Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 57-66 Online di http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
OPERASI ATALANTA OLEH UNI EROPA DI TELUK ADEN DALAM MENANGANI PEROMPAK SOMALIA PERIODE TAHUN 2009-2013 Hafid Dwi Prasetyo Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website: http://www.fisip.undip.ac.id Email:
[email protected] ABSTRACT European Union departed Operation Atalanta in the Gulf of Aden, a collective navy operation by European Union’s member countries. The objective of Operation Atalanta is to combat Somali piracy in the Gulf of Aden. The background of this research is based on piracy cases that happened in the Gulf of Aden by Somali pirates. Research questions of this research are why did European Union decide to launch Operation Atalanta in the Gulf of Aden, and how do they manage combating Somali piracy. In order to answer the research questions, the paradigm of liberal institualism is applied as the theoretical framework. This framework is linked to the concept of regional security and collective action. Through the framework, the answers are concluded that Operation Atalanta appears to be European Union’s effort regarding the United Nations Security Council’s resolution in combating Somali piracy. Moreover, the main mandate of Operation Atalanta is to protect the shipping of food aid from World Food Programme to Somalia. The main focus of this research is regarding the European Union’s strategy through Operation Atalanta to combat Somali piracy in the Gulf of Aden, and the impact given by Operation Atalanta in the Gulf of Aden. Operation Atalanta has given a positive impact in the Gulf of Aden. The number of piracy cases has declined and the situation in the area of the Gulf of Aden has gotten more secured, and the mandates of Operation Atalanta have been fulfilled. Keywords: Operation Atalanta, Somali piracy, Gulf of Aden, operation strategy, regional security 1. Pendahuluan Teluk Aden merupakan kawasan perairan yang membatasi dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Afrika. Teluk Aden menghubungkan Laut Merah dan bagian barat laut Samudera Hindia. Teluk Aden yang terletak di timur laut dari Benua Afrika merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan Somalia. Wilayah ini merupakan salah 57
satu kawasan yang cukup sering digunakan sebagai lalu lintas aktivitas pelayaran yang digunakan untuk mendistribusikan berbagai macam barang dari kawasan Asia menuju Eropa, begitu juga sebaliknya, dengan menggunakan jalur Terusan Suez di Mesir. Sejak dibukanya Terusan Suez di Mesir, aktivitas pelayaran menuju Asia dan Eropa semakin terbantu karena jaraknya yang lebih dekat. Sehingga, lebih efisien karena tidak perlu mengarungi Benua Afrika. Banyaknya aktivitas pelayaran yang digunakan sebagai alat distribusi berbagai barang untuk perdagangan, kebutuhan dasar, dan sebagainya tersebut mendorong terjadinya ancaman kejahatan di laut, yaitu perompakan atau pembajakan. Perompak yang menjadi ancaman di kawasan Teluk Aden adalah perompak Somalia. Somalia merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang terletak di ujung Tanduk Afrika (Horn of Africa). Maraknya aksi perompakan yang dilakukan para perompak Somalia merupakan dampak dari krisis internal Somalia. Somalia mengalami krisis sejak awal tahun 1980-an, dimana muncul gerakan-gerakan pemberontakan yang menentang pemerintahan Jenderal Mohammed Siad Barre. Kelompok pemberontak di Somalia yaitu Somali Salvation Democratic Front (SSDF), Somali National Movement (SNM), dan United Somali Congress (USC) (Harris, 2010: 8). Kerugian akibat konflik antara pemerintah dan kelompok pemberontakan, menjadikan kondisi internal semakin tidak stabil, dan menyebabkan kemiskinan (Harris, 2010: 9). Keadaan pemerintahan yang tidak jelas dan akibat konflik banyak terjadi dimanamana, menyulitkan para peneliti untuk mengetahui angka pasti mengenai perekonomian Somalia. Namun, pada tahun 2005 diperkirakan GDP per kapita Somalia kurang dari US$300 (Shortland, 2012: 4). Dalam kondisi yang demikian, Pemerintah Somalia tidak mampu untuk mengakomodasi kebutuhan warga negaranya. Angka kemiskinan dan pengangguran di Somalia cukup tinggi (Shortland, 2012: 4). Pada tahun 2008, World Bank atau Bank Dunia memperkirakan setidaknya lebih dari 40% masyarakat Somalia hidup dalam kemiskinan, penghasilan dalam satu hari kurang dari US$1, 75% rumah tangga berpendapatan kurang dari US$2 per hari (Shortland, 2012: 4). Sehingga, kehidupan di Somalia bergantung pada bantuan-bantuan internasional. Perompak Somalia berasal dari beberapa desa di Somalia, seperti Desa Eyl dan Desa Garaad yang terletak di daerah Puntland, serta Desa Hobyo dan Harardhere yang terletak di Somalia Tengah. Faktor kemiskinan membuat masyarakat dari desa tersebut memutuskan untuk melakukan pembajakan dan perompakan terhadap kapal- kapal yang melintasi Teluk Aden (Kisiangi, 2010: 363). Aksi perompakan di kawasan Teluk Aden semakin meningkat sejak tahun 2005, saat Somalia baru saja mengakhiri krisis internalnya (Talha, 2013: 7). Aksi pembajakan dan perompakan ini berdampak pada aktivitas perekonomian global, mengingat banyak pendistribusian barang yang terhambat akibat aksi kejahatan ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Maritime Organizations di atas, hingga 25 September 2008, aksi kejahatan yang terjadi di lautan (seperti perompakan), menunjukkan angka tertinggi di antara wilayah-wilayah perairan lainnya yang juga terjadi kasus perompakan (Middleton, 2008: 3). Diperkirakan, biaya penebusan kapal- kapal yang ditahan oleh para pembajak Somalia yaitu mencapai $18 juta hingga $30 juta, kemudian meningkat lagi hingga $50 juta di akhir 2008. Biaya tebusan yang diminta oleh para perompak berkisar antara US$ 690.000 hinga US$ 3 juta, namun kemudian dinaikkan lagi hingga US$9 juta di tahun 2010 (Shortland, 2012: 3). Tahun 2008, PBB memperkirakan 40% dari proses pembajakan 58
mampu membiayai pekerja lokal dengan pembagian 30% ditujukan untuk kru kapal, dan 10% lainnya diperuntukkan bagi pekerja di daratan (Shortland, 2011: 6). Keadaan Somalia yang tidak stabil dan perekonomian yang tidak berjalan dengan baik telah mendorong mereka untuk mencari penghasilan dengan cara merompak kapalkapal yang melalui kawasan Teluk Aden (International Expert Group on Piracy off Somali Coast, 2008). Hal ini dikemukakan oleh Perwakilan PBB untuk Somalia pada konvensi yang diadakan tahun 2008. Gambar 1. Peningkatan Aktivitas Perompakan di Teluk Aden Tahun 2006-2009
Sumber: UNODC, 2010
Pada Gambar 1 di atas menunjukkan peningkatan aktivitas aksi perompakan di kawasan perairan Teluk Aden. Selain itu, dapat diperhatikan juga bahwa aktivitas perompakan juga mengalami perluasan wilayah operasi hingga ke Samudera Hindia. Kondisi Teluk Aden yang terdapat ancaman perompakan menyebabkan kerugian, baik secara domestik maupun global. Dampak domestik yang disebabkan bisa berdampak positif dan negatif bagi internal Somalia. Dampak positif yang dialami adalah taraf kehidupan para perompak yang meningkat, dan juga terjadi peningkatan pembangunan di suku-suku asal para perompak. Lokasi yang biasa digunakan perompak untuk menggiring 59
kapal-kapalnya yaitu Eyl, Garaad, Hobyo, Harardheere, Mogadishu dan Bosasso (Beloff, 2013: 50). Desa-desa tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil perompakan. Kerugian yang dialami Somalia yaitu bantuan-bantuan yang dikirimkan melalui World Food Programme (WFP) oleh PBB terhambat akibat keberadaan perompak Somalia. Jumlah bantuan makanan sekitar 30.000 hingga 40.000 metrik ton diantarkan WFP tiap bulannya untuk kawasan Tanduk Afrika (UNODC, 2010). Sehingga, keberadaan perompak Somalia juga telah merugikan negaranya sendiri. Dampak global yang ditimbulkan adalah ancaman keamanan kapal-kapal internasional pengguna jalur Teluk Aden. Para pelaku bisnis harus berpikir kembali ketika perjalanan kapal harus melewati kawasan Teluk Aden, meskipun jalur paling efektif dan efisien untuk pendistribusian barang dari Asia ke Eropa, atau sebaliknya, adalah dengan melewati Terusan Suez yang menyambungkan Laut Mediterania dengan Samudera Hindia. Apabila mengambil jalur lain, seperti melewati Afrika Selatan dan mengarungi pesisir pantai Benua Afrika, biaya yang dibutuhkan lebih mahal daripada biaya yang dibutuhkan untuk melewati Terusan Suez, karena jaraknya yang lebih jauh (Gilpin, 2009: 11). Berdasarkan Organisasi Pengiriman Internasional, angka biaya asuransi perjalanan kapal telah naik dan menyentuh di harga $20.000 dalam satu kali perjalanan di tahun 2009 (Gilpin, 2009: 11). Apabila perjalanan melewati Tanjung Harapan, biaya yang harus dikeluarkkan lebih tinggi karena perjalanan harus bertambah hingga sejauh 3.500 mil perjalanan (Gilpin, 2009: 11). Dampak aktivitas perompakan juga dialami oleh negara tetangga Somalia, seperti Mesir, dimana Terusan Suez berada. Aktivitas perompakan menyebabkan penurunan pemasukan melalui pajak Terusan Suez (Gilpin, 2009: 12). Penurunan terjadi dari angka $5,1 miliar pada tahun 2008 hingga $3,6 miliar pada tahun 2010, atau sebanyak 30% penurunan dalam dua tahun (Wasser, 2009). Diperkirakan jumlah kerugian akibat perompakan yang berdampak pada perdagangan global adalah antara $1 miliar hinggga $16 miliar (Gilpin, 2009: 12). Akibat dampak yang ditimbulkan oleh perompak Somalia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang menanggapi aksi-aksi perompak Somalia, dimana PBB mengajak seluruh aktor global untuk ikut menangani kasus perompakan di Teluk Aden. Menanggapi fenomena perompakan di kawasan Teluk Aden, Uni Eropa pada Desember 2008 meluncurkan EU NAVFOR untuk melaksanakan Operasi Atalanta di perairan Teluk Aden. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membahas mengenai mengapa Uni Eropa meluncurkan Operasi Atalanta di Teluk Aden dan terlibat menangani perompak Somalia. Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi latar belakang Uni Eropa sebagai organisasi regional Eropa memutuskan melibatkan diri dalam mengatasi aktivitas perompakan di kawasan Teluk Aden. Lebih lanjut, penelitian ini secara khusus menguraikan bentuk dari Operasi Atalanta itu sendiri, bagaimana strategi yang dilancarkan, dan hasil dari Operasi Atalanta oleh Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sehingga memaparkan dan mendeskripsikan aktivitas misi Operasi Atalanta, dan strategi yang dilancarkan dalam upaya penanganan perompak Somalia. 2. Pembahasan Operasi Atalanta disetujui pada 8 Desember 2008 dengan berdasar pada EU Council Joint Action 2008/851 dan EU Council Decision 2008/918. Operasi Atalanta merupakan salah satu bentuk dukungan Uni Eropa ke PBB melalui resolusi yang sudah dikeluarkan 60
PBB sebelumnya, yaitu Resolusi 1814, 1816, dan 1838 yang juga diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Resolusi terbaru yang dijadikan acuan adalah Resolusi 1946. Semua Resolusi tersebut berkaitan dengan fokus PBB yang menangani perompak secara umum dan perompak Somalia secara khusus, dan sebagai bentuk perwujudan dalam pengamanan wilayah maritim. Operasi Atalanta memiliki tenggat waktu 12 bulan, yaitu hingga Desember 2009 (eunavfor.eu, 2014). Namun, Operasi Atalanta mengalami beberapa kali perpanjangan misi, saat ini diperpanjang hingga akhir tahun 2016. Operasi Atalanta memiliki beberapa mandat dalam pelaksanaannya, mandat-mandat operasi antara lain Pertama, melindungi kapal milik World Food Programme (WFP) yang mengirimkan bantuan ke Somalia, kapal African Union Mission in Somalia (AMISOM), dan kapal-kapal yang melintasi kawasan Teluk Aden. Kedua, mengawasi aktivitas pemancing ikan di kawasan perairan Somalia. Ketiga, melakukan perlawanan dan pencegahan terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh perompak Somalia. Keempat, mendukung berbagai misi Uni Eropa lainnya dan organisasi internasional lainnya di kawasan Teluk Aden dalam upaya memperkuat keamanan maritim. Operasi Atalanta memiliki jangkauan operasi di kawasan selatan Laut Merah, Teluk Aden, wilayah perairan Somalia dan Samudera Hindia hingga kepulauan Seychelles, Mauritius dan Comoro. Luas wilayah operasi diperkirakan seluar 3.700.000 km2, dengan koordinat batas barat 11°48 LU, 45° BT; 12°00 LU, 45° BT; batas timur 78° BT; batas selatan 10° LS; dan batas utara 26° LU (eunavfor.eu, 2014). Lokasi operasi ini disebut dengan High Risk Area, atau kawasan yang beresiko tinggi akan aksi perompakan. Operasi Atalanta berjalan sesuai mandat yang diberikan, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan WFP dan AMISOM dalam misi perlindungan terhadap kapal-kapal pemberian bantuan kemanusiaan yang berlayar di perairan Somalia (eunavfor.eu, 2014). Negara-negara yang tergabung dalam Operasi Atalanta adalah Inggris, Italia, Perancis, Jerman, Belanda dan Spanyol. Meski demikian, yang terlibat dalam Operasi Atalanta tidak sebatas negara-negara tersebut saja, melainkan juga negara-negara anggota Uni Eropa turut memberikan berbagai macam bantuan dalam keberlangsungan operasi. Operasi Atalanta mengirimkan pasukan militernya untuk berpatroli di kawasan Teluk Aden dan perairan Somalia. Patroli dilaksanakan dengan mengirimkan kapal-kapal boat dan juga dengan pesawat pengintai sebagai patroli udara. Pasukan yang diberangkatkan dalam operasi ini yaitu 4 – 7 unit kapal perang dan 2 – 4 unit kapal patroli maritim dan pesawat pengintai (eunavfor.eu, 2014). Uni Eropa mengeluarkan biaya kurang lebih sebanyak €215 juta dengan jangka investasi 2008-2013 (EUCE, 2011). Uang yang diperoleh tersebut antara lain digunakan untuk menolong para pengungsi sebanyak €13 juta; uang bantuan untuk dinas keamanan Somalia sebanyak €12 juta; bantuan untuk operasi militer yang dilaksanakan Uni Afrika sebanyak €60 juta; serta biaya Operasi Atalanta sebesar €8 juta per tahunnya. Uang yang diperoleh Uni Eropa diperoleh dari kerja sama pendanaan anggota Uni Eropa. Jumlah bantuan dibagi berdasarkan GDP masing-masing negara (EUCE, 2011). Berdasarkan dari data yang diperoleh dari website EU Naval Force, disebutkan bahwa pelaksanaan Operasi Atalanta menghabiskan biaya sekitar € 8 juta per tahun, dan konstan sejak 2009 hingga 2012. Kemudian ketika misi ini diperpanjang untuk tahun 20132014, total biaya yang dikeluarkan lebih kecil yaitu € 14,9 juta. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan biaya operasi dari Uni Eropa. Setelah tahun 2014 selesai, misi ini diperpanjang kembali hingga 2016, dan anggaran biaya tahun 2015-2016 hanya € 7,35 juta per tahunnya. Biaya operasi ini disepakati oleh Athena Committe, dan juga diatur dengan Athena 61
Mechanism, yaitu dengan membagi berdasarkan besar GDP dari anggota Uni Eropa. Uang yang terkumpul digunakan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan militer dan personil yang bertugas dalam operasi ini. Melalui Operasi Atalanta, negara-negara anggota Uni Eropa bekerjasama mengatasi isu yang dapat mengancam keamanan regional tersebut. Uni Eropa telah aktif dalam menangani berbagai isu keamanan tradisional maupun non-tradisional. Kerja sama regional merupakan upaya untuk mewujudkan hubungan yang erat antar negara di dalam satu kawasan regional. Hubungan yang erat inilah yang juga menjadi harapan setiap bangsa agar perdamaian terjalin. Hal ini sejalan dengan ide interdependensi Robert Keohane dan Joseph Nye, dimana negara memiliki peran penting dalam hubungan internasional, sehingga agar mendapatkan keuntungan yang lebih melalui hubungan internasional maka diperlukan sebuah wadah atau institusi (Galbreath, 2008: 124). Negara merupakan aktor tertinggi dalam dunia internasional, sehingga terwujudnya suatu kerja sama di dunia berada di tangan negara-negara. Meskipun demikian, suatu negara belum tentu mampu memenuhi kebutuhan di dalam negara itu sendiri. Layaknya manusia, meski memiliki kemampuan tersendiri, manusia perlu bersosialisasi dan membutuhkan orang lain demi kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan. Negara juga penting untuk menjalin kerja sama demi terpenuhinya kebutuhan negara tersebut. Operasi Atalanta merupakan bentuk kerja sama yang dibentuk Uni Eropa dalam upaya penanganan perompak Somalia. Namun, dalam pelaksanaannya Operasi Atalanta juga bekerjasama dengan beberapa institusi dan misi lain dalam kelancaran misi. Kerja sama yang dijalin bertujuan mewujudkan keamanan regional di kawasan Teluk Aden. Kerja sama keamanan regional dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keamanan regional. Tujuan dalam melakukan kerja sama regional ini antara lain untuk menghindari adanya konflik di dalam satu kawasan, mencegah terjadinya perang, mencegah berbagai ancaman militer atau non-militer dan membawa perdamaian di dunia internasional (Webber, 2004). Sehingga, diperlukan adanya suatu aksi kolektif yang harus diatur dalam suatu mekanisme institusional, dimana diperlukan anggota yang mau untuk bergerak bersama secara konsisten dalam mewujudkan kepentingan bersama (Webber, 2004). Interaksi yang ada dalam suatu bentuk institusional oleh Friis dan Murphy dijelaskan sebagai bentuk soft governance, dimana segala tindakan didasarkan pada norma yang diakui bersama (Webber, 2004). Uni Eropa melakukan beberapa kerja sama dengan berbagai institusi untuk kelancaran misi Uni Eropa mewujudkan keamanan di Teluk Aden. Secara global, Operasi Atalanta bekerjasama dengan UNODC dan UNDP dalam urusan penyelesaian secara hukum, dan juga bekerjasama untuk mengawal kapal milik WFP. Di tingkat regional, Operasi Atalanta bekerjasama dengan AMISOM dalam pelatihan militer Uni Afrika dan pengawalan kapal AMISOM. Selain itu, Uni Eropa juga memiliki misi EUCAP Nestor sebagai misi capacity building di negara-negara kawasan Tanduk Afrika. Dalam tingkat bilateral, Uni Eropa mendukung Transitional Federal Government (TFG), pemerintahan transisi Somalia, dan juga memberikan pelatihan kepada militer Somalia melalui misi EUTM. Bob Tarrant, Kepala Komando Operasi Atalanta periode tahun 2014, dalam sebuah simposium yang diselenggarakan di Otawa, Kanada pada Mei 2014 (eeas.europe.eu, 2014) menjelaskan bahwa Operasi Atalanta melakukan tekanan militer dengan beberapa cara. Pertama, Establishment of Internationally Recommended Transit Corridor (IRTC). IRTC merupakan jalur yang dibentuk demi mengamankan kapal-kapal yang melintasi perairan 62
Teluk Aden dari aksi perompakan. IRTC ini dibentuk oleh kerja sama antara Combined Maritime Forces (CMF), NATO, dan Uni Eropa. Kerja sama ini disebut Shared Awareness and Deconfliction (SHADE). Kapal-kapal perang yang diberangkatkan Uni Eropa membentuk patroli yang dipusatkan di area IRTC, dan tersebar di High Risk Area (HRA) yang sudah disepakati di dalam Best Management Practice 4. Adanya IRTC juga digunakan untuk melaksanakan strategi kedua yaitu Protection of Vulnerable Vessels. Operasi Atalanta memiliki mandat untuk melindungi berbagai kapal yang melintasi Teluk Aden. Di samping itu, misi Uni Eropa di bawah EU NAVFOR, yaitu Maritime Security Centre-Horn of Africa (MSC-HOA) berfungsi sebagai pusat pelaporan kapal-kapal bagi yang akan melintasi perairan Teluk Aden atau HRA, dan juga ketika terjadi penyerangan dari kelompok perompak. Bagi kapal yang telah terdaftar untuk memasuki HRA, maka pergerakan kapal akan terus diawasi dan juga mendapat pengawalan dari kapal militer Operasi Atalanta. Strategi ketiga yang dilakukan Operasi Atalanta adalah Establishment of Vessel Protection Detachment (VPD) and Autonomous Vessel Protection Detachment (AVPD). VPD dan AVPD merupakan sebuah datasemen perlindungan kapal yang dibentuk di dalam Operasi Atalanta. Datasemen ini dikirimkan oleh negara-negara anggota Operasi Atalanta. Sehingga, dalam menjalankan operasi, negara pengirim kapal juga memiliki kewenangan dalam mengatur strategi operasi. Fungsi dari tim ini adalah untuk mengawal kapal-kapal yang akan melewati kawasan Teluk Aden. Strategi keempat yaitu, Disruptions at Sea. Disruptions at Sea merupakan cara yang dilakukan militer Uni Eropa untuk mencegah pembajakan kapal, dengan melakukan investigasi atau pemeriksaan pada kapal-kapal yang mencurigakan, serta penyerangan dan penyergapan perompak yang sedang melancarkan aksi kejahatannya. Setelah dilakukan penangkapan, maka para tersangka dibawa untuk ditahan dan diadili. Strategi Operasi Atalanta kelima yaitu Legal Finish. Dalam penanganan perompak secara hukum, Operasi Atalanta dapat menangkap, menahan dan mengirimkan para tersangka perompakan kepada otoritas hukum yang kompeten, baik itu pengadilan lokal maupun pengadilan di dalam satu kawasan. Negara bendera kapal juga bias atau memiliki hak untuk mengadili tersangka. Keenam, Disruption of Pirate Logistic Dumps and anchorages. Operasi ini dilakukan dengan cara melakukan pencegahan aksi perompakan di area pelabuhan, yaitu dengan melakukan penyergapan ke tempat yang dicurigai sebagai markas atau tempat penyimpanan logistik para perompak. Misi yang dilakukan di darat ini pertama kali dilakukan pada tahun 2012, untuk meminimalisasi pelaku perompakan dengan menyerang tempat penyimpanan perlengkapan yang digunakan untuk merompak. Langkah-langkah yang disampaikan Komandan Operasi Atalanta 2014, Bob Tarrant, diatas diyakini efektif dalam upaya penanganan pelaku perompakan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kasus perompakan. Operasi Atalanta yang telah dilaksanakan sejak Desember 2008, telah memberikan pengaruh yang signifikan di Teluk Aden. Berikut merupakan data statistik laporan dari Operasi Atalanta di Teluk Aden sejak diluncurkannya misi operasi ini hingga tahun 2014:
63
Tabel 1. Data Statistik Laporan Operasi Atalanta Tahun 2008-2014 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Suspicious Events
8
59
99
166
74
20
5
Total Attack
24
163
174
176
35
7
2
Of Which Pirated
14
46
47
25
4
0
0
Disruptions
0
14
65
28
16
10
1
Since 2009 WFP Vessels Protected
335
AMISOM Vessels Protected
128
Tonnes of Food/Aid Delivered by WFP
963.850 m3 ton
Pirates Transferred to Competent Authorities With a View to Their Prosecution
Total 155
Remanded Convicted 24 128
Sumber: eunavfor.eu, 2015.
Dalam data Tabel 1 di atas yang telah dikumpulkan sejak pemberangkatan operasi tahun 2008, dapat dilihat bahwa aktivitas dan kejadian perompakan di Teluk Aden mengalami penurunan sejak tahun 2011. Jumlah aksi serangan perompakan (Total Attack) terus naik sejak Desember 2008, dan mencapai angka tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 176 serangan. Angka ini merupakan jumlah keseluruhan aksi perompakan yang dilancarkan, aksi perompakan yang berhasil, aksi perompakan yang dicegah oleh Operasi Atalanta, dan juga termasuk aksi-aksi mencurigakan di perairan Teluk Aden. Penurunan jumlah perompakan membuktikan bahwa Operasi Atalanta mampu menjalankan misi dan mandat dengan baik, jumlah kejadian perompakan dapat ditekan dan berkurang. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, Operasi Atalanta berhasil menggagalkan aksi perompakan pada tahun 2010 sebanyak 65 kali, angka ini merupakan angka tertinggi dalam upaya penggagalan aksi perompakan. Meskipun upaya penggagalan menurun pada tahun 2011 menjadi sebanyak 28 kali, namun demikian jumlah kapal yang berhasil dirompak menurun menjadi 25 kali, dan mengalami penurunan kembali menjadi hanya empat kali pada tahun 2012, dan hingga akhirnya tidak ada lagi kapal yang dirompak pada tahun 2013, walaupun upaya perompakan masih ada (eunavfor.eu, 2014). Berikut ini grafik yang menggambarkan jumlah serangan perompakan tahun 2008-2014:
64
Grafik 2. Grafik Aktivitas Perompakan Laporan Operasi Atalanta Tahun 2009-2014
Sumber: eunavfor.eu, 2015
Mengacu pada grafik di atas, jumlah aksi perompakan (ditunjukkan dengan titik merah), meningkat pesat di tahun 2011 (eunavfor.eu, 2014). Tidak hanya serangan perompak yang mengalami pelonjakkan, aksi-aksi yang mencurigakan di kawasan Teluk Aden juga tertinggi terjadi pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, para perompak berhasil merompak sebanyak 25 kali (Of Which Pirated), angka ini telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebanyak 47 kali (eunavfor.eu, 2014). Operasi Atalanta juga telah berhasil menangkap 155 orang tersangka pelaku perompakan hingga tahun 2015, dan mengirimnya ke otoritas hukum untuk diadili. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Operasi Atalanta bekerjasama dengan UNDP dan UNODC dalam mengadili tersangka perompakan. Uni Eropa melakukan kesepakatan dengan otoritas peradilan di Kenya pada 9 Maret 2009 dan menyerahkan tersangka perompakan beserta barang bukti yang ditangkap Operasi Atalanta pada 10 Maret 2009 (eunavfor.eu, 2009). 3. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian mengenai Operasi Atalanta di Teluk Aden, dapat disimpulkan bahwa tujuan Uni Eropa melaksanakan misi di Teluk Aden antara lain untuk turut aktif mewujudkan keamanan kawasan perairan dan juga menangani kasus perompakan yang terjadi di kawasan Teluk Aden, karena perairan tersebut merupakan salah satu jalur vital perdagangan internasional, dan juga sebagai jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Sehingga, sebagai salah satu aktor global, Uni Eropa menunjukkan dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB perihal penanganan perompak Somalia. Mandatmandat Operasi Atalanta juga telah berhasil dilaksanakan. Salah satu mandat utama Operasi Atalanta adalah melindungi kapal milik WFP dan juga bekerjasama dengan misi AMISOM. Melalui misi-misi Operasi Atalanta, angka kasus perompakan berhasil menurun. Sehingga, dapat disimpulkan pula bahwa tujuan Uni Eropa untuk mewujudkan keamanan regional dan membentuk kerjasama keamanan mampu tercapai. Berbagai kerja sama yang dijalin Uni Eropa dengan institusi-institusi lain, menunjukkan bahwa suatu bentuk interdependensi 65
antar institusi mampu mencapai suatu kepentingan kolektif, baik secara kawasan maupun global. Daftar Pustaka Bellof, Jonathan R. (2013). How Piracy is Affecting Economic Development in Puntland, Somalia. Journal of Strategic Security Vol. 6, No. 1 (Spring 2013). New York University. pp. 47-54. European Union Center of North Carolina (EUCE). (2011). Somalia: Pirates, Failed State Status, and the Impact on Global Trade., EU Briefings (July, 2011). Galbreath, David. (2008). International Regimes and Organizations dalam Trevor C. Salmon & Mark F. Imber (eds). (2008). Issues in International Relations (2nd). New York: Routledge. Gilpin, Raymond. (2009). Counting the Costs of Somali Piracy. United States Institute of Peace Working Paper. Washington: USIP. Harris, Catherine. (2010). Conflict in the Horn: Somalia’s Civil War. Papers. International Expert Group on Piracy off the Somali Coast, (2008). Piracy off the Somali Coast. Final Report, Assesment and recomendations. Nairobi: UN to Somalia. Kisiangi, Emmanuel. (2010). Somali Pirates; villains or victims?. South African Journal of International Affairs, Vol.17, No.3 (December 2010). Pretoria: Routledge. pp. 361374 Maull, Hanns W. (2005) Security Cooperation in Europe and Pacific Asia: A Comparative Analysis. The Journal of East Asian Affairs, Vol.19, No. 2 (Fall/Winter 2005). Institute for National Security Strategy. pp. 67-108 Middleton, Roger. (2008). Piracy in Somalia, Threatening global trade, feeding local wars. Africa Programme Briefing Paper: AFP BP 08/02. London: Chattamhouse. Shortland, Anja. (2011). “Robin Hook”: The Developmental Effects of Somali Piracy. Diakses dari http://www.diw.de/discussionpapers. Shortland, Anja. (2012). Treasure Mapped: Using Satellite Imagery to Track the Developmental Effects of Somali Piracy. Africa Programme Paper: AFP PP 2012/01. London: Chatham House. Talha, Elwaleed Ahmed. (2013). Political and Economic Impact of Somalia Piracy During the Period (1991-2012). Research Paper. Tarrant, B. (2014). EU-Canada Cooperation in Common Security and Defence Policy. UNODC, (2010). Maritime Piracy. UNODC. Webber, Croft, Howorth, Terrif, dan Elke Krahmann. (2004). The Governance of European Security. Review of International Studies, Vol. 30, No. 1(jan., 2004). Cambridge University Press. Pp. 3-26. Eunavfor.eu, (2014). Mission | Eunavfor. Dalam http://eunavfor.eu/mission/. Diakses pada 26 Mei 2014. Eunavfor.eu, (2012). EU NAVFOR Press Briefing 20 February 2012 | Eunavfor. Dalam http://eunavfor.eu/eu-navfor-press-briefing-20-feburary-2012/. Diakses pada 17 Sep. 2015. Eunavfor.eu, (2010). EU & Kenya co-operate to prosecute pirates | Eunavfor. Dalam http://eunavfor.eu/eu-kenya-co-operate-to-prosecute-pirates/. Diakses pada 4 Oktober 2015. Eunavfor.eu, (2015). Key Facts | Eunavfor. Dalam http://eunavfor.eu/key-facts-andfigures/. Diakses pada 14 Oktober 2015. 66
