Analisis Intervensi Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus

Analisis Intervensi Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus Dian Kartika Putri – 071012090 Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT Konflik Siprus melibatkan dua etnis yakni etnis Yunani dan etnis Turki. Dalam sebuah konflik etnis, ikatan etnis dengan negara induk dari etnis terkait dapat menjadi pendorong adanya intervensi. Konflik etnis antara Yunani dan Turki atas wilayah dan kekuasaan Siprus telah meluas, tidak hanya melibatkan dua etnis melainkan melibatkan negara-negara lain. Keterlibatan aktor negara lain dalam konflik Siprus ini berupa dukungan terhadap masing-masing etnis dan dorongan dalam menyelesaiakan konflik etnis. Yunani sebagai salah satu aktor asing yang terlibat dalam konflik etnis di Siprus tidak terlalu aktif dalam proses penyelesaian konflik. Namun dalam sejumlah permasalahan yang terkait dengan keamanan etnis Yunani, pemerintah Yunani mengambil peranan aktif. Sebagai pihak ketiga dalam sebuah konflik etnis, tindakan yang dilakukan oleh Yunani dalam eskalasi konflik tentu dilatarbelakangi oleh sejumlah motif dan tujuan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kepentingan-kepentingan dibalik intervensi yang dilakukan oleh Yunani dalam eskalasi konflik Siprus. Kata Kunci: Yunani, Siprus, Kepentingan, Eskalasi Cyprus conflict involves two ethnics; those are Greece-Cyproits and Turkish-Cyproits. In ethnic conflict, ethnic-kin with the main country of its ethnic could lead to intervention. Ethnic conflict between Greece and Turkey over Cyrus’s territory and authority had been widening. It is no longer involving two ethnics but also other countries. The involvement of other state actors in Cyprus conflict is shown by giving support for earch ethnic and also support to solve the conflict. Greece as one of several external actors in Cyprus conflict is not really active on the conflict resolution process. Even Greece is not really active on conflict resolution. Greece take a focus on Greece-Cyproits security. As the third party in ethnic conflict, Greece act on escalating conflict is based on some motives and purposes. This research will talk about the interests of Greece behind Greece intervention in Cyprus conflict. Keywords: Greece, Cyprus, Interest, Escalation

957

Dian Kartika Putri

Konflik Siprus merupakan salah satu konflik yang melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaiannya. Keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus ini tidak dapat dilepaskan dengan aktor yang terlibat dalam konflik Siprus yang melibatkan etnis Siprus-Yunani dan Siprus-Turki. Siprus tahun 1950-an yang berada dibawah kekuasaan Inggris sebagian besar wilayahnya didiami oleh etnis Greek Cyproit yang pada saat itu ingin menjadikan Siprus sebagai bagian dari Yunani sedangkan sekitar dua puluh persen dari penduduknya merupakan etnis Turki yang juga didorong oleh kepentingan Turki di kawasan laut Mediterania. Tidak hanya Turki, Inggris juga memiliki agenda tersendiri di kawasan laut Mediterania. Pada tahun 1955 terdapat gerakan teroris dari etnis Yunani di Siprus yang bernama EOKA melakukan serangan kepada Inggris untuk menuntut self-determination bagi kelompok etnis Yunani. Pada tahun 1960 Siprus akhirnya melepaskan diri menjadi kawasan independen dari kekuasaan Inggris dengan Yunani, Turki, dan Inggris sebagai tiga negara guarantor atas kemerdekaan Siprus. Hingga tahun 1963, sistem pemerintahan di Siprus berjalan baik dan seimbang dengan presiden yang berasal dari etnis Yunani dan wakil presiden dari etnis Turki berdasar pada pembagian kekuasaan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Siprus. Namun pada tahun 1963, kelompok etnis Turki memutuskan untuk memperluas kekuasaan di Siprus dan mulai mendirikan institusi sendiri yang terpisah dari Siprus maupun etnis Yunani. Karena hal tersebut, sempat terjadi konflik bersenjata yang pada tahun 1963 hingga 1964 yang terulang pada tahun 1967. Dalam proses perolehan kemerdekaan dari kolonialis Inggris, masyarakat etnis Yunani sendiri merasa bahwa kebijakan yang dibuat oleh Inggris melalui bentuk negara bikomunal dapat menjadikan Turki sebagai pemimpin yang menguasai Siprus. Hal tersebut tentu telah memicu adanya ketidakpercayaan dari masyarakat etnis Yunani yang sejak awal melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris melalui EOKA. Hal ini kemudian memunculkan padangan pada masyarakat etnis Yunani bahwa Turki dapat digunakan sebagai penyeimbang perlawanan yang dilakukan Yunani dengan adanya taksim untuk bersatu kembali dengan Turki sebagai bentuk perlawanan terhadap enosis oleh etnis Yunani yang menghendaki penyatuan kepada Yunani. Jika ditarik lebih jauh, pertentangan antara Yunani dan Turki ini dapat dikaitkan dengan Revolusi Yunani dari Kerajaan Ottoman. Adanya hubungan etnisitas dengan Yunani menjadi salah satu alasan bagi masyarakat Siprus-Yunani untuk bergabung dengan Yunani atau membentuk negara kesatuan mereka sendiri. Identitas yang berbeda antara warga etnis Yunani dan etnis Turki ini sempat diperparah dengan kekuasaan dari Gereja Orthodox dalam pemerintahan Siprus yang kemudian diputuskan untuk memisahkan kegerejaan dengan urusan negara. Latar belakang perbedaan dalam segi agama antara etnis Yunani dan Turki kemudian turut mempengaruhi pertentangan antara

958

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 3

Analisis Intervensi Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus

kelompok Yunani dan Turki di Siprus karena besarnya pengaruh Gereja Orthodox dan pendidikan yang berbasis pada identitas etnis Yunani. Pasca konflik yang terjadi pada tahun 1963, konflik antara etnis Yunani dan etnis Turki di Siprus kembali terjadi pada tahun 1974. Kudeta yang dilakukan oleh etnis Yunani di Siprus bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Makarios di Siprus. Kudeta tersebut dilakukan oleh kelompok yang fanatik terhadap enosis. Adanya junta yang dilakukan oleh etnis Yunani membuat pemerintah Turki merasa terancam. Kudeta tersebut dikhawatirkan akan memudahkan tujuan enosis yang memungkinkan etnis Yunani untuk bersatu dengan Yunani. Wilayah Siprus yang berada dibawah kekuasaan Yunani dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah Turki. Setelah pemerintah Siprus menyatakan bahwa junta yang terjadi di wilayah Siprus merupakan isu domestik, Yunani dalam junta militer di Siprus yang turut dibantu oleh pemerintah Uni Soviet kemudian ditanggapi melalui adanya pertemuan parlemen Turki. Ferruh Bozbeyli menyatakan “This affair is NOT, as some circles argue, an internal issue amongst Greek Cypriots. Greece has openly interfered; the London and Zurich agreements have been flagrantly violated, and I believe the situation is critical.”. Pernyataan tersebut disampaikan setelah menemukan fakta bahwa junta militer yang terjadi di Siprus bukan hanya isu internal Siprus melainkan melibatkan pihak asing. Dunia internasional kemudian juga menuntut adanya pertanggunjawaban dari Turki terhadap kejadian tersebut. Sehingga dalam konflik yang terjadi pada tahun 1974, junta militer Yunani dan militer Siprus-Yunani bersatu untuk menjatuhkan Presiden Makarios. Masuknya pasukan militer Uni Soviet di perbatasan Yunani kemudian disusul dengan adanya pembagian fokus kekuatan militer Yunani ke Siprus dan wilayah perbatasan. Setelah adanya bantuan militer dari Yunani di sekitar wilayah Siprus, pemerintah Turki memutuskan untuk mengirimkan pasukan militernya. Hal tersebut disampaikan oleh Bulent Ecevit “. . . By her action in promoting the coup, Greece had, in our opinion, forfeited her status as a guarantor power in Cyprus. We attached great importance to consultations with Britain regarding concerted action under the Treaty of Guarantee, and recognised the necessity for carrying out all our legal and procedural obligations before resorting to military action. Both the National Security Council and the Council of Ministers were agreed on this, but decided also to press on with preparations for intervention. By the early hours of July 16th, all the requisite decisions had been made and I issued the necessary instructions before leaving for London.”

Jurnal Analisis HI, September 201

959

Dian Kartika Putri

Militer Turki kemudian menduduki satu per tiga dari wilayah Siprus. Akibat konflik kekerasan yang terjadi antara etnis Yunani dan Turki di Siprus, kelompok etnis Turki kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Siprus dan membentuk negara sendiri yakni Turkish Federated State of Cyprus (TFSC) pada Februari 1975. Pada tahun 1983, pemimpin TFSC mendeklarasikan independensi Turkish Republic in Northern Cyprus (TRNC) yang kemudian hanya mendapat pengakuan dari Turki. Keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus pasca konflik bersenjata pada tahun 1974 kemudian menurun. Dalam setiap negosiasi yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik Siprus, Yunani tidak terlibat secara aktif. Hal tersebut terlihat dengan keterlibatan Turki yang besar dalam mendorong penyelesaian konflik tanpa dibarengi dengan dorongan dari Yunani. Pada setiap pertemuan negosiasi yang dilakukan, pemerintah Yunani tidak terlibat dalam negosiasi. Permasalahan antar etnis yang terjadi di Siprus, tidak hanya berkaitan dengan identitas namun berkembang pada permasalahan kekuasaan dan teritorial yang mulai tercermin sejak konflik pada tahun 1974. Keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa digunakan oleh Yunani untuk membantu Siprus masuk menjadi anggota Uni Eropa. Pada akhir era 1990-an, Siprus mulai masuk dalam bursa nama calon anggota Uni Eropa dengan bantuan dukungan dari Yunani yang pada periode itu Turki yang juga berusaha menjadi anggota Uni Eropa justru tidak masuk dalam daftar kandidat anggota Uni Eropa. Keberadaan Yunani dalam Uni Eropa tentu menyulitkan Turki untuk masuk dalam Uni Eropa dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh Yunani. Pada tahun 2004, Siprus resmi menjadi anggota Uni Eropa. Beberapa bulan sebelum keanggotaan resmi Siprus dalam Uni Eropa ini, referendum mengenai reunifikasi Siprus dilangsungkan untuk dilanjutkan dengan implementasi Annan Plan. Berdasar pada hasil referendum yang dilakukan pada bulan Maret 2004, 76 persen dari warga Siprus-Yunani menolak implementasi dari Annan Plan sedangkan 64 persen dari warga Siprus-Turki setuju dengan implementasi Annan Plan. Penolakan warga etnis Yunani ini kemudian menjadikan masyarakat etnis Turki di Siprus tidak menjadi bagian dalam keanggotaan Uni Eropa yang diperoleh Siprus. Pasca gagalnya implementasi dari Annan Plan, Sekjen PBB terus mendesak kedua belah pihak untuk segera mengakhiri konflik antara kedua belah pihak. Annan Plan banyak disebut sebagai satu kemajuan dalam upaya reunifikasi Siprus. Pasca kegagalan Annan Plan, PBB terus mendorong proses negosiasi penyelesaian konflik di Siprus dengan memberi batas akhir bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik

960



dan bergabung dibawah satu bendera. Jalan keluar mengenai implementasi sistem bizonal dan bikomunal di Siprus menjadi satu hal yang terus dinegosiasikan untuk menentukan sistem operasional dari sistem ini. Penolakan masyarakat etnis Yunani terhadap implementasi Annan Plan terhadap penyatuan wilayah Siprus antara etnis Turki dan Yunani merupakan wujud kekuatan keinginan masyarakat etnis Yunani untuk tetap bersatu dengan Yunani. Untuk memperkuat militer Siprus, pemerintah Yunani membantu militer Siprus dengan membentuk “ joint military doctrine”. Dengan adanya kerjasama militer ini, ancaman militer Siprus menjadi lebih besar. Siprus kemudian menjadi basis kekuatan militer laut dan udara dari Yunani. Adanya bantuan militer ini merupakan salah satu bentuk intervensi Yunani dalam konflik Siprus yang menyediakan pasokan senjata dan pelatihan militer untuk menolak adanya reunifikasi dengan etnis Turki. Hubungan antara Yunani dan Siprus dalam konflik etnis yang terjadi tidak banyak memberikan pengaruh pada penyelesaian konflik. Intervensi yang dilakukan oleh Yunani dalam konflik Siprus tidak hanya berupa adanya dukungan militer ketika terjadi kudeta pada tahun 1974, namun Yunani juga dilibatkan dalam proses negosiasi resolusi konflik meskipun Yunani tidak secara aktif dipanggil dalam proses penyelesaian konflik. Hubungan diplomatik antara Yunani dan Siprus sendiri berjalan baik. Kedua negara lebih banyak berbicara mengenai isu-isu terkait internal Siprus dan isu dalam ranah kawasan di Uni Eropa. Namun, Yunani merupakan mitra ekonomi terbesar bagi Siprus melalui perdagangan. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Yunani dan Eropa sejak tahun 2009 turut memberi dampak ekonomi bagi Siprus. Yunani dan Siprus tentu mengalami penurunan kondisi ekonomi yang menjadikan keduanya membutuhkan bantuan dana asing. Perekonomian Yunani yang tidak stabil membuat Yunani tidak memberikan bantuan pada Siprus. Meski tidak memperoleh dana bantuan dari Yunani, Siprus kemudian mendapatkan dana bantuan pemulihan pasca krisis dari Uni Eropa. Karena keanggotaan Siprus dalam Uni Eropa dan IMF hanya meliputi wilayah selatan yang didiami oleh masyarakat etnis Yunani, maka bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF tidak diberikan pada wilayah utara Siprus. Dengan adanya krisis yang melanda Eropa, fokus kepentingan dari Yunani dan sejumlah negara Eropa lain lebih kepada perbaikan kondisi ekonomi. Penemuan sumber energi minyak dan gas di perairan Siprus kemudian disebut dapat memicu adanya perebutan baru. Dalam pandangan Turki, Siprus tidak berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di kawasan yang sedang berkonflik. Dengan adanya penyerangan tersebut, muncul kekhawatiran mengenai adanya penyerangan lain


961

Dian Kartika Putri

ketika kegiatan eksplorasi dilanjutkan. Tidak hanya memberi ultimatum pada pemerintah Siprus, pemerintah Turki juga menyampaikan ultimatum pada perusahaan-perusahaan pengeboran untuk tidak bekerjasama dengan Siprus apabila perusahaan tersebut ingin masuk ke wilayah Turki. Adanya ancaman yang diberikan oleh Turki mengenai pengeboran sumber energi di perariran Siprus ini bertentangan dengan sikap Turki yang bekerjasama dengan pemerintah Siprus Utara untuk melakukan pengeboran dengan sistem membagi keuntungan sama rata. Pemerintah Siprus menanggapi larangan pengeboran yang diberikan oleh pemerintah Turki dengan menjanjikan pembagian keuntungan dengan pemerintah Siprus Utara. Walaupun pemerintah Siprus tidak mendapatkan izin atas pengeboran energi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusifnya, Siprus memiliki pengakuan izin terkait eksplorasi tersebut dari seluruh dunia yang sesuai dengan hukum laut yang ditandatangani dibawah PBB untuk melakukan eksplorasi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adanya permasalahan mengenai sumber energi ini kemudian menjadi bentuk perluasan dalam konflik Siprus. Pada tahun 2011, rencana kerjasama pasokan gas untuk Uni Eropa dari Siprus yang mulanya merupakan kerjasama antara Siprus, Turki dan Israel berubah menjadi kerjasama antara Siprus, Yunani dan Israel. Turki yang pada awalnya dilibatkan dalam pembuatan pipa gas dengan Israel dan Siprus mengharapkan proyek tersebut mampu mengurangi ketergantungan Turki terhadap pasokan dari Rusia. Perubahan formasi dalam kerjasama pembangunan pipa gas ke daratan Eropa ini disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina yang menyebabkan sejumlah warga etnis Turki menjadi korban. Hal tersebut menjadikan hubungan antara Turki dan Israel kurang baik. Dengan demikian, Yunani kemudian berperan sebagai pintu masuk jalur pipa gas menuju pasar Eropa.

962



Gambar 1 Peta Persebaran Sumber Energi Minyak dan Gas di Wilayah ZEE Siprus Pada tahun 2012, pemerintah Siprus memulai pembukaan penawaran terhadap pengelolaan ladang minyak dan gas di perairan selatan dan tenggara Siprus. Penawaran tersebut melingkupi tiga belas titik eksplorasi seperti yang tertera pada gambar 1. Sebagian besar titik eksplorasi kemudian diperoleh oleh Noble Energy dimana 30 persen dari kawasan eksplorasi Noble Energy kemudian dibagi kepada dua perusahaan Israel yakni Delek Drilling dan Avner Oil Exploration. Kontrak kerjasama tersebut akan berlangsung dengan jangka waktu hingga 10 tahun. Ketika kegiatan eksplorasi dilakukan pada tahun 2014, kawasan eksplorasi justru mendapat serangan dari kapal militer Turki. Kompleksitas dan perluasan isu dalam konflik Siprus yang melibatkan Yunani menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam. Intervensi yang dilakukan oleh Yunani terhadap Siprus meliputi berbagai aspek baik dalam segi politik maupun dalam hal ekonomi. Hal tersebut terkait dengan sikap dari Yunani dan etnis Yunani yang menolak gagasan reunifikasi Siprus. Dengan rendahnya keterlibatan Yunani dalam proses penyelesaian konflik Siprus, kemudian dipertanyakan tujuan dari keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus. INTERVENSI YUNANI DALAM ESKALASI Dalam sebuah konflik, keterlibatan pihak ketiga dengan melakukan intercensi biasa dilakukan dalam beberapa tindakan. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sebuah konflik tidak hanya dalam bentuk intervensi dengan menggunakan pasukan militer, namun dapat dengan memberikan sikap netral dan membantu proses distribusi sumber daya dan bukan berupa distribusi senjata. Dari Jurnal Analisis HI, September 201

963

Dian Kartika Putri

tindakan-tindakan tersebut, terdapat sejumlah tindakan yang juga dilakukan oleh pemerintah Yunani seperti dengan membantu persenjataan dengan mengirimkan anggota militer ke wilayah Siprus. Intervensi yang dilakukan oleh negara lain dalam konflik etnis ini dapat dilatarbelakangi oleh sejumlah alasan. Terdapat motif afeksi dan motif instrumental terkait keterlibatan negara dalam konflik negara lain. Motif afeksi ini berupa adanya adanya persamaan historis terhadap ketidakadilan, adanya kesamaan identitas, persamaan agama, kesamaan prinsip dan ideologi atau dengan adanya persamaan ras. Motif instrumental negara lebih mengarah pada motif-motif politik dan ekonomi negara yang berkaitan dengan kepentingan. Motif instrumental tersebut meliputi pertimbangan politik internasional, peningkatan ekonomi, politik domestik, dan kepenitngan militer. Dengan adanya motif yang melatarbelakangi keikutsertaan negara lain dalam konflik, kehadiran pihak ketiga dalam konflik dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan tidak mendukung percepatan proses penyelesaian konflik. Adanya kesamaan etnis, ideologi, agama, identitas, atau sejarah ketidakadilan dapat mendorong negara lain untuk terlibat dalam perluasan konflik ini. Namun dalam eskalasi, konflik etnis dapat semakin meluas dengan adanya empat kondisi. Kondisi pertama adalah ketika wilayah negara lain digunakan untuk berlindung atau melakukan pelatihan perang. Kondisi kedua adalah ketika dalam konflik etnis tersebut terdapat unsur iredentisme atau penyatuan dengan negara induk dimana wilayah tersebut merupakan wilayah terluas yang dikontrol oleh etnis yang terkait. Kondisi ketiga adalah ketika konflik etnis digunakan sebagai kepentingan politik dari pemimpin negara untuk memainkan “ethnic card” di negara lain. Kondisi keempat adalah pemanfaatan konflik internal yang terjadi untuk mencapai kepentingan. Ikatan identitas antara etnis Yunani di Siprus dengan Yunani menjadi salah satu faktor yang membawa Yunani dalam konflik Siprus. Kehadiran Yunani sebagai pihak ketiga dalam konflik ini menjadikan konflik Siprus tereskalasi. Jika dianalisa melalui empat cara eskalasi yakni melakukan pelatihan perang di negara lain, memiliki unsuri irredentis, pemanfaatan ethnic card oleh pemimpin negara, dan memanfaatkan konflik internal negara untuk mencapai target kepentingan. Cara pertama dengan adanya bantuan militer dalam pemberontakan melawan pemerintah pusat. Pada kudeta pada tahun 1974 pemerintah Yunani membantu kudeta yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan untuk menjatuhkan Presiden Makarios dan bersatu dengan Yunani.

964



Hal kedua adalah adanya unsur irredentis yang diharapkan oleh pemimpin salah satu etnis. Dalam konflik Siprus ini, etnis Yunani memiliki keinginan untuk bersatu dengan Yunani yang merupakan daratan induk dari masyarakat etnis Yunani. Sehingga dalam konflik ini jelas terdapat unsur irredentis yang ditunjukkan dengan adanya kudeta pada tahun 1974. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ethnic card oleh pemimpin negara. Ikatan etnis dapat membangun pandangan “kita” dan “mereka” terhadap masing-masing etnis. Hal tersebut dapat digunakan oleh pemimpin negara untuk memancing adanya konflik lain. Dalam konflik Siprus, pemerintah Yunani dapat menggunakan etnisitas masyarakat Siprus dalam membangun pandangan terhadap Turki. Cara keempat yang mungkin dilakukan dalam eskalasi konflik etnis adalah memanfaatkan kondisi internal negara untuk memenuhi kepentingannya. Adanya konflik di suatu negara tentu akan memberi kemudahan bagi negara lain untuk mencapai kepentingannya melalui kondisi tersebut. Pemanfaatan kondisi internal ini ditunjukkan dengan sikap Yunani yang tidak terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik Siprus. Ikatan etnis Yunani dan masyarakat Siprus kemudian turut menjadikan Yunani sebagai rekan dagang terbesar bagi Siprus. Selain itu, Siprus juga banyak dibantu dalam taraf regional oleh Yunani yang bertujuan untuk menciptakan dukungan regional dan kekuatan tandingan terhadap Turki. Dari empat cara eskalasi yang ada, kehadiran Yunani dalam konflik Siprus sebagai pihak ketiga telah menunjukkan adanya proses eskalasi konflik. Pada empat cara dalam eskalasi konflik, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani menunjukkan dukungan terhadap proses persatuan dengan Yunani. Hal tersebut dapat menguntungkan Yunani dalam penguasaan wilayah Aegean dan Mediterania. Faktor geografis kemudian menjadi faktor pendorong bagi pemerintah Yunani dalam konflik Siprus yang lebih banyak disebabkan oleh masalah perebutan wilayah. Faktor-faktor diatas kemudian menjelaskan adanya motif kepenitngan dalam intervensi yang dilakukan oleh Yunani disamping motif afeksi yang dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan etnis antara masyarakat Siprus dengan Yunani. Intervensi yang dilakukan oleh Yunani dalam konflik etnis di Siprus sebagai pihak ketiga dalam eskalasi konflik merujuk pada sejumlah indikasi. Pemerintah Yunani menjadikan konflik etnis di Siprus sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dukungan yang diberikan Yunani terhadap etnis Yunani di Siprus salah satunya ditunjukkan melalui upaya Yunani dalam mengangkat konflik Siprus di ranah regional melalui keanggotaannya dalam Uni Eropa. Selain itu, Yunani juga membantu Siprus untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa pada tahun 2004.


965

Dian Kartika Putri

Dukungan-dukungan yang dilakukan oleh Yunani terkait konflik Siprus ini tidak tercermin dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah Yunani lebih banyak menyerahkan keputusan terkait penyelesaian konflik kepada masyarakat dan pemerintah Siprus. Namun ketika terdapat isu mengenai kekerasan atau ketidakadilan terhadap masyarakat etnis Yunani, pemerintah Yunani dengan sigap memberikan tanggapan dan bantuan. Dengan sedikitnya peranan pemerintah Yunani dalam proses penyelesaian konflik etnis Siprus, maka keterlibatan Yunani dalam konflik etnis ini dapat dikaitkan dengan kondisi dalam eskalasi konflik yang memanfaatkan konflik internal sebuah negara sebagai alat untuk mencapai kepentingan. KEPENTINGAN GEOPOLITIK YUNANI DALAM ESKALASI KONFLIK SIPRUS Kepentingan nasional memiliki berbagai macam latar belakang yang kemudian memotivasi aktor untuk menentukan kepentingan nasional. Motivasi pembuatan ini dapat dibagi dalam empat kelompok yakni motivasi individu, motivasi ideologi, motivasi strategis, dan motivasi organisasi. Motivasi individu ini mengarah pada motivasi individu yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam pembuatan kepentingan nasional seperti pemerintah negara yang direpresentasikan dalam kepentingan nasional. Kemudian motivasi ideologi merupakan suatu motivasi dalam pembuatan kepentingan nasional yang dilandaskan pada ideologi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan sejak lama untuk meningkatkan power yang dimiliki. Motivasi strategis sendiri lebih kepada bagaimana suatu kepentingan nasional harus dibentuk berdasar pada satu strategi yang tepat. Motivasi yang terakhir adalah motivasi organisasi yang merupakan suatu upaya dari negara dalam mencapai kepentingan melalui keikutsertaan dalam organisasi yang memiliki orientasi kepentingan yang sama. Teori-teori dan strategi yang ada dalam geopolitik ini berkaitan dengan kekuatan hegemoni. Dalam pandangan klasik, teori yang disampaikan oleh Mackinder mengenai Heartland berfokus pada penguasaan daratan. Dalam pandangan Mackinder penguasaan terhadap daratan Heartland akan membawa negara untuk menguasai dunia. Kawasan Heartland yang merupakan daratan Eropa Timur dipandang sebagai pusat dunia. Namun pandangan Mackinder ini kemudian ditentang oleh Spykman yang menyatakan bahwa penguasaan terhadap daratan Rimland merupakan kunci dalam menguasai dunia. Kawasan Rimland merupakan wilayah pinggiran dari Heartland yang berada di wilayah Eurasia.

966



Kepentingan Yunani dalam konflik etnis Siprus tidak terlepas dari letak geografis Siprus yang sangat strategis. Siprus yang secara geografis berdekatan dengan wilayah laut Aegean menjadi lokasi yang strategis dalam pandangan Yunani untuk meluaskan pengaruhnya pada kawasan Mediterania. Dengan adanya pengaruh di wilayah Siprus yang memiliki wilayah geografis berdekatan dengan Turki dapat menjadi ancaman terhadap pengaruh Turki di kawasan sekitarnya. Menyadari perlu adanya persiapan terhadap perlawanan yang mungkin dilakukan oleh Siprus, Yunani kemudian memperkuat sektor militernya untuk penguatan pertahanan Yunani dalam meluaskan kekuasaannya dan sebagai bentuk pertahanan terhadap militer Turki. Yunani menganggarkan enam persen dari keseluruhan anggaran negaranya untuk memperkuat pertahanan militer yang diutamakan pada penguatan angkatan laut Yunani untuk menguasai wilayah Laut Aegean dengan pembelian senjata dan pelatihan pasukan. Secara garis besar, Yunani dalam konflik Siprus tentu memiliki kepentingan geopolitik yang didukung dengan adanya ikatan etnis dengan masyarakat Siprus. Dengan terpisahnya pemerintahan Siprus dibawah kepemimpinan etnis Yunani, maka akan lebih mudah bagi Yunani untuk masuk dan memberikan pengaruh politik di Siprus. Hal tersebut tercermin dengan sikap Yunani yang memberikan kekuasaan pada pemerintah Siprus untuk memilih melakukan reunifikasi atau menyelesaikan konflik dengan tetap berdiri sebagai satu negara independen Siprus Selatan. Secara pengaruh geopolitik sendiri baik reunifikasi maupun tetap dalam bentuk negara yang terpisah, dominasi etnis Yunani dalam masyarakat Siprus tentu akan membantu Yunani dalam menanamkan pengaruh dan mencapai kepentingannya di Siprus. Kepentingan geopolitik Yunani terhadap Siprus secara jelas telah masuk dalam agenda geopolitik negara. Wilayah Siprus yang strategis dan dekat dengan Turki dapat memudahkan Yunani dalam meningkatkan ancaman terhadap Turki. Selain dapat mengancam posisi Turki melalui kedekatan geografis, Yunani juga dapat memanfaatkan wilayah Siprus untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Mediterania. Melalui penguasaan wilayah Siprus, peran Yunani sebagai pintu masuk dari kawasan Asia ke Eropa menjadi semakin besar. Siprus yang menjadi salah satu alat Uni Eropa untuk menunda keanggotaan tetap Turki dalam Uni Eropa juga dapat meningkatkan peranan Yunani dalam skala kawasan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Spykman terkait dengan penguasaan wilayah Rimland sebagai tahapan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan ke kawasan lain. Kepentingan Yunani yang tidak terlepas dari penguasaan wilayah Aegean menjadikan Yunani memasukkan wilayah Siprus dalam tujuan strategi geopolitiknya. Lokasi Siprus yang dekat dengan daratan Turki dan sejumlah negara Asia Tengah lain tentu menguntungkan bagi


967

Dian Kartika Putri

Yunani. Dalam hal letak yang berdekatan dengan Turki misalnya, pemerintah Yunani akan lebih mudah untuk menghalau atau memberi ancaman terhadap Turki. Hal ini terkait pula dengan data terkait anggaran militer Yunani yang difokuskan pada pencegahan serangan oleh Turki. Dengan adanya konflik etnis yang memisahkan etnis Yunani dan Turki dalam dua wilayah di Siprus, Yunani dapat menggunakan ikatan etnis dengan masyarakat Siprus untuk menanamkan pengaruh kekuasaan di Siprus. KEPENTINGAN GEOEKONOMI YUNANI DALAM ESKALASI KONFLIK SIPRUS Geoekonomi lahir setelah periode Perang Dingin menggantikan peran geopolitik. Pergeseran geopolitik kepada geoekonomi dilandasi adanya pergeseran fokus persaingan negara-negara pada sektor ekonomi. Hal tersebut kemudian menjadikan negara-negara di dunia berlomba untuk merancang strategi geoekonomi masing-masing dalam persaingan global. Munculnya kekuatan ekonomi baru dalam skala internasional kemudian menjadi fokus utama dalam pembuatan strategi geoekonomi masing-masing negara. Geoekonomi kemudian didefinisikan sebagai studi yang mencakup aspek spasial, budaya, dan strategi terkait sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan competitive advantage secara berkelanjutan. Di sisi lain juga ada definisi mengenai geoekonomi sebagai bentuk kombinasi dari faktor geografi dan ekonomi dalam tataran perdagangan internasoinal. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Yunani yang juga berdampak pada perekonomian Siprus banyak diproyeksikan mampu menjadi penengah dalam konflik Siprus mengingat kondisi ekonomi Turki yang lebih stabil dibandingkan Yunani. Namun, pemerintah Siprus tidak menerima pinjaman dari pemerintah Turki dan mendapat dana pinjaman dari Uni Eropa dan IMF. Adanya kesamaan tujuan Siprus dan Yunani dalam pengembangan sumber energi untuk pasokan kebutuhan gas di Uni Eropa yang akan berkurang dari Rusia, tidak dapat mengesampingkan posisi Turki. Keinginan Yunani dan Siprus untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pasoka gas terhadap Uni Eropa juga diharapkan mampu mendorong penyelesaian konflik Siprus. Adanya sengketa terhadap wilayah Siprus dan klaim yang dilakukan oleh Turki dapat mempersulit proses pembangunan proyek pipa gas yang dilakukan oleh Siprus dan Yunani. Pada tahap pembangunan pengeboran minyak oleh Noble Energy di wilayah ZEE Siprus, pihak Turki melalui armada lautnya melakukan peringatan terhadap proses pengeboran di wilayah tersebut. Dalam pandangan pemerintah Turki, Siprus tidak memiliki hak untuk melakukan pengeboran di wilayah tersebut sebelum memiliki kesepakatan dalam penyelesaian sengketa dengan Siprus Utara. Hal

968



tersebut berbanding terbalik dengan pandangan negara-negara lain yang melegalkan tindakan Siprus. Siprus dipandang memiliki hak dalam melakukan pengeboran di wilayah ZEE-nya. Hal tersebut tercantum dalam kesepakatan hukum laut yang berada dibawah PBB. Siprus sendiri merupakan salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut dan Turki tidak ikut menandatangani perjanjian yang sama. Meski pemerintah Turki melarang adanya pengeboran minyak dan gas di wilayah perairan yang masih dalam sengketa, pihak Siprus Utara dan Turki telah menandatangani kerjasama pengeboran di perairan Siprus Utara. Selain melakukan kesepakatan dalam pengeboran, hubungan perekonomian antara Siprus Utara dan Turki menyebabkan ketergantungan Siprus Utara terhadap Turki. Siprus Utara yang pertumbuhan GDP-nya hanya mencapai setengah dari GDP Siprus sangat bergantung pada Turki ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi mengingat Siprus Utara mendapat embargo dari Uni Eropa. Ketergantungan Siprus Utara terhadap Turki dan tawaran Turki dalam bantuan ekonomi bagi Siprus Selatan dapat dipandang sebagai alat politik Turki dalam mengambil simpati masyarakat Siprus Selatan. Pada tahun 2013, perekonomian Yunani yang terus menurun mendorong pemerintah Yunani untuk membangun hubungan ekonomi yang baik dengan sejumlah negara. Turki merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi investasi Yunani. Kunjungan Perdana Menteri Yunani ke Ankara, Turki menghasilkan kesepakatan peningkatan kerjasama ekonomi Turki dan Yunani yang ditargetkan mencapai $10 milyar per tahun. Dari kerjasama perdagangan tersebut, pemerintah Turki mengharapkan adanya inisiatif positif dari Yunani dalam penyelesaian konflik Siprus.


969

Dian Kartika Putri

Gambar 2 Peta Persebaran Pasokan Gas Alam Rusia ke Eropa Meski Yunani dan Turki telah bersepakat untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara kedua negara, namun Yunani dan Turki belum memiliki kesepakatan mengenai hak pengeboran di wilayah laut Aegean. Kesepakatan dengan Uni Eropa mengenai penyediaan sumber energi alternatif pasca pengurangan pasokan gas Rusia yang berpindah ke pasar Asia melalui Cina dan adanya keterlibatan Rusia dalam konflik Ukraina. Dalam gambar 4.2 dapat dilihat besarnya kebutuhan pasar Eropa terhadap pasoka gas Rusia. Kesepakatan Rusia dengan Cina terkait pemenuhan kebutuhan gas di Cina menurunkan angka pasokan gas yang diberikan oleh Rusia pada pasar Eropa. Hal ini yang mendorong kebutuhan terhadap pasokan energi dari sumber lain yang disediakan oleh pasar Mediterania dan Timur Tengah melalui Yunani. Keinginan Yunani untuk menjadi jangkar bagi pasokan minyak dan gas bumi dari wilayah Mediterania dan Afrika tentu akan menguntungkan posisi Yunani dalam kawasan. Dengan memiliki wewenang dalam pasokan sumber daya, Yunani dan Siprus dapat mengambil posisi penting bagi Uni Eropa. Dalam pandangan geoekonomi disampaikan mengenai munculnya tren perebutan kontrol terhadap sumber daya terutama minyak dan gas. Penguasaan terhadap sumber daya ini terkait dengan strategi geopolitik negara dalam melebarkan pengaruhnya. Penguasaan wilayah tidak dapat dilepaskan dari kontrol terhadap sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut. Sehingga kontrol terhadap sumber daya dalam konteks ekonomi juga dapat meningkatkan pengaruh negara dalam kawasan maupun dunia.

970



Kerjasama antara Yunani dan Siprus meningkatkan kontrol Yunani terhadap wilayah Siprus yang membawa Yunani dan Siprus sebagai jangkar bagi kebutuhan gas Eropa dari pasar Mediterania dan Timur Tengah. Peran penting tersebut dapat mengesampingkan proses penyelesaian konflik Siprus. Gagasan reunifikasi dalam penyelesaian konflik Siprus dapat ditolak oleh masyarakat Yunani-Siprus ketika penyelesaian konflik ketika diputuskan melalui referendum yang tidak mengharuskan penyelesaian melalui reunifikasi. Jika pemerintah Turki hanya mensyaratkan adanya penyelesaian konflik untuk melegalkan pengeboran dan pembangunan pipa gas di kawasan ZEE, maka tanpa adanya reunifikasi Siprus dan Yunani dapat tetap menjalankan proyek pengeboran dan pembangunan pipa gas menuju Eropa. Dalam pandangan geoekonomi klasik, adanya perebutan sumber daya yang terdapat di suatu wilayah dapat terjadi di wilayah yang berbatasan. Konflik perebutan wilayah dan izin atas pengeboran minyak dan gas di perairan Siprus menjadi bukti bahwa kekayaan sumber energi pada wilayah pebatasan dapat memicu adanya konflik kekerasan terutama apabila sumber energi tersebut berada di wilayah ZEE. Selain terkait dengan faktor sengketa teritorial, namun dalam hal akses terhadap sumber energi juga dapat menjadi sebab munculnya penggunaan kekerasan dalam perebutan sumber daya. Apabila salah satu pihak menghambat akses terhadap sumber daya yang ada. Kemudian ada pula faktor sengketa terhadap alokasi ketika terdapat dua negara yang berdekatan melakukan kerja sama dalam eksplorasi sumber daya dan dalam proses alokasinya tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir adalah faktor pembagian keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari eksplorasi sumber daya seperti minyak dan gas yang besar dapat menjadi permasalahan. Pihak pemerintah Siprus sendiri dalam mengantisipasi konflik terkait keuntungan eksplorasi sumber daya telah menawarkan adanya pembagian keuntungan dengan Siprus Utara. Namun hal tersebut tidak memudahkan Siprus dalam mencapai kesepakatan dan izin pengeboran dari Turki. Yunani sebagai pihak luar, dalam sisi geoekonomi memiliki kepentingan untuk turut mendapat keuntungan atas kekayaan sumber daya yang ada di wilayah perairan Siprus. Adanya rivalitas antara Yunani dan Turki dapat meluas akibat adanya sengketa terhadap sumber daya di Siprus dan memperluas ranah konflik Siprus.

KESIMPULAN Sehingga secara keseluruhan, keterlibatan Yunani dalam konflik Siprus lebih banyak didominasi oleh motivasi instrumental untuk memenuhi


971

Dian Kartika Putri

kepentingan Yunani. Kepentingan Yunani ini tidak terlepas dari geostrategis dari Siprus yang mampu membantu kepentingan politik dan ekonomi dari Yunani. Sehingga, ikatan etnis yang sama dengan masyarakat Siprus dapat digunakan untuk masuk sebagai pihak ketiga dan mengejar kepentingan Yunani. Kepentingan Yunani tersebut dicapai dengan strategi geoekonomi dan geopolitik yang dijalankan oleh pemerintah Yunani.

Daftar Pustaka Anonim.2012.Turkish bailout for near-bankrupt Greek Cypriots possible, minister says,[online] tersedia dalam http://www.todayszaman.com/news-300354-turkish-bailout-for-ne ar-bankrupt-greek-cypriots-possible-minister-says.html [diakses pada 1 Juni 2014]. Anonim.2014. Joint Declaration: final version as agreed between the two leaders, [online] tersedia dalam http://cyprus-mail.com/2014/02/11/joint-declaration-final-versionas-agreed-between-the-two-leaders/ [diakses pada 10 April 2014] Anonim.t.t. Chronology, [online] tersedia dalam http://www.cyprus-conflict.net/chronology.html [diakses pada 1 Juli 2014] Anonim.t.t. Geoeconomics, [online] tersedia dalam http://www.merriam-webster.com/dictionary/geoeconomics [diakses pada 1 Juni 2014]. Anonim.t.t. The 1974 Turkish Invasion and its Consequences, [online] tersedia dalam http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/6F5DD418DD053ED1 C2256D6D001E7571?OpenDocument [diakses pada 1 Juli 2014]. Anonim.t.t.Why Greece and the Greek Cypriots do not Want Peace in the Island?, [online] tersedia dalam http://www.mfa.gov.tr/why-greece-and-the-greek-cypriots-do-notwant-peace-in-the-island_.en.mfa [diakses pada 1 Juli 2014] Bank of Cyprus, Annual Economic Indicator, [pdf] tersedia dalam http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/AnnualEconomiIndicJu ne2014Eng.pdf [diakses pada 5 Juni 2014]. Birand, M.A.1985.30 Hot Days.LefkoÕa: K. Rustem and Bro. Brabant,Malcolm.2009. Greek Cypriot bodies identified, [online] tersedia dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8196106.stm [diakses pada 10 Juni 2014]. Carment, David, Patrick James, & Zeynep Taydas.2009.The Internationalization of Ethnic Conflict: State, Society, and Synthesis, dalam International Studies Review 11, 63–86.

972



Ciberova, Denisa & Vladimira Repasova.2013.Geo-Economics of the European Union in G-20 Context: Focus on Trade, dalam Economic Review Vol.42,1 Clinton, David W.1986.“The National Interest: Normative Foundations” The Review of Politics, Vol. 48, No. 4 Coats ,Christopher. 2014.Does Cyprus Hold The Key To Europe's Energy Woes?, [online] tersedia dalam http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2014/05/14/does-cy prus-hold-the-key-to-europes-energy-woes/ [diakses pada 1 Juni 2014]. Csurgai, Gyula. 1998.Geopolitics, Geoeconomics, and Economic Intelligence, dalam Strategic Datalink No.69. Defterios, John & Irene Chapple.2014.Cyprus: A Mediterranean island slowly rebuilding after crisis, [online] tersdia dalam http://edition.cnn.com/2014/04/10/business/cyprus-a-mediterran ean-island-on-the-mend/ [diakses pada 5 Juni 2014] Dr. Esther Kramer, Economic, Social, and Territorial Situation of Greece, [pdf] tersedia dalam http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/46 0052/IPL-REGI_NT(2011)460052_EN.pdf [diakses pada 6 Juni 2014]. Flint ,Colin.2005.The Geography of War and Peace.Oxford: Oxford University Press Flint ,Colin.2006 Introduction to Geopolitics.New York:Routledge. George K Georgiou, Referendum needed on whether we really want a BBF, [online] dalam http://cyprus-mail.com/2014/01/26/referendum-needed-on-wheth er-we-really-want-a-bbf/ [diakses pada 17 Maret 2014]. Gizem Çakmak, Greek -Turkish Relations in the post Helsinki Period: Is Europe a framework providing détente?,[pdf] tersedia dalam http://www.idec.gr/iier/new/Europeanization%20Papers%20PDF/ Gizem%20Cakmak%20Greek%20-Turkish%20Relations%20in%20t he%20post%20Helsinki%20Period.pdf [diakses pada 30 Mei 2014]. Griffith, Martin, Roach dan O’Challaghan.2008.International Relations: The Key Concepts.New York: Routledge. Griffiths, Mochn & Terry O’Callaghan.2002.International Relation: The Key Concepts. New York: Routledge. Hadjipavlou, Maria.2007. The Cyprus Conflict: Root Causes and Implications for Peacebuilding, dalam Journal of Peace Research, Vol. 44, no. 3. Hartmann, Frederick H.1978.The Relations of Nations, 5th edition.New York:Macmillan & Collier Macmillan. Harvey, David.2003.The New Imperialism.New York: Oxford University Press. Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs, The Greek Economy in 2008, [online] tersedia dalam


973

Dian Kartika Putri

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE &cresrc=477&cnode=110&clang=1 [diakses pada 1 Juni 2014] Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs.t.t.Cyprus,[online] tersedia d a l a m http://www.mfa.gr/en/blog/greece-bilateral-relations/cyprus/ [diakses pada 1 Juli 2014]. Heraclides , Alexis.2011. The Essence of the Greek-Turkish Rivalry:National Narrative and Identity, dalam GreeSE Paper No.51. Jackson,Alex.2013.Greece and Turkey Spar Over Aegean Energy,[online] tersedia dalam http://www.naturalgaseurope.com/greece-and-turkey-spar-over-ae gean-energy [diakses pada 10 Juni 2014]. Klare, Michael T.2002.Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict.New York:Holt Paperback. Lake, David A & Donald Rothchild.1996.Ethnic Fears and Global Engagement: The International Spread and Management of Ethnic Conflict, dalam Policy Paper No.20.Institute on Global Conflict and Cooperation. Leigh, James & Predrag Vukovic.2011.A Geopolitics of Cyprus, [online] tersedia dalam http://www.gloria-center.org/2011/12/a-geopolitics-of-cyprus/ [diakses pada 1 Juni 2014] Levy, Jack. S.2002.. “Qualitative Methods in International Relations”, dalam Frank P. Harvey and Micheal Brecher (ed.), Evaluating Methodology in International Studies.Ann Arbor: the University of Michigan Press. Lobell, Steven E. & Philip Mauceri.2004.Ethnic Conflict and International Politics:Explaining Diffusion and Escalation.New York:Palgrave Macmillan. Martin Riegl, LanguageAnd Identity In Cyprus, [pdf] tersedia dalam http://alppi.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/00121.pdf [diakses pada 1 Juni 2014] Migdalovitz,Carol.2007.Cyprus: Status of U.N. Negotiations and Related Issues.CRS Report for Congress. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cypru.2014., Ministers of Foreign Affairs and Energy, Commerce, Industry and Tourism meet EU Commissioner for Energy - 25/06/2014, [online] tersedia dalam http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/145BC58462852743C 2257D02003926CF?OpenDocument [diakses pada 1 Juni 2014] Morelli, Vincent.2013.Cyprus: Reunification Proving Elusive.CRS Report for Congress. Naomi Rosenbaum, Cyprus and the United Nations: An Appreciation of Parliamentary Diplomacy, dalam The Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. 33, No. 2 (Canada:Blackwell Publishing, 1967).

974



Pritchard, Ambrose Evan.2014.Gas bonanza for Cyprus hostage to strategic battle with Turkey, [online] tersedia dalam http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandga s/10647382/Gas-bonanza-for-Cyprus-hostage-to-strategic-battle-wi th-Turkey.html [diakses pada 1 Juni 2014]. PWC, Cyprus offshore hydrocarbon developments, [online] tersedia dalam http://www.pwc.com.cy/en/industries/eumcyoffshore.jhtml (diakses pada 1 Juni 2014) PWC, Undiscovered oil & gas resources in the Mediterranean, [online] tersedia dalam http://www.pwc.com.cy/en/energy-utilities-mining/undiscovered-o il-gas-resources-mediterranean.jhtml [diakses pada 1 Juni 2014] Regan, Patrick M.2000. Third Party Interventions and the Duration of Intrastate Conflicts, [pdf] tersedia dalam http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/thirdparty_int ervention_duration_intrastate_conflict.pdf [diakses pada 1 Juli 2014]. Roselle, Laura & Sharon Spray.2007.“Scholarly Literature and the Literature Review”, dalam Research and Writing in International Relations.New York: Pearson Longman. Rudolf, Kathrin Maria.2012.Economic,Social, and Territorial Situation of Cyprus, [pdf] tersedia dalam http://www.europarl.europa.eu/delegations/pl/studiesdownload.ht ml?languageDocument=EN&file=76371 [diakses pada 6 Juni 2014]. Saideman,Stephen M.2001. The Ties That Divide:Ethnic Politics, Foreign Policy, and International Conflict.New York: Columbia University Press. Sean J Byrne, The Roles of External Ethnoguarantors and Primary Mediators in Cyprus and Northern Ireland, [pdf] tersedia dalam https://www.kent.ac.uk/politics/carc/reading-group/archive-1213/ Byrne%20Sean%202007%20The%20roles%20of%20External%20Et hnoguarantors.pdf [diakses pada 20 Mei 2014] Silalahi, Ulbe.2006. Metode Penelitian Sosial.Bandung: Unpar Press. Soilen, Klaus Solberg.2012. Geoeconomics.Bookboon. Stefanos Evripidou, Foreign ministry calls on Cypriots not to travel to Turkey in wake of visa change, [online] tersedia dalam http://cyprus-mail.com/2014/04/18/foreign-ministry-calls-on-cypr iots-not-to-travel-to-turkey-in-wake-of-visa-change/ [diakses pada 14 Juni 2014]. STRATFOR, The Geopolitics of Greece: A Sea at Heart, [doc] tersedia d a l a m https://wikileaks.org/gifiles/attach/27/27054_GREECE%20monog raph%20for%20c.e..doc [diakses pada 10 Juni 2014] Vela, Justin.2012. Turkey: Cyprus Gas Drilling Could be Geopolitical Accident Awaiting to Happen, [online] tersedia dalam


975

Dian Kartika Putri

http://eurodialogue.eu/Turkey-Cyprus-Gas-Drilling-Could-be-Geop olitical-Accident-Waiting-to-Happen [diakses pada 20 Juni 2014] Wardhani,Baiq LSW.2010.Globalisasi & Konflik Etnis.Surabaya:CSGS. Whittaker, David J.1999.Conflict and Reconciliation in the Contemporary World.New York:Routledge. Yackley,Ayla Jayn.2013.Greece, in trouble elsewhere, boosts cooperation with Turkey, [online] tersedia dalam http://www.reuters.com/article/2013/03/04/us-turkey-greece-idU SBRE9230V120130304 [diakses pada 10 Juni 2014]. Zindagi Maria, Language and the Construction of Identity in Cyprus, [pdf] tersedia dalam http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservat ory/pdf/3rd_Symposium/PAPERS/ZINGI_MARIA.pdf [diakses pada 1 Juni 2014].

976


Analisis Intervensi Yunani dalam Eskalasi Konflik Siprus

Recommend Documents