iHeT MiHicTpis YKpa"IH1t1 (,L\ani - CTopoH111), .
6a}l(al04lt1 cnp1t17!T1tt 3Mi4HeHH10 Tpa,[\1114illlH111x A06po31114m1s111x BiAHOCll1H APY}l(fo-1 Ta cnispo6iTHlt14TBa Mi}!( ABOMa Aep}l(aBaM111,
spaxosyt04lt1 B3a£MHY 3aiHTepecosaHiCTb y p03W1ttpeHHi
Blt1KOplt1CTaHH~
KOCMi4HOro ilpocTopy B M1ttpH1ttX 4i1lflX,
nparHy41t1
36eperrn
KOCMi4Hl'llll
npocrip
BiAKP1ttT1t1M
An~
w111p0Koro
Mi}l(HapOAHOro cnispo6iTHll14TBa Blt1Knl04HO B M111pH1ttX u.inflX,
6epy4111 AO yearn yMos111 .Qorosopy npo np111H4111n111 AiflnbHocri Aep}l(aB 3 AOCJliA}l(8HHfl Ta Blt1KOp1!1CTaHH71 KOCMi4HOro npocTopy, BKnl04al041tt MiCflL_\b Ta iHWi He6ecHi Tina, BiA 27 Ci4H71 1967 poKy, iHWlttX 6araTOCTOPOHHiX yroA Ta AOroBopiP npo AOCJliA}l(eHHfl i Blt1KOp1!1CTaHHH KOCMi4HOro ·npocropy, y4aCHll14flMlt1 f!Klt1X £ 061t1ABi CTOpOHll1,
nparHy4111 BCTaHOBll1Tlt1 ecj:>eKTlt1BHi cpopM111 ABOCTOpOHHbOro cniepo6iTHll14TBa y
ccpepi KOCMi4H0°i AiHJlbHOCTi, f!Ke 6 cnp1t1HJlO cou.ianbHOMy,
~KOHOMi4HOMY
Ta
KynbrypHoMy po3Blt1TKY Ha 6naro HapoAiB o6ox Aep}l(a_ s,
3 MeTOIO niATP111MKll1 KOMep4illlHoro ra npOMll1CJlOBOro cnispo6iTHlt1U.TBa Mir. np111saTH1t1M1tt ceKTopaM1tt o6ox Aep}l(aB y KOCMi4Hilll rany3i ,
cn1t1pa1041!1Cb Ha BiAnOBiAHi Ha4iOH8JlbHi 38KOHOAaBCTBa o6ox Aep}l(aB,
AOMOBlr1fllr1C71 npo TaKe:
CTATT~
1
META MeTotO uie:·i YroA1r1 e: po3Blr1TOK cnispo6iTHlr1UTBa Mi>K ABOMa Aep>1KeHH71 Ta Blr1KOplr1CTaHH71 KOCMi4HOro npocTopy B Mlr1pHlr1X uinr1x BiAnOBiAHO AO 41r1HHoro 3aKOHOAaBCTBa o6ox Aep>KaB, a TaKO>K Mi>KHapOAHOrO KOCMiYHOro npasa.
2 3AKOHOAABCTBO CTATT~
Cnispo6iTHlr1[4TBO y paMKaX uie:"i YrOAlr1 3Aili1CHtOBaTlr1MeTbC71 BiAnOBiAHO AO 3aKoHOAaBCTBa
Aep>Kas
CTopiH,
3aranbHonp1r1il1Hr1rnx
HOPM
np1r1Hu1r1nis
Mi>KHapOAHOro npasa, 1..40 He 3asa>1<arnMe CTopoHaM Blr1KOHysaT1r1 306os'r13aHH71 Ta KOplr1CTyBaTlr1C71 npaBaMlr1 B paMKax iHWlr1X Mi>KHapOAHlr1X AOrosopiB, y 51Klr1X BOHlr1 6epyrb y4acrb.
CTATT~
3
KOMnETEHTHIOPrAH~
1.
KoMneTeHTH1t1M11t
opraHaM1r1,
BiAnOBiAanbHlr1Mlr1
3a
po3Blr1TOK Ta
KOOPA1t1HaUit0 cnispo6iTHlr1UTBa , nepeA6a4eHoro uie:t0 YroAOtO, e:: 3 iHAOHe3ili1CbKO"i CTopoH1r1 -
Hm.~ioHanbH1r1ill
iHCTlr1TYT aepoHasrnK1r1
KOCMOCy, 3 yKpa"iHCbKo·i CTopoH1r1 - HauioHanbHe KOCMi4He areHTCTBO YKpa"iH1r1. Y s1-1naAKY np1r13Ha4eHH71 6YAb-71KOtO 3i CTopiH iHworo KoMneTeHTHoro opraHa, TaKa CrnpoHa Herail!Ho noBiAOMlr1Tb npo TaKe np1r13Ha4eHH71 iHwy CTopoHy A11tnnoMaT1r14H1t1M1r1 KaHanaM1r1 y n1r1cbMOBill1 cpopMi.
2.
3riAHO 3 HauioHanbH1t1M1r1 3aKOHOAaBcTBaM1r1 cso·ix Aep>KaB , CTopoH1r1
a6o KoMneTeHTHi opraH1r1 MO>Kytb np1t13Ha4aT1r1 iHwi MiHicTepcTBa/areHTCTBa a6o opraHi3aui"i, 71K Aep>KasHi, TaK i npvisaTHi -
AI171 s1r1KoHaHH7! cneuiani3osaH1-1x 2
3aXOAiB y Hanps:iMaX cnispo6iTHltll..ITBa B paMKaX l..liE:'i YroAltl (AaJ1i - np1t13Hal.leHi opraHi3al..lff).
3.
Ans:i L1i11eill L1ie:'i YroA1t1 TepMiH ,,yLlacH1t1K1t1 cni11bHo·i AiS111bHOCTi"
03Hal.larnMe KoMneTeHTHi opraHltl, np1t13HaLleHi opraHi3al..lff Ta iHWi tOPltlAltlLlHi oco61t1, HK Aep)f{aBHi, TaK i np1t1BaTHi - 3aAiHHi y cn i11bHiill AiHI1bHOCTi s paMKax L1ie:·i YroA1t1.
4.
YLlaCH1t1K1t1 cninbHo·i Ais:i11bHOCTi AOTp1t1MysaT1t1MYTbCS1 BHYTPiWHboro
pemaMeHTy, BCTaHOBneHoro CTopoHaMltl AJ1S1 peani3aUff uie:'i YroAltl.
CTATTH 4 HAnPHMlll CnlBP061THlllUTBA 1.
Cnispo6iTHlt1UTBO y paMKax uie:"i YroAltl MO)f{e 3AiillCHtOBaTlt1CS1 3a
TaKltlMltl Hanps:iMaM1t1: a) ¢YHAaMeHTaJ1bHa KOCMiLlHa HayKa, KOCMil.lHa MeTeopo11oris:i, KOCMiLlHa reocpi31t1Ka, acTpOHOMis:i Ta acTpocpi31t1Ka, KOCMiLlHi MaTepia111t1 Ta KOHCTPYKUi"i, 6ioTexHonori'i, ioHoccpepa Ta KOCMil.lHa n11a3Ma; 6)
KOCMiLlHi HayKOBi Ta TeXHiLlHi np1t1naA1t1;
B)
KOCMiLlHi TpaHcnopTHi Clt1CTeM1t1;
r)
p03po6Ka i Bltlp06Hltll..ITBO cynYTHltlKiB AJ1S1 HayKOBltlX Ta KOMepL1iillH1t1X
A)
CTBOpeHHS1 CltlCTeM Alt1CTaHL1iillHOro 30HAYBaHHS1;
e;)
KOCMiLlHi TeneK0MyHiKaL1iil1Hi Clt1CTeM1t1;
L1ineill;
)!{) cninbHi HayKOBO-AOCI1iAHltll..lbKi po60Tlt1, KOHCTpyt0BaHHS1, B1t1po6H1t1L1TBO, 3anycK1t1, ynpasniHHS1 i Blt1KOplt1CTaHHS1 paKeT-HOci"iB, cynYTHltlKiB Ta iHWltlX KOCMiLlHltlX CltlCTeM; 3)
Ha3eMHa iHcppacTpyKTypa KOCMiLlHltlX CltlCTeM, B TOMY LlltlCni nycKOBi
L1eHTp1t1 ; i)
po3po6Ka,
pi3HOMaHiTHlt1X
s1t1npo6ysaHHS1,
KOMnoHeHTiB
AI1S1
Bltlp06Hltll..ITBO
paKeT-HOCffB,
cynyTHltlKiB
Ta
Ha3eMHO"i
iHcppacTpyKTyp1t1.
3
2.
IHwi Hanp~MVI cnispo6iTHVl4TBa BVl3Ha4aTVIMYTbC~ 3a B3aE:MHOK>
AOMOBneHiCTK> CrnpiH.
CTATT~
5
OPMl!1 Cn1BP061THl!1UTBA 1.
Cnispo6iTHVl4TBO y paMKax 4ie:"i YroAVI MO)l(e 3AiL'.1CHK>BaTVICb y
HacTynHVIX cpopMax: a)
nnaHyBaHH~ Ta
6) HaB4anbHi
peani3a4i.s:t cninbHV1X KOCMi4HVIX npoeKTiB;
nporpaMV1 An~
cpaxis4is,
cnpVl~HH.s:t
y4acTi
HayKOBVIX,
iH)l(eHepHV1X Ta TeXHi4HV1X cpaxiBL\iB y cninbHV1X npoeKTax; B) 06MiH B4eHV1MV1 i TeXHi4HVIM nepcoHanoM; r)
o6MiH
ycTaTKysaHH~M.
AOKyMeHTal..liE:K>,
AaHV1MV1,
pe3ynbTaTaMV1
eKcnepVIMeHTiB, HayKOBOK> i TeXHOnori4HOK> iHcpOpMaL1iE:K>; A) cninbHa po3po6Ka Ta peani3al..li.s:t npoMvicnosV1x i KOMepL1iL'.1Hvix nporpaM; e:) cninbHe
CTBOpeHH~
i
BV1KOPVICTaHH~
paKeT-HOci"iB Ta iHWV1X KOCMi4HV1X
CVICTeM;
)!()
opraHi3al..li~
2.
6yAb-~Ki
CVIMn03iyMiB Ta iHWVIX cninbHVIX HayKOBV1X 3aXOAiB.
AOAaTKosi cpopMVI cnispo6iTHVIL\TBa BVl3Ha4aTV1MYTbC~ 3a
B3aE:MHOK> AOMOBneHiCTK> CTopiH.
CTATT~
6
.QO.QATKOBI YrO.Q1!1 TA YrO.Q1!1 nPO CnlilbHI nPorPAMl!1
1.
An~
BV1KOHaHH.s:t KOHKpeTHVIX nporpaM a6o npoeKTiB y paMKax L1ie:·i
YrOAVI CTOPOHVI MO)l{J'Tb yKnaAaTV1 OKpeMi BVIKOHaB4i yrOAVI.
2.
KoMneTeHTHi
opraHVI
MO)l(YTb
3riAHO
3
HOpMaMVI
4V1HHOro
3aKOHOAaBCTBa CBO"iX Aep)l(aB yKnaAaTVI yrOAVI npo cninbHi nporpaMVI, B BVl3Ha4aTVIMYTbC~
~KVIX
npVIHL\VlnVI, npas111na Ta nop~AOK ·ix opraHi3aL1i"i Ta BVIKOHaHH~. i,
y pa3i He06XiAHOCTi, cpiHaHcysaHH~ TaKVIX nporpaM.
4
3.
3a s3aeMHOto 3roAoto CTopiH KoMneTeHTHi opraH111 MO)!(YTb 3a11y4aT111
AO y4acTi y Blt1KOHaHHi cni11bH1t1X nporpaM y paMKax 4ie'i YroA1t1 top1t1A1t14H1t1X Ta cpi31114Hlt1X oci6 3 TpeTiX Kpa'iH.
CTATT5t 7 P06041 rPYnll1
3 MeToto AOcs:irHeHHs:i L1i11ei71 4ie·1 YroA1t1 KoMneTeHTHi opraH111 3 A03sony CTopiH MO)!(YTb, y pa3i Heo6XiAHOCTi, CTBOptoBaT1t1 ABOCTOPOHHi TeXHi4Hi po6o4i rpyn111.
CTATT5t 8 nP111HU111nll1 IHAHCYBAHH5t
1. 4acrnHoto
iHaHcysaHHs:i cni11bH1t1X nporpaM B paMKax 4ie'i YroA1t1, Aep)!(aBHo'i
KOCMi4HO'i
no11iT1t1K1t1
CTopiH,
s:iKi e
3Aii71cHtoBaT1t1MeTbCs:i
CTopoHaMlt1 3riAHO 3 6toA)!(eTHll1M po3nlt1COM 3a Has:!BHOCTi KOWTiB y Aep)!(a8Hlt1X 6toA)!(eTax Aep)!(aB CTopiH.
2.
BiAnosiAanbHiCTb
3a
cpiHaHcysaHHs:i
cni11bH111x
nporpaM,
cpiHaHcysaHHs:! s:IKll1X He nepeA6a4eHO 6toA)!(eTOM, i/a6o s:!Ki He e 4aCTll1HOIO Aep)!(aBH0·1KOCMi4Ho·1 no11iT1t1K111 CTopiH, noKJ1aAaT1t1MeTbcs:1 Ha KoMneTeHTHi opraH111 i/a6o opraHi3al..li'i, 3aAis:iHi y TaK111x nporpaMax, npo L40 171rnMeTbcs:i s 0KpeM111x yroAax.
3.
CTopoHV1,
s:!KL40
3aKOHOAaBCTBaM111
Aep)!(aB
306os's:i3aHHs:!, L40
MO~b
iHwe CTopiH,
He He
nepeA6a4eHo BiAnOBiAaT1t1MYTb
HaL1iOHa11bHV1MV1 3a
cpiHaHcosi
Blt1HV1KaTll1 3 OKpeMV1X yroA Mi)!( KoMneTeHTHll1Mlt1
opraHaM111 a6o 3aAis:IH1t1M1t1 opraHi3a4is:iM111 s paMKax 4ie'i YroA1t1.
5
CTATTfl 9
IHTEJl EKTYAJl bHA BJlACH ICTb
rlKL.l.lO KoMneTeHTHi opraHl/I He AOMOBl/IJll/IC.s:l npo iHwe y Bl/IKOHa841/1X yroAaX s paMKax cninbHlllX nporpaM, TO po3noAin npaa Ha 06'eKT111 npasa iHTeneKTyanbH0·1 BJlaCHOCTi, l..LlO CTBOpeHi a6o nepeAaHi y npOL_\eci Bl/IKOHaHH.s:l cniJlbHl/IX po6iT y paMKax L.1ie·1 YroAlll, 3Aiii1cHtOE:TbC.s:l BiAnosiAHO AO AoAaTKy, .s:lKlllii1 e HeBiA'eMHOtO 4acT111Hot0 L.1ie'f YroAlll.
CTATTfl 10 06MIH IHOPMAU1€to
1.
tJ,0Tp111Myt04111Cb yMos KOH¢iAeHL.1iii1HocTi , nepeA6aYeH111x AoAaTKOM
AO L.1ie"I YroAlll, KoMneTeHTHi opraHl/I Ha B3aE:MHiii1 OCHOBi npornroM Bl/l3Ha4eHoro yacy 3a6e3ne4ysaTlllMYTb AOCTyn AO pe3yJlbTaTiB HayKOBl/IX AOCiliA>KeHb Ta po3po6oK, l..LlO cninbHO npoBOAlllillllCb y paMKax L.1ie·1 YroA111. nicn.s:i ·ix 3Aiii1cHeHH.s:l KoMneTeHTHi opraH111 6YAYTb niATP1t1Myean1 o6MiH BiAnoBiAHOtO HayKoeot0 Ta TeXHi4HOIO iHcpopMaL.1iet0 Ta ,QaHlllMlll, .s:lKi He MO>Kyrb nepeAaBaTl/IC.s:l TpeTiii1 CTopoHi 6e3 nonepeAHbO') B3aE:MHO'I 3rDAlll.
2. npo
KoMneTeHTHi opraH111 , BiAnOBiAHO AO Hal.\iOHanbHoro 3aKOHOAaBcTsa
iHcpopMal.\itO
o6Me>KeHoro
AOCTyny,
cnplllflTlllMYTb
B3aeMHOMY
06MiHy
iHcj.:>0pMa4iet0 l..LlOAO OCHOBHl/IX Hanpf!MiB Ha4iOH8JlbHlllX KOCMi4Hl/IX nporpaM.
CTATTfl 11 Ml1THI nPOUEAYPl-1
3riAHO 3 Hal.liOHaJlbHl/IM 3aKOHOAaBCTBOM CBO'IX Aep>KaB, KO>KHa CTopoHa Ha OCHOBi nOBHO'I B38E:MHOCTi B>Kl/IBaTl/IMe 3aXOAiB Afl.s:l cnpOL.l.leHH.s:l npo4eAYPlll BBe3eHHfl
o6naAHaHH.s:l
AJlfl
BlllKOHaHH.s:l
cniJlbHl/IX
nporpaM,
l..LlO
3Aiii1cHt0BaT1t1Myrbcf! y paMKax 4ie'I YroAlll
6
CTATTfl 12 06MIH nEPCOHAJlOM
Km1
CTATTfl 13 81,QnOBl,QAJl bH IC Tb
1. CTopoH111 y1
Blt1TpaTlt1 Ta 361t1TKlt1, noHeceHi 3 'i x Blt1Hlt1 Ta/a6o Blt1Hlt1 'ix KoMneTeHTHIAX opraHiB. TaKa yroAa 6yge 3acrncoeysaT1t1Cb AO KO)f(HO'i cninbHO'i nporpaM111.
2 . CTopOHltl noroA~tOTbCs:I BCTaHOBlt1Tlt1 B3aE:MHY BiAMOBY BiA npeTeH3i~ Mi)f(
Cr opoHaM111 , KoMner eHTH1t1M1t1 opraHaM1t1 ra 3aAis:JH1t1M1t1 opraHi3aL(is:iM111 3 Merot0 cnp1t1s:!HH5!
'iXHi~
y4acTi y cniI1bHV1X nporpaMax 3 AOCI1iA)f(eHH51 Ta BV1KOpV1CTaHH51
BiAKPltlTOro KOCMocy;
CTopoH1t1 noroA)f(YtOTbcs:i i3 B3a€MHOtO BiAMOBOtO sig npeTeH3i~ , 3riAHO 3 s:IKOIO KQ)f(Ha 3 CTopiH BiAMOBI151€TbC51 BiA 6ygb-51Klt1X
npeTeH3i~
AO CBO'iX
KoMneTeHTH1t1x opraHis i/a6o 3aAis:1H111x opraHi3a4i~ . e TOMY 41t1c11i niAPs:!AH1t1Kis Ta cy6niAP51AH1t1KiB ;
np1t1H41t1n1t1 B3a€MHO.i BiAMOBV'l BiA npeTeH3i~ 3aCTOCOByBaTV1MYTbC51 I11t1We y s111naAKY, 1<011111 cpi31t14Ha 4111 t0p1t1A1t14Ha oco6a a6o Ma~Ho , Ll..IO cnp1t141t1H1t1n1t1 361t1TOK, € 3aAis:!Hlt1Mlt1 y cniI1bHll1X nporpaMax y paMKaX 4ie:'i YrOAV'l, a TaKO)f( y B1t1naAKY, KOI11t1 cpi31t14HiVI Yltl IOPV1Alt14Hi~ oco6i a6o Ma~HY 3asgaHO WKOAIA 4epe3 'iXHIO y4aCTb y cni11bH1t1X nporpaMax;
3. y
B1t1naAKY Has:IBHOCTi
no30BiB
3a
KOHBeHL1it0
npo
Mi)f(HapOAHY
BiAnOBiAaI1bHiCTb 3a 361t1TOK, 3anoAis:!Hlt1~ KOCMi4HV1Mlt1 06'e:KTaM1t1, BiA 29 6epe3Hs:I
7
1972 poKy, CTopoH111 nposeAYTb Herali1Hi KOHCYllbTa4i'f
~OAO
3acTocyeaHHH
BiAnOBiAHVIX CTaTei/1 3raAaHo"f KOHBeH4i'f.
CTATTfl 14 BPErYfltOBAHHfl cnOPIB
6yAb-HKi
cnop111
BV1piwyeaTV1MYTbCH
~OAO
TnyMa4eHHH
WJl.s:lXOM
neperoeopie
a6o
3acTocyeaHH.11
Mi)!(
CTopoHaMV1
4ie:·1 a6o
YroAV1 iHWV1MV1
cnoco6aM111, noroA)f(eH111MV1 CTopoHaM111 i BVl3HaH111M111 Mi)f(HapoAH111M npasoM.
CTATTfl 15 BHECEHHfl 3MIH TA ,QOnOBHEHb
3a 3rDAOIO CTopiH AO 4ie:Y YroAV1 MO)f(YTb BHOCll1TVICb 3MiHV1 Ta AOnOBHeHHH, HKi ocpopMllHIOTbCs:I OKpeMV1MVI npOTOKOJlaMVI,
~o
CKJlaAalOTb fl HeBiA'E:MHY
4aCTV1H.
CTATT5116 nP~~HUEBlnOflO*EHHfl
1.
Ws:i YroAa
Ha6ysae: 4V1HHOCTi
3 AaT111
n111CbMOsoro noeiAOMJleHHs:i npo s111KoHaHHH cTopoHaMVI np048AYP.
He06XiAHV1X
3aCTOCOBY€TbCs:I B 4aCTVIHi, CropiH 3 AaTVI
AllH ~o
n niAn111caHHs:i
Ha6ynH
HelO
0Tp111MaHHs:i
ocTaHHboro
BHYTPiWHbOAep)f(aBHVIX
4VIHHOCTi,
Ta
TVIM4aCOBO
He cynepe41!1Tb 4V1HHOMY 3aKOHOAaBCTBY Aep)f(aB
AOnoK111 OAHa i3 CTopiH He BV1HBVITb ceii/1 HaMip He
6yTV1 3e's:i3aH010 4ie10 YroAOIO.
2.
Ws:i YroAa AiHTVIMe npor.s:iroM Aec.11r111 (10) poKie i 6yAe asroMaT1t14HO
noAOB)f(eHa Ha HacrynHi Aec.11r111 (10) pi4Hi nepiOAVI.
Ws:i YroAa MO)f(e 6yT111
np111n111HeHa KO)f(HOIO 3i CropiH WllHXOM HanpaeneHH.11 AV1n110MaTV14HV1MVI KaHa11aM111 BiAnoeiAHOro noeiAOM11eHHR ,D,i.s:i YroAVI np111n111Hs:iE:TbCH 4epe3 wicTb (6) MiCHL.liB 3 AaTV1 OTpV1MaHH.S1 noBiAOMJleHHR
8
3. l..11€ 1
rlKLl\O iHWe He Bll13Ha4eHO CTopoHaMlll, TO y e111naAKY np111n111HeHHrt Ai'i
YroA111, H no110>1<eHHrt 36epirat0Tb c111ny A11rt ecix He3aeepweH111x cni11bH111x
nporpaM. np111n111HeHHrt Ai'I l..lie·i YroA111 He e niACTaBOIO Aflrt nepemrtAY 4111 npvm111HeHHri 4111HHll1X 306oe'r13aHb cpiHaHcoeoro a6o AOroeipHoro xapaKTepy i He CTOCYHbCrt npae Ta o6oe'rt3KiB IOPll1All14Hll1X Ta cpi31114Hll1X oci6, Ha6yTll1X AO np111n111HeHHrt Ai.i l..lie'i YrOAlll.
Ha noceiA4eHHrt l..lbOro, oco6111, rtKi niAn111ca11111cri Hll1>K4e, Hane>KHlllM 4111HOM ynoeHoBa>KeHi cso'iMlll BiAnoBiAH111Mll1 YprtAaM111, niAn111ca11111 L.\IO YroAy.
B4111HeHo e M. ,0,>KaKapTa « 06 » n111cTonaAa 2008 poKy y ABOX np111MipH111Kax, iHAOHe3iil1CbKOIO, yKpa'IHCbKOIO Ta aHmiil1CbKOIO MOBaMlll, np111 L.\bOMY sci TeKCTlll € aeTeHTll14Hll1M111. Y pa3i Bll1Hll1KHeHHrt po36i:>1KHY c11111y MaTlllMe TeKCT aHmiil1CbKOIO MOBOIO.
3A YPflA PECnY5fllKl'l
3A KA51HET MIHICTPIB
IHAOHE31fl
YKPA°iH"1
Signed
Signed
9
AOAATOK IHTEilEKTYAilbHA BilACHICTb
AnR L1i11eLil L1ie·i YroAL-1 TepMiH "IHTeneKTyanbHa enacHiCTb" Mae TaKe
>K
3Ha4eHHR, Ll.IO Lily CTani 2 KoHeeHLli"i, niAn111caHo'i y M. CToKrOilbMi 14 11111nHR 1967 poKy, RKOIO 6yna aacHoeaHa BceceiTHR opraHi3alliR iHTeneKTyanbHO'I enacHocTi.
,QnR l.lifleLil l.lbOro .QoAaTKY TepMiH «OpraHi3alli'l-y4aCHll1l.li cniepo6iTHll14TBa» 03Ha4ae KOMnereHTHi opraH111 Ta iHwi np1113Ha4eHi opraHi3al.li'i. BiAnoeiAHO AO HaL1ioHa11bH111x 3aKOHOAaBCTB ceo'ix Aep>Kae , CropoH111 6epyrb Ha ce6e 3060B R3aHHR Ll.IOAO ecpeKTll1BHOro 3aXl!1CTY iHTe11eKTya11bHO.i 1
BJ1aCHOCTi, RKa CTBOPIOeTbCR B npo4eci 8111KOHaHHR cnil1bHll1X nporpaM y paMKax L1ie·i YrOA111. OpraHiaa4i'i - y4acH1t1Lli cniepo6iTHll1LlTBa norOA>KYtOTbCR noeiAOMflRTll1 OAHa 1
OAHY npo 6yAb-RKi 06 €KTll1 npaea iHTeJleKfYailbHo'i BflaCHOCTi, RKi CTBOpeHi y paMKax Llie·i YroA111, a TaKo>K 3AiLilcHt0BaTL11 y HaLilKopoTw111Lil TepMiH Ari, Heo6xiAHi AflR Ha6ynR npaa Ha 4i 06'eKT111 npaea iHTe11eKTya11bHo'i enacHoCTi
I. CEPA Afi A
WeLil .QoAaToK aacrocoeyeTbCR AO 6yAb-RKoro cniepo6iTH1t1L1TBa, L40
3AiVICHIO€TbCR e paMKax L1ie·i YroA1t1, RKLl.IO iHwe He nepeA6a4eHo CTopoHaM111 a6o opraHi3aL1iRM111-y4acH1t1L\RM1t1 cniapo6iTH1t1L1TBa e AOAaTKoe111x yroAaX Ta yroAax npo cniflbHi nporpaM111. 6 . WeLil .QoAaTOK pery11t0e po3n0Aifl, aonoAiHHR Ta aacTocyaaHHR npaa Ha 1
06 €KTll1 npaea iHTefleKTyaflbHOI BilaCHOCTi, CTBOpeHi y XOAi cniapo6iTHll1LlTBa.
B. Weiil .QoAaTOK He 3MiHt0e a3aeM0BiAHOCll1H Mi>K opraHi3a4iRMLo1y4acH1t1L1RM1t1
cniapo6iTHll1LlTBa. KpiM
Toro, nono>KeHHR
4boro AoAaTKY He
nepewKOA>KaT111Me Bll1KOHaHHIO Mi>KHapoAH111X 306oa'RaaHb CropiH.
r.
Sci npaea Ha o6'eKTL-1 npaaa iHTeneKTYaflbHo'i a11acHocTi, RKi OTp111MaHi
paHiwe a6o € pe3yflbTaTaMl!1 nono>KeHHRMll1 L\bOro .QOAaTKy.
He3afle>KHll1X AOCfliA>KeHb, He perynt0t0TbCR
CTocosHo po3nop,i.ny, eo.nop,iHH5l Ta 3acTocyeaHH5l npas Ha 06'eKT111 npaea iHTe.neKfYa.nbHo·i e.nacHOCTi CTopoH111 i np11'13HaYeHi opraHi3a4i'i 3acTocoeyeaTll'IMyTb HacTynHi np111H4111n111:
A np111H4111n aAeKeaTHoro 38Xll'ICTY pe3y.nbTaTie iHTe.neKTyanbHO'i Ai5!IlbHOCTi , 5!Ki OTpll'IMYtoTbC5l i/a6o Bll'IKOpll'ICTOBYtoTbC5l y paMK8X 4ie'i YrOAll'I;
6. np111H4ll'ln Ha.ne>KHOro spaxyeaHH5l BiAnOBiAHll'IX BHeCKiB CTopiH Ta npll'l3HaYeHll'IX opraHi3a4ii/1 y po3nOAi.ni npae Ta iHTepecie Ha cninbHO cTeopeHi 1
06 CKTll'I npaea iHTe.neKTyailbHO'I BilaCHOCTi; B. np111H4ll'ln ecpeKTlllBHOro Bll'IKOpll'ICT8HH5l iHTe.neKTyailbHO'i e.naCHOCTi;
r.
np111H4ll'ln Hep,111CKpll'IMiHa4ii/1HOfO nOBOA>KeHH5l 3 yYaCHll'IKaMlll cni.nbHO.i
Ai5!IlbHOCTi ;
,0.. np111H4ll'ln 3aXll1CTY KOHcpiAeH4ii/1Ho'i AiilOBO.i iHcpOpMa4i'i;
€:. np111H4111n nepep,aYi Ta e111Kop111cTaHH5l o6'eKTie npaea iHTeneKTyanbHO'i enacHOCTi, 1..40 craopeHi no3a paMKaM111 4ie·i Yrop,111 , e111KiltoYHO nicn5l Hap,aHH5l TM topll'IP,ll'IYHOro 38Xll1CTY Ha Tep111Topi'i Aep>KaBll'I Bll'IKOpll1CTaHH5l;
>K. npll'IHL\ll'ln o5oe'f:i3Kosoro
B>Kll'ITI~
CropoHaMll'I aaxoAiB,
cnp~MoeaH111x
Ha
3ano6iraHH5l, iAeHTll'lcpiKa4ito, p03CiliAyBaHH5l, nepeWKOP,>KaHH5l i 6opOTb6y 3 nopyweHH5lM npae iHTeJleKTyailbHo'i BJlaCHOCTi;
3. np111H4111n nepeWKOP,>KaHH5l nopyweHH5lM 3aKOHHll'IX npae TpeTiX CTOpiH Ha o6'CKTll'I
npaea
iHTeneKTyanbHO.i
BilaCHOCTi,
1..40
OTPll'IMYCTbC5l
i/a6o
e111Kop111cToeynbc5l e paMKax 4ie'i YroA111;
I. np111H4111n BiAX111Il9HH5l CTOpOHaMll1 3a B3aCMHOto AOMOBileHiCTto 6yAb-5!Klf1X npeTeH3iiil TpeTiX CTOpiH CTOCOBHO MO>Killl'IBll'IX nopyweHb npae BJlaCHOCTi a6o .neriTll'IMHOCTi e111Kop111cTaHH5l iHWOto CTopoHoto a6o ri yYacH111KaM111 cninbHo·i Ai5lflbHOCTi npae iHTeneKTyanbHO'i enacHocTi y paMKax 4ie·i Yrop,1t1 .
Ill. P03nOAtn nPAB A .S1K1.40 iHwe He Blf13HaYeHo CTopoHaMll'I Ta ·ix opraHi3a4i5lM111-yyacH11145lM111 cniepo6iTHlil4TBa e AOAaTKOB1t1X yroAax Ta yroAaX npo cninbHi nporpaM1t1, MaiilHoei npaea iHTe.neKTyailbHO'I e.naCHOCTi 6yP,yTb po3nOAiI15lTll'ICb
BiAnOBiAHO AO
eKOHOMiYHOro, HayKOBOro Ta TeXHiYHoro BHeCKY KO>KHo'f CTOPOHlll y CTBopeHHi 4ie'i
iHTeneKTyailbHO'i BilaCHOCTi 3fiAHO 3 Ha4ioHailbHVIMVI 3aKOHOAaBCTBaMVI Aep>KaB CTopiH.
6. ny6niKa4i'i oxopoHRIOTbCR RK 06'e;KT111 aeTopcbKOro npaea. 8111Kop111cTaHHR 4111x o6'eKTiB 3Aiil1CHIO€TbCR Ha
niACTaBi
AOroeopiB
~CAO
po3nOpRA>KeHHR
MailtHOBVIMVI npaeaMVI iHTeneKTyailbHO'i BilaCHOCTi, RKi, 30KpeMa, CTOCYIOTbCR npae Ha nepeKilaA, nepeBVIAaHHR Ta ny6niKa4i10 CTaTeilt >KypHaniB, AOnOBiAeilt,
KHlllr,
~o
3'RBVII1111CR
RK
j3 HayKOBO-TeXHi4Hll1X
6e3nocepeAHiilt
pe3yilbTaT
cniepo6iTHll14TBa y paMKax 4ie;'i YroAVI. Yci ony6niKoeaHi np111MipH111K111 TaKVIX Teopie MalOTb MiCTVITVI iM 'ri aeTopy BiAnOBiAHOrO TBOpy, RK~O TiilbKVI BiH He BVIMarae;, ~06 iltoro iM'R He 3raAyBailOCb y 3B'R3KY 3 BlllKOpVICTaHHRM BiAnOBiAHOro TBopy . B. npaea Ha sci 06'e;KT111 iHTeneKTyanbHO'i enacHocTi, KpiM 3a3Ha4eH111x y
p03Ai11i 111-6, MalOTb po3nOAiilRTll1CR TaKVIM 4VIHOM: 1. MailtHOBi npaea Ha o6'€KTVI npaea iHTeneKTyailbHO'i BilaCHOCTi, RKi
cTBopeHi e pe3ynbTaTi AiRilbHOCTi cpaxie4ie y paMKax 4ie;'i YroAVI , nepeAalOTbCR Ta AalOTb npaeo Ha OTPVIMaHHR BiAnOBiAHO'i 81t1HaropOAVI, flK 'i x opraHi3a4iriM , TaK i 'iM caMVIM , WJlRXOM
yKnaAeHHR AOroeopiB
~OAO
po3nOpRA>KeHHfl MailtHOBVIMlll
npaeaMVI iHTeneKTyanbHO'i enacHOCTi CTOCOBHO BVIKOpVICT8HHfl o6'eKTiB npaea iHTeneKTyanbHO'i BflaCHOCTi BiAnOBiAHO AO Hal_4iOHaflbHOro 38KOHOA8BCTBa Aep>KaB
CTopiH.
2.
n paea
Ha
cTeopeHi
e
XOAi
cniepo6iTHVl4TBa
06'e;KT111
npaea
iHTeneKTyanbHO'i BilaCHOCTi, RKi MO>KYTb Ha6yean1Cfl B TpeTiX Kpa'iHax, Ta npV16YTKll1 BiA BVIKOpVICT8HHs:I 4VIX o6'eKTiB 6YAYTb BVl3Ha48Tll1Cs:I 8 cne4iailbHVIX AOAaTKOBVIX yroAaX a6o yroAaX npo cninbHi nporpaM111, yKnaAeH111x 3riAHO 3i cTanelO 6 4ie;'i YroAVI. 3. y BVln8AKY. flK~O y BiAnOBiAHVIX AOAaTKOBVIX yroAaX a6o yroAaX npo
cninbHi nporpaM111, yKI1aAeH1t1X 3riAHO 3 yMoeaMVI CTani 6 4ie;'i YrOAVI, AOCiliA>KeHHs:i 4111 AiflJlbHiCTb He Blt13Ha4eHi RK "cniJlbHe AOCJliA>KeHHR" 41t1 "cninbHa po60Ta". npaea Ha 06'eKT1t1 npaea iHTeneKTyanbHo'i enacHocTi, ~o e;
pe3y11bTaToM
AOCiliA>KeHHfl 4111 po60TVI, e; npeAMeTOM AOMOBneHOCTeilt y npo4eci neperoeopie Mi>K CTopoHaM1t1 41t1 ·i x opraHi3a4iRM1t1-y4aCHVl4RMVI cniepo6iTHlt14TBa. 4. y e111naAKY, KOilVI cniilbHa HayKOBO-AOCJliAH1114bKa AiflilbHiCTb 3fiAHO 3
4ie;10 YrOAOIO np1t1BOA1t1Tb AO YTBopeHHR Ta po3noec10A>KeHHR o6'eKTiB npaea iHTeneKTyanbHO'i enaCHOCTi, s:!Ki He niAils:!ralOTb npaeoeiilt oxopoHi BiAnOBiAHO AO 3aKOHOA8BCTea OAHie'i 3 Aep>Kae CTopiH, CTopoHVI nOBVIHHi HerailtHo npoeecTVI o6roeopeHHR 3 MeTOIO AOCs:lrHeHHs:I B3a€MOnp111il1Hs:!THOro piweHHR
N.nPOrPAMHE3A6E3nE4EHH~
MaLllHoei
A.
npasa
iHTe11eKTYailbHO"i
s11acHOCTi
Ha
nporpaMHe
3a6e3neYeHHs:t, s:tKe cniilbHO po3po6mmocs:1 Ta I a6o cni11bHO cpiHaHcysa11ocs:1 y paMKax cniJlbHlllX po6iT, po3nOAiI1s:!IOTbCs:!
Mi>K
opraHi3a1.4is:tMll1-yYaCHllll.ls:!Mll1
cnispo6iTH111L4TBa, epaxoeyt0Y111 ·ix BHecK111 y po3po6Ky Ta cpiHaHcyeaHHR
6. Po3nOAiJ1 np1116yTKiB, OTp111MaHll1X BHaCJliAOK KOMep1.4il'1Horo Bll1KOp111CTaHHs:! nporpaMHoro
3a6e3neYeHHs:t,
cpiHaHcyeanocs:t,
3
s:tKe
KOMep1.4il'1HOIO
cni11bHO MeTOIO,
po3po611s:111ocs:1 TaKO>K
MO>Ke
rn/a6o 6yAe
cni11bHO
Bll13HalfeHO
AOAaTKOBlllMl/1 yroAaMli1 a6o KOHTpaKTaMlll.
V. KOHIAEHUl~HA IHOPMAUI~
A. TepMiH "KoH¢iAeH1.4il'1Ha iHcpopMa1.4is:1" 03HaYae: 6yAb-s:tKi TexHiYHi AaHi Yll1
iHcpOpMa1.4it0 cpiHaHCOBOro xapaKTepy, He3aJle>KHO BiA cpopM Ta HOCis:t, s:!Ka nepeAaE:TbCs:t AI1s:t 1.4i11el'1 3AillicHeHHs:t Ais:tilbHOCTi y paMKax 1.4ie:·i YrOAll1 Ta BiAnOBiAae: HacrynH111M yMoBaM: 1.
BOilOAiHHfl TaKOIO iHcpOpMa1.4ie:t0 MO)l(e 3a6e3nelfll1Tll1 AOCs:trHeHHfl
3A06YTKiB, HacaMnepeA eKOHOMilfHOro, HayKOBOro lfli1 TeXHilfHOro xapaKTepy, s:tKi 3a6e3neYyt0Tb KOHKypeHTHY nepesary nepeA Tll1Mll1 oco6aMll1, XTO HelO He BOilOAie:; 2.
Us:t iHcpopMa1.4is:1 He e: 3ara11bHOBiAOMOt0 a6o 3ara11bHOAOCTynHot0 3
iHw1i1x A>Kepe11; 3.
Us:t iHcpopMa1.4is:1 paHiwe He 6y11a nepeAaHa fi Kop1i1cryea4eM TperiM
oco6aM 6e3 nonepeAHix 30600's:13aHb 36epirar111 n KOH¢iAeH1.4il'1HicTb; 4.
Us:t iHcpopMa1.4is:1 B)l(e He 3HaXOAli1TbCfl y Kop111cryeaya 6e3 nonepeAHix
1
3060B s:t3aHb 36epiraTll1 ri KOHcpiAeH1.4i1'1HiCTb.
6. KoH¢iAeH1.4il'1Ha iHcpopMa1.4is:1 nos111HHa 6YT111 no3HaYeHa y BiAnOBiAHi'1 cpopMi. BiAnOBiAailbHiCTb 3a TaKe no3HaYeHHfl, noKilaAaE:TbCs:t Ha CTopoH111 a6o ·ix opraHi3a1.4i"i-yYaCH11tL4i cniepo6iTHll1L4TBa, s:tKi Bll1Marat0Tb HaAaHHfl KOH¢iAeH1.4iil!HOCTi. Ko)l(Ha i3 CTopiH a6o 3ax111~aT11t
n opraHi3a1.4is:1-yyacH111L.1s:1
cnispo6iTHll1L4TBa no01i1HHa
TaKy iHcpOpMaL.(ilO BiAnOBiAHO AO HaL.(iOHailbHOro 3aKOHOAaBCTBa ceoe:·i
Aep>Ka0111.
B. KoH¢iAeH1.4iil!Ha iHcpopMa1..1is:1 Mo>Ke nepeAaearncs:t CTOpoHaM111 a6o "ix opraHi3a1..1is:tM111-yYaCHllll..lflMll1 cniepo6iTHll1L4TBa BJlaCHll1M cny>K60Bl..lflM,
flK~O
iHWe
He nepeA6a4eHo AOAaTKOBll1Mll1 yroAaM111 Ta yroAaM111 npo cninbHi nporpaM111, a s:IKll1X
nepeA6a4eHO
YMOBll1
Ta
CTpOKll1
3aCTocysaHHs:t
Ai'i
norJO)l(eHb
npo
KOHcpiAeH4i C1HiCTb. r . CTOPOHll1 Ta opraHi3a4i"1-y'-laCH1114i cnispo6iTHll14TBa 306os's:t3YIOTbCs:I np111ii1MaTll1 sci Heo6XiAHi 3aXOAll1 no BiAHOWeHHIO AO CBC°ix
cn~6os4i s ,
OCHOBHll1X
Bll1KOHaB4is po6iT Ta cy6niAPs:IAH111KiB Aris:! AOTpll1MaHHR 306oe'S13aHb 11.lOAO 36epe)l(eHHR KOHcf>iAeH4iVIHOCTi, s:tKi 81113Ha4eHHi 811111.le.
VI. TPETI
CTOPOH~
nepeAa'-la MaVIHOBll1X npas Ha o6'e:KTll1 iHTeneKTyanbHC°i snaCHOCTi B paMKaX cninbHll1X AOCiliA)l(eHb TpeTiM CTOPOHaM 6yAe 3Aiii1CHtoBaTll1CR 3a nonepeAHbOIO AOMOBileHiCTIO Mi)!( CTopoHaMll1 a6o BiAnOBiAH111Mll1
opraHi3a4is:iM111-yL1aCHll1~Mll1
cnispo6iTHll14TBa.
VII. P03B'H3AHHH cnOPIB
CnopLll crocoeHo iHreneKTyanbHo·i enacHocri y paMKax 4ie·i YroALll noe111HHi 8111piwyeaTll1Cfl
Wils:!XOM
o6rosopeHHs:t
Mi)!(
opraHi3a4is:tM111-yL1aCHll1~Mll1
cnispo6iTHll14TBa a6o, np111 He06XiAHOCTi, CTopoHaMll1. S1Kll.l0 TaKll1Vl cnip He MO)l(e 6yr111 epery11boBaH111VI npoTs:troM wecr111 Mics:14is 3 MOMeHTY nopyweHHfl cnipHoro n111TaHHR,
i
B pa3i
BiACyTHOCTi
B3aE:MHo"i
3fOA111
11.lOAO
iHWll1X
cnoco6ie
eperyntoeaHHs:t cnopy, 6yAb-s:tKa CTopoHa noAae: Ans:t ocraT04Horo s111piweHHs:t n111raHHS1 3am1T AO ap6iTpa)l(y, OAHOro 3 4IleHie f!Koro np1113Ha4ae: CTopoHa, 11.lO iHi4itoe: ap6iTpa)l(H111VI po3ms:tA, Apyroro YneHa np1113HaYae: APYra CTopoHa i TpeTiVI YneH , s:tK111VI 6yAe ronosoto, cninbHO 06111pae:TbCs:t nepw111M Ta APYrll1M YneHoM ap6iTpa)l(y; s:tKll.lO 6yAb-s:tKa CTopoHa He 3MO)l(e np1113Ha4111T111 YneHa ap6iTpa)l(y npors:troM 60 AHiB 3 MOMeHTY np1113Ha4eHHs:t ap6iTpa APYroto CTopoHoto a6o RKll.lO 4i 4J1eHll1 ap6irpa)l(y He Aiii1AyTb 3fOA111 11.lOAO npll13Ha4eHHs:! TpeTbOro ap6iTpa npoTs:troM 60 AHie 3 MoMeHTY ·ix np1113Ha4eHHs:t, ronoea Mi)l(HapoAHoro CYAY OOH MO)l(e 3po6111rn He06XiAHi np1113Ha4eHHS1 y BiAnOBiAb Ha 3an111T 6yAb-s:tKo"i CTOPOHll1. PiweHHs:t ap6iTpa)l(y e: ocTaT04Hll1M i ocKap)l(eHHto He niAns:trae. Ko)l(Ha CTopoHa Hece e111rpaT111 csoro ap6iTpa Ta aABOKara niA '-lac ap6irpa)l(Horo npo4ecy. 8111Tpar111, nos's:t3aHi 3 po60TOIO ronOBll1 ap6iTpa)l(y, Ta iHWi BV1Tparn CTOpOHll1 HeCyTb HapiBHO.
06111ABi
VIII. nPIAnlllHEHH5I A50 3AKIH4EHH5I TEPMIHY .Qfi YrO.QIA
npv1nll1H6HHH Ai'I a6o 3aKiHY6HHH TepMiHy Ai'I 4iE:"i YroA111 He sn111.1san1Me Ha npasa Ta 06os's:i3K111, Ha6yTi paHiwe y paMKax nono)f<eHb LlbOro ,[J,oAaTKy.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND PEACEFUL USES OF OUTER SPACE
The Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine (hereinafter referred to as the Parties), Desiring to strengthen the traditional relations of friendship and cooperation between the two countries; Taking into consideration the mutual interest in enhancing the peaceful uses of outer space; Seeking to preserve outer space exclusively for peaceful purposes open to wide international cooperation; Considering the terms of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of January 27th 1967, and of other Multilateral Treaties and Agreements on the exploration and use of outer space to which both States are parties; Desiring to establish effective forms of bilateral cooperation in the field of space activities that would promote social, economic and cultural development for the benefit of the peoples of their countries; Aiming to encourage commercial and industrial cooperation between the private sectors of both countries in the field of outer space; Pursuant to the respective national legislations of both Countries. Have agreed as follows:
ARTICLE 1
Objective
The objective of this Agreement is to promote cooperation within the framework of the Agreement. in accordance with the legislation in force in each State and applicable international law.
ARTICLE 2
Applicable Law
Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in accordance with the legislation of the States of the Parties, subject to observance of generally recognized principles and norms of international law without prejudice to the fulfillment by the Parties of their obligations and the exercise of their rights under other international agreements in which they participate.
ARTICLE 3
Competent Authorities
1.
The Competent Authorities responsible for the development and
coordination of cooperation in implementation of this Agreement shall be:
for the Indonesian Party
the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN).
for the Ukrainian Party
the National Space Agency of Ukraine (NSAU),
In case of appointment by either Party of any other Competent Authorities, such a Party shall without delay notify the other Party in writing via diplomatic channels of such an appointment.
2. Parties
In accordance with respective national legislations of their States, the or
the
Competent
Agencies
may
designate,
accordingly,
other
ministries/agencies or organizations, both public and private, to carry out
2
specialized types of activities within the framework of this Agreement (hereinafter referred to as Designated Organizations).
3.
For the purposes of this Agreement, the term "Joint Activity
Participants" shall mean Competent Authorities, Designated Organizations and other legal entities, both public and private, involved in joint activities within the framework of this Agreement. 4.
Joint Activity Participants shall observe the internal regulations
established by the Parties in implementation of this Agreement.
ARTICLE 4
Areas of Cooperation
1.
Cooperation within the framework of the present Agreement may be
carried out in the following areas: a)
basic space science, space meteorology, space geophysics, astronomy
and
astrophysics,
space
materials
and
constructions, biotechnology, ionosphere and space plasma; b)
research and support space equipment;
c)
space transportation systems;
d)
satellite development and manufacturing for scientific and commercial purposes;
e)
development of remote sensing systems;
f)
space telecommunications;
g)
joint research
and development activities, construction,
production, launching, operation and utilization of launch vehicles, satellites and other space systems; h)
space system ground infrastructure, including launch centers;
i)
design, testing,
manufacturing, and
supply
of various
components for launch vehicles, satellites and ground infrastructure.
3
2.
Additional areas of cooperation shall be determined by mutual
agreement between the Parties. ARTICLE 5
Forms of Cooperation 1.
Cooperation within the framework of the present Agreement may be
carried out in the following forms: a)
planning and implementation of joint space projects;
b)
personnel
train ing
programs
and
assistance
to
the
participation of scientific and engineering and technical staff in joint projects; c)
exchange of scientists and technicians;
d)
exchange of equipment, documentation, data, results of experiments and scientific and technological information;
e)
joint development and implementation of industrial and commercial programs;
f)
joint development and utilization of launchers and other space systems;
g) 2.
organization of symposia and other joint scientific events.
Any other additional form of cooperation shall be determined by
mutual agreement between the Parties. ARTI CLE 6
Implementing Arrangements and Joint Program Agreements 1. present
For implementation of specific programs or projects under the Agreement,
the
Parties
may
conclude
separate
implementing
agreements/arrangements. 2.
The Competent Authorities may, subject to procedures established
by respective national legislation of the Parties' States, agree on specific joint
4
programs, which will determine the principles, rules and procedures related to the organization, implementation and, if necessary, financial support to such programs. 3.
Upon mutual agreement, the Implementing Agencies may enlist the
participation of governmental and private institutions, firms and natural persons from third countries in the joint programs carried out within the framework of the present Agreement.
ARTICLE 7
Working Groups For the purposes of achieving the objectives of the present Agreement, the Competent Authorities may, if considered necessary and by mutual agreement, establish joint technical working groups.
ARTICLE 8
Principles of Financing 1.
Financing of joint programs carried out pursuant to this Agreement
within the governmental space policy shall be provided by the Parties according to the budget allocations subject to availability of funds in the state budgets of the Parties' States.
2.
Financing of the joint programs beyond budget allocations and/or
government programs shall be within the scope of responsibility of the Competent Authorities and/or participating organizations engaged in such activities, which shall be stipulated in separate agreements.
5
3.
Both Parties, unless otherwise required by respective national
legislations of the Parties' States, shall not be responsible for financial obligations arising out of separate agreements between the Competent Authorities or participating organizations within the framework of this Agreement.
ARTICLE 9
Intellectual Property Unless otherwise agreed by the Competent Authorities in the implementing arrangements relating to the joint programs, the treatment of intellectual property objects created or furnished in the course of joint activities carried out under this Agreement shall be in accordance with the Annex to the present Agreement, which shall be an integral part of this Agreement.
ARTICLE 10
Exchange of Information 1.
Observing the conditions of confidentiality envisaged in the Annex,
the Competent Authorities shall provide access, on a mutual basis and within a reasonable time, to the results of scientific research and work jointly carried out within the framework of this Agreement. To that end, they shall encourage the exchange of corresponding scientific and technical information and data, which cannot be transferred to third parties without prior mutual consent. 2.
The
Competent Authorities, according
to
their national
law
concerning the information of limited access, shall facilitate the mutual exchange of information concerning the basic directions of their respective national space programs.
6
ARTICLE 11
Customs Procedures Subject to its respective national legislation of their States, each Party shall reciprocally carry out activities to facilitate equipment importation for the joint programs to be undertaken under this Agreement.
ARTICLE 12
Exchange of Personnel Each Party shall, in accordance with its respective national legislation of their States regarding the exchange of personnel, take necessary measures to facilitate the clearance of entry, stay and exit for the other Party's nationals who enter, stay and exit within territory of a State in order to carry out activities under the joint programs established under this Agreement. ARTICLE 13
Liability
1.
The Parties shall conclude a separate implementing arrangement of
liability for the respective losses and damages imposed by them and/or their Competent Authorities. Such implementing arrangement shall apply to every joint program; 2.
The Parties agree to establish a cross-waiver of liability between the
Parties, Competent Authorities and participating organizations in order to promote their participation in the joint programs on the exploration and use of outer space; The Parties agree with the cross-waiver of liability according to which each Party waives all claims against their own Competent Authorities and/or participating organizations, including its contractors and subcontractors.
7
Principles of the cross-waiver of liability shall apply only if the person, entity or property causing the damage is involved in the joint programs under this Agreement and the person, entity or property damaged is damaged by virtue of its involvement in the joint programs.
3. In the event of claims arising out of the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, of March 291h 1972, the Parties shall consult promptly on the application of the relevant articles of the mentioned Convention.
ARTICLE 14 Settlement of Disputes
Any disputes concerning interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled by means of direct negotiations between the Parties or by any other means agreed upon by the Parties and recognized by International Law.
ARTICLE 15 Amendments
This Agreement may be amended by mutual arrangement between the Parties in the form of protocols which shall become an integral part thereof.
ARTICLE 16 Final Provisions
1.
The present Agreement shall enter into force on the date of the last
notification on the fulfillment by the Parties of their legal internal procedures necessary for its entry into force, and shall be temporarily in force where it does not contradict the legislation of the Parties' States from the date of its signature, unless either party express its intention to be bound by the Agreement.
8
2.
The present Agreement will remain in force for a period of ten (10)
years and shall be automatically extended for subsequent ten (10) year periods. This Agreement may be terminated by either Party through a diplomatic Note. The denunciation shall take effect six (6) months following the date of the notification.
3.
In the event of the termination of the present Agreement, its
provisions shall continue to apply to all unfinished programs and projects unless the Parties agree otherwise. The termination of the present Agreement shall not serve as the basis for the revision or termination of obligations of financial or contractual nature still in force, and shall not affect the rights and obligations of legal entities and natural persons which have arisen before the termination of the present Agreement.
IN WITHNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized there to by
their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at .
J~\.<:~~~~.
~~ .. ~.?.~~~~.~ . ~0.~~. in two original copies, each in the
.1.. .
Indonesian, Ukrainian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English version shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE CABINET OF
THE REPUBLIC OF INDO~SIA
MINISTERS OF UKRAINE
Signed
Signed
9
'
ANNE X Intellectual Property
For the purposes of the present Agreement, the term "intellectual property" will have the meaning found in Article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organization, signed in Stockholm on 14 July 1967. For the Organizations"
purposes shall
of the
mean
present
Competent
Annex,
Authorities
the and
term
"Cooperating
other
Designated
Organizations. The Parties take the obligation in accordance with their respective national legislations to ensure an effective protection of intellectual property obtained within the framework of cooperative projects carried out under this Agreement. The Cooperating Organizations shall inform one another in a timely manner of any intellectual property right objects obtained in the framework of this Agreement, and shall take actions to receive rights for such intellectual property objects as soon as possible. I. Scope A
The present Annex applies to all forms of cooperative activity
performed within the framework of this Agreement, except as otherwise agreed in the written form by the Parties. B.
The present Annex shall regulate the allocation, ownership and
exercise of intellectual property rights for objects developed in the course of cooperation. C.
The present Annex does not alter the relations between Cooperating
Organizations. Furthermore, it will not prejudice the international obligations of the Parties. D.
All intellectual property rights acquired earlier or being the result of
independent research shall not be altered by the terms of the present Annex.
II. Principles
With regard to allocation. ownership and exercise of intellectual property rights, the Parties and Designated Organizations shall apply the following basic principles: A.
the principle of adequate protection of the results of intellectual
activities obtained and/or used within the framework of the Agreement;
B.
the principle of due consideration of corresponding contributions by
the Parties and designated organizations in the allocation of their rights to and interests in jointly created intellectual property;
C.
the principle of efficient use of intellectual property;
0.
the principle of non-discriminatory treatment of participants in the joint
activity; E.
the principle of protection of business confidential information;
F.
the principle of transfer and use of intellectual property right objects
only after they are provided with legal protection in the territory of the State where they shall be used;
G.
the principle of mandatory implementation by the Parties of measures
aimed at preventing, identifying, investigating, restraining and suppressing infringements of the intellectual property rights; H.
the principle of restraining from infringing the legitimate rights of third
parties to intellectual property obtained and/or used within the framework of the Agreement; I.
the principle of waiving by either Party on a mutual basis
consideration of any claim presented by a third party with respect to alleged
2
infringements of ownership of and legitimacy of the use by the other Party or its participants in the joint activity of intellectual property rights within the framework of Agreement.
Ill. Distribution of Rights A.
Unless otherwise agreed by the Parties and their Implementing
Agencies in Implementing Arrangements and Joint Program Agreements, the intellectual property rights will be allocated with due regard to the economic, scientific and technological contributions of each Party into the creation of this intellectual property in accordance with respective national legislations of the States. B.
Publications are protected as intellectual property rights objects. Such
objects are used subject to agreements for intellectual property rights ownership related , namely, to translation, reproduction and public distribution of scientific and technical journal articles, reports and books directly arising from cooperation carried out under this Agreement. All such publicly distributed copies should contain the author's name unless he/she requires not mentioning it in relation to the work. C.
Rights to all forms of intellectual property, other than those rights
described in section Ill. B. above, will be distributed as follows: 1.
Any intellectual property rights that may result from the activities of
individuals under the terms of this Agreement shall be entitled, as well as the respective royalties shall be earned, either by their institutions or themselves, from concluding agreements on intellectual property rights ownership related to use of intellectual property rights objects, according to the laws and regulations of each Party's State. 2.
Rights for intellectual property objects created in the course of
cooperation that can be obtained in the third states and profits received from use of these objects will be defined in specific implementing arrangements or
3
cooperative agreements concluded in accordance to the Article 6 of the Agreement.
3.
If a research or activity is not designated as "joint research" or "joint
activity" in the relevant Implementing Arrangements or Cooperative Programs concluded pursuant to Article 6 of this Agreement, rights to intellectual property arising from such research or activity will be the subject of agreements to be negotiated between the Parties or their cooperative organizations.
4.
In the event that a joint research project under this Agreement will
lead to creation or grant of intellectual property of a type not protected by the applicable laws of one of the Parties, the Parties shall immediately hold discussions with a view to arriving at a mutually acceptable solution. IV. Software
A.
The intellectual property rights to software jointly developed and/or
jointly financed within the framework of cooperative activities shall be distributed between the Cooperating Organizations, taking into account their respective contribution to its elaboration and financing. B.
The allocation of remuneration generated by the commercial use of
the software jointly developed and/or jointly financed can also be determined by separate agreements or contracts.
V. Confidential Information
A.
The term "confidential information" shall refer to any technical data or
financial information, independent of the form and media, transferred for the purposes of carrying out activities within the framework of the present Agreement and meeting the following conditions: 1.
possession of this information may ensure gains, in particular of an
economic, scientific or technical nature, which may represent an advantage in competition with persons not possessing it;
4
2.
this information is not generally known or publicly available from other
sources;
3.
this information was not earlier passed on by its possessor to a third
person without the previous obligation to maintain its confidentiality; 4.
this information is not already at the receiver's disposal without the
previous obligation to maintain its confidentiality; B.
Confidential information shall be designated as such in an appropriate
manner. The responsibility for such a designation shall rest upon the Party or Cooperating Organization which demands such confidentiality. Each Party or Cooperating Organization shall protect such information in correspondence with applicable laws and regulations of its State. C.
Confidential information may be passed on by the Part.ies or
Cooperating Organizations to their own employees, whenever it is not otherwise envisaged in separate agreements or contracts. Information given in this way may be used only within the limits of the sphere of application of Implementing Arrangements and Cooperative Programs, which shall envisage the conditions and time limits of application of such provisions on confidentiality. D.
The Parties and Cooperating Organizations are obliged to take all
necessary measures in relation to their employees, basic performers of work and subcontractors for the observance of the obligations on safeguarding confidentiality determined above. VI. Third Parties The distribution of intellectual property rights as a result of joint research to third parties shall be the subject of a preliminary written agreement between the Parties or their respective Cooperating Organizations.
5
VII. Settlement of Disputes Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved through amicable discussions between the Cooperating Organizations or, if deemed necessary the Parties. If such a dispute cannot be resolved within a period of six months following the request for such discussions and in the absence of mutual agreement concerning other methods of dispute settling, it shall be referred at the request of either Party for final decision to a tribunal of arbitrators, one to be named by the Party which initiated the arbitration procedures, one to be named by the other Party and the third, who shall be the Chairman, to be chosen jointly by the first two; if either Party fails to appoint an arbitrator within 60 days of appointment by the other Party, or if these arbitrators should fail to agree on the third arbitrator within 60 days of their appointment, the President of the International Court of Justice may make any necessary appointments at the request of either Party. The decisions of the tribunal of arbitrators are final and binding. Each Party covers the expense of its arbitrator and its lawyer during the process in court. The expenses of the Chairman of the arbitration court and other expenses are covered by both Parties equally.
VIII. The termination or expiration of the present Agreement The termination or expiration of the present Agreement will not affect rights or obligations previously acquired within the framework of this Annex.
6
