BAB II TRANSFORMASI HUKUM UNI EROPA DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA. oleh Robert Schuman, yaitu seorang menteri luar negeri Prancis dan Jean

BAB II TRANSFORMASI HUKUM UNI EROPA DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA

A. Sejarah dan Perkembangan Uni Eropa Inspirasi untuk membentuk tiga institusi yang menjadi dikenal dengan European Comunity (EC)18 berasal dari rencana terobosan baru di tahun 1950 oleh Robert Schuman,

yaitu seorang menteri luar negeri

Prancis dan Jean

Monnet merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi perbaikan ekonomi Prancis setelah perang. Rencana itu termasuk pemikiran dari Prancis dan Jerman atas produksi bahan bakar dari mineral dan besi.19 Ide

itu

berkembang

terus

bersamaan

dengan

kebutuhan

untuk

merekonstruksi Eropa setelah perang dunia kedua. Pembuat rencana ini percaya bahwa Jerman seharusnya terbantu untuk pembangunan kembali, hanya saja jika dibentuk secara politik dan ekonomi melalui organisasi negara-negara Eropa, sehingga perang selanjutnya yang terjadi di Eropa akan sulit terjadi. Sebagai hasilnya dari inisiatif ini, Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 1951 menciptakan European Coal and Steel Community (ECSC). Enam negara member original adalah Prancis, Jerman, Italy, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Objek dari ECSC adalah hasil dari pasar-pasar dalam produksi bahan bakar dari mineral dan besi. 18

European Community (EC) adalah asosiasi yang dirancang untuk mengintegrasikan perekonomian Eropa. Awalnya terdiri European Economic Community (EEC), European Coal and Steel Community (ECSC), dan European Aromic Energy Community (EURATOM). Pada tahun 1993 tiga komunitas tersebut menjadi di bawah Uni Eropa. 19 Penelope Kent, Op.Cit, hal 3

15 Universitas Sumatera Utara

Tahun 1957, enam negara anggota menandatangani dua perjanjian selanjutnya di Roma menciptakan European Economic Community (EEC)20 dan European Atomic Energy Community (Euratom).21 Euratom mirip dengan ECSC dimana ia menangani sektor terbatas, berupa industri nuklir di European Community, yang mana EEC bertujuan kedepan untuk berkembang menuju ‘persatuan yang lebih dekat antara orang-orang Eropa’ (pembukaan dari perjanjian EEC).22 ECSC, EEC dan Euratom hanya dipegang oleh dua institusi yaitu Parlemen dan Pengadilan.

Bagaimanapun, Dewan dan Komisi dibentuk dari

perkumpulan institusi yang terpisah: Perjanjian Merger tahun 1965. Setelah perjanjian tersebut, tiga komuniti ini berfungsi berbeda-beda tapi dengan berbagi institusi. EEC di bawah Perjanjian Roma berfokus dengan

integrasi ekonomi

umum didapatkan dari menyatukan ketertarikan yang berbeda dari negara anggota menjadi pasar dimana kuntungan, orang-orang, pelayanan dan kekayaan dapat bersirkulasi dengan bebas. Hasil dari EEC mewajibkan pemikiran tentang kedaulatan di area yang menggunakan Perjanjian EEC. Itu mencerminkan pengalaman yang sesuai pada federal pandangan Churchill dari ‘United States of Europe’, tidak sebagai satu teritori dibawah kontrol kekuasaan federal tapi

20

European Economic Community adalah organisasi internasional yang diciptakan oleh Perjanjian Roma 1957. Tujuannya adalah untuk menciptakan integrasi ekonomi, di antara enam anggota pendirinya: Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda dan Jerman. 21 Euratom dibuat untuk mengkoordinasikan program-program penelitian negara-negara anggota untuk penggunaan energi nuklir secara damai. 22 Penelope Kent, Op.Cit, hal 4


sebagai supranasional organisasi yang memiliki kemampuan membuat kebijkan dan peraturan yang mana menyatukan negara-negara anggota. Para pendiri EEC melihat peningkatan perdamaian, kestabilan dan pembangunan ekonomi sebagai hal yang lebih penting dari kehilangan kedaulatan yang tidak bisa dihindari. Objek umum EC di bawah Perjanjian Roma, sebagai amandemen dari perjanjian selanjutnya adalah untuk promosi melalui komunitas, perkembangan aktifitas ekonomi yang harmonis, berkelanjutan, penaikan yang seimbang, peningkatan yang stabil, peningkatan standar hidup yang cepat dan kualitas hidup dan hubungan lebih dekat

antara negara yang menyatu dengan itu dan

mempertahankan berkembangan aktivitas ekonomi, pekerja dengan level tinggi dan perlindungan sosial, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, mempertahankan dan perkembangan tanpa inflasi, persaingan tinggi and tampilan ekonomi yang serasi, perlindungan yang tinggi dan peningkatan kualitas lingkunagan, dan ekonomi dan kohesi sosial antara negara member: Pasal 2 Perjnjian Uni Eropa.23 Objek-objek ini untuk dicapai dengan membangun pasarpasar, ekonomi, kesatuan moneter dan peningkatan dalam memperkirakan harmonisasi dalam kebijakan ekonomi dari negara-negara anggota.

23

Treaty on European Union, Article 2: “The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic and monetary union and by implementing common policies or activities referred to in Articles 3 and 4, to promote throughout the Community a harmonious, balanced and sustainable development of economic activities, a high level of employment and of social protection, equality between men and women, sustainable and non-inflationary growth, a high degree of competitiveness and convergence of economic performance, a high level of protection and improvement of the quality of the environment, the raising of the standard of living and quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States.”


Saat Perjanjian Roma ditandatangani, Inggris tidak mempersiapkan untuk mengorbankan kedaulatan nasional untuk bergabung. Melainkan mengajukan tawaran yaitu sebuah area pergadangan bebas di Eropa melalui yang mana kesulitan tarif akan dibagi tapi kontrol perdagangan dangan bukan anggota diatur oleh negara anggota. Tahun 1959, European Free Trade Association (EFTA)24 didirikan oleh Inggris, Norwegia, Denmark, Swedia, Austria, Portugis dan Irlandia (sebagai asosiasi dan kemudian menjadi anggota penuh). Bagaimanapun, ketika Inggris menyadari perkembangan isolasi

ekonomi, itu

diajukan (ketidakberhasilan) dari komunitas pada tahun 1961.25 Tahun 1967, Inggris kembali mangajukan diri untuk menjadi member, sekali lagi diikuti oleh Denmark, Norwegia, Irlandia, membawa mereka ke penandatanganan

Perjanjian Aksesi di tahun 1972 dan 1973 setelah dimana

Inggris, Irlandia dan Denmark bergabung kedalam komunitas. Norwegia memutuskan untuk tidak memproses untuk bergabung sebagai anggota mengikuti referendum. Putusan yang negatif ini terulang kembali pada tahun 1994 ketika Norwegia memasukkan voting ke referendum kedua melawan para member. Greenland menarik diri keluar setelah mendapatkan hasil yang mirip pada tahun 1982. Yunani bergabung dengan EC pada tahun 1981, diikuti oleh Spain dan Portugal pada tahun 1986. Turki, Malta dan Cyprus telah mengajukan untuk 24

European Free Trade Association awalnya terdiri dari empat negara yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Sekarang hanya terdiri atas tiga negara karena Swiss keluar dari EFTA. EFTA Terorganisir untuk menghilangkan hambatan perdagangan barang industri di antara mereka sendiri, namun dengan masing-masing negara mempertahankan kebijakan komersial sendiri terhadap negara-negara di luar kelompok. 25 Penelope Kent, Op.Cit, hal 5


menjadi member. Ketika prospek untuk Cyprus dan Malta medapatkan hasil yang positif, posisi Turki sangat kompleks dikarenakan latar belakang hak asasi manusia mereka. Komisi menyatakan pada Oktober 1999 bahwa Turki tidak memiliki kriteria politik yang sesuai untuk menjadi anggota, itu harus tetap dipertimbangkan sebagai negara kandidat. Mengikuti unifikasi kembali Jerman pada tahun 1989, Jerman Timur bergabung di EC pada 3 Oktober 1990 tanpa membutuhkan perluasan secara formal. Subjek untuk pengaturan transnasional tertentu, hukum EC diajukan dari tanggal itu kepada Jerman Timur yang dulu. Persetujuan dicapai di Edinburgh Summit pada tahun 1993 untuk meningkatkan jumlah anggota Parlemen Eropa Jerman dari 81 menjadi 99. Negara-negara EFTA dengan pengecualian Switzerland menandatangani persetujuan European Economic Area26 yang mana ditegakkan pada 1 Januari 1994, melebarkan suatu pasar ke teritori negara-negara yang menandatangani perjanjian. Perjanjian EEA membentuk institusi sendiri dan telah terlihat sebagai awal kepada keanggotaan penuh di Uni Eropa yang mana EC telah menjadi bagian dibawah Perjanjian Uni Eropa. Uni Eropa diperbesar pada 1 Januari 1995 dengan tindakan aksesi selanjutnya sebagai hasilnya Austria, Finlandia, dan Swedia menjadi anggota penuh dari Uni Eropa. Tidak seperti perbesaran

26

European Economic Area terdiri dari tiga anggota dari European Free Trade Association (EFTA) (Islandia, Liechtenstein dan Norwegia), dan 27 negara anggota Uni Eropa, termasuk Kroasia yang akan bergabung setelah perjanjian aksesi diratifikasi oleh semua negara EEA. Didirikan pada 1 Januari 1994 setelah perjanjian dengan European Communities (yang menjadi Uni Eropa). Mereka mengadopsi hampir semua undang-undang Uni Eropa terkait dengan pasar tunggal, kecuali undang-undang tentang pertanian dan perikanan.


sebelumnya dimana termasuk pengaturan transnasional yang luas, tiga negara EEA menyetujui dengan penuh hukum EC (the ‘aquis communautaire’27) dengan delegasi sementara yang terbatas. Sejak tahun 1995 hanya Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein sisa member dari EFTA. Partnership and Co-operation Agreement28 (PCA) ditandatangani pada tahun 1994 diantara Uni Eropa dan Russian Federation, Ukraina dan Moldova. Perjanjian ini mencakup pentingnya nilai demokrasi, menghormati hak asasi manusia dan prinsip dari pasar ekonomi. Hambatan perdagangan perlahan-lahan terangkat dan dialog politik regular antara partai ditegakkan. Tahun 1999 Uni Eropa-Russia Common Strategy disetujui, mencakup prioritas area seperti konsolidasi demokrasi, integrasi Russia kedalam pusat ekonomi Eropa dan lingkungan sosial, tercapai melalui PCA. Negosiasi dilanjutkan dengan Commonwealth of Independent States29 (asosiasi dari negara-negara yang mencakup teritori dari USSR30 yang dulu).31

27

the aquis communitaire adalah apa yang Komunitas telah peroleh atau apa yang Komunitas telah capai. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada keseluruhan undang-undang Uni Eropa. 28 Partnership and Co-operation Agreement memiliki tujuan dari ialah untuk memperkuat demokrasi mereka dan mengembangkan ekonomi mereka melalui kerja sama dalam berbagai bidang dan melalui dialog politik. Dewan Kerjasama telah dibentuk untuk memastikan pelaksanaan perjanjian. 29 Commonwealth of Independent States merupakan asosiasi bebas dari negara-negara berdaulat yang dibentuk pada tahun 1991 oleh Rusia dan 11 republik lainnya yang sebelumnya bagian dari Uni Soviet. Commonwealth of Independent States (CIS) ini berawal saat pemimpin terpilih dari Rusia, Ukraina, dan Belarus (Belarusia) menandatangani perjanjian membentuk asosiasi baru pada tanggal 8 Desember 1991 untuk menggantikan Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 30 Union of Soviet Socialist Republics (USSR) merupakan bekas kekaisaran Eurasia utara (1917/22-1991) membentang dari Baltik dan laut Hitam ke Samudera Pasifik dan, di tahun-tahun akhir, yang terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet. Selama periode keberadaannya, USSR adalah wilayah negara terbesar di dunia. Itu juga salah satu yang paling beragam, dengan lebih dari 100 kebangsaan yang berbeda tinggal dalam perbatasannya. 31 Penelope Kent, Op.Cit, hal 6


Copenhagen Summit pada 1993 membuat jalan untuk ‘Europe Agreement’ yang mana telah ditandatangani dengan banyak negara-negara Eropa Timur untuk mempromosikan konvergensi, integrasi dan korporasi regional. Perjanjian-perjanjian ini menyediakan hubungan yang tertata dengan Uni Eropa ketika kondisi ekonomi dan politik yang baik. Di bawah ini yang dinamakan dengan ‘Copenhagen Criteria32’, anggota dari Uni Eropa mewajibkan negara kandidat: a.

Telah mencapai stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, pengaturan hukum, hak asasi manusia, menghormati dan melindungi yang minoritas

b.

Memiliki pasar ekonomi yang berfungsi sebagai kapasitas untuk berhasil dengan tekanan persaingan dan paksaan dalam Uni Eropa

c.

Memiliki kemampuan untuk mengambil obligasi dari keanggotaan, termasuk peraturan dan hukum yang dikenal sebagai ‘aquis’ dan mendukung keinginan politik, ekonomi, dan moneter Uni Eropa.

Tiga belas negara telah bergabung saat proses pelebaran, dengan berbagai tingkat kesiapan. Negosiasi dibuka pada tahun 1998 untuk Cyprus, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Polandia dan Slovenia. Enam negara selanjutnya ditambahkan dengan Helsinki Summit pada desember 1999: Bulgaria, Latvia, Lithuania, Malta (keanggotaan yang akhirnya diaktifkan dari penundaan di tahun 1996), Romania dan Republik Slovakia. Turki salah satunya sisa pelamar, tapi

32

Penelope Kent, Op.Cit, hal 7


tidak di bawah pertimbangan sampai sekarang. Ketika sangat mungkin untuk memprediksi kapan individual negara-negara pelamar akan menjadi anggota dari Uni Eropa, komisi menyatakan pada April 2000 bahwa Uni Eropa siap untuk menerima member yang memenuhi kriteria untuk keanggotaan kapanpun setelah tahun 2002. Single European Act33 (SEA) ditandatangani pada tahun 1986, mewakili revisi besar pertama terhadap perjanjian EEC. SEA diikuti sejumlah usaha yang gagal untuk mengubah keseimbangan institusional dalam EC seperti rancangan Perjanjian Uni Eropa, diajukan oleh parlemen Eropa pada tahun 1984. Upayaupaya ini telah sangat gagal karena mereka dianggap terlalu federalis, terutama oleh Inggris yang menentang lebih lanjut hilangnya kedaulatan terhadap EC. Inisiatif Single Market34, bagaimanapun membawa dukungan semua negara anggota termasuk Inggris. Alasan untuk SEA telah muncul sebagai hasil dari pengajuan yang diterbitkan pada tahun 1985 oleh komisi yang mana menunjukkan banyak hambatan untuk perdagangan antar negara anggota, yang merugikan posisi perdagangan global European Community. Selama 1970-an dan awal 1980-an dominasi kepentingan nasional, menghambat kemajuan EC. Tujuan dari SEA adalah menghilangkan semua rintangan, maupun secara fisik, teknik, atau fiskal.

33

Single European Act (SEA) merupakan komitmen dari negara anggota untuk rencana perluasan ekonomi mereka dan pembentukan mata uang tunggal Eropa, kebijakan asing dan domestik umum. SEA ditandatangani pada bulan Februari 1986 di Luksemburg dan Den Haag dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1987. 34 Single Market dibentuk untuk menciptakan kemakmuran, lapangan kerja, dibangunkan dari krisis keuangan, dan pergerakan bebas dari barang, jasa, modal, manusia diantara negaranegara anggota Uni Eropa.


Program ini menghidupkan kembali entusiasme untuk integrasi Eropa. Tahun 1992, Single Market secara besar terpenuhi. Suatu konferensi antar pemerintah ataupun Intergovernmental Conference (IGC) diadakan tahun 1990 untuk mempertimbangkan Economic and Monetary Union35 (EMU). dan IGC yang kedua meneliti European Political Union36 (EPU). Beberapa negara anggota seperti Jerman dan Perancis percaya bahwa EMU tidak bisa efektif tanpa EPU. Perjanjian Uni Eropa menyediakan untuk kedua bentuk yang ditandatangani di Maastricht, Netherlands pada Desember 1991. Struktur yang diciptakan dalam Perjanjian Maastricht terdiri dari tiga pilar37 (lebih lanjut dimodifikasi oleh Perjanjian Amsterdam) : a.

Tiga komunitas (ECSC, Euratom, dan EC), secara kolektif dikenal atas European Community

b.

Common Foreign and Security Policy (CFSP)

c.

Co-operation in justice and home affairs

Hanya pilar pertama, EC diatur oleh hukum EC. Pilar kedua dan ketiga diberikan atas kerjasama antar pemerintah. Fitur penting lainnya dari Maastricht termasuk pencantuman :

35

Economic and Monetary Union adalah istilah umum untuk kelompok kebijakan yang bertujuan untuk memusatkan ekonomi semua negara anggota Uni Eropa pada tiga tahap. Termasuk 18 negara zona euro dan 10 negara non-euro adalah anggota EMU. Namun Suatu Negara Anggota harus mematuhi dan menjadi bagian dari EMU, sebelum dapat mengadopsi mata uang euro, yang mana tahap ketiga EMU menjadi sebagian besar identik dengan zona euro. 36 European Political Union adalah tempat untuk membahas isu-isu integrasi Eropa. Diskusi diorganisir sekitar tema penting yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, sejarah, hukum, ilmu politik, administrasi publik dan sosiologi untuk melakukan pertukaran ide dan wawasan tentang integrasi Eropa dari berbagai komunitas akademik. 37 Penelope Kent, Op.Cit, hal 8


a.

Dasar sistem hukum baru untuk kebijakan sosial dalam protokol tambahan pada perjanjian. Inggris menolak untuk bergabung dalam perjanjian ini sebelum perubahan pemerintahan tahun 1997

b.

Prinsip subsidiaritas yang mana menyediakan untuk suatu bentuk pengambilan keputusan dilimpahkan di daerah-daerah di luar kompetensi EC. Inggris sangat kuat mendukung pencantuman subsidiaritas dalam Perjanjian Uni Eropa dengan keyakinan bahwa itu akan bertindak sebagai pengecekan pada lembaga EC dan pertumbuhan federalisme.

EC, ECSC, dan Euratom, bertindak bersama di bawah pilar pertama, dapat dikenal secara kolektif sebagai EC. Demikian kata “Hukum EC” dimaksudkan untuk aktivitas sistem regulasi di bawah pilar pertama. Uni Eropa dapat diambil untuk menutupi aktifitas di bawah pilar kedua dan pilar ketiga. Nama Komisi Eropa dan Parlemen Eropa tetap tidak diubah oleh perjanjian Maarstricht, tapi Dewan Menteri dikenal menjadi Dewan Uni Eropa. Perjanjian Uni Eropa berlaku pada 1 November 1993 saat proses ratifikasi telah dipenuhi oleh seluruh negara anggota. Konferensi antar pemerintahan dilaksanakan antara tahun 1996 dan 1997 untuk meninjau amandemen Maastricht dalam pandangan dari tantangan yang ditimbulkan oleh perluasan lebih lanjut dari Uni Eropa. Proses konferensi antar pemerintahan dimualai dengan Turrin Summit of the European Council pada 1996, diikuti oleh konferensi tingkat tinggi di Florence, Dublin dan Noordwijk, berpuncak pada Amsterdam European


Council pada Juni 1997. Perjanjian Amsterdam ditandatangani pada Oktober 1997 dan berlaku pada ratifikasi 1 Mei 1999.38 Ketika beberapa perubahan wajar dibuat untuk struktur decision-making, termasuk penyederhanaan prosedur co-decision-making dan peran ditingkatkan untuk Parlemen Eropa. Selama konferensi antara pemerintahan berlangsung yang mana didahului adopsi perjanjian Amsterdam, di sana banyak diskusi mengenai kebutuhan untuk memodifikasi struktur, komposisi dan kekuatan dari institusi dalam rangka perluasan yang akan datang ke arah timur. Bagaimanapun, itu membuktikan tidak mungkin untuk mencapai perjanjian terhadap masalahmasalah sensitif seperti suara berkualitas terbanyak ataupun qualified majority voting (QMV) dalam Dewan, sebaliknya, sebuah komitmen kompromi diajukan dalam protokol pada perjanjian internasional. Protokol itu menyatakan bahwa pada tanggal perluasan pertama kali dari Uni Eropa, jumlah komisioner akan terbatas pada jumlah negara anggota, mengatakan bahwa suara di dalam Dewan telah dimodifikasi. Paling tidak satu kali setahun sebelum keanggotaan Uni Eropa melebihi 20, dan suatu konferensi antar pemerintahan akan diadakan untuk meninjau ketentuan perjanjian pada komposisi dan fungsi lembaga. Konferensi anatar pemerintahan itu diadakan di konferensi tingkat tinggi Cologne pada Juni 1999.39 Uni Eropa sekarang memiliki 28 anggota yaitu Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia,

38 39

Penelope Kent, Op.Cit, hal 10 Penelope Kent, Op.Cit, hal 12


Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedia, Inggris, dan Kroasia.40 B. Pengaruh Anggota Uni Eropa Dalam Pembentukan Hukum Uni Eropa Perjanjian Uni Eropa adalah kerangka hukum yang berisi tujuan dan kewajiban-kewajiban. Itu diikuti pengundangan peraturan harus dilakukan oleh institusi komuniti. Institusi-institusi utama diciptakan oleh perjanjian Amsterdam pasal 7 (sebelumnya pasal 4) Perjanjian Uni Eropa yaitu: a. Parlemen Eropa Berdasarkan Protocol on the Enlargement of the European Union tahun 2002, anggota Parlemen Eropa terdiri atas Jerman (99), Perancis , Italia, dan Inggris (masing-masing 72), Spanyol (50), Belanda (25), Belgia, Yunani dan Portugis (masing-masing 22), Swedia (18), Austria (17), Denmark dan Finlandia (masing-masing 13), Irlandia (12) dan Luxembourg (6), berjumlah 535 perwakilan. Perjanjian Uni Eropa memberikan batasan anggota yaitu 700 anggota Parlemen Eropa. Itu dibentuk di Strasbourg dengan beberapa sesi di Luxembourg dan kebanyakan pertemuan komite dilaksanakan di Brusells. Anggota dipilih setiap lima tahun.41 Meskipun tekanan untuk proses legislatif lebih besar, peran Parlemen Eropa tetap sebagian besar konsultatif. Konsultasi adalah persyaratan prosedural

40

“EU Member Countries” sesuai arikel di website http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/index_en.htm, diakses tanggal 28 Februari 2013, pukul 9:04 41 Penelope Kent, Op.Cit, hal 16


yang penting dalam area spesifik seperti pada implementasi peraturan persaingan. Ada empat macam prosedur legislasi termasuk berbagai tingkat partisipasi oleh Parlemen Eropa yaitu konsultasi, kerjasama, co-decision, persetujuan.42 a) Prosedur konsultasi Undang-undang yang diusulkan dimasukkan oleh Komisi ke Dewan. Dimana perjanjian mewajibkan, naskah harus diletakkan sebelum pembacaan pertama oleh Parlemen Eropa. Naskah setelahnya akan dipertimbangkan dalam komite sebelum pendapat diantarkan. Pengajuan amndemen dimaksudkan kembali ke Dewan. Dewan akan adopsi undangundang setelah diskusi dalam Komite Perwakilan Permanen. Konsultasi dengan Komite Ekonomi dan Sosial dan Komite Regional bisa merupakan persyaratan dalam hal-hal tertentu. b) Prosedur kerjasama Prosedur kerjasama diperkenalkan oleh Single European Act (SEA) untuk menyediakan mekanisme langsung untuk pengadopsian langkah-langkah pasar internal oleh suara berkualitas terbanyak ataupun qualified majority voting dan untuk meningkatkan partisipasi Parlemen Eropa dengan mewajibkan dua pembacaan setelah itu. Langkah-langkah sebelumnya diadopsi dibawah prosedur kerjasama sekarang ditutupi oleh prosedur co-decision.

42



c) Prosedur co-decision Prosedur

co-decision

dikenalkan

oleh

perjanjian

Maastricht

dan

disederhanakan oleh perjanjian Amsterdam. Tujuannya adalah untuk menyediakan

mekanisme

baru

yang

mana

mengenali

kerjasama

keikutsertaan dalam proses legislasi Palemen Eropa dan Dewan. Itu tidak memberikan kekuatan legislatif langsung kepada Parlemen Eropa sendirian, langkah-langkah adopsi akhir menjadi tanggung jawab Dewan, subjek untuk hak veto Parlemen Eropa. Berdasarkan pasal 251 perjanjian Uni Eropa, draft proposal Komisi diserahkan kepada Parlemn Eropa dan Dewan Menteri. Jika Parlemen Eropa mengajukan amandemen, Dewan dapat mengadopsi baik proposal asli ataupun yang telah diamandemen. Jika Parlemen Eropa mengusulkan amandemen ke posisi umum, naskah yang telah diubah harus dikirim ke Dewan dan Komisi. Jika Dewan tidak setuju atas semua amandemen, Komite Konsiliasi harus diangkat, terdiri dari perwakilan yang seimbang dari Dewan dan Parlemen Eropa. Jika Komite tidak bisa menyetujui naskah bersama maka undangundang tidak diadopsi. Sebelum amandemen perjanjian Amsterdam, Parlemen Eropa berhak menolak draft akhir dari suara terbanyak. Kekuatan veto digunakan hanya sekali. Bulan Maret 1995, Parlemen Eropa menggunakan hak vetonya untuk menolak draft naskah yang telah disepakati oleh Komite Konsiliasi pada direktif kontroversial tentang


Skema No. 1 “Prosedur co-decision di Uni Eropa” KOMISI EROPA proposal

PARLEMEN EROPA pendapat

DEWAN EROPA memulai berunding

KOMISI EROPA mengambil pandangan dari pendapat Parlemen Eropa DEWAN EROPA mengadopsi posisi umum dengan suara terbanyak dalam 3* bulan PARLEMEN EROPA menyetujui atau tidak mengajukan amandemen menolak posisi umum mengambil tindakan pada posisi umum oleh oleh mayoritas mutlak mayoritas mutlak dari anggota dari anggota PERATURAN DIADOPSI

PERATURAN TIDAK DIADOPSI

DEWAN EROPA/KOMISI EROPA Komisi Eropa memberi pendapat positif Komisi Eropa memberika pendapat pada amandemennya Parlemen Eropa negatif pada amandemennya Parlemen Eropa dalam 3* bulan DEWAN EROPA menyetujui semua tidak adopsi amandemennya peraturan Parlemen Eropa (seperti yang oleh suara terbanyak diamandemen) Peraturan diadopsi

dalam 3* bulan DEWAN EROPA adopsi peraturan tidak adopsi (sesuai yang peraturan diamandemen oleh (seperti yang Parlemen Eropa) diamandemen dengan suara bulat oleh Parlemen Eropa Peraturan diadopsi

Dalam 6* minggu KOMITE KONSILIASI (dengan jumlah anggota yang seimbang dari Dewan dan Parlemen Eropa) menyetujui teks bersama gagal untuk menyetujui teks bersama Dalam 6** minggu Dewan/Parlemen Eropa kedua‐duanya Kedua‐duanya gagal menyetujui untuk menyetujui teks bersama teks bersama Peraturan diadopsi

peraturan tidak diadopsi

Peraturan tidak diadopsi 29 Universitas Sumatera Utara

*bisa ditambah satu bulan **bisa ditambah dua minggu43 perlindungan penemuan bioteknologikal. Versi direktif yang telah dimodifikasi diadopsi pada 1988.44 d) Prosedur persetujuan Versi prosedur co-decision dikenal sebagai prosedur persetujuan dikenalkan oleh Single European Act (SEA) dan diperlebar oleh Perjanjian Uni Eropa. Itu mewajibkan sebuah persetujuan positif oleh Parlemen Eropa dan Dewan sebelum langkah-langkah dapat diterapkan. Area dibawah Perjanjian Uni Eropa untuk yang mana prosedur persetujuan diwajibkan termasuk bermacam-macam kategori perjanjian internasional seperti, langkah-langkah untuk memfasilitasi hak-hak warga negara Eropa, pengaturan pemilihan Parlemen Eropa dan setelah perjanjian Amsterdam yaitu sanksi terhadap pelanggaran berat dan serius terhadap hak asasi manusia. Pasal 193 Perjanjian Uni Eropa45 membolehkan Parlemen Eropa membentuk Komite Penyelidikan sementara untuk menginvestigasi dugaan

kontravensi

atau

kesalahan

administrasi

dalam

pengimplementasian Hukum Uni Eropa. 43

Penelope Kent, Op.Cit, hal 20 Penelope Kent, Op.Cit, hal 21 45 Treaty on European Union, article 193: “In the course of its duties, the European Parliament may, at the request of a quarter of its Members, set up a temporary Committee of Inquiry to investigate, without prejudice to the powers conferred by this Treaty on other institutions or bodies, alleged contraventions or maladministration in the implementation of Community law, except where the alleged facts are being examined before a court and while the case is still subject to legal proceedings.” 44


b. Dewan Uni Eropa Setelah Perjanjian Mastricht, Dewan dikenal sebagai Dewan Uni Eropa. Itu memiliki keanggotaan perwakilan yang berubah-ubah pada level kementerian, berwenang untuk mempercayakan setiap negara anggota, dengan keanggotaan berdasarkan pada masalah yang didiskusikan. hanya satu suara mewakili negara anggot yang dizinkan. Pertemuan-pertemuan dilakukan secara tertutup kecuali Dewan dengan tegas menyatakan lain. Kantor Presiden ditempatkan di setiap negara anggota dalam urutan setiap enam bulan. Mengikuti amandemen oleh perjanjian Amsterdam, Dewan dibantu oleh Sekretaris Jenderal di bawah tanggung jawab dari Sekretaris Jenderal. Tugas dari Dewan adalah untuk meyakinkan bahwa tujuan dibentuk dalam perjanjian tercapai, pasal 20246 (sebelumnya pasal 145) Perjanjian Eropa. Itu memiliki tugas untuk meyakinkan kordinasi kebijakan umum ekonomi dari negara anggota dan memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Demikian, walaupun Dewan sangat jelas adalah badan politik yang mana dapat mencerminkan kepentingan nasional dari negara anggota, dalam hal legislatif, itu biasanya dapat bertindak dalam proposal dari Komisi

dan sering mewajibkan konsultasi

Parlemen dan Komite Ekonomi dan Sosial. Suara bulat dibutuhkan untuk 46

Treaty on European Union, article 202: “To ensure that the objectives set out in this Treaty are attained the Council shall, in accordance with the provisions of this Treaty: — ensure coordination of the general economic policies of the Member States, — have power to take decisions, — confer on the Commission, in the acts which the Council adopts, powers for the implementation of the rules which the Council lays down. The Council may impose certain requirements in respect of the exercise of these powers. The Council may also reserve the right, in specific cases, to exercise directly implementing powers itself. The procedures referred to above must be consonant with principles and rules to be laid down in advance by the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the opinion of the European Parliament.”


mengesampingkan keberatan parlemen untuk usulan langkah-langkah di bawah kerjasama dan prosedur co-decision. Pengadopsian dari keputusan akhir dalam setiap proposal legislatif terletak pada Dewan. Prosedur pemungutan suara yang berkualitas berdasarkan dalam sistem suara terkumpul dalam Protocol on the Enlargement of the European Union. Negara anggota yang paling besar yaitu Perancis, Jerman, Inggris dan Italia punya 29 suara, Spanyol punya 27 suara, Belgia, Yunani, dan Portugis punya masingmasing 12, Belanda punya 13 suara, Swedia dan Austria punya masing-masing 10, Finlandia, Denmark dan Irlandia punya masing-masing 7, Luxembourg 4. Suara minimum untuk mencapai suara terbanyak berkualitas adalah 169 suara. Berdasarkan ketentuan perjanjian Uni Eropa banyak bagian penting, seperti pendekatan hukum, hanya boleh diimplementasikan oleh suara bulat. Maksud dari perjanjian adalah untuk menggerakkan suara terbanyak berkualitas pada akhirnya dalam periode transnasional. Sebaliknya, sebgai akibat dari krisis politik, Perjanjian Luxembourg disusun pada tahun 1966. Perjanjian itu tidak mmiliki kekuatan hukum tapi biasanya diikuti. Di bawah perjanjian negara anggota dapat bersikeras untuk suara bulat dimana kepentingan nasional yang vital dipertaruhkan. Mereka tetap berlaku tetapi memiliki masa depan yang pasti setelah komitmen untuk integrasi yang tersirat dalam perjanjian Maastricht. c. Komisi Eropa Antara empat institusi yang ada, Komisi Eropa memiliki fitur supranasional yang terjelas. Itu dimaksudkan untuk melakukan kepentingan Komuniti dan mempromosikan integrasi sellanjutnya. Ketika Komisi dalam


beberapa hal menyerupai pelayanan sipil, perannya lebih luas, termasuk pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dan legislasi Komisi Eropa. Pertemuan dilakukan per-minggu secara tertutup, mengambil keputusan dengan mayoritas sederhana. Komisioner harus dari warga negara anggota Uni Eropa. Komisi harus memasukkan paling tidak satu Komisioner dari masing-masing negara anggota. Presiden dari Komisi memiliki kantor yang dapat diperbaruai setiap dua tahun. Portofolio di tempatkan pada individual Komisioner, masing-masing dibantuk oleh kabinetnya sendiri, sebuah grup resmi diadakan oleh dan bertanggung jawab atasnya. Komisi dibagi menjadi Direktorat jenderal dengan berbagai tingkat kepentingan mengatasi masalah seperti hubungan eksternal, persaingan, dan pasar internal. Ada juga berbagai macam pelayanan spesial seperti pelayanan hukum yang mana menyarankan semua Direktorat Jenderal dan mewakili Komisi pada proses hukum. Jumlah staff dari Komisi Eropa adalah lebih dari 10,000.47 Komisi punya tiga fungsi utama48: a) Pengambil inisiatif. Menginisiatifkan legislasi Uni Eropa. Kebanyakan Dewan legislasi harus dibentuk berdasarkan proposal dari Komisi

tunduk pada kekuatan khusus berdasarkan pasal 20849

(sebelumnya pasal 152) Perjanjian Uni Eropa, dimana memungkinkan Dewan

untuk mengajukan Komisi untuk membuat proposal untuk

mencapai tujuan perjanjian. Komisi dapat menyusun proposal tentang 47

Penelope Kent, Op.Cit, hal 25 Penelope Kent, Op.Cit, hal 25 49 Treaty on European Union, article 208: “The Council may request the Commission to undertake any studies the Council considers desirable for the attainment of the common objectives, and to submit to it any appropriate proposals” 48


masalah apapun yang tercakup oleh perjanjian, baik di mana kekuatan disediakan secara spesifik ataupun di bawah kekuatan umum. b) Penjamin Perjanjian. Komisi bertindak sebagai penjaga perjanjian. Bedasarkan pasal 1050 (sebelumnya pasal 5) EC, negara anggota harus mengambil semua langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kewajiban dikeanakan oleh perjanjian atau oleh institusi dan untuk menahan diri dari langkah-langkah yang mana dapat membahayakan

pelaksanaan perjanjian. Komisi memiliki tugas untuk

mnginvestigasi dan membawa ke pelanggaran akhir terhadap hukum Uni Eropa oleh negara-negara anggota. Komisi bertanggung jawab pada administrasi dan penegakan kebjikakan persaingan, dengan kekuatan untuk menghukum individu melanggar hukum Uni Eropa. Kekuatan yang serupa ada untuk menegakkan hukum berkaitan dengan bantuan negara (subsidi finansial disediakan oleh negara untuk industri) pada pasal 88 (sebelumnya pasal 93) dan pengendalian usaha publik pasal 86 (sebelumnya pasal 90). Komisi juga memiliki daya yang cukup untuk investigasi dugaan pelanggaran berdasarkan pasal 28451 Perjanjian Uni Eropa. Sebuah tugas

50

Treaty on European Union, article 10 : “Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks. They shall abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this Treaty.” 51 Treaty on European Union, article 284 : The Commission may, within the limits and under conditions laid down by the Council in accordance with the provisions of this Treaty, collect any information and carry out any checks required for the performance of the tasks entrusted to it.


yang sesuai ditempatkan pada negara-negara anggota oleh pasal 10 dan pada individual oleh regulasi 17/62. Selain itu, komisi memiliki berbagai mcam perwakilan dan fungsi finansial : (a) Perwakilan. Pada hungan eksternal itu bertindak sebagai negosiator dalam pembentukan perjanjian, walaupun perjanjian disimpulkan oleh Dewan setelah konsultasi dengan Parlemen, pasal 300. (b) Finansial. Komisi menarik sampai rancangan anggaran awal. d. Pengadilan Eropa Fungsi utama Pengadilan Eropa adalah untuk meyakinkan bahwa hukum Uni Eropa ditegakkan, untuk mnyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota dan EC dan juga antara institusi-institusi itu sendiri, dan untuk melindungi hak individual. Seltelah Perjanjian Uni Eropa, Pengadilan Eropa juga bisa meninjau peraturan institusi European Monetary Union, European Investment Bank dan European Parliament di mana peraturanperaturan itu memiliki efek hukum. Pengadilan Eropa terdiri atas : a) Hakim. Pengadilan terdiri dari 15 hakim, satu dari setiap negara anggota. Hakim haruslah seorang yang independen di luar dari keraguan


pasal 233 Perjanjian Uni Eropa52, baik hakim ataupun akademisi dari negara mereka sendiri. Hakim menghadirkan seorang Presiden untuk tiga tahun dari seluruh peringkat mereka dan dibantu oleh sembilan jenderal advokat. Hakim diangkat setiap enam tahun. Hakim hanya boleh diganti jika semua hakim yang lain dan jenderal advokat setuju bahwa ia tidak lagi memenuhi syarat. Hakim – hakim harus tidak terpengaruh oleh dari mana ia berasal tapi harus berjuang untuk pendekatan komuniti dalam mencapai suatu putusan. Putusan diambil dari suara terbanyak. Tindakan yang dibawakan oleh salah satu negara anggota atau oleh institusi selalu didengar di pengadilan. Bagaimanapun, tindakan langsung bisa didengar dalam ruangan yang berisi tiga atau lima hakim. b) Jenderal Advokat. Jenderal advokat harus memiliki kualifiikasi yang sama seperti hakim. Peran mereka adalah untuk membantu pengadilan dengan menampilkan alasan yang objektif dan tidak mewakili pandangan dari salah satu pihak. Pengajuan Jenderal advokat hanya bagian dari catatan tertulis yang mana sistem hukum diperiksa penuh dan karena itu membantu pengaca umum terbiasa dengan pembelaan kontinental, Ketika pengajuan mereka tidak mengikat. e. Pengadilan Auditor 52

Treaty on European Union, Article 233: “The institution or institutions whose act has been declared void or whose failure to act has beende clared contrary to this Treaty shall be required to take the necessary measures to comply with the judgment of the Court of Justice. This obligation shall not affect any obligation which may result from the application of the second paragraph of Article 288. This article shall also apply to the ECB.”


Semua institusi ini harus bertindak di dalama batas kekuatan yang diberikan oleh perjanjian. Pada pasal yang sama juga menyediakan pengaturan Ekonomi dan Komite Sosial dan Pengadilan Auditor. Perjanjian Merger pada Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Perwakilan Permanen. Pengadilan Tingkat Pertama yang baru didirikan pada 1988 dibawah Single European Act (SEA). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa pengaruh negara anggota dalam pembentukan legislasi Uni Eropa sebagai berikut: 1. Parlemen Eropa sebagai institusi yang teridiri atas 535 perwakilan dari masing-masing negara anggota Uni Eropa yang memiliki pengaruh dalam memberikan pendapat saat pengajuan draft proposal Legislasi Uni Eropa yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa memiliki pengaruh konsultatif dalam pembentukan Legislasi Uni Eropa. 2. Dewan Uni Eropa memiliki pengaruh untuk melakukan perundingan mengenai draft proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa, dimana pada sesi perundingan ini menggunakan sistem suara terbanyak berkualitas dari masingmasing negara anggota, suara minimum yang resmi haruslah mencapai 169 suara untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perundingan. 3. Komisi Uni Eropa terdiri dari paling tidak satu komisioner dari masingmasing negara anggota. Komisi berpengaruh dalam membuat proposal untuk mencapai tujuan perjanjian. Komisi juga berpengaruh dalam meninvestigasi langkah-langkah implementasi legislasi Uni Eropa di negara-negara anggota.


4. Pengadilan Eropa ini berpengaruh untuk meyakinkan bahwa Hukum Uni Eropa ditegakkan dan menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa antar negara anggota, serta antara institusi-institusi itu sendiri. Pengadilan terdiri atas 15 Hakim dari negara anggota. C. Proses Transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di NegaraNegara Anggota Uni Eropa Perjanjian Uni Eropa telah diratifikasi oleh seluruh anggota Uni Eropa53 yang mana perjanjian ini telah menjadi bagian dari Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian tersebut menjadi dasar dibentuknya perangkatperangkat Hukum Uni Eropa demi tercapainya tujuan dari perjanjian. Perangkatperangkat Hukum tersebut wajib ditegakkan di setiap negara anggota tanpa perlu dilakukannya ratifikasi karena perangkat Hukum ini muncul dari Perjanjian Uni Eropa sehingga sudah menjadi kewajiban negara anggota untuk menegakkannya. Berikut merupakan dasar dibentuknya perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa. Dewan Eropa dan Komisi Eropa dapat dilihat fungsinya melalui Pasal 249 Perjanjian Uni Eropa: “In order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, the European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission shall make regulations and issue directives, take decisions, make recommendations or deliver opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed. Recommendations and opinions shall have no binding force.” 53

“EU Treaties” sesuai artikel di website http://europa.eu/about-eu/basicinformation/decision-making/treaties/index_en.htm, diakses tanggal 13 Maret 2013, Pukul 20:35


Berdasarkan pasal di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa suatu Regulasi harus mengikat secara keseluruhan dan langsung diterapkan pada semua negara anggota. Suatu Direktif harus mengikat, ditujukan pada masing-masing negara anggota, kewenangan atas pilihan bentuk dan metode diberikan kepada negara anggota. Suatu Putusan harus mengikat secara keseluruhan pada siapa putusan itu ditujukan. Rekomendasi dan opini tidak memiliki kekuatan mengikat.54 Selanjutnya di bawah ini akan dijabarkan perangkat-perangkat Hukum Uni Eropa seperti yang tersebut di atas: a. Regulasi Regulasi55 menetapkan aturan umum yang berlaku seragam di setiap negara anggota Uni Eropa sehingga penerapannya secara unifikasi. Regulasi ini mengikat dan langsung diterapkan di negara anggota tanpa pengundangan lebih lanjut. b. Direktif Suatu Direktif56 mengikat dan ditujukan pada masing-masing negara anggota, memperbolehkan negara memilih bentuk dan metode untuk sarana pelaksanaan legislasi. Suatu Direktif dapat ditujukan pada

54

Penelope Kent, Op.Cit, hal 34 Regulasi dibentuk langsung dari Hukum Uni Eropa. Segera setelah dibentuk, Regulasi telah mengikat dan memiliki kekuatan hukum di setiap negara anggota, dan setara dengan Hukum Nasional. Pemerintah pusat tidak perlu mengambil tindakan sendiri untuk menerapkan Regulasi Uni Eropa. 56 Direktif ketika diadopsi, Putusan memberikan jadwal pada negara anggota untuk pelaksanaan Direktif. Jika negara anggota merasa sudah sesuai dengan Direktif ini, maka negara tersebut hanya perlu menjaga penegakan Direktif tersebut di negaranya. Secara umum, negaranegara anggota diwajibkan untuk membuat perubahan pada undang-undang mereka (sering disebut sebagai transposisi) agar Direktif yang akan diterapkan dengan benar. 55


beberapa atau semua negara anggota. Direktif ini mengutamakan harmonisasi dalam penerapannya di negara anggota. c. Putusan Suatu Putusan Dewan atau Komisi Eropa, menjadi tindakan individual yang ditujukan pada pihak tertentu, baik negara atau individu. Secara resmi mengikat, dan mensyaratkan pengimplementasian lebih lanjut. d. Rekomendasi dan Opini Rekomendasi dan opini tidak mengikat secara hukum walaupun mereka persuasif. Hakim nasional harus mempertimbangkan rekomendasi yang sesuai dalam menghadapi kasus, dimana mereka menjelaskan intepretasi ketentuan lain dari hukum nasional atau hukum Uni Eropa. Hal yang dapat dilakukan mewujudkan tujuan dari Uni Eropa dan meyakinkan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota, maka penting diketahui bahwa hukum Uni Eropa harus diutamakan dari pada hukum nasional. Prinsip supremasi Hukum Uni Eropa di dalam Hukum Nasional terkait dengan jenis penerapannya yaitu prinsip penerapan langsung ataupun direct applicable, efek langsung ataupun directly effect57 dan efek tidak langsung ataupun Indirect effect. a. Penerapan langsung ataupun direct applicable. Hukum Uni Eropa memiliki ketentuan yang mana memberikan pengaruh terhadap sistem hukum 57



negara anggota tanpa perlu diundangkan terlebih dahulu. Salah satu perangkat Hukum Uni Eropa yang menggunakan metode direct applicable ini ialah Regulasi. b. Efek langsung ataupun directly effective. Hukum Uni Eropa memiliki ketentuan yang mana menimbulkan hak atau kewajiban langsung pada individual ataupun negara. Adapun ketetuan untuk dapat digunakannya direct effect yaitu peraturan harus jelas dan tidak ambigu, harus tidak bersyarat, dan memberikan efek tanpa tindakan lanjut seperti implementasi dari Uni Eropa atau negara anggota. Kewajiban perjanjian jatuh pada negara anggota itu sendiri, peraturan dapat membentuk efek langsung secara vertikal, mencerminkan hubungan antara individual dan negara. Ketentuan tersebut dapat hanya diberlakukan terhadap negara dan bukan terhadap individu. Bagaimanapun konsep telah dikembangkan untuk menutupi otoritas publik. Efek langsung secara horizontal muncul dimana suatu kewajiban jatuh pada individual, mencerminkan hubungan antara individual dengan individual. c. Efek tidak langsung ataupun Indirect Effect. Efek tidak langsung ini digunakan pada produk Hukum Uni Eropa yang mewajibkan implementasi untuk penerapannya, seperti Direktif yang diberikan kepada otoritas nasional untuk pilihan bentuk dan metode implementasinya dan Putusan yang mana mewajibkan implementasi lebih lanjut. Direktif merupakan instruksi yang harus dilakukan oleh setiap negara anggota yang ditujukan, mengenai pilihan, bentuk, dan metode diberikan kepada 41 Universitas Sumatera Utara

negara anggota.58 Putusan mengikat secara keseluruhan pada siapa Putusan itu ditujukan. Tidak seperti Regulasi, Direktif tidak dideskripsikan dalam perjanjian sebagai peraturan yang langsung diterapkan. Terhadap proses penegakan direktif ini terjadi juga masalah yang muncul dalam menerapkannya, seperti pada kasus Grad muncul dari challange yang dibawa oleh perusahaan Jerman terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah Jerman yang mana perusahaan berpendapat bertentangan dengan Direktif. Uni Eropa mewajibkan negara anggota untuk mengamandemen sistem pajak pertambahan nilai mereka dan Putusan memberikan batas waktu untuk implementasi Direktif. Pengadilan Eropa memutuskan bahwa hal tersebut tidak akan cocok dengan sifat terikat dari putusan untuk mengecualikan kemungkinan efek langsung. Walaupun direktif dalam kasus Grad mewajibkan implementasi, pada saat di luar batas waktu implementasi maka direktif dapat langsung efektif. Batas waktu masih berlaku, suatu direktif tidak langsung efektif. Dalam kasus Pubblico Ministero melawan Ratti. Tuan Ratti berusaha untuk membela diri terhadap tuduhan di bawah undang-undang Italia pada label produk berbahaya. Dia mengklaim bahwa produk dilabelkan berdasarkan dua direktif yang mana masih belum diimplematasikan oleh pemerintah Italia. Salah satu dari dua direktif tersebut memiliki batas waktu untuk implementasi yang telah kadaluarsa. Pengadilan Eropa memutuskan bahwa hanya direktif yang mana batas waktunya

58



telah habis dapat berlaku efektif. Ketika implementasi dari Direktif tidak diwajibkan maka Direktif memiliki efek langsung yang harus dipenuhi.59 Berdasarkan penjelasan di atas, transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara anggota Uni Eropa melalui tiga produk hukum yaitu Regulasi (dibentuk untuk menerapkan Hukum Uni Eropa yang berlaku seragam di seluruh anggota Uni Eropa. Regulasi ini mengikat dan langsung diterapkan tanpa pengundangan lebih lanjut), Direktif (merupakan produk hukum yang mengikat dan ditujukan pada negara atau individual tertentu namun dapat juga ditujukan pada semua negara anggota. Suatu direktif, kewenangan dalam pilihan bentuk dan metode penerapannya diberikan pada negara anggota), Putusan atau Decision (berasal dari Dewan atau Komisi Eropa merupakan tindakan individual yang ditujukan pada orang tertentu, baik negara atau individu. Putusan secara resmi mengikat dan mensyaratkan implementasi lebih lanjut), dan Rekomendasi atau opini (tidak mengikat secara hukum dan ini diungkapkan dalam Pengadilan, Hakim nasional wajib mempertimbangkan rekomendasi).

59



BAB II TRANSFORMASI HUKUM UNI EROPA DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA UNI EROPA. oleh Robert Schuman, yaitu seorang menteri luar negeri Prancis dan Jean

Recommend Documents