PA SPG. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN

P U T U S A N Nomor : 206/Pdt.G/2010/PA SPG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :--------------------------PEMOHON ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Panjalinan, Desa Panjalinan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-LAWAN TERMOHON ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Laok Sabe, Desa Junok, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;------------------------------------------------------------------------------Telah membaca surat-surat perkara ini;----------------------------------------------------------------Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;-----------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dalam register Nomor : 206/Pdt.G/2010/PA.Spg. tanggal 26 April 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dengan status jejaka dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/17/VIII/2000 tanggal 26 Agustus 2000 ;-----------------2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----------------a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun berada dalam asuhan orang tua Termohon;------------------------------------------------------------------------------------b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3,5 tahun dalam asuhan Termohon; Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.

Halaman 1 dari 11 halaman

3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, kemudian karena Pemohon dan Termohon sama sama bekerja di BALI maka Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke BALI, menempati rumah kontrakan. saat ini Pemohon pulang ke Madura sedangkan Termohon masih tetap menempati rumah kontrakan tersebut ;------------------------------------------------------------4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sejak awal antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis dikarenakan perkawinan tersebut tidak atas kemauan bersama Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon masih bertahan untuk menyelamatkan perkawinannya, selain itu juga Termohon kurang bersilaturahmi kepada keluarga Pemohon, jarang bertegur sapa, itupun mau berkunjung kerumah keluarga Pemohon jika di paksa oleh Pemohon, dan puncaknya di akhir bulan Pebruari tahun 2010, Termohon berbicara kasar terhadap saudara kandung Pemohon, ketika saudara Pemohon sakit dan tidak bisa bekerja di tempat usaha bersama Pemohon Termohon, dan Pemohon sudah tidak bisa menahan emosi lagi akhirnya terjadi pertengkaran, dan Pemohon pulang meninggalkan Termohon pulang ke Madura ;-----------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;----------------------------------------------------------------------6. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya ;----------------------------------------------------7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;------Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :----------------------------------------------------------------------------------------PRIMAIR : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-------------------------------------------------------------2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sampang ;----------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;----------------------------Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.


SUBSIDAIR : -

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadiladilnya ;--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah gagal;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-------------------------------------Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pada sidang tahap penyampaian jawaban, untuk Termohon telah hadir kuasa hukumnya H.A. Muzammil, SH., MH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang register Nomor : 10/HK/2010/PA.Spg. tanggal 21 Juni 2010, dan telah menyampaikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut :---------DALAM KONVENSI 1. Bahwa, benar sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Agustus 2000, No. 128/17/VIII/2000, yang tercatat di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, antara Termohon dengan Pemohon terjadi perkawinan secara syah;--------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa, antara Termohon dengan Pemohon telah terjadi hubungan suami istri dengan dikaruniai keturunan 2 (dua) anak kandung, keduanya bernama : 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat tgl. Lahir di Bangkalan 12 April 2001;-------------------------------------------------------------------------------------2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, tempat tgl. Lahir di Tabanan, 12 September 2008;---------------------- -----------------------------------------------------------3. Bahwa, dalam Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon Point No.4 adalah sebagian tidak dapat dibenarkan, fakta hukum bahwa Termohon dan Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan melalui proses peminangan dan selanjutnya pertunangan, keharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon bukan karena perkawinan tidak atas Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.


kemauan bersama, terbukti hasil perkawinan tersebut mendapatkan dua orang anak, silaturahmi Termohon tetap intent terhadap keluarga Pemohon, dan selanjutnya terhadap kunjungan kepada keluarga Pemohon tidak dapat dilakukan secara rutin disebabkan Termohon bertempat tinggal di Bali sedangkan keluarga Pemohon berada di Madura;----4. Bahwa, Pemohon mengabaikan kewajibannya sebagai suami, alasan pertengkaran didalam rumah tangga, Pemohon meninggalkan Termohon dan dua orang anak yang masih kecil dimana anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu melindungi istri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;---------------------------5. Bahwa, Pemohon sudah memberikan suatu pernyataan bahwa tidak sanggup lagi berkumpul serumah dengan Termohon, semulanya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang semulanya dipertahankan namun dengan adanya tindakan dan perbuatan Pemohon yang tidak bertanggung jawab atas semua keadaan dan persoalan rumah tangganya, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan;------------------------------------DALAM REKONVENSI : 1. Bahwa, Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang Tergugat Rekonvensi;--------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa, seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;------------------------------3. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon menimbulkan akibat hukum didapatkan harta kekayaan dalam perkawinan selama perkawinan yang berupa harta bersama yang berujud yang meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak dan harta bersama yang tidak berujud berupa hak dan kewajiban :----------------------------------------------------------------I. Benda tidak bergerak berupa 3 (tiga) bidang tanah antara lain : 1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1289 luas : 95 m2 a/n PEMOHON ASLI yang terletak di Lk. Taman Suradadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;-------------------------------------------------------------------------2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1360 luas : 167 m2 a/n PEMOHON ASLI yang terletak di Lk. Taman Suradadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;--------------------------------------------------------------------------

Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.


3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1352 luas : 33 m2 a/n PEMOHON ASLI yang terletak di Lk. Taman Suradadi, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;--------------------------------------------------------------------------

II. Benda bergerak antara lain : 1. Sepedamotor No.Pol : DK 4844 DO a/n. I Made N. Kenak, Type Honda, tahun 1992;-------------------------------------------------------------------------------------------2. Sepedamotor No.Pol : DK 3310 GL a/n. I Ketut Pudita, Type Honda, tahun 1998;3. Satu unit Sepedamotor dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;--------------4. Empat Rombong seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);------------------------5. Bahan bangunan berupa besi beton seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-

III. Benda tidak berujud antara lain : 1. Piutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa, sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka dengan sendirinya atas nama hukum masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama;-----------------------5. Bahwa, masalah pertanggungjawaban terhadap hutang Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon sebagaimana pasal 93 Kompilasi Hukum Islam;------------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa, akibat perkawinan putus karena talak, maka sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib memberikan mut’ah dan memberi

nafkah

maskan,

kiswah

selama

masa

iddah

kepada

Penggugat

Rekonvensi/Termohon, serta mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon memberikan biaya hadhanah untuk kedua anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut :-----------------------1.

Uang Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);---------------------------------

2.

Nafkah Iddah, maskan, kiswah 3 X Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah;= Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);--------------------------------------

3.

Biaya Hadhanah dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulannya masing-masing anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) X 2 (dua) orang anak = 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);------------------------



Jumlah seluruhnya Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,- + Nafkah Iddah, maskan, kiswah Rp.4.500.000,- + Biaya Hadhanah Rp.1.500.000,-

= Rp. 11.000.000,- (sebelas juta

rupiah);-------------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Sampang Pemeriksa dalam perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------

Dalam Konvensi : Bahwa, rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak dapat dipertahankan, dan putus karena perceraian;---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Rekonvensi : 1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk mematuhi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta bersama berupa harta bersama yang berujud yang meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak;-----------------------------2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk mematuhi Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam pertanggungjawaban terhadap hutang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan Mut’ah, nafkah iddah, maskan, kiswah dan hadhanah sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara kontan dihadapan majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang;---------------4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk menyerahkan seluruh hadhanah dimuka untuk 2 (dua) orang anak, terhitung umur masing-masing anak sampai berumur 21 tahun, guna menghindari adanya wanprestasi (ingkar janji) sebagai berikut :------------a. Agus Imam, laki-laki, tempat tgl. Lahir di Bangkalan 12 April 2001 sampai berumur 21 tahun ( 21 tahun – 9 tahun = 12 tahun ), mendapatkan biaya hadhanah : 12 tahun X 12 bulan X Rp.750.000,- = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);------------b. Solihin, laki-laki, tempat tgl. Lahir di Tabanan, 12 September 2008 sampai berumur 21 tahun ( 21 tahun – 2 tahun = 19 tahun ), mendapatkan biaya hadhanah : 19 tahun X 12 bulan X Rp.750.000,- = Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);--Untuk 2 (dua) orang anak biaya hadhanah dibayar seluruhnya masing-masing kelak berumur 21 tahun berjumlah : Rp.108.000.000,- + Rp. 171.000.000,- = Rp.279.000.000,(dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);------------------------------------------------------



Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi Menghukum Pemohon atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara Atau dengan mohon Putusan seadil-adilnya ( ex a quo et bono );----------------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap penyampaian replik, Pemohon materiil tidak datang menghadap ke persidangan 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing sidang tanggal 5 Juli 2010, sidang tanggal 19 Juli 2010, dan sidang tanggal 16 Agustus 2010 namun pada sidang 19 Juli 2010 untuk Pemohon telah hadir kuasa hukumnya bernama Widhi C.N. S.H. M.Hum. dan Rahman Hakim, S.H., S.Sos., M.M. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juli 2010 yang telah terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang nomor 11 / KH / 2010 / PA. Tanggal 19 Juli 2010, dilampiri Surat Tugas Nomor 47/H.Adm/VIII/2010, tanggal 10 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas surat kuasa tersebut, kuasa Termohon menyatakan keberatan atas kehadiran kuasa Pemohon, karena surat kuasa Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan surat kuasa khusus seperti dimaksud oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 tahun 1994;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa tanggal 1 Juli 2010 dan Surat Tugas Nomor 47/H.Adm/VIII/2010, tanggal 10 Juli 2010 tersebut, sebagai kuasa dari Lembaga Bantua Hukum (LBH) ternyata Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan surat izin praktek dari Pengadilan Tinggi Surabaya, tempat dimana Lembaga Bantua Hukum (LBH) terdaftar, dan untuk itu Kuasa Hukum yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya sanggup dan bersedia memenuhi persyaratan berupa surat izin praktek dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan menyatakan masih tetap akan mewakili Pemohon menghadap pada persidangan yang akan datang serta telah memohon kepada Majelis agar diberi kesempatan merubah/memperbaiki surat kuasanya;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum diserahkannya surat perubahan/perbaikan tersebut oleh kuasa Pemohon ternyata Pemohon telah menunjuk kuasa baru, sehingga pada sidang tanggal 16 Agustus 2010 untuk Pemohon telah hadir kuasa hukumnya bernama Giri Hastono, S.H. dan Widhi C.N. S.H. M.Hum. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2010 yang telah terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang nomor 12 / KH / 2010 / PA. Tanggal 16 Agustus 2010, dilampiri fotokopi Kartu Advokat atas nama : Giri Hastono, S.H. yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 34/SK/DPD



JATIM/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas surat kuasa tanggal 14 Agustus 2010 tersebut, kuasa Termohon mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :-------------------------------1. bahwa keaslian dan kebenaran tanda tangan Pemohon pada surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut diragukan, karena sesuai pengakuan kuasa Pemohon kepada kuasa Termohon bahwa sejak sebelum sidang tanggal tanggal 19 Juli 2010 yang lalu Pemohon sudah pergi ke Jakarta, dan sampai sekarang sulit dihubungi oleh kuasa Pemohon;--------2. bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk memperbaiki surat kuasanya, akan tetapi ternyata kuasa Pemohon tetap tidak dapat memenuhi ketentuan surat kuasa khusus seperti dimaksud oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 tahun 1994, sementara itu Pemohon telah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menghadap kepersidangan;---------------------------------------------3. bahwa Sesuai Pasal 66 ayat (2) Pengadilan Agama Sampang tidak berwenang mengadili perkara No.206/Pdt.G/2010/PA.Spg. karena alamat Termohon sekarang berada di Bali sehingga Kuasa Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas sangkalan kuasa Termohon tersebut kuasa Pemohon mengakui dan membenarkannya;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2010 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk kemudian dijatuhkan putusannya tanpa replik Pemohon serta tanpa memasuki persidangan tahap pembuktian;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;--------------------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada sidang tahap penyampaian replik, dan pada sidang-sidang selanjutanya Pemohon tidak datang menghadap, namun Pemohon menyuruh para kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap kehadiran para Kuasa Pemohon dalam persidangan tahap penyampaian replik dan persidangan lanjutan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut; ---------------------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Pemohon Widhi C.N. S.H. M.Hum. dan Rahman Hakim, S.H., S.Sos., M.M. di muka persidangan tersebut atas dasar surat kuasa tertanggal 1 Juli 2010 namun bukanlah dalam kapasitas sebagai advokad dan bukan pula sebagai pengacara praktik, melainkan mereka berdua bertindak atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya yang ternyata keduanya baru memperoleh legalitas untuk beracara di Pengadilan berdasarkan Surat Tugas dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 47/H.Adm/VIII/2010, tertanggal 10 Juli 2010, yang berarti bahwa saat ditandatanganinya surat kuasa tersebut oleh Pemohon dan oleh para kuasa pada tanggal 1 Juli 2010, Kuasa hukum dimaksud belum berkompeten melakukan tindakan hukum atas nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tersebut, sehingga surat kuasa tersebut dinyatakan batal dan dengan demikian maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon Widhi

C.N. S.H. M.Hum. dan

Rahman Hakim, S.H., S.Sos., M.M. untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Juli 2010 dinyatakan tidak sah serta kehadirannya pada persidangan tanggal 19 Juli 2010 dinyatakan tidak berkapasitas sebagai persona standi in yudicio;----------------------Menimbang, bahwa oleh pada sidang tanggal 16 Agustus 2010 kuasa Pemohon tersebut di atas tidak memenuhi persyaratan surat izin praktek dari Pengadilan Tinggi Surabaya, sedang Pemohon telah menunjuk kuasa baru bernama Giri Hastono, S.H. dan Widhi C.N. S.H. M.Hum. sesuai surat kuasa tanggal 14 Agustus 2010, sehingga dengan ditandatanganinya surat kuasa yang baru tersebut oleh Pemohon, maka dapatlah diartikan bahwa Kuasa yang pertama terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2010 telah ditarik kembali secara diam-diam oleh Pemohon (Vide : Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata); Menimbang, bahwa terhadap kehadiran kuasa hukum Pemohon

yang baru, Giri

Hastono, S.H. dan Widhi C.N. S.H. M.Hum. pada persidangan tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut, kuasa Termohon berkeberatan karena tanda tangan Pemohon dalam surat kuasa tersebut diragukan keasliannya dan ternyata pula sangkalan tersebut diakui oleh kuasa Pemohon;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain adanya pengakuan dari kuasa Pemohon terhadap sangkalan kuasa Termohon perihal tersebut, telah ternyata bahwa surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2010 tersebut oleh Pemohon dibuat dalam format surat kuasa umum, dalam hal mana Pemohon tidak menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, tidak menyebut nomor perkara, tidak menyebut kompetensi relatif Pengadilan tempat beracara dimana perkara tersebut disidangkan, tidak menyebutkan kedudukan para pihak serta tidak pula menyebutkan jenis perkara yang disengketakan, sehingga Majelis Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.


berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah mengandung cacat formil dan tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No 01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 tahun 1994, dan dengan demikian maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon Giri Hastono, S.H. dan Widhi C.N. S.H. M.Hum. untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Agustus 2010 dinyatakan tidak sah serta kehadirannya pada persidangan tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan tidak berkapasitas sebagai persona standi in yudicio;---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa ketidakhadiran Pemohon materiil dalam persidangan lanjutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang diwakili oleh Kuasa hukum yang tidak sah tersebut dapatlah dipandang sebagai sikap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga bertentangan dengan prinsip Hukun Acara yang menganut asaz sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan dengan demikian maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);--------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;---------------------------------------------Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang yang berkaitan dengan perkara ini;-----------------------------------------------------------------------

MENGADILI 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);---2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hinga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Sampang pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2010 Masehi, bertepatan tanggal 06 Ramadhan 1431 Hijriyah,

oleh kami Drs. H. Sumarwan, MH., sebagai ketua majelis, dengan

Drs. H. Misbah, M.HI., dan Dra. Laila Nurhayati, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Imran Saleh, SH., selaku panitera pengganti, putusan mana telah diucapkan oleh ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga di dalam sidang terbuka untuk Putusan No. 206/Pdt.G/2010/PA SPG.


umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon diluar hadirnya Pemohon;--------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. MISBAH, M.HI.

Drs. H. SUMARWAN, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

Dra. LAILA NURHAYATI

IMRAN SALEH, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Hak Kepaniteraan : Rp

35.000,-

2. Biaya Proses

: Rp. 385.000,-

3. Meterai

: Rp.

Jumlah

6.000,-

: Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);---------------

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh PANITERA PENGADILAN AGAMA SAMPANG

MOH. ALI SYAMSI, SH.



PA SPG. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents