PAJAK PENGAHASILAN ATAS IMBALAN KERJA PADA PT. X

TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, VOL.2, 2013

PAJAK PENGAHASILAN ATAS IMBALAN KERJA PADA PT. “X” Shena Mayara dan Arja Sadjiarto Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra Email : [email protected]

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. “X” telah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, untuk mendapatkan gambaran lebih rinci tentang praktik penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. “X” tahun pajak 2013. Data yang diambil yaitu daftar gaji pegawai, daftar komponen gaji, Surat Pemberiahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, SPT Tahunan PPh Pasal 21 1721. Dari Perhitungan ini ditemukan bahwa PT. “X” belum tepat melaksanakan kewajibannya dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 PT. “X” tidak memasukkan Tunjangan Pensiun dan Tunjangan Makan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, pegawai, perhitungan

ABSTRACT The thesis ia s business project that aimed to know whether PT. “X” has, calculated, wihtdrwan, paid, and reported Income Tax Art. 21 of the employees income according to PER31/PJ/2012. The research was descriptive one. To get detail information about the calculating, withdrawing, paying, and reporting of Income Tax Art.21 of 2013 in PT. “X”,the data collected form payroll list, component of the salary, monthly tax return, and annual tax return. As conclusion, it was found that PT. “X” had not implemented their duty correctly in calculating, withdrawing, paying, and reporting Income Tax Art.21. In the calculation Income Tax Art.21 PT.”X” did not calculate the retirement benefits and consumption benefits.

Keyword : Understanding of tax, service quality, penalties

1


Pasal 21 sesuai dengan peraturan Undang –

PENDAHULUAN

Undang perpajakan yang berlaku. Pajak meupakan sumber penerimaan Negara

Dalam melakukan penelitian ini penulis

yang digunakan untuk membiayai kepentingan

memilih PT. X yang merupakan perusahaan yang

umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan

bergerak dalam bidang pengolahan rumput laut,

pribadi

yang berada di kota Malang, karena dalam

individu

seperti

kepentingan

pribadi

individu seperti kepentingan rakyat, kemakmuran

perpajakannya

perusahaan

ini

masih

belum

rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan

memahami secara tepat dan benar perlakuan pajak

salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

atas imbalan kerja yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan

Penulis berharap hasil bahasan yang dituis

Undang – Undang No 36 Tahun 2008. Pajak

dapat bermanfaat serta menjadi reverens peusahaan

Penghasilan

besar

bagi

dalam melakukan perhitungan serta pelaporan

perpajakan.

Pajak

jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan latar

Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum PPh

belakang masalah yang disebutkan diatas, maka

21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, dan

penulis memilih judul skripsi “Pajak Penghasilan

PPh 29.

Atas Imbalan Kerja Pada PT. X”.

pemerintah

memiliki dalam

potensi

sektor

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh

atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26

berupa

Dasar Pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21

gaji,

honorarium,

tunjangan,

dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan

adalah sebagai beikut :

dengan

a.

pekerjaan,

jasa

atau

kegiatan

yang

Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam

1.

Pegawai Tetap;

negeri. Pajak Penghailan 21 dipotong, disetor dan

2.

Penerima pensiun berkala;

dilakukan oleh ajib pajak orang pribadi dalam

3.

Pegawai

Tidak

Tetap

yang

negeri. Pajak Pengahasialn 21 dipotong, disetor,

penghasilannya dibayar secara bulanan

dan

yang

atau jumlah kumulatif penghasilan yang

dimaksud dengan pemotong pajak adalah pemberi

diterima dalam 1 (satu) bulan kalender

kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun

telah melebihi Rp 2.025.000,00.

dilakukan

oleh

pemotong

pajak,

badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

4.

Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong

yang bersifat bekesinambungan.

dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan

yang

diterima

atau

Bukan Pegawai yang menerima imbalan

b.

Jumlah

penghasilan

yang

melebihi

Rp

diperoleh

200.000,00 sehari, yang berlaku bagi Pegawai

sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi

Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang

kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang

menerima upah harian, upah mingguan, upah

ntuk tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena

satuan

itu, penulis ingin melakukan evaluasi untuk

penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1

mengetahui apakah perusahaan melaksanakan PPh

bulan

atau

borongan,

kalenderbelum

2.025.00,00.

2

upah

sepanjang

melebihi

Rp


c.

50% dari jumlah penghasilan bruto, yang

a.

Jabatan,

sebesar

5%

dari

berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima

penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp

imbalan

500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00

yang

tidak

bersifat

berkesinambungan. d.

Biaya

setahun;

Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi

b.

Iuran yang terkait dengan gaji yang

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud

dibayar

oleh

pegawai

pada huruf a, b, dan huruf c.

pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh

a.

penyelenggara tunjangan hari tua yag

kurang

dari

12

bulan

atau

badan

disetahunkan bila :

dipersamakan dengan dana pensiun yang

1.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

penedirinya telah disahkan oleh Menteri

meninggal dunia atau menginggalkan

Keuangan.

Indonesia selamanya. 2.

b.

Keuangan

dana

Masa Perolehan Penghasilan Kurang 12 bulan : Penghasilan

Menteri

kepada

Besarnya penghasilan neto bagi penerima

Orang asing mulai bekerja di Indonesia

pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah

pada Tahun berjalan untuk jangka waktu

jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya

lebih dari 6 bulan.

pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto,

Penghasilan kurang dari 12 bulan tidak

setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp

disetahunkan bila:

2.400.000,00 setahun.

1.

2.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Dalam hal Bukan Pegawai sebagaimana

mulai bekerja pada tahun berjalan.

dimakud dalam Pasal 3 huruf c memberikn jasa

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

pindah kerja ke pemberi kerja yang lain.

a.

Memperkerjakan

orang

sebagai

besarnya

jumlah

Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud

pegawainya

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai

penghasilan bruto adalah sebesar jumlah

berikut:

pembayaran setelah dikurangi dengan bagian

a.

b.

c.

Bagi

Pegawai

Tetap

dan

penerima

gaji

atau

maka

lain

upah

dari

pegawai

yang

pensiun berkala, sebesar penghasilan netto

dipekerjakan tersebut, kecuali apa bila dalam

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak

kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan

(PTKP).

bagian gaji atau upah dari pegawai yang

Bagi

Pegawai

Tidak

Tetap

sebesar

dipekerjakan

tersebut

maka

besarnya

penghasilan bruto dikurangi PTKP

penghasilan bruto tersebut adalah sebesar

Bagi

jumlah yang dibayarkan.

Bukan

pegawai

sebagaimana

dimaksud dalm Pasal 3 huruf c, sebesar

b.

Melakukan penyerahan material atau barang

50% (lima puluh persen) dari jumlah

maka besarnya jumlah penghasilan bruto

penghasilan

hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali

bruto

dikurangi

PTKP

perbulan.

apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat

Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap

dipasahkan antara pemberian jasa dengan

yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh

material

penghasilan bruto dikurangi dengan :

penghasilan

atau

barang bruto

maka

tersebut

besarnya termasuk

pemberian jasa dan material atau barang.

3


Menurut PMK 162/PMK.011/2012 besarnya

untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun

menjadi tanggungan sepenuhnya. Besarnya PTKP

adalah sebagai berikut:

ditentukan berdasarkkan keadaan pada awal tahun

a.

b.

c.

Rp 24.300.000,00 untuk diri Waajib Pajak

kalender, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

Orang Pribadi.

dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk

Rp 2.025.000,00 tambahan untuk Wajib

pegawai yang baru datang dan menetap di

Pajak yang kawin.

Indonesia

Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap

berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian

anggota keluarga sedarah dan keluarga

tahun kalender yang bersangkutan.

semenda dalam garis keturunan lurus serta

Atas penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap atau

anak angkat, yang menjadi tanggugan

Tenaga Kerja Lepas yang tidak dibayar secara

seppenuhnya, paling banyak 3 orang

bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan

untuk setiap keluarga.

kalender belum melebihi Rp 2.025.000,00, berlaku

PTKP perbulan sebagaimana dimaksud dalam

a.

c.

kalender

ditentukan

Tidak dilakukan pemotongan PPh Psal 21,

dibagi 12 sebesar:

b.

tahun

ketentuan sebagai berikut:

pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun

a.

dalam

dalam hal penghasilan sehari atau rata-

Rp 2.025.000,00 untuk diri Wajib Pajak

rata penghasilan sehari belum melebihi

orang pribadi.

Rp 200.000,00.

Rp 168.750,00 tambahan untuk wajib

b.

Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21,

pajak yang kawin.

dalam hal penghasilan sehari rata-rata

Rp 168.750,00 tambahan untuk setiap

penghasilan

anggota keluarga sedarah dan keluarga

200.000,00 tersebut merupakan jumlah

semenda dalam garis keturunan lurus serta

yang dapat dikurangkan dari penghasilan

anak angkat, yang menjadi tanggungan

bruto.

sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk

sehari

melebihi

Rp

Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana

setiap keluarga.

dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah

Besarnya PTKP bagai karyawati berlaku ketentuan

mingguan, upah satuan, atau borongan untuk setiap

sebagai berikut:

hari kerja yang digunakan.

a.

b.

Bagi Karyawati kawin, sebesar PTKP

Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah

untuk dirinya sendiri.

memperoleh pengahsilan kumulatif dalam 1 bulan

Bagi Karyawati tidak kawin, sebesar

kalender melebihi Rp 2.025.000,00 maka jumlah

PTKP untuk dirinya sendiri ditambah

yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PTKP untuk keluarga yang menjadi

adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang

tanggungan sepenuhnya.

sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari

Dalam

hal

karyawati

kawin

dapat

kerja

yang

sebenarnya,

PTKP

sehari

yang

menujukkan keterangan tertulis dari Pemerintah

sebenarnya adalah sebesar PTKP pertahun dibagi

Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan

360 hari.

yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memeperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP

4


Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan

kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari,

21 dan Penerapannya.

termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlah

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a

bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang

Undang – Undang Pajak Penghasilan diterapkan

bersngkutan mulai bekerja.

atas Penghasilan Kena Pajak dari : a.

Pegawai Tetap

b.

Penerima

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong

Pensiun

berkala

untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara

yang

Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh

dibayarkan secara bulanan. c.

pengahasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja

bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah

Lepas yang dibayarkan secara bulanan.

dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus

pajak yang bersangkutan.

dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak

Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai

terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan

Tetap hanya perhitungan PPh Pasal 21 yang

yang akan diperoleh selama 1 tahun dengan

terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung

ketentuan sebagai berikut : a.

berdasarkan

Perkiraan ataspenghasilan yang bersifat

sebelum bulan Desmber dan jumlah PPH Pasal 21 yang telah dipotong dalam satu tahun kalender

penghasilan yang diperoleh selama 1

yang bersangkutan lebih besar dari PPh Pasal 21

tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a

yang terutang untuk 1 tahun pajak maka kelebihan

ditambah dengan jumlah penghasilan

PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut

yang bersifat tidak teratur.

dikembalikan

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk

Atas

atas jumlah penghasilan dibagi 12.

yang

selisih

antara

diterima

atau

satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang pengahasilan tidak dibayarkan secara

penghasilan sebagaimana dimaksud pada

bulanan,

ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan

tarif

lapisan

pertama

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang

yang terutang atas jumlah penghasilan

– Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a.

huruf a. pajak

yang

Lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah

Pajak

Penghasilan yang terutang atas jumlah

kewajiban

Penghasilan

diperoleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja

Atas penghasilan yang bersifat tidak tertur

hal

Tetap

bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.

adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang

Dalam

Pegawai

pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir

Atas penghasilan yang bersifat teratur

sebesar

kepeda

bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti

setiap masa pajak adalah:

adalah

yang

Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekeja

Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan

b.

pajak

dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.

dalam 1 bulan dikalikan 12.

a.

kena

disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan

teratur adalah jumlah penghasilan teratur

b.

penghasilan

Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 200.000,00 atau

subjektif,

Pegawai Tidak Tetap terhitung sejak awal tahun

5


b.

Jumlah

penghasilan

bruto

dikurangi

sebagai pegawai, dari dana pensiun yang

PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah

pendirinya telah disahkan oleh Menteri

penghasilan kumulatif dalam 1 bulan

Keuangan.

kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00.

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang – Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

Dalam hal jumlah pengahasilan kumulatif dalam satu

bulan

kalender

telah

melebihi

Rp

a.

50% dari jumlah penghasilan bruto untuk

7.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan

setiap pembayaran imbalan kepada Bukan

menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang

Pegawai

–

berkesinambungan.

Undang

Pajak

Penghasilan

atas

jumlah

Pengahasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

b.

yang

tidak

bersifat

Jumlah penghasilan bruto untuk setiap

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang

kali pembayaran yang bersifat utuh dan

– Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas

tidak dipecah, yang diterima oleh peserta

jumlah kumulatif dari :

kegiatan.

a.

Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP

Saat Terutang PPh Pasal 21 dan/atau

per bulan, yang diterima atau diperoleh

PPh Pasal 26

Bukan

Pegawai

yang

memenuhi

ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam

PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang

Pasal 13 ayat (1). b.

bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan

50% dari jumlah penghasilan bruto untuk

pembayaran atau pada saat terutang penghasilan

setiap pembayaran imbalan kepada Bukan

yang bersangkutan. PPh Pasal 21 terutang bagi

Pegawai yang bersifat berkesinambungan yang

tidak

memenuhi

pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak.

ketentuan

Saat Terutang untuk setiap masa pajak adalah akhir

sebagimana dimaksud dalam Pasal 13

bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir

ayat (1). c.

Jumlah

bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. penghasilan

bruto

berupa

honorarium atau imbalan yang bersifat

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

taidak teratur yang diterima atau diperoleh

dan/atau Pasal 26

anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai

d.

Pegawai Tetap pada perusahaan yang

1.

Wajib mendaftarkan diri ke KPP

sama.

2.

Wajib Menghitung, memotong, menyetorkan

Jumlah Penghasilan bruto berupa jasa

dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau

yang terutang untuk setiap bulan kalender. 3.

imbalan lain yang bersifat tidak teratur

e.

PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor

yang diterima atau diperoleh mantan

ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari

pegawai atau.

setelah Masa Pajak berakhir.

Jumlah

penghasilan

bruto

4.

berupa

Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil,

penarikan dana pensiun oleh peserta

paling lama 20 hari setelah Masa Pajak

program pensiun yang masih berstatus

berakhir.

6


5.

6.

Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21/26 untuk setiap

Sanksi

Masa Pajak.

Pemberitahuan

Wajib

menyimpan

bukti

memberikannya

piutang

kepada

atas

Pembetulan

Surat

dan

penerima

Berdasarkan Undang – Undang menjelaskan

pengahasilan.

mengenai sanksi yang timbul atas pembetulan SPT. Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21

disampaikan dalam jangka waktu dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun

Untuk pegawi tetap atau penerima pensiun berkala

pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur

bukti pemotongan PPh asal 21 harus :

Jendral

Pajak

belum

melakukan

tindakan

a.

Dibut sekali satahun (From 1721 A1/A2)

pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak membetulkan

b.

Diberikan paling lama 1 bulan setelah

SPT yang mengakibatkan hutang pajak menjadi

akhir tahun atau pegawai berhenti.

lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi

Untuk selain pegawai tetap atau penerima pensiun

berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah

berkala :

pajak yang kurang bayar. Sanksi tersebut dihutung

a.

Dibuat setiap kali ada pemotongan

sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai

b.

Jika dalam satu balan lebih dari satu kali

dengan tanggal pembayaran karena pembetulan

pembayaran maka bukti potong dapat

SPT itu.

dibuat sekali dalam satu bulan. Bukti

potong

PPh

Pasal

21

Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud

Tidak

wajib

sebelumnya yaitu dua tahun telah lewat dan

dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

sepanjang

Direktur

Jendral

Pajak

belum

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka sanksi

Kewajiban Penerima Pengahasilan PPh

yang timbul berupa kenaikan sebesar 50% dari

Pasal 21 dan/atau Pasal 26

pajak yang kurang bayar, dan harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum laporan terseniri dimaksud disampaikan.

a.

Wajib mendaftarkan diri ke KPP

b.

Pegawai, penerima pensiun berkala, dan Bukan

Pegawai

tertentu

Wajib

METODE PENELITIAN

Pajak

membuat tanggungan keluarga pada awal Desain penelitian ini adalah deskriptif, yaitu

tahun klender, atau pada saat menjadi subjek

penelitian studi kasus ada satu perusahaan, yang

pajak dalam Negeri. c.

Wajib

menyerahkan

Tanggungan

d.

Keluarga

Surat kepada

Pernyataan

menjelaskan

bagaimana

pemotong

penghitungan

pajak

cara berkaitan

menerapkan dengan

Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai

penghitungan PPh Pasal 21 pada PT. X. Penelitian

pensiun.

deskriptif adalah penelitian yang memberikan

Wajib membuat Surat Pernyataan Baru dalam

gambaran dan mengungkapkan suatu permasalahan

hal terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga

keadaan atau peristiwa sebagimana adanya dan

paling lambat sebelum mulai tahun kalender

mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Penelitian

berikutnya.

ini dilakuakn untuk membantu perusahaan daalam

7


memahami tata cara perhitungan, penyetoran dan

HASIL PENELITIAN DAN

pelaporan PPh Pasal 21 dan diharpkan nantinya

PEMBAHASAN

mampu memenuhi kewajibannya sebagai badan usaha yang harus melakukan sendiri perhitungan,

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 21

penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.

atas seluruh karyawan PT. X selama tahun 2013

Jenis data penelitian yang digunakan adalah

yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat

data kualitatif. Data Kualitatif tersebut berupa data mengenai

kondisi

perusahaan dan

disimpulkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 di

kebijakan

PT. X tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

perusahaan seperti sistem penggajian, daftar gaji

yaitu peraturan PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman

karyawan, daftar pemotongan PPh Pasal 21.

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

Pelporan PPh Pasal 21/26 yang mulai berlaku 1

adalah bersal dari internal perusahaan yaitu bagian

Januari 2013. Kesalahan perhitungan PPh Pasal 21

pajak dan akuntansi.

PT. X antara lain :

Disini digunakan metode pengumpulan data

1.

antara lain dengan wawancara langsung dengan

Hasil Perhitungan perusahaan terhadap PPh

pemilik perusahaan, dengan melakukan tanya

Pasal 21 yang terhutang selama tahun 2013

jawab dan mengumpulkan dokumen – dokumen

adalah sebesar Rp 39.317.050,00 yang terdiri

yang diperlukan dalam penelitian ini.

dari PPh 21 pegawai tetap sebesar Rp

Metode pengumpulan data yang dilakukan

39.317.050,00 dan PPh Pasal 21 untuk

pada penelitian ini adalah : 1.

pegawai tidak tetap sebesar Rp 0,00 Setelah

Wawncara, yaitu melakukan proses tanya

dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk

jawab dengan pihak – pihak yang

seluruh karyawan yang ada di PT. “X”

bersangkutan seperti pegawai – pegawai

berdasarkan

perusahaan khususnya pegawai yang diperkirakan

dapat

perbedaan

memberikan

terhutang

pertanyaan yang diajukan terkait dengan

2013

sebesar

Rp

oleh perusahaan dengan penulis terdapat selisih sebesar Rp 13.823.500,00. Kesalahan

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data –

ini disebabkan oleh perusahaan ini tidak

data berupa dokumen yang diperlakukan

memasukkan

seperti dftr pegawai, daftar gaji, daftar SSP,

tahun

sebesar Rp 0,0. Perhitungan yang dilakukan

penghitungan PPh Pasal 21.

gaji,

yang

PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap

dan permasalahn yang terkait dengan

komponen

perhitungan

pegawai tetap sebesar Rp 53.140.550,00 dan

perpajakan

perusahaan, gambaran umum perusahaan

2.

dengan

terdapat

53.140.550,00 yang terdiri atas PPh Pasal 21

biaya – baiaya yang timbul dalam kebijakan

PER-31/PJ/2012

dilakukan PT. “X”, PPh Pasal 21 yang

informasi yang dibutuhkan. Beberapa

perusahaan,

Perhitungan PPh Pasal 21

Tunjangan

Pensiun

dan

Tunjangan makan dalam perhitungan PPh

Surat

Pasal 21.

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21.

Tabel 4.4 Perbandingan PPh Pasal 21 Karyawan

8


No

Nama

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

Perusahaan

Penelitian

Selisih (KB)

1.

Himawan

Rp

9.463.750

Rp

11.515.750

Rp 2.052.000

2.

Ketut

Rp

2.575.000

Rp

4.096.500

Rp 1.521.500

3.

Nova

Rp

1.231.250

Rp

1.596.050

Rp

364.800

4.

Hendy

Rp

1.221.050

Rp

1.585.850

Rp

364.800

5.

Totok

Rp

1.460.200

Rp

1.825.000

Rp

364.800

6.

Yudi

Rp

3.182.500

Rp

4.704.400

Rp 1.521.900

7.

Bimo

Rp

805.500

Rp

1.170.300

Rp

364.800

8.

Fandi

Rp

1.331.000

Rp

1.695.800

Rp

364.800

9.

Puji

Rp

1.589.400

Rp

1.954.200

Rp

364.800

10.

Budi

Rp

833.450

Rp

1.198.250

Rp

364.800

11.

Johanes

Rp

1.072.600

Rp

1.437.400

Rp

364.800

12.

Kamal

Rp

1.008.000

Rp

1.372.800

Rp

364.800

13.

Didin

Rp

2.423.750

Rp

3.793.150

Rp 1.369.400

14.

Yuli

Rp

1.848.750

Rp

2.213.550

Rp

364.800

15.

Hanung

Rp

1.977.000

Rp

2.341.800

Rp

364.800

16.

Ronny

Rp

1.331.000

Rp

1.695.800

Rp

364.800

17.

Johanes

Rp

1.128.500

Rp

1.493.300

Rp

364.800

18.

Yayah

Rp

676.300

Rp

1.041.100

Rp

364.800

19.

Robi

Rp

878.800

Rp

1.243.600

Rp

364.800

20.

Junaida

Rp

2.575.000

Rp

4.096.900

Rp 1.521.900

21.

Bayu

Rp

704.250

Rp

1.069.050

Rp

Jumlah

2.

Rp 39.317.050

Rp 53.140.550

perusahaan adalah Rp 7.214.248,48 (Lihat Tabel 4.7). Tabel 4.7 Perhitungan Sanksi atas Pembetulan SPT untuk PPh Pasal 21 Seluruh Pegawai Masa

Januari

Lama

(%)

(Bulan)

2

23

Kurang Bayar

Februari

Rp 483.820,64

2

22

Rp 462.784,96 Rp 1.051.784

Maret

2

21

Rp 441.749,28 Rp 1.051.784

April

2

20

Rp 420.713,6 Rp 1.051.784

Mei

2

19

Rp 399.677,92 Rp 1.051.784

Juni

2

18

Rp 378.642,24

364.800

Rp 1.051.784 Juli

Rp13.823.500

2

17

Rp 357.606,56 Rp 1.051.784

Pemotongan PPh Pasal 21

Agustus

2

16

Pada PT. X melakukan pemotongan PPh

Septembr

2

15

Rp 1.151.958

Rp 368.626,56

Rp 315.535,2 Rp 1.051.784

Oktober

2

14

Rp 294.499,52 Rp 1.051.784

pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya.

November

2

13

Rp 273.463,84

Penyetoran PPh Pasal 21

Rp 1.051.784 December

2

12

Rp 252.428,16

Pada perhitungan PPh Pasal 21 antara PT. X

Rp 1.051.784 Tahunan

2

10

Rp 2.764.700

dan penulis terdapat kurang byar. Perusahaan

Rp13.823.500 Total

-

-

Rp 7.214.248,48

seharusnya menyetor PPh Pasal 21 sebesar

-

PT. X dalam pemberian dana pensiun tidak

PPh Pasal 21 terutang yang senbenarnya. 4.

Bunga

Rp 1.051.784

Pasal 21 setiap bulan atas penghasilan

3.

Tarif

Pelaporan PPh Pasal 21

menggunakan

Lembaga

Pensiun

yang

telah

Setiap bulan PT. X melaporkan PPh Pasal 21

disahkan oleh Menteri Keuangan sehingga iuran

menggunakan SPT Masa. PT. X melaporkan

pensiun dari karyawan tidak dibolehkan sebagai

SPT Tahunan dan membayarkan kekurangan

pengurang penghasilan brutonya.

atas PPh Pasal 21 terutang. Formulir 1721-A1 digunakan perusahaan

perusahaan untuk

untuk

melaporkan

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

digunakan seluruh

penghasilan yang diterima setiap pegawai

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan

tetap pada akhir tahun.

kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat

Kerena PT. X belum secara tepat menerapkan

beberapa saran PT. “X” sebagai pemberi kerja dan

PER-31/PJ/2012,

perbedaan

pemotong PPh Pasal 21 seharusnya melaksanakan

penghitungan PPh Pasal 21 anatar perusahaan

seluruh kewajibannya terkait dengan perhitungan,

dengan penulis. Perbedaan tersebut menyebabkan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal

adanya kurang bayar sebesar Rp 13.823.500,00.

21 sesuia peraturan perpajakan yang berlaku, dan

Apabila karena adanya kurang bayar tersebut

peraturan pendukung lainnya. Peraturan tersebut

terseniri atas SPT Tahun 2013 pada 1 Jauari 2015,

yaitu

maka sanksi bunga yang harus dibayar oleh

Pelaksanaan

maka

terdapat

PER-31/PJ/

2012

Pemotongan,

tentang

Petunjuk

Penyetoran

dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26

9


Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan

Orang Pribadi.

dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang

Dana

Pensiun

menggunakan

PT.

Lembaga

“X”

Pensiun

seharusnya yang

Pribadi.

telah Rahardjo,

disahkan oleh Mentri Keuangan sehingga iuran

Maria

Indahsari

(2008).

Evaluasi

Penghitungan PPh Pasal 21 PT. X di

pensiun dari karyawan dapat sebagai pengurang

Surabaya. (TA NO. 02010885/AKT/2008).

penghasilan bruto.

Universitas Kristen Petra Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Amelia, Irene Yuvinda (2009). Perlakuan Pajak

2007.

(TA

dan

Tata

Cara

Perpajakan.

atas Penghasilan Pasal 21 pada PT X tahun pajak

Umum

NO.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

32010049/AKT/2009). Universitas Kristen

Pajak Penghasilan.

Petra Surabaya. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor PER31/PJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

10

PAJAK PENGAHASILAN ATAS IMBALAN KERJA PADA PT. X

Recommend Documents