INTERVENSI MILITER ETHIOPIA DALAM KONFLIK INTERNAL DI SOMALIA TAHUN

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (2) 483-498 ISSN 2477-2623, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2016

INTERVENSI MILITER ETHIOPIA DALAM KONFLIK INTERNAL DI SOMALIA TAHUN 2006-2009 Irma Suryani1 Nim. 1102045130 Abstract Ethiopian military intervention is a Ethiopian interference in internal conflicts in Somalia to spread the peace mission in Somalia. The purpose of this study was to describe the form of the intervention and the impact caused due to these intervention. The concept and theory used in this research is the concept of intervention and conflict theory. Ethiopian military intervention in internal conflict in Somalia addressed to ICU as government opposition groups in Somalia. Ethiopian Military intervention in an internal intervention, where the Ethiopian intervention into internal conflicts in Somalia. The result of his military intervention raises the positive impact such as a cessation of conflict between TFG and ICU, while disruptive security conditions in Somalia are getting worse and cause problems such as the increase in guerrilla war. Keywords : Military intervention, Ethiopia, Internal Conflict, Somalia Pendahuluan Konflik internal di Somalia terjadi sejak tahun 1990an, penyebab utamanya yaitu disebabkan karena terjadinya kekosongan pemerintahan pasca keruntuhan rezim Siad Barre tahun 1991. Pada saat itu, rezim Siad Barre dianggap sangat otoriter dan tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Ogaden yang menjadi sengketa antara Somalia dan Ethiopia, oleh karena itu kepala-kepala suku bersaing memperebutkan kekuasaaan di Somalia dan melakukan kudeta kepada rezim Siad Barre. Setelah keruntuhan rezim ini pada tahun 1991, terjadi perebutan kekuasaan di Somalia antara elit politik, panglima perang maupun tokoh-tokoh pemuka agama guna menciptakan perdamaian di Somalia. Semenjak saat itu, Somalia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden dari tahun 1991, namun hal itu pun tidak dapat membawa perubahan yang positif bagi Somalia dan konflik masih terus terjadi di sana, sehingga rezim yang memerintah setelah itu hingga tahun 2002 juga dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Melihat hal tersebut, maka muncul kelompok yang ingin menguasai dan mengambil alih pemerintahan di Somalia guna menghentikan konflik yang terjadi serta untuk menciptakan perdamaian, seperti Islamic Court Union (ICU) karena ICU menganggap pemerintahan TFG yang memerintah pada saat itu tidak mampu 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 4, Nomor 2, 2016: 483-498

menghentikan konflik yang terjadi di Somalia serta adanya perbedaan ideologi dari ICU dan TFG, sehingga membuat mereka terlibat konflik di Somalia. Oleh sebab itu, pada tahun 2003 konflik di Somalia melibatkan aktor seperti pemerintahan Somalia yaitu Transitional Federal Government (TFG) dengan kelompok oposisi yaitu Islamic Court Union (ICU). TFG yang pada awalnya bernama Transitional National Government (TNG) merupakan pemerintahan sah Somalia yang dibentuk oleh PBB pada tahun 2000. Pembentukan TFG ini didukung oleh negara-negara lain seperti Ethiopia. Pemerintahan ini dipimpin oleh presiden Abdullah Yusuf Ahmed dan beberapa pengikutnya yang berasal dari panglima perang.2 Sedangkan ICU yang dibentuk pada 2003 merupakan suatu kelompok yang dipimpin oleh Syeikh Sharif Ahmed, yang menyatukan diri untuk membentuk pemerintah saingan kepada TFG. Kelompok ini juga dikenal dengan nama lain sebagai Pengadilan Islam Bersama, Persatuan Pengadilan Islam, maupun Dewan Tertinggi Pengadilan Islam.3 Pada saat itu, ICU menerapkan hukum syariat di Somalia karena yang diketahui memang penduduk Somalia sebagian besar beragama muslim dengan persentase 99%, sehingga pada awalnya ICU ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari masyarakat di Somalia. Dukungan terhadap ICU dikarenakan para pemimpin TFG dan anggotanya berasal dari panglima perang yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat Somalia, sehingga membuat masyarakat merasa asing dan sedikit masyarakat yang mendukung pemerintahan ini. Selain itu, dukungan ini juga dikarenakan masyarakat Somalia menginginkan keteraturan dan keadilan di negeri yang sering terjadi kelaparan, kekerasan perang, ataupun konflik kesukuan.4 Intervensi militer Ethiopia dalam konflik internal di Somalia pada saat itu dilakukan berdasarkan faktor geografis, dimana kawasan Tanduk Afrika ini sering mengalami konflik internal maupun konflik eksternal dengan negara lain. Sehingga mendorong Ethiopia untuk turut terlibat dalam konflik internal tersebut dengan kepentingan untuk menjaga keamanan regional dan internasional agar konflik tersebut tidak berdampak pada keamanan Somalia atau berimbas pada negara lain termasuk Ethiopia.5 Selain itu, intervensi militer Ethiopia dalam konflik di Somalia juga dilakukan dengan alasan karena kedua negara tersebut memiliki catatan sejarah konflik, yaitu pada Perang Ogaden tahun 1977. Ogaden merupakan sebuah wilayah milik Ethiopia yang berada di bagian barat Somalia. Pemerintahan Somalia yang pada saat itu dipimpin oleh Siad Barre menganeksasi wilayah Ogaden dengan alasan wilayah Ogaden berpenduduk orang-orang Somali sehingga dia beranggapan bahwa Ogaden merupakan wilayah Somalia. Pada perang tersebut, para penduduk mampu 2

Addis Ababa-Ethiopia. Tersedia di http://www.indonesia-addis.org.et. Diakses pada 14 November 2014 3 ICU.Tersedia di http://www.crwflags.com/fotw/flags/so-icu.html. Diakses pada 14 November 2014 4 Somalia: Saatnya Memberi Perhatian. Tersedia di http://www.commongroundnews.org. Diakses pada 14 November 2014 5 Peran Ethiopia dalam konflik internal di Somalia. Tersedia di http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jahi911795cac6full.pdf. Diakses pada 03 Mei 2015

484

Intervensi Militer Ethiopia dalam Konflik Internal di Somalia (Irma Suryani)

membebaskan wilayah Ogaden dari tangan Ethiopia. Bahkan berhasil menduduki sebagian wilayah Ethiopia. Namun, pada saat itu Ethiopia berada dibawah pimpinan Mangestu Haila Maryam, dengan bantuan dari Kuba dan Uni Soviet, Ethiopia berhasil mengambil kembali wilayah Ogaden dari tangan Somalia pada tahun 1978.6 Selain kedua hal tersebut, hal yang menjadi alasan bagi Ethiopia untuk turut terlibat dalam konflik di Somalia pada tahun 2006 hingga 2009 adalah pada tahun 2006, konflik yang terjadi antara TFG dan ICU di Somalia semakin meningkat, karena pada saat itu ICU mampu mengalahkan kekuasaan TFG yang sah di dunia internasional dan berhasil mengambil alih pemerintahan Somalia yang dipimpin oleh presiden Abdullah Yusuf Ahmed dengan menduduki ibukota Mogadishu dan sebagian besar wilayah Somalia. Serta adanya alasan lain seperti adanya kepentingan Ethiopia terkait letak strategis Somalia yang merupakan kunci regional, dimana pantai Somalia mencakup laut merah, yang digunakan untuk jalur transportasi maritim internasional dan intervensi ini juga dijadikan alasan bagi Ethiopia sebagai bentuk dukungan kepada pemerintahan TFG yang merupakan pemerintahan yang sah di Somalia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua: bagaimana intervensi militer yang dilakukan Ethiopia dalam konflik internal di Somalia tahun 2006-2009, serta bagaimana dampak yang muncul dari intervensi Ethiopia terhadap Somalia dalam konflik tersebut. Kerangka Dasar Teori dan Konsep Konsep Intervensi Intervensi merupakan sebuah tindakan suatu negara yang mencampuri urusan-urusan negara lain. Suatu negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan negara lain, kecuali permintaan dari negara tersebut. Intervensi ini bisa dilakukan dalam segala bidang. Negara-negara yang biasanya melakukan intervensi adalah negara-negara besar atau negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sebagai hasilnya, negara yang sering melakukan intervensi kebanyakan tidak disukai oleh negara lain. Selain itu intervensi juga merupakan sebuah tindakan yang dimaksudkan, direncanakan, dan ditargetkan beroperasi pada sistem atau proses yang bertujuan untuk menghilangkan atau mencegah fenomena yang tidak diinginkan.7 Intervensi internasional di banyak negara-negara yang ada di dunia telah mengambil banyak bentuk, baik dari segi militer, ekonomi, maupun politik. Bentuk intervensi memiliki masalah dalam prinsip dan praktek. Tidak peduli seberapa baik niat negara untuk mengintervensi, tetap saja negara kedua tidak dapat menghindari intervensi tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain selalu saja mendapatkan tanggapan pro dan kontra, baik berupa pembenaran ataupun penolakan dari negaranegara yang bersangkutan. Ada dua alasan suatu negara melakukan intervensi terhadap negara lain. Pertama, hak untuk mempertahankan diri. Kedua, diundang oleh 6

Berita Analisa Somalia-Wilayah yang Terpecah dan Sebagaiannya Hilang. Tersedia di http://www.eramuslim.com/berita/analisa/somalia-wilayah-yang-terpecah-dan-sebagiannyahilang.htm#.VHgDtWf65lA.Diakses pada 17 November 2015. 7 Intervention Concepts in Prevention. Tersedia di http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/83232.html. Diakses pada 15 November 2014

485


rezim yang berkuasa di negara itu untuk menghadapi perlawanan di dalam negerinya. Intervensi terbagi ke berbagai bentuk, seperti: 8 1. Campur tangan diplomatik 2. Tindakan politik terselubung 3. Unjuk kekuatan militer 4. Perang gerilya Dalam konsep ini, dijelaskan pula bentuk intervensi yang menentukan yaitu pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk memantapkan rezim terhadap pemberontak atau membantu pemberontak untuk menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah mapan. Intervensi juga dapat diatur sebagai suatu alat pendukung suatu persekutuan ataupun negara sahabat melawan pemberontakan yang sesungguhnya atau yang diduga.9 Intervensi terbagi menjadi beberapa bentuk menurut J.G.Starke. Adapun bentukbentuk intervensi itu adalah sebagai berikut:10 1. Intervensi Internal Intervensi internal adalah campur tangan negara luar terhadap sengketa yang terjadi di dalam negeri suatu negara. Misalnya, negara A terjadi sengketa dalam negeri, antara pemerintah yang sah dengan para pemberontak, kemudian negara B masuk ke negara A dalam rangka untuk campur tangan atas sengketa tersebut. 2. Intervensi Eksternal Intervensi eksternal adalah campur tangan suatu negara terhadap sengketa yang terjadi antara negara satu dengan negara lain. Misalnya, negara A dengan negara B terjadi peperangan, kemudian negara C masuk dalam peperangan tersebut, dan memihak salah satu dari negara yang berperang. 3. Intervensi Punitif Intervensi punitif adalah campur tangan suatu negara dalam bentuk tindakan membalas tanpa berperang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain. Misalnya blokade damai yang dilakukan terhadap negara tersebut sebagai balasan atas tindakan yang terang-terangan melanggar perjanjian. Menurut Beitz, ada tiga syarat bagi intervensi yang dapat dibenarkan secara moral. Pertama, intervensi itu dibuat dalam rangka menegakkan keadilan di dalam masyarakat setempat. Kedua, intervensi itu tidak self serving, tidak dalam rangka kepentingan pihak yang melakukan intervensi. Ketiga, intervensi itu dilakukan sedapat mungkin dengan cara non-militer dan multilateral, melibatkan berbagai negara. 11

8

Perwita, Anak Agung Banyu. dan Yanyan Mochamad Yani, 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, hal.154 9 Holsti, K.J. 1998. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Jakarta: ERLANGGA, hal.2526 10 Intervensi Kemanusiaan Dalam Kerangka PIagam PBB. Tersedia di http://www.academia.edu/4459095/INTERVENSI_KEMANUSIAAN_DALAM_KERANGKA_P IAGAM_PBB. Diakses pada 10 Februari 2015 11 Issues: Law and Liberty. Tersedia di http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1993/12/11/0000.html. Diakses pada 10 Maret 2015

486


Dalam tulisan Chester A. Croeker menjelaskan bahwa intervensi atau campur tangan dapat mengacu kepada setiap tindakan eksternal dari suatu aktor hubungan internasional yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu negara yang berdaulat. Pada konsepnya, intervensi digunakan untuk menciptakan suatu perdamaian dunia. Intervensi dalam tulisan ini dilakukan dalam rangka membantu penyelesaian konflik yang terjadi. Oleh karena semakin beragamnya konflik, maka dibutuhkan adanya keterlibatan dari pihak ketiga. Latar belakang dari intervensi tersebut adalah intervensi untuk meredakan akibat kemanusiaan yang ditimbulkan oleh suatu konflik, intervensi untuk menghentikan pertumpahan darah dan menstabilkan kondisi diantara dua pihak yang bersengketa dan untuk menjauhkan dari kemungkinan terjadinya perang. Intervensi yang dalam membantu mengatasi suatu konflik dilakukan dengan dua cara yaitu, intervensi militer dan intervensi diplomasi. Intervensi militer dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk yang berbeda yakni: tindakan secara sepihak oleh suatu negara secara individu, keinginan dari suatu koalisi khusus, pasukan perdamaian atau operasi perdamaian untuk menjaga dan menciptakan perdamaian, pasukan penjaga keamanan regional yang dipimpin oleh organisasi keamanan regional serta terakhir yang menjadi bentuk dari intervensi militer tersebut adalah tindakan yang telah dimandatkan PBB yang dilaksanakan oleh kekuatan regional atau kekuatan global yang sangat diperlukan. 12 Beragamnya pendapat mengenai intervensi memunculkan perdebatan di antara pendapat ahli. Intervensi yang legal atau yang diijinkan apabila intervensi yang dilakukan suatu negara memang diminta oleh negara yang sedang mengalami konflik dan diberikan mandat dari PBB untuk membantu menyelesaikan konflik di negara tersebut guna terciptanya perdamaian dunia. Selain itu, intervensi tersebut tidak bersifat merugikan dan dapat membantu menciptakan perdamaian seperti yang diinginkan. Sedangkan intervensi yang illegal atau yang tidak diijinkan adalah intervensi yang dilakukan oleh suatu negara yang hanya ingin menunjukan kekuatan negaranya saja dan dapat merugikan negara yang diintervensi termasuk tidak melindungi warga negara yang diintervensi. Selain itu, intervensi tidak diijinkan ketika intervensi tersebut bertentangan dengan kehendak negara serta mengurangi kedaulatan negara tersebut. Dalam kenyataannya, banyak intervensi yang telah dimanfaatkan oleh negara-negara besar yang memiliki kemampuan yang lebih dalam segala bidang demi mencapai kepentingan negaranya sendiri. 13

Teori Konflik Konflik merupakan suatu tindakan atau suatu proses sosial yang berbentuk pertentangan antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan berupa nilai, status dan kekuasaan yang dilakukan dengan ancaman dan kekerasan.14 Setiap 12

Crocker, Chester A. 2001. Intervention: Toward Best Practices and a Holistic View. In Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Washington,D.C: United States Institute of Peace Press, hal.229 13 Ibid, hal. 275 14 Konflik Sosial. Tersedia di http://www.zonasiswa.com/2014/09/konflik-sosial.html?m=1. Diakses pada 28 Juni 2016.

487


konflik yang terjadi antar negara dapat memberikan dampak bagi negara-negara yang berkonflik maupun negara lain yang bersangkutan dengan negara tersebut. Pada dasarnya konflik merupakan situasi ketika dua atau lebih pihak memiliki tujuan yang sama dan memperebutkan tujuan tersebut serta dalam memandang tujuan tersebut pihak-pihak di dalamnya memiliki persepsi yang berbeda. Whittaker (1999) menjelaskan bagaimana sifat alamiah konflik yaitu bahwa konflik berangkat dari ketegangan dan perselisihan, prasangka buruk dan kecurigaan, ke arah situasi yang tidak sesuai harapan yang menumbuhkan sikap permusuhan dan saling menantang, pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan diskriminatif dan menjadikan kambing hitam sekelompok orang, dan penyalahgunaan kekuatan militer.15 Menurut Michael E. Brown, terdapat faktor-faktor yang mendasari terjadinya konflik internal. Faktor-faktor tersebut yaitu: 16 1. Faktor Struktural: Terdapat tiga faktor struktural yang telah diidentifikasikan sebagai pelopor penting dalam konflik internal yaitu negara yang lemah, masalah keamanan intra-negara, dan geografi etnis. 2. Faktor Politik: Terdapat empat faktor utama politik yang telah menarik perhatian dalam analisis ilmiah dari konflik internal yaitu, diskriminasi lembaga politik, ideologi nasional ekslusif, politik antar kelompok dan elit politik. 3. Faktor Ekonomi/ Sosial: Terdapat tiga faktor ekonomi dan sosial yang telah diidentifikasi sebagai sumber konflik internal yaitu, masalah ekonomi, diskriminasi sistem ekonomi, dan cobaan atau kesulitan dari pembangunan ekonomi dan modernisasi. 4. Faktor Budaya/Persepsi: Terdapat dua faktor budaya atau persepsi yang telah diidentifikasi sebagai sumber konflik internal yaitu, diskriminasi budaya terhadap minoritas dan sejarah permasalahan kelompok. Menurut Simon Fisher, ada beberapa pendekatan dalam menangani konflik yang terkadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses. Pertama, pencegahan konfik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Ketiga, pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik yang bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima, transformasi konflik yang bertujuan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. 17

15

Resolusi Konflik Global, Konflik Internasional, Resolusi dan Rekonsiliasi. Tersedia di http://indira-a--fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-59900-Resolusi%20Konflik%20GlobalKonflik%20Internasional,%20Resolusi,%20dan%20Rekonsiliasi.html. Diakses pada 30 Juni 2016. 16 Ibid, hal. 214-218 17 Fisher, Simon. 2004. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council.

488


Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana penulis berupaya menjelaskan intervensi militer yang dilakukan Ethiopia dalam konflik internal di Somalia tahun 2006-2009 dan dampak yang muncul dari intervensi militer Ethiopia terhadap Somalia dalam konflik internal tersebut. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah pustaka, dan teknik analisis data kualitatif karena penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa dengan menjelaskan dan menggambarkan intervensi yang dilakukan Ethiopia dalam konflik internal di Somalia serta dampak yang muncul akibat intervensinya. Hasil Penelitian Semenjak kemerdekaannya pada tahun 1960, Somalia telah dilanda konflik perebutan kekuasaan antara elit politik. Pada tahun 1967, Ibrahim Egal menjadi salah satu menteri di Somalia, ia menjadi perdana menteri, namun dikudeta oleh Siad Barre pada tahun 1969, kemudian setelah itu Siad Barre memimpin Somalia sebagai presiden pada tahun 1969 hingga 1991. Setelah keruntuhan rezim Siad Barre tahun 1991, tidak ada pemerintah pusat yang mampu mengontrol Somalia sehingga menimbulkan konflik internal di Somalia. Awal mula konflik pada tahun 1991 yaitu dikarenakan adanya perebutan kekuasaan yang terjadi antar suku maupun antar elit politik di Somalia. Kekosongan kekuasaan di Somalia mengakibatkan mereka berkonflik satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan Somalia agar keteraturan di Somalia dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Somalia. Kemudian pada tahun 2003, konflik perebutan kekuasaan ini berkembang dan meningkat karena muncul kelompok yang ingin menguasai Somalia seperti ICU. Kelompok oposisi pemerintah ini berusaha untuk mengambil alih pemerintahan di Somalia. Somalia yang saat itu dipimpin oleh TFG berhasil diambil alih oleh ICU karena mereka menganggap bahwa pemerintahan TFG tersebut tidak mampu memberikan keteraturan dan perdamaian di Somalia. Selain itu, konflik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor struktural, seperti: 1. Kondisi Negara yang Lemah Kondisi negara yang lemah merupakan faktor struktural dan politik yang menyebabkan terjadinya konflik di Somalia. Situasi politik dapat mempengaruhi keadaan negara tersebut. Kondisi Somalia sebagai negara yang lemah dalam segi politik ditandai dengan tidak adanya pemerintahan nasional yang efektif di Somalia semenjak keruntuhan rezim Siad Barre, dimana pemerintahannya tidak mampu menghentikan konflik internal di Somalia sehingga konflik terus terjadi disana. Tanpa adanya pemerintahan yang efektif maka Somalia tidak bisa menyediakan ketertiban dan sistem hukum yang efektif. Somalia dibangun di atas struktur masyarakat yang secara historis memang tak pernah mengenal pemerintahan pusat karena wilayahnya yang tepecah belah tanpa pernah memiliki aturan yang dihormati di lingkup nasional. Di barat laut ada pemisahan Republik Somaliland, sedangkan di bagian lain terdapat wilayah yaitu Puntland dan Somalia Barat Daya. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak namun tidak diakui sebagai negara yang berdaulat, sedangkan Puntland menganggap dirinya sebagai daerah otonom. Sejak kemerdekaan Somalia pada

489


tahun 1960, berbagai usaha telah dilakukan untuk menyusun pemerintahan pusat namun selalu gagal karena konflik yang terjadi di Somalia.18 Kondisi negara yang lemah pada rezim Siad Barre memicu terjadinya konflik di Somalia. Hal ini terlihat pada tahun 1977 hingga 1978, Somalia dan Ethiopia terlibat konflik dalam perang Ogaden. Perang Ogaden yang terjadi saat itu membuat Siad Barre terlalu fokus dalam menghadapi perang tersebut, akibatnya pemerintahan dalam negeri Somalia menjadi melemah. Siad Barre dianggap oleh masyarakatnya tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di Somalia, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan antara Barre dengan masyarakatnya dan sebagai akibatnya Barre tidak lagi mendapat dukungan.19 Oleh karena itu, pada tahun 1991 oposisi meningkat sehingga Barre dikudeta oleh para panglima perang termasuk Ali Mahdi Mohammad dan Mohammed Farah Aidid. 2. Faktor Geografi Etnis Geografi etnis merupakan faktor struktural yang dapat mempengaruhi struktur negara serta dapat menyebabkan konflik di suatu negara. Somalia merupakan negara yang memiliki etnis yang homogen. Mayoritas penduduknya beragama islam yaitu mencapai 99%. Sedangkan berdasarkan etnis, mayoritas penduduk Somalia adalah suku Somali yaitu mencapai 98,3% yang terdiri dari orang-orang Somali keturunan orang Khusit Timur. Suku ini terbagi ke dalam sejumlah kelompok diantaranya adalah Dir, Isaq, Hawiye, Darod, Digil, dan Rahanwin. Kelompok ini terbagi-bagi lagi ke dalam sejumlah kelompok lain yang lebih kecil. Beberapa kelompok merupakan suku pengembara. Suku bangsa Somali yang tinggal di Somalia mempunyai hubungan yang erat dengan bangsa Somali yang tinggal dan hidup di negara tetangganya, seperti Ethiopia, Kenya dan Djibouti. Sedangkan kelompok minoritas penduduk Somalia adalah suku Bantu, Arab dan Asia serta bangsa asing yang tinggal di negeri ini adalah orang-orang Eropa terutama Italia.20 Dalam sejarahnya, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas di Somalia tidak berjalan harmonis. Sebagai kelompok mayoritas yang ada di Somalia, seharusnya kelompok ini mampu menghormati dan melindungi kelompok minoritas yang ada disana. Namun, pada kenyataannya, geografi etnis atau persebaran etnis di Somalia menimbulkan pertentangan dan ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan atau pemerintahan antar etnis yang diakibatkan oleh kekosongan kekuasaan di Somalia setelah runtuhnya rezim Siad Barre.

18

Pemerintah Yang Tak Pernah hadir di Somalia. Tersedia di http://internasional.kompas.com/read/2012/06/22/02283444/Pemerintah.yang.tak.pernah.hadir.di.s omalia. Diakses pada 15 Juni 2016 19 Ogaden War. Tersedia di http://www.exsupera.com/sandbox/DCM/html/document.py?id=2257. Diakses pada 13 November 2014 20 Negara Somalia. Tersedia di http://dokumen.tips/documents/negara-somalia.html. Diakses pada 25 Mei 2016

490


3. Masalah Keamanan Negara Masalah keamanan negara juga merupakan faktor struktural yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik atau bahkan dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Keadaan dan kondisi negara yang tidak stabil akan mempengaruhi situasi keamanan di suatu negara. Somalia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah keamanan yang kurang baik akibat konflik yang berkepanjangan. Konflik internal yang terjadi di Somalia akibat perebutan kekuasaan antara pemerintah yang sah dengan kelompok oposisi menjadikan Somalia sebagai negara yang tidak aman. Ketidakamanan kondisi Somalia memicu pihak asing atau negara-negara lain dengan berbagai kepentingan untuk turut terlibat ke dalam konflik yang terjadi. Hal ini dikarenakan konflik berkepanjangan setelah keruntuhan rezim Siad Barre tahun 1991 berpotensi sebagai ancaman keamanan bagi Somalia, keamanan regional maupun keamanan internasional. Setelah runtuhnya rezim Siad Barre, Somalia mengalami beberapa kali pergantian presiden. Hal ini dilakukan guna menciptakan keamanan dan perdamaian yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Somalia, namun hal tersebut juga tidak dapat menghentikan konflik internal yang terjadi disana. Keamanan negara Somalia juga semakin tidak stabil akibat konflik, sehingga mendorong PBB untuk membentuk Pemerintahan Transisi di Somalia yaitu Transitional Federal Government (TFG). Tujuan dibentuknya TFG ini adalah menciptakan keamanan dan perdamaian serta membangun kembali Somalia yang telah hancur akibat konflik yang terus terjadi. Sedangkan disisi lain, kelompok oposisi pemerintah yang berlandaskan syariat islam membentuk diri dengan nama Islamic Court Union (ICU) sebagai pemerintah saingan terhadap TFG guna menciptakan keamanan dan perdamaian di Somalia karena menganggap TFG yang dibentuk PBB juga tidak mampu menghentikan konflik dan memberikan perdamaian bagi Somalia. Aktor yang Terlibat dalam Konflik Internal di Somalia Konflik internal yang terjadi di Somalia pada tahun 2003 terjadi karena adanya kekosongan kekuasaan dan tidak efektifnya pemerintahan Somalia semenjak tahun 1991. Konflik ini melibatkan dua aktor internal seperti Transitional Federal Government (TFG) dengan Islamic Court Union (ICU). 1. Transitional National Government (TNG) dibentuk oleh PBB pada tahun 2000 di Nairobi dan bertugas sebagai badan pemerintahan sementara yang sah serta diakui oleh dunia internasional. Kemudian setelah dua tahun berikutnya, TNG mengubah namanya menjadi Transitional Federal Government (TFG).21 Pada 10 Oktober 2004, Abdullahi Yusuf terpilih menjadi presiden berikutnya pada sebuah sesi dalam sidang parlemen sementara. Karena kekacauan di Mogadishu, pemilihan diadakan di pusat olahraga di Nairobi, Kenya. Yusuf terpilih sebagai presiden transisional oleh parlemen transisional Somalia. Ia memenangkan 189 dari 275 suara dari parlemen. Sesi parlemen juga diadakan di negara tetangga, 21

Perang sipil Somalia, kekacauan tanpa akhir di Tanduk Afrika.Tersedia di www.re-tawon.com. Diakses pada 15 Mei 2015

491


Kenya. Pemerintahannnya diakui oleh banyak negara barat sebagai penguasa legal negara tersebut.22 Anggota TFG dipilih melalui perundingan yang berlarutlarut dan bukan melalui pemilihan umum sehingga Somalia dianggap sebagai negara yang tidak demokratis. Anggota yang menjabat sebagai presiden, menteri pertahanan, menteri keuangan dan lain-lain adalah para preman di Somalia dari berbagai milisi. Pembentukan TFG di Somalia didukung oleh negara tetangganya, Ethiopia. Dukungan Ethiopia ini disebakan oleh adanya kepentingan Ethiopia di Somalia. Bahkan ada anggapan bahwa pembentukan TFG ini dianggap sebagai boneka dari Ethiopia, oleh karena itu, tidak semua kelompok bersenjata di negara tersebut bersedia mengakui TFG sebagai pemerintah dan atasannya. Hal tersebut kemudian merupakan tantangan terbesar bagi TFG untuk menjadi pemerintahan yang berdaulat di Somalia. Pemerintahan TFG di Somalia juga dianggap tidak berjalan efektif. 2. Islamic Court Union (ICU) merupakan suatu organisasi yang terdiri atas gabungan dari faksi yang dipimpin oleh Hussein Aweys dan Syarif Ahmed, gerakan Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Hassan Abdullah Hersi AlTurki dan Gubernur Shabeellaha Hoose serta Yusuf Mohammad Siad Indha Adde.23 Kelompok ini dibentuk pada tahun 2003, yang menyatukan diri untuk membentuk pemerintah saingan kepada TFG. Pada tahun 2006, ICU berhasil merebut dan mengambil alih kekuasaan di ibukota Somalia dan beberapa wilayah di selatan Somalia. ICU berhasil mengalahkan TFG yang merupakan pemerintahan sah di Somalia.24 Melihat kesuksesan ICU saat itu, TFG menentang keras atas tindakan ICU yang mengalahkan kekuasaannya di Somalia dan TFG berusaha merebut kembali kekuasaannya di Somalia dengan mencari dukungan kepada negara lain. Pada awalnya, ICU mendapat pujian dan dukungan dari masyarakat Somalia. Hal itu dikarenakan ICU telah berhasil membawa sedikit ketertiban bagi Somalia. Kelompok islam ini telah membuka sebuah kantor perekrutan di ibukota Mogadishu dan mendorong pemuda-pemuda yang ada di Somalia untuk terlibat dan bergabung dengan militer sukarela untuk membela negara mereka.25 Adapun tujuan dari pembentukan ICU ini adalah untuk menghentikan krisis dan konflik yang berkepanjangan seperti bertindak sebagai pasukan kepolisian setempat untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di sana. Selain itu, ICU menawarkan pelayanan-pelayanan seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan. 22

Peran Ethiopia dalam konflik internal di Somalia. Tersedia di http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jahi911795cac6full.pdf. Diakses pada 30 Juni 2015 23 Somalia, Tanah Horor Pasca-Irak. Tersedia di http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7353&coid=1&caid=34&gid=2. Diakses pada 14 November 2014 24 Pelajaran dari Somalia.Tersedia di http://haluankepri.com/opini-/19449-pelajaran-darisomalia.html. Diakses pada 13 November 2014 25 Milisi Islam Somalia Ancam Terorisme. Tersedia di http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78464. Diakses pada 13 November 2014

492


ICU terbentuk untuk menciptakan ketertiban umum dan menyelesaikan sengketa atau konflik, namun kemudian berlanjut untuk mengatur ekonomi dan militer Somalia.26 Pertentangan yang terjadi antara TFG dan ICU berlangsung semenjak terbentuknya ICU pada tahun 2003, namun konflik semakin meningkat pada tahun 2006 karena keduanya saling bertentangan dan mereka tetap yakin dengan ideologi yang mereka miliki masing-masing. Hal itulah yang menjadi alasan mereka berkonflik satu sama lain. Disatu sisi, TFG ingin menjalankan pemerintahan dan membangun Somalia berdasarkan nilai-nilai demokrasi, sedangkan di sisi lain, ICU dibentuk untuk membangun Somalia dengan menerapkan hukum syariat islam dan ingin menjadikan Somalia sebagai negara muslim di Afrika Timur, sehingga hal ini tidak disukai oleh TFG. Selain itu, Ethiopia yang mendukung TFG juga tidak menyukai kesuksesan ICU dan menentang keberadaan ICU di Somalia dan sebagai hasilnya, ekstrimisme semakin meningkat di Somalia. Hal inilah yang mendorong Ethiopia untuk turut terlibat dalam konflik yang terjadi antara TFG dan ICU. Keterlibatan Negara Lain dalam Konflik Internal di Somalia Pada tahun 2006, Ethiopia melakukan keterlibatan dalam konflik internal yang terjadi di Somalia. Ethiopia sebagai pihak eksternal di Somalia turut terlibat untuk membantu TFG dalam melawan ICU yang telah berhasil menduduki dan mengambil alih pemerintahan di Somalia pada saat itu. Keterlibatan Ethiopia dalam konflik internal di Somalia dilakukan berdasarkan kepentingan Ethiopia di Somalia yaitu kepentingan terkait letak strategis Somalia juga menjadikan alasan Ethiopia masuk dan terlibat dalam konflik Somalia. Letak strategis Somalia yang merupakan kunci regional, dimana pantai Somalia mencakup Laut Merah yang digunakan sebagai jalur transportasi maritim internasional. Tindakan atau keterlibatan yang dilakukan Ethiopia dalam konflik internal di Somalia dilandasi atas dasar tersebut: 27 1. Adanya misi perdamaian Uni Afrika di Somalia. Uni Afrika telah membentuk Peace Support Operations (PSOs) atau operasi dukungan untuk perdamaian sejak tahun 2003. Uni Afrika bekerjasama dengan negara-negara anggotanya termasuk Ethiopia untuk meningkatkan kemampuannya dalam perencanaan, menyebarkan maupun mengelola PSOs. Presiden TFG, Abdullahi Yusuf menyatakan perlunya PSOs untuk segera mengirimkan misinya ke Somalia, kemudian Uni Afrika mengadakan pertemuan dengan negara-negara anggotanya dan mengusulkan perlunya pengiriman misi perdamaian ke Somalia dengan adanya mandat yang bertujuan untuk melindungi TFG, memfasilitasi pelucutan senjata, dan melatih pasukan keamanan.

26

Somalia: Saatnya Memberi Perhatian. Tersedia di http://www.commongroundnews.org/article.php?id=23583&lan=ba&sp=0. Diakses pada 15 Januari 2015 27 BAB III Objek Penelitian 3.1 Somalia. Tersedia di http://dir.unikom.ac.id/s1-finalproject/fakultas-sospol/hubungan-internasional/2010/jbptunikompp-gdl-putricahay-2270/9-skripsii.pdf/pdf/9-skripsi-i.pdf. Diakses pada 16 Juni 2016

493


2. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi no. 1725 yang diadopsi pada tanggal 6 Desember yang dalam resolusi tersebut menyatakan untuk mengangkat embargo senjata dan memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota Uni Afrika untuk membentuk pelatihan militer dan misi perlindungan di Somalia. Intervensi Militer Ethiopia dalam Konflik Internal di Somalia Tahun 2006-2009 Intervensi militer yang dilakukan Ethiopia ke Somalia pada tahun 2006 merupakan campur tangan militer Ethiopia dalam konflik internal di Somalia dan ditujukan kepada kelompok ICU, serta dianggap sebagai salah satu bentuk dukungan dari Ethiopia kepada TFG. Ethiopia secara penuh mendukung TFG sebagai pemerintahan yang sah di Somalia dan menentang adanya kelompok ICU yang berada disana. Intervensi militer Ethiopia ini memberikan kesempatan bagi Ethiopia untuk berhubungan secara langsung dengan negara yang diintervensinya. Intervensi militer yang dilakukan oleh Ethiopia pada tahun 2006 termasuk ke dalam intervensi internal, dimana pada tahun 2003 Somalia mengalami konflik internal antara TFG sebagai pemerintahan yang sah di Somalia dengan ICU sebagai kelompok oposisi yang menentang pemerintahan TFG, kemudian Ethiopia sebagai aktor eksternal masuk pada tahun 2006 ke dalam permasalahan yang dialami oleh Somalia dalam rangka campur tangan atas konflik yang sedang terjadi antara TFG dan ICU di Somalia. Selain itu, salah satu syarat intervensi yang dapat dibenarkan secara moral adalah intervensi yang dibuat dalam rangka menegakkan keadilan di dalam masyarakat setempat. Dalam hal ini, intervensi militer Ethiopia dalam konflik internal di Somalia dilakukan dalam rangka untuk menegakkan keadilan di Somalia dengan membantu TFG merebut kembali kekuasaannya. Pada bulan Juli tahun 2006, intervensi militer Ethiopia dalam konflik internal yang terjadi di Somalia dimulai ketika pasukan militer Ethiopia dilaporkan mulai memasuki wilayah Somalia setelah mendengar kabar bahwa TFG berhasil dikalahkan oleh ICU yang telah menduduki pemerintahan Somalia. Intervensi militer Ethiopia dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik di Somalia dapat dilihat ketika 1 kolom truk Ethiopia yang berisikan lebih dari 100 angkatan bersenjata termasuk mobil lapis baja, memasuki wilayah Somalia. Tentara Ethiopia dan TFG melakukan serangan kepada ICU yang berada di Somalia. Namun, tindakan ini dinyatakan sebagai sebuah bentuk latihan militer dalam rangka membantu TFG di Somalia untuk merebut kembali kekuasaannya di pemerintahan.28 Pada bulan Desember 2006, Ethiopia bersama pemerintah transisi Somalia memaksa untuk menduduki wilayah ibukota Somalia, Mogadishu.29 Pada saat itu, untuk pertama kalinya Ethiopia mengakui pasukannya berjuang dalam menangani konflik yang terjadi di Somalia untuk misi perdamaian. Sekitar 3000 hingga 4000 pasukan militer Ethiopia dikerahkan dan ditempatkan di Somalia, yang bertugas untuk menjaga dan melindungi TFG dari ancaman kekerasan ICU dan pasukan militernya, Al-Shabaab. Pasukan tentara Ethiopia beserta TFG menghujani tentara ICU dengan 28

Timeline: Ethiopia and Somalia. Tersedia di http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6159735.stm. Diakses pada 18 November 2014 29 World Africa.Tersedia di http://www.bbc.com/news/world-africa-14094632. Diakses pada 25 Januari 2015

494


peluru dan bom dari udara secara bersamaan dengan gempuran tank dan senjata berat altileri milik pasukan militer Ethiopia. 30 Pada tahun 2007, intervensi militer Ethiopia bersama TFG semakin meningkat karena intensitas serangan dari Ethiopia terus meningkat kepada ICU. Pasukan Ethiopia bersama TFG melancarkan serangan ke daerah yang menjadi basis dari ICU. Dalam operasi militernya ini, pasukan Ethiopia mengubah taktiknya dengan menggunakan serangan udara. Serangan pasukan Ethiopia bersama TFG ini dilakukan untuk terus melawan ICU agar ibukota Somalia, Mogadishu serta daerah lainnya tidak direbut kembali oleh ICU maupun Al-Shabaab dan tetap berada dibawah kekuasaan Ethiopia dan TFG sebagai pemerintahan yang sah di Somalia. Pada tahun 2008, konflik yang terjadi akibat intervensi militer terus berlanjut antara pasukan Ethiopia bersama TFG dengan ICU. Ledakan bom yang dilakukan di Somalia oleh TFG maupun Ethiopia membuat ibukota Somalia, Mogadishu hampir seluruhnya tertutup pasir pada akhir tahun 2008. Masyarakat Somalia banyak kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan makanan. Pada bulan Mei 2008, Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zenawi mengatakan bahwa ia akan mempertahankan pasukan di Somalia sampai ICU atau yang mereka sebut jihadis berhasil dikalahkannya. Sedangkan pemimpin islam Hassan Dahir Aweys mengatakan ICU tidak akan berhenti berjuang hingga semua pasukan asing keluar dan meninggalkan negara Somalia. Pada awalnya, intervensi ini melibatkan dua pihak yaitu Ethiopia bersama TFG dengan ICU, namun pemisahan diri Al-Shabaab dari ICU, membuat Al-Shabaab semakin bersemangat untuk terus meluaskan pengaruhnya di Somalia bahkan Afrika Timur, sehingga pihak yang berkonflik dalam intervensi ini menjadi bertambah. AlShabaab memang telah memisahkan dirinya dari ICU yang memiliki cabang di Djibouti dan Asmara pada bulan September 2007. Al-Shabaab menuduh dua cabang ICU tersebut telah berkoalisi dengan kaum sekuler dan meninggalkan jihad di jalan Allah.31 Eksistensi Al-Shabaab di Somalia memicu ketakutan dan kekhawatiran bagi pemerintah dan masyarakat di Somalia. Disisi lain, TFG dan ICU berpartisipasi dalam konferensi perdamaian di Djibouti antara 31 Mei 2008 dan 9 Juni 2008. Konferensi ini berakhir dengan pengumuman pada tanggal 9 Juni 2008 bahwa telah ditandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi penghentian semua konfrontasi bersenjata di Somalia. Perjanjian damai tersebut menyerukan untuk menetapkan penarikan pasukan Ethiopia. Menurut perjanjian tersebut, kedua belah pihak baik TFG maupun ICU sepakat untuk mengakhiri semua tindakan konfrontasi bersenjata dan menyerukan penarikan pasukan Ethiopia yang berada di Somalia. Pada Desember 2008, Ethiopia menarik mundur pasukannya karena The African Union Mission in Somalia (AMISOM) sebagai misi perdamaian Somalia telah 30

Kepentingan Ethiopia Dibalik Intervensi Militer dan Kemundurannya di Somaliatahun 20062009. Tersedia di http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2013-prasantipu26492&phpsessid=7e96ee0c39be5d42f4f01aebc43bfc7. Diakses pada 15 November 2015 31 Memahami Peta Konflik Afrika Kenapa Kenya Diserang. Tersedia di https://www.islampos.com/memahami-peta-konflik-kenapa-kenya-diserang-80062/. Diakses pada 10 Desember 2015

495


melakukan misinya di Somalia dan sesuai janji dari Ethiopia untuk menarik mundur pasukannya jika misi perdamaian tiba di Somalia, karena intervensi yang dilakukan oleh Ethiopia ini hanya sebagai salah satu operasi dalam misi perdamaian di Somalia sehingga pada bulan Januari 2009, Ethiopia menyelesaikan penarikan seluruh pasukannya.32 Dampak yang Muncul dari Keterlibatan Ethiopia dalam Konflik Internal di Somalia Intervensi militer yang dilakukan Ethiopia memberikan dampak positif maupun negatif bagi Somalia. Dampak postifnya adalah dalam penyebaran misi perdamaiannya di Somalia, Ethiopia telah berhasil membuat TFG sebagai pemerintahan yang sah kembali menduduki posisinya sebagai pemerintahan di Somalia. Sedangkan dampak negatifnya adalah kondisi keamanan dan kemanusiaan di Somalia memburuk ketika adanya intervensi militer Ethiopia dalam konflik tersebut. Kehadiran pasukan Ethiopia ke Somalia, membuat Somalia menjadi semakin tidak stabil, karena kehadiran Ethiopia malah memicu konflik baru seperti peningkatan perang gerilya. Intervensi militer yang dilakukan Ethiopia juga telah menelan banyak korban akibat serangan demi serangan yang dilakukan. Korban tersebut tidak hanya berasal dari pihak yang diintervensi maupun yang melakukan intervensi, namun masyrakat sipil juga menjadi korban akibat intervensi tersebut. Dengan adanya intervensi tersebut, pengiriman bantuan makanan bagi masyarakat Somalia menjadi terhambat karena Al-Shabaab menghambat semua bantuan asing yang ditujukan bagi masyarakat Somalia karena takut bantuan tersebut akan dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak Ethiopia maupun TFG. Selain itu, kondisi Somalia yang tidak aman akibat serangan dari pihak Ethiopia juga telah membuat masyarakat Somalia menjadi takut dan khawatir keamanan hidup mereka menjadi terancam sehingga menyebabkan masyarakat Somalia mengungsi ke negaranegara lain untuk mencari keamanan. 33 Kesimpulan Intervensi militer Ethiopia dalam konflik internal di Somalia tahun 2006-2009 ditujukan secara langsung kepada ICU. Intervensi militer Ethiopia termasuk ke dalam intervensi internal, dimana Ethiopia melakukan campur tangan militer dalam konflik internal Somalia antara TFG dengan ICU. Intervensi militer Ethiopia dianggap legal karena intervensi ini merupakan misi perdamaian dari Uni Afrika. Dampak dari intervensi militer Ethiopia dalam konflik internal di Somalia adalah intervensi militer ini mampu membuat TFG kembali menduduki posisinya sebagai pemerintahan di Somalia, namun disisi lain intervensi ini telah menyebabkan 32

Kelompok Islamis Berkuasa, Konflik Somalia Makin Buruk. Tersedia di http://www.eramuslim.com/berita/analisa/kelompok-islamis-berkuasa-konflik-somalia-makinburuk.htm#.Vnxasl6Df28. Diakses pada 15 Desember 2015 33 Bencana Kelaparan di Somalia. Tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/multimedia/2011/07/110722_photosomalia.shtml. Diakses pada 01 Juni 2016

496


kondisi keamanan Somalia semakin memburuk dan menimbulkan masalah baru seperti peningkatan perang gerilya untuk mengisi kekosongan pemerintahan Somalia. Daftar Pustaka Buku Perwita, Anak Agung Banyu. dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Holsti, K.J. M Tahrir Azhary. 1988. Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis. Jakarta: ERLANGGA. Crocker, Chester A.2001.Intervention: Toward Best Practices and a Holistic View. InTurbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict. Washington,D.C: United States Institute of Peace Press. Fisher, Simon. 2004. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council. Internet Addis Ababa-Ethiopia. Tersedia di http://www.indonesia-addis.org.et. Diakses pada 14 November 2014 ICU.Tersedia di http://www.crwflags.com/fotw/flags/so-icu.html. Diakses pada 14 November 2014 Somalia: Saatnya Memberi Perhatian. Tersedia di http://www.commonground news.org. Diakses pada 14 November 2014 Peran Ethiopia dalam konflik internal di Somalia. Tersedia di http://journal.unair. ac.id/filerPDF/jahi911795cac6full.pdf. Diakses pada 03 Mei 2015 Berita Analisa Somalia-Wilayah yang Terpecah dan Sebagaiannya Hilang. Tersedia di http://www.eramuslim.com/berita/analisa/somalia-wilayah-ya ng-terpecahdan-sebagiannya-hilang.htm#.VHgDtWf65lA.Diakses pada 17 November 2015. Intervention Concepts in Prevention. Tersedia di http://www.springerreferen ce.com/docs/html/chapterdbid/83232.html. Diakses pada 15 November 2014. Issues: Law and Liberty. Tersedia di http://www.library.ohiou.edu/indopubs/ 1993/12/11/0000.html. Diakses pada 10 Maret 2015. Pemerintah Yang Tak Pernah hadir di Somalia. Tersedia di http://internasional. kompas.com/read/2012/06/22/02283444/Pemerintah.yang.tak.pernah.hadir.di. somalia. Diakses pada 15 Juni 2016 Ogaden War. Tersedia di http://www.exsupera.com/sandbox/DCM/html/docume nt.py?id=2257. Diakses pada 13 November 2014

497


Negara Somalia. Tersedia di http://dokumen.tips/documents/negara-somalia.html. Diakses pada 25 Mei 2016 Perang sipil Somalia, kekacauan tanpa akhir di Tanduk Afrika.Tersedia di www.retawon.com. Diakses pada 15 Mei 2015 Peran Ethiopia dalam konflik internal di Somalia. Tersedia di http://journal. unair.ac.id/filerPDF/jahi911795cac6full.pdf. Diakses pada 30 Juni 2015 Somalia, Tanah Horor Pasca-Irak. Tersedia di http://www.unisosdem.org/ article_detail.php?aid=7353&coid=1&caid=34&gid=2. Diakses pada 14 November 2014 Pelajaran dari Somalia.Tersedia di http://haluankepri.com/opini-/19449-pelajarandari-somalia.html. Diakses pada 13 November 2014 Milisi Islam Somalia Ancam Terorisme. Tersedia di http://www.kemenag.go. id/index.php?a=berita&id=78464. Diakses pada 13 November 2014 Somalia: Saatnya Memberi Perhatian. Tersedia di http://www.commonground news.org/article.php?id=23583&lan=ba&sp=0. Diakses pada 15 Januari 2015 BAB III Objek Penelitian 3.1 Somalia. Tersedia di http://dir.unikom.ac.id/s1-finalproject/fakultas-sospol/hubungan-internasional/2010/jbptunikompp-gdlputricahay-2270/9-skripsi-i.pdf/pdf/9-skripsi-i.pdf. Diakses pada 16 Juni 2016 Timeline: Ethiopia and Somalia. Tersedia di http://news.bbc.co.uk/2 /hi/ africa /6159735.stm. Diakses pada 18 November 2014 World Africa.Tersedia di http://www.bbc.com/news/world-africa-14094632. Diakses pada 25 Januari 2015 Kepentingan Ethiopia Dibalik Intervensi Militer dan Kemundurannya di Somaliatahun 2006-2009. Tersedia di http://adln.lib.unair.ac.id/go.php? id=gdlhub-gdl-s1-2013-prasantip 26492&phpsessid=7e96ee0c39be5d42f4f01aebc43bfc7. Diakses pada 15 November 2015 Memahami Peta Konflik Afrika Kenapa Kenya Diserang. Tersedia di https:// www.islampos.com/memahami-peta-konflik-kenapa-kenya-diserang-80062/. Diakses pada 10 Desember 2015 Kelompok Islamis Berkuasa, Konflik Somalia Makin Buruk. Tersedia di http://www.eramuslim.com/berita/analisa/kelompok-islamis-berkuasa-kon flik-somalia-makin-buruk.htm#.Vnxasl6Df28. Diakses pada 15 Desember 2015

498

INTERVENSI MILITER ETHIOPIA DALAM KONFLIK INTERNAL DI SOMALIA TAHUN

Recommend Documents