PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

SALINAN PUTUSAN Nomor: 1568/Pdt.G/2013/PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara: PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut Penggugat; Melawan TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli mobil, bertempat tinggal

di

Kota

Surakarta,

selanjutnya

disebut

Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah memeriksa bukti-bukti; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 3 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1568/Pdt.G/2013/PA Pas. tanggal 3 Oktober 2013 dan yang setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 24 Maret tahun 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan -- Kabupaten Pasuruan dan Telah tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 24 Maret tahun 2000;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2013/PA Pas.

2. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2013 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Pasuruan sesuai Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal 05 Februari tahun 2013; 3. Bahwa pada waktu PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, TERGUGAT sengaja tidak mau mempunyai anak karena trauma dan TERGUGAT pernah 2X cerai dan sengaja menggunakan identitas duda selama 12 tahun supaya lolos dari gugatan Gono – Gini dan bebas menikah lagi. 4. Bahwa

selama

PENGGUGAT

menikah

dengan

TERGUGAT,

telah

memperoleh dan memiliki harta berupa : Harta tidak bergerak yakni sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tingkat dengan luas 224 M2 yang terletak di Kota Pasuruan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1507 atas nama MR X, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara

: Rumah bangunan milik MR X1

- Sebelah Timur

: Jalan PERUM KARYA BAKTI

- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat


5. Bahwa, harta bersama tersebut sekarang dalam penguasaan PENGGUGAT 6. Bahwa, PENGGUGAT berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, mengingat tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membagi harta sengketa tersebut. 7. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia – sia dan adanya kekhawatiran bahwa TERGUGAT akan mengalihkan objek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, adalah sangat beralasan jika atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas sudah cukup alasan untuk dikabulkan gugatan PENGGUGAT oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Bapak Pengadilan Agama Pasuruan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini,

memanggil

para

pihak,

memeriksa

sekaligus

memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut : PRIMER 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;


2. Menetapkan objek sengketa sebagai berikut : Harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tingkat dengan luas 224 M2 yang terletak di Kota Pasuruan,

sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1507 atas nama

TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur


- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat


Adalah harta bersama; 3. Menetapkan bagian atau hak masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut; 4. Memerintahkan

kepada

TERGUGAT

untuk

menyerahkan

bagian

PENGGUGAT yang menjadi haknya; 5. Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini; SUBSIDER Mohon putusan seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, setelah dipanggil dengan resmi dan patut Penggugat hadir in person di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan sebagaimana Surat Panggilan Nomor 1568/Pdt.G/2013/PA.Pas. tanggal 30 Oktober 2013, 3 Desember 2013, 20 Februari 2014, dan 2 April 2014; Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat

mengajukan alat bukti tertulis berupa: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,

NIK XXXXXXXXXX, atas nama

PENGGUGAT, tanggal 20 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala


Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga Fatum, tanggal 22 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 5 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Camat Pasarkliwon, Kota Surakarta, tanpa aslinya dan bermeterai cukup; 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Maret 2000, yang dikeluarkan KUA Kecamatan --, Kota Pasuruan, tanpa menunjukkan aslinya dan bermetetai cukup; 5. Fotokopi Akta Cerai No. XXXXXXXXXX., tanggal 5 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. XXXXXXXXXX, tanggal 27 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 7. Fotokopi Akta jual-Beli Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2004 atas Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX /Desa Gentong yang dibuat di hadapan Nyonya Widjanarti, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 8. Fotokopi Akta jual-Beli Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Agustus 2004 atas Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX /Desa Gentong yang dibuat di hadapan Nyonya Widjanarti, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup; 9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT tanggal 2 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanpa menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup;


10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT tanggal 6 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, tanpa menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup; 11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemegang Hak TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan tanggal 22 November 2004, tanpa menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup; 12. Fotokopi Kartu Mahasiswa atas nama PENGGUGAT dengan NIM XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup; 13. Fotokopi Gambar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah menunjukkan aslinya dan bermerai cukup; 14. Fotokopi keterangan saksi atas nama Suprapto, S.H. bin Nugroho, tidak menunjukkan aslinya dan bermerai cukup; 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norman dengan NIK XXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2012, tidak menunjukkan aslinya dan telah bermeterai cukup; 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sonhaji dengan NIK XXXXXXXXXX tanggal 20 November 2012, tidak menunjukkan aslinya dan telah bermeterai cukup; 17. Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani oleh H. Norman, selaku pemberi kuasa dan PENGGUGAT, selaku penerima kuasa, tidak menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup; Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis masingmasing secara berurutan diberi tanda P.1 sampai dengan P.17; Menimbang,

bahwa

selain

telah

mengajukan

surat-surat

bukti,

Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: 1. SAKSI 1, umur 49 tahun, pekerjaan kontraktor bangunan, bertempat tinggal di Kota Pasuruan; -

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat, bernama TERGUGAT sejak tahun 2004;


-

Bahwa pada waktu itu saksi sebagai saksi atas transaksi tanah dan bangunan rumah di atasnya antara MR X4 selaku kuasa dari Yusuf Mualim dengan TERGUGAT;

-

Bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya terdiri 2 (dua) kapling yang

luasnya

masing-masing

112

M2

dan

sekarang

ditempati

Penggugat; -

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang ditempati Penggugat terletak di Kota Pasuruan;

-

Bahwa batas-batas tanah dan bangunan rumah tersebut sebelah timur jalan, sebelah selatan, barat, dan utara rumah bangunan milik orang lain;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan mebel, bertempat tinggal di Kota Pasuruan;  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;  bahwa Penggugat kini tinggal di Kota Pasuruan; -

Bahwa rumah tersebut dibeli Pak TERGUGAT pada tahun 2004 sebanyak 2 (dua) kapling berdampingan, masing-masing berukuran 112 M2 dengan batas-batas sebelah timur jalan, sebelah utara bangunan rumah milik MR X1, sebelah selatan bangunan rumah milik MR X2, dan sebelah barat rumah bangunan milik orang lain;

-

Bahwa setelah membeli rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut, namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan saksi tidak tahu dimana mereka tinggal kemudian ayah Penggugat yang tinggal di rumah tersebut;

-

Bahwa selama pindah tersebut, Penggugat dan Tergugat datang ke rumah tersebut ada 4 (empat) kali dalam setahun;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Pasuruan;

3. SAKSI 3, umur 35 tahun, pekerjaan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dengan NIP XXXXXXXX, Jabatan Kasubsi Perkara, bertempat tinggal di Kota Pasuruan;  bahwa berdasarkan Arsip Buku Tanah atau Dokumen Asli Pendaftaran Tanah yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim sudah diterbitkan


Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX atas nama MR X, Surat Ukur Nomor 1 XXXXXXXXX /Gentong/2004 tanggal 12 November 2004, Luas 224 M2;  bahwa asal hak atau riwayat sertipikat tanah tersebut merupakan gabungan dari sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX dan Nomor XXXXXXXXX, keduanya atas nama MR X;  bahwa riwayat perolehan Hak Milik XXXXXXXXX dibeli dari MR X5, luas 112 M2, gambar situasi Nomor 1189/1995 tanggal 23 Oktober 1995, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Ny. Widjanarti,S.H., PPAT Kota Pasuruan, tanggal 18 Agustus 2004, Nomor XXXXXXXXX, dicatatkan balik namanya tanggal 2 September 2004 menjadi atas nama MR X;  bahwa riwayat perolehan Hak Milik XXXXXXXXX dibeli TERGUGAT dari XXXXXXXXX, luas 112 M2, gambar situasi Nomor 1190/1995 tanggal 23 Oktober 1995, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Ny. Widjanarti,S.H., PPAT Kota Pasuruan, tanggal 18 Agustus 2004, Nomor XXXXXXXXX, dicatatkan balik namanya tanggal 6 September 2004 menjadi atas nama MR X;  bahwa selanjutnya diajukan penggabungan oleh MR X sehingga pada tanggal 22 November 2004 terbit Sertifikat Nomor XXXXXXXXX /Kel. Gentong; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Unadng-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2013/PA Pas.

Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Unadng-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Pasuruan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengaku sebagai mantan isteri Tergugat sebagaimana bukti P.5 dan keterangan para saksi, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini (persona standi in judicio); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat setelah dipanggil dengan patut hadir in person di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka gugatan dapat dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai Pasal Pasal 125 HIR ayat (1); Menimbang, bahwa meskipun yang hadir di persidangan hanya Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha dengan menasihati Penggugat agar gugatan harta bersama ini ditempuh melalui musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) dengan mendalilkan, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 2000 dan telah bercerai pada tanggal 5 Februari 2013 di Pengadilan Agama Pasuruan dan selama menikah tersebut telah diperoleh harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen tingkat dua dengan ukuran luas 224 M2 yang terletak di Kota Pasuruan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah utara

: Rumah MR X1

- Sebelah timur

: Jalan


- Sebelah selatan

: Rumah MR X2

- Sebelah Barat

: Rumah MR X3

Menimbang,

bahwa

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s.d P.17 dan saksi-saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan kwalitas bukti-bukti tersebut sebagai berikut; Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, dan P.8 adalah surat-surat bukti autentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.4, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, Majelis Hakim berpendapat, meskipun surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak bisa ditunjukkan aslinya, namun oleh karena didukung oleh keterangan pasa saksi Penggugat di muka sidang, maka suratsurat bukti tersebut berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa bukti surat P.3, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 oleh karena dinilai Majelis Hakim tidak relevan terhadap pembuktian atas perkara a quo, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat saksi pertama dan kedua Penggugat menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi ketiga dari Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, ketiganya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka keterangan para saksi Pengugat tersebut berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Fatum adalah surat-surat bukti autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Pasuruan; Menimbang, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, hanya saja tidak bisa memperlihatkan aslinya dan bukti surat P.5 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 165


