KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNI EROPA

KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNI EROPA Sesuai dengan wewenang sebagai pemrakasa suatu kebijakan sekaligus melaksanakan kebijakan serta melakukan bebagar mandat untuk melaksanakan perundingan perdagangan, maka Komisi Eropa (KE) selama tahun 2002 telah menetapkan berbagai kebijakan perdagangan baik yang berkaitan dengan internal market, kerjasama perdagangan bilateral, regional dan multilateral. Kebijakan tersebut pada prinsipnya adalah meneruskan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dalam kerangka mencapai liberalisasi perdagangan dan menjadikan UE sebagai suatu ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdaya saing tinggi. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan selama tahun 2002 adalah sebagai berikut: A. INTERNAL MARKET 1. Pelarangan creosote-treated wood KE pada tanggal 23 Januari telah mengeluarkan Commission Decision of 23 January 2002 concerning draft national provisions notified by the Kingdom of the Netherlands under Article 95(5) of the EC Treaty on limitation on the marketing and the use of creosote-treated wood. Melalui keputusan ini KE menyetujui notifikasi mengenai rencana Pemerintah Belanda untuk mengadopsi draft peraturan nasional Belanda yang baru mengenai pemakaian creosote dalam proses pengawetan kayu, yang lebih ketat daripada ketentuan UE (Directive 94/60/EC) yang ada. 2. Ecolabel Pada tanggal 17 Juli 2000 Parlemen dan Dewan UE telah menetapkan peraturan (EC) No. 1980/2000 mengenai Establishing a Community System for Eco-Labels bagi produk yang diperdagangkan. Berdasarkan ketetapan tersebut, diputuskan bahwa akan ditetapkan kriteria khusus untuk setiap kategori produk dalam rangka memberikan kontribusi bagi terciptanya pelestarian lingkungan. Berikut ini adalah beberapa keputusan terkait yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa (KE) selama tahun 2002. a. Ketentuan Eco-Label UE Bagi Produk Sepatu. Pada tanggal 18 Maret 2002, Komisi Eropa mengeluarkan keputusan 2002/231/EC yang memperbaharui Decision 1999/179/EC mengenai kriteria baru dalam pemberian eco-label untuk foot wear. Kelompok ini adalah semua alas kaki yang menggunakan bahan tekstil yang didesain untuk melindungi atau menutupi kaki, dengan fixed outer sole yang berhubungan dengan tanah. b. Ketentuan Eco-Label UE Bagi Produk Televisi Pada tanggal 25 Maret 2002, Komisi Eropa melalui Commission Decision 2002/272/1174 yang dipublikasikan melalui Official Journal tanggal 4 April 2002 memutuskan kriteria dalam pemberian eco-label pada produk Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

1

television (kelompok ini terdiri dari peralatan eletronik yang didisain untuk receive, decode dan display TV transmission signals). c. Ketentuan Eco-Label UE Bagi Produk Penutup Lantai Selanjutnya melalui Commission Decision 2002/272/EC yang dipublikasikan melalui Official Journal 11 April 2002 Komisi Eropa memutuskan kriteria bagi pemberian eco-label untuk produk hard floorcoverings (internal/external flooring use). Produk-produk tersebut harus memenuhi persyaratan assessment khusus dan verifikasi yang ditetapkan melalui kriteria. d. Ekolabel Produk Cat dan Pernis Yang Digunakan Untuk Ruangan Dalam. Pada tanggal 3 September 2002 Komisi Eropa telah mengeluarkan keputusannya yang mengamademen dan merevisi Keputusan No. 1999/10/EC yang merubah definisi dan cakupan kriteria khusus bagai produk cat ruangan dalam (indoor) dan pernis. Aturan komisi yang baru ini akan berlaku selama 5 tahun, dimulai dari 1 September 2002 hingga 31 Agustus 2007. e. Ekolabel Untuk copying dan Graphic-Paper Pada tanggal 4 September 2002 KE telah merivisi Keputusan No. 1999/554/EC menjadi keputusan nomer C(2002) 3294 yang berada dalam payung peraturan ekolabel No. 1980/2000 tanggal 17 Juli 2000. Revisi ini menyangkut pengembangan produk dan kriteria produk yang harus menggunakan ekolabel. Didalam revisinya yang baru kriteria tersebut mencakup kertas fotokopi dan grafis. Keputusan baru akan berlaku pada tanggal 1 September 2002 hingga 31 Agustus 2007. f. Ekolabel Untuk Produk Bola Lampu Berdasarkan peraturan ekolabel EC NO. 1980/2000, pada tanggal 9 September 2002 KE merivisi Keputusan No. 1999/568/EC 17 Juli 1999 untuk kriteria khusus ekolabel bola lampu (light bulbs) sesuai dengan perkembangan pasar (C (2002) 3310). Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 September 2002 hingga 1 september 2005. Jika hingga tanggal 31 Augustus 2005 tidak ada adopsi dari aturan ini maka aturan ini berlaku hingga 31 Agustus 2006. Bagi produsen yang sudah siap menerapkan aturan ekolabel sebelum 1 September 2002 dapat terus menggunakan aturan yang lama hingga 31 Agustus 2003. Sedangkan bagi pengusaha yang belum siap melaksanakan aturan yang lama dapat menerapkan aturan yang lama hingga 31 Agustus 2003. 3. Larangan Penggunaan Pentabromodiphenyl Ether

Bromine adalah bahan kimia yang digunakan dalam industri Brominated Flame Reterdants (BFRs). Bahan ini digunakan dalam barang-barang elektronik agar tahan terhadap kebakaran. Penggunaan bromine banyak Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

2

ditentang oleh para pejuang lingkungan hidup, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kelestariannya. Saat ini penggunaan PBBs dalam pakaian telah dilarang oleh KE. Dengan adanya beberapa kasus yang menemukan sisa dari bromine pada alam bahkan dalam susu, maka KE diminta untuk melarang penggunaan penta-BDE termasuk octa -BDE bagi peralatan elektronik dan elektrik 4. Peraturan Batas Maksimum Residu. Pada tanggal 17 Mei 2002 KE telah mengeluarkan Commision Directive 2002/42/EC yang telah merubah Lampiran Council Directive 2002/42/EC, 86/363/EEC dan 90/642/EEC tentang pengaturan batas maksimum residu (MRLs) untuk bentazone dan pyridate bagi produk -produk Cereals, Foodstuff of Animal Origin dan Certain products of plant origin, termasuk buah-buahan dan sayuran. Produk ekspor Indonesia yang terkena batasan ini adalah teh (daun, tangkai, disfermentasi atau lainnya dari camellia sinensis) dengan masimum residu limit 0.1 mg/kg bentazone dan pyridate. 5. Pelarangan Penggunaan Batterai Cadmium KE telah memutuskan untuk larangan penggunaan baterai Cadmium yang digunakan untuk kendaraan bermotor melalui Council Directive 2000/53/EC governing end-of-life vehicles (peraturan usia pakai kendaraan). Article 11 juga menyatakan The Directive Council mengharuskan komisi secara berkala melakukan pengujian teknik dan penelitian lebih lanjut. Amandemen annex II juga menyatakan pengujian dilakukan terhadap kemponen dan material yang terukur sesuai dengan Directive yang secara umum menjelaskan bahwa komponen dan material baterai yang mengandung lead, mercury, cadmiun atau hexavalant chromium harus dilarang dari peredaran/di pasar mulai semenjak tanggal 1 Juli 2003. Seperti juga Cadmium baterai setelah tanggal 31 Desember 2005 bahan-bahan tersebut dilarang kecuali merupakan bagian-bagian dari kendaraan bermotor dan menunggu kesiapan dari pasar sebelum tanggal tersebut. 6. Food Label & Food Safety Dalam kaitannya dengan keamanan manuasia dan makhluk hidup UE telah menetapkan berbagai standard makanan, me ngadopsi framework bagi national food law dan food safety policy dengan memperbolehkan digunakannya precautionary principles jika diperlukan. Pada tahun 2002 telah ditetapkan suatu lembaga EFSA (European Food Safety Authorithy). a. Labelling Produk yang mengandung Caffeine dan Quinine. KE memperketat peraturan bagi perasa dalam memproduksi dan menyiapkan bahan makanan. Komisi menganggap bahwa keduanya sangat berbahaya apabila di konsumsi dalam jumlah besar dan akan memberi resiko yang buruk bagi kesehata n manusia. Walaupun caffeine telah masuk dalam daftar labelling suatu produk tapi dalam jumlah banyak tidak akan ada pengecualian. Demikian pula bagi Kina yang biasa

Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

3

digunakan untuk perasa dalam beberapa soft drink seperti tonic water yang seharus dihindari pemakaiannya khususnya bagi mereka yang mempunyai kelainan metabolik dan sensistif pada bahan tersebut. Konsumsi tinggi untuk caffeine akan menjadi penyebab perubahan tingkah laku temporer bagi anak -anak dan tidak diperkenankan pemakaiannya bagi wanita hamil. Peraturan ini di adopsi pada tanggal 18 Juli 2002 agar sejalan dengan peraturan-peraturan pemerintah yang akan diterapkan untuk minuman yang mengandung 150 mg caffeine/liter. Peraturan baru ini akan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2004. b. Ketentuan Penggunaan Plastik dan Bahan Baku Pembungkus Makanan Pada tanggal 6 Agustus 2002 KE mengeluarkan Commision Directive Nomor: 2002/72/EC mengenai ketentuan tentang penggunaan plastik serta bahan baku plastik yang akan berhubungan langsung/kontak langsung dengan bahan makanan. Ketentuan tersebut mengatur bahanbahan apa saja yang dapat disebut sebagai plastik atau bahan baku untuk plastik, batas maksimal kontaminasi dari bahan dan bahan baku plastik tersebut pada makanan yang dibungkusnya. Peraturan ini berlaku untuk semua anggota Uni Eropa dan efektif terhitung 20 hari setelah pertama kali dipublikasikan. c. Pemerintah Belgia Melarang Penggunaan Zat Tambahan Flouride Pemerintah Belgia baru-baru ini mengeluarkan pengumuman tentang keputusannya untuk melarang penggunaan tablet flourida, permen dan permen karet yang mengandung flourida mulai bulan September 2002. Peraturan ini nampaknya bertentangan dengan peraturan internal market yang ditetapkan oleh KE. Alasan Pemerintah Belgia mengeluarkan larangan ini adalah bahwa berdasarkan penelitian ilmiah, terlampau banyak mengkonsumsi flourida akan menyebabkan gangguan pada susunan syaraf dan menyebabkan penyakit keropos tulang (osteoporosis). Oleh sebab itu pemerintah Belgia mempunyai hak untuk melarangnya secara unilateral. Pemerintah Belgia pernah meminta kepada KE untuk mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan flourida berlebihan di kawasan UE, namun 8demikian KE menolak usulan tersebut dan pada akhirnya Pemerintah Belgia mengambil kebijaksanaan sendiri. d. Safety Kebijakan pelarangan Phtalates dalam mainan Mainan Anak KE pada tahun ini untu kesekian kalinya memutuskan untuk memperpanjang larangan penjualan mainan anak yang mengandung pthalates, yang terakhir adalah perpanjangan pada tanggal 18 Nopember 2002 telah mengeluarkan peraturan No. 2002/910 EC yang memperpanjang Keputusan No.1999/815/EC. Peraturan ini berlaku hingga tanggal 20 Pebruari 2003. Pthalates merupakan bahan kimia


4

tambahan dalam PVC (Poly Vinil Cholrida) yang digunakan oleh pabrikan mainan anak agar lebih lentur. Menurut Komisi, telah dibuktikan bahwa pthalates menyebabkan infeksi hati dan ginjal. Oleh sebab itu, sebagai pengekspor mainan anak, ada baiknya Indonesia sudah melakukan pelarangan penggunaan pthalates untuk mainan anak yang dimasukkan kedalam mulut ( toys intended to be sucked or chewed by infants under age of three). 7. White Paper On Chemicals Pada tanggal 27 Februari 2001, KE telah menyampaikan proposal White Paper mengenai Strategy for a future Chemicals Policy (COM/2001) kepada Parlemen Eropa. Dalam White Paper tersebut KE mencatat bahwa kebijakan sektor kimia UE yang ada saat ini dianggap belum memenuhi syarat untuk melindungi kesehatan manusia, serta mempromosikan lingkungan yang bebas dari zat berbahaya. Oleh sebab itu, KE mengusulkan agar penggunaan bahan kimia secara luas di UE harus di daftarkan, diuji dan diberikan lisensi. Produk-produk yang tidak sesuai dengan aturan UE tidak diperbolehkan untuk diperdagangan di UE. Untuk itu KE mengajukan sistem tunggal untuk pengawasan yang disebut REACH (R egistration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2001, Komite Ekonomi dan Sosial Parlemen Eropa menyampaikan pendapatnya pada KE, dan hasilnya diterbitkan pada Oficial Journal C36/99 tanggal 8 Februari 2002. Pada prinsipnya Komite Ekonomi dan Sosial menyatakan persetujuannya atas White Paper tersebut. Pada tanggal 15 November 2001, Parlemen Eropa mengadopsi White Paper tersebut., dengan kriteria sbb: a. Produk kimia yang volume produksinya lebih dari 1000 ton harus didaftarkan selambat-lambatnya akhir tahun 2005; b. Produk kimia yang volume produksinya lebih dari 100 ton harus didaftarkan selambat-lambatnya akhir tahun 2008; dan c. Produk kimia yang volume produksinya lebih dari 1(satu) ton harus didaftarkan selambat-lambatnya khir tahun 2012. d. Untuk bahan-bahan yang termasuk kategori berbahaya (sekitar 5000 bahan kimia) sesuai lampiran I Directive 67/548 (harmonised classification) harus dilengkapi dengan label. Jika tidak masuk dalam lampiran tersebut, maka akan ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip dari lampiran VI dari Directive dimaksud. Dengan adanya kriteria tersebut di atas, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. Keharusan melakukan pengujian dan sertifikasi terhadap produk-produk kimia, termasuk produk yang diimpor, maka akan menyebabkan daya saing produk-produk yang dihasilkan negara berkembang akan menurun. Sebagaimana diketahui sertifikasi dan pengujian memerlukan biaya tambahan. Dalam White Paper tersebut tertulis bahwa biaya pengujian


5

dan sertifikasi akan dibebankan pada industri di UE atau pada importir untuk barang barang yang diimpor; b. Produk kimia yang tidak terdaftar tidak boleh digunakan dalam industri dan tidak boleh diperjual belikan di seluruh pasar UE; c. Jika ternya ta hasil pengujian membuktikan barang tersebut berbahaya, maka tidak boleh digunakan oleh industri. Maka semua produk jadi yang menggunakan bahan tersebut tidak boleh diperjual belikan di pasar UE. d. Pangsa impor produk kimia UE dari Indonesia saat ini relatif masih sangat kecil, yaitu pada tahun 2000 sebesar 0.04% untuk in organic chemicals (CN 28) dan 0.56% untuk organic chemicals. Namun demikian, karena penggunaan bahan kimia relatif mencakup sektor yang luas, mulai dari sektor pertanian, industri kecil dan besar sampai makanan, maka hal ini perlu memperoleh perhatian khusus dari Indonesia. Sebagai informasi, pada Ministerial Environmental Forum (GMEF) di Cartegena, Colombia, tanggal 13-15 Februari 2002 yang lalu Uni Eropa menyampaikan strategy UE untuk produk kimia tersebut, dan mengharapkan dapat juga diterapkan sebagai pendekatan global. Jika UE berhasil menggoalkan rencananya tersebut, maka hal ini akan menjadi salah satu hambatan bagi ekspor produk kimia dunia. 8. Strategi Perlindungan Konsumen 2002-2006 Pada tangal 7 Mei 2002 KE telah mensahkan suatu strategi baru mengenai kebijakan konsumen untuk periode waktu lima tahun (2002-2006). Tujuannya adalah meningkatkan tingkat perlindungan konsumen, penerapan peraturan perlindungan konsumen yan efektif, serta partisipasi organisasi perlindungan konsumen dalam pembuatan kebijakan UE. Selain itu, strategi baru dimaksudkan untuk: mengintegrasikan berbagai masalah perlindungan konsumen kedalam kebijakan-kebijakan UE lainnya; memaksimalkan manfaat pasar tunggal bagi konsumen; dan persiapan menhadapi pemekaran UE. Kebijakan perlindungan konsumen meliputi masalah keamanan, ekonomi dan masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen di pasar, informasi dan pendidikan untuk para konsumen, memperkenalkan organisasiorganisasi konsumen dan kontribusinya bersaama para pemegang saham dalam perkembangan kebijakan mengenai konsumen. Strategi baru ini merupakan paduan bagi kebijakan mengenai masalah konsumen untuk masa lima tahun mendatang dengan tiga tujuan utama, yaitu: ? Tingkat perlindungan konsumen yang tinggi, termasuk didalamnya harmonisasi isu-isu terkait (framework directive, standards, best practises) mengenai keamanan produk dan jasa, termasuk juga aspek-aspek kepentingan ekonomi dan legalitas dari sisi konsumen agar lebih yakin untuk melakukan transaksi lintas batas dimana saja di dalam Pasar Tunggal. Untuk itu penting untuk menindaklanjuti isu-isu praktek perdagangan yang terdapat dalam the Green Paper on UE Consumer Protection and on the Safety of Services.


6

? Penerapan Peraturan Perlindungan Konsumen yang efektif guna menjamin tingkat perlindungan yang sama di kawasan UE, sejalan dengan peningkatan integrasi ekonomi dan pasar tunggal, khususya kepercayaan untuk melakukan transaksi lintas batas. Prioritas ditujukan pada pengembangan kerangka kerjasama di bidang administrasi antara negara-negara anggota serta peningkatan mekanisme ganti rugi untuk para konsimen. ? Keterlibatan organisasi konsumen dalam pembuatan kebijakan-kebijakan UE. Guna menjamin effekti fitas kebijakan perlindungan konsimen, maka para konsumen melalui lembaga perwakilannya hendaknya memilik kapasitas dan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka pada tingkat yang sama dengan para pelaku pasar terkait (produsen, pembuat kebijakan dll). Langkah utama untuk mencapai tujuan ini adalah peninjauan kembali mekanisme partisipasi organisasi konsumen dalam proses pembuatan kebijakan di UE serta meluncurkanproyek-proyek pendidikan dan pemberdayaan konsumen. B. PERDAGANGAN INTERNASIONAL 1. TARIF a. Tarif Bea Masuk Uni Eropa Yang Berlaku Mulai 1 Januari 2003 KE telah mengeluarkan buku tarif bea masuk bagi barang-barang impor yang berlaku mulai 1 Januari 2003 dalam bentuk Commission Regulation (EC) No 1832/2002 tanggal 1 Agustus 2002 dan dimuat dalam Official Journal of the EC No. L 290 tanggal 28 Oktober 2002. Lampiran dari peraturan tersebut menggantikan Annex I dari Council Regulation (EC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. Bila dibandingkan dengan tarif yang berlaku dalam tahun 2002, maka tarif bea masuk UE tahun 2003 tidak mencatat perubahan bagi kelompok produk pertanian. Namun bea masuk yang dibebankan terhadap hasil industri akan mengalami penurunan, antara lain dalam sejumlah produk kimia, plastik, kertas dan buku cetak, tekstil dan produk tekstil, produk besi-baja, serta sebagian mainan Buku tarif UE memuat pula kuota-kuota tarif WTO yang diberikan kepada negara-negara mitra dagangnya yang meliputi hasil-hasil pertanian dan industri. Di dalamnya antara lain termasuk : 825.000 ton maniok dari Indonesia dengan bea masuk 6 %; 500 ton udang jenis Pandulus borealis dengan bea masuk 0 %; 62 660 ton jamur Agaricus dengan bea masuk 23 % ; dedak gandum atau sereal lainnya; kayu lapis jenis coniferous, dll.). Disamping itu peraturan Komisi tersebut mengatur pula impor beberapa jenis barang yang wajib mempergunakan sertifikat, antara lain tembakau dari Indonesia - CN heading 2401.


7

b. Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities KE juga telah mengeluarkan Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Communities (2002/C 256/01) yang dimuat dalam OJ of the EC No. C 256 tanggal 23 Oktober 2002. Council Regulation (EC) No 2658/87 telah menciptakan common customs tariff dengan mempergunakan dasar International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, atau lebih dikenal sebagai Harmonized System. HS tersebut dilengkapi dengan catatan-catatan penjelasan (explanatory notes - HSENs) yang setiap kali disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. KE menerbitkan Explanatory Notes to the Combined Nomenclature (ENCN) atas pertimbangan dari Komite Kode Pabean. Meskipun ENCNs boleh merujuk pada HSENs, namun dia tidak menggantikannya melainkan hanya bersifat pelengkap. c. Temporarily suspending the autonomous CCT KE pada tanggal 19 Desember telah mengeluarkan Concil Regulation (EC) No. 2264/2002 yang merubah Peraturan (EC) No. 1244/96 tentang pembebasan bea masuk sementara (Common Customs Tariff Duties) untuk beberapa produk industri, pertanian dan perikanan. Dengan demikian produk-produk yang termasuk dalam daftar ketentuan tersebut untuk sementara tidak dikenakan bea masuk atau bea masuknya 0%. d. Kuota Tarif Uni Eropa Tahun 2003 Pada tanggal 16 Desember 2002. KE mengeluarkan Concil Regulation (EC) No. 2287/2002 yang merubah Regulation (EC) No. 2505/96 mengenai Tarif Kuota untuk beberapa produk pertanian dan industri. Produk-produk tersebut antara lain Mushroom, Sack and paper, printed, Natural unmanufactured tobacco (whether or not cut), Kraft paper and paper board, dan beberapa produk baja. 2. GSP Skema GSP tahun 2002-2004 yang telah ditetapkan oleh Council UE melalui Council Regulation (EC) No. 2501/2001 tanggal 10 Desember 2001. Dalam Skema GSP tersebut telah dimasukan provisi mengenai “stanstill clause” dimana perlakuan preferensi yang diberikan terhadap produk yang penurunan tarifnya diatas 3.5% dalam skema lama (EC N0. 280/98 pasal 2) akan terus berlaku. Tarif untuk Tekstil dan Produk Tekstil akan diturunkan sebesar 20% (5% lebih besar dari ketentuan sebelumnya). 3. Dumping dan Subsidi Hingga tahun 2002 berakhir, KE telah mengenakan tuduhan dumping dan subsidi terhadap produk-produk dari Indonesia. Beberapa masalah dumping dan s ubsidi yang ditangani selama kurun waktu tersebut, adalah:


8

a. Anti-dumping produk sacks, bags dan FIBC's ? Komisi Eropa pada tanggal 12 Januari 2002 mengumumkan bahwa pengenaan Anti -dumping Measures untuk produk sacks and bags dari polyethylene/polypropylene asal. Indonesia akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2002. ? Selanjutnya pada tanggal 11 oktober 2002 telah disampaikan informasi yang termuat dalam Official Journal No.2002/C 243/05 perihal Initiation of Expire Review AD Sacks and Bags yang terbuat dari poliethylene atau polypopylene yang berasal dari Indonesia, RRC, India dan Thailand. ? Pada tanggal 16 oktober telah disampaikan Note Verbale No. 061091 dari Komisi Eropa kepada Direktur Pengamanan Perdagangan, Ditjen KIPI, Depperindag perihal penyampaian quetionaire untuk segera dijawab oleh perusahaan yang bersedia ikut bekerjasama dalam invesigasi. ? Pada tanggal 8 Nopember telah disampaikan Note Verbal Komisi Eropa (KE) No. 062170 tanggal 31 Oktober 2002 kepada Direktur Pengamanan Perdagangan perihal investigasi AD sacks and bags yang terbuat dari polyethylene atau dari polypropilylene mengenai penetapan 2 perusahaan yang akan di investigasi yaitu PT. Poliplas Indah Sejahtera – Semarang dan PT. Simoplas – Semarang. ? Selanjutnya KE melalui note verbale no. 062548 tanggal 12 Nopember 2002 telah menyampaikan kuestionaire yang harus dijawab oleh perusahaan-perusahaan terpilih di atas. Perusahaan-perusahaan tersebut mendapat kesempatan 40 hari untuk mengembalikan kuestionaire sejak tanggal diterbitkannya note verbal ini. b. Investigasi Tuduhan Dumping Produk Korek Api Gas dari Indonesia. Permohonan investigasi untuk tuduhan dumping terhadap produk Throway Lighters (korek api gas sekali pakai) yang berasal dari China, Malaysia, Vietnam dan Indonesia telah diajukan oleh 90% anggota asosiasi dari produsen sejenis yang tergabung dalam The European Federation of Lighter Manufactures. Sehubungan dengan tuduhan dumping atas impor disposabled gas-fueeled pocket lighters pada tanggal 3 Oktober 2002 telah disampaikan Note Verbale No.05677728 28 Juni 2002 kepada Direktur Pengamanan tentang keputusan Uni Eropa untuk mengadakan inisiasi investigasi anti dumping asal Indonesia serta questionaire yang harus dijawab dan dilengkapi oleh produsen Indonesia dan jawaban tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu 40 hari dari saat pertama keputusan ini diumumkan. c. KE menghentikan Anti-Dumping Proceeding sepeda asal Indonesia, KE menghentikan Anti-Dumping Proceeding sepeda asal Indonesia, Malaysia dan Thailand yang tertuang dalam Council Regulation No.854/2002 tertanggal 21 Mei 2002. Alasan dari dihentikannya AD


9

proceeding tersebut adalah berdasarkan permintaan asosiasi sepeda Eropa (EBMA) untuk menarik dilakukannya review AD measures. Informasi ini juga telah disampaikan kepada Diretur Direktorat Pengamanan Perdagangan. d. Initiation of Interim Review AD-PTY Komisi Eropa telah mengeluarkan Initiation of Interim Review AD-PTY sesuai pasal 11(3) Council Regulation(EC) No.384/96 yang dipebaharui melalui EC 2238/200. Selanjutnya melalui Note Verbale No.055680 tanggal 4 juni 2002 yang dipublikasikan melalui official Journal No. C 129 tanggal 31 Mey 2002 yang memberitahukan bahwa KE telah mengirimkan kuestionaire kepada perusahaan yang akan di investigasi. e. Tuduhan Subsidi Terhadap PTY Tidak Terbukti. Komisi Eropa melalui Commision Regulation (EC) No. 141/2002 tanggal 29 Juli 2002 yang di umumkan melalui Official Journal tanggal 2 Agustus 2002 telah menetapkan countervailing duties bagi impor PTY asal India. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat pasal yang menerangkan hasil investigasi terhadap produk PTY asal Indonesia yaitu marjin subsidi yang dihasilkan bagi produk PTY asal Indonesia adalah de minimis, dan oleh sebab itu tidak terbukti PTY Indonesia mendapatkan subsidi, sehingga tidak dikenakan CVM. Pada tanggal 16 Oktober 2002 telah diterima Note Verbale No.061104 dari KE tentang AS (Anti-Subsidy) PTY yang isinya menjelaskan bahwa KE akan menyampaikan bukti -bukti yang mendukung keputusan de minimis terhadap AS Indonesia kepada Council. Bersama note verbale tersebut disampaikan Final General Disclosure Document. Keputusan ini diperkuat oleh melalui Council Regulation (EC) No. 2094/2002 tanggal 26 November 2002. f. Berakhir masa berlakunya pengenaan bea masuk AD terhadap produk sepatu yang bagian atasnya dari kulit. KE telah mengeluarkan berita dengan nomor 2002C 127/03 melalui Official Journal tanggal 29 Mei 2002. Dalam isinya dinyatakan bahwa pengenaan bea masuk AD terhadap produk sepatu yang bagian atasnya dari kulit atau plastik asal Indonesia telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 1Maret 2002. Pada berita tersebut juga Komisi memberi kesempatan untuk dilakukannya review. Selanjutnya melalui Official Journal tanggal 23 Oktober 2002 dan Note Verbale KE No.061867 tanggal 25 Oktober 2002 mengumumkan Expire Anti-Dumping-Footwear with textile uppers asal Indonesia. Baik dalam pengumuman dan note verbale tersebut disampaikan bahwa KE hingga pengumuman ini dipublikasikan tidak menerima permintaan untuk mereview tuduhan tersebut. Maka berdasarkan pengumuman dan note verbale tersebut terhitung tanggal 1 nopember 2002 Bea-Masuk anti-dumping terhadap footwear with textile uppers asal Indonesia berakhir. Keputusan ini juga


10

telah disampaikan Depperindag

kepada

Direktorat

Pengamanan

Perdagangan,

g. Anti Dumping-Anti Subsidy Ring Binder Mechanism Pada tanggal 20 Maret 2002 Komisi Eropa menyampaikan surat yang disertai dengan general disclosure document dan injury disclosure untuk kasus Anti Subsidy terhadap produk Ring Binder Mechanism Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka pada Pemerintah RI c.q Direktorat Pengamanan Perdagangan Ditjen KIPI menyampaikan tanggapan atas general disclosure document dan injury disclosure yg disampaikan oleh Komisi Eropa tsb. Pada tanggal 4 Juni 2002 melaluiOfficial Journal telah ditetapkan Council Regulation (EC) No. 976/2002 mengenai penetapan pengenaan bea masuk AD untuk produk ring binder mechanism dan Council Regulation (EC) No. 997/2002 mengenai penetapan countervailing measures bagi produk yang sama. h. Pengumuman inisiasi tuduhan dumping Sodium Cyclamate asal Indonesia Pada tanggal 27 Nopember 2002 Komisi Eropa melalui Note Verbale No.063013 memberitahukan telah menerima komplain terhadap impor sodium cyclamate asal Indonesia. DG Trade melalui official Journal tanggal 19 .12.2002, C 318/7 telah mengeluarkan keputusan No. 2002/C 318/04 yang mengumumkan inisiasi tuduhan dumping terhadap impor sodium cyclamate asal Indonesia dan RRC. Selanjutnya KE m,enyampaikan Note Verbale No. TRADE/B/2(02)D/1377 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2002 tentang pengiriman kuestionaire kepada perusahaan yang dituduh melakukan dumping produk tersebut. i.

Pengumuman Akan Berakhirnya AD Magnetic Disks Pada tanggal 19 November 2002, KE mengeluarkan pengumuman melalui Official Journal (2002/C 281/02) bahwa pengenaan anti dumping untuk Certain magnetic disks (3,5’’ microdisk) akan berakhir pada tanggal 23 Agustus tahun 2003.

j.

Penanganan Anti Dumping /Anti Subsidy Pada tanggal 29 Mei KE melalui Official Journa l no 2002/c 127 /06 yang menjelaskan tentang petunjuk dari aplikasi pasal 11(8) dari Council Regulation No.384/96 mengenai pengembalian Bea Masuk AD yang telah dibayarkan. Dalam berita tersebut juga dijelaskan teknis pelaksanaan untuk mendapatkan dan siapa yang berhak atas pengembalian tersebut.

k. Perubahan Peraturan AD-UE Pada tanggal 5 Nopember 2002 Dewan Eropa mengeluarkan keputusan baru Council Regulation (EC) No. 1972/2002 yang merubah (EC) No. 384/96 mengenai proteksi terhadap barang-barang impor dari negara-


11

negara bukan anggota UE. Perubahan pada peraturan ini diharapkan dapat menjadi sebuah keputusan yang bijaksana dalam penetapan tuduhan dumping. Dalam penjelasannya, perubahan tersebut dilakukan oleh Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Peraturan ini mulai berlaku pada saat pertama dipublikasikan melalui Official Journal tanggal 7 Nopember 2002.

l.

Penetapan Anti Dumping & Anti Subsidi UE Tahun 2001 Mengalami Penurunan Berdasarkan pendataan 2001 yang dilakukan KE jumlah tindakan definitif Anti Dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) yang diambil mengalami penurunan dari 51 tahun 2000 menjadi 12 kasus, sementara itu jumlah tindakan sementara mengalami penurunan dari 48 menjadi 18 kasus. Namun demikian jumlah kasus investigasi baru mengalami peningkatan dari 31 tahun 2000 menjadi 33 pada tahun 2001. Gambaran ini menurut KE menggambarkan semakin berkurangnya kebijakan proteksi Uni Eropa padahal KE mempunyai kewajiban untuk melakukan investigasi jika diterimanya komplain dari industri UE. Negara-negara Asia masih merupakan target utama dari permintaan dilakukannya investigasi oleh industri dimana India saat ini mencapai 8 investigasi, Indonesia 3, Korea Selatan, Rusia dan Turki masing-masing 2. Selama tahun 1997-2001, 224 invetigasi diluncurkan, meliputi impor dari 41 negara. Jumlah terbesar kasus investigasi dilakukan terhadap India (31), China (25), Korea Selatan (22). Kasus terbesar terjadi bagi produk baja (71), sektor kimia (58), dan industri tekstil (33).

4.TEKSTIL Berkaitan dengan permasalahan tekstil selama periode Januari – Desember 2002 KE mengeluarkan mengeluarkan beberapa kebijakan tentang tekstil, sebagai berikut: a. KE telah mengeluarkan persetujuan atas permintaan Note Verbal dari PRIME (berdasarkan permintaan Direktorat Ekspor Hasil Industri) kepada DG-Trade European Commission dalam rangka pemanfaatan fleksibilitas untuk AU kategori 6. Persetujuan tersebut telah disampaikan kepada PRIME tertanggal 16 Mei 2002. b. Telah dikirimkan dokumen Council Regulation (EC) No. 274/2000 tanggal 9 November 2000 ke Direktorat Ekspor hasil Industri sebagai bahan-bahan mengenai integrasi Tahap III Tekstil dan Produk Tekstil UE sesuai dengan ketentuan ATC-WTO. Concil Regulation itu membahas tentang 2 category produk Indonesia yaitu category 21 dan 33 bebas dari kuota dimana ke 2 category tersebut mencakup 19 HS (category 21) dan 5 HS (category 33). c. UE setiap bulannya mengirim laporan otorisasi impor dari UE yang memuat mengenai utilisasi dari kuota base dan working level TPT Indonesia yang diimpor oleh UE. Laporan tersebut langsung disampaikan ke Jakarta.


12

d. Persetujuan KE atas penggunaan kuota 2002 untuk category 2A sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. e. Keputusan Komisi 2002/371/EC tanggal 15 Mei 2002, tentang perubahan terhadap kriteria ekologi dari UE bagi produk tekstil. Produk -produk yang dimaksud adalah clothing and accessories: pakaian, asesoris (saputangan, scarves, tas, tas belanja, ikat pinggang dll) yang mengandung sedikitnya 90% dari berat benang tekstil. f. KE melakukan Modifikasi Working Level Kategori 4 Asal Indonesia. Berdasarkan surat Atperindag No. 236/Perindag-220/2002 tanggal 29 Agustus 2002 yang mempertanyakan cara perhitungan KE untuk transfer kategori 4 asal Indonesia, maka pada tanggal 4 September 2002 melalui fax yang dikirimkan Annete WESTBERG bahwa KE telah menyetujui cara perhitungan tersebut dan mengakui kesalahannya sehingga KE akan melakukan modifikasi working level khusus untuk kategori 4 asal Indonesia. g. KE telah menyampaikan Klasifikasi Produk Tekstil kategori 4 dengan CN Code 610 10 00 dan kategori 8 CN Code 610 62 90, perubahan ini tidak merubah kategori yang ada. Informasi ini telah disampaikan kepada Direktur Ekspor Produk Industri, Ditjen PLN, Depperindag pada tanggal 21 Nopember 2002. h. KE mempertanyakan mengenai SK Menperindag No. 732/MPP/Kep/10/2002 tentang peraturan tata niaga impor tekstil. I. Pada tanggal 31 Desember 2002, KE mengeluarkan Commission Regulation (EC) No. 2344/2002 tanggal 18 Desember 2002 mengenai perubahan lampiran I, III, V dan VII dari EEC No. 3030/93 mengenai peraturan umum impor tekstil dan produknya dari negara ketiga. Dalam keputusan tersebut disampaikan jumlah kuota dasar masing -masing Negara pada tahun 2003. Data tersebut telah dikirimkan sebelumnya kepada Direktur Ekspor Produk Industri pada tanggal 17 Desember 2002. 5. Small and Medium Enterprises di UE Baru-baru ini KE menerbitkan 3 laporan mengenai Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium-seized-SMEs) di Eropa (termasuk negara negara calon anggota Uni Eropa). Ketiga laporan tersebut adalah Highlights the 2001 Survey of European SMEs; SMEs in Europe; dan Regional Clusters in Europe. Hal yang menarik dari hasil ketiga laporan tersebut adalah 99% dari 20 juta sektor non-primer di Eropa merupakan SMEs dengan jumlah pekerja 120 juta orang. Dua pertiga dari lapangan pekerjaan yang tersedia di Eropa adalah di sektor SMEs (sebagai perbandingan Amerika Serikat 46% dan 33% di Jepang), setengah dari SMEs memiliki kurang dari 10 pekerja. Rata-rata jumlah pekerja di tiap perusahaan Eropa adalah enam (sebagai perbandingan di AS 19 dan di Jepang 10). Survey tahun 2001 terhadap SMEs di Eropa memperlihatkan berbagai penemuan penting, khususnya mengenai hambatan utama tumbuhnya SMEs karena rendahnya pengetahuan pekerja. Hal lainnya yang cukup menarik adalah bahwa SMEs Eropa saat ini menjadi semakin berwawasan internasional dan 22% dari jumlah SMEs yang disurvey dipimpin oleh wanita (14% di Yunani dan 30% di


13

Prancis). Berkaitan dengan laporan mengenai regional cluster terlihat bahwa berdasarkan 34 business cluster yang disurvey di Eropa, setengahnya adalah science-based industries dan sisanya adalah bisnis tradisional. 6 Perubahan Peraturan (EC) No. 999/2001 mengenai impor produk hewan Pada tanggal 14 Februari 2002, KE melalui Commission Regulation (EC) No. 270/2002 telah mengeluarkan keputusan perubahan terhadap EC N0. 999/2001. Keputusan tersebut merubah lampiran 1 dari peraturan No. 999/2001. Peraturan baru tersebut mulai berlaku pada 1 April 2002. Namun demikian ketentuan yang merubah pemberitahuan mengenai materiall khusus yang beresiko yang memerlukan sertifikat kesehatan dari produk bovine, ovine dan caprine yang akan diimpor oleh UE harus sudah dilakukan sejak 1 Maret 2002. C. KERJASAMA BILATERAL, REGIONAL DAN MULTILATERAL 1. Market Access Produk Non-Pertanian. Berdasarkan kerangka kesepakatan Doha, pada tanggal 5 Nopember 2002 Uni Eropa menyampaikan proposal penurunan tarif bagi produk NonAgricultural yang ambisius. Dalam proposal tersebut disampaikan oleh UE sebuah mekanisme tentang penghapusan tariff peak, high tariff, tariff escalation, percentage of bindings, spread between bound and applied rates, and number of heading and sub-headings. Dengan proposal ini UE mengharapkan dapat memberikan proteksi yang tinggi bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor labour-intensive manufacturing (industri tekstil, pakaian jadi, mainan anak, industri kulit dan industri sepatu) dan pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi kemiskinan. Selanjutnya UE juga berharap bea masuk diantara negara-negara anggota WTO berada pada tingkat ''flatter range''. Menurut UE penerapan skema baru ini akan memberikan efisiensi ekonomi yang besar karena perbedaan yang luas dari struktur tarif yang lama. Selain itu struktur tarif baru ini memiliki tingkat pe nyebaran sumber alokasi yang rendah untuk produsen, lebih transparan, mudah di kelola dan akan mengurangi kepentingan proteksi domestik yang menggunakan tarif sebagai payung (hambatan tarif). UE juga menyatakan bahwa pengajuan proposal ini mempunyai arti yang lebih maju dalam perdagangan bebas bagi produk produk non pertanian yang mewakili 70% dari ekspor negara berkembang. Para Menteri pada pertemuan di Doha menempatkan 'pembangunan sebagai jantungnya negosiasi'. Sejalan dengan ini UE didalam proposalnya mengajukan program development-friendly sebagai sebuah program pendekatan negara maju kepada negara sedang berkembang dan negara miskin. Adapun isi dari program ini adalah menghapuskan hambatanhambatan ekspor bahan-bahan mentah serta mengurangi tarif bea masuk


14

bagi bahan mentah industri sepatu, tekstil dan pakaian jadi sehingga tarifnya akan berkurang serendah-rendahnya dan apabila dimungkinkan mendekati angka nol (0%). Hal penting lain yang diajukan oleh UE dalam proposal di atas adalah perihal pertimbangan UE untuk menambahkan element non-resiprocal. Dalam pertimbangannya UE mengajukan mekanisme penghapusan tariff unilateral oleh negara maju dan jika mungkin oleh negara berkembang yang paling maju diantara negara-negara berkembang pada bulan Mei 2003. Penghapusan semua bea masuk yang ditetapkan secara spesifik terhadap negara berkembang dan LDCs jika dianggap perlu dan tentunya dengan melihat hasil perundingan sebelumnya, akan dilakukan penghapusan semua komitmen secara bertahap bagi beberapa negara anggota UE. Memperhatikan isi dari proposal UE di atas seolah-olah UE memberikan perhatian besar kepada negara berkembang dan negara-negara LDC's, proposal ini digunakan oleh UE untuk menarik perhatian dunia dalam rangka menghadapi perundingan-perundingannya di WTO. UE mengharapkan perhatian yang telah diberikan dapat dibalas oleh negara berkembang dan LDCs berupa dukungan untuk tidak menyentuh perundingan tarif yang menyangkut pertanian di WTO, sebagai sektor yang mendapatkan proteksi yang tinggi oleh UE selama ini.

2. SURAT KETERANGAN ASAL BARANG (SKA) Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka pelaksanaan GSP-UE KE telah mengeluarkan suatu peraturan mengenai Surat Keterangan Asal (SKA) yang digunakan khusus untuk GSP tersebut. Dalam pelaksanaan ternyata ditemukan beberapa masalah yang berhubungan dengan penerbitan SKA untuk GSP tersebut oleh pihak yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Bidang Indag selama kurun waktu Januari – Desember 2002 telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Notifikasi Stamps dan Tandatangan Surat Keterangan Asal (SKA) Telah diterma dari Direktorat Fasilitasi Lampiran dari SK menperindag No. 111/MPP/Kep/2/2002 mengenai SKA untuk ekspor yaitu daftar pejabat penandatangan beserta contoh tandatangan dan cap dari 32 provinsi di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan notifikasi kepada DG Taxation and Custom Union KE pada tanggal 26 Agustus 2002. Pada tanggal 23 September telah dilakukan pertemuan untuk penjelasan masalah tersebut. b. Up-Dating daftar Badan/Lembaga Tembakau.


15

Telah diterima dari KE surat mengenai perubahan dari lembaga yang berwenang mengeluarkan Certificate of Authenticity (CoA) dari Indonesia. Surat ini merupakan kelanjutan dari permintaan yang dilakukan pada bulan Oktober 2001. Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 25 September 2002 telah dikirimkan kembali surat kepada KE mengenai perubahan tersebut dan mengirimkan surat ke Jakarta untuk meminta contoh cap (asli) dan tandatangan pejabat yang berwenang. 3. Safeguard Baja UE a. KE melalui Commission Regulation (EC) N0. 76/2002 tanggal 17 Januari 2002 menetapkan diterapkannya surveilance yang ketat terhadap produk baja impor dari negara ketiga. Selain itu, KE melalui Comission Regulation (EC) 78/2002/ECSC tanggal 17 Januari 2002 menetapkan untuk sementara menunda pemberian tarif kuota untuk beberapa produk baja yang selama ini mendapatkan tariff kuota. b. Sehubungan dengan dikeluarkannya provisional safeguard measures atas impor terhadap produk baja tertentu (EC Regulation No. 560/2002), KE telah menyampaikan kepada PRI-ME questioner yang perlu diisi oleh Indonesia. Kuestioner tersebut digunakan untuk inisiasi safeguards investigation. Kuesioner telah disampaikan kepada DPP-Depperindag dan dikembalikan kepada UE. c. Menyampaikan Note Verbale No.061483 tanggal 16 Oktober yang dikeluarkan oleh KE yang merujuk pada EC No.1694/2002 dan EC No.1695/2002 yang keduanya dikeluarkan tanggal 27 September 2002 adapun isi note verbale tersebut adalah akan dilanjutkannya safeguards investigation atas import produk -produk baja tertentu (tin mil products, alloy and non-alloy quarto plate and rebars). 4. Reaksi UE Terhadap Safeguard Baja Amerika Serikat Sebagai reaksi dari kebijakan proteksi yang diambil oleh AS tersebut, dalam press release tanggal 27 Maret 2002, Dirjen Perdagangan KE menyampaikan bahwa Komisi telah mengadopsi suatu kebijakan baru (Commission Regulation/EC) No. 560/2002 untuk mengenakan tarif kuota sementara (provisional quota tariff) terhadap 19 kelompok produk baja yang diimpor oleh UE. Produk -produk tersebut adalah: Non alloy hot rolled (HR) coils; Non alloy HR sheets and plates, Non alloy HR narrow strip; Alloy HR flat products; Cold rolled (CR) sheets; Electrical sheets; Metallic coated sheets, Organic coated sheets; Tin mill products; Quarto plates; Wide flats; Non alloy merchant bars and light sections; Alloy merchant bars and light sections; re -bars, Stainless bars and light shapes; Stainless Wire Rod; Stainless steel wire; Fittings; Flanges; Gas pipes, and Hollow sections. Dari 19 kelompok produk baja tersebut, Indonesia terkena untuk kelompok produk Quarto Plates (terdiri dari 11 CN code). Untuk kelompok produk ini pada tahun 2000 UE mengimpor dari Indonesia senilai Euro 27,8 juta atau 7.7% dari total impornya. Bila UE mengimpor dari Indonesia lebih dari


16

Volume rata-rata impor tahun 1999-2001 (700 446 ton net) maka akan dikenakan tarif tambahan sebesar 26% (perbandingan harga untuk tahun 2001: Price undercutting 20,3% and 26,2%). Hal ini tentunya akan menurunkan daya saing p roduk Indonesia di pasaran UE apa lagi nampaknya pasar Amerika benar-benar tertutup dengan ditetapkannya bea masuk sementara yang tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kiranya pihak terkait di Indonesia untuk melakukan kajian dan menyampaikan tanggapan kepada Uni Eropa. 5. Perjanjian Perdagangan Bebas antara UE-Chile Pada tanggal 28 Januari 2002, dilaksanakan pertemuan ke-8 perundingan dalam rangka perjanjian perdagangan bebas antara UE-Chile. Perundingan ini merupakan dasar untuk perundingan UE-Amerika Latin Summit bulan Mei 2002 yang akan datang di Madrid. Hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain meliputi rules of origin, tariff produk industri dan pertanian, jasa, investasi, peraturan kesehatan tanaman, pembelian publik dan masalah perikanan, perdagangan dibidang jasa keuangan, minuman beralkohol/wine, dumping. 6. ASPEK PERDAGANGAN DALAM PROSES ENLARGEMENT UNI EROPA Sejak diluncurkannya proses perluasan Uni Eropa dari 15 negara anggota menjadi 27 negara pada tanggal 30 Maret 1998 maka isu ini menjadi penting dalm kaitannya dengan penggalangan kekuatan ekonomi di Eropa. Proses perluasan ini merupakan konsekuensi logis dari pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) tahun 1957. Sejak berdirinya, Uni Eropa dihadapkan pada suatu tantangan yang sangat besar yaitu untuk mengintegrasikan negara-negara yang telah mengajukan diri untuk bergabung dengan UE dengan kriteria yang telah ditetapkan. UE dibangun dengan prinsip bahwa kekuatan ekonomi harus dimanfaatkan untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran. Saat ini UE menawarkan kepada negara mitra lainnya di Eropa kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari model integrasi yang telah ada di UE saat ini. Sampai waktu ini 13 negara telah menjadi calon anggota, perundingan dalam rangka aksesi telah dimulai dengan semua negara kecuali Turky. Ketigabelas negara tersebut adalah Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia dan Turkey . Keuntungan yang akan diperoleh dari perluasan ini akan dirasakan baik oleh negara calon anggota maupun negara yang saat ini telah menjadi anggota. a. Dasar Hukum dan Cakupan Enlargement Prinsip dasar dari proses perundingan perluasan ini adalah bahwa semua negara calon anggota harus memenuhi ketentuan yang dimiliki oleh EU saat ini. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam the Europe Agreement dan the Association Agreement. Kedua perjanjian ini mencakup isu politik (kecuali


17

bagi Malta dan Cyprus) hukum, kerjasama lainnya seperti industri, lingkungan, perhubungan, bea cukai dan liberalisasi perdagangan termasuk isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan. Perjanjian tersebut bertujuan untuk secara progerssif membentuk perdagangan bebas antara UE dengan negara calon anggota, dengan dasar reprositas namun dalam kaidah asimetris. Dengan perkataan lain liberalisasi akan lebih cepat diimplementasikan oleh UE disatu sisi dibandingkan negara calon anggota disisi lainya 1. Dalam agreement tersebut disebutkan persyaratan menjadi anggota UE, dimana setiap anggota harus melakukan perundingan yang mencakup kurang lebih 30 pokok perundingan untuk mencapai kesepakatan. Pokok perundingan tersebut adalah free movement of goods, freedom of movement for persons, freedom to provide services, free movement of capital, company law, competition policy, agriculture, fisheries, transport policy, taxation, economic and monetary union, statistics, employment and social policy, energy, industrial policy, small and medium enterprises, science and research, education and training, telecom and IT, culture and audiovisual policy, regional policy and co-ordination of structural instruments, environment, consumer protection, justice and home affairs, customs union, external relation, common foreign and security policy, financial control, finance and budgetary provision dan institutions. Aspek perdagangan dari enlargement dititik beratkan melalui upaya pencapaian kesepakatan dalam perpindahan barang secara bebas dan penyelesaian masalah-masalah kepabeanan. Perpindahan barang secara bebas merupakan suatu landasan dalam melaksanakan kaidah perdagangan internal maupun perdagangan internasional, karena pada akhirnya sebagai suatu kesatuan UE akan menjadi pasar tunggal. Prinsip-prinsip dari perpindahan barang secara bebas memerlukan kerangka peraturan yang seragam disemua negara anggota dalam rangka memberikan kepastian agar produk dapat berpindah secara bebas dari satu negara ke negara lainnya dalam kesatuan pabean. Hal ini berarti standar teknis, sertifikasi produk dan definisi dari pengukuran harus ditetapkan melalui peraturan yang disusun ditingkat Eropa. Ketentuan yang mengatur aspek-aspek tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu produk -produk dimana harmonisasi standard secara umum telah diadopsi dan produk-produk dimana belum tercapainya harmonisasi standard. Dengan demikian, bagian yang terbesar dari perundingan perpindahan barang secara bebas adalah melakukan penyesuaian bagi produk-produk yang standardnya belum harmonis. Berkaitan dengan perpindahan barang secara bebas, maka negara-negara calon anggota pada hari pertama resmi sebagai anggota UE harus sudah mampu melakukan pengawasan diperbatasan sebagai perluasan dari 1

Sebagai catatan Perjanjian dengan Turky secara progressif membentuk sebuah Custom Union


18

perbatasan wilayah UE. Oleh sebab itu berbagai aspek dari kesatuan pabean termasuk Custome Code dan implementasi dari ketentuan yang berlaku di UE, combine nomenclature (CN), common custom tariff, preferensi tarif, kuota tarif, tariff suspensions serta peraturan yang terkait dengan kepabeanan, barang-barang bajakan dan palsu, standard, pengawasan kesehatan dan keselamatan konsumen, ekspor barang-barang budaya dan obat-obatan harus sudah diharmonisasikan. b. Perdagangan EU-Calon Anggota Kinerja perdagangan UE dan calon anggota merupakan gambaran betapa pentinganya peraturan yang harmonis dalam perpindahan barang. Apalagi bila perluasaan telah resmi ditetapkan, maka perdagangan negara-negara calon anggota dengan dunia akan menjadi bagian dari external-trade UE. Perdagangan calon anggota UE dengan dunia memperlihatkan peningkatan yang cukup besar dari tahun ketahun. Pada tahun 2000 impor calon anggota dari dunia mencapai Euro 252,8 milyar dan ekspornya mencapai Euro 178,7 milyar. Berdasarkan data dari Eurostat dan IMF 2 terlihat bahwa pangsa ekspor dan impor negara-negara tersebut ke dan dari dunia mengalami peningkatan (lihat tabel). Perdagangan Calon Anggota dengan Dunia (Euro Juta) Impor Pangsa* (%) Neraca

?

1993 91,078 3.83

1995 116,138 4.07

2000 252,816 4.67

-28,096

-19,416

-74,115

Ekspor Pangsa * (%)

1993 62,982 2.76

1995 86,723 3.13

2000 178,701 3.51

Diluar intra-EU

Sementara itu perdagangan EU dengan para calon anggota juga memperlihatkan peningkatan, terlebih lagi sejak tahun 1989 pada saat UE memberikan konsesi perdagangan bagi negara-negara bekas blok Soviet3. Peningkatan ini sangat jelas dilihat dari pangsa impornya meningkat dari 7.8% pada tahun 1993 menjadi 13.0% pada tahun 2001 4. Pada kurun waktu yang sama ekspor UE ke negara calon anggota meningkat dari 10.9% tahun 1993 menjadi 15.5% tahun 2001 (tabel). Pada tahun 2001 impor UE dari negara calon anggota mencapai Euro 132,9 juta atau menempati urutan kedua sebagai negara asal impor UE dari dunia. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa peranan perdagangan negara -negara calon anggota di UE semakin kuat , hal ini menjadi tantangan bagi negara-negara di luar calon anggota seperti Indonesia.

2

DG Trade A2/CG/SG/WB; May 2002 Konsesi perdagangan yang diberikan UE antara lain penghapusan kuota impor yang sudah berlangsung cukup lama dan perluasan cakupan dari General System of Preferences (GSP). 4 Sebagai konsekuensi dari proses liberalisasi perdagangan, maka sejak awal tahun 1995 calon anggota UE mendapatkan akses pasar bebas ke UE dengan batasan-batasan di sektor-sektor yang sensitif seperti pertanian dan tekstil. 3


19

Perdagangan EU dengan Calon Anggota (Euro Juta) Impor Pangsa (%) Neraca

1993 36,608 7.8 14,214

1995 55,777 10.2 15,190

2001** 132,886 13.0 -74,115

1993 50,822 10.9

Ekspor Pangsa (%)

1995 70,546 12.3

2001** 151,070 15.5

** Yunani data Jan-Okt dan Luxemburg data Jan-Nov 2001

Sebagai suatu perbandingan perdagangan Indonesia dengan UE dari tahun ketahun memperlihatkan peningkatan, namun sejak 20 tahun yang lalu pangsa impor UE dari Indonesia hanya sedikit mengalami peningkatan. Saat ini pangsa Indonesia baru mencapai 1.1% dari total impor UE dan 0.5% dari ekspor UE. Pada tahun 2001, Indonesia merupakan negara asal impor UE ke 38 di dunia. Perdagangan EU dengan Indonesia (Euro Juta) Impor Pangsa (%) Neraca

1980 1,311 0.5 -5.70

1990 2,957 0.7 -977

2001** 10,740 1.1 -6,248

1980 1,365 0.7

Ekspor Pangsa (%)

1990 3,036 0.8

2001** 4,492 0.5

** Yunani data Jan-Okt dan Luxemburg data Jan-Nov 2001

Mata dagangan impor utama UE dari negara calon anggota adalah textile and clothing dengan pangsa 29.4%, transport material 22% dan energy 3.0%, sedangkan ekspor utama EU ke calon anggota tersebut adalah textile and clothing 28.3%, Mesin-mesin 15.3% dan transport material 14.4% (lihat tabel). Matadagangan Utama (Tahun 2001 dalam Euro Milyar) Import UE Produk Nilai Prod. Pertanian 9,171 Energy 4,328 Mesin 30,839 Transport material 23,778 Produk kimia 5,013 Tekstil& pakaian 21,311

Pangsa 11.2 % 3.0% 11.5% 22.0% 6.6% 29.4%

Produk Prod. Pertanian Energy Mesin Transport material Produk kimia Tekstil& pakaian

Ekspor UE Nilai 7,693 2,615 45,100 23,228 19,138 11,854

Pangsa 12.6% 11.4% 15.3% 14.4% 13.7% 28.3%

Neraca -1,478 -1,713 14,261 -550 14,125 -9,457

A. Perkembangan Terakhir5

Pertemuan tingkat menteri perdagangan antara UE dan calon anggota telah dilaksanakan lima kali, yang pertama di Brussels pada bulan Oktober 1998, diikuti di Budapest bulan November 1999, Warsaw bulan Juli 2000, Ljubljana bulai Mei 2001 dan Malta pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2002. Dalam pertemuan tingkat menteri keenam di Malta, Komisioner perdagangan Pascal Lamy dan para Menteri Perdagangan serta perwakilan negara -negara calon anggota mendiskusikan berbagai isu perdagangan yang dihubungkan dengan 5

Fifth EC/Candidate Countries Ministerial Conference on Trade: Common Conclusion. Malta 31 Mei-1 Juni 2002. Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

20

proses perluasan, perdagangan multilateral WTO serta perkembangan kebijakan perdagangan UE. Hasil-hasil yang diperoleh adalah: a. Proses Perluasan Dalam kaitannya dengan perdagangan bilateral antara EU dan calon anggota saat ini dinilai bahwa proses liberalisasi sudah semakin meluas cakupannya kecuali bagi produk-produk yang sensitif. Dalam berbagai kasus beberapa negara calon anggota masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai proses penyelesaian, khususnya dalam menyesuaikan peraturan dalam negerinya sesuai dengan persyaratan keanggotaan UE. Untuk itu para menteri setuju untuk memberikan prioritas yang besar dalam bulan-bulan yang akan datang bagi penyelesaian berbagai masalah yang masih dipertanyakan dalam bidang perdagangan, agar dapat memberikan kontribusi bagi kesepakatan dari proses perundingan secara menyeluruh. b. Perdagangan Multilateral Para menteri menyambut baik peluncuran dari Doha Development Agenda dan menyatakan akan menolak unilateralisme serta menyatakan komitmennya untuk tunduk pada peraturan multilateral. Berkaitan dengan isuisu dari Doha Development agenda termasuk peningkatan akses pasar, pembangunan dan bantuan teknis berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan serta isu penentu kebijakan, disetujui bahwa merupakan suatu isu penting yang harus diselesaikan. Disepakati pula bahwa proses perundingan perlu ditingkatkan lebih intensif dan memberikan tekanan pada komitment untuk melakukan kerjasama yang lebih erat dalam segala aspek yang dicakup dalam WTO. Para menteri menyambut baik keputusan yang ada untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri WTO ke V di Meksiko pada tanggal 10-14 September 2003. Hal lain yang dibahas dalam kaitan dengan perdagangan multilateral adalah ditekankannya bahwa negara calon anggota akan mendukung upaya-upaya UE dalam membantu aksesi Rusia dan Ukraina menjadi anggota WTO. c. Kebijakan Perdagangan UE Berkaitan dengan Kebijakan Perdagangan UE terkini, Pascal Lamy menyampaikan bahwa UE berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui peraturan multilateral. Hal ini diperlukan mengingat pasar global yang dihadapi saat ini memerlukan lembaga-lembaga global untuk kesinambungan dan mengaturnya. Namun demikian. Uni Eropa juga berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui integrasi secara regional. Sebagai contohnya kesimpulan dari Madrid Summit dengan Amerika Latin dan negara-negara Caribia serta inisiatif UE untuk pemutakhiran perjanjian kerjasamanya dengan African, Caribbean and Pacific countries (ACP). Posisi terakhir dari pembahasan mengenai free movement of goods dan custom union adalah sebagaimana terlihat dalam matriks di bawah ini 6:

6

European Commission, DG Enlargement: Enlargement of the European Union Guide to Negotiations Chapter by Chapter, April 2002 – Revised on 4 June 2002 Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

21

Negara

Free Movement of goods Transitional arrangemnet

Customs Union Transitional arrangemnet

onally closed pada November 2000 tujui satu transisio-nal Argmt, Provisionally closed pada pertengahan sampai 31 Desember tahun 1999 2005, memperbaharui otorisasi pemasar-an obat-obatan y closed pada December 1999 Provisionally closed pada pertengahan tahun 2000 Provisionally closed pada December 2000 Provisionally closed pada Maret 2002 sed pada May 2001 Provisionally closedHungaria pada pertengahan diberikan periode waktu transisi 3 tahun 2001 tahun untuk im-por aluminium not alloyed (CN code 7601 10 00) dengan jadwal progresif melalui implementasi ku-ota import yang terus berkurang dan peningkatan bea masuk ad-valorem. Provisionally closed pada March 2001 Provisionally closed pada semester dua tahun 2001 Provisionally closed pada May 2001 ui satu transisi-onal Argmt, Provisionally closed pada semester dua sampai 1 January 2007, tahun 2001 memperbaharui otorisasi pema-saran obat-obatan Provisionally closed pada May 2001 tujui satu transisi-onal Argmt, sampai 31 Desember 2006 memperbaharui otorisasi pemasar-an obat-obatan Provisionally closed pada March 2001 tujui dua transisi-onal Argmt, Provisionally closed pada semester sampai 31 Desember pertama tahun 2008 memperbaharui 2001 otorisasi pemasar-an obat-obatan dan lisensi peralatan medis yang saat ini ditetapkan melalui peraturan Polandia akan tetap berlaku sampai 31 Desem-ber 2005. Provisionally closed pada March 2001

Provisionally closed pada semester per tama tahun 2001 Provisionally closed pada March 2001 tujui satu transisi-onal Argmt, Provisionally closed pada semester sampai 31 Desember kedua tahun 2007 memperbaharui 2001 otorisasi pema-saran obat-obatan

c. Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia ? Dengan masuknya negara-negara calon anggota dalam UE, maka pasar UE akan semakin besar baik dari segi populasi, kekuatan keuangan maupun


22

kekuatan pasarnya. Kondisi ini merupakan suatu peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa ekspornya di UE. ? Sebagai satu kekuatan pasar dengan satu perangkat peraturan dibidang perdagangan, satu perangkat kebijakan tarif, dan satu perangkat prosedur administrasi yang akan diterapkan bukan hanya terhadap negara anggota yang ada saat ini tetapi seluruh Pasar Tunggal termasuk negara-negara yang telah masuk dalam perluasan. Hal ini akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi negara non anggota termasuk Indonesia. Karena dengan sistem yang satu kesatuan akan menjadi lebih sederhana untuk melakukan transaksi di kawasan Eropa. Diharapkan hal ini akan mempermudah Indonesia mendapatkan akses pasar di Eropa. ? Namun demikian, perluasan anggota ini juga perlu diwaspadai Indonesia karena negara-negara calon anggota akan menerapkan kebijakan yang semakin ketat sesuai apa yang digariskan oleh Komisi Eropa khususnya yang berkaitan dengan isu standar dan lingkungan. ? Disamping itu, proses enlargement ini mempunyai dampak terhadap dukungan suara bagi UE oleh negara calon anggota dalam WTO. Indonesia harus bersiap-siap terhadap resiko yang harus dihadapi dengan kemungkinan isu-isu Singapore 7 yang sebagian besar di motori oleh UE (namun ditentang oleh negara berkembang termasuk Indonesia), akan disepakati di Meksiko tahun 2003 yang akan datang. 7. Perdagangan Bebas UE-Singapura Komisioner perdagangan Pascal Lamy dalam kunjungannya ke Singapore pada tanggal 16 Februari 2002 membahas mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement, AFTA) antara Uni Eropa dan Singapura. Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa FTA tersebut harus memenuhi 3 kriteria yaitu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh World Trade Organization (WTO), merupakan ‘ WTO plus’ dalam arti dapat memperkuat keinginan multilateral UE dalam WTO serta tidak mengurangi apa yang telah disepakati dalam Doha Development Agenda yaitu Putaran Perdagangan baru yang diluncurkan bulan Nevember yang lalu. Gagasan menandatangani FTA antara Singapura dan UE merupakan suatu langkah awal bagi perjanjian yang sama dengan ASEAN. Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan adanya FTA antara Uni Eropa dan ASEAN. 8. UE-Jordan Liberalisasi Perdagangan Produk Pertanian KE telah mengadopsi pengaturan dalam rangka implementasi liberalisasi perdagangan produk pertanian dengan Jordan melalui Association Agreement. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati tarif kuota dan kuota untuk beberapa produk pertanian yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Volume impor untuk produk-produk yang tidak dikenakan tarif juga akan ditingkatkan. Perjanjian ini juga berlaku bagi sayuran dan buah-buahan 7

Merupakan isu-isu yang dimotori negara maju yaitu government procurement, competition policy, environment dan investasi untuk diatur secara multilateral. Sumber: Laporan Atperindag Tahun 2002, Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa

23

yang diawetkan, yang impornya tidak dikenakan tarif, akan dinaikkan volumenya selama 4 tahun. 9.EU-Chile Association Agreement dan Perjanjian Kerjasama UE-Chile. Dalam Madrid Summit telah ditandatangi suatu Joint Declaration antar Presiden Chile, PM Spanyol dan Presiden KE Romano Prodi mengenai Association Agreement antara UE dan Republic Chile berkaitan dengan perundingan perdagangan. Perjanjian tersebut meliputi berbagai bidang diluar apa yang harus dipenuhi dalam komitmen WTO yaitu: perdagangan bebas barang melalui liberalisasi dan transparansi termasuk wine dan minuman beralkohol; perdagangan bebas dibidang jasa dan pembelian publik, serta liberalisasi investasi; peraturan kompetisi dan intelectual property serta sistem penyelesaian sengketa. Selanjutnya juga ditandatangani perjanjian kerjasama UE-CHILE di Brussels pada tanggal 18 November 2002. Perjanjian ini mencakup aspek politik khususnya dialog politik antar kedua pihak serta aspek ekonomi dan perdagangan. Peraturan perdagangan dalam perjanjian ini diharapkan akan memberikan keuntungan ekonomi dan perdagangan dengan adanya kerjasama yang semakin erat antara UE -Chile. Ketentuan dari kerangka institusional bagi perdagangan barang, government procurement, competition dan mekanisme dispute settlement akan berlaku jika perjanjian ini diadopsi oleh kongres Chile. 10. MOU Tekstil UE-BRAZIL Setelah kesepakatan KE dan Brazil untuk menandatangani MOU pada tanggal 8 Agustus 2002 tentang liberalisasi perdagangan tekstil. Pada tanggal 5 November 2002, Memorandum of Understanding (MOU) mengenai liberalisai perdagangan tekstil ditandatangani. MOU ini mulai berlaku pada tanggal 8 November 2002. Dalam MOU itu disepakati bahwa: a. UE akan menghapuskan kuota tekstil yang diberlakukan bagi Brazil (10 category) secara resiprokal. UE akan berpijak pada category saat ini yang dikenakan kuota untuk melakukan pemeriksaan kembali dan akan bekerjasama dengan Brazil untuk mendapatkan kepastian keaslian dari ekspornya ke Brazil. b. Sebagai gantinya Brazil tidak akan meningkatkan maksimum tarif bagi seluruh sektor Tekstil dan Pakaian Jadi (14% untuk benang, 16-18% untuk bahan/fabrics dan 20% untuk pakaian). c. Pada akhir tahun 2002, Brazil akan menghapuskan pajak tambahan sebesar 1.5% terhadap impor tekstil dan pakaian jadi. d. Kedua pihak sepakat untuk tidak menerapkan hambatan non tarif lainnya terhadap ekspor tekstil dan pakaian UE. Khususny custom valuation yang diterapkan oleh Brazil. e. Berkaitan dengan perundingan EU-Mercosur yang sedang berjalan, kedua pihak setuju untuk memberikan prioritas bagi penghapusan bea masuk tekstil dan pakaian jadi, Baik dalam kerangka berlakunya perjanjian maupun pada tahap pertama jadwal penghapusan tarif.


24

MOU ini tentunya akan berdampak bagi produk sejenis yang di impor dari Indonesia oleh karena itu hendaknya dapat menjadi perhatian bagi produsen sejenis asal Indonesia terlebih dengan adanya liberalisasi tekstil pada tahun 2005. 11. Pertemuan ke 8 UE – MERCOSUR Pada tanggal 11-14 November 2002 telah dilakukan pertemuan ke 8 dalam kerangka perundingan UE-Mercosur Bi-regional di Brasilia Aspek-aspek yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut dititik beratkan pada standards, technical regulations and conformity assessment procedures, competition, general rules of origin, intelectual property rights, customes procedures, dan dispute settlement. Dalam pertemuan juga dilakukan finalisasi dari metoda dan modalitas untuk perundingan akses pasar barang, termasuk produk produk pertanian dan perundingan di bidang jasa. Pertemuan selanjutnya akan dilaksankan pada tanggal 17-21 Maret 2003. 12. Parlemen Eropa Mengesahkan Resolusi mengenai "World Food Summit" Parlemen Eropa (PE), pada sidangnya tanggal 16 Mei 2002, telah mengesahkan Resolusi yang berjudul World Food Sumit (FAO), P5-TAPROV (2002) 0252. PE menegaskan bahwa setiap umat manusia berkah atas makanan yang sehat dan bergizi serta berhak atas perlindungan terhadap kelaparan. Sementara itu, air dan keanekaragaman hayati merupakan aset publik. Menegaskan bahwa masalah keamanan pangan dan strategi pembangunan pedesaan yang sustainable, merupakan salah satu dari enam prioritas kebijakan pembangunan Uni Erupa (UE). PE menganggap bahwa keputusan Monterrey menjadi dorongan untuk mencari upaya baru bagi semua yang hadir pada KTT Roma, serta tercapainya target yang di tentukan pada KTT sebelumnya. Menegaskan kembali komitmen pengentasan kemiskinan, pembangunan keberjanjutan dan tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana di tentukan oleh KTT Milenium. Mendesak Dewan Eropa (DE) dan KE (KE) agar keputusankeputusan Konperensi Pembiayaan Pembangunan, KTT Pangan, dan KTT Pembangunan Berkelanjutan bersifat konsisten, serta merupakan gerakan internasional yang selaras untuk mengurangi kelaparan, kemiskinan dan penyakit. Meminta Dewan, KE dan anggota-anggota UE selain untuk membantu memberi dana kepada The Trust Fund for Food Security and Food Safety, yang juga agar mendukung usulan yang terdapat pada dukomen KTT yaitu: "Fostering the Political Will to Fight Hunger" dan "Mobilising Resources to Fight Hunger" PE juga meminta Dewan untuk menyutujui penggabungan The European Development Fund kedalam anggaran UE, agar terciptanya overall financial framework bantuan pembangunan UE yang transparan, serta meminta kepada Presidency-in-Office dari Dewan untuk dapat mengajukan usulan


25

kongkrit dalam konteks WSSD dan proses Konvensi. PE juga meminta kepada semua negara yang menghadiri KTT FAO agar dapat mempertimbangkan adanya code of conduct mengenai hak atas cukup pangan. 13. Keanggotaan UE dalam IRSG. KE telah menyampaikan proposal kepada Dewan Menteri Uni Eropa mengenai perlunya Uni Eropa untuk menjadi anggota dalam Internasional Rubber Study Group (IRSG). Alasan untuk bergabung adalah bahwa dengan bubarnya INRO pada tanggal 31 Agustus 2001, maka dirasakan peranan IRSG semakin penting sebagai forum dialog antara eksportir dan importir karet alam dunia. Disampaikan pula anggota IRSG (harus pemerintah) dan saat ini beberapa negara anggota UE yaitu Belgia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Inggris telah menjadi anggota IRSG. Ada kemungkinan bahwa UE akan meminta dukungan dari anggota IRSG termasuk Indonesia untuk dapat menjadi anggota. 14. UE Menyambut Baik Dukungan WTO UE menyambut baik keputusan Badan Arbitrage WTO yang mendukung tuntutan UE terhadap AS atas subsidi ekspor yang dilarang yang diberikan untuk sektor pertaniannya. Dengan disetujui tuntutan ini, AS harus mematuhi dan mengikuti semua aturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh WTO, kalau tidak ingin membayar tuntutan yang amat mahal tersebut. Langkah selanjutnya jelas bagi UE untuk menetapkan sanksi jika AS tidak mencabut skema FSC/ETI secara cepat. 15. LAIN-LAIN 1. European Business 2002 Pada tanggal 5 September 2002, Eurostat menerbitkan “News Release” No. 106/2002 mengenai European Business, Facts and Figures 2002. Dalam terbitan tersebut disampaikan beberapa hal penting mengenai Kekuatan dan Kelemahan dari bisnis di Eropa sebagai berikut: a. Industri di Uni Eropa didominasi dengan industri kimia, mesin dan peralatannya serta makanan dan minuman. Ketiga industri ini menempati urutan pertama, kedua dan ketiga di UE. Industri makanan dan minuma n menempati urutan pertama di 6 negara yaitu Denmark, Yunani, Spanyol, Belanda, Portugal dan Inggris. Sementara industri kimia unggul di Belgia, Prancis dan Irlandia sedangkan industri mesin dan peralatan didominasi oleh Jerman, Italia dan Austria; b. Industri Kimia merupakan investor dalam penelitian dan pengembangan yang terbesar di UE. Pada tahun 2000, industri kimia menghasilkan 16,2% nilai tambah dari manufaktur di UE. Antara tahun 1990 dan 2000, pertumbuhannya mencapai 3.2%, angka ini lebih besar dibandingkan pertumbuhan industri manufaktur secara keseluruhan yang pertumbuhannya mencapai 1.9%.


26

c. Industri mesin dan peralatannya merupakan sektor yang menggerakkan pasar ekspor. Dengan pertumbuhan yang relatif rendah (0.8% pertahun sejak tahun 1990), sek tor permesinan dan peralatannya memperlihatkan pangsa dalam manufaktur yang menurun dengan penurunan kontribusi terhadap nilai tambah turun dari 11.5% pada tahun 1996 menjadi 10.5% pada tahun 2000. Namun demikian ekspor extra-UE dari industri ini menghasilkan Euro 117 milyar pada tahun 2000 – hampir dua kali lipat dibandingkan impornya (Euro 61 milyar). Angka ini menunjukkan hampir 100% kenaikan dibandingkan tahun 1990 (dalam harga yang berlaku). Industri makanan dan minuman memperlihatkan produktivitas yang tinggi untuk sub -sektor minuman. Selama periode 1990-2000, pertumbuhan sektor makanan dan minuman memperlihatkan sedikit peningkatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan industri manufaktur, mencapai 2.1% pertahun. Industri daging, persusuan, minuman dan industri makanan lainnya merupakan 4 sub-sektor industri yang unggul dalam menghasilkan nilai tambah. Produsen terbesar dari ke empat sub-sektor ini adalah Jerman, Prancis, Inggris dan Jerman. 2. Komunikasi KE Mengenai Trade And Development KE (KE) pada tanggal 17 September 2002 telah menyampaikan komunikasinya kepada Council dan Parlement Eropa mengenai Trade and Development – Assisting Developing Countries Benefit from Trade. Dalam komunikasinya tersebut disampaikan beberapa hal penting yang merupakan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan capacity building-nya melalui EU’s trade related assistance, antara lain: UE memandang perlu untuk membantu negara berkembang memperoleh keuntungan dari perdagangan dunia. Rencana KE bervariasi mulai dari upaya meni ngkatkan bantuan yang berkaitan dengan perdagangan diberbagai sektor penting sampai pada ide kordinasi yang lebih baik serta kesatuan kebijakan di dalam Uni Eropa dan dengan organisasi internasional lainnya. Country Strategy Paper (CSP) dan Regional Strategy Papers (RSP) merupakan wahana utama untuk menterjemahkan kebijakan dialog UE melalui program bantuan yang konkrit. Untuk mencapai keinginannya, KE telah membuat serangkaian proposal kegiatan yang dikelompokan atas tiga kategori yaitu (a) Intensification of dialogue with partner countries (b) Enhanced effectiveness of EU support dan (c) Contributing to international effectiveness. Komunikasi ini sangat penting bagi Indonesia dalam menyusun proposal bantuan dibidang perdagangan pada tahun 2003-2005. Dimana penyusunan proposal sebaiknya diarahkan pada tiga kelompok proposals for action tersebut di atas.


27

3. OHIM KE pada tanggal 22 oktober 2002 telah mengadopsi peraturan yang memperbolehkan kantor KE untuk harmonisasi dalam pasar internal (OHIM) yang berbasis di Alicante untuk memulai program pendaftaran Community Design Regulation yang diadopsi oleh Council pada tnggal 12 Desember 2001 yang memberikan OHIM perlengkapan administrasi yang diperlukan dalam melaksanakan prosedur yang diperlukan seperti pendaftaran dan pembatalan dari design serta permohonan, pemberdayaan dan kelancarannya. Pedaftaran Community Design akan memberikan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan di wilayah UE menggunakan single application. Perusahaan-perusahaan tetap diperbolehkan untuk mengambil alternatif untuk mendaftarkan designnya melalui peraturan hukum negaranya, yang telah diharmonisasi melalui Directive 98/71/EC jika diinginkan. 4. ILO World Commission Pada tanggal 27 Februari 2002, Komisioner Perdagangan Pascal Lamy menyatakan bahwa UE akan mendukung Komisi Dunia (World Commission) International Labour Organisation (ILO) dalam rangka mengetengahkan dimensi sosial dari globalisasi. Komisi Dunia tersebut akan membantu masyarakat internasional untuk mengerti hubungan yang rumit antara globalisasi, liberalisasi perdagangan dan pembangunan sosial, khusunya dalam mempromosikan core labour standards.


28

KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNI EROPA

Recommend Documents