AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA PADA PT AVIA AVIAN

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)

AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA PADA PT AVIA AVIAN Destri Rahmania

[email protected]

Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan akuntansi atas imbalan pasca kerja pada pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diterapkan pada PT Avia Avian berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) tentang imbalan pasca kerja tanpa pendanaan (unfunded) dengan menggunakan metode project unit credit pada tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar akuntansi imbalan pasca kerja dengan menggunakan metode project unit credit pada PT Avia Avian telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010). Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah PT Avia Avian dalam pengukuran imbalan pasca kerjanya masih menggunakan perhitungan dari manajemen, sehingga diharapkan pada masa yang akan datang PT Avia Avian dapat menggunakan jasa konsultan aktuaria didalam pengukuran imbalan pasca kerjanya, karena dengan menggunakan jasa konsultan aktuaria pengukuran yang dihasilkan akan lebih independen dan efisien. Kata kunci: Imbalan Pasca Kerja, Metode Project Unit Credit. ABSTRACT This research is conducted in order to find out how the mechanism and implementation of accounting on past service liability at the measurement, presentation, and disclosure which have been implemented at PT Avia Avian based on Accounting Standard Statement (PSAK) No. 24 (Revised edition 2010) about past service liability without unfunded which has been carried out by using project unit credit method of 2011. Based on the result of research it can be concluded that in general the past service liability accounting which has been done by using project unit credit method at PT Avia Avian is in accordance with Accounting Standard Statement (PSAK) No. 24 (Revised edition 2010). The limitation in this research is in measuring the past service liability accounting of PT Avia Avian which is still using the calculation from the management party so it is expected in the future that PT Avia Avian could use actuary consultant services the result of measurement will be more efficient and independent. Keywords: Service Liability, Project Unit Credit Method.

PENDAHULUAN Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja yang kompeten adalah harapan bagi setiap perusahaan ataupun instansi, dengan begitu, pekerja bukan lagi beban bagi perusahaan, akan tetapi aset bagi perusahaan. Pekerja yang kompeten sekalipun akan menghadapi resiko dalam pekerjaannya. Pekerja akan lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan yang memberi resiko besar. Menjadi hak pekerja untuk memilih pekerjaan apa yang tidak beresiko terlalu besar. Sejalan dengan meningkatnya masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, timbul suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan di mana mereka bekerja. Pada saat-saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun demikian, jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan yang sepele. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Misalnya 1


persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak, pasti ada dibenak mereka. Hal ini mungkin juga berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan. Antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Diantara keduanya bisa dikombinasikan suatu kerja sama yang saling mutualis. Disatu pihak karyawan memerlukan ketenangan kerja dan jaminan-jaminan mereka, dan dilain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Antara dua kehendak ini yang seharusnya dipadukan. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya pemenuhan kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah dana pensiun. Dengan adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas kerja karyawan. Selain itu loyalitas terhadap perusahaan juga akan meningkat, jika loyalitas meningkat maka pengembangan dan pembinaan karir bagi karyawan yang bersangkutan juga meningkat. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah nampaknya menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Hal ini dapat dihindari ataupun dikurangi dengan kebijakan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mengatur secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbalan-imbalan di Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusahaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dan serikat pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UndangUndang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah mengenai imbalan pasca kerja, yaitu imbalan yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pekerja ketika pekerja sudah berhenti bekerja (pasca kerja = setelah kerja). Alasan berhenti bekerja disini meliputi; karena pekerja terlibat tindak pidana, karena pekerja melakukan kesalahan berat, karena pekerja memasuki usia pensiun, karena pekerja meninggal dunia, karena pekerja sakit berkepanjangan, karena pekerja mengundurkan diri, karena perusahaan pailit, karena perusahaan mengalami kerugian dan alasan lainnya yang termasuk imbalan yang dibayarkan ketika pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, Perusahaan berkewajiban untuk menghitung dan mengalokasian imbalan pasca kerja serta menyatakan kesediaan membayarkannya kelak dikemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul skripsi “AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA PADA PT AVIA AVIAN”. Dimana pengangkatan judul ini terdapat masalah yang dirumuskan yaitu bagaimana mekanisme dan penerapan akuntansi imbalan pasca kerja pada PT Avia Avian dengan tujuan untuk mengetahui tatacara perhitungan imbalan pasca kerja yang mengedepankan nilai kebijakan, keadilan, dan transparansi bagi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya.

2


TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS Pengertian Imbalan Kerja Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) menyatakan bahwa imbalan kerja adalah seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan kerja dibagi kedalam dua bagian berdasarkan sifat dan pembayarannya yaitu: 1. Imbalan Kerja Jangka Pendek (Short-Term Employee Benefit) Adalah imbalan kerja (selain dari pesangon, Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)) yang terutang atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Contoh: gaji karyawan, uang lembur, bonus, cuti tahunan yang diuangkan, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan hari raya, iuran jaminan sosial tenaga kerja, tunjangan pengobatan, perumahan dan kompensasi lain. 2. Imbalan Kerja Jangka Panjang (Long-Term Employee Benefit) Adalah imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contoh: imbalan penghargaan masa kerja, pesangon, cuti besar dan lain-lain. Imbalan kerja jangka panjang harus dicadangkan dengan memperhitungkan nilai waktu dari manfaat yang diberikan kepada karyawan dan asumsi-asumsi aktuaria yang harus diperhitungkan. Pengertian Imbalan Pasca Kerja Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 11) menyatakan bahwa imbalan pasca kerja merupakan salah satu jenis imbalan kerja jangka panjang. Imbalan pasca kerja biasanya terdiri dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (severance pay), penghargaan masa kerja (long service award), cuti besar berimbalan, dan lainlain. Pembayaran imbalan pasca kerja dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Imbalan Pasca Kerja Tanpa Pendanaan (Unfunded) Adalah imbalan pasca kerja yang paling sederhana karena tidak didanai melalui dana pensiun ataupun asuransi tetapi melalui pembayaran kas. Pembayaran kas tersebut dilakukan terhadap uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pada saat pekerja memasuki usia pensiun. Jika tidak didanai melalui dana pensiun ataupun asuransi, maka imbalan pasca kerja langsung dibukukan oleh perusahaan dengan membebankan beban imbalan pasca kerja (post employee benefits) dan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja (post employee benefits obligations). Rumusan yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: Gaji saat pensiun = gaji sekarang per bulan x (1+presentase kenaikan gaji) (usia pensiun-usia saat pelaporan)

a. Uang pesangon Uang pesangon = 2 x gaji saat pensiun x masa kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa besarnya perhitungan pesangon disajikan dalam tabel 1, sebagai berikut:

3


Tabel 1 Perhitungan Pesangon Masa Kerja (Dalam Tahun)

P x Upah

MK < 1

1

1 ≤ MK < 2 2 ≤ MK < 3 3 ≤ MK < 4 4 ≤ MK < 5 5 ≤ MK < 6 6 ≤ MK < 7 7 ≤ MK < 8 8 ≤ MK

2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber: Sinar Grafika: Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap (2003) (Diolah) b. Uang penghargaan masa kerja Uang penghargaan masa kerja = masa kerja x gaji saat pensiun Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa besarnya perhitungan uang penghargaan masa kerja disajikan dalam tabel 2, sebagai berikut: Tabel 2 Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja Masa Kerja (Dalam Tahun) MK < 3 3 ≤ MK < 6 6 ≤ MK < 9 9 ≤ MK < 12 12 ≤ MK < 15 15 ≤ MK < 18 18 ≤ MK < 21 21 ≤ MK < 24 24 ≤ MK

PMK x Upah 2 3 4 5 6 7 8 10

Sumber: Sinar Grafika Offset: Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap (2003) (Diolah) c. Uang penggantian hak Uang penggantian hak = 15% x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja) d. Imbalan pasca kerja pada masa yang akan datang IPK pada masa yang akan datang = uang pesangon + uang penghargaan masa kerja + uang penggantian hak

4


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) menyatakan bahwa imbalan pasca kerja diakui pada laporan keuangan dengan menggunakan metode project unit credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini dengan perhitungan sebagai berikut: a. Satuan unit manfaat Satuan unit manfaat = IPK pada masa yang akan datang Jumlah masa kerja b. Biaya jasa kini Biaya jasa kini = Satuan unit manfaat ((1+tingkat diskonto) sisa masa kerja ) c. Saldo awal kewajiban Saldo awal kewajiban = Biaya jasa kini x (tahun pada tanggal pelaporan – tahun masuk) d. Biaya bunga Biaya bunga = tingkat suku bunga diskonto x (biaya jasa kini + saldo awal kewajiban) 2. Imbalan Pasca Kerja Dengan Pendanaan (Funded) Adalah imbalan pasca kerja yang memiliki permasalahan yang lebih rumit karena didanai melalui dana pensiun ataupun asuransi. Dalam akuntansi pelaporan keuangan imbalan pasca kerja dengan pendanaan dikenal dengan asset program (plan asset). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2010) dalam Purba (2012: 47) menyatakan bahwa entitas bisnis yang mengelola aset program diwajibkan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 18 (Revisi 2010). Salah satu mengapa perusahaan ikut serta dalam dana pensiun atau asuransi adalah untuk meringankan pembayaran imbalan pasca kerja pada masa yang akan datang. Pembayaran pada saat pemutusan hubungan kerja dapat mengganggu likuiditas perusahaan, apalagi pemutusan hubungan kerja tersebut tidak terencana. Maka dengan hal tersebut Perusahaan melakukan kebijakan anuitas hidup. Utami et al., (2012: 48) menyatakan bahwa anuitas hidup adalah serangkaian pembayaran secara berkala (dengan jumlah yang boleh berubah) yang dilakukan sesorang tertentu yang masih hidup. Berdasarkan jangka waktu pembayarannya, anuitas hidup dibagi menjadi: a. Anuitas seumur hidup Adalah suatu anuitas yang pembayarannya dilakukan selama tertanggung masih hidup disebut anuitas seumur hidup, pembayaran bisa dilakukan di awal atau di akhir. b. Endowment murni Adalah suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir suatu jangka waktu tertentu bagi seseorang tertentu bila dia hidup mencapai akhir jangka waktu tersebut. c. Anuitas berjangka Adalah anuitas hidup dimana pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu. d. Anuitas ditunda Anuitas ditunda adalah rangkaian pembayaran secara berkala yang ditunda selama jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis program pensiun yaitu: a. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pasti adalah sebagai berikut:  Final earning pension plan Manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase tertentu dari gaji terakhir. Manfaat pensiun = 2,5% x PS* x FE*

5


Final average earnings Manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase tertentu dari rata-rata gaji pada beberapa tahun terakhir. Manfaat pensiun = 2,5% x PS* x FAE*  Career average earnings Manfaat pensiun dihitung berdasarkan presentase tertentu terhadap masa kerja dan gaji rata-rata selama masa karir karyawan. Manfaat pensiun = 2,5% x PS* x CAE*  Flat benefit Manfaat pensiun dihitung dengan program flat benefit berdasarkan jumlah tertentu untuk setipa yahun masa kerja atau setelah memenuhi masa kerja minimum. Manfaat Pensiun = FB* x PS* Keterangan*: PS : past service F : final earning FAE : final average earnings CAE : career average earnings FB : flat benefit b. Program pensiun iuran pasti (PPIP) Adalah program pensiun yang iurannya diterapkan berdasarkan peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada masing-masing rekening peserta sebagai manfaat pensiun. Resiko investasi dana pensiun sepenuhnya ditanggung oleh peserta dana pensiun, bukan lagi perusahaan. Adapun jenis program pensiun iuran pasti adalah:  Money purchase plan Iuran ditetapkan sebesar presentase tertentu dari jumlah gaji karyawan.  Profit sharing pension plan Besar iuran yang disetor kepada dana pensiun adalah sebesar presentase tertentu dari laba yang diperoleh perusahaan sebelum dipotong pajak.  Saving plan Pada prinsipnya sama dengan money purchase plan, hanya saja jumlah besarnya iuran ditentukan oleh pekerja. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Negara Republik Indonesia teah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku efektif sejak 25 Maret 2003. Undang-Undang Ketenagakerjaan disusun dengan harapan dapat menciptakan rasa keadilan begi semua pihak dan memperluas lapangan kerja dengan menjaga iklim investasi. Undang-Undang Ketenagakerjaan terdiri dari 18 bab 159 pasal, yang mengatur hubungan antara pengusaha, karyawan dan pemerintah. Hubungan tersebut harus berlangsung harmonis sehingga roda perekonomian dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan dasar dalam menentukan besaran baik imbalan kerja jangka pendek maupun imbalan kerja jangka panjang yang merupakan bagian dari imbalan pasca kerja, yang harus dilaporkan pada laporan keuangan setiap perusahaan. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang berhubungan dengan pelaporan keuangan imbalan kerja dijabarkan sebagai berikut: 1. Subyek Undang-Undang Ketenagakerjaan Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 3) menyatakan bahwa badan hukum yang dimaksud terdiri dari dua kelompok, yaitu: 6


a. Setiap badan usaha yang berbentuk perseorangan, commanditare vennootschap, firma, perseroan terbatas dan koperasi maupun perusahaan milik negara seperti BUMN, BUMD, Perum dan Perjan. b. Semua bentuk badan usaha lain yang memperkerjakan orang dengan membayar upah seperti lembaga swadaya masyaraat, yayasan, organisasi nirlaba, dan lain-lain. Kedua kelompok tersebut wajib menjalankan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. 2. Hubungan Kerja Hubungan antara pekerja dengan pengusaha didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat secara tertulis maupun lisan. Hal-hal yang diperjanjikan harus tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila perjanjian kerja bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 4) menyatakan bahwa perjanjian kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Jangka waktu tertentu Adalah perjanjian yang tidak dapat dilakukan dengan mensyaratkan suatu masa percobaan (probation). Contoh: pekerjaan yang sifatnya sekali selesai atau sementara, musiman, penjajakan, dan pekerjaan tersebut diperkirakan dapat diselesaikan paling lama tiga tahun. b. Jangka waktu tidak tertentu Adalah perjanjian yang dapat dilakukan dengan mensyaratkan suatu masa percobaan (probation) selama tiga bulan. Contoh: pekerjaan yang sifatnya untuk jangka waktu yang lama, ditujukan untuk status pekerja kontrak, pekerja yang dinilai dalam masa percobaan untuk menjadi pekerja tetap. 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 7) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan karena: a. Pensiun (pasal 167) b. Meninggal dunia (pasal 166) c. Mengundurkan diri (pasal 162) d. Pekerja melakukan kesalahan (pasal 158) e. Pekerja melakukan tindak pidana sehingga ditahan pihak berwajib (pasal 160) f. Pekerja melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja bersama (pasal 161) g. Perubahan status hukum akibat merger perusahaan (pasal 163) h. Perusahaan tutup karena rugi terus menerus (pasal 164) i. Perusahaan melakukan efisiensi (pasal 164) j. Perusahaan pailit (pasal 165) k. Karyawan mengalami sakit berkepanjangan (pasal 172) Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang membolehkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, namun perusahaan harus memiliki itikad baik mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dengan segala upaya (pasal 151 ayat 2). Jika belum diperoleh kesepakatan,maka perusahaan dan pekerja yang bersangkutan harus memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industri. Sedangkan Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 8) menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan karena: a. Meninggalnya pengusaha b. Beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah Bagi perseroan terbatas yang dimaksud pengusaha adalah badan hukum itu sendiri. Apabila salah satu dari direksi perseroan tersebut meninggal maka masih bisa digantikan dengan direksi yang lain. Lain halnya dengan badan hukum perseorangan dan firma yang apabila 7


pemiliknya meninggal maka pembayaran pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dialihkan kepada ahli waris pengusaha. 4. Pengupahan Tim Penyusun Arsip Negara (2003) dalam Purba (2012: 9) menyatakan bahwa jenis-jenis pengupahan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja adalah sebagai berikut: a. Upah b. Upah lembur c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan diluar pekerjaan e. Upah untuk pembayaran pesangon f. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan Upah haruslah memenuhi pencapaian hidup yang layak sesuai dengan ketentuan upah minimum regional disetiap provisi tau kabupaten. Pembayaran upah didasarkan pada jasa yang diberikan oleh karyawan. Namun pengusaha diharuskan membayar upah bagi pekerja yang sakit, menikah, menghitankan, melahirkan, istri melahirkan, orang tua meninggal, dan lain-lain. Disamping jenis-jenis pengupahan diatas, juga terdapat Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan pada saat hari raya keagamaan dan jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan berdasarkan kemampuan dan ukuran perusahaan. Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta asing juga sering ditemukan mengenai skema pengupahan yang bervariatif seperti pemberian upah selama masa persiapan pensiun, insentif setengah tahunan, pemberian rabat berupa cincin emas, fasilitas menunaikan ibadah haji, fasilitas kesehatan selama masa pensiun dan lain-lain. Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pencatatan imbalan pasca kerja: 1. Imbalan Pasca Kerja Tanpa Pendanaan (unfundeed) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) menyatakan bahwa dalam rangka mengukur nilai kini yang terkait, entitas perlu untuk: a. Menerapkan metode penilaian aktuarial  Entitas menggunakan metode project unit credit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini yang terkait dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan).  Metode project unit credit (seringkali disebut sebagai metode imbalan yang diakru yang diperhitungkan secara pro rata sesuai jasa atau sebagai metode imbalan dibagi tahun jasa) menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan kewajiban final.  Entitas mendiskontokan semua kewajiban imbalan pasca kerja, walaupun sebagian kewajiban jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan. b. Mengaitkan imbalan pada periode jasa Dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini terkait dan biaya jasa lalu (jika dapat diterapkan) entitas mengalokasikan imbalan sepanjang periode jasa dengan menggunakan formula imbalan yang dimiliki program. Namun, jika jasa pekerja di tahun-tahun akhir meningkat secara material dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka entitas mengalokasikan imbalan tersebut dengan dasar metode garis lurus, sejak:  Saat jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program (baik dalam imbalan tersebut bergantung pada jasa selanjutnya atau tidak) sampai dengan;  Saat jasa pekerja selanjutnya tidak menghasilkan imbalan yang material dalam program, selain dari kenaikan gaji berikutnya. 8


c. Metode project unit credit Mensyaratkan suau entitas untuk mengalokasikan imbalan periode berjalan (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode berjalan dan periode-periode lalu (untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti). d. Membuat asumsi-asumsi aktuarial Purba (2012: 36) menyatakan bahwa variabel yang menentukan jumlah biaya imbalan pasca kerja.  Mortalitas  Turnover atau pengunduran diri  Tingkat cacat  Klaim kesehatan  Tingkat diskonto  Kenaikan gaji  Hasil asset program e. Metode penilaian aktuaria Adalah metode penilaian yang digunakan aktuaris dalam menentukan besarnya imbalan pasca kerja. Metode penilaian aktuaria ada dua jenis yaitu:  Metode accrued benefit cost Yaitu pembagian jumlah imbalan kerja dengan jumlah masa kerja menjadi satu unit imbalan dialokasikan ke setiap masa tahun kerja.  Metode projected benefit cost Yaitu menentukan nilai sekarang dari satu unit imbalan yang dialokasikan pada satu tahun masa kerja. Nilai kini kewajiban berasal dari nilai sekarang unit-unit imbalan yang dialokasikan pada masa kerja sebelum tanggal perhitungan. Metode ini terdiri dari aggregate actuarial cost method, entry age normal actuarial cost method, dan attained age normal actuarial cost method. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2010) dalam Purba (2012: 37) menghitung imbalan pasca kerja dengan menggunakan metode project unit credit actuarial cost atau yang biasa disebut dengan metode project unit credit. Untuk biaya imbalan pasca kerja tanpa pendanaan (unfunded) dikaitkan dengan masa kerja dan atau gaji terakhir, keuntungan dan kerugian aktuaria dapat bersumber dari: Kenaikan gaji atau penghasilan yang melebihi atau kurang dari yang diasumsikan. Jumlah pekerja yang berhenti melebihi atau kurang dari yang diasumsikan. Jumlah pekerja yang meninggal atau cacat melebihi atau kurang dari yang diasumsikan. Pertumbuhan kekayaan atau hasil aktiva program yang melebihi atau kurang dari yang diasumsikan, jika program didanai (funded). 2. Imbalan Pasca Kerja Melalui Pendanaan (Funded) Purba (2012: 55) menyatakan bahwa pendanaan imbalan pasca kerja dapat juga dilakukan dengan dana pensiun dan asuransi. Dilihat dari jumlah yang ikut serta, dana pensiun dibagi menjadi dua jenis yaitu single employer plan (satu pemberi kerja) yang dikenal dengan dana pensiun pemberi kerja dan multi employer plan (multi pemberi kerja) yang dikenal dengan dana pensiun lembaga keuangan . Program dana pensiun dikatakan single employer plan bila terdapat hanya satu perusahaan yang ikut serta, sedangkan dikatakan multi employer plan jika terdapat lebih dari satu perusahaan yang ikut serta. Pencatatan akuntansi atas single employer plan dan multi employer plan dilakukan dengan mengunakan akuntansi manfaat pasti sepanjang data yang diperlukan tersedia. Jika data tidak tersedia, perusahaan cukup membukukannya seolah-olah dana pensiun tersebut adalah iuran pasti.

9


Berikut enam langkah yang harus dilakukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan program manfaat pasti disajikan dalam gambar 2 sebagai berikut: a. Asumsi aktuarial:  Turnover pegawai  Mortalitas  Kenaikan gaji  Pensiun dini  Tingkat klaim kesehatan b. Project unit method Mengukur manfaat di masa depan harus dihubungkan dengan jasa yang dilakukan diperiode kini dan lalu. c. Aset program Nilai wajar dari asset program harus diakui. d. Laba rugi aktuarial Tentukan nilai laba rugi aktuaria dan jumlah yang akan diakui di laporan keuangan. e. Biaya jasa tambahan Jika kewajiban manfaat program meningkat, maka biaya tambahan terkait jasa lalu harus ditentukan. f. Laba rugi Jika kewajiban manfaat program sudah berkurang atau dibatalkan, hasil keuntungan harus ditentukan. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan imbalan pasca kerja tanpa dan dengan (unfunded and funded) pendanaan memiliki pengungkapan yang relatif sama, tetapi berbeda dalam hal pengukurannya sebagaimana hal-hal yang harus diungkapkan sebagai berikut: 1. Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan atau kerugian aktuaria. 2. Rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang disajikan secara terpisah, jika dapat diterapkan, pengaruh selama periode yang didistribusikan pada setiap hal sebagai berikut: a. Biaya jasa kini b. Biaya bunga c. Keuntungan dan kerugian aktuaria d. Perubahan kurs valuta asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang uang penyajian. e. Imbalan yang dibayarkan f. Biaya jasa lalu g. Kombinasi bisnis h. Kurtailmen i. Penyelesaian Asumsi-asmsi aktuaria yang dipakai, seperti tingkat bunga diskonto, kenaikan gaji, dan asumsi-asumsi yang lain.

10


METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, dan objek studi yang diamati peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek imbalan pasca kerja yang dilakukan pada PT Avia Avian yang berlokasi di Jl. Raya Buduran, KM. 19, Sidoarjo, yang beroperasi dibidang industri cat. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Survey Pendahuluan Survey ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai jenis-jenis imbalan kerja yang salah satunya adalah imbalan pasca kerja. 2. Survey Lapangan Survey ini dilakukan dengan cara memperoleh data-data yang diperlukan untuk kepentingan perhitungan mencakup semua pekerja yang berhak atas imbalan pasca kerja. 3. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Satuan Kajian Penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui pendekatan studi kasus, namun tidak semua studi kasus berupa penelitian kualitatif karena studi kasus dapat pula dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Satuan kajian dalam penelitian adalah: 1. Akuntansi imbalan pasca kerja yang diakui pada laporan keuangan dengan metode project unit credit 2. Penerapan Akuntansi yang meliputi pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Teknik Analisis Data Teknik analisis diawali dengan survey pendahuluan pada perusahaan, yang dalam penelitian ini adalah PT Avia Avian untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum perusahaan serta penerapan imbalan pasca kerja secara garis besar dan selanjutnya dilakukan survey lapangan yang berguna untuk mengetahui mekanisme dan penerapan akuntansi yang diterapkan PT Avia Avian, ketentuan-ketentuan umum dan lain sebagainya. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap obyek penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data tentang sistem akuntansi imbalan pasca kerja yang diterapkan oleh perusahaan. 2. Mengevaluasi penerapan akuntansi imbalan pasca kerja dengan metode project unit credit. 3. Mengumpulkan data tentang mekanisme dan penerapan akuntansi untuk imbalan pasca kerja dengan menggunakan metode project unit credit yang meliputi tahap-tahap sebagai berikut: a. Pengukuran b. Pengakuan c. Penyajian 11


4. Mengevaluasi kesesuaian data yang diperoleh dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010) tentang imbalan pasca kerja. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Mekanisme dan Penerapan Akuntansi Imbalan Pasca Kerja pada PT Avia Avian Penerapan akuntansi imbalan pasca kerja pada PT Avia Avian menggunakan jenis imbalan pasca kerja tanpa pendanaan (unfunded) yaitu imbalan pasca kerja yang paling sederhana karena tidak didanai melalui dana pensiun ataupun asuransi tetapi melalui pembayaran kas. Pembayaran kas tersebut dilakukan terhadap uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pada saat pekerja memasuki usia pensiun. Jika tidak didanai melalui dana pensiun ataupun asuransi, maka imbalan pasca kerja langsung dibukukan oleh perusahaan dengan membebankan beban imbalan pasca kerja (post employee benefits) dan mengakui kewajiban imbalan pasca kerja (post employee benefits obligations). Dalam penerapan imbalan paca kerjanya, PT Avia Avian menyesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) yaitu imbalan pasca kerja diakui pada laporan keuangan dengan menggunakan metode project unit credit untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Pengukuran Imbalan Pasca Kerja Pengukuran merupakan bagian penting dari pengamatan ilmiah. Pengukuran dilakukan sebagaimana yang ditunjukkan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dari pengukuran dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk berbagai hal daripada data kualitatif. Karena pengukuran merupakan atribut yang dilaporkan dalam laporan keuangan (misalnya aset, kewajiban, dan pendapatan) yang merupakan fungsi penting dalam akuntansi. Dalam hal ini PT Avia Avian mengukur besarnya biaya imbalan pasca kerja dengan menggunakan dasar asumsi aktuarial keuangan sebagai berikut: a. Suku bunga diskonto : 5% b. Kenaikan gaji : 11% c. Usia pensiun : 55 tahun Dari perhitungan penulis diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut: Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 01 Januari 2011 Biaya jasa kini Biaya bunga Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2011

Rp Rp Rp

9.842.658.911 663.933.520 1.155.725.167

Rp

11.662.317.598

Sehingga jurnal pencatatan yang dibutuhkan adalah: a. Laba ditahan Rp 9.842.658.911,Kewajiban imbalan pasca kerja Rp 9.842.658.911,(Jurnal atas pencatatan beban imbalan pasca kerja yang harus diakui untuk tahun-tahun sebelumnya) b. Beban imbalan pasca kerja jasa kini Rp 1.819.658.688,Kewajiban imbalan pasca kerja Rp 1.819.658.688,(Jurnal atas pencatatan beban imbalan pasca kerja yang harus diakui untuk tahun berjalan) 12


Penyajian dan Pengungkapan Imbalan Pasca Kerja PSAK 24 (Revisi 2010) memberikan ketentuan yang spesifik terkait dengan penyajian kewajiban imbalan pasca kerja yang didanai. Kewajiban imbalan pasca kerja harus disajikan bagian dari kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Bagi kewajiban yang akan direalisasi dalamjangka waktu satu tahun wajib diklasifikasikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2010) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terhadap kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan akuntansi dalam mengakui keuntungan dan kerugian aktuaria. 2. Rekonsiliasi saldo awal dan sado akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang disajikan secara terpisah, jika dapat diterapkan, pengaruh selama periode yang dapat diatribusikan pada setiap hal sebagai berikut: a. Biaya jasa kini Berdasarkan pengukuran biaya jasa kini yang telah dilakukan pada PT Avia Avian, hasil yang diperoleh sebesar Rp 663.933.250,-. b. Biaya bunga Berdasarkan pengukuran biaya bunga yang telah dilakukan pada PT Avia Avian, hasil yang diperoleh sebesar Rp 1.155.725.167,-. c. Keuntungan dan kerugian aktuaria Pada tahun 2010 dan 2011 asumsi penilaian aktuarial yang digunakan PT Avia Avian tidak mengalami perubahan pada tingkat bunga diskonto, mortalitas, cacat, pensiun dini, turnover, dan lain-lainnya. Maka pada tahun 2011 PT Avia Avian tidak menghitung keuntungan dan kerugian aktuaria. d. Perubahan kurs valuta asing pada program yang diukur dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang penyajian Dalam penyajian laporan keuangan mata uang yang digunakan PT Avia Avian adalah mata uang rupiah yang tidak mengalami perubahan selisih kurs seperti pada mata uang asing. e. Imbalan yang dibayarkan Pada tahun 2011 terdapat karyawan keluar sebanyak 12 orang karyawan dengan jumlah keseluruhan pesangon sebesar Rp 211.448.406,-. f. Biaya jasa lalu Berdasarkan pengukuran biaya jasa lalu yang telah dilakukan pada PT Avia Avian, hasil yang diperoleh sebesar Rp 2.101.737.218,Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 01 Januari 2011 Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2010 Pesangon Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2011

Rp Rp

9.842.658.911 (7.952.370.099)

Rp

211.448.406

Rp

2.101.737.218

g. Asumsi-asumsi aktuaria yang dipakai, seperti tingkat bunga diskonto, kenaikan gaji, dan asumsi-asumsi yang lain. Dengan demikian pada bagian catatan atas laporan keuangan diungkapkan informasi senagai berikut: Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Jumlah karyawan yang berhak atas 13


imbalan pasca kerja tersebut adalah karyawan tetap pada tahun 2011. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut adalah 10 karyawan untuk tahun 2011. Beban imbalan pasca kerja yang diakui dilaporan laba rugi adalah sebagai berikut: 2011 Rp Biaya jasa kini Biaya bunga Biaya jasa lalu Kerugian aktuaria

663.933.520 1.155.725.167 2.101.737.218

Jumlah

3.921.395.905

-

Mutasi liabilitas bersih di posisi keuangan adalah sebagai berikut: 2011 Rp Liabilitas awal tahun Imbalan pasca kerja periode berjalan Pembayaran pesangon Jumlah

7.952.370.099 3.921.395.905 (211.448.406) 11.662.317.598

Perhitungan imbalan pasca kerja Perseroan tahun 2011 dihitung oleh manajemen Perseroan yang digunakan untuk menghitung estimasi biaya dan kewajiban adalah sebagai berikut: 2011 Kenaikan gaji Tingkat bunga diskonto Usia pensiun

11% 5% 55 tahun

SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab 4, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara garis besar akuntansi imbalan pasca kerja dengan menggunakan metode project unit credit pada PT Avia Avian telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010). 1. Mekanisme dan penerapan akuntansi imbalan pascakerja dengan metode project unit credit pada PT Avia Avian telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, dimana pengukuran terhadap uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pada saat pekerja memasuki usia pensiun telah dilakukan pihak menejemen PT Avia Avian dengan benar. 2. PT Avia Avian tidak perlu membuat alokasi biaya untuk jasa aktuaris atas pengukuran imbalan pasca kerjanya, karena pihak manajemen PT Avia Avian telah mengerti dan memahami mekanisme dan penerapan akuntansi imbalan pascakerja dengan metode project unit credit dengan baik. 14


Keterbatasan Keterbatasan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa PT Avia Avian pada tahun penelitian ini tidak menggunakan jasa aktuaris yaitu konsultan yang melakukan konsultasi dalam bidang aktuaria sebagai dasar perhitungan imbalan pasca kerja. Namun, akan lebih baik jika PT Avia Avian meminta jasa konsultan aktuaria untuk menghitung beban imbalan pasca kerjanya, kerena: 1. Professionalisme Konsultan aktuaria merupakan konsultan yang sudah ahli dibidangnya, untuk itu mereka sudah pasti lebih berpengalaman dalam pengukuran imbalan pasca kerja. 2. Independensi Konsultan aktuaria merupakan pihak diluar perusahaan, jadi mereka akan lebih independen dalam pengukuran imbalan pasca kerja di perusahaan. Independensi ini juga yang seringkali di minta oleh pihak auditor eksternal ketika mereka melakukan audit di satu perusahaan. 3. Efisiensi Dengan menyerahkan proses pengukuran imbalan pasca kerja sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2010) maka proses audit keuangan akan lebih efisien, karena perusahaan tidak perlu dibuat rumit dengan perhitungan-perhitungan yang kompleks. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, D. 2008. Menilai Kewajaran Hasil Perhitungan Aktuaria Melalui Analisis Teknis Keuntungan atau Kerugian Aktuaria. http://www.dayamandiri.co.id. 15 Februari 2013 (19.10). Arif. 2012. Enam Fakta yang Wajib Anda Ketahui tentang PSAK 24 Imbalan Kerja. http://www.imbalankerja.com. 15 Februari 2013 (19.05). Kanpusan. 2008. Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup PSAK 24 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24) Revisi 2004. http://www.spbunkanpusn1.blogspot.com/2008/04/psak-24-revisi2004.html. 15 Februari 2013 (19.45). Moleong, L.J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2010) Imbalan Kerja. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. Purba, M.P. 2012. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Imbalan Kerja. Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. 25 Maret 2003. Sinar Grafika. Jakarta. Utami, A.H.B., Y. Wilandari, dan T. Wuryandari. 2012. Penggunaan Metode Project Unit Credit dan Entry Age Normal dalam Pembiayaan Pensiun. Jurnal Gaussan 1(1): 47-54. Sigma Actuarial Consulting. 2012. Laporan Tahunan 2012: Laporan Perhitungan Aktuaria PT Jawa Pos Media Komputama. SAC. Jakarta. Yin, R.K. 2004. Studi Kasus Desain dan Metode. Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. ●●●

15

AKUNTANSI IMBALAN PASCA KERJA PADA PT AVIA AVIAN

Recommend Documents