(
w I
P E R S E T U
J
U A N
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN MENGENAI KERJASAMA KEUANGAN
P E R S E T U J
U A N
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN MENGENAI KERJASAMA KEUANGAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman,
oerdasarkan semangat
hubungan bersahabat yang telah ter-
jalin antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, berhasrat untuk memperkokoh dan mempererat hubungan-hubungan bersahabat tersebut melalui kerjasama keuangan yang dijiwai oleh hubungan yang setaraf, menyadari bahwa pemeliharaan hubungan-hubungan tersebut merupakan dasar bagi persetujuan ini, berkeinginan untuk turut serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia, dengan menunjuk kepada perundingan antara kedua Pemerintah tanggal 28 -
30 Nopember 1983 dan Summary Record dari
perundingan tersebut, telah menyetujui sebagai berikut
-
2 -
PASAL
(1)
1
Pemerintah Republik Federal Jerman akan memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan pin j aman dari Kreditansta l t
ftir Wiederaufbau (Development
Loan Corporation), Frankfurt/Main, 100.000.000
sampai sebesar DM.
(seratus juta Deutsche Mark)
untuk proyek -
proyek yang akan dipilih oleh kedua Pemerintah sesuai dengan butir 2 . 2 .1. 30 Nopember 1983,
dari Summary Record tertanggal
jika ,
setelah diteliti , kedua Peme -
rintah berpendapat bahwa proyek - proyek itu dapat dilaksanakan.
(2)
Proyek - proyek yang telah d i pilih sesuai dengan ayat 1 tersebut di atas dapat diganti dengan proyek-proyek lain jika Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman menyetujuinya.
Pas a l
2
Penggunaan jumlah bantuan yang tersebut dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini dan persyaratan - persyaratannya maupun prosedur untuk menyetujui kontrak akan diatur o l eh ketentuanketentuan dalam persetujuan - persetujuan yang akan dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kreditanstalt ftir Wiederaufbau yang tunduk kepada peraturan perundang-undang an yang berlaku di Republik Federal Jerman.
-
PAS AL
3 -
3
Pemerintah Republik Indonesia memberikan pembebasan kepada II
Kreditanstalt fur Wiederaufbau atas semua pajak dan pungutanpungutan resmi lainnya yang dibebankan di Republik Indonesia sehubungan dengan diadakan dan dilaksanakannya
Persetujuan
yang sesuai dengan Pasal 2 dari Persetu ju an in i .
PAS AL
Pemerintah Republikindonesia
4
mengizinkan penumpang - penumpang
dan rekanan - rekanan untuk secara bebas memilih
perusahaan -
perusahaan angkutan untuk pengangkutan melalui laut
a tau
udara bagi orang-orang dan barang-barang sebagai akibat dari pada pemberian pinjaman - pinjaman ini dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat menyisihkan atau mempersulit pe nyertaan perusahaan-perusa ha an angkutan atas persyaratan yang adi l
persyaratan -
dan sama yang mempunyai tempat usaha
diwilayah Jerman dimana Persetujuan ini diberlakukan
dan
memberikan izin-izin yang berkenaan dengan penyertaan perusahaan - perusah aan tersebut.
PAS AL
Penyediaan barang-barang dan
5
jasa-jasa untuk proyek-proyek
yang dibiayai dari pinjaman - pinjaman ini, kecuali
jika di -
tentukan sebaliknya dalam kasus-kasus tersendiri ,
dilakukan
atas dasar penawaran umum internasional. PAS AL
6
Mengenai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa sebagai akibat dari pemberian pinjaman-pinjaman ini, Pemerintah Republik Federal Jerman menekankan pentingnya untuk lebih mengutamakan penggunaan potensi ekono mi dari Land Berlin.
-
PA SAL
4
-
7
Dengan mengecualikan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalaro Pasal 4 mengenai angkutan udara , Persetujuan ini akan berlaku juga untuk Land Berlin, dengan ketentuan babwa Pemerintah Republik Federal Jerman tidak membuat pernyataan yang bertentangan kepada Pemerintah Republik Indonesia
dalam
jangka waktu tiga bulan sejak tanggal roulai berlakunya Persetujuan ini.
PASAL
8
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.
Dibuat di Jakarta
tanggal 27 Februari 1984 dalam rangkap
dua dalam bahasa Indone sia, Jerman dan Inggeris, naskah ini me.mpunyai kekuatan buku.m yang sama.
ketiga~tiga
Da l am
hal
pena£siran yang berbeda dari naskah bahasa Indonesia dan bahasa Jerman maka naskah bahasa Inggeris yang menentukan,
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
UNTUK PEMERINTAH REP UBLIK FEDERAL JERMAN
Signed
Abkomm e n zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland Uber Finanzielle Zusammenarbeit
-
I
I
>
Die Regierung der Republik Indonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Indonesien und der Bundesrepublik Deutschland, in dem Wunsche, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen, im BewuBtsein, daB die Aufrecherhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Indonesien beizutragen, bezugnehmend auf die Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen vom 28. bis 30. November 1983 und den diesbeztiglichen Summary Record sind wie folgt Ubereingekommen:
Artikel 1 (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermoglicht es der Regierung der Republik Indonesien, von der Kreditanstalt ftir Wiederaufbau, Frankfurt/Main, ftir von beiden Regierungen gemaB Nummer 2.2.1 des Summary Record vom 30. November 1983 ausgewahlte Vorhaben, wenn nach Prtifung die Forderungswtirdigkeit festgestellt worden ist, Darlehen bis zu insgesamt 100 000 000,00 DM (in Worten: einhundert Millionen Deutsche Mark), zu erhalten. (2) Die gemaB Absatz 1 ausgewahlten Vorhaben konnen im Einvernehmen zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland durch andere Vorhaben ersetzt werden.
Artikel 2 Die Verwendung des in Artikel 1 genannten Betrages, die Bedingungen, zu denen er zur Verfligung gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Kreditanstalt flir Wiederaufbau zu schlieBenden Vertrage, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen.
Artikel 3 Die Regierung der Republik Indonesien stellt die Kreditanstalt flir Wiederaufbau von samtlichen Steuern und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit AbschluB und Durchflihrung der in Artikel 2 erwahnten Vertrage in der Republik lndonesien erhoben werden.
Artikel 4 Die Regierung der Republik lndonesien UberlaBt bei den sich aus der Darlehensgewahrung ergebenden Transporten von Personen und Glitern im See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine MaBnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Sitz im deutschen Geltungsbereich dieses Abkommens ausschlieBen oder erschweren und erteil t gegebenenfalls die flir eine Beteiligung dieser Unternehmen erforderlichen Genehmigungen.
Artikel 5 Lieferungen und Leistungen flir Vorhaben, die aus den Darlehen finanziert werden, sind international offentlich auszuschreiben, soweit nicht im Einzelfall etwas Abweichendes festgelegt wird.
..
Artikel 6 Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt besonderen Wert darauf, daB bei den sich aus der Gewahrung der Darlehen ergebenden Lieferungen und Leistungen die wirtschaftlichen Moglichkeiten des Landes Berlin bevorzugt genutzt werden.
Artikel 7 Mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 4 hinsichtlich des Luftverkehrs gilt dieses Abkommen auch filr das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenilber der Regierung der Republik Indonesien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklarung abgibt.
Artikel 8 Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
Geschehen zu Jakarta am 27. Februar 1984 in zwei Urschriften, jede in indonesischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und des deutschen Wortlauts ist der englische Wortlaut maBgebend.
c:;>.?
Filr die Regierung der Republik Indonesien Signed
I
Filr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland Signed
A G R E E M E N T BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF CONC~RNING
FINANCIAL CO- OPERATION
GEID~ANY
A G R E E ME N T BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY CONCERNING
FINANCIAL CO-OPEP.ATION
The Government of the Republic of Indonesia, and the Government of the Federal Republic of Germany,
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic
of
Germany, desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial co-operation in a spirit of partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and economic development in the Republic of Indonesia, with reference to the negotiations held between the Governments from 28 to 30 November 1983 and the Record of these negotiations, have agreed as follows
two
Summary
2 Article (1)
1
The Government of the Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Indonesia
to
II
obtain from the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Development Loan Corporation), Frankfurt/Main, loans up to
a
total of DM 100,000,000.- (one hundred million Deutsche Mark) for projects selected by both Governments
in
accordance with item 2.2.1 of the Summary Record of 30 November 1983 if, after examination, the projects have been found eligible for promotion. (2)
The projects selected pursuant to paragraph 1
above
may be replaced by other projects if the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the
Federal Republic of Germany so agree.
Article
2
The utilization of the amount referred to in Article 1
of
this Agreement and the terms and conditions on which it is made available, as well as the procedure
for awarding
contracts, shall be governed by the provisions of the agreements to be concluded between the Government of the Republic II
of Indonesia and the
Kreditanstalt fur Wiederaufbau, which
shall be subject to the laws and regulations applicable the Federal Republic of Germany.
in
3
Article
3
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the
" Wiederaufbau from all Kreditanstalt fur public charges levied in the
Republic
taxes of
and
other
Indonesia
connection with the conclusion and implementation of
in the
agreements referred to in Article 2 of the present Agreement. Article
4
The Government of the Republic of Indonesia
shall allow
passengers and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by sea or air of persons and goods as results from the granting of the loans, abstain from taking any measures that might exclude or impair the fair and equal participation of transport enterprises having their place of business in the German area of application of this Agreement, and grant any necessary permits for the participation of such enterprises. Article
5
Supplies and services for projects financed from the loans, shall, unless otherwise provided for in individual cases, be subject to international public tender. Article
6
With regard to supplies and services resulting
from
the
granting of the loans, the Government of the Federal Republic of Germany attaches particular importance to preferential use being made of the economic potential of Land Berlin.
4
Article
7
With the exception of those provisions of Article 4 which refer to air transport, this Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federa l Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of the Republic of Indonesia within three months of the date of entry into force of this Agreement.
Article
8
This Agreemen t shall enter into force on the date of signature thereof.
DONE at Jakarta on
February 27
th
, 1984
in duplicate
in the Indonesian, German and English languages, all three texts being authentic.
In case of divergent interpretations
of the Indonesian and German texts , the English texts shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Signed
Signed
