BERGABUNGNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA SKRIPSI

BERGABUNGNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Universitas lslam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta

Diajukan oleh : Nama: Panji Noor Hamzah NIM: 108083000070

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015

ABSTRAK Skripsi ini memaparkan mengenai bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya negara Kroasia yang dulunya merupakan bagian dari Yugoslavia. Setelah merdeka dari Yugoslavia pada 1991, Kroasia mulai tertarik untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas negaranya yang mengalami masalah selama proses pemisahan diri dari Yugoslavia. Untuk lebih jelasnya, dipaparkan juga secara kronologis mengenai proses masuknya Kroasia sebagai anggota Uni Eropa, yang dimulai ketika menjadi negara kandidat pada 2003 dan secara resmi menjadi anggota ke-28 Uni Eropa pada 2013. Lebih lanjut, skripsi ini juga berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisa data yang telah diperoleh mengenai isu di dalam skripsi ini. Teori yang digunakan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional, dan regionalisme. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisa bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Adanya kebijakan Kroasia ini ditujukan untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi dan politik. Pada skripsi ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan serta menganalisa permasalahan dalam skripsi ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui buku, surat kabar, dokumen penting, jurnal, tesis, disertasi dan situs internet resmi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa adalah adanya faktor internal yang terdiri dari public opinion, tawaran insentif ekonomi bagi Kroasia dan peningkatan stabilitas politik. Di sisi lain, faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah adanya kebijakan perluasan yang dilakukan oleh Uni Eropa di wilayah Balkan dan adanya kepentingan Rusia di kawasan tersebut.

KATA PENGANTAR Bismillaahirrahmaanirrahiim, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “BERGABUNGNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA TAHUN 2013”. Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Program Studi Hubungan Internasional. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis, baik tenaga, ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Orang tua tercinta, Ayahanda Amir Hamzah dan Ibunda Yurna Berti yang selalu memberikan doa terbaik dan kasih sayangnya. Terimakasih yang tak terhingga untuk semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Bapak Andar Nubowo, DEA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dengan kesabaran dalam memahami permasalahan di dalam skripsi ini. Terimakasih untuk semua masukan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Armein Daulay M.Si., selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Terimakasih untuk waktu yang diluangkan dan nasehat yang diberikan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai. Kak Mutiara Pertiwi, MA., yang telah bersedia menjadi tempat berkonsultasi mulai dari skripsi ini akan ditulis hingga selesai. Masukan dan dukungan yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi penulis. Bapak/Ibu Dosen jurusan hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Bapak Nazaruddin Nasution, SH, MA., Bapak Agus Nilmada Azmi, M.Si., Bapak Drs. Aiyub Mohsin, MA, MM., Bapak M. Adian Firnas, M.Si., Bapak Badrus Sholeh, MA., Bapak Faisal

Nuerdin, Bapak Arisman, M.Si., Bapak Teguh Santosa, Bapak Afrimadona, Ibu Eva Mushoffa, Ibu Rahmi, Pak Jajang, Pak Amali dan juga seluruh staf Dosen di jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih karena telah mengajarkan dan membagi ilmunya kepada penulis selama masa menuntut ilmu di jurusan HI FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Auliyaul Hamidah, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan doa. Terimakasih yang tak terhingga untuk semua kebaikan dan kesabaran dalam memberikan support kepada penulis. Terimakasih juga telah meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman jurusan HI angkatan 2008, Terimakasih kepada Fajri, Zein, Hakim, Eris, Fahmi, Awi, Riandika, Yasser, Waldi, Faisal, Heri, Bayu, Azmi, Ningsih, Mimi, Meidya, Maria, Yeye, Rahma, Diyah, Didah, Teh Nurul, Teh Uli, Elisha, Amanda, Fitri, Filli, Ochi, Nayla, Hanifah, Rina, Ika, Ahla, Amel, Neti, Miftah, Teh Midah, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Jakarta, 15 Juni 2015

Panji Noor Hamzah

DAFTAR ISI ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………………………………. 1 B. Pertanyaan Penelitian…………………………………………………………………. 6 C. Kerangka Pemikiran……………………………………………………………….….. 6 D. Metode penelitian……………………………………………………………………... 12 E. Sistematika Penulisan………………………………………………………………... 13 BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA NEGARA KROASIA A. Sejarah Terbentuknya Negara Kroasia………………………………………………… 16 B. Profil Negara Kroasia…………………………………………………..………….….. .23 BAB III PROSES MASUKNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA A. Uni Eropa A.1. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa…………………………………………………. 25 B. Proses Masuknya Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa B.1. Tahun 2000-2004 : Kroasia Mengadopsi Copenhagen Criteria dan Acquis Communautaire………………………………………………………….………. 33 B.2. Tahun 2004-2009 : Penundaan Aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa…………. …. 39

B.3. Tahun 2009-2013 : Kroasia Secara Resmi Menjadi Anggota Uni Eropa……….… 41 BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI BERGABUNGNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA A. Faktor Internal A.1. Public Opinion………….…………………………………………………………. 43 A.2. Tawaran Insentif Ekonomi bagi Kroasia…………………………………...…….. 45 A.3. Peningkatan Stabilitas Politik……………………………………………..…..….. 50 B. Faktor Eksternal B.1. Kebijakan Perluasan Uni Eropa……………………………………………............ 54 B.2. Kepentingan Rusia di Kawasan………………………………………….………... 61 BAB V ANALISA DAN KESIMPULAN A. Analisa………………………………………………………………………..………… 65 B. Kesimpulan………….………………………………………………………………….. 67 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1.: Letak Geografis Negara Kroasia………………………………………………..… 1 Gambar II.1 : Peta Wilayah Yugoslavia beserta Enam Negara Bagiannya…………………… 20 Gambar III.1. Peta Kawasan Uni Eropa………………………………………………………... 31 Gambar III.2. Skema Ordinary Legislative Procedure………………………………………… 32 Gambar IV.1. : Proses Enlargement Uni Eropa dari tahun 1952-2007………………………… 56 Gambar IV.2 : Luas Wilayah UNI Eropa………………………………………………………. 57 Gambar IV.3: Jumlah Penduduk Uni Eropa Tahun 2007……………………………….……… 58 Gambar IV.4. : Candidate Countries and Potential Candidate of European Union……….….. 59 Gambar IV.5 : Grafik Dana Bantuan Uni Eropa kepada Negara Kandidat………….………… 60

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN

Association of Shoutheast Asian Nations

CFSP

Common Foreign and Security Policy

CIS

Commonwealth Independent State

EC

European Communities

ECSC

European Coal and Steel Community

EDC

European Defense Community

EEC

European Economic Community

ENP

European Neighborhood Policy

EU

European Union

EURATOM

European Atomic Energy Community

GDP

Gross Domestic Product

GNB

Gerakan Non Blok

HAM

Hak Asasi Manusia

HKoV

Hrvatska Kopnena Vojska/Angkatan Darat

HRM

Hrvatska Ratna Mornarica/Angkatan Laut dan pasukan penjaga pantai

ICTY

The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

JHA

Justice and Home Affairs

JNRC

Joint Nuclear Research Center

KTT

Konferensi Tingkat Tinggi

MFEA

the Ministry of Foreign and European affairs

NAFTA

The North American Free Trade Area

NAM

Non Aligned Movement

NDH

Nezavisne Drzave Hrvatske/Independent State of

NOF

Narodni Front

SAA

Stabilization and Association Agreement

TEC

Treaties establishing European Community

TEU

Treaty on European Union

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kroasia adalah suatu negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan parlementer demokratis yang terletak di antara Eropa Tengah, Balkan, dan Mediterania. Kota terbesar adalah Zagreb yang juga merupakan ibu kota negara. Negara ini berbatasan dengan Hongaria di Timur Laut, Serbia di Timur, Bosnia-Herzegovina dan Montenegro di Tenggara, Laut Adriatik di Barat Daya dan Slovenia di Barat Laut.1 Berikut ini adalah peta geografis Kroasia:2 Gambar 1.1.: Letak Geografis Negara Kroasia

1

Ivana Crljenko, 2013, Croatia Land and People, The Miroslav Krleža Institute of Lexicographyin association with the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia : Zagreb, www.croatia.eu hal. 3 2 Map Of Croatia, diakses dalam http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/croatia/ diakses pada 15 November 2014

1

Dalam sejarahnya, Kroasia merupakan negara bagian dari Republik Sosialis Federal Yugoslavia. Setelah kematian Presiden Josip Broz Tito pada tahun 1980, Yugoslavia mengalami krisis ekonomi dan sosial. Dampak dari krisis tersebut adalah terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang termasuk dalam kawasan Yugoslavia, salah satunya adalah Kroasia. Lebih lanjut, pada April hingga Mei 1990 dilakukan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh berbagai partai yang ada di Kroasia. Partai yang memenangkan pemilu tersebut adalah partai Croatian Democratic Union (HDZ). Pemimpin partai HDZ, Franjo Tuđman, terpilih menjadi Presiden Kroasia. Secara resmi, negara ini melepaskan diri dan memperoleh kemerdekaan pada 25 Juni 1991, kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 8 Oktober 1991. Namun demikian, baru pada tahun 1992 Kroasia memperoleh pengakuan dari PBB sebagai negara merdeka yang berdaulat.3 Kroasia terbagi menjadi dua puluh provinsi, sementara kota Zagreb memiliki otonomi sendiri. Negara seluas 56.594 km² ini memiliki iklim campuran benua Eropa dan Mediterania. Bahasa resmi yang digunakan di Kroasia adalah bahasa Kroasia. Bahasa-bahasa minoritas juga kadang masih digunakan di tingkat pemerintahan daerah, diantaranya yaitu bahasa Ceko, Hongaria, Italia, Rutheria, Serbia dan Slovakia. Jumlah penduduk Kroasia tercatat sebesar 4,28 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sekitar 0,05% per tahunnya. Mata uang Kroasia adalah Kuna (HRK) yang berlaku sejak tahun 1994.4 Setelah merdeka dari Yugoslavia pada tahun 1991, Kroasia memiliki ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Hal ini sejalan dengan perluasan yang dilakukan Uni Eropa pada tahun 1990-an di negara Balkan Barat yang beranggotakan Kroasia, Bosnia3

Op.cit. Ivana Crljenko, hal. 57-58 Ana Grdović, dkk., 2011,A Foreign Researcher‟s Guide to Croatia, 3rd Edition, http://ec.europa.eu/euraxessPublished by: Agency for Mobility and EU Programmes Library of the European Commission (Credit © European Union), hal. 10 4

2

Herzegovina, Macedonia, Kosovo, Serbia, Montenegro dan Albania. Hal inilah yang kemudian meyakinkan Kroasia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pada 2001 Kroasia menandatangani perjanjian Stabilitation and Association Agreement dengan Uni Eropa. Selain itu, pada akhir tahun 2001, Kroasia juga menandatangani European Free Trade Association (EFTA) dengan negara lainnya seperti Slovenia, Hongaria, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Turki, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Bulgaria.5 Secara umum, terdapat empat tahap yang menjadi persyaratan dalam proses masuknya anggota baru ke dalam Uni Eropa. Pertama, sebuah negara harus mengajukan permohonan keanggotaan. Kedua, peninjauan Uni Eropa terhadap negara yang mengajukan, untuk melihat apakah mereka memenuhi standar Uni Eropa atau tidak. Ketiga, Dewan Eropa menyetujui penerimaan negara pemohon dan menetapkannya sebagai negara kandidat. Setelah itu, yang keempat adalah ketika negosiasi selesai, perjanjian aksesi akan ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara anggota, serta Lembaga Uni Eropa dan negara kandidat itu sendiri.6 Bergabungnya Kroasia ke Uni Eropa memerlukan proses yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 2003. Pada 21 Februari 2003, Kroasia mulai mengajukan aplikasi keanggotaan Uni Eropa. Pada awal tahun 2004 Komisi Eropa merekomendasikan bahwa Kroasia menjadi calon anggota resmi, kemudian status kandidat negara anggota diberikan kepada Kroasia pada pertengahan tahun 2004. Lebih lanjut, pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa sepakat untuk mulai meninjau aplikasi Kroasia untuk keanggotaannya. 7 Dengan adanya hal tersebut, maka Uni Eropa mulai menggunakan pedoman The Copenhagen Criteria yang isinya adalah negara kandidat harus menekankan nilai-nilai politik, 5

6

www.un.org, 19 November 2014, Croatia, Country Profile, Johannesburg Summit 2002 Croatia, hal. 3

Jenny, 2013, Just the Facts – Croatian Accession to the EU, http://www.europeanmovement.ie/just-the-facts-croatian-accession/ diakses pada 20 November 2014 7 Ibid.

dalam

3

menjamin demokrasi, aturan hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan bagi kaum minoritas, serta kebutuhan ekonomi pasar. Selain itu, The Copenhagen Criteria juga berfungsi sebagai seperangkat aturan yang menentukan apakah suatu negara memenuhi syarat atau tidak untuk bergabung dengan Uni Eropa.8 Setelah melalui proses tersebut, Uni Eropa mulai memeriksa bahwa suatu negara harus mengadopsi hukum Uni Eropa, termasuk akumulasi undang-undang, tindakan hukum, dan keputusan pengadilan yang dikenal dengan Acquis Communautaire. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus mematuhi Acquis Communautaire yang bersifat mengikat, mematuhi setiap peraturan, serta mengubah hukum nasional negara tersebut dengan mengadopsi hukum Uni Eropa. Hal ini berarti negara kandidat harus menyiapkan atau mengubah badan administratif atau peradilan agar sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Uni Eropa.9 Setelah itu, dimulailah negosiasi antara negara kandidat dengan Uni Eropa. Dalam proses negosiasi untuk menjadi anggota Uni Eropa, Kroasia mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan tertundanya proses aksesi. Penyebabnya adalah sejumlah isu seputar hubungan Kroasia dengan The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), suatu badan pengadilan hukum PBB yang berurusan dengan kejahatan perang yang terjadi selama konflik di wilayah Balkan ditahun 1990-an. Hubungan Kroasia dengan ICTY mengalami kerenggangan karena pemerintah Kroasia tidak bersikap tegas dalam menyerahkan Jenderal Ante Gotovina ke dalam tahanan untuk diinterogasi oleh ICTY. Ante Gotovina merupakan orang yang berperan sebagai aktor intelektual dalam konflik di Balkan. 8

Nicolai Wammen, 2013, 20 Years that Changed Europe The Copenhagen Criteria and the Enlargement of the European Union, Conference Report, Copenhagen, hal. 5 9 Stephen J. Silvia dan Aaron Beers Samp, 2003, Acquis Communautaire and European Exeptionalism: A Genealogy, European Union Studies Center , ACES Working Paper Series Paul H. Nitze School of Advanced International Studies 1717 Massachusetts Ave NW, hal. 20-21

4

Namun demikian, masalah ini diselesaikan pada tahun 2005 setelah Ante Gotovina dibawa ke ICTY untuk diinterogasi. Jaksa kepala ICTY, Carla Del Ponte kemudian menyatakan bahwa Kroasia menjadi lebih kooperatif dengan ICTY. Hal tersebut kemudian melancarkan kembali proses negosiasi aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa hingga tahun 2008.10 Namun demikian, pada akhir tahun 2008 Slovenia menolak pencalonan Kroasia karena masih ada masalah perbatasan yang belum diselesaikan antara kedua negara tersebut. Kondisi ini membuat pembahasan pencalonan Kroasia akhirnya terpaksa terhenti selama 10 bulan. Keadaan ini berusaha diredam dengan kesepakatan Kroasia dan Slovenia untuk menggunakan mediasi internasional. Akhirnya, Slovenia menyetujui pencalonan Kroasia sebagai anggota Uni Eropa. Pada bulan September 2009, proses negosiasi antara Uni Eropa dengan Kroasia kembali dibuka. Setelah menunda negosiasi selama sepuluh bulan, sengketa itu akhirnya diselesaikan ketika Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan menarik keberatan untuk negosiasi Kroasia dengan Uni Eropa.11 Kroasia menyelesaikan negosiasi aksesi setelah penandatanganan Perjanjian Aksesi pada tahun 2011 dan mengadakan referendum nasional pada tahun 2012, dengan 66,27% pemilih di Kroasia setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa. Keanggotaan Kroasia dalam Uni Eropa akan resmi setelah 27 anggota Uni Eropa dan Kroasia meratifikasi Perjanjian Aksesi tersebut. Dengan demikian, tepat pada 1 Juli 2013 Kroasia resmi menjadi anggota Uni Eropa.12 Bertitik tolak dari

uraian di atas, maka skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang

melatarbelakangi bergabungnya Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Isu ini merupakan

10

Arabella Thorp, 2011, Croatia : the Closing Stages of EU Accession, International Affairs and Defence Section, SN/IA/6157, House of Commons Library, hal. 3 11 Ibid. 12 Kartin Retzer dan Alja Poler De Zwart, 2013, Croatia set to join the European Union: What this means for data protection compliance, Morrison & Foerster LLP | mofo.com Attorney Advertising.

5

hal yang menarik untuk diteliti karena proses masuknya Kroasia mengalami hambatan-hambatan yang kemudian menunda proses aksesi tersebut. Pada dasarnya kebijakan Kroasia ini diarahkan untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi Kroasia. Oleh karena itulah, kebijakan Kroasia menjadi salah satu isu penting yang dapat menentukan masa depan Kroasia. B. Pertanyaan Penelitian Faktor apa saja yang mempengaruhi bergabungnya Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa? C. Kerangka Pemikiran  Teori Kebijakan Luar Negeri Konsep kebijakan luar negeri (foreign policy) merupakan seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktoraktor lain di lingkungan eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. Selanjutnya, rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah atau tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.13 Berbeda dengan pendapat Rosneau, Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.14 Selanjutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara yang terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah semua kondisi yang berasal 13

James N. Rosenau, 1969, International Politics and Foreign Policy a Reader in Research and Theory, London: a Division of Macmillan Publishing Co., Inc., hal. 27-32 14 K.J. Holsti, 1992, International Politics A Framework For Analysis dalam Sixth Edition, Printed in the United State of America: Prentice –Hall.Inc., hal. 45

6

dari negara

yang bersangkutan,

seperti:15

a) kepentingan ekonomi

dan keamanan

(economic/security needs). b) geografi dan karakteristik topografi (geographical and topographical characteristic). c) atribut nasional (national attributes), faktor ini dapat diartikan sebagai karakteristik umum dari sebuah negara bangsa. d) struktur pemerintah/philosofi (government structure and philosophy), yaitu struktur yang digunakan oleh suatu negara. e) opini publik (public opinion), hanya diberlakukan bagi masyarakat yang memiliki kebebasan penuh untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. f) Birokrasi (bureaucracy), mengenai proses kebijakan luar negeri suatu negara. Terakhir adalah g) pertimbangan etik (ethical consideration), mengacu pada tindakan apa yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencapai tujuannya. Di sisi lain, faktor eksternal terdiri dari: pertama, struktur sistem internasional (structure of the system),yang mengacu pada tatanan internasional. Kedua, karakteristik/struktur ekonomi internasional (characteristics/structure of world economy), mengacu pada perkembangan sistem perekonomian dunia.Ketiga, kebijakan dan tindakan aktor lain (the policies and actions of other state), yaitu respon dari pihak lain atau negara lain terhadap isu internasional yang sedang terjadi. Keempat, masalah global dan regional yang berasal dari pihak swasta (global and regional private problems arising from private activities), mengacu pada masalah-masalah yang dilakukan oleh pihak swasta.Kelima, hukum internasional dan opini publik (international law and world opinion).16 Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Namun demikian, untuk menganalisanya, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan atau menjelaskan satu atau beberapa faktor saja yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Ini

15 16

Ibid., hal 271 Ibid. hal. 287

7

merupakan cara yang sederhana untuk menganalisa kebijakan luar negeri.17 Dengan demikian, melalui faktor internal dan eksternal dalam konsep kebijakan luar negeri tersebut, maka difokuskan pada faktor internal yaitu kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. Sedangkan faktor eksternal difokuskan pada struktur dalam karakteristik/struktur internasional.  Teori Kepentingan Nasional Kepentingan nasional (national interest) merupakan keseluruhan nilai-nilai yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial yang dimiliki oleh negara. Selain itu, kepentingan nasional menjadi tujuan mendasar dan faktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Daniel S. Papp mengatakan bahwa dalam national interest terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas.18 Lebih lanjut, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara karena menjadi tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Dengan demikian, kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional.19 Dengan demikian, dalam mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara berusaha melindungi dan mempertahankan

17

Marijke Breuning, 2007, Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction, New York: Palgrave Macmillan, hal. 9 18

Daniel S. Papp, 1988, Contemporary International Relation: A Framework for Understanding, 2nd edn, MacMillan Publishing Company , New York, hal. 29. 19 T.May Rudy, 2002, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin, Refika Aditama, Bandung, hal 116

8

dirinya dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan suatu negara. Selain uraian di atas kepentingan nasional juga dapat diidentifikasi dengan melihat jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya, yaitu: a) Core values merupakan kepentingan yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Karena merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya maka suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Contohnya ialah melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup (ideology) yang dianut suatu negara. b) Middle-range objectives, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing

negara,

namun mereka tidak bersedia berperang karena masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya. Cara yang ditempuh misalnya melalui jalan perundingan atau kerjasama, biasanya mencakup kebutuhan memperbaiki perekonomian suatu negara. c) Long-range goals, merupakan kepentingan nasional yang bersifat ideal, misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.20  Teori Regionalisme Munculnya regionalisme dalam perpolitikan dunia mendapat reaksi positif dan optimis dari para aktor internasional, khususnya negara. Regionalisme didasari oleh perdamaian, keamanan dan pembangunan. Lebih lanjut, regionalisme juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan antarnegara yang letak geografisnya berdekatan dan latar belakang sejarah yang sama. Pengertian regionalisme mengacu pada kerjasama transnasional dalam bidang ekonomi, politik,

20

Angelo Codevilla dan Paul Seabury, 2006, War: Ends and Means, 2nd edition :Potomac Books Inc, hal. 141

9

dan sosial di wilayah tersebut. Regionalisme mengacu pada upaya memperkuat hubungan antarnegara.21 Sejarah munculnya regionalisme ditandai oleh dua faktor, yaitu pertama, dengan melihat faktor daya ikat (kohesi) yang membuat negara-negara tertarik untuk melakukan kerjasama regional. Kedua, dengan melihat lahirnya sebuah institusi regional sebagai wujud dari kerjasama regional di suatu kawasan tertentu. Kedua faktor ini bersifat berkesinambungan. Kohesi atau daya ikatlah yang menjadi faktor penentu terwujudnya kerjasama yang memuncak pada pembentukan institusi regional dan juga menentukan apakah institusi regional tersebut dapat bertahan atau tidak.22 Dilihat dari periodesasinya, regionalisme terbagi menjadi Regionalisme Klasik (Old Regionalism) dan Regionalisme Baru (New Regionalism). Regionalisme Klasik merupakan regioanlisme yang muncul sekitar tahun 1960-an seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II (PD II) dan akan dimulainya Perang Dingin (Cold War). Ciri dari Regionalisme Klasik diantaranya adalah bersifat high politics, seperti pembentukan aliansi keamanan. Hal ini dianggap penting karena PD II mengakibatkan kerusakan parah yang dialami oleh hampir semua negara di dunia. Oleh karena itu, untuk meredam konflik agar tidak menyebar dan menyeret semua negara dalam satu kawasan, mereka bersepakat untuk membentuk aliansi keamanan.23 Namun demikian, Regionalisme Klasik tidak dapat bertahan lama, bahkan mengalami kemunduran. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah munculnya reaksi dari negara-negara yang ingin melepaskan diri dari pengaruh AS maupun Uni Soviet dengan cara

21

Artatrana Gochhayat, 2014, Regionalism and sub regionalism: A theoretical framework with special reference to India, academic journal, African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 8 (1), hal.10-11 22 Nuraeni S., dkk., 2010, Regionalisme dalam Studi Hubungan Internaisonal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 16 23 Ibid. hal. 17-19

10

membentuk organisasi atau gerakan Non-Blok. Selain itu, menjelang era 1990-an seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, negara-negara di dunia tidak lagi menghendaki kerjasama yang bersifat high politics. Negara-negara tersebut lebih menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, mereka mulai melakukan berbagai kerjasama yang mengarah pada faktor ekonomi (low politics). Inilah yang dimaksud dengan Regionalisme Baru (new regionalism). Fawcett berpendapat bahwa ada empat faktor yang mendorong tumbuhnya Regionalisme Baru, yakni: (1) berakhirnya Perang Dingin, (2) Perubahan ekonomi dunia, (3) Hilangnya anggapan tentang negara “Dunia Ketiga”, (4) Demokratisasi.24 Dengan adanya proses regionalisme maka secara otomatis terjadi integrasi. Integrasi merupakan suatu kondisi ketika dominasi sistem politik yang lebih besar menjadi semakin meningkat dengan adanya penambahan unit-unit baru.

Menurut Ernest B. Haas integrasi

internasional didefinisikan sebagai kondisi ketika aktor-aktor politik internasional diminta untuk mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik mereka ke institusi pusat yang memiliki atau mengambil alih yurisdiksi dari negara bangsa.25 Sedangkan menurut Martin Griffiths, integrasi didefiniskan dalam empat hal, yakni: (1) Pergerakan menuju pergerakan kerjasama antar-negara, (2) Transfer otoritas kepada institusi supranasional, (3) Peningkatan penyamaan nilai, serta (5) Perubahan menuju masyarakat global untuk membentuk masyarakat politik yang baru.26 Selain uraian di atas, terdapat beberapa kondisi yang menjadi pendorong integrasi. Pertama, asimilasi sosial berupa toleransi perbedaan budaya, identitas bersama atas tujuan 24

Ibid. hal. 20 Ernest B. Haas, 1958, The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces in 1950-57, Stanford, California: Stanford University Press, hal. 139 25

26

Martin Griffiths dan Terry O’ Callaghan, 2002, International Relations: The Key Concepts, New York:

Routledge.

11

kebijakan luar negeri, dan kedekatan hubungan antarpemerintah dan antarbangsa secara umum. Kedua, kesamaan nilai, terutama di antara kaum elite yang akan mempengaruhi masalah perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan keputusan. Ketiga, keuntungan yang akan diperoleh oleh anggotanya karena tidak ada satu negara manapun yang mau mengalihkan atau memberikan sebagian kedaulatannya kepada institusi tertentu tanpa ada keuntungan yang diharapkan. Keempat, kedekatan hubungan di masa lampau. Kedekatan latar belakang di antara negaranegara dapat mempengaruhi terjadinya integrasi di antara mereka. Dengan adanya kesamaan latar belakang dan sejarah, maka akan semakin mudah proses integrasi untuk dilakukan. Kelima, pandangan akan pentingnya integrasi itu sendiri. Keenam, ekspektasi pertimbangan biaya. Integrasi bisa berlangsung jika keuntungan yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan biaya proses integrasi. Ketujuh, pengaruh eksternal yang menjadi katalisator tumbuhnya integrasi. Misalnya, pembentukan aliansi keamanan yang disebabkan oleh adanya ancaman dari pihak tertentu.27 D. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.28 Metode ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan terkait kebijakan Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan surat kabar. Oleh karena itu, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini

27

Budiono Kusumohamidjojo, 1993, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 28

Lexy J. Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 3

12

adalah data sekunder. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data dari situs-situs internet (website) yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dari buku yang berasal dari berbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Badan Pusat Pengkajian Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, dan sebagainya. Selama proses penelitian ini berlangsung, data yang akan digunakan merupakan data yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan teori, sehingga hasil penelitian ini akan dapat dipahami dan mudah dimengerti. Dalam hal ini, proses pengolahan data yang telah dikumpulkan diawali dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber secara berkesinambungan. Analisis data bertujuan untuk membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penelitian yang dihasilkan bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi data yang bertujuan untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh. Lebih lanjut, data yang telah diverifikasi akan direduksi dengan cara memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang benar dari pertanyaan penelitian.29 E. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembatasan dalam skripsi sini, maka terdapat susunan bab per bab secara berkesinambungan. Sistematika penulisan ini bertujuan agar skripsi ini dapat dipahami

29

Emzir, 2008, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, hal. 29

13

sebagai satu kesatuan yang terstruktur dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kerangka pemikiran yang didalamnya terdapat teori Neoliberalisme, konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, regionalisme, dan integrasi. Selain itu, terdapat juga metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua adalah sejarah terbentuknya negara Kroasia yang meliputi dua pembahasan yaitu mengenai sejarah terbentuknya negara Kroasia dan profil negara Kroasia. Oleh karena itu, dari kedua bagian tersebut maka akan terlihat dengan jelas sejarah terbentuknya negara Kroasia yang dulunya merupakan negara bagian dari Yugoslavia, namun pada 1991 Kroasia resmi menjadi sebuah negara yang merdeka. Bab tiga mengenai proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Dalam bab tiga ini terdapat dua bagian utama yang meliputi sejarah terbentuknya Uni Eropa. Selain itu, pada bagian selanjutnya yaitu proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa membahas mengenai kronologis proses masuknya Kroasia yang diawali pada 2003 hingga resmi menjadi anggota ke-28 Uni Eropa pada 2013. Bab empat mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Bab empat ini memiliki dua bagian utama yaitu mengenai faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari public opinion, tawaran insentif ekonomi bagi Kroasia, dan peningkatan stabilitas politik. Sedangkan, dalam faktor ekternal terdapat penjelasan mengenai kebijakan perluasan Uni Eropa di wilayah Balkan yang menjadi daya tarik bagi negara-negara di kawasan tersebut untuk bergabung ke dalam Uni Eropa, salah satunya adalah Kroasia. Selain itu, adanya kepentingan Rusia di kawasan Balkan juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi.

14

Dengan adanya hal tersebut maka akan terlihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keanggotaan Kroasia dalam Uni Eropa. Bab lima adalah analisa dan kesimpulan. Dalam bab terakhir ini, pada bagian analisa memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dianalisa dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada. Selain itu, pada bagian kedua yaitu kesimpulan memaparkan menganai pokok-pokok pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

15

BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA NEGARA KROASIA Bab ini akan menjelaskan secara kronologis sejarah terbentuknya negara Kroasia. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai sejarah terbentuknya negara Kroasia. Selanjutnya, bagian kedua berisi tentang profil negara Kroasia. Dengan demikian, dari pembahasan tersebut akan terlihat jelas mengenai bagaimana sejarah terbentuknya negara Kroasia. A. Sejarah Terbentuknya Negara Kroasia Sejak 1918, Kroasia telah menjadi bagian dari negara federal Yugoslavia. Di dalam Yugoslavia terdapat enam negara republik yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro dan Makedonia. Selain itu, terdapat dua daerah otonomi khusus yaitu Kosovo dan Vojvodina. Yugoslavia beribukota di Beogard dan hingga 1941 Serbia memiliki peran yang penting dalam pemerintahan Yugoslavia.30 Pada 17 April 1941, Jerman dan sekutunya yaitu Italia dan Hongaria, melakukan invasi militer ke Yugoslavia. Dalam kurun waktu 11 hari, Bosnia terintegrasi ke dalam negara Kroasia merdeka atau yang dikenal dengan Independent State of Croatia (Nezavisne Drzave Hrvatske/NDH). NDH ini didirikan oleh Kolonel Slavko Kvaternik pada 10 April 1941. Keputusan untuk mendirikan NDH ini atas persetujuan pemimpin kelompok nasional Kroasia Ustasha yaitu Ante Pavelic. Alasan utama pengintegrasian Bosnia ke dalam Kroasia tersebut

30

V.P. Gagnon, 1995, Ethnic Nationalism and International Conflict: The Case of Serbia, International Security Journal, Vol. 19 No. 3, hal. 141

