PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENANGAN AN DAERAH PASCA KONFLIK TAHUN ANGGARAN 2017
PAPARAN DIREKTUR PDPK B O G O R,
M E I 2 017
LANDASAN HUKUM
1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial 2. PP 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012 Koordinasi meliputi: 1. Pencegahan konflik 2. Penghentian konflik 3. Koordinasi pemulihan pasca konflik
2
GAMBARAN KONFLIK DI DAERAH TERTINGGAL Persentase Jenis Terjadinya Konflik di Daerah Tertinggal dalam 1 Tahun Terakhir Podes 2011
Persentase Jenis Terjadinya Konflik di Daerah Tertinggal dalam 1 Tahun Terakhir Podes 2014 4%
4% 3% 3%
perkelaihan Masal Antar Kelompok Masy
4% 48%
34%
➢ Bedasarkan Persentase jenis konflik yang sering terjadi di daerah tertinggal, Jenis perkelahian antar kelompok masyarakat dan perkelahian warga antar desa/kelurahan menjadi jenis konflik dominan. ➢Terdapat peningkatan jenis konflik antar kelompok masyarakat dan antar desa dari tahun 2011 dengan 2014 ➢Oleh karena itu upaya penanganan konflik di daerah tertinggal perlu difokuskan untuk meredam konflik antar kelompok masyarakat dan antar desa
perkelaihan Masal Klmpk Masy antar desa perkelaihan Masal Klmpk Masy dgn aparat keamanan perkelaihan Masal Klmpk Masy dgn aparat pemerintah perkelaihan Masal Pelajar/Mahasiswa
Sumber : Podes 2014, diolah.
Intensitas
2011 2014
Perkelahian antar warga
40 %
48%
Perkelahian antar desa
28%
34%
3
SEBARAN KONFLIK DI DAERAH TERTINGGAL MENURUT JENIS KONFLIK Wilayah Kalimantan Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Sumber Daya Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Identitas Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Separatisme Jumlah
Wilayah Sumatera Jenis Konflik Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Sumber Daya Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Separatisme Konflik Identitas Jumlah
Wilayah Sulawesi
Frekuensi
Jenis Konflik
175 113 80 57 36 0 461
Jenis Konflik Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Identitas Konflik Sumber Daya Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Separatisme Jumlah
Wilayah Jawa
Frekuens i 102 60 22 15 12 9 220
Wilayah Maluku Frekuens i
Jenis Konflik Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Sumber Daya Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Identitas Konflik Separatisme Jumlah
Jenis Konflik Konflik Identitas Konflik Sumber Daya Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Separatisme Jumlah
180 147 122 110 93
340 80 53 41 26 0 540
390 264 177 126 105 6 1068
0 652
Wilayah Nusa Ternggara
Frekuens i
Frekuensi
Jenis Konflik Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Sumber Daya Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Identitas Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Separatisme Jumlah
Wilayah Papua
Frekuens i 1012 645 403 342 296 32 2730
Jenis Konflik Konflik Separatisme Konflik Main Hakim Sendiri Konflik Tata Kelola Pemerintah Konflik Pemilihan dan Jabatan Konflik Sumber Daya Konflik Identitas Jumlah
4
Frekuens i 260 235 121 117 74 36 843
DASAR PENENTUAN LOKUS PRIORITAS DAERAH PASCA KONFLIK
1. BERDASARKAN PEPRES NO. 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015 – 2019 (BERJUMLAH 122 KABUPATEN)
2. SURAT BAPPENAS NO. 1307/D.7.2/02/2016 TENTANG DAFTAR LOKASI DAERAH TERTINGGAL YANG PRIORITAS DITANGANI DITJEN PDTU, DAN MENGACU PADA DATA SISTEM NASIONAL PEMANTAUN KEKERASAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENKO PMK DAN BERADA PADA DAERAH TERTINGGAL YANG MENJADI LOKUS PASCA KONFLIK PRIORITAS SEBANYAK 41 KABUPATEN
5
41 LOKUS PRIORITAS DAERAH PASCA KONFLIK DI DAERAH TERTINGGAL 2015 -2019 No
Wilayah
1 Sumatera Jawa
Provinsi Aceh Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat
2 Nusra
Nusa Tenggara Timur
Kabupaten dan Status Desa Aceh Singkil (19 Desa Sangat Tertinggal, 8 Desa tertinggal & 2 Desa Maju) Situbondo ( 11 Desa Tertinggal, 7 Desa Berkembang, 8 Desa Maju Bangkalan (37 Desa Tertinggal, 6 Desa Berkembang, 4 Desa maju) Sampang (18 Desa Tertinggal, 6 Desa Berkembang, 3 Desa Maju Lombok Barat (10 Desa Tertinggal, 12 Desa Berkembang, 9 Desa Maju) Lombok Tegah (10 Desa Tertinggal, 12 Desa Berkembang, 3 Desa Maju) Lombok Timur (22 Desa Tertinggal, 19 Desa Berkembang, 10 Desa Maju Sumbawa (5 Desa Sangat Tertinggal, 15 Desa Tertinggal, 15 Desa Berkembang, 7 Desa Maju) Dompu ( 7 Desa tertinggal, 2 Desa Maju) Bima (4 Desa Sangat Tertinggal, 23 Desa Tertinggal, 3 Desa Berkembang, 1 Desa maju) Sumbawa Barat (6 Desa Tertinggal, 1 Desa Berkembang, 2 Desa Maju)
Juml ah Desa 29 26 47 27 31 25 51 42
9 31 9 23
Kupang (13 Desa Sangat Tertinggal, 8 Desa Tertinggal, 1 Desa Berkembang, 1 Desa Maju) Timor Tengah Selatan (23 Desa Sangat Tertinggal, 17 Desa Tertinggal, 2 Desa Berkembang) Timor Tengah Utara (9 Desa Sangat Tertinggal, 16 Desa Tertinggal) Belu (9 Sangat Desa Tertinggal, 1 Desa tertinggal) Lembata (4 Sangat Desa Tertinggal, 16 Desa Tertinggal, 3 Desa Berkembang) Ende (32 Desa Sangat Tertinggal, 13 Desa Tertinggal, 2 Desa Berkembang) Manggarai (10 Desa Sangat Tertinggal, 4 Desa Tertinggal)
42 25 10 23 47 14
Manggarai Barat (27 Desa Sangat Tertinggal, 5 Desa Tertinggal dan 2 Desa Berkembang)
34
Sumba Barat Daya (33 Desa Sangat Tertinggal dan 3 Desa Tertinggal) Nagekeo (9 Desa Sangat Tertinggal dan 4 Desa Tertinggal) Manggarai Timur (42 Desa Sangat Tertinggal dan 2 Desa tertinggal) Malaka (4 Desa Sangat Tertinggal, 12 Desa Tertinggal dan 1 Desa Berkembang)
36 13 44 17
6
41 LOKUS PRIORITAS DAERAH PASCA KONFLIK DI DAERAH TERTINGGAL 2015 -2019 No
3
Wilayah
Kalimantan
Provinsi
Kalimantan Barat
Kabupaten dan Status Desa Sambas (5 Desa maju) Landak (1 Desa maju) Ketapang (2 Desa Maju) Toli-Toli (2 Desa Sangat Tertinggal, 12 Desa tertinggal dan 1 Desa Maju)
Sulawesi
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 4
Maluku Maluku
Maluku Utara
5
Papua
Papua
Papua Barat
Jumlah
Juml ah Desa 5 1 2 15
Donggala (10 Desa Sangat Tertinggal, 15 Desa Tertinggal)
25
Parigi Moutong (5 Desa Sangat Tertinggal, 26 Desa Tertinggal, 2 Desa Berkembang dan 3 Desa Maju)
36
Sigi (10 Desa Sangat Tertinggal, 24 Desa Tertinggal, 5 Desa Berkembang dan 5 Desa Maju)
44
Jeneponto (11 Desa tertinggal) Maluku Tengah (12 Desa Sangat Tertinggal, 10 Desa Tertinggal, 2 Desa Berkembang dan 3 Desa Maju)
11
Buru (9 Desa Sangat Tertinggal dan 6 Desa Tertinggal)
15
Seram Bagian Barat (13 Desa Sangat Tertinggal, 2 Desa Tertinggal, 2 Desa Berkembang dan 2 Desa Maju)
19
Seram Bagian Timur (27 Desa Sangat Tertinggal, 3 Desa tertinggal dan 1 Desa maju)
31
Halmahera Barat (12 Desa Sangat Tertinggal, 10 Desa Tertinggal, 7 Desa Berkembang dan 1 Desa Maju)
30
Merauke (22 Desa Sangat Tertinggal dan 6 Desa Tertinggal)
28
Nabire (8 Desa Sangat Tertinggal, 3 Desa tertinggal dan 2 Desa Berkembang)
13
Jayawijaya (67 Desa Sangat Tertinggal, 1 Desa tertinggal dan 1 Desa Berkembang)
69
Puncak Jaya (11 Desa Sangat Tertinggal)
11
Sorong (25 Sangat Tertinggal dan 1 Desa Tertinggal)
26
27
71063
AKUMULASI DESA DI 41 KABUPATEN LOKUS PRIORITAS
Status 1063 Desa Di 41 Kabupaten terbagi atas: 476 Desa Sangat Tertinggal 398 Desa Tertinggal 115 Desa Berkembang 47 Desa Maju
8
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK
TUGAS FUNGSI
•Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
•Penyiapan perumusan kebijakan : •Penyiapan pelaksanaan kebijakan •Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
• di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; •Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat penanganan daerah pasca konflik ; dan •Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.
9
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK DIREKTUR PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK
(SUGITO) KASUBAG TATA USAHA RUKMINI
KASUBDIT WILAYAH I
KASUBDIT WILAYAH II
KASUBDIT WILAYAH III
KASUBDIT WILAYAH IV
KASUBDIT WILAYAH V
SUKANDAR
AGUS WICAKSONO
SUDRAJAT
TEUKU CHAIRUL
DIAH RATRI KUSHERMINI
KASI PENCEGAHAN
KASI PENCEGAHAN
KASI PENCEGAHAN
KASI PENCEGAHAN
KASI PENCEGAHAN
ZAHARA MAHENDAR
DANDI WIDIANSAH
VIDA ENDRAS CITA
SLAMET
DANIAL PARIPURNA
KASI PEMULIHAN
KASI PEMULIHAN
KASI PEMULIHAN
KASI PEMULIHAN
KASI PEMULIHAN
YULIATI
DJUNAIDI
ANDI SURYA AZ
M. YANI MARSIDIK
-
STAF PELAKSANA: STAF PELAKSANA: 1. 2.
STAF PELAKSANA: STAF PELAKSANA: 1. 2.
STAF PELAKSANA: STAF PELAKSANA: 1. 2.
STAF PELAKSANA: 1. PELAKSANA: STAF 2.
STAF PELAKSANA:
10
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK
PERUMUSAN KEBIJAKAN Penyusunan Direktori Sistem dan Profil Pemetaan Potensi Daerah Konflik, dengan target: 1. Terbentuknya sistem pengarsipan potensi Daerah Pasca Konflik; 2. Tersusunnya profil dan pemetaan potensi daerah pasca konflik.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN/FASILITASI Bantuan Pemerintah: 1. Pembangunan Rumah Singgah 2. Revitalisasi Raga Des 3. Penyusunan Profil Desa Pasca Konflik 4. Penyusunan Modul Penanganan Pasca Konflik 5. Sosialisasi Kurikulum Bina Damai
PENANGANN DAERAH PASCA KONFLIK DI 41 DAERAH TERTINGGAL
SUPERVISI & EVALUASI 1. Supervisi Pembangunan Rumah Singgah 2. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Bina Damai
BIMBINGAN TEKNIS 1. Pendampingan/Pelatihan PCNA
2. Pendampingan/Pelatihan Pranata Adat 3. Kampaye Perdamaian
11
IKU DIREKTORAT PDPK ➢ Jumlah Daerah Tertinggal di daerah tertentu yang indek ketahanan konfliknya meningkat. ➢ Jumlah desa tertinggal yang terentaskan di daerah rawan konflik di Kabupaten daerah tertinggal di daerah tertentu ➢ Jumlah desa yang berubah statusnya menjadi desa mandiri di daerah rawan konflik di kabupaten daerah tertinggal di daerah tertentu 12
PENCEGAHAN KONFLIK DALAM RKP 2017 Kemendes PDTT berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
1. Penyusunan indeks ketahanan daerah konflik di daerah tertinggal di 41 Kab tertinggal 2. internalisasi kurikulum bina damai dalam lembaga pendidikan formal dan non formal di 41 Kab tertinggal 3. internalisasi conflict sensitive planning and budgeting di 20 Kab tertinggal
13
ANGGARAN DIREKTORAT PDPK TAHUN 2017 OUTPUT
NAMA KEGIATAN
5498.001 Pranata Adat yang Direvitalisasi dlm rangka pencegahan pasca konflik (Festival budaya 5 Kab) 5498.002 NSPK Penganan Daerah Pasca Konflik (rakor dan modul) 5498.003 Peningkatan Ketangguhan Daerah terhadap Konflik Penyusunan dokumen kebutuhan daerah pasca konflik Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kebutuhan Pasca konflik Workshop kegiatan Penilaian Kebutuhan Paska Konflik (PCNA) Evaluasi Kegiatan Peningkatan Ketangguhan Daerah Terhadap Konflik Internalisasi Kurikulum bina damai dalam lembaga pendidikan formal dan nonformal Penyusunan Kurikulum Bina Damai untuk Daerah Pasca Konflik Sosialisasi Kurikulum Bina Damai 5498.004 Sarana dan Prasanan Pendukung Penanangan Daerah Pasca Konflik Revitalisasi / Rehabilitasi Rumah singgah Dukungan kegiatan dan Layanan Direktorat, serta dukungan sarana lainnya Total Pagu
SWAKELOLA
KONSULTAN
FASILITASI
453.126.000
JASA LAINNYA 1.000.000.000
TOTAL 1.453.126.000
410.205.000 410.205.000 4.137.351.000
500,000,000 381,228,000 638,149,000 506,982,000 1,897,390,000
480,300,000 1,209,690,000 2.744.618.000 1,500,000,000
1.244.618.000
6,245,300,000
1.500.000.000
1.000.000.000
8.745.300.000
14
RENCANA KERJA 2017 Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan
Koordinasi tematik dengan Kementerian/Lembaga 001 dalam penanganan daerah pasca konflik
Alokasi 2017 (Juta)
1.453
1. Konsolidasi dan Persiapan Pengelolaan Program Pranata Adat Penanganan Daerah Pasca Konflik 2. Workshop Pranata Adat Yang Direvitalisasi Dalam Rangka Pencegahan Konflik
Keluaran
Lokus
Festival Budaya dalam Mendukung Pranata Adat di 5 Kabupaten : 1. Belu 2. TTU 3. Sambas 4. Malaka 5. Merauke
5 Pranata Adat di 5 Kabupaten
1 Dokumen Kesepahaman dengan K/L
1 Dokumen
3. Festival Adat Dalam Mendukung Revitalisasi Pranata Adat Koordinasi dengan K/L dalam rangka penyusunan NSPK 002 dalam penanganan konflik
411,3
1. Plaksanaan Persiapan Penyusunan NSPK 2. Rapat Koordinasi dengan K/L Penyusunan NSPK Pengembangan Daerah Pasca Konflik 3. Finalisasi NSPK Pengembangan Daerah Pasca Konflik Total
8.745,3
RENCANA KERJA 2017 Kode
Kegiatan/Sub Kegiatan Peningkatan ketangguhan daerah tangguh konflik
003
Alokasi 2017 (Juta) 3.637
1. Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah Konflik di Daerah Tertinggal
Keluaran Pelatihan aparatur di 41 Kab Daerah Pasca Konflik untuk Perencaan anggaran kebutuhan pasca koflik
Lokus 41 orang
2. Internalisasi Kurikulum Bina Damai Dalam Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal Sarana dan Prasaran Pendukung Penanganan Daerah 004 Pasca Konflik
3.244
1. Revitalisasi Pembangunan Rumah Singgah 2. Promosi Perdamaian melalui Sarana Olahraga untuk interaksi masyarakat
Total
8.745,3
5 Kab untuk kegiatan mendukung sarana Olahraga : 1. Belu 2. TTU 3. Sambas 4. Malaka 5. Merauke Revitalisasi Pembangunan Rumah Singgah di 2 Kabupaten : 1. Sorong 2. Tambrauw
5 Kab di Daerah Perbatasan untuk sarana olahraga Dan 2 kab revitalisasi Rumah SInggah
FASILITASI TAHUN ANGGARAN 2017 Festival budaya (Fasilitasi Pembangunan Sarana dana Prasana Olahraga ) No
kabupaten
anggaran
1
BELU
200.000.000
2
TTU
200.000.000
3
Merauke
200.000.000
4
Sambas
200.000.000
5
MALAKA
200.000.000
jumlah
Fasilitasi Sarana dan Prasaran Revitalisasi Konflik
No
kabupaten
anggaran
1
Sorong
500.000.000
2
Tambrauw
1.000.000.000
jumlah
1.500.000.000
1.000.000.000
17
RENCANA JADWAL KEGIATAN 2017 No
Kegiatan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Nov
Des
Koordinasi Tematik dengan Kementerian 5498.001 /embaga Penanganan Daerah Pasca Konflik Konsolidasi dan Persiapan Pengeloolan 051 Program Pranata Adat Daerah Pasca Konflik Koordinasi dengan K/L dalam rangka 5498.002 penyusunan NSPK dalam Penanganan Daerah Pasca Konflik 051
Pelaksaan Penyusunan NSPK
Rapat Koordinasi dengan K/L 052 Penyusunan NSPK Pengembangan Daerah Pasca Konflik Finalisasi NSPK Penanganan Daerah 053 Pasca Konflik Peningkatan Ketanguhan Daerah 5498.003 Terhadap Konflik Penyusunan Indeks Ketahanan Konflik di 051 Daerah Tertinggal 052 Internalisasi Kurikulum Bina Damai dalam Lembaga Pendidilkan Formal dan Non Formal Sarana dan Prasana di Daerah Pasca 5498.004 Konflik Revitalisasi Sarana dan Prasaradi Daerah 051 Pasca konflik
18
19
PAGU ANGGARAN 2015 :
69,400,000,000 Fasilitasi Pemulihan Sosial Dengan Promosi Perdamaian Melalui Media : 13 Kab Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik (pasar ): 12 Kab Fasilitasi Rekonstruksi Daerah Pasca Konflik : 20 Kab Fasilitasi Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalan kaki di daerah pegunungan : 7 Kab.
20
PAGU ANGGARAN 2016 : Rp. 39.099.918.000 ● Rumusan Kebijakan Penanganan Daerah Paska Koflik
► Pemetaan Kelembagaan Pranata Adat dan Sosial Daerah Paska Konflik (Buku Revitalisasi Pranata Adat) ► Penyusunan Desain Daerah Tangguh Konflik ► Penyusunan Index Daerah Ketahanan Konflik (Buku IKK) ● Pelaksanaan kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik ► Pembangunan Pasar Tradisional ► Pembangunan Balai Rakyat untuk Pusat Intraksi dan Pembelajaran Warga ► Sosialisasi Program/ Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional dan Balai Pertemuan ● Koordinasi Penanganan Daerah Paska Konflik ► Koodinasi K/L Penanganan Daerah Paska Konflik ● Bimbingan Teknis dan Supervisi Penanganan Daerah Paska Konflik ► Bimbingan Teknis di Daerah Paska Konflik ● Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Daerah Paska Konflik ► Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penanganan Daerah Paska Konflik
* Launching Buku Kegiatan Direktorat Penanganan Daerah Paska Konflik
PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN 2015 SD 2017
22
23
PERMASALAHAN ? Belum memiliki data dan dukungan dalam upaya pencapaian IKU 2 dan 3
➢ Jumlah desa tertinggal yang terentaskan di daerah rawan konflik di Kabupaten daerah tertinggal di daerah tertentu ➢ Jumlah desa yang berubah statusnya menjadi desa mandiri di daerah rawan konflik di kabupaten daerah tertinggal di daerah tertentu
24
RENCANA AGENDA PROGRAM TAHUN 2018 ➢ Penyusunan Modul Perencanaan Pembangunan Desa tangguh konflik ➢ Pemetaan desa-desa di daerah pasca konflik ➢ Piloting fasilitasi perencanaan pembangunan desa tangguh konflik ➢ Piloting fasilitasi pranata adat sebagai perekat perdamaian. ➢ Piloting pengembangan ekonomi masyarakat desa menuju welfare village di daerah pasca kanflik
25