HIR dan juga keterangan para saksi Penggugat di muka sidang, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2000 dan telah resmi bercerai pada tanggal 5 Februari 2013; Menimbang,

bahwa

bukti

surat

P.6

berupa

Surat

Keterangan

Pendaftaran Tanah yang meskipun dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, namun dilihat dari substansinya adalah surat biasa yang tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan tanah tersebut sehingga masih memerlukan bukti tambahan; Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10 masing-masing berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 763 dan 764, telah bermeterai cukup dan tidak bisa menunjukkan aslinya, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 3, Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pasuruan yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan keabsahan bukti surat-surat tersebut dan saksi Penggugat yang bernama XX ikut terlibat sebagai saksi atas transaksi jual beli tanah antara TERGUGAT dengan Yusuf Mualim, dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1507, telah bermeterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, namun oleh saksi bernama SAKSI 3 berdasarkan Arsip Buku Tanah telah diperlihatkan sertipikat aslinya di persidangan kepada Majelis Hakim, atas nama TERGUGAT dengan Surat Ukur Nomor 186/Gentong/2004 tanggal 12 November 2004, luas tanah 224 M2, dengan demikian bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa asal hak atau riwaayaat Sertipikat Hak MIlik Nomor 1507 (vide bukti P.11) adalah merupakah gabungan atas Buku Tanah Hak Milik Nomor 763 (vide bukti P9) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 764 (vide bukti P.10), dimana riwayat perolehan Hak Milik 763 dibeli oleh TERGUGAT dari XX, dengan gambar situasi Nomor 1189/1995 tanggal 23 Oktober 1995, luas 12 M2, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Ny. Widjanarti,S.H., PPAT Kota Pasuruan, tanggal 18 Agustus 2004, Nomor XXXXXXX (vide bukti P.7), dicatatkan balik namanya tanggal 2 September 2004 menjadi atas nama TERGUGAT, sedangkan riwayat perolehan Hak Milik 764 dibeli TERGUGAT


dari Yusuf Mualim,

gambar situasi Nomor 1190/1995 tanggal

23 Oktober

1995, luas 112 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat PPAT Ny. Widjanarti,S.H., PPAT Kota Pasuruan, tanggal 18 Agustus 2004, Nomor XXXXXXX (vide bukti P.8), dicatatkan balik namanya tanggal 6 September 2004 menjadi atas nama TERGUGAT dan selanjutnya diajukan penggabungan oleh TERGUGAT sehingga pada tanggal 22 November 2004 terbit Sertipikat Nomor 1507/Kel. Gentong; Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat, harta bersama yang disengketakan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah bertingkat tiga di atasnya benar adanya baik lokasi, luas, maupun batasbatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 1507/Kel. Gentong yang aslinya ada di tangan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (descente) Majelis Hakim telah menemukan fakta hokum sebagai berikut di bawah ini; 1. bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Februari 2013 sebagaimana Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX; 2. bahwa Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan telah mempunyai harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tingkat tiga dengan luas 224 M2 yang terletak di Kota Pasuruan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1507 atas nama MR X, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur


- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat


3. Bahwa harta tersebut pada nomor 2 diperoleh pada bulan Agustus 2004 yang dibeli oleh Tergugat dari XX dan selanjutnya telah bersertipikat Nomor 1507/Kelurahan Gentong atas nama TERGUGAT; 4. Bahwa sertipikat tersebut kini ada di tangan Tergugat; 5. Bahwa harta tersebut kini dikuasai Penggugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, ”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitu nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap petitum Pengugat nomor 4 (empat) agar Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, sedangkan menurut fakta hukum Penggugatlah yang menguasai harta bersama tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, maka atas fakta ini Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dngan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai


berikut: ”Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan” Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menetapkan sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah tingkat tiga dengan luas 224 M2 yang terletak di Kota Pasuruan, sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 1507 atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara


- Sebelah Timur


- Sebelah Selatan


- Sebelah Barat


adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat; 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas sesuai dengan angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanan putusan ini harta bersama tersebut tidak Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 1568/Pdt.G/2013/PA Pas.

dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah). Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. ABDUL KHOLIK sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag. dan MOH. HOSEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-hakim Anggota dan AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan, dengan dihadiri oleh Penggutgat dan tidak dihadiri oleh Tergugat; Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL KHOLIK

Hakim Anggota,

ttd.

MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I.


Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran

Rp

30.000,00

2. Proses

Rp

50.000,00

3. Panggilan

Rp

440.000,00

4. Biaya PS

Rp

600.000,00

4. Redaksi

Rp

5.000,00

5. Meterai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 1.131.000,00

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)


PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents