PUTUSAN Nomor 335/Pdt.G/2010/PA Prg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang telah diajukan oleh: xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Kecamatan Batu Lappa), bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi. melawan xxxxx Nur, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi. Pengadilan Agama tersebut. Telah membca berkas perkara. Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Dalam Konvensi Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 335/Pdt.G/2010/PA Prg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 9 September 1984, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kota Parepare yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW/00/236/2010, tanggal 6 Juli 2010. - Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon dan orangtua termohon secara bergantian di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama 5 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 20 tahun dan selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, x tahun anak tersebut telah berkeluarga. - Bahwa suasana damai dalam rumah tangga pemohon dengan termohon hanya bertahan sampai 24 tahun 7 bulan saja, karena pada awal bulan April 2009. perkawinan pemohon dan termohon sudah mulai terjadi pertengkaran dan percekcokan. - Bahwa adapun penyebab pertengkaran dan percekcokan itu karena: - Termohon selalu marah-marah kepada pemohon tanpa alasan. - Termohon menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain - Termohon selalu meminta untuk diceraikan, bahkan pernah mengancam untuk keluar dari Islam kalau tidak diceraikan. - Bahwa puncak percekcokan terjadi pada akhir bulan Maret 2010, oleh karena termohon selalu mendesak pemohon untuk segera menceraikannya, sehingga pemohon meminta izin cerai kepada atasannya dan mulai saat itulah pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon. - Bahwa sejak pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon, tidak ada lagi yang saling memperdulikan yang hingga kini telah berjalan 4 bulan. Oleh karena itu
pemohon tidak sanggup lagi membina kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon. - Bahwa karena Akta Nikah pemohon dan termohon tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sedangkan pemohon dan termohon berdomisili di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, maka pemohon memohon agar jika perkara ini selesai dan memperoleh keputusan yang kekuatan hukum tetap, supaya salinan penetapan ikrar talaknya disampaikan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. - Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: Primer: - Mengabulkan permohonan pemohon - Menetapkan memberi izin kepada pemohon, xxxxx untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon, xxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang. - Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Soreang Kota Parepare, dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, oleh Majelis hakim diperintahkan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. Hj. Hafsah, S.H. hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator namun
oleh mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 335/Pdt.G/2001/PA Prg tanggal 23 Agustus 2010 oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya perkara tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Bahwa, atas dalil permohonan pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa dalil pemohon sebagian benar dan sebagian disangkal oleh pemohon, adapun dalil yang disangkal termohon adalah sebagai berikut: - Bahwa termohon sering marah kepada pemohon karena pemohon selalu suka main telpon melalui SMS dengan perempuan lain. - Bahwa tidak benar termohon pernah mengatakan mau keluar dari agama Islam kalau tidak diceraikan oleh pemohon. - Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena termohon sudah tidak tahan dengan sifat pemohon suka main perempuan. Bahwa, atas jawaban termohon tersebut pemohon menyampaikan replik pada pokoknya pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian pula termohon menyampaikan duplik tetap pada dalil jawabannya tersebut. Dalam Rekonvensi. Bahwa karena perceraian ini adalah kehendak suami (pemohon), maka penggugat mengajukan tuntutan balik berupa penyerahan gaji pemohon 1/3 (sepertiga) kepada penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Bahwa, atas tuntutan balik tersebut tergugat rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan dan telah diselesaikan melalui Keputusan Bupati Pinrang Nomor
868/1091/2010 tanggal 1 Oktober 2010, sebagaimana tertuang pada point kedua keputusan tersebut. Bahwa atas jawaban termohon tersebut penggugat menyampaikan replik tetap pada dalil gugatannya, demikian pula tergugat tetap pada dalil jawabannya. Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya dalam konvensi mengajukan bukti-bukti berupa: A. Bukti surat: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/PW.10/236/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh penghulu/Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.
B. Saksi-saksi: 1. xxxxx, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut: - Bahwa saksi dengan pemohon adalah bersaudara kandung, sedang termohon iparnya. - Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tahun 1984 dan telah dikaruniai satu orang anak. - Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun selama 24 tahun, namun pada awal bulan april 2009 pemohon dan termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon. - Bahwa penyebab pertengkaran dan percekcokan pemohon dan termohon tersebut disebabkan termohon sering marah-marah dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga termohon mohon untuk diceraikan.
- Bahwa dari pertengkaran dan percekcokan tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang. - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut termohon selalu mendesak pemohon untuk diceraikan, sehingga pemohon mengurus surat izin cerai dari atasannya dan pemohon telah mendapat surat izin cerai tersebut dari atasannya. - Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. 2. xxxxx, memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah ipar pemohon - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1984 dan telah dikaruniai satu orang anak. - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama 24 tahun kemudian sering cekcok dan bertengkar terjadi pada bulan April 2009. - Bahwa penyebab percekcokan pemohon dan termohon tersebut karena termohon selalu cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan termohon selalu mendesak untuk menceraikannya. - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut baik pemohon maupun termohon tidak membantahnya dan membenarkannya. Bahwa
pemohon
dan
termohon
menyampaikan
kesimpulan
tidak
mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon putusan majelis hakim.
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan a quo dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini TENTANG HUKUMNYA Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan dan keduanya telah menempuh proses mediasi dan ditunjuk Dra. Hj. Hafsah, S.H. hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator, namun oleh mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 335/Pdt.G/2010/PA Prg tanggal 23 Agustus 2010. Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, maka permohonan pemohon dilanjutkan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pemohon akan menceraikan termohon adalah adanya pertengkaran dan percekcokan yang berlangsung terus menerus dimana termohon selalu curiga bahkan cemburu yang menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010, keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil bahkan kekeruhan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut berlanjut sampai di Pengadilan Agama untuk penyelesaian perceraian pemohon dan termohon. Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata tertentu tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P) majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, majelis berpendapat telah terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, karenanya permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan bukti tertulis juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxxxx dan xxxx, keduanya keluarga dekat pemohon, pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak - Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena termohon selalu cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain - Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang tidak ada saling perdulikan lagi. - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. - Bahwa pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon. Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta-fakta tersebut di muka setelah dianalisis majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa keadaannya (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka dengan memperhatikan kondisi obyektif keadaan
rumah tangga pemohon dan termohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mencerminkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-uandang 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya dan ternyata dalil tersebut telah terbukti dan beralasan hukum karenanya permohonan pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang dalam waktu yang ditentukan kemudian sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin cerai dari atasannya sebagaimana surat izin cerai Nomor 868/1091/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Pinrang. Menimbang, bahwa karena perceraian ini kehendak suami sementara istri tidak dalam keadaan membangkang (nusyuz), maka secara ex officio majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan perincian sebagai berikut: - Mut’ah sejumlah Rp 500.000,- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk
menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka. Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah bagian gaji termohon sebanyak 1/3 (sepertiga) dari gaji pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menimbang, bahwa tergugat pada perinsipnya tidak keberatan atas tuntutan penggugat tersebut dan akan diselesaikan melalui tempat tugas tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi. Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berkaitan dengan a quo. MENGADILI
Dalam Konvensi - Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon xxxxx untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon xxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang. - Menghukum kepada pemohon untuk membayar: - Mut’ah sejumlah Rp 500.000,- (lima rtus ribu rupiah). - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pleteang, Kabupaten Pinrang. Dalam Rekonvensi - Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada penggugat rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu) Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaiddah 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H., ketua majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. Hasan Latta sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
t t d.
t t d.
Drs. Hanafie Lamuha.
Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H.
t t d.
Muh. Nasir B, S.H.
Panitera Pengganti ttd
Drs. Hasan Latta
Perincian Biaya Perkara : - Pendaftaran
Rp
30.000,00
- Proses
Rp
50.000,00
- Panggilan
Rp 300.000,00
- Redaksi
Rp
5.000,00
- Meterai
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
