PANDUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANGKATAN I DAN II DI PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI TAHUN 2016 A. LATAR BELAKANG Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menjadi
salah
satu
pelayanan
publik
dalam
bentuk
administratif yang berupa rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukkan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasil tersebut untuk pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan sektor lain. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan
era
baru
dibidang
administrasi
kependudukan, merupakan payung hukum utama sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan utama dari Undang-Undang ini, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan. Keberhasilan pelayanan administratif kependudukan ini tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia aparaturnya, sehingga profesionalisme aparatur pengelola Administrasi Kependudukan 1
merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima dalam urusan kependudukan. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu tantangan utama bagi
aparatur
pemerintah
dalam
memberikan
pelayanan
kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Dalam mengantisipasi tantangan ini menuju kondisi yang di inginkan, pemerintah daerah perlu meningkatakan dan mengembangkan peluang dan inovasi dalam pelayanan. Sehingga pertambahan jumlah penduduk di daerah bukan menjadikan maslah baru bagi daerah tetapi merupakan suatu hal yang biasa dan dapat diatasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan keunggulan yang
dimilikinya
dalam
melaksanakan
pelayanan
terhadap
masyarakat. Dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia aparatur yang berkompeten secara teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah, diperlukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi para aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota sewilayan kerja Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi, demi terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas pemerintahan yang baik.
2
B. Dasar Hukum Dasar hukum penyelenggaraan Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II adalah: 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
Tentang
Administrasi Kependudukan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2006
tentang Administrasi Kependudukan; 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Penduduk; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 Tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok
Pejabat
Pendaftaran
Penduduk
dan
Petugas
Registrasi;
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Formulir
dan
Buku
Yang
Digunakan
Dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pendaftaran Penduduk; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
C. Tujuan, Sasaran Diklat dan Kompetensi Dasar 1. Tujuan Tujuan diselenggarakannya Diklat Teknis ini adalah untuk meningkatkan
wawasan,
pengetahuan,
pemahaman,
keterampilan dan sikap perilaku aparatur pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 2. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai dengan diklat ini adalah terwujudnya
peningkatan
kompetensi
Sumber
Daya
Manusia aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut: a.
Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan;
b.
Memahami Kebijakan Pelayanan Publik berdasarkan UU No.25/2009; 4
c.
Menjelaskan Inovasi dalam Penerbitan KK dan KTPel;
d.
Menjelaskan Inovasi dalam Pelayanan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI dan Antar Negara;
e.
Menjelaskan Inovasi dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
f.
Menerapkan Pendokumentasian Hasil Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;
g.
Melakukan
Digitalisasi
Akta
ke
dalam
Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan h.
Menerapkan Sikap Perilaku Apartur dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
i.
Menerapkan
Revolusi
Mental
dalam
Pelayanan
Aministrasi Kependudukan. D. Kurilkulum Kurikulum Diklat ini terdiri dari : No
MATA DIKLAT
JP
1
Overview Kebikjakan Diklat
3
2
Building Learning Commitment;
3
3
Kebijakan Dukcapil
4
4
Inovasi dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
8
5
Pendokumentasian Hasil Pencatatan Sipil
3
6
Inovasi dalam Penerbitan KK dan KTP-el;
6 5
7
3
dalam Pelayanan Pindah Datang
6
Hasil
Penduduk Inovasi
8
Pendaftaran
Pendokumentasian
Penduduk Dalam Wilayah NKRI dan Antar Negara;
9
10
Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan UU
6
No 25/ 2009 Sikap Perilaku Aparatur dalam Pelayanan
5
Administrasi Kependudukan;
11
Penyusunan Action Plan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6
12
Ceramah Kebijakan ASN
3
13
Ceramah Revolusi Mental
3
E. Peserta Peserta Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
atau
Biro Tata Pemerintahan Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sewilayah Kerja Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi yang berjumlah 30 orang masing-masing angkatan. F. Narasumber dan Fasilitator Narasumber dan fasilitator pada Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II ini, berasal dari Pusdiklat
Kemendagri
Regional
Bukittinggi,
Badan
Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Direktorat Jenderal 6
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Pendekatan yang digunakan dalam diklat teknis ini adalah pendekatan partisipatif dan interaktif
melalui proses
pembelajaran berdasarkan pengalaman (experiental learning) dengan menggunakan metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi Kelompok. H. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Diklat Teknis ini dilaksanakan selama 6 hari kerja mulai tanggal 05 September s.d 10 September 2016, bertempat di Kampus Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi. I. Evaluasi Evaluasi yang dilaksanakan oleh Diklat meliputi evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap pengajar/widyaiswara dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. 1. Evaluasi Terhadap Peserta Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan, pengetahuan dan perilaku peserta pasca diklat dalam memahami tata kelola manajemen pelayanan public, meliputi
kedisiplinan,
Aktivitas,
Sikap
perilaku
dan
pendalamam materi. Penilaian dilakukan selama mengikuti keseluruhan proses diklat yang merupakan bagian kegiatan diklat.
7
2. Evaluasi terhadap Widyaiswara/ Fasilitator. Evaluasi terhadap Widyaiswara dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dalam hal:
a.
Kehadiran dan ketepatan waktu (durasi) sesuai dengan jadwal;
b. Sistematika penyajian; c. Penguasaan materi atau substansi; d. Kemampuan penyampaian materi; e. Kemudahan materi untuk dipahami; f. Kesesuaian antara materi dengan pokok bahasan; g. Penggunaan metode dan media pembelajaran; h. Kesempatan tanya jawab dan kemampuan menjawab pertanyaan;
i.
Kemampuan menciptakan daya tarik dan motivasi dalam proses belajar;
j. Pencapaian hasil belajar; k. Daya simpati, gaya, sikap dan perilaku terhadap peserta; Evaluasi ini dilakukan peserta dengan formulir yang sudah disiapkan oleh penyelenggara, dilakukan setiap selesai proses
pembelajaran.
Hasilnya
dipergunakan
oleh
penyelenggara maupun widyaiswara yang bersangkutan untuk
peningkatan
kwalitas
pembelajaran pada
masa
mendatang.
8
3. Evalusi terhadap Penyelenggaraan Aspek
yang
dinilai
berkaitan
dengan
kinerja
penyelenggaraan diklat meliputi: a. Efektivitas penyelenggaraan. b. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat. c. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana. d. Kebersihan, kerapian dan ketertiban fasilitas diklat. e. Ketersediaan dan kelengkapan bahan pembelajaran. f. Ketersediaan
fasilitas
pendukung
seperti
tempat
diskusi, tempat ibadah, dan kesehatan. g. Pelayanan umum termasuk administrasi/ketatausahaan peserta. Evaluasi terhadap penyelenggaraan dilakukan oleh peserta diklat dengan formulir yang dibagikan kepada peserta. J. Sertifikat/Piagam Penghargaan Setiap
peserta
yang
telah
mengikuti
Diklat
Teknis
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II dengan
ini
tingkat kehadiran lebih dari 95 % (sembilan puluh
lima persen), Pelatihan
diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
(STTPP)
oleh
Kepala
Badan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. K. Tata tertib Penyelenggaraan 1. Tata Tertib Administrasi a.
Pendaftaran peserta dilakukan di Asrama Mutiara Nusantara Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi. 9
b.
Pada
saat
pendaftaran,
setiap
peserta
wajib
menyerahkan bahan-bahan yang harus diserahkan kepada penyelenggara terdiri dari : •
Form biodata peserta
•
Surat tugas dari instansi pengirim.
2. Tertib Pakaian a. Selama diklat berlangsung, peserta wajib berpakaian kemeja lengan panjang warna putih dan celana warna gelap, rapi, sopan dan memakai dasi (perempuan menyesuaikan),
kecuali
hari
Jumat
menggunakan
pakaian batik/ baju khas daerah masing-masing dan memakai PIN Merah Putih. b. Para peserta wajib selalu menggunakan tanda peserta selama berlangsungnya proses pembelajaran. Selama pelaksanaan, kepada peserta disediakan konsumsi dengan pengaturan sebagai berikut: Kegiatan
Jadwal (Jam)
Makan Pagi
06.30 – 07.30 WIB
Snack Siang
10.15 – 10.30 WIB
Makan Siang
12.00 – 13.30 WIB
Snack Sore
15.45 – 16.15 WIB
Makan Malam
19.00 – 20.00 WIB
Untuk hari Jum’at jadwal makan peserta menyesuaikan 10
3. Tertib Apel Pagi : Selama kegiatan diklat peserta melaksanakan Apel Pagi jam 07.45 s.d 08.00 dengan mengucapkan Pancasila, UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri. 4. Tertib di Kelas: a. Peserta hadir 5 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai b. Peserta wajib mengisi daftar hadir c. Peserta wajib memakai tanda pengenal yang diberikan oleh penyelenggara d. Selama proses pembelajaran Hp di non aktifkan e. Peserta diwajibkan untuk memelihara/menjaga K3 (kebersihan,
keindahan,
ketertiban)
ruang
kelas/asrama serta fasilitasnya . f. Setelah proses pembelajaran, peserta mengisi formulir penilaian terhadap widyaiswara/penceramah.
5. Kesuksesan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari peran aktif Bapak/Ibu sebagai peserta Diklat 6. Jadual sewaktu-waktu dapat berubah dan hal-hal yang belum
tercantum
dalam
buku
panduan
ini
akan
diinformasikan oleh panitia pada saat pelaksanaan diklat.
11
L. Penutup Demikian Panduan ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan bagi Tenaga Pengajar, Panitia Penyelenggara dan Peserta Diklat Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan I dan II Tahun 2016.
Bukittinggi, 23 Agustus 2016 KEPALA PUSDIKLAT KEMENDAGRI REGIONAL BUKITTINGGI
DR. Ir. H. SUROYO, MSi Pembina Tingkat I ( IV/b) NIP. 196301141991031001
12
BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT TEKNIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ANGKATAN I DAN II DI PUSDIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BUKITTINGGI TANGGAL 05 S.D 10 SEPTEMBER 2016
PUSDIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BUKITTINGGI TAHUN 2016 13