16

dikarenakan anggapan Ustasha terhadap Bosnia yaitu “Bosnia as the heart of the Croat state” dan muslim Bosnia dianggap sebagai “Flower of the Croat nation”.31 Perlu diketahui bahwa nama Ustasha berasal dari bahasa Kroasia yaitu Ustati yang berarti bangkit melawan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kelompok nasionalis Ustasha merupakan sekumpulan orang yang memiliki tekad untuk melawan penguasa atau pemerintahan yang tidak sesuai dengan ideologi mereka, sehingga mereka melakukan perlawanan. Tujuan dari perlawanan tersebut untuk merubah keadaan menjadi seperti keinginan mereka. Lebih lanjut, gerakan kelompok Ustasha didirikan oleh Ante Pavelic selama masa pengasingannya di Italia dan Hungaria. Didirikannya kelompok ini sebagai respon atas kediktatoran Raja Alexanders di Yugoslavia pada 1929. Ideologi yang digunakan oleh kelompok Ustasha ialah fasisme, tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan Kroasia. Selain itu, kelompok ini juga menekankan pentingnya kemurnian ras, sehingga mereka mendukung aksi genosida terhadap Serbia.32 Kelompok ini merupakan kelompok nasionalis terkuat di Yugoslavia yang melakukan penyerangan terhadap Serbia. Di bawah otoritas NDH, terjadi beberapa konflik antar kelompok yang terdiri dari pasukan Jerman-Italia, Ustasha, Pasukan militer Serbia dan Pasukan militer Bosnia. Terjadinya konflik internal tersebut dikarenakan adanya sebuah kebijakan NDH mengenai pembersihan wilayah NDH dari penduduk Serbia dan Yahudi. Oleh karena itu, pada pertengahan 1941, sepertiga dari delapan ratus ribu orang Serbia di Bosnia-Herzegovina tewas, dan sisanya digabungkan menjadi kelompok agama Katolik. Adanya hal tersebut, dikarenakan NDH

31

Onder Cetin, 2010, 1941 Resolutions of El-Hidaje in Bosnia and Herzegovina as a Case of Traditional, Conflict Transformation, European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 3 No. 2, hal. 74 32 Irina Ognyanova, 2000, Nationalism and National Policy in Independent State of Croatia (1941-1945), IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. VI No. 5, hal. 3

17

memiliki harapan ingin menjadi sebuah negara yang terdiri dari dua agama yaitu Islam dan Katolik.33 Selain itu, pada 22 Juli 1941, wakil kepala negara NDH menyatakan bahwa kebijakan NDH dalam menaklukkan penduduk Serbia dilakukan dengan cara sebagian penduduk Serbia akan dibunuh. Lebih lanjut, sebagian lagi akan dipindahkan ke daerah lain dan sisanya akan bergabung menjadi pemeluk agama Katolik. Dalam melakukan aksi pembersihan etnis, NDH telah membunuh 500.000 orang Serbia, 46.000 Yahudi, dan 25.000 Gypsies.34 Menyikapi peristiwa tersebut, masyarakat Islam Bosnia yang dikenal dengan Ulama ElHidaje menerbitkan sebuah resolusi pada akhir 1941 yang menyatakan bahwa muslim Bosnia di bawah otoritas NDH. Selain itu, pemimpin Muslim Bosnia menegaskan tiga hal utama selama terjadinya perang yaitu: keamanan, kebebasan dalam memeluk agama masing-masing orang, serta pemberian otonomi.35 Lebih lanjut, terjadinya konflik internal di Kroasia menyebabkan kondisi sosial, politik dan ekonomi Yugoslavia menjadi tidak stabil. Hal ini membuktikan bahwa cukup sulitnya menciptakan perdamaian selama peran kelompok nasionalis tidak dapat dikendalikan.36 Implikasi dari hal tersebut adalah munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok berhaluan komunis yang dipimpin oleh Josip Broz Tito. Kelompok ini kemudian bekembang menjadi sebuah kelompok nasionalis yang berhasil memaksa Jerman untuk meninggalkan

33

Op.cit. , Onder Cetin hal. 74-75 Lazo M. Kostich, 1981, The Holocaust in the “Independent State of Croatia”, published by Liberty, Chicago, hal. 254 35 Op.cit., Onder Cetin, .hal. 75 36 Op.cit., Irina Ognyanova, hal. 2 34

18

Yugoslavia pada April 1945. Hal ini dilakukan agar konflik internal khususnya kekuasaan NDH yang dibentuk oleh Jerman dapat dikendalikan, sehingga tercipta perdamaian di Yugoslavia.37 Setelah lepas dari penguasaan Jerman, pada November 1945, Yugoslavia mengadakan pemilu untuk menentukan keangotaan Majelis Konstituen Yugoslavia. Hasilnya, partai Narodni Front (NOF) yang dipimpin oleh Josip Broz Tito muncul sebagai pemenangnya. Dengan adanya hal tersebut, maka pada 29 November 1945, Majelis Konstituen mendeklarasikan terbentuknya Republik Rakyat Federal Yugoslavia.38 Pada tahun 1946, Majelis Konstituen Yugoslavia mengesahkan Undang-Undang dengan konsep seperti Undang-Undang yang digunakan oleh Uni Soviet. Hal ini dikarenakan Yugoslavia dan Uni Soviet memiliki dasar ideologi yang sama yaitu Komunisme. Melalui Undang-Undang yang telah disusun maka terbentuklah 6 negara bagian yaitu Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia.39 Berikut terdapat peta wilayah Yugoslavia beserta enam negara bagiannya.

37

Aleksa Djilas, 1995, Tito's Last Secret: How Did He Keep the Yugoslavs Together?, Diakses dalam http://www.foreignaffairs.com/articles/51216/aleksa-djilas/tito-s-last-secret-how-did-he-keep-the-yugoslavstogether pada tanggal 21 Desember 2014 38

David Anderson, 1995, The Colapse of Yugoslavia: Background and Summary, Forreign Affairs Defence and Trade Group, Research paper No. 14 1995-96 hal. 4-5 39 Ibid. hal. 4-5

19

Gambar II.1 : Peta Wilayah Yugoslavia beserta Enam Negara Bagiannya40

Pada 1980-an, pemimpin Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito wafat tanpa calon pemimpin yang langsung menggantikannya. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya konflik internal yang disebabkan oleh kepentingan masing-masing wilayah yang berbeda. Konflik internal yang terjadi cukup lama ini berlangsung hingga tahun 1990. Lebih lanjut, pada April 1990 Yugoslavia mengadakan pemilu. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya konflik internal yang terjadi. Selain itu, dengan adanya pemilu maka pemerintahan yang berkuasa diharapkan dapat

40

Center for European Studies, 2004, What Happen to Yugoslavia? The War, The Peace, and The Future, at Chapel Hill.

20

menstabilkan kondisi sosial, politik dan ekonomi di masing-masing wilayah. Hasil dari pemilu dimenangkan oleh partai nasionalis di bawah pimpinan Slobodan Milosevic.41 Pada 22 Januari 1990 pemerintah Kroasia memilik rencana untuk memisahkan diri dari Yugoslavia. Hal ini mendapat penolakan dari pemerintah Yugoslavia. Namun demikian, tanpa menghiraukan hal tersebut pada 19 Mei 1991, Kroasia mengadakan referendum untuk mendirikan negara Kroasia merdeka, hasilnya adalah 93,24% penduduk Kroasia menyetujui rencana tersebut. Dengan demikian, pada 25 Juni 1991 Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Kroasia kemudian memisahkan diri dari Yugoslavia yang diikuti dengan pembuatan mata uang sendiri, pembentukan angkatan bersenjata serta penentuan tapal batas wilayah negaranya. Akibatnya, terjadi konflik antara Kroasia dan pemerintah Yugoslavia yang dipicu oleh tentara Serbia. Dalam hal ini, Serbia mempertahankan Kroasia dengan cara mengontrol wilayah bagian Timur Kroasia. Sementara itu, PBB juga mengirimkan pasukan perdamaiannya ke wilayah tersebut.42 Sama halnya dengan Kroasia, Bosnia juga berencana memisahkan diri dari Yugoslavia sejak tahun 1990. Menyikapi hal tersebut Serbia kemudian mendirikan daerah otonomi di Bosnia yang dipimpin Radovan Karadzic. Dalam kepemimpinannya di daerah otonom, Radovan sering memperingatkan penduduk Bosnia untuk menghentikan niatnya dalam upaya memisahkan diri dari Yugoslavia. Namun demikian, Bosnia tetap mengusahakan kedaulatannya sehingga pada 6 April 1992, Uni Eropa mengakui kemerdekaan Bosnia. Menyikapi hal ini, maka tentara Serbia melakukan penyerangan ke Bosnia, hal yang sama dilakukan seperti di Kroasia yaitu tentara

41

Janine S. Hiller, dan Snjezana Puselj Drezga, 1996, Progress And Challenges Of Privatization: The Croatian Experience dalam Jurnal U. Pa. J. Int'l Econ. L.Vol.17:1, hal. 387 42 Ibid. hal. 388

21

Serbia mulai melakukan pembersihan etnis untuk penduduk non-Serbia.43 Implikasi dari penyerangan tersebut adalah tewasnya 22.000 orang yang terdiri dari 15.000 penduduk Kroasia dan 7.000 penduduk Serbia.44 Penyerangan yang dilakukan oleh tentara Yugoslavia dan Serbia terhadap Kroasia terjadi hingga 1992 yang kemudian dimenangkan oleh Kroasia.45 Dengan adanya hal tersebut maka Kroasia sejak 1991 resmi menjadi sebuah negara yang merdeka. Namun demikian, Serbia dan Yugoslavia tetap tidak menerima keputusan tersebut. Yugoslavia di bawah kepemimpinan Milosevic berusaha melemahkan kondisi politik, sosial dan ekonomi Kroasia dengan melakukan penyerangan hingga tahun 1994. Pada Agustus 1995, pasukan Kroasia berhasil merebut kembali wilayah Krajina sekitar Bihac dalam waktu empat hari. Selain itu, pimpinan Kroasia Franjo Tudjman mengungkapkan bahwa Kroasia akan menguasai kembali daerah Slavona Timur yang telah dikuasai oleh tentara Serbia.46 Dalam hal ini, kemenangan Kroasia melawan serangan Yugoslavia dan Serbia karena adanya dukungan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika dan sekutunya memiliki wewenang atas perpolitikan internasional. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menyebarkan nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) dan demokrasi. Hal inilah yang digunakan oleh Eropa Timur, khususnya Hungaria memberikan kontribusi untuk pertahanan dan pengakuan Kroasia.47

43

Joe Sacco, 2000,Zona Aman Gorazde, Perang di Bosnia Timur 1992-1995, PT Mizan Pustaka, Bandung,

hal. 38-41 44

Antonija Petricusic, 2008, Nation-Building in Croatia and the Treatment of Minorities: Rights and Wrongs, Journal of L’Europe en formation, hal. 137 45

Ivo Banac, 2011, Independent Croatia: History, Issues and Policy, International Relations Quaterly, Delkelet Europa – Shouth –East Europe, Vol. 2 No.1 46 Op.cit., Janine S. Hiller dan Snjezana Puselj Drezga, hal. 389 47 Opcit, Ivo Banac, hal.5-6

22

B. Profil Negara Kroasia Pada Juni 1991, Kroasia resmi menjadi negara merdeka. Kroasia merupakan negara kesatuan Republik dalam sistem parlementer. Luas wilayah yang dimiliki adalah 56.594 km persegi, dan luas wilayah laut 575 km persegi. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Kroasia. Lebih lanjut, mayoritas penduduk Kroasia memeluk agama Katolik yaitu sebanyak 81,3%, sedangkan 4,4% beragama ortodoks, 1,5% beragama Islam dan 7,8% beragama lainnya. Secara pengelompokan etnis, maka etnis Kroasia terdiri dari 90,4%, Serbia 4,4%, dan etnis lainnya sekitar 4,4% termasuk Bosnia, Hungaria, Ceko dan Albania. Selain itu, Kroasia juga memiliki situs kebudayaan yang telah diakui oleh UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) yaitu Taman Nasional Plitvice dan Kota Dubrovnik.48 Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Kroasia adalah sistem Parlementer sejak tahun 1990. Jumlah anggota parlemen Kroasia adalah 100 hingga 160 orang yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun. Pembentukan struktur internal parlemen telah di atur dalam tata tertib yang disahkan oleh kepala negara.Parlemen memiliki peran sangat penting dalam menjalankan perpolitikan di Kroasia.49 Tugas parlemen adalah memutuskan pemberlakuan amandemen dan konstitusi, memberlakukan hukum dan APBN, mengambil keputusan untuk menyatakan perang atau damai, membuat strategi pertahanan dan keamanan nasional, melakukan pengawasan terhadap sipil dan angkatan bersenjata, memutuskan perubahan tapal batas negara, dan mengangkat serta memberhentikan pejabat negara. Selain itu, parlemen juga dapat memberikan amnesti dalam kasus tindak pidana. Lebih lanjut, Ombudsman diberi wewenang oleh parlemen Kroasia untuk

48

http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg diakses pada 18 Januari 2015

49

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=713 diakses: 19 Januari 2015

23

melindungi hak-hak konstitusional dan hukum warga negara serta lembaga-lembaga. Ombudsman dipilih oleh parlemen Kroasia untuk jangka waktu delapan tahun.50 Sumber perekonomian negara Kroasia ditentukan oleh sumber daya alam, tekhnologi dan perindustrian seperti kapal, konstruksi, petrokimia, dan industri makanan. Selain itu, sumber ekonomi lainnya berasal dari bidang pariwisata dengan sekitar 10 juta tamu asing yang berkunjung ke Kroasia setiap tahunnya. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh Kroasia sama seperti negara lainnya yaitu tingginya tingkat pengangguran. Dalam perdagangan internasional, Kroasia memiliki mitra dagang seperti Italia, Jerman, Slovenia, Austria, Bosnia, Herzegovina, dan Serbia.51 Produk utama Kroasia adalah pertanian dan peternakan yaitu gandum, jagung, gula, bunga matahari, kentang, kubis, bawang, tomat, lada, apel, jeruk, zaitun, anggur. Sedangkan untuk peternakan terdiri dari sapi dan babi yang hasil perahan susunya juga dapat dikonsumsi. Selain itu, Kroasia juga memproduksi bahan kimia danplastik, peralatan mesin, logam, elektronik, produk baja, aluminium, kertas, produk kayu, bahan bangunan, tekstil, dan minyak bumi.52 Dalam bidang militer angkatan bersenjata Kroasia terdiri dari Angkatan Darat (Hrvatska Kopnena Vojska, HKoV), Angkatan Laut dan pasukan penjaga pantai (Hrvatska Ratna Mornarica, HRM), Angkatan Udaradan Komando Pertahanan Udara (Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvosaya Protiv Zracna Odbrana), serta Pendidikan dan Komando Pelatihan serta Komando Logistik.53

50

Ibid. Ivana Crljenko, dkk., 2013, Croatia land and people, The Miroslav Krleža Institute OF LEXICOGRA PHYA CIP catalogue record for this book is available in the Online Catalogue ofthe National and University Library in Zagreb, hal. 89 52 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html diakses 23 Januari 2015 53 Ibid. 51

24

BAB III PROSES MASUKNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA Bab III ini akan menjelasakan mengenai proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa yang terdiri dari dua pembahasan utama. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai sejarah pembentukan Uni Eropa. Selain itu, dalam bagian kedua akan dijelaskan secara kronologis proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa yang dimulai dari tahun 2001 hingga 2013. Dengan demikian, dari kedua pembahasan tersebut dapat menjelaskan mengenai proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2013. A. Sejarah Terbentuknya Uni Eropa Berakhirnya perang Dunia II memunculkan perubahan hubungan antarnegara dalam politik internasional. Salah satu perubahannya adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang ekonomi, politik maupun sosial. Selain itu, terdapat pula organisasi regional seperti Uni Eropa, NAFTA (The North American Free Trade Area), dan ASEAN (Association of Shoutheast Asian Nations) . Adanya kerjasama yang dibangun antarnegara ini secara umum dapat memberi implikasi positif terhadap perkembangan masingmasing negara anggota. Salah satu contoh organisasi regional yang akan dibahas adalah organisasi Uni Eropa. Dalam hal ini, Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional di bidang ekonomi dan politik. Uni Eropa adalah sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang politik dan ekonomi, terdiri dari 28 anggota negara yang terletak di sekitar benua Eropa. Sebagai sebuah organisasi Uni Eropa di dasarkan kepada sebuah aturan dan hukum yang mengikat. Dalam sejarahnya, pasca Perang Dunia II Jean Monnet selaku Penasihat Ekonomi pemerintah negara

25

Perancis, membuat sebuah rencana untuk mengendalikan hasil sumber daya batu bara dan baja milik perancis dan Jerman. Hal ini dilakukan untuk menghindari efek lebih lanjut dari Perang Dunia II. Kedua negara kemudian berencana untuk membentuk European Coal and Steel Community (ECSC). Dikarenakan rencana ECSC ini dianggap belum jelas oleh sebagain negara maka Inggris tidak ikut berpasrtisipasi dalam ECSC.54 Meskipun demikian, Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman mendukung pembentukan ECSC ini yang kemudian dikenal dengan Schuman Plan pada 9 Mei 1950. Hal ini tidak berpengaruh bagi Inggris, karena Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan mengatakan bahwa Schuman Plan merupakan gagasan yang belum jelas atau disebut sebagai “a plan to have a plan”. Berbeda dengan Inggris, enam negara lainnya seperti Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda dan Jerman menandatangani perjanjian Paris pada 18 April 1951. Perlu diketahui bahwa perjanjian Paris ini merupakan awal diresmikannya pembentukan ECSC yang berlaku pada 23 Juli 1952. Jean Monnet terpilih menjadi pimpinan ECSC.55 Perjanjian Paris ini berisikan penghapusan berbagai hambatan perdagangan antarnegara anggota dan menciptakan suatu pasar bersama sehingga produk, pekerja, dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggota dapat bergerak dengan bebas tanpa adanya hambatan.56 Dalam perkembangannya, ECSC berhasil mengembangkan kerjasama ekonomi antarnegara anggota termasuk kerjasama di bidang energi dan transportasi. Pada dasarnya, tujuan

54

James Maxine dan Matthew Purvis, 2014, The European Union, House of Lords Library Notes, London, LLN 2014/015, hal. 1-2 55

Ibid. hal.2 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm pada 14 Januari 2015 56

diakses

26

utama didirikannya ECSC ini adalah untuk menghindari munculnya Jerman sebagai ancaman terhadap perdamaian di kawasan tersebut.57 Dalam perkembangannya ECSC menjadi sebuah organisasi regional yang sukses sehingga membuat negara anggota optimis untuk membentuk sebuah organisasi regional di benua Eropa. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya European Defense Community (EDC). Keenam negara anggota ECSC menandatangani EDC pada 1952. Namun demikian, gagasan ini gagal untuk diwujudkan karena Majelis Nasional Perancis atau yang dikenal dengan French National Assembly tidak menyetujui pembentukan EDC. Implikasi dari kegagalan tersebut maka keenam negara anggota berupaya untuk menciptakan gagasan baru yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi serta penggunaan energy nuklir untuk kemajuan kawasan Eropa. Oleh karena itu, dibentuklah European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (EURATOM).58 Pada 1-2 Juni 1955, pertemuan anggota ECSC dilakukan Messina, Italia. Pertemuan ini dihadiri oleh enam menteri luar negeri masing-masing negara anggota yaitu Belgia, Perancis, Luksemburg, Belanda dan Jerman. Dalam pertemuan ini menghasilkan keputusan untuk memperluas kerjasama ke seluruh bidang ekonomi.59 Sesuai dengan tujuan ECSC yang ingin mengembangkan kerjasama antarnegara anggota ke seluruh bidang ekonomi maka pada 25 Maret 1957 di Roma, yang dihadiri oleh seluruh negara anggota dibentuklah EURATOM. Tujuan dibentuknya EURATOM adalah kesadaran akan pentingnya tenaga nuklir sebagai kekuatan di masa depan. Melalui EURATOM berfungsi untuk memenuhi kebutuhan serta

57

Opcit., Nuraeni S., dkk., hal. 139 Utz P. Toepke, 1981, The European Economic Community -- A Profile,Northwestern Journal of International Law & Business Volume 3 Issue 2, hal. 641-642 59 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1955/index_en.htm diakses pada 15 Januari 2015 58

27

mengontrol pasokan semua bahan dan lisensi produksi serta desain reaktor yang dikembangkan oleh Joint Nuclear Research Center (JNRC).60 Lebih lanjut di tahun yang sama yaitu 1957, negara anggota ECSC juga membentuk EEC yang didasarkan atas perjanjian Roma. Tujuan utama didirikannya EEC ini adalah memperluas prinsip ECSC melalui dua hal yaitu, pertama: Tercapainya suatu custom unions yang ditandai dengan penghapusan custom duties, import quotas, dan berbagai hambatan perdagangan lainnya di antara negara anggota. Kedua, harmonisasi kebijakan nasional mengenai barang, jasa, pekerja, dan modal.Selain itu, EEC juga berharap dapat meningkatkan integrasi Eropa, sesuai dengan penjelasan pada isi perjanjian Roma yaitu “an ever closer union between the peoples of Europe”.61 Kedua perjanjian yaitu EURATOM dan EEC ini mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Setelah melakukan beberapa pertemuan, maka ditetapkan pada 8 April 1965 ECSC, EURATOM dan EEC digabung menjadi European Community atau yang dikenal dengan Masyarakat Eropa. Adanya hal ini berdasarkan pada perjanjian Brussel. Tiga pilar utama yang disepakati oleh negara anggota yaitu: pertama, sejak 1 Juli 1967 ketiga organisasi tersebut yaitu ECSC, EURATOM dan EEC digabung menjadi satu organisasi di bawah satu komisi untuk memudahkan manajemen kebijakan bersama. Kedua, pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa yang akan menggantikan Special Council of Ministers di ketiga organisasi sebelumnya dan melakukan pergantian masa jabatan selama enam bulan sekali. Selanjutnya yang ketiga, membentuk Badan Audit European Community untuk menggantikan Badan Audit ECSC, EURATOM dan EEC.62

60

Mervyn O’ Driscoll, 2002, The European Parliament and the Euratom Treaty:past, present and future, Energy and Research Series, European Parliament L-2929 Luxembourg, hal. vii 61 Wil James, 2011, History of the European Union, dalam http://www.civitas.org.uk/eufacts/OS/OS3.htm diakses pada 23 Maret 2015 62

Op.cit., Utz P. Toepke, hal. 642

28

Dalam perkembangannya, pada 1 Januari 1973, Denmark, Irlandia dan Inggris menandatangani kesepakatan untuk bergabung dalam European Community. Dengan demikian, total jumlah negara anggota adalah Sembilan negara. Organisasi European Community memberi kesempatan kepada negara-negara yang berada di benua Eropa untuk bergabung dengan beberapa syarat utama yaitu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Syarat lainnya adalah menghormati nilai-nilai hak asasi manusia dan mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi European Community. Hal ini tercantum dalam Joint Declaration of Fundamental Rights yang disepakati oleh seluruh negara anggota pada 15 April 1977.63 Pada 1 Januari 1981, Yunani bergabung menjadi anggota baru dalam European Community. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis menandatangani Schengen Agreement, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).64 Selanjutnya pada 1 Januari 1986, Spanyol dan Portugal resmi menjadi anggota European Community. Berdasarkan White Paper yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. Single European Act, yang ditandatangani pada bulan Pebruari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen EEC Treaty. Tujuan utama Single Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 63

Ibid, hal. 643 http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp. Januari 2015 64

diakses

17

29

Desember 1992. Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah European Communities (EC) menjadi European Union (EU). TEU mencakup, memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika Treaties establishing European Community (TEC) memiliki karakter integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama dibidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA).65 Melalui uraian di atas, setelah adanya penambahan anggota baru yang totalnya adalah 12 anggota maka pada 7 Februari 1992 disepakatilah perubahan dari European Community menjadi European Union (Uni Eropa). Kesepakatan ini ditandatangani di Maastricht dan berlaku pada 1 November 1993. Hasil utama dari pertemuan tersebut adalah peningkatan keamanan bersama serta kerjasama di bidang hukum. Selain itu, negara anggota juga sepakat untuk memberikan wewenang yang lebih besar terhadap Parlemen Eropa untuk memutuskan ketentuan-ketentuan melalui mekanisme co-decision procedure.66 Dengan demikian, organisasi regional Uni Eropa secara resmi terbentuk pada 1992 dan hingga saat ini masih banyak negara yang tertarik untuk bergabung menjadi anggotanya. Untuk lebih jelasnya berikut peta kawasan Uni Eropa.

65

Ibid. Co-decision procedure yaitu Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama memutuskan suatu ketetapan hukum. Selain itu ketetapan lainnya adalah hak kebebasan bagi pekerja, pasar tunggal, pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans European Network, budaya dan perlindungan konsumen. Sumber: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_en.htm diakses pada 23 Januari 2015. 66

30

Gambar III.1. Peta Kawasan Uni Eropa67

Bertitik tolak dari uraian di atas, setiap organisasi memiliki struktur yang berfungsi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga akan mudah mencapai kepentingan bersama.

67

Ibid.

31

Gambar III.2. Skema Ordinary Legislative Procedure

32

Dari gambar di atas terlihat bahwa prosedur pembentukan hukum di awali oleh Komisi Eropa yang mengajukan proposal untuk meminta pendapat dari parlemen nasional yang terdiri dari pemerintah, pengusaha, organisasi sipil masyarakat dan individu. Selain itu, Komisi Eropa juga meminta pendapat kepadan Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Regional. Pendapat – pendapat tersebut kemudian dikumpulkan dan disampaikan kepada Parlemen dan Dewan Eropa. Setelah itu, Parlemen dan Dewan Eropa mulai membaca dan mendiskusikan proposal tersebut. Apabila proposal memenuhi persyaratan dan mendapat kesepakatan dari seluruh pihak maka proposal tersebut dapat diadopsi. Namun demikian, apabila tidak tercapai kesepakatan di antara kedua pihak maka akan dilakukan siding kosiliasi, sehingga terdapat kesepakatan bahwa proposal tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada tahap terkahir ini, jika Parlemen dan Dewan Eropa setuju maka proposal akan di adopsi jika tidak maka proposal batal untuk diadopsi.68 B. Proses Masuknya Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa B.1. Tahun 2000-2004 : Kroasia Mengadopsi Copenhagen Criteria dan Acquis Communautaire Secara umum, proses masuknya Kroasia ke dalam Uni Eropa dilakukan dengan mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa, memiliki persetujuan dari lembaga Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa, serta memiliki persetujuan dari warga negara mereka.69 Dalam sejarahnya Kroasia mulai tertarik untuk menjadi anggota Uni Eropa yaitu pada 24 November 2000, Kroasia dan Uni Eropa membentuk rancangan Stabilization and Association Agreement (SAA) untuk Balkan Barat. Dengan adanya kesepakatan tersebut 68 69

Ibid. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm diakses pada 1 April

2015

33

diharapkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan politik di wilayah Balkan Barat. Kesepakatan SAA ini dilakukan dengan bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Kroasia. Dengan demikian, untuk pertama kalinya Uni Eropa memberikan bantuan keuangan kepada Kroasia sebesar 4.65 Billion Euro pada tahun 2000-2006.70 Bertitik tolak dari uraian di atas, pada Februari 2003, Kroasia mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sikap Kroasia ini kemudian memunculkan banyak spekulasi yang berasal dari masyarakat Kroasia dan Uni Eropa mengenai apakah Kroasia bisa menjadi anggota Uni Eropa?.71 Upaya Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa kemudian membuahkan hasil pada April 2004 yaitu ketika Komisi Eropa menerima permintaan pengajuan keangggotaan Kroasia. Lebih lanjut, dua bulan kemudian pada Juni 2004 Uni Eropa memberikan status kandidat kepada Kroasia.72 Dengan adanya hal tersebut maka Kroasia harus menyetujui Copenhagen Criteria. Seluruh negara kandidat harus memenuhi kriteria penting dalam proses aksesi yang tercantum dalam Copenhagen Criteria yang dibentuk pada Juni 1993. Dalam hal ini, isi dari Copenhagen Criteria adalah negara kandidat harus memiliki:73 pertama, stabilitas lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati perlindungan bagi kaum minoritas. Kedua, keberadaan ekonomi pasar yang berfungsi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan kompetitif atas kekuatan pasar di Uni Eropa. Ketiga, negara kandidat harus

70

Thibault Boutherin, 2013, Croatia‟s accession to the European Union: thoughts on Europe at a crossroad, European issues,Fondation Robert Schuman/European Issues, hal. 2 71

Katarina Ott, 2006, Croatian Accession To The European Union, Institutional Challenges of participation, Institute of Public Finance, Zagreb, Vol. 4 hal. 5 72

Hrvoje Butkovic dan Visnja Samardzija, 2014, Challenges of Continued EU Enlargement to the Western Balkand-Croatia‟s Experience, Institute for Development and International Relations (IRMO), Vol. 14 No. 4, hal. 96 73 Paulina Rezler, 2011, The Copenhagen Criteria, Are They Helping or Hurting the European Union?, Touro International Law Review, Vol.14 No.2, hal. 392

34

memiliki dan mematuhi kewajiban keanggotaan termasuk patuh dengan tujuan politik, ekonomi dan moneter Uni Eropa. Copenhagen Criteria yang telah ditetapkan oleh Dewan Eropa dirancang untuk meminimalisir resiko bagi anggota baru yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi sehingga memberatkan Uni Eropa. Selain itu, Copenhagen Criteria ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara yang akan bergabung telah siap untuk mengikuti seluruh aturan Uni Eropa tanpa terkecuali. Kedua tujuan inilah yang memiliki peran penting dalam proses perluasan organisasi regional Uni Eropa.74 Dengan menyetujui Copenhagen Criteria ini maka secara otomatis Kroasia harus melakukan banyak peningkatan terhadap kondisi internal negaranya dalam upaya menjaga stabilitas politik negaranya. Upaya yang dilakukan Kroasia adalah adanya lembaga hukum yang dapat menjamin nilai-nilai demokrasi, HAM dan hak minoritas. Selain itu, Kroasia juga berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk kerangka hukum dan lembaga yang dapat menangani kasuskasus korupsi.75 Secara keseluruhan kasus korupsi yang terjadi di Kroasia ini biasanya meliputi sektor peradilan, kesehatan, lembaga pendidikan dan pelayanan administrasi publik. Sebuah survei dilakukan di Kroasia pada tahun 2008, yang megungkapkan bahwa 51,6% responden meyatakan telah diminta membayar suap oleh pejabat negara atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, 21,8% memberikan uang suap kepada dokter dan perawat. Sisa responden

74

Heather Grabbe, 2002, European Union Conditionally and the Acquis Communautaire, International Political Science Review, Vol. 23 No. 3 hal. 251 75 Angélique Hardy, 2010, Fighting Corruption in Croatia with the Prospect of European Union Membership: Conditionality and Soft Aquis Communautaire - Lessons Learned from the Previous Enlargements to Slovenia, Bulgaria and Romania, Hertie School of Governance - Working Papers, No. 52 hal. 47

35

mengatakan tidak mengetahui masalah korupsi di Kroasia.76 Sebagai upaya dalam peningkatan pencegahan anti korupsi di Kroasia maka pada 2000-2001 dibentuklah Office for Suppression of Organized Crime and Corruption. Di dalam lembaga ini terdapat jaksa, polisi dan departemen pemberantasan tindak pidana pencucian uang.77 Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya korupsi di Kroasia. Dalam bidang ekonomi yang terdapat dalam Copenhagen Criteria, Kroasia juga melakukan reformasi ekonomi dalam upaya meningkatkan perekonomian negaranya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya GDP Kroasia dan adanya semakin banyaknya investor yang melakukan investasi di Kroasia. Dengan membaiknya kondisi ekonomi maka akan berdampak pada stabilitas politik dalam negeri.78 Selain menyetujui Copenhagen Criteria Kroasia juga mulai mengadopsi Acquis Communautaire. Pengertian Acquis Communautaire adalah konsep yang sangat penting dalam organisasi Uni Eropa yang mencakup semua perjanjian, undang-undang, perjanjian internasional, keputusan pengadilan, ketentuan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip dalam perjanjian seperti kesetaraan dan non-diskriminasi. Dengan kata lain Acquis Communautaire ini dapat dikatakan sebagai hukum Uni Eropa. Pada awalnya, acquis communautaire setidaknya digunakan pada empat konteks yaitu the enlargement of the Community (the „accession‟ acquis), the development of the European construct (the „institutional‟ acquis), association with third countries (the„Lomé‟ acquis), and the Agreement on the European Economic Area (the „EEA‟ acquis).79

76

Ibid. 46 Laura Stefan, dkk., 2012, Conflicts of Interest and Incompatibilities in Eastern Europe, Romania, Moldova, Croatia, publication from www.expertforum.ro. Hal. 55 78 Op.cit, Katarina Ott, hal. 8 79 Stephen J. Silvia dan Aaron Beers Samp, 2003, Acquis Communautaire and European Exeptionalism: A Genealogy, European Union Studies Center , ACES Working Paper Series Paul H. Nitze School of Advanced International Studies 1717 Massachusetts Ave NW, hal. 18 77

36

Acquis Communautaire mencakup semua perjanjian, semua peraturan perundangundangan yang berlaku saat ini, semua putusan Pengadilan Uni Eropa, semua jenis kesepakatan atau keputusan dari kebijakan keamanan, kebijakan dalam dan luar negeri. Acquis Communautaire diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Uni Eropa. Konsep Acquis Commaunautaire ini menjadi hal penting dalam hukum Uni Eropa dan juga semua prinsipprinsip lain yang dikembangkan oleh Mahkamah Uni Eropa. Dengan demikian, negara-negara anggota terikat untuk menerima keputusan dari Pengadilan Uni Eropa. Adopsi dan pelaksanaan Acquis Communautaire merupakan dasar dari negosiasi aksesi. Prinsip ini termasuk dalam Perjanjian Lisbon. Negara-negara kandidat diwajibkan untuk beradaptasi secara infrastruktur, administratif dan kelembagaan mereka serta membuat perundang-undangan nasional mereka sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh Uni Eropa.80 Acquis Communautaire telah diterjemahkan ke dalam 22 bahasa resmi Uni Eropa yaitu Bulgaria, Ceko, Denmark, Belanda, Inggris, Estonia, Jerman, Yunani, Finlandia, Prancis, Hungaria, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Polish, Portugis, Rumania, Slovak, Slovenia, Spanyol, dan Swedia. Pada umumnya, seluruh negara anggota dan negara kandidat harus mematuhi Acquis Communautaire. Lebih lanjut, untuk menjadi anggota Uni Eropa maka setiap negara kandidat harus menerima Acquis Communautaire secara utuh. Hal ini sesuai dengan artikel 2 Acquis mengenai keangggotaan Uni Eropa yaitu: “From the date of accession, the provisions of the original treaties and the acts adopted by the institutions of the communities shall be binding on the new member states and shall apply in those states under the conditions laid down in those

80

Ibid. hal. 20-21

37

treaties and this act”. 81 Dengan demikian, ketentuan perjanjian asli dan tindakan yang diadopsi oleh lembaga-lembaga komunitas harus mengikat negara-negara anggota baru dan akan berlaku untuk negara-negara tersebut di bawah kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian dan tindakan ini. Secara garis besar Acquis Communautaire yang diadopsi Kroasia adalah:82 a) Group 1: Provisions of the original treaties, Art.2, b) Group 2: Acts adopted by the institutions, Art.2 (This comprises regulation, directives, decisions and recommendations, c) Group 3: Decision and agreements adopted by the representatives of the governments of the council, Art 4(3), d) Group 5: Declarations or resolutions…concerning the communities or the Union adopted by common agreement of the member states , Art 4(3), e) Group 6: Conventions and instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU treaty, Art.3, f) Group 7: Conventions provided for in article (293) of the EC treaty, Art. 4(2), g) Group 8: Conventions…that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC treaty, Art. 4(2). h) Group 9: Agreements concluded by the present member states related to the functioning of the union, Art. 4(1), i) Group 10: Agreements concluded by the present member state….connected with the activities of the union, Art. 4(1), j) Group 11: Agreements and conventions concluded by any of the communities, with one or more third states, with an international organization, or with a national of a third state, Art 5(1), k) Group 12: Agreements and conventions concluded by the present member states and any of the communities , acting jointly, Art. 5(2), l) Group 13: Agreements concluded by the present member states which are related to agreements and conventions concluded by the present member states and any of the 81

Vaughne Miller, 2011, The EU‟s Acquis Communautaire, International Affairs and Defence Section, House of Commons Library, SN/IA/5944, hal. 2-3 82 Christen Boye Jacobsen, 2002, Implementing the Acquis Communautaire the fight over 80.000 pages, RGSL (Riga Graduate Schooln of Law) working paper, hal. 6-7

38

communities, acting jointly, Art. 5(2), m) Group 14: Internal agreements concluded by the present member states for the purpose of implementing agreements, n) Group 15: Positions in relation ti international organizations and those international agreements to which one of the communities or to which other member states are also parties, Art. 5(4). Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Copenhagen Criteria dan Acquis Communautaire digunakan sebagai alat untuk mengukur kesediaan Kroasia sebagai negara kandidat untuk menghormati dan melaksanakan perjanjian dan protocol Uni Eropa. Dengan demikian, aturan-aturan yang terdapat dalam keduanya tidak dapat ditawar karena sifatnya yang tegas dan mengikat. Lebih lanjut, aturan-aturan di dalam Acquis Communautaire terbagi menjadi 35 bidang dengan kebijakan yang berbeda seperti transportasi, energi, lingkungan dll. Dengan demikian, adanya persetujuan Kroasia untuk mengadopsi Copenhagen Criteria dan Acquis Communautaire maka Uni Eropa mulai melakukan monitor khusus terhadap Kroasia.83 B.2. Tahun 2004-2008 : Penundaan Aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa Pada akhir 2004, proses aksesi Kroasia mengalami kendala dalam permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia). Hal ini disebabkan karena Kroasia melindungi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.Tersangka utamanya yang harus diserahkan Kroasia ke ICTY adalah Jenderal Ante Gotovina yang dilindungi oleh masyarakat Kroasia karena dianggap sebagai pahlawan dalam konflik di Balkan pada 1990-an. Alasan inilah yang menyebabkan Kroasia enggan untuk menyerahkan Jenderal Ante ke ICTY.84 Dengan adanya permasalahan ini maka Kroasia

83

Op.cit., http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm diakses pada 1

April 2015 84

Op.cit., Hrvoje Butkovic dan Visnja Samardzija, hal. 97

39

dianggap tidak dapat memenuhi Copenhagen Criteria mengenai penerapan nilai-nilai Demokrasi dan HAM. Keengganan Kroasia ini kemudian membuat Uni Eropa mengancam akan menunda negosiasi terbuka hingga Kroasia dapat bekerjasama dengan ICTY. Dengan adanya sikap tegas Uni Eropa tersebut, maka Kroasia menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan Jenderal Ante kepada ICTY. Faktanya sikap kooperatif Kroasia terhadap ICTY inilah yang kemudian menjadi langkah awal dilaksanakannya negosiasi terbuka.85 Pada Oktober 2005, Kroasia melakukan negosiasi terbuka dengan Uni Eropa mengenai kelanjutan rencana masuknya Kroasia ke dalam organisasi regional Eropa tersebut. 86 Proses aksesi Kroasia terus berlanjut, pada 2006-2008 Uni Eropa tetap mengontrol perkembangan Kroasia. Hal ini dilakukan dengan mengirim mandat ke Kroasia untuk memonitor perkembangan Kroasia khususnya untuk melihat komitmen Kroasia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM serta meningkatkan keamanan dan perdamaian.87 Pada 2008, Kroasia mengalami masalah bilateral dengan Slovenia. Dalam hal ini, Slovenia menolak aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa karena adanya masalah persengketaan wilayah di teluk Piran yang terletak di Utara Laut Adriatik. Adanya hal inilah yang kemudian menyebabkan tertundanya proses aksesi Kroasia ke dalam Uni Eropa. Menyikapi permasalahan ini Uni Eropa mendukung penyelesaian yang dapat memberikan hasil terbaik untuk kedua pihak. Oleh karena itu, pada September 2009, kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian

85

Ibid. Kevin Koerner, 2013, Croatia Facing Challenges on the EU‟s doorstep, Deutsche Bank AG DB, Research Frankfurt am Main, Germany, hal. 5 87 Ibid. 86

40

perdamaian di Stockholm, Swedia. Isinya adalah kedua negara sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui arbitrasi internasional.88 B.3. Tahun 2009-2013 : Kroasia Secara Resmi Menjadi Anggota Uni Eropa Dengan adanya penyelesaian permasalahan dengan Slovenia tersebut, maka proses negosiasi aksesi Kroasia kembali dibuka, sehingga Kroasia dapat melanjutkan proses aksesinya yang berlanjut hingga tahun 2010 tanpa adanya kendala. Lebih lanjut, pada Juni 2011, proses aksesi Kroasia hampir selesai sehingga The Accession Treaty di tandatangani pada 9 Desember 2011. Dalam perjanjian aksesi Kroasia, maka Uni Eropa memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Kroasia, yang terdiri dari:89 (a) Untuk terus menjamin pelaksanaan yang efektif dari Judicial Reform Strategy dan Action Plan;b) Untuk terus memperkuat independensi, akuntabilitas, ketidakberpihakan dan profesionalisme peradilan; c) Untuk terus meningkatkan efisiensi peradilan; d) Untuk terus meningkatkan penanganan kasus kejahatan perang dalam negeri; e) Untuk terus memastikan track record yang berkelanjutan dengan hasil substansial, efisien, efektif dan berisi penyidikan, penuntutan dan pengadilan putusan dalam kejahatan dan korupsi kasus terorganisir di semua tingkatan termasuk korupsi tingkat tinggi, dan di sektorsektor yang rentan seperti pengadaan publik; e) Untuk terus meningkatkan track record dari langkah-langkah pencegahan diperkuat dalam memerangi korupsi dan konflik kepentingan; f) Untuk terus memperkuat perlindungan kaum minoritas, termasuk melalui pelaksanaan yang efektif dari Undang-Undang Konstitusi tentang Hak Minoritas Nasional; g) Untuk terus mengatasi masalah pengembalian pengungsi; h) Untuk terus meningkatkan perlindungan hak

88

Ibid. hal. 2 Arabella Lang, 2012, European Union, (Croatian Accession and Irish Protocol), Bill 76 0f 2012-13, Research Paper House of Commons Library, hal. 4-5 89

41

asasi manusia; i) Untuk terus bekerja sama sepenuhnya dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas negara Yugoslavia.. Kroasia telah menyelesaikan syarat-syarat yang telah diajukan Uni Eropa. Hal ini dibahas oleh Commission‟s Comprehensive Monitoring Report pada Oktober 2012. Dengan demikian, Komisi Eropa dengan optimis menyatakan bahwa Kroasia telah memenuhi syarat-syarat yang telah Uni Eropa berikah dengan hasil yang baik. Lebih lanjut, Komisi Eropa juga mengungkapkan bahwa Kroasia akan menjadi anggota baru Uni Eropa pada 1 Juli 2013. Kroasia kemudian secara resmi menjadi anggota baru Uni Eropa yang ke -28.90 Dengan adanya aksesi tersebut, Kroasia tidak hanya turut menikmati manfaat dari keanggotaan Uni Eropa, tetapi juga ikut memikul tanggung jawab yang menyertai keanggotaannya. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, suatu negara harus memiliki demokrasi yang stabil yang menjamin supremasi hukum, hak asasi manusia serta perlindungan kaum minoritas. Negara tersebut juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi serta administrasi publik yang mampu menerapkan dan menjalankan undang-undang Uni Eropa. Dengan demikian, bergabungnya Kroasia dalam UE mengikuti jejak bergabungnya Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007, serta bergabungnya Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Slowakia dan Slovenia pada tahun 2004.91

90

Euroepan Commission, 26/03/2013, Communication from The Commission to the European Union Parliament and the Council : Monitoring Report on Croatia‟s Accession Preparations, Brussels, hal. 14 91 http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20130701_01_id.htm diakses 25 Maret 2015

42

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASUKNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA UNI EROPA Bab IV akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Pembahasan ini terdiri dari dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada bagian pertama yaitu faktor internal akan menjelaskan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik Kroasia untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Selain itu, untuk faktor eksternal akan membahas mengenai kebijakan perluasan Uni Eropa. Dengan adanya pembahasan tersebut maka dapat terlihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi bergabungnya Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa. A. Faktor Internal Sejak memperoleh kemerdekaannya, Kroasia mulai melakukan transisi menuju pasar bebas, yaitu ditandai dengan bergabungnya Kroasia dalam SAA. Selain itu, hal inilah yang mejadi awal ketertarikan Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan strategis nasional negaranya. Dengan demikian, terdapat dua faktor internal yang mempengaruhi masuknya Kroasia sebagai anggota Uni Eropa yaitu faktor ekonomi dan politik. A.1. Public Opinion Kroasia menjadi negara anggota Uni Eropa pada tanggal 1 Juli 2013 dan menjadi angota ke-28. Untuk menandai peristiwa tersebut, berbagai perayaan digelar di Kroasia maupun di seluruh Eropa. Pada bulan April 2013, untuk pertama kalinya warga Kroasia berpartisipasi dalam

43

pemilihan Parlemen Eropa untuk menentukan 12 anggota yang akan mewakili negara tersebut di Uni Eropa. Kroasia juga telah menunjuk Komisioner Uni Eropa, dan akan mengambil peran yang setara dalam pengambilan keputusan dengan 27 negara anggota UE lainnya.92 Selain itu, masyarakat Kroasia memiliki hak atas 375 bagian di seluruh institusi Uni Eropa. Terdapat lebih dari 9000 aplikasi pelamar dari masyarakat Kroasia yang telah diterima oleh pemerintah. Dengan adanya hal ini maka European Personnel Selection Office (EPSO), Kementerian Luar Negeri Kroasia, delegasi Komisi Uni Eropa di Zagreb, the Commission's Directorate-General for Translation dan Careers Ambassador and media contractors bekerjasama dalam mengelola proses perekrutan tersebut. Target dalam perekrutan ini adalah 249 orang pada 1 Juli 2018, yang dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:93 

149 recruitments at administrator level



100 recruitments at assistant level

Selain itu untuk bidang administrasi, adalah: 

1 recruitment at Director-General Level



3 recruitments at Director level



13 recruitments at middle-management level Adanya hal tersebut, maka terlihat antusias masyarakat Kroasia atas begabungnya

Kroasia menjadi anggota Uni Eropa. Presiden Ivo Josipovic juga menyatakan bahwa momen ini merupakan momen bersejarah bagi Kroasia. Ia juga manyatakan bahwa dengan masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa merupakan proses untuk membuka lembaran baru dalam

92

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20130701_01_id.htm diakses pada 7

Juli 2015 93

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-593_en.htm?locale=en diakses 8 Juli 2015

44

sejarah yang diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap kondisi politik dan ekonomi Kroasia.94 Dengan demikian, Kroasia kemudian mengadakan referendum nasional pada tahun 2012. Dalam referendum nasional ini menyatakan bahwa 66,27% pemilih di Kroasia setuju untuk bergabung dengan Uni Eropa.95 A.2. Tawaran Insentif Ekonomi Bagi Kroasia Kondisi ekonomi Kroasia pasca merdeka dari Yugoslavia belum stabil. Hal ini yang kemudian mengakibatkan besarnya angka hutang luar negeri Kroasia yang akan rentan dengan terjadinya krisis ekonomi. Dengan adanya hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Kroasia untuk menjalin hubungan dengan Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa telah menjadi mitra dagang utama Kroasia antara tahun 1998 dan 2002 perdagangan antara Uni Eropa dan Kroasia meningkat secara substansial. Impor Uni Eropa dari Kroasia meningkat 38%, dari EUR 1.8 miliar pada tahun 1998 menjadi EUR 2.5 miliar pada tahun 2002. Ekspor Uni Eropa ke Kroasia tumbuh sebesar 47% dari EUR 4.4 miliar pada 1998 ke EUR 6.5 miliar pada 2002. Pada Desember 2002, Parlemen Kroasia menyatakan bahwa aksesi Kroasia ke Uni Eropa adalah tujuan strategis nasional. Sesuai dengan tujuan ini, maka kebijakan ekonomi merupakan tujuan utama yang harus tercapai. Kebijakan ini dikenal dengan Program Nasional untuk Integrasi Republik Kroasia ke Uni Eropa yang disusun oleh pemerintah Kroasia. Dengan adannya hal ini tampaknya akan meningkatkan kesadaran dan komitmen Kroasia untuk meningkatkan koordinasi antar departemen untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pemerintahannya sebuah lembaga koordinasi dibentuk khusus untuk fokus pada isu-isu ekonomi.96

94 95

96

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130701_kroasia_eu diakses 7 Juli 2015 Op.cit. Karin Retzer dan Alja Poler De Zwart, 2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0257, diakses pada 12 April 2015

45

Untuk menjadi anggota Uni Eropa, Kroasia harus melakukan reformasi ekonomi dalam upaya mengatasi tekanan dan kekuatan pasar Uni Eropa yang kompetitif. Namun demikian, secara umum Kroasia mengalami peningkatan GDP (Gross Domestic Product) selama menjalani proses menjadi anggota Uni Eropa. Sejak tahun 2000 GDP Kroasia berkembang, dibuktikan pada tahun 2006 pertumbuhan GDP Kroasia meningkat menjadi 4,5%, dibandingkan pada 2005 yaitu 4,3%, dan 3,8% pada 2004. Total pertumbuhan GDP ini didorong oleh pertumbuhan domestik Kroasia yang terus meningkat. Selain itu, semakin banyak investor asing dan meningkatnya jumlah ekspor Kroasia menjadi faktor penting dalam peningkatan GDP negaranya.97 Selain itu, pada 2006, rata-rata pendapatan per kapita Kroasia dinyatakan mencapai 49% dari rata-rata pendapatan negara anggota Uni Eropa. Adanya hal ini merupakan prestasi bagi Kroasia karena angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bulgaria sebesar 33% dan Rumania sebesar 34% dari rata-rata pendapatan per kapita negara anggota Uni Eropa. Pernyaataan ini juga membuktikan bahwa angka yang diraih oleh Kroasia lebih tinggi dibandingkan negara kandidat lainnya seperti Turki sebesar 28% dan Makedonia dengan 26% dari rata-rata pendapatan per kapita Uni Eropa. Hal inilah yang dapat menggambarkan peningkatan ekonomi Kroasia selama menjalani proses sebagai Negara kandidat. Upaya ini dilakukan Kroasia dengan tetap memlihara stabilitas ekonomi negaranya dan menggunakan dana bantuan dari uni Eropa secara efektif.98 Namun demikian, Kroasia masih memiliki proses panjang dalam upaya meningkatkan perekonomian negaranya karena ia akan masuk ke dalam pasar tunggal Uni Eropa. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan Kroasia harus mampu bersaing di tingkat perdagangan Eropa. Sebagai anggota Uni Eropa dan bagian dari peserta pasar tunggal akan menjalani kompetisi 97

Konrad Adenauer Stiftung, 2007, Croatia in the European Union: What can the Citizens Expect?, Institute for International Relations, Zagreb, hal. 7-8 98

Ibid.

46

dengan perusahaan-perusahaan asing. Adanya keterbukaan pasar ini akan membawa manfaat yang baik untuk investasi asing di Kroasia bukannya mengancam perkembangan ekonomi di dalam negeri.99 Keanggotaan Kroasia dalam Uni Eropa memiliki konsekuensi yang berbeda di setiap segmen, beberapa segmen akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya belum tentu mendapatkannya.

Oleh

karena

itu,

Kroasia

harus

mempersiapkan

kapasitas

bidang

kewirausahannya agar siap dalam menjalani pasar tunggal Eropa yang bersifat kompetitif. Selain itu, Kroasia juga akan mengalami dampak sosial yang besar yang ditandai dengan warga Kroasia akan mendapatkan kesempatan untuk menginvestasikan uang mereka di sekuritas asing dan lembaga hukum akan mendapatakan kesempatan untuk mengelola aset mereka di lingkungan yang lebih aman.100 Dalam jurnal yang berjudul Croatia‟s First Year of EU Membership: Have the Expectations Been Fulfilled?, Visnja Samardzija menyatakan bahwa terdapat tiga faktor ekonomi yang melatarbelakangi masuknya Kroasia ke dalam Uni Eropa, pertama: meningkatkan perekonomian kawasan Balkan Barat. Setelah menjadi anggota Uni Eropa, sepertinya Kroasia dapat menempatkan diri dengan baik. Hal ini dimulai dengan kebijakan Kroasia yang pro-aktif terhadap wilayah regionalnya. Kroasia berperan sebagai jembatan yang menghubungkan Uni Eropa dengan Balkan Barat dengan cara mempromosikan kerjasama regional yang didukung oleh kebijakan perluasan Uni Eropa. Selain itu, Kroasia juga memperkenalkan pendekatan baru dalam memperkenalkan Uni Eropa di wilayah Balkan Barat yaitu dengan mengadakan seminar dan workshop yang dikelola oleh Council for Transition Process (Centre of Excellency) yang

99

Ibid. Ibid., hal. 10

100

47

dibentuk oleh the Ministry of Foreign and European affairs (MFEA). Dengan cara inilah Kroasia dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di wilayah regionalnya.101 Kedua, Kroasia mengajukan kebijakan peningkatan gas regional kepada Uni Eropa. Dalam hal ini Kroasia mendukung pembangunan Southern Gas Corridor untuk memperlancar aliran gas ke Kroasia. Dengan adanya hal ini dapat menjamin ketersediaan gas alam dan memperkuat keamanan energi Kroasia. Dalam hal ini, Rusia menyarankan pembangunan pipa South Stream, senilai 5,5 miliar meter kubik gas Rusia setiap tahunnya ke Eropa melalui Balkan.102 Dengan adanya aliran gas yang melalui Balkan maka akan mempermudah akses Kroasia untuk mendapatkan energi gas sehingga memberi manfaat bagi ketersediaan energi gas di Krosia. Ketiga, Setelah terjadinya banjir pada 2014 lalu, yang mengakibatkan kerusakan di Bosnia dan Herzegovina, Croatia and Serbia maka Kroasia berinisiatif membangun mekanisme manajemen pencegahan krisis dan penanggulangan bencana alam dengan meminta dukungan dari Uni Eropa.103 Dengan adanya penanggulangan yang baik terhadap terjadinya bencana alam maka akan mengurangi kerugian Kroasia apabila terjadi banyak kerusakan setelah bencana. Oleh karena itu, tujuan Kroasia ini dapat menunjang perkembangan ekonomi negaranya. Selain uraian di atas, adanya European Neighborhood Policy (ENP) juga memiliki implikasi positif bagi perkembangan ekonomi Kroasia debagai anggota Uni Eropa. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan pembangunan sosial yang berkesinambungan di lingkungan Eropa melalui empat hal yaitu jalur politik yang lebih dekat, 101

Op.cit., Samardzija Visnja, hal. 4-5

102

Edward Lucas, 2008, The New Cold War Putin‟s Russia the next phase – A Report to the Trilateral Commission, The Trilateral Commission, hal. 177 103 Ibid.

48

integrasi ekonomi, dukungan untuk mencapaistandar Uni Eropa dan bimbingan menuju perubahan ekonomi dan sosial.104 Tujuan dari ENP ini adalah Action Plans bilateral antara Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya. Agenda politik dan reformasi ekonomi ditetapkan dengan prioritas jangka pendek dan menengah yaitu sekitar 3-5 tahun. Berdasarkan wilayah geografisnya, ENP dibagi menjadi tiga area utama yaitu: pertama, di Eropa Timur mencakup Rusia, Ukraina, Belarus, dan Moldova. Kedua, Mediterania Selatan yaitu Algeria, Mesir, Israel, Yordania, Libanon, Libya, Maroko, Suriah, Tunisia dan otoritas Palestina). Ketiga, wilayah Kaukasus Selatan yaitu Armenia, Azerbaijan dan Georgia.105 Dengan adanya ENP yang semakin memperluas kerjasama ekonomi antara Uni Eropa dengan negara tetangganya akan berdampak positif bagi peningkatan ekonomi negara anggota Uni Eropa, termasuk Kroasia. Bertitik tolak dari uraian di atas, faktor lainnya yang mempengaruhi Kroasia adalah adanya pasar tunggal atau yang dikenal dengan Single Market. Dalam Single Market Uni Eropa ini ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, daya saing dan memfasilitasi mobilitas pekerja, membiayai usaha kecil dan menengah, perlindungan konsumen, perpajakan, transportasi Eropa, dan perluasan jaringan energi. Lebih lanjut, pasar tunggal memungkinkan perusahaan untuk beroperasi pada skala yang lebih besar, sehingga meningkatkan kapasitas perusahaan tersebut untuk berinovasi sehingga dapat menarik banyak investor. Selain itu, kondisi ekonomi akan semakin produktif dan dapat menghasilkan lapangan pekerjaan.106

104

Roberto Aliboni, 2005, The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy, European Foreign Affairs Review 10, hal. 2 105 European Commission, 21 Mei 2012, The Policy: What is European Neighbourhood Policy, dalam http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm diakses pada 19 April 2015 106 European Commission, Europe’s Single Market Benefits EU Citizens and Business, dalam http://ec.europe/internal_market/publications/docs/citizens_en.pdf diakses pada 23 April 2015

49

Oleh karena itu, dengan adanya uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan internal dalam bidang ekonomi bagi Kroasia adalah meningkatkan meningkatkan perekonomian negaranya dengan terlibat langsung pada kerjasama ekonomi Uni Eropa dalam ENP dan Single Market. Dengan demikian, Kroasia mengharapkan kondisi perekonomian negaranya akan stabil. A.3. Peningkatan Stabilitas Politik Dalam proses menjadi anggota kandidat Uni Eropa, maka Kroasia merasakan dampak positif bagi kondisi internal negaranya. Hal ini dikarenakan Kroasia harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Uni Eropa. Dalam hal ini, Kroasia juga harus memiliki standar politik yang sesuai dengan kriteria politik Uni Eropa yaitu stabilitas institusi yang dapat menjamin demokrasi, peraturan yang berlandaskan hukum dan menghormati serta melindungi kelompok minoritas. Peningkatan demokrasi ini dibuktikan pada saat Parliamentary elections yang dilaksanakan pada Desember 2011 dengan proses yang adil dan transparan.107 Pemerintahan yang demokratis menurut peraturan Uni Eropa adalah pemerintahan yanga melibatkan partisipasi publik, kesetaraan atau persamaan hak, pemilu yang demokratis, dan kebebasan berpendapat. Bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa juga berdampak pada kondisi politik negaranya, khususnya pada permasalahan korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menjadi anggota Uni Eropa maka setiap anggota kandidat harus menyelesaikan permasalahan korupsi di masing-masing negara. Untuk pertama kalinya, pada 2001-2002 Kroasia membentuk program anti korupsi dan Action plan for Republic of Croatia yang menyatakan bahwa “political

107

European Commission, 10-10-2012, Communication From The Commission to The European Parliament and The Council on the Main Findings of the Comprehensive Monitoring Report on Croatia‟s state of preparedness for EU membership, Brusseles, hal. 4

50

commitment for fight against corruption is as well based on international obligations of the Republic of Croatia”.108 Pada proses awal, setiap negara kandidat harus mengimplementasikan kesepakatan internasional yang telah di tetapkan oleh Uni Eropa untuk diterapkan dalam hukum nasional negaranya. Hal ini yang kemudian mendorong Kroasia untuk menandatangani dan meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), Palermo Protocol (Convention on Transnational Organized Crime), Convention on Money Laundering Search dan Seizure and Confiscation of Proceeds of Crime. Dengan mengadopsi hukum tersebut maka tugas Kroasia adalah membangun sebuah lembaga independen yang ditujukan untuk melawan setiap permasalahan korupsi. Oleh karena itu, pada 2001 Kroasia membangun USKOK (USKOK (Office for Suppression of Organized Crime and Corruption) di bawah kuasa kantor kejaksaan, Police Department for Fight against Economic Crimes and Corruption di bawah the Ministry of Interior, dan Department for the Suppression of Money Laundering yang berada dalam kementerian keuangan.109 Dimulai pada 2000 – 2012, setidaknya terdapat tiga pase pembangunan agenda anti korupsi di Kroasia. Pada pase pertama, pada 2000-2005 yaitu Kroasia fokus pembangunan serta pengembangan hukum dan lembaga yang bergerak di bidang anti korupsi. Hal ini dibuktikan diadopsinya Laws on Right to Access the Information dan Suppression of Conflicts of Interest in the Exercise of Public Office. Selain itu, Law on Suppression of Money Laundering telah

108

Laura Stefan, dkk., 2012, Conflicts of interest and incompatibilities in Eastern Europe, publication from www.expertforum.ro., British Council, hal. 55-56 109

Ibid.

51

diamandemen sebanyak empat kali, Criminal Law telah diamandemen sebanyak lima kali, dan the Law on the State Judicial Council telah diamandemen sebanyak dua kali.110 Pase kedua, berlangsung sekitar tahun 2005-2009, fokus pada keberlangsungan pembangunan hukum dan lembaga independen yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih lanjut, pada pase ini peningkatan juga dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap bebera pa hukum yaitu Law on Suppression of Conflicts of Interest diamandemen sebanyak 5 kali, dan Public Procurement Law telah diamandemen sebanyak 3 kali. Selain itu, Kroasia juga mengadopsi Law on Financing of Political Parties pada 2006, dan Law on Judicial Trainees and Bar Examination diadopsi pada 2008 dan diamandemen pada 2009. Pase ketiga, yang berlangsung pada 2009-2012 ini fokus pada efektifitas dan akuntabilitas pembangunan lembaga hukum. Hal ini dilatarbelakangi olej diadopsinya the National Anti-Corruption Strategy and Action Plan pada 2008 dan mulai diamandemen pada 2010. Dengan adanya ketiga pase tersebut maka dapat terlihat bahwa Kroasia memiliki tekad yang serius untuk melawan segala jenis tindakan korupsi, disamping suntuk memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Uni Eropa.111 Dengan demikian, Kroasia memiliki perkembangan yang baik dalam upaya mencegah permasalahan korupsi. Kroasia juga mulai meningkatkan implementasi dalam bidang HAM yang disesuaikan dengan standar regulasi HAM Uni Eropa yang tercantum dalam European Charter of Human Rights. Didalamnya memuat standar HAM yang harus dipenuhi oleh negara anggota Uni Eropa, yaitu: pertama, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebsan berkumpul. Kedua, hak setiap warga negara untuk pendidikan, hak untuk property dan tempat tinggal, kesetaraan dihadapan hukum, hak untuk akses terhadap jaminan sosial dan

110 111

Ibid., hal. 56-57 Ibid.

52

kesehatan, kebebasan untuk melakukan perpindahan di dalam Uni Eropa, dan hak untuk pengadilan yang terbuka dan adil. Ketiga, larangan untuk hukuman mati, penyiksaan, kloning manusia, perbudakan dan buruh anak-anak. Keempat, Hak bagi pekerja untuk memiliki serikat/perkumpulan dan perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.112 Dengan adanya ketentuan tersebut mengharuskan Kroasia untuk meningkatkan standar HAM yang sesuai dengan kriteria Uni Eropa. Setelah melakukan perubahan dalam pembangunan demokrasi, pencegahan korupsi dan HAM maka Kroasia juga fokus pada perlindungan kaum minoritas. Seperti yang kita ketahui menurut sensus tahun 2001, 7,5% dari populasi Kroasia adalah anggota dari 16 kelompok minoritas nasional. Yang paling banyak adalah orang Serbia dengan 4,5% dari total penduduk, diikuti oleh Bosnia (0,47%), Italia (0,44%), Hungaria (0,37%), Albania (0,34%), dan Slovenia (0,3%). Kroasia telah meratifikasi semua konvensi Dewan Eropa yang telah ditandatangani, seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, Konvensi Kerangka Perlindungan Minoritas Nasional, Piagam Eropa untuk Regional dan Minoritas Bahasa, serta konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya, Kroasia telah menyimpulkan perjanjian bilateral tentang perlindungan minoritas nasional dengan Hungaria dan Italia. Perjanjian bilateral dengan Serbia dan Montenegro masih dalam persiapan.113 Hukum Konstitusi tentang Hak Minoritas Nasional yang diadopsi pada tanggal 13 Desember 2002, menetapkan kerangka hukum dalam negeri untuk hak-hak minoritas di Kroasia. Selain itu, Dewan penasehat Minoritas Nasional di tingkat nasional dan badan-badan penasehat lokal untuk kota / kota dewan didirikan. Pemerintah harus bekerja sama dengan Dewan 112

John McCormick, The European Union Politics and Policies, Philadelphia, Westview Press, 2008, hal.

113

Op.Cit., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0257 diakses pada 12

181 April 2015

53

Minoritas Nasional dalam melaksanakan hukum tersebut. Anggota minoritas nasional di Kroasia menggunakan hak mereka untuk menggunakan bahasa resmi mereka atas dasar kesetaraan di wilayah kota dan kabupaten. Kelompok minoritas juga memiliki hak untuk pendidikan dalam bahasa mereka dari pra-sekolah dan seterusnya (sampai pendidikan menengah) sesuai dengan Konstitusi, yaitu Hukum Konstitusi Hak Minoritas Nasional tahun 2002.114 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor politik yang melatarbelakangi masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa adalah adanya keinginan Kroasia untuk menciptakan stabilitas politik di internal negaranya. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan syarat yang diberikan Uni Eropa yaitu menerapkan demokrasi, membangun peraturan yang berlandaskan hukum khususnya dalam melakukan pencegahan korupsi, mengimplementasikan nilai-nilai HAM sesuai standar Uni Eropa dan yang terakhir adalah melindungi hak minoritas. Implikasi dari pelaksanaan tersebut adalah terciptanya stabilitas politik yang berpengaruh terhadap kondisi internal negara yang semakin baik. Pernyataan ini sesuai dengan laporan dari komisi eropa yang menyatakan bahwa Kroasia telah memiliki kondisi politik yang sesuai dengan kriteria politik Uni Eropa.115 B. Faktor Eksternal B.1. Kebijakan Enlargement Uni Eropa Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kebijakan dalam Uni Eropa adalah enlargement atau perluasan. Kebijakan ini tercantum dalam pasal 49 Treaty of European Union. Selain itu, kebijakan ini memiliki peran penting dalam perkembangan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk membangun integrasi yang lebih erat antar anggota dalam bidang ekonomi.

114 115

Ibid. Op.Cit., European Commission, 10-10-2012, hal. 18

54

Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan Uni Eropa (acquis communautaires).116 Uni Eropa memiliki tiga motivasi utama dalam melaksanakan kebijakan perluasan keanggotaannya, yaitu: pertama, motivasi ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan pasar domestik agar dapat memperluas perdagangan dan perekonomian. Kedua, motivasi politik dan keamanan yang ditujukan untuk merangkul negara-negara di sekitar kawasan agar menerapkan demokrasi sehingga dapat menjaga stabilitas kawasan. Ketiga, motivasi moral, para pemimpin Uni Eropa merasa bertanggung jawab secara moral untuk membantu negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur dalam bertransformasi menjadi negara yang makmur demokratis.117 Ketiga hal inilah yang melatarbelakangi kebijakan Uni Eropa dalam melakukan perluasan keanggotaan. Dalam sejarahnya, negara-negara yang memprakarsai berdirinya Uni Eropa adalah Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Lebih lanjut, pada 1973, Denmark, Irlandia, dan Inggris Raya bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Yunani pada tahun 1981, kemudian disusul oleh Spanyol dan Portugal tahun 1986. Perluasan selanjutnya pada tahun 1990 oleh Jerman dan 1995 Austria, Finlandia, dan Swedia resmi menjadi anggota dari Uni Eropa. Perluasan pada tahun 2004 membawa masuk negara-negara Eropa Timur, seperti; Republik Ceko, Estonia, Siprus, Latvia, Lithuania, Hongaria, Malta, Polandia, Slovenia, dan Slowakia.

116

http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp diakses 21

April 2015 117

Neill Nugent, The Government and Policies of the European Union, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2003, hal. 499

55

Kemudian disusul oleh Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007.118 Untuk lebih jelasnya berikut gambar proses enlargement Uni Eropa dari tahun 1952-2007. Gambar IV.1. : Proses Enlargement Uni Eropa dari tahun 1952-2007119

Selanjutnya, pada 2013 Kroasia menyusul secara resmi menjadi anggota Uni Eropa. Dengan demikian, hingga saat ini total anggota Uni Eropa adalah terdiri dari 28 negara angggota. Adapun Albania, Eslandia, Republik Makedonia bekas Yugoslavia, Montenegro, Serbia dan Turki merupakan negara-negara kandidat Uni Eropa.120

118

Taufik Adi Susilo, 2009. Mengenal Benua Eropa. Yogyakarta: Garasi, hal.114-115 Florian Lippold, dalam https://www.uniulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/mawi.inst.150/lehre/ss11/isp/European_Union_Overview_2011.pdf diakses 17 April 2015 120 http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance_id.pdf diakses 20 April 2015 119

56

Uni Eropa bersifat unik karena para negara anggota tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen, akan tetapi mereka menggabungkan kedaulatan mereka dan dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti bahwa negara-negara anggota mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga bersama yang telah didirikan sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.121 Jika di total secara keseluruhan negara anggota Uni Eropa adalah sebesar 1000 km presegi, namun ini belum termasuk Kroasia. Gambar IV.2 : Luas Wilayah UNI Eropa122

121 122

Ibid. Op.Cit., Florian Lippold.

57

Selain itu, untuk jumlah penduduk Uni Eropa adalah sekitar 497 juta jiwa pada tahun 2007. Gambar IV.3: Jumlah Penduduk Uni Eropa Tahun 2007123

Sebagai organisasi regional, Uni Eropa telah berhasil memperluas pengaruhnya di kawasan Eropa. Hal ini dikarenakan Uni Eropa dapat memberikan jaminan bagi kemakmuran bersama sehingga dapat meyakinkan negara anggota untuk bergabung ke dalamnya. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi negara anggota dan negara kandidat, Uni Eropa juga mendukung kekuatan demokratis sehingga tidak akan lagi muncul kediktatoran. Dengan adanya daya tarik inilah yang membuat negara-negara di sekitar kawasan Eropa ingin bergabung dalam 123

Ibid.

58

Uni Eropa. Berikut adalah negara-negara kandidat dan negara yang akan menjadi anggota Uni Eropa.124 Gambar IV.4. : Candidate Countries and Potential Candidate of European Union

Dari gambar di atas, terlihat bahwa terdapat lima negara kandidat Uni Eropa, namun untuk Kroasia telah secara resmi masuk ke dalam Uni Eropa pada 2013, sedangkan Eslandia, Montenegro, Makedonia dan Turki masih menjadi negara kandidat. Selain itu, untuk BosniaHerzegovina, Serbia, Kosovo dan Albania, termasuk dalam anggota yang memiliki potensi untuk menjadi anggota Uni Eropa. Selain uraian di atas, selama proses aksesi, negara kandidat telah menerima dana bantuan dari Uni Eropa. Tujuan dari dana bantuan ini adalah untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan supremasi hukum, reformasi administrasi publik, melaksanakan ekonomi reformasi, mempromosikan kepedulian dan menghormati HAM, hak-hak minoritas dan

124

Stefan Fule, Understanding Enlargment-The European Union‟s Enlargement Policy, European Commission, Belgium, 2011, hal. 7

59

kesetaraan gender. Lebih lanjut, tujuan lainnya adalah mendukung pengembangan masyarakat sipil, peningkatan kerjasama, dan memberikan kontribusi untuk stabilitas pembangunan guna mngurangi kemiskinan. Berikut adalah grafik mengenai dana bantuan yang diberikan Uni Eropa terhadap negara kandidat.125 Gambar IV.5 : Grafik Dana Bantuan Uni Eropa kepada Negara Kandidat

Perluasan keanggotaan Uni Eropa ini akan memperkokoh posisi Uni Eropa di perpolitikan internasional. Dengan masuknya negara anggota baru juga akan mengakibatkan perluasan wilayah sehingga dapat meningkatkan pengaruh Uni Eropa, khususnya dalam menerapkan demokrasi yang stabil di kawasan. Melalui perluasan keanggotaan ini, Uni Eropa juga akan memiliki lebih banyak anggota baru yang akan memberikan dorongan terhadap pertumbuhan dan integrasi ekonomi secara keseluruhan. Bagi para negara anggota, kebijakan perluasan ini akan meningkatkan aktivitas perdagangan dengan negara-negara kandidat sehingga akan memberi efek positif dalam perkembangan ekonomi. 125

Ibid. hal. 15

60

Dengan adanya penjelasan di atas mengenai enlargement policy Uni Eropa tersebut telah menjadi salah satu faktor penting yang dapat menarik negara-negara lain untuk bergabung, khususnya Kroasia. Hal ini dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Uni Eropa kepada para calon anggota untuk meningkatkan kondisi politik dan ekonomi negara kandidat. Selain itu, denga menjadi anggota Uni Eropa akan memberikan implikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan politik suatu negara. Selain itu, sejak runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia, Uni Eropa mulai menjalin hubungan baik dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dengan negara tetangga yang berada di Eropa Timur. Negara-negara bekas runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia dapat diabgi menjadi tiga yaitu negara-negara Baltik yang meliputi Estonia, Lithuania, dan Latvia. Negara-negara Eropa Tengah atau yang disebut dengan negara-negara Visegard yang meliputi Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, dan Slovenia. Sedangkan negara negara Balkan terdiri dari Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Rumania, dan Serbia.126 B.2. Kepentingan Rusia di Kawasan Balkan Masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa, memang menguntungkan negara ini namun Uni Eropa juga memiliki keuntungan dalam memperluas pengaruhnya pada negaranegara bekas Yugoslavia. Selain adanya kepentingan ekonomi, secara geopolitik, adanya perluasan Uni Eropa ke wilayah Eropa Timur ditujukan untuk membendung pengaruh Rusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mulai menyatukan negaranegara yang dulunya bergabung dengan Uni Soviet. Secara teritori, geopolitik Rusia terkait

126

A. Bazoki, 2008, Democratization in Central Europe, Taiwan Journal of Democracy, Vol. 4 No. 2, hal. 2

61

Eropa Timur dan Asia Tengah dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu kebijakan geopolitik terhadap Ukraina dan Georgia, negara-negara bekas Yugoslavia, termasuk Kroasia, dan negara anggota CIS (Commonwealth Independent State). Dengan demikian, salah satu fokus utama geopolitik Rusia terhadap negara-negara Balkan seperti Kroasia, Serbia dan Slovenia adalah Rusia memiliki kepentingan terhadap negera-negara tersebut karena adanya kesamaan ideologi, dimana Yugoslavia dan Rusia sama-sama menganut ideologi Komunis.127 Bertitik tolak dari uraian di atas, hubungan Uni Eropa dan Rusia tidak terlepas dari kepentingan energi gas alam yang sangat penting bagi perkembangan kedua negara. Distribusi ekspor gas Rusia ke Uni Eropa menjadi suatu komoditas utama yang menjamin keberlangsungan hubungan diantara keduanya. Konsumsi gas Uni Eropa yang tinggi akan membentuk dependensi gas yang sebagian besar di impor dari Rusia. Hal ini dikarenakan, jumlah gas alam Uni Eropa tidak mencukupi kebutuhan konsumsi mereka yang terus meningkat. Kebutuhan gas Uni Eropa ditujukan untuk memfasilitasi sarana rumah tangga, perusahaan-perusahaan dan instansi. Dalam hal ini gas menjadi penunjang keberlangsungan pembangunan infrastruktur Uni Eropa. Pada 2002 lalu, impor gas Uni Eropa dari Rusia telah mencapai hampir 40% dari kebutuhannya.128 Dengan demikian, adanya antisipasi perluasan pengaruh Rusia di Eropa Tengah, maka Uni Eropa mulai melakukan pendekatan khususnya terhadap negara bekas Yugoslavia, salah satunya adalah Kroasia. Oleh karena itu, pendekatan Uni Eropa dengan Rusia dilatarbelakangi oleh masalah keamanan persediaan energi Uni Eropa yang tidak mencukupi. Meski demikian, Uni Eropa tetap menginginkan pengurangan akan dependensi gas mereka terhadap Rusia. Hal ini terkait 127

John O’Loughlin dan F. Paul Talbot, 2005, Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and Preferences of Ordinary Russians, Eurosian, hal. 24-25 128 Debra Johnson dan Paul Robinson, 2005, Perspective on EU-Russia Relations, New York, Routledge, hal. 185

62

keamanan pengiriman gas dan regulasi yang tidak terlalu berpusat pada aturan Moskow. Kondisi energi dari Rusia sering tidak stabil dikarenakan adanya permasalahan seperti konflik Ukraina pada 2006. Terjadinya konflik ini menyebabkan Uni Eropa mengantisipasi akan monopoli Rusia untuk memotong pasokan gas ke wilayahnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pasokan gas Uni Eropa yang juga dialirkan melalui Ukraina dari Rusia. Dengan adanya permasalahan seperti inilah yang menyebabkan Uni Eropa semakin yakin untuk mengurangi ketergantungannya dengan Rusia dalam bidang energi. Oleh karena itu, Uni Eropa melakukan kerjasama dengan Rusia dalam membangun jalur pipa South Stream. Jalur pipa ini akan dialirkan dari Rusia melewati Balkan dan daerah sekitarnya menuju Uni Eropa. Dengan demikian, adanya perluasan Uni Eropa di wilayah Balkan, termasuk Kroasia maka akan memudahkan tercapainya kepentingan Uni Eropa tersebut. Selain itu, bagi Kroasia keanggotaan di Uni Eropa adalah jaminan keamanan dan kesejahteraan.129

129

http://dw.de/kroasia-resmi-masuk-uni-eropa/a-16917243 diakses 8 Juli 2015

63

BAB V PENUTUP A. Analisa Setiap negara mengeluarkan kebijakannya untuk mencapai kepentingan nasionalnya sehingga teori kebijakan luar negeri sangat tepat untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, teori kebijakan luar negeri diartikan sebagai seperangkat rencana yang menjadi pedoman pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranya. Bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa yang dimulai pada 2003 hingga 2013 merupakan kebijakan Kroasia untuk meningkatkan perekonomian dan stabilitas politik dalam negeri. Adanya hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Kroasia sebagai negara yang baru merdeka pada 1991 dengan kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, keinginan Kroasia untuk menjadi anggota Uni Eropa merupakan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara menyadari pentingnya meningkatkan kerjasama antarnegara yang lebih menguntungkan dibandingkan harus berperang dengan negara lain. Oleh karena itu, Kroasia menginginkan adanya kerjasama dengan Uni Eropa karena dianggap lebih menguntungkan. Dalam hal ini, Uni Eropa bertujuan untuk menyatukan negaranegara yang memiliki kedekatan geografis dalam satu kawasan Eropa maka konsep regionalisme sangat tepat untuk menggambarkan oraganisasi ini. Dalam proses bergabungnya Kroasia menjadi bagian dari organisasi Uni Eropa maka Kroasia diminta untuk mengintegrasikan konstitusi negaranya ke dalam Uni Eropa. Selain itu,

64

Kroasia juga harus mengarahkan loyalitas, harapan dan kegiatan politik ke dalam organisasi ini. Selain itu, integrasi juga dapat didefiniskan sebagai pergerakan menuju kerjasama antar negara, transfer otoritas kepada institusi supranasional, peningkatan penyamaan nilai serta perubahan menuju masyarakat global untuk membentuk masyarakat politik yang baru. Hal ini dikarenakan integrasi yang terjadi antar negara ditujukan untuk mencapai kepentingan bersama. Proses integrasi ini dipicu oleh adanya latar belakang sejarah yang sama dan letak geografis yang berdekatan. Dengan adanya kesamaan dari kedua hal tersebut akan semakin mempermudah terciptanya integrasi. Sama halnya yang terjadi didalam Uni Eropa yaitu negara-negara yang tergabung didalamnya memiliki latar belakang sejarah yang sama dan letak geografis yang berdekatan. Oleh karena itu, adanya kerjasama antar negara di kawasan Uni Eropa ini telah memberikan implikasi positif bagi masing-masing negara anggota. Khususnya negara Kroasia yang baru secara resmi pada 1 Juli 2013 bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Kebijakan Kroasia untuk bergabung ke dalam Uni Eropa ini telah dilandasi oleh faktor internal yang terdiri dari public opinion, tawaran insentif ekonomi bagi Kroasia dan peningkatan stabilitas politik. Dalam proses menjadi anggota Uni Eropa, Kroasia telah mendapat dukungan dari masyarakatnya dengan harapan agar negara Kroasia dapat meningkatkan kondisi ekonomi dan politik. Dengan begitu, tujuan mendasar masuknya Kroasia ke dalam Uni Eropa ini untuk menstabilkan kondisi negaranya. Bergabung sebagai negara anggota Uni Eropa bukan persoalan yang mudah bagi Kroasia melihat ia sebagai sebuah negara yang belum memiliki kondisi stabil. Selain itu, Kroasia juga harus melaksanakan syarat dan ketentuan yang diberikan Uni Eropa serta mengadopsi hukum Uni Eropa ke dalam negaranya, sehingga ia harus melakukan perubahan terhadap negaranya. Sedangkan untuk faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah adanya perluasan Uni Eropa di kawasan Balkan dan kepentingan Rusia di kawasan tersebut. 65

Kepentingan nasional Kroasia untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa dapat diidentifikasi dengan melihat jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya, yaitu termasuk ke dalam Core values. Hal ini dikarenakan kepentingan Kroasia tersebut merupakan kepentingan yang dianggap paling vital bagi negaranya dan menyangkut eksistensinya dalam perpolitikan internasional. Di sisi lain, dalam proses transformasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Uni Eropa maka terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kroasia yaitu, masih lemahnya penegakan rule of law oleh pemerintah Kroasia. Dengan lemahnya penerapan rule of law dapat dipastikan bahwa akan terjadi peningkatan dalam kriminalitas seperti korupsi, konflik sosial, kejahatan yang terorganisir dan perdagangan ilegal. Lebih lanjut, dengan adanya kondisi politik yang tidak stabil maka berdampak pada kondisi ekonomi yang lemah. Dengan adanya kondisi ekonomi tersebut maka membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan perekonomiannya dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. B. Kesimpulan Proses masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa berlangsung hampir 10 tahun yang dimulai pada tahun 2003-2013. Setelah menandatangani Stabilitation and Association Agreement dengan Uni Eropa pada 2001, Kroasia juga menandatangani EFTA (European Free Trade Association). Lebih lanjut, pada 2003, Kroasia mulai mengajukan aplikasi untuk menjadi anggota Uni Eropa dan pada 2004 Komisi Eropa mulai merekomendasikan Kroasia sebagai negara kandidat. Dengan adanya hal ini maka pada 2005 Uni Eropa mulai melakukan peninjauan aplikasi Kroasia untuk keanggotaannya.

66

Selama proses menjadi anggota kandidat, Kroasia diteliti sesuai standar Uni Eropa dengan menggunakan Copenhagen Criteria dan Aqcuis Communatuire. Keduanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah sebuah negara kandidat dapat memenuhi standar untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dengan adanya ketentuan inilah yang kemudian memberikan perubahan terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi Kroasia karena harus menyesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa. Dalam perjalanannya menuju keanggotaan Uni Eropa, Kroasia mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan tertundanya proses aksesi. Hal ini dikarenakan, permasalahan Kroasia dengan ICTY mengenai penyerahan penjahat perang yaitu Jenderal Ante Gotovina ke ICTY. Adanya ketidaktegasan Kroasia dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan ICTY sehingga menyebabkan Uni Eropa melakukan penundaan aksesi Kroasia. Selain itu, Slovenia juga menolak pencalonan Kroasia dikarenakan adanya masalah perbatasan antara kedua negara. Namun demikian, kedua permasalahan ini kemudian dapat diselesaikan oleh Kroasia dan proses negosiasi aksesi Kroasia ke Uni Eropa kembali di buka. Setelah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa serta menyelesaikan permasalahan dengan ICTY dan Slovenia, maka Kroasia mulai menandatangani perjanjian aksesi pada 2011. Lebih lanjut, setelah mendapat keputusan akhir dari Uni Eropa maka pada 1 Juli 2013, Kroasia secara resmi menjadi anggota Uni Eropa yang ke-28. Bergabungnya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu public opinion yang mendukung keanggotaan Kroasia dalam Uni Eropa. Selain itu, kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi Kroasia adalah untuk meningkatkan perekonomian negaranya dengan cara

67

terlibat langsung dalam ENP dan Single Market. Seperti yang kita ketahui bahwa Uni Eropa merupakan organisasi regional yang bergerak dan fokus pada bidang ekonomi. Oleha karena itu dengan bergabungnya Kroasia ke dalam Uni Eropa diharapkan dapat memberi implikasi positif dalam perkembangan perekonomiannya. Faktor internal mengenai peningkatan stabilitas politik adalah secara otomatis selama proses aksesi Kroasia telah melakukan perubahan pada kondisi negaranya. Hal ini dikarenakan persyaratan yang diberikan Uni Eropa yang terdiri dari menerapkan nilai-nilai demokrasi, membangun peraturan yang berlandaskan hokum, khususnya dalam melakukan pencegahan korupsi, mengimplementasikan HAM dan melindungi hak minoritas. Dengan adanya penerapan hal-hal tersebut maka akan tercipta stabilitas politik yang berpengaruh terhadap kondisi internal negara Kroasia. Bertitik tolak dari uraian di atas, faktor eksternal yang mempengaruhi masuknya Kroasia menjadi anggota Uni Eropa adalah adanya kebijakan perluasan Uni Eropa khususnya di wilayah Balkan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab empat bahwa terdapat tiga motivasi Uni Eropa dalam melakukan perluasan yaitu motivasi ekonomi, motivasi politik, dan motivasi moral. Selain itu, adanya perluasan di Eropa Tengah ini juga dilakukan untuk mengantisipasi menyebarnya pengaruh Rusia di kawasan tersebut, maka dari itu Uni Eropa memiliki fokus yang besar dalam melakukan perluasan di wilayah ini. Dengan adanya peran aktif Uni Eropa dalam melakukan perluasan inilah yang kemudian memberikan ketertarikan bagi kroasia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu, kepentingan Rusia di kawasan juga menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi bergabungnya Kroasia ke dalam Uni Eropa.

68

DAFTAR PUSTAKA Buku Breuning, Marijke, Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction, New York: Palgrave Macmillan, 2007. Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2008. Griffiths, Martin and Terry O’ Callaghan, International Relations: The Key Concepts, New York: Routledge, 2002. Haas, Ernest B, The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces in 1950-57, Stanford, California: Stanford University Press, 1958. Holsti, K.J., International Politics A Framework For Analysis dalam Sixth Edition, Printed in the United State of America: Prentice –Hall.Inc, 1992. Johnson, Debra dan Paul Robinson, Perspective on EU-Russia Relations, New York: Routledge, 2005. Kostich, Lazo M., The Holocaust in the “Independent State of Croatia”, Chicago: published by Liberty, 1981. Kusumohamidjojo, Budiono, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993. Latif, Yudi, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. McCormick, John, The European Union Politics and Policies, Philadelphia: Westview Press, 2008. Moleong, Lexy .J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Morghentau, Hans Joacim, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. Mc. Graw-Hill, Inc, 1993. Rosenau, James N., International Politics and Foreign Policy a Reader in Research and Theory, London: a Division of Macmillan Publishing Co., Inc, 1969. S., Nuraeni, dkk., Regionalisme dalam Studi Hubungan Internaisonal, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Sacco, Joe, Zona Aman Gorazde, Perang di Bosnia Timur 1992-1995, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2000. Susilo, Taufik Adi, Mengenal Benua Eropa, Yogyakarta: Garasi, 2009.

Jurnal dan Artikel Aliboni, Roberto, The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy, European Foreign Affairs Review 10, 2005. Anderson, David, The Colapse of Yugoslavia: Background and Summary, Forreign Affairs Defence and Trade Group, Research paper No. 14, 1995. Banac, Ivo, Independent Croatia: History, Issues and Policy, International Relations Quaterly, Delkelet Europa – Shouth –East Europe, Vol. 2 No.1, 2011. Bazoki, A., Democratization in Central Europe, Taiwan Journal of Democracy, Vol. 4 No. 2, 2008. Boškovska, Nada, dkk., The Cold War and the Postcolonial Moment – Prehistory, Aims and Achievements of the Non-Aligned Movement 50 Years after Belgrade The Cold War and the Postcolonial Moment – Prehistory, Aims and Achievements of the Non-Aligned

Movement 50 Years after Belgrade diakses dari http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=3719&view=pdf, 2011. Boutherin, Thibault, Croatia’s accession to the European Union: thoughts on Europe at a crossroad, European issues, Fondation Robert Schuman, 2013. Butkovic, Hrvoje dan Visnja Samardzija, Challenges of Continued EU Enlargement to the Western Balkand-Croatia’s Experience, IRMO, Vol. 14 No. 4, 2014. Center for European Studies, What Happen to Yugoslavia? The War, The Peace, and The Future, at Chapel Hill, 2004. Cetin, Onder, 1941 Resolutions of El-Hidaje in Bosnia and Herzegovina as a Case of Traditional, Conflict Transformation, European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 3 No. 2, 2010. Crljenko, Ivana, Croatia Land and People, The Miroslav Krleža Institute of Lexicographyin association with the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia : Zagreb, www.croatia.eu., 2013. Djilas, Aleksa, Tito's Last Secret: How Did He Keep the Yugoslavs Together?, Diakses dalam http://www.foreignaffairs.com/articles/51216/aleksa-djilas/tito-s-last-secret-how-did-hekeep-the-yugoslavs-together, 1995. Driscoll, Mervyn O’, The European Parliament and the Euratom Treaty: past, present and future, Energy and Research Series, European Parliament L-2929 Luxembourg, 2002.. European Commission, Communication From The Commission to The European Parliament and The Council on the Main Findings of the Comprehensive Monitoring Report on Croatia’s state of preparedness for EU membership, Brusseles, 10-10-2012.

Euroepan Commission, Communication from The Commission to the European Union Parliament and the Council : Monitoring Report on Croatia’s Accession Preparations, Brussels, 26-03-2013. European Commission, The Policy: What is European Neighbourhood Policy, dalam http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm, 21-05-2012. European Commission, Europe’s Single Market Benefits EU Citizens and Business, dalam http://ec.europe/internal_market/publications/docs/citizens_en.pdf , 23-04-2015 Fule, Stefan, Understanding Enlargment-The European Union’s Enlargement Policy, European Commission, Belgium, 2011. Gagnon, V.P., Ethnic Nationalism and International Conflict: The Case of Serbia, International Security Journal, Vol. 19 No. 3, 1995. Gochhayat, Artatrana, Regionalism and sub regionalism: A theoretical framework with special reference to India, academic journal, African Journal of Political Science and International Relations, Vol. 8 (1), 2014. Grabbe, Heather, European Union Conditionally and the Acquis Communautaire, International Political Science Review, Vol. 23 No. 3, 2002. Grdović,

Ana

dkk.,

A

Foreign

Researcher’s

Guide

to

Croatia,

3rd

Edition,

http://ec.europa.eu/euraxessPublished by: Agency for Mobility and EU Programmes Library of the European Commission (Credit © European Union), 2011. Hardy, Angélique, Fighting Corruption in Croatia with the Prospect of European Union Membership: Conditionality and Soft Aquis Communautaire - Lessons Learned from the Previous Enlargements to Slovenia, Bulgaria and Romania, Hertie School of Governance - Working Papers, No. 52, 2010.

Jacobsen, Christen Boye, Implementing the Acquis Communautaire the fight over 80.000 pages, RGSL (Riga Graduate Schooln of Law) working paper, 2002. James, Wil, History of the European Union, CIVITAS Institute for the Study of Civil Society 2007, http://www.civitas.org.uk/eufacts/OS/OS3.htm, 2011. Jenny,

Just

the

Facts

–

Croatian

Accession

to

the

EU,

dalam

http://www.europeanmovement.ie/just-the-facts-croatian-accession/ , 2013. Koerner, Kevin, Croatia Facing Challenges on the EU’s doorstep, Deutsche Bank AG DB, Research Frankfurt am Main, Germany, 2013. Lang, Arabella, European Union, (Croatian Accession and Irish Protocol), Bill 76 0f 2012-13, Research Paper House of Commons Library, 2012. Lippold,

Florian,

dalam

https://www.uni-

ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/mawi.inst.150/lehre/ss11/isp/European_Union_Overv iew_2011.pdf diakses 17 April 2015 Lucas, Edward, The New Cold War Putin’s Russia the next phase – A Report to the Trilateral Commission, The Trilateral Commission, 2008. Maxine, James dan Matthew Purvis, The European Union, House of Lords Library Notes, London, LLN 2014/015, 2014. Miller, Vaughne, The EU’s Acquis Communautaire, International Affairs and Defence Section, House of Commons Library, SN/IA/5944, 2011. Nugent, Neill, The Government and Policies of the European Union, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2003. Ognyanova, Irina, Nationalism and National Policy in Independent State of Croatia (19411945), IWM Junior Visiting Fellows Conferences, Vol. VI No. 5, 2000.

O’Loughlin, John dan Talbot, F. Paul, Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and Preferences of Ordinary Russians, European, 2005. Ott, Katarina, Croatian Accession To The European Union, Institutional Challenges of participation, Institute of Public Finance, Zagreb, Vol. 4, 2006. Petricusic, Antonija, 2008, Nation-Building in Croatia and the Treatment of Minorities: Rights and Wrongs, Journal of L’Europe en formation, 2008. Radeljic, Branislav, Europe 1989-2009: Rethinking the Break-up of Yugoslavia,

European

Studies, Vol. 9, No. 1, 2010. Retzer, Karin dan Alja Poler De Zwart, Croatia set to join the European Union: What this means for data protection compliance, Morrison & Foerster LLP | mofo.com Attorney Advertising, 2013. Rezler, Paulina, The Copenhagen Criteria, Are They Helping or Hurting the European Union?, Touro International Law Review, Vol.14, 2011. Samardzija, Visnja, Croatia’s First Year of EU Membership: Have the Expectations Been Fulfilled?, Trans European Policy Studies Association , TEPSA Policy Paper, Zagreb, 2014. Shimko, Keith L., International Relations, Perspectives and Controversies, Houghton Mifflin Company, 2005. Silvia, Stephen J.

dan Aaron Beers Samp,

Acquis Communautaire and European

Exeptionalism: A Genealogy, European Union Studies Center , ACES Working Paper Series Paul H. Nitze School of Advanced International Studies 1717 Massachusetts Ave NW, 2003.

Stefan, Laura, dkk., Conflicts of Interest and Incompatibilities in Eastern Europe, Romania, Moldova, Croatia, publication from www.expertforum.ro, 2012. Stiftung, Konrad Adenauer, Croatia in the European Union: What can the Citizens Expect?, Institute for International Relations, Zagreb, 2007. Thorp, Arabella, Croatia : the Closing Stages of EU Accession, International Affairs and Defence Section, SN/IA/6157, House of Commons Library, 2011. Toepke, Utz P., The European Economic Community -- A Profile,Northwestern Journal of International Law & Business Volume 3 Issue 2, 1981. Wammen, Nicolai, 20 Years that Changed Europe The Copenhagen Criteria and the Enlargement of the European Union, Conference Report, Copenhagen, 2013. Website http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Mu ltilateral&l=id diakses pada 15 Januari 2015 http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg

diakses

pada

18

Januari 2015 http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=713 diakses: 19 Januari 2015 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html diakses 23 Januari 2015 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm diakses pada 14 Januari 2015 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1955/index_en.htm diakses pada 15 Januari 2015

http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp. diakses 17 Januari 2015 http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_en.htm diakses pada 23 Januari 2015. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm diakses pada 1 April 2015 http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20130701_01_id.h tm diakses 25 Maret 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0257, diakses pada 12 April 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0257 diakses pada 12 April 2015 http://www.indonesianmission-eu.org/website/page943418664200310095958555.asp diakses 21 April 2015 http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euataglance_id.pdf diakses 20 April 2015 http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2013/20130701_01_id.h tm diakses pada 7 Juli 2015 http://dw.de/kroasia-resmi-masuk-uni-eropa/a-16917243 diakses 8 Juli 2015 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-593_en.htm?locale=en diakses 8 Juli 2015 http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130701_kroasia_eu diakses 7 Juli 2015 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0257, diakses pada 12 April 2015