P E R S E T U J UA N A N T A R A PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 0 A N
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA T E N T A N G
KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut "Para Pihak"); Berhasrat untuk mengembangkan kerjasama ekonomi diantara Para Pihak atas dasar prinsip persamaan dan saling menguntungkan, terutama dalam rangka pengembangan Propinsi Riau, Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Riau"); Memperhatikan Pasal 1 dan 2 Perjanjian Dasar di bidang Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1974; Menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 1 PENGERTIAN UMUM (1)
Pengertian ''Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam hukum nasionalnya dan wilayah-wilayah yang berbatasan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, 1982.
(2)
Pengertian "Singapura" meliputi wilayah Republik Singapura sebagaimana diatur dalam hukum nasionalnya dan wilayah-wilayah yang berbatasan dimana Republik Singapura mempunyai kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, 1982.
- 2 -
Pasal 2 PERDAGANGAN BARANG DAN JASA (1)
Dengan memperhatikan tata perdagangan masing-masing negara, Para Pihak setuju untuk mengembangkan tata cara yang disederhanakan dan saling menguntungkan mengenai lalu lintas barang, pembayaran dan penyerahannya antara Riau dan Singapura.
(2)
Dalam rangka peningkatan perdagangan internasional, Para Pihak akan mengembangkan sistem pemasaran barang dan jasa yang saling menguntungkan, sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing, dengan kemungkinan untuk memberi kemudahan kepada usaha bersama serta sejauh mungkin akan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Riau dan Singapura berupa alih kapal, sarana komunikasi dan pergudangan. Pasal 3 PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN DAERAH WISATA
(1)
Para Pihak akan bekerjasama untuk meningkatkan arus wisatawan yang saling menguntungkan ke Riau dan Singapura. Kerjasama tersebut dapat mencakup peningkatan perjalanan wisatawan ke Singapura dan ke Riau.
(2)
Para Pihak akan bekerjasama dalam meningkatkan investasi internasional di bidang pengembangan daerah wisata dan prasarana pariwisata di Riau, khususnya Pulau Bintan, sesuai dengan Kebijaksanaan Kepariwisataan Indonesia. Pasal 4 INVEST ASI
(1)
Para Pihak akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan investasi di Singapura oleh penduduk dan perusahaan-perusahaan Indonesia dan investasi di Indonesia oleh penduduk dan perusahaanperusahaan Singapura, sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Brunei Darrussalam, Republik Indonesia, Malaysia~ Republik Filipina, Republik Singapura dan Kerajaan Muangthai mengenai Peningkatan dan Perlindungan Investasi dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan Investasi.
- 3 -
(2)
Para Pihak akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengembangkan proyek-proyek investasi di Riau dan Singapura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan masing-masing. Pasal 5 A I R
Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam pengadaan, pemasokan dan pembagian air ke Singapura dengan persyaratan yang disetujui bersama. Persyaratan dan cara kerjasama ini akan dituangkan dalam persetujuan terpisah. Pasal 6 PRASARANA DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN (1)
Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan bersama oleh Para Pihak, sesuai dengan rencana induk tata ruang dan pemukiman dengan persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama.
(2)
Dukungan prasarana tersebut dalam Pasal ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemasokan air, pembuangan limbah padat dan kotoran, jalan, listrik dan komunikasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian serta pemeliharaan dan perbaikan kualitas lingkungan.
(3)
Khusus mengenai komunikasi, Para Pihak akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan dalam bidang komunikasi, termasuk Lalu-lintas Darat, Laut dan Udara, Pos dan Telekomunikasi, Meteorologi dan Geofisika serta SAR antara Riau dan Singapura, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Pihak. Pasal 7 INDUSTRI
(1)
Dengan memperhatikan sistem industri masing-masing, Para Pihak akan bekerjasama untuk mengembangkan sistem industri yang saling menguntungkan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pengembangan industri, prasarana dan teknologi, pemasokan peralatan, teknologi pertanian dan jasa pergudangan.
- 4 -
(2)
Dalam melaksanakan kerjasama di bidang industri sepanjang hal itu menguntungkan, Para Pihak setuju untuk memanfaatkan jasa-jasa yang tersedia di Singapura dan Riau. Pasal 8 DANA DAN PERBANKAN
Para Pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah gun a mempermudah penyediaan dana dan jasa perbankan yang diperlukan untuk pengembangan Propinsi Riau, sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Pasal 9 PERTUKARAN PENASEHAT, TENAGA AHLI DAN TEKNISI Sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara, Para Pihak akan melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk memperlancar pertukaran penasehat, tenaga ahli dan teknisi serta pelatihan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Persetujuan ini. Pasal 10 PERTANGGUNG-JAWABAN (1)
Pemerintah Republik Indonesia bertanggung- jawab, sesuai peraturan hukum nasionalnya, atas tuntutan pihak ketiga terhadap penasehat, tenaga ahli dan teknisi Singapura atau pihak lain yang dikirim atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia dan menjalankan tugastugas resmi di Indonesia, serta membebaskan mereka dari tuntutan dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari kegiatan berdasarkan Persetujuan ini, kecuali tanggung jawab atas kelalaian yang berat atau pelanggaran yang sengaja oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan.
(2)
Pemerintah Republ i k Singapura bertanggung-jawab, sesuai peraturan hukum nasionalnya, atas tuntutan pihak ketiga terhadap penasehat, tenaga ahli dan teknisi Indonesia atau pihak lain yang dikirim atas permintaan Pemerintah Republik Singapura dan menjalankan tugastugas resmi di Singapura, serta membebaskan mereka dari tuntutan dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari ke giatan berdasarkan Persetujuan ini, kecuali tanggung jawab atas kelalaian yang berat atau pelanggaran yang sengaja oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan.
- 5 -
Pasal 11 PERPAJAKAN Para Pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah di bidang perpajakan yang dapat mendorong penanaman modal di Riau, termasuk penyederhanaan tata cara administrasi perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing dan sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal dalam kaitannya dengan Pajak Pendapatan. Pasal 12 BEA DAN CUKAI Para Pihak setuju, sesuai dengan peraturan perundangundangan masing-masing, untuk menyederhanakan tatalaksana lalu lintas barang antara Riau dan Singapura, termasuk penyederhanaan penyelesaian dokumen-dokumen guna memperlancar lalu lintas barang. Pasal 13 KEIMIGRASIAN (1)
Para Pihak setuju, dalam kerangka kerjasama yang diatur dalam Persetujuan ini, untuk mengambil langkahlangkah untuk memperlancar lalu lintas orang antara Singapura dan Riau.
(2)
Para Pihak, bila dianggap perlu, akan bekerjasama untuk menyelesaikan setiap masalah di bidang imigrasi yang berkaitan dengan masalah lalu lintas orang antara Singapura dan Riau. Pasal 14 WILAYAH BERLAKUNYA PERSETUJUAN
(1 )
Persetujuan ini berlaku di wilayah Propinsi Riau, Republik Indonesia dan di wilayah Republik Singapura.
(2)
Persetujuan ini tidak membatasi berlakunya peraturan dan perundangan-undangan Republik Indonesia dan Republik Singapura, dan persetujuan-persetujuan yang ada antara Para Pihak.
- 6 -
Pasal 15 KONSULTASI Para Pihak setuju untuk membentuk Komite Bersama Indonesia-Singapura untuk pengembangan Riau, untuk mengadakan konsultasi secara berkala guna mempermudah pelaksanaan Persetujuan ini. Pasal 16 PENGATURAN LEBIH LANJUT Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, Para Pihak melalui masing-masing pejabat yang berwenang dapat membuat pengaturan lebih lanjut untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Persetujuan ini. Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan antara Para penafsiran atau pelaksanaan Persetujun secara musyawarah.
Pihak mengenai ini diselesaikan
Pasal 18 PERU BAHAN Persetujuan permintaan salah lainnya.
ini dapat satu Pihak
diubah sewaktu-waktu atas dan setelah disepakati pihak
Pasal 19 BERLAKUNYA PERSETUJUAN (1)
Persetujuan tanganan.
ini mulai
berlaku pada
saat penanda-
(2)
Persetujuan ini akan berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya akan berlaku terus kecuali diputuskan oleh salah satu Pihak dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
I[ - 7 -
(3)
Untuk meningkatkan pelaksanan Persetujuan ini dan pengaturannya lebih lanjut sesuai dengan Pasal 16 Persetujuan ini, wakil-wakil Para Pihak akan bertemu, bila diperlukan, untuk saling memberi informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Persetujuan ini serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengembangan Riau.
SEBAGAI BUKTI KESEPAKATAN, yang bertanda- tangan di bawah ini, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Batam, pada tanggal 28 Agustus 1990 dalam dua rangkap dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan Bahasa Inggris yang menentukan.
Signed
penafsiran, maka
naskah
Signed LOON~
RADiOS PRAWIRO
LEE HSIEN
Menter i Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Atas nama Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Perdagangan dan Perindustrian Atas nama Pemerintah Republik Singapura
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON ECONOMIC COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF
THE DEVELOPMENT OF THE RIAU PROVINCE
THE Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to as the Parties); DESIRING to promote economic cooperation between the Parties, on the basis of equality and mutual benefit, particularly in the development of the Riau Province of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Riau); RECOGNISING Articles 1 and 2 of the Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore signed on the 29th of August 1974; HAVE AGREED as follows : ARTICLE 1 DEFINITION (1)
The term "Indonesia" comprises the territory of Republic of Indonesia as defined in its laws and adjacent areas over which the Republic of Indonesia sovereign rights or jurisdiction in accordance with provisions of the United Nations Convention on the of the Sea, 1982.
the the has the Law
(2)
The term "Singapore" comprises the territory of Republic of Singapore as defined in its laws and adjacent areas over which the Republic of Singapore sovereign rights or jurisdiction in accordance with provisions of the United Nations Convention on the of the Sea, 1982.
the the has the Law
I!
I I
- 2 -
ARTICLE 2 TRADE OF GOODS AND SERVICES (1)
Without prejudice to their respective trade systems, the Parties agree to develop, between Singapore and Riau, a simplified and mutually beneficial procedure of flow of goods, payment and delivery.
(2)
Within the framework of enhancing international trade, the Parties shall develop a mutually beneficial system for marketing of goods and services in accordance with the prevailing laws and regulations, with the possibility thereof to facilitate joint undertakings, and shall utilise, to mutual benefit and to the maximum extent possible, the available transhipment, communication and warehousing facilities in Singapore and Riau. ARTICLE 3 TOURISM AND RESORT DEVELOPMENT
(1)
The Parties shall cooperate to promote the mutually beneficial flow of tourists to Singapore and Riau. Such cooperation may include the promotion of tourist travel between Singapore and Riau.
(2)
The Parties shall cooperate, for mutual benefit, to promote international investments in tourist resort development and tourist infrastructure in Riau, especially Pulau Bintan according to Indonesia Tourism Policy. ARTICLE 4 INVESTMENTS
(1)
The Parties shall cooperate to promote, for mutual benefit, investments in Singapore by Indonesian residents and companies, and investments in Indonesia by Singapore residents and companies in accordance with the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments, and the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments.
I
I - 3 -
(2)
The Parties shall cooperate to develop to mutual benefit pursuant to their respective laws and regulations, investment projects in Riau and in Singapore. ARTICLE 5
WA T E R The Parties agree to cooperate in the sourcing, supply and distribution of water to Singapore on terms which are agreeable to the Parties. The terms and modalities of this cooperation shall be set out in a separate agreement to be concluded between the Parties. ARTICLE 6 INFRASTRUCTURE AND SPATIAL DEVELOPMENT (1)
The Parties agree to cooperate in the provision, operation, and maintenance of infrastructure to support development projects undertaken jointly by the two Parties, in accordance with overall spatial and settlement development plan on terms which are agreeable to the Parties.
(2)
The infrastructure support referred to in this Article shall include but not be limited to water supply, solid waste disposal, sewerage, road, electricity, and communications needed in relation with the economic activities and maintenance and improvement of quality of environment.
(3)
With specific reference to communications, the Parties shall cooperate to develop to mutual benefit pursuant to their respective laws and regulations, the services in the field of communications including Land, Sea and Air Transport, Post and Telecommunications, Meteorology and Geophysics and Search and Rescue (SAR) between Singapore and Riau. ARTICLE 7 INDUSTRY
(1)
Without prejudice to their respective industrial systems, the Parties shall cooperate to develop a mutually beneficial industrial system, including, but not limited to, industrial, infrastructural and technological development, supply of utilities, agrotechnology and warehousing services.
- 4 -
(2)
In implementing the cooperation in the field of industry, the Parties agree to utilise the available services in Singapore and Riau, where it is economic to do so. ARTICLE 8 CAPITAL AND BANKING
The Parties agree to take the necessary steps to facilitate the availability of capital and banking services needed for the development of Riau in accordance with their respective prevailing laws and regulations. ARTICLE 9 EXCHANGE OF ADVISERS, EXPERTS AND TECHNICIANS Each Party shall, in accordance with the prevailing laws and regulations, adopt necessary measures to facilitate the exchange of advisers, experts and technicians and personnel training for carrying out activities under this Agreement. ARTICLE 10 LIABILITY CLAUSE (1)
The Government of the Republic of Indonesia shall, subject to its national laws and regulations, be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the Singapore advisers, experts and technicians or other persons sent at the request of the Government of the Republic of Indonesia and performing official services in Indonesia and shall hold them harmless in Indonesia in respect of claims or liabilities arising from operations under this Agreement, except liabilities arising from gross negligence or wilful misconduct of the said individuals.
(2)
The Government of the Republic of Singapore shall, subject to its national laws and regulations, be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the Indonesian advisers, experts and technicians or other persons sent at the request of the Government of the Republic of Singapore and performing official services in Singapore and shall hold them harmless in Singapore in respect of claims or liabilities arising from operations under this Agreement, except liabilities arising from gross negligence or wilful misconduct of the said individuals.
- 5 ARTICLE 11 TAXATION The Parties agree to take measures in the field of taxation which will encourage investment in Riau, including the simplification of tax administration procedures in accordance with prevailing laws and regulations and the Agreement between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income. ARTICLE 12 CUSTOMS AND EXCISE The Parties agree, subject to their respective laws and regulations, to simplify the procedures for the flow of goods between Singapore and Riau, including the processing of documents for such a speedy flow of goods. ARTICLE 13 IMMIGRATION ( 1)
The Parties agree, framework of within the cooperation set forth in this Agreement, to take measures to facilitate the flow of persons between Singapore and Riau.
(2)
The Parties, if they deem necessary, shall cooperate to solve any immigration problem relating to the flow of persons between Singapore and Riau. ARTICLE 14 TERRITORIAL APPLICATION
(1)
This Agreement shall be applied within the territory of the Republic of Singapore and of the Republic of Indonesia in the Riau Province.
(2)
The provisions of this relevant national laws and of Indonesia and of the existing Agreements between
Article shall not prejudice regulations of the Republic Republic of Singapore and the Parties.
- 6 -
ARTICLE 15 CONSULTATION The Parties agree to establish a Joint IndonesiaSingapore Committee on the development of Riau, to provide consultations from time to time to facilitate the implementation of this Agreement. ARTICLE 16 FURTHER ARRANGEMENTS With due observance to the regulations in each country, the Parties can make further arrangements to secure the implementation of the Agreement conducted by the respective authorities. ARTICLE 17 SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute between the two Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation. ARTICLE 18 AMENDMENT At the request of either Party this Agreement amended at any time by mutual consent.
may be
ARTICLE 19 ENTRY INTO FORCE (1)
This Agreement of signing.
shall enter into force
on the date
(2)
Th i s Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall thereafter remain in force unless terminated by either Party by giving not less than 6 (six) months notice in writing to the other Party.
(3)
In order to promote the implementation of this Agreement and of the further arrangements to be concluded in accordance with Article 16 of this Agreement, representatives of the Parties shall meet as and where required to inform each other of the progress in the implementation of this Agreement and any other matters pertaining to the development of Riau.
- 7 -
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Batam on the twenty-eighth day of August, 1990, in duplicate in the English and Indonesian languages. In case of any divergence English text shall prevail.
Signed
of
interpretation,
the
Signed
RADIUS PRAWIRO
LEE HSIEN LOONG
Coordinating Minister for Economy, Finance, Industry and Development Supervision For the Government of the Republic of Indonesia
Minister for Trade and Industry For the Government of the Republic of Singapore