PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 1965/Pdt.G/2013/PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON, umur umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Pemohon", MELAWAN TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon ; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat perkara; Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara; Telah memeriksa bukti-bukti; DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 16 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1965/Pdt.G/2013/PA Pas. tanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX tertanggal 08 Agustus 2005 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1965/Pdt.G/2013/PA Pas.

tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 5 tahun 2 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, umur 7 tahun ; b. ANAK 2, umur 2 tahun ; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2007 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tersandung kasus penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja sebesar Rp. 17. 000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah) hingga akhirnya Termohon dipecat, namun tidak jelas untuk apa uang tersebut. Termohonpun sering tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga bahkan Termohon juga telah menggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpa sepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepada Termohon ratarata sebesar Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 perbulan ; 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon mengantar sekaligus memasrahkan Termohon kepada orangtua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 1,5 bulan ; 6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi ; 7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut : PRIMER:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu MASHURI, SH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 10 Pebruari 2014, upaya mediasi tersebut gagal; Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : I. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 08 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P); II. Saksi-saksi: 1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Ramayana, tempat

kediaman

di

Kabupaten

Sidoarjo,

di

bawah

sumpahnya

menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:  bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;


 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri hidup rukun harmonis di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, dan terakhir di rumah kediaman bersama pemberian dari orangtua Pemohon selama 5 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai anak 2 orang ;  bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tersandung kasus penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja sebesar Rp. 17.000.000, 00 hingga akhirnya Termohon dipecat, namun tidak jelas untuk apa uang tersebut. Termohonpun sering tidak jujur dalam mengelola

keuangan

keluarga

bahkan

Termohon

juga

telah

menggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpa sepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 perbulan ;  bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2013, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;  bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon; 2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan laundry, tempat

kediaman

di

Kabupaten

Sidoarjo,

di

bawah

sumpahnya

menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:  bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;  bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;  bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tersandung kasus penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja sebesar Rp.


17.000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah) hingga akhirnya Termohon dipecat, namun tidak jelas untuk apa uang tersebut. Termohonpun sering tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga bahkan Termohon juga telah menggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpa sepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepada Termohon ; 

bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak sampai bercerai, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak

ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang ; Bahwa dalam pesidangan atas ex officio Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Pemohon tidak perlu memberi nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon karena kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon ; Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan kesanggupannya memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dan mohon putusan ; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

isi

dan

maksud

permohonan

Pemohon

sebagaimana terurai tersebut; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur


Mediasi di Pengadilan, perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun mediasi tersebut gagal ; Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

yang

sah

meskipun

telah

dipanggil

dengan

patut,

serta

ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan berdasarkan pasal 81 RV, maka perkara a quo dapat diputus dengan contradictoir ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2007 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tersandung kasus penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja sebesar Rp. 17. 000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah) hingga akhirnya Termohon dipecat, namun tidak jelas untuk apa uang tersebut. Termohonpun sering tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga bahkan Termohon juga telah menggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpa sepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 perbulan, dan sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tentang pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon tersandung kasus penggelapan uang perusahaan tempat Termohon bekerja sebesar Rp. 17. 000.000, 00 (tujuh belas juta rupiah) hingga akhirnya Termohon dipecat, namun tidak jelas untuk apa uang tersebut. Termohonpun sering tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga bahkan Termohon juga telah menggadaikan BPKB Sepeda motor beserta akta kelahiran anak tanpa sepengetahuan Pemohon padahal Pemohon telah rutin memberi uang nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp.1.500.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 perbulan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 hingga sekarang; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan

rumah

tangga

yang

demikian

akan

menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman


Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat

ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup

beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan tempat kediaman Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon berada dalam satu wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor


Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ” ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebankan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Menimbang,

berdasarkan

pasal

149

KHI

dijelaskan,

bilamana

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan tentang hal tersebut karena Termohon tidak pernaha hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dari karyawan pabrik dan sewaktu Pemohon dan Termohon masih hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon memberi nafkah sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah tersebut, yang besarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa besarnya mut’ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon

kepada

Termohon

sesuai

dengan

kemampuan

Pemohon,

sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;


MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ” ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) ; b. mut’ah sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) ; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 561.000,00 (lima ratus enam satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 28 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Hj. SITI AISYAH, S. Ag. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis Hakim, SLAMET, S. Ag, SH. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. YUMRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.


Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SLAMET, S.Ag, SH.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. MOH. HOSEN, S.H. Panitera Pengganti,

Drs. YUMRONI, S.H.

Perincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,00 3. Panggilan Rp 470.000,00 4. Redaksi Rp 5.000,00 5. Meterai Rp 6.000,00 Jumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)


PA Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents