P E R S E T U J U A N ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL J ERMAN MENGENAI KERJASAMA KEUANGAN
Pernerintah Republik Indonesia, dan Pemerintah Republik Federal Jerman
berdasarkan terjalin
semangat
antara
hubungan
Republik
bersahabat
Indonesia
dan
yang
Republik
telah Federal
Jerman, berhasrat sahabat
untuk memperkokoh dan mempererat melalui
kerjasama
keuangan
hubungan ber-
yang
dij iwai
oleh
hubungan yang setaraf, menyadari
bahwa
pemeliharaan
hubungan-hubungan
tersebut
merupakan dasar bagi Persetujuan ini, berkeinginan untuk memberikan sumbangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, dengan menunjuk kepada perundingan antara kedua Pemerintah tanggal 27-29 Oktober 1987 dan Summary Record, telah menyetujui sebagai berikut
Pasal 1 ( 1) Pemerintah
Republik
Federal
Jerman akan memungkinkan
Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan pinjaman dari
Kreditanstalt
Corporation),
fur Wiederaufbau (Development Loan
Frankfurt/Main,
sarnpai
sebesar
DM
100.000.000 (seratus juta Deutsche Mark) untuk proyekproyek yang akan dipilih oleh kedua Pemerintah sesuai dengan
butir
2. 2
dari
Summary
Record
Oktober 1987, jika, setelah diteliti,
tertanggal
29
kedua Pernerintah
berpendapat bahwa proyek-proyek itu dapat dilaksanakan.
- 2 -
( 2) Proyek-proyek
yang
telah
1 tersebut
diatas
lain
Pemerintah
jika
dipilih
sesuai dengan ayat
dapat diganti dengan proyek-proyek Republik
Federal
Jerman
dan
Pemerintah Republik Indonesia menyetujuinya.
Pasal 2 Penggunaan
jumlah
bantuan
yang
tersebut
dalam
Pasal
1
dari Persetujuan ini dan persyaratan-persyaratannya maupun prosedur
untuk
menyetujui
ketentuan-ketentuan akan
dibuat
akan
diatur
oleh
persetujuan-persetujuan
yang
antara
Pemerintah
Republik
fur
Wiederaufbau
yang
Kreditanstalt peraturan
dalam
kontrak
perundang-undangan
yang
Indonesia tunduk
berlaku
di
dan
kepada Republik
Federal Jerman.
Pasal 3 Semua pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya di Indonesia
sehubungan
dengan
diadakannya
Persetujuan yang sesuai dengan ini
adalah
dibayar
Ini
berarti
bahwa
bebas
oleh
Pemerintah
Kreditanstalt
fur
dilaksanakannya
2 dari Persetujuan Republik
Indonesia
dilaksanakannya
sehubungan
Persetujuan
dari Persetujuan ini .
yang
Indonesia.
Wiederaufbau adalah
dari pajak dan pungutan-pungutan resmi
Republik
•
Pasal
dan
dengan sesuai
lainnya di
diadakannya dengan
dan
Pasal
2
- 3 -
Pasal 4 Pemerintah
Republik
Indonesia
penumpang dan rekanan-rekanan
mengizinkan
penumpang-
untuk secara bebas memilih
perusahaan angkutan untuk pengangkutan melalui laut atau udara
bagi
orang-orang
dan
daripada
pemberian
mengambil
tindakan-tindakan
barang-barang sebagai akibat
pinjaman-pinjaman yang
ini
dapat
dan
tidak
menyisihkan
atau
mempersulit penyertaan dalam peraturan yang sama terhadap perusahaan-perusahaan
angkutan
at as
persyaratan-
persyaratan yang adil dan sama yang mempunyai tempat usaha di
wilayah
Jerman
dimana
Persetujuan
ini
diberlakukan
dan memberikan izin-izin yang berkenaan dengan penyertaan perusahaan-perusahaan tersebut.
Pasal 5 Mengenai akibat
penyediaan
dari
barang-barang
pemberian
dan
jasa-jasa
pinjaman-pinjaman
ini,
sebagai
Pemerintah
Republik Federal Jerman menekankan pentingnya untuk lebih mengutamakan penggunaan potensi ekonomi dari Land Berlin.
Pasal 6 Persetujuan
ini
akan
berlaku
juga
untuk
Land
Berlin,
dengan ketentuan bahwa Pemerintah Republik Federal Jerman t idak
membuat
pernyataan
yang bertentangan
rintah Republik Indonesia dalam
•
kepada Peme-
jangka waktu tiga bulan
sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini .
..
- 4 -
Pasal 7 Persetujuan tangani.
ini
mulai
berlaku
21
DIBUAT di Jakarta tanggal rangkap dua dalam bahasa
sejak
tanggal
Desember
Indonesia,
1988
Jerman dan
ditanda-
dalam Inggris,
ketiga-tiga naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam
hal
penaf siran
Indonesia dan bahasa yang menentukan.
yang Jerman
berbeda maka
dari
naskah
naskah
bahasa
bahasa Inggris I:
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
UNTUK REPUBLIK
PEMERINTAH FEDER~L
J~RMAN
Signed
..
11
A G R E E ME N T BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING FINANCIAL CO-OPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany, in the the
spirit of the friendly relations existing between
Republic
of
Indonesia
and
the
Federal
Republic
of
Germany, desiring
to
strengthen
relations
through
and
financial
intensify co-operation
those in
a
friendly spirit
of
partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and economic developme·nt in the Republic of Indonesia, with reference Governments
to
from
the 27
negotiations
to
29
held between the
October 1987
and
the
two
Summary
Record of these negotiations, have agreed as follows:
Article 1 llI<
(1) The Government of the Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Indonesia to obtain from
the
Loan
'
up
to
Mark)
Kreditanstal t
Corporation) , DM
pursuant
projects to
item
October 1987 if,
Wiederaufbau
Frankfurt /Main,
100,000,000
for
fur (one
hundred
selected 2.2
of
by
the
the
loans
totalling
million
Deutsche
two
Summary
after examination,
been found eligible for promotion.
(Development
Governments
Record
of
29
the projects have
- 2
( 2 ) The selected projects referred to in paragraph 1 above
may be
replaced
by
of
Republic
of
the
other
projects
Indonesia
if
and
the
the
Government
Government
of
the Federal Republic of Germany so agree.
•
Article 2 The of
Utilization this
of
Agreement
the and
amount the
referred
terms
to
in
Article
and conditions
1
on which
it is made available, as well as the procedure for awarding contracts,
shall
be
agreements
to
concluded between
Republic
be
of
Indonesia
Wiederaufbau, laws
and
governed
which
by
and
provisions
the
the
agreements
regulations
the
Government
in
be
the
subject Federal
the
of the
Kreditanstalt
shall
applicable
of
to
fur the
Republic
of Germany.
Article 3 All in
taxes
and
connection
the
other with
Agreement
public the
referred
charges
conclusion to
in
levied
and
Article
in
Indonesia
implementation 2
of
the
of
present
Agreement are to be borne by the Government of the Republic of
Indonesia.
Wiederaufbau charges with
This is
levied
the
implies
exempt in
the
conclusion
from
that
the
all
taxes
Kreditanstalt and
other
fur
public
Republic of Indonesia in connection and
implementation
of
the
referred to in Article 2 of the present Agreement.
Agreement
-
3 -
Article 4 The
Government
of
the
Republic
passengers
and
suppliers
enterprises
for
such
persons
goods
loans, or
and
Indonesia
free
choice
transportation results
from
of
by the
shall
allow
transport
sea
or
air
granting
of
of the
abstain from taking any measures that might exclude
impair
the
enterprises area
as
of
of
participation
having
on
terms
of
their place of business
application
of
this
permits
for
the
necessary
equal
Agreement,
transport
in the German and
grant
parti cipation
of
any such
enterprises.
Article 5 With
regard
to
supplies
granting
of
the
Republic
of
Germany
preferential
use
loans,
and
services
the
Government
attaches
being
made
resulting
particular of
the
of
from
the
Federal
importance
economic
the to
potential
of Land Berlin.
Article 6
· 1'
This
Agreement
that
the
Government
does
not
make
of
the
Republic
shall also apply to Land Berlin, a
of
the
contrary of
Federal
Republic
declaration
Indonesia within
to
the
of
provided Germany
Government
three months of the
date of entry into force of this Agreement.
- 4 -
Article 7 This
Agreement
shall
enter
into
force
21,
1988
on
the
date
of
signature thereof.
DONE at Jakarta on
December
in duplicate
in the Indonesian, German and English languages, all three texts
being
interpretations
authentic. of
the
In
the
event
of
Indonesian and German
divergent texts,
the
English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
FEQERAL REPUBLIC OF GERMANY
Signed
Signed
l\
b k o m m e n
zw.isch en
dcr Regierung der Bundcsrepublik Deutc--chland
und
dcr .Regierun 9 der Rrpubl i k Indorwsj e n
Uber Finanziellc Zusarnmenarbejt
.
I
)
-
Die Regierung der Bundesrepublik Dentsehland und die Regierung der Republik Indonesien -
im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indonesien,
in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen
im Bewu/3tsein, da/3 die Aufrechterhaltung dieser Deziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, J. n
1
in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung c1er Republik Indonesiert beizutragen ,
oezugnehmend auf die Verbalnote der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland vom 13. November 1985 und auf die Verhandlungen
I
zwischen den bei'd en Regierungen vom 17. bis 20. November 1986 und den diesbezUglichen Sununary Record -
sind wie folgt ubereingekommen :
Artikel 1
,, ( 1 ) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermoglicht es
'
der Regierung der Republik Indonesien, von der Krcditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt/Main , fur von beiden Regierungen gema/3 Nummer 2.2 des Summary Record vom 20. Novemb e r 1 986 ausgewah lte Vorhaben , wenn nach Prlifung die ForderungswlirJigkeit festgestellt worden ist, Darlehen bis zu insgesamt
I ---------~~---------~------~~--;;;;~ 200.000.000 ,00 DM (in worten: zweihundert Millioncn Deutsche
1 ; 1_ _ _ Mark) zu erhalten.
,~~~~~~--------=---~~~~~-----------/, I)
Die geml:i.O Abnatz 1 aunge-wahl ten Vorhaben ki::lnnen im Einvcrnelunc?n zwisclrnn der fiogierung der Bundc.oropublik Deutschla11d unu (ler
Region.mg der H.epublik Indonenion durch andere Vorlwl.Hrn cr:rnt;;:;L wcrdan.
Artikel
;~
ie VerwondW1G dos in J\rtikel 1 genannten Detragcs, die
Dcc]j.11r,un ~c 1 1 ,
u dencn er zur VorfUgung ge.stell t \·1 ird, · sowie das Veri'nhren clo r uftro. gsv or[;abo bestimmon die zwischon dor Kredi t<:i.nstal t
.fU1· Kiodc1r-
ufbuu und der Rogierung der Republik Indone.sien zu scl1J.ie1Jend.cn ertrli ~o ,
die
de~
in dar Bw1desrepuuli1l Deutsclllond. gel tencle n Roch ts -
orschriften unterliegen.
I
/\rtikel 3 'i:i111 tli chEJ .stauel:'ll
Wld
aonstigo offentliche Abgabcn, clic im
ZUD.:Jlllm~11-
Jru1g ml·i; Abocla.luD W1d DurchfUhrw1g dcr in Artikel 2 en1lllrntcn Vc r t i-jt;c rhobc11 were.ion, sind von der Regicrune- der Republik Indorn;.s i c n zu ·bernehmen. Dies bedeutet, daD die l~rudi tanstal t .fUr l'/iedcraufbau von amtlichen steuern W1d aonatigen offentlichen AbgD.ben, die i m Zusc.1mGWll 1an15 mit Absc.hluD und Durch£Uhrung dGr in Artikel 2 erw~il mtcn Vertrt;.ge in ctcr f\ epulJlik Indonesien orhoben worden, befreit ist. I
/\rtikel Die
Ho~icrung
L~
der Hopublil( Indonesicn Uberltif3t boi den a lcll e u r, der
BnrleJ-,e nsgewi.ih.runG ergebendcn Transporten von Pernonen un<.l GUtcrn
im Sec- und Luftvcrkehr den Pussagicrcn und Lief eranten d ie Ircie ahl cl.er Verk.ohrsunternehmen , trifft kcine Maf3nuhmen, wclchc dio leichberechtigte Deteiligw1g der Verkchrsunternel1men ml t Sitz i ru lcutocllon Gel tungobereich dieses .A blrnmmena aus.oclllieDen oder eracl1\·10r ld urteil t gccebonenfalls die .fUr e ine Beteiligung die ser r.forclcrlichcn Genehmigungcn.
Untern~11mo1
- 3 Artikel 5 Die Reierung der Bundesrepublik Deutschland legt besonderen Wert darauf, daB bei den sich aus der GewAhrung der Darlehen ergebenen Lieferungen und Leistungen die wirtschaftlichen
M~glichkeiten
des
Landes Berlin bevorzugt genutzt werden.
Artikel 6 Dieses Abkommen gilt auch ffir das Lan Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenfiber der Regierung der Republik Indonesien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige ErklArung abgibt.
Artikel 7 Dieses Abkommen tritt am tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
Geschehen zu Jakarta am in zwei Urschriften, jede in deutscher, indonesischer und englischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei
unterschiedlibher Auslegung des deutschen und des indonesischen Wortlauts
ist der englische Wortlaut maBgebend.
Fur die Regierung
Ffir dir Regierung
ver Republik Indonesien
deL Bundesrepublik Deutschland
Signed
Signed
